Post on 23-Jul-2015
KEWARGANEGARAAN
(SEGI POLITIK)
Mischaelle Angle
XI MIA/23
SMA Tarakanita Citra Raya
APA SIH HAK KITA DALAM BIDANG
POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA ?
HAK BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA
Berhak memilih berdasarkan keinginannya
tanpa paksaan pihak manapun
Berhak membuat organisasi masyarakat
Berhak mendapat suaka politik dari negara lain
Berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat
Berhak ikut serta dalam kegiatan politik
Berhak mendirikan atau ikut serta dalam suatu
partai politik
APA SIH KEWAJIBAN KITA DALAM
BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA
NEGARA ?
KEWAJIBAN BIDANG POLITIK SEBAGAI WARGA NEGARA
Wajib memilih Presiden dan Wakil Presiden, tidak
boleh golput
Wajib berpendapat sesuai aturan yang ada (tidak
anarkis)
Wajib bertindak jujur dalam penyelenggaraan
kegiatan politik (tidak melakukan tindak korupsi
yang merugikan negara)
Hak politik adalah salah satu hak yang diakui dan dilindungi oleh Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
lewat UU No. 12 tahun 2005.
MENEGASKAN BAHWA :
“setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan, termasuk untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan
melalui pemungutan suara secara rahasia, menjamin kebebasan berekspresi dari kehendak pemilih.”
KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK WARGA NEGARA
o Fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan
bahwa 14 kabupaten di pegunungan bagian tengah Papua tidak ada
sama sekali aktivitas Pemilu, seperti dalam keterangan Novela
Mawipa selaku saksi mandat Prabowo-Hatta.
o Leo, sebagaimana dilansir Antara di Jayapura, Minggu (11/5/2014),
tak kuasa menyembunyikan fakta miris di lapangan bagaimana
penguasa dan politikus termasuk lembaga penyelenggara
memainkan suara rakyat. Ada permainan uang membeli suara
rakyat.(Money Politic)
o Sebelum tahun 2009 ada larangan hak politik bagi mantan
narapidana. Namun sejak tahun 2009, hak politiknya dipulihkan
karena dimungkinkan mencalonkan diri lagi karena memiliki hak
untuk memilih dan dipilih
APA DAMPAK DARI KASUS
PELANGGARAN HAK POLITIK ?
DAMPAK KASUS PELANGGARAN HAK POLITIK
Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan menjadi cacat dalam makna “esensi demokrasi“. Hal tersebut dikarenakan prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang partisipatif, adil, jujur, bebas dan berdasarkan kehendak Rakyat, tidak terpenuhi.
Menghalangi proses rekonsiliasi yang tengah terjadi dalam kehidupan politik di negara kita karena bentuk diskriminatif belum terhapuskan.
Stigma sosial terhadap eks anggota PKI maupun simpatisannya, tetap akan muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tetap dipertahankannya aturan-aturan yang membatasi hak politik mereka.
Tidak dapat melarang paham/ideologi, bila melarang suatu paham, ideologi, agama, pikiran atau gagasan individu maupun kelompok, sama saja negara telah menghadirkan kekerasan psikis terhadap warga negaranya.
APA DAPAT KITA LAKUKAN UNTUK
MENJAGA KETAHANAN DAN KEDAULATAN NEGARA ?
UPAYA MENJAGA KETAHANAN & KEDAULATAN NEGARA
Tidak membeda bedakan teman berdasarkan suku, ras, dan
golongan
Mempertahankan kebudayaan tanah air
Bangga berbahasa Indonesia
Menghormati simbol negara, seperti Garuda dan Bendera
Merah Putih
Menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan
Indonesia
Bersikap sesuai kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki
sopan santun dan ramah
TERIMA KASIH !