Post on 06-Jan-2016
REVITALISASI KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR
NEGARA DALAM RUANG LINGKUP KELURAHAN
Lomba Karya Tulis Mahasiswa Internal
Piala Bergilir Pasca Diklat KSP Principium 2014
Disusun Oleh :
Ermi Yanti E0013156
Dodi Roikardi E0013143
Ratna Anna Mufidha E0014329
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS
Ketua Tim
a. Nama Lengkap : Ermi Yanti
b. NIM : E0013156
Anggota 1
a. Nama Lengkap : Dodi Roikardi
b. NIM : E0013143
Anggota 2
a. Nama Lengkap : Ratna Anna Mufidha
b. NIM : E0014329
Pembimbing
a. Nama Lengkap : Fiqi Fatichadiasty
b. NIM : E0013183
Surakarta, 31 Oktober 2014
Pembimbing Ketua Tim
Fiqi Fatichadiasty Ermi Yanti
Mengetahui,
Ketua Divisi Pengembangan Potensi Anggota (PPA)
KSP Principium
Bima Yudha Wibawa Manopo
NIM E0011057
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Ketua Tim
a. Nama Lengkap : Ermi Yanti
b. NIM : E0013156
Anggota 1
a. Nama Lengkap : Dodi Roikardi
b. NIM : E0013143
Anggota 2
a. Nama Lengkap : Ratna Anna Mufidha
b. NIM : E0014329
Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis dengan judul PENINGKATAN
KINERJA APARATUR KELURAHAN DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS adalah benar merupakan karya kami (bukan jiplakan/asli) dan
Karya Tulis tersebut belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain
dan/atau dipublikasikan, kecuali Lomba Karya Tulis Mahasiswa Internal Piala
Bergilir Pasca Diklat KSP Principium 2014.
Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka kami bersedia mendapat
sanksi dan didiskualifikasi dari Pasca Diklat berdasarkan keputusan Panitia.
Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadat dan tanpa ada unsur paksaan
dari siapapun.
Surakarta, 31 Oktober 2014
Yang membuat pernyataan,
KETUA TIM
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya
penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk diperlombakan dalam Kompetisi
Internal KSP Principium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Karya tulis ini mengangkat permasalahan dengan tema: Reformasi Birokrasi
Dalam Bingkai Pancasila Melalui Karya Dan Inovasi Generasi Muda Untuk
Indonesia Yang Lebih Baik
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dapat terwujud berkat bantuan dari
berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat, dan
berbagai pengetahuan. Dengan selesainya karya tulis ini, penulis ingin
menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan selalu memberikan anugerah yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini
2. Keluarga, terimakasih untuk semangat dan dorongannya3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan karya tulis
ini
Penulis sangat berbesar hati untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak
demi kesempurnaan makalah ini maupun pada penyusunan karya selanjutnya.
Harapan kami semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Surakarta, 1 November 2014
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman Judul.............................................................................................................. i
Lembar Pengesahan .................................................................................................... ii
Surat Pernyataan Orisinalitas .....................................................................................iii
Kata Pengantar ........................................................................................................... iv
Daftar Isi...................................................................................................................... v
Ringkasan ..................................................................................................................vi
BAB 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 2
C. Tujuan Penelitian.................................................................................................... 2
D. Manfaat Penelitian.................................................................................................. 2
BAB II Tinjauan Pustaka
A. Revitalisasi ............................................................................................................ 3
B. Definisi Kapabilitas dan Akuntabilitas ................................................................. 3
C. Kinerja Aparatur Negara ....................................................................................... 3
D. Pengertian Kelurahan, Pembentukan, Serta Struktur Organisasi Kelurahan ........ 5
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .......................................................... 6
BAB III Metode Penelitian
A. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................... 10
B.Sistematika Penulisan............................................................................................ 10
C.Jenis Data Meliputi Sumber Data dan Bahan Hukum........................................... 10
D. Prosedur Pengumpulan Data ............................................................................... 11
E. Analisis Data......................................................................................................... 11
F. Kerangka Berpikir................................................................................................. 12
BAB IV Pembahasan
A. Permasalahan Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Aspek Kapabillitas
dan Akuntabilitas ...................................................................................................... 13
B.Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan
Kinerja Aparatur Kelurahan............................................................................................ 18
BAB V Penutup
A. Simpulan ............................................................................................................. 26
B. Saran..................................................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RINGKASAN
Pelayanan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini disebabkan salah satu tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah
memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh
masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi penyebab timbulnya
kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
mengatakan bahwa lebih dari sebagian pegawai negeri sipil melanggar peraturan
disiplin (seperti membolos saat jam kerja, tidak mengerjakan pekerjaannya) dan
hanya sebagian kecil yang menaati aturan disiplin pemerintah dalam pekerjaannya.
Begitu juga dengan aparat kelurahan sebagai salah satu aparatr negara.
Rendahnya kinerja birokrasi aparat kelurahan tentu akan mengakibatkan
rendahnya kualitas pelayanan publik yang menyebabkan kurangnya atau bahkan tidak
kompetennya sebagian pejabat struktural di lingkungan pemerintah. Dapat
dibayangkan kalau seandainya aparatur negara tersebut tidak memiliki kompetensi,
akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui
metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu buku-buku, jurnal-jurnal
ilmiah, media massa, dan situs internet. Data yang diperoleh biasa disebut data
sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan teknik content analysis untuk
menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kinerja PNS
yang berada di kelurahan berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin PNS :
1. Memperketat pola rekruitmen.
2. Pola Seleksi
3. Didirikannya lembaga pengawas PNS internal dalam Dinas Kelurahan
4. Mengadakan Pembinaan Aparat Kelurahan Secara Intensif
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan publik memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini disebabkan salah satu tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah
memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh
masyarakat1.Rendahnya mutu pelayanan publik ini menjadi penyebab timbulnya
kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi2.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur pertama yang menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Namun kenyataannya,
PNS kita sering sekali masuk dalam pemberitaan negatif di media. Mulai dari PNS
yang sering mangkir kerja dan terlihat sedang berada di pusat perbelanjaan, atau
mengenai masalah kedisiplinan yang seperti kita ketahui bersama bahwa PNS sering
datang telat atau malah bolos dan pulang sebelum jam pulangnya. Permasalahan
permasalahan tersebut, kerap kali dilakukan oleh PNS, baik dalam pemerintahan
pusat, pemerintahan daerah propinsi, hingga ke pemerintahan Kelurahan.
Kelurahan Tarorane merupakan salah satu Kelurahan yang belum memiliki
kapabilitas dan akuntabilitas yang baik, banyak sekali permasalahan yang terjadi di
Kelurahan tersebut, seperti Dokumen Dokumen penting kelurahan tidak dirawat
dan disimpan dengan baik oleh para aparatur kelurahan, serta kinerja dari para
aparatur kelurahan yang masih kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Berbanding terbalik dengan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX di Kota
Padang, yang tercatat sebagai Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2011, 1 Sutopo dan Suryanto Adi.2009.Pelayanan Prima..Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
2Riyadi Soeprapto. 2005 . Pengembangan Model Citizens Charter dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia. Hlm. 29 dalam Jurnal Unbraw Law Fair
2karena program yang dibuat oleh para aparatur kelurahan mendapat respon dari
masyarakat dan berjalan dengan baik.
Untuk itu pemerintah hendaknya aktif untuk membenahi perilaku para PNS,
dengan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam instansi, serta memperbaiki
pola rekrutmen dan proses seleksi PNS.
Begitu banyak persoalan tentang PNS yang menarik untuk dibahas. Dari latar
belakang itu kami mengangkat sebuah judul yaitu ANALISIS PENINGKATAN
KINERJA APARATUR KELURAHAN DALAM ASPEK KAPABILITAS DAN
AKUNTABILITAS. Dalam Karya Tulis ini kami lebih berfokus pada Aparatur
Kelurahan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana permasalahan kinerja aparat kelurahan selama ini ditinjau dari aspek
kapabilitas dan akuntabilitas?
2. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam
meningkatkan kinerja aparatur
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan permasalahan kinerja aparat kelurahan selama ini ditinjau dari
aspek kapabilitas dan akuntabilitas
2. Untuk mengetahui cara meningkatkan kinerja aparat kelurahan agar menjadi
optimal
D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan pembelajaran dari permasalahan kinerja aparat kelurahan yang
ditinjau dari aspek kapabilitas dan akuntabilitas.
2. Sebagai peluang pembelajaran untuk meningkatkan kinerja aparat kelurahan
3BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Revitalisasi
Menurut KBBI, revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk
menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi
berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital
mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan
sebagainya.
B. Definisi Kapabilitas dan Akuntabilitas
Kapabilitas memiliki pengertian yang sama dengan kompetensi, yaitu
kemampuan. Dalam KBBI, pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki
keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail
sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara
mengatasinya.
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik
pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan
lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini
sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat
dipertanggungjawabkan (responsibility).3
C. Kinerja Aparatur Negara
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah4.
Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan
3 http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 3 November pukul 10.17 WIB4 Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hak dan kewajiban
PNS berhak memperoleh :
1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan;
5. Pengembangan kompetensi.
Kewajiban ASN :
1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah
yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
5D. Pengertian Kelurahan, Pembentukan, serta Strukrur Organisasi Kelurahan
Pengertian Kelurahan
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan PP No. 73 tahun
2005 tentang Kelurahan.
Pembentukan Kelurahan, menurut Pasal 22 PP No. 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan:
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
(2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan,
atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
(3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-
kurangnya memenuhi syarat :
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. bagian wilayah kerja;
d. sarana dan prasarana pemerintahan.
(4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau
digabung.
(5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5
(lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan
penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
6(2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi
serta jabatan fungsional.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
atas usul Camat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
E. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
1. Asas Kepastian Hukum
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diproses seseorang
berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Asas
ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, yaitu asas het
vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio justea causa, yang berarti setiap
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap
nemar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya.
2. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan
kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya
criteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau
kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam
setiap kasus dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan
kepastian hukum.
1. Hukuman disiplin ringan berupa:
a. Teguran lisan
7b. Teguran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang berupa:
a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun
b. penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama satu tahun
c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun
3. Hukuman disiplin berat berupa:
a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama
satu tahun
b. Pembebasan dari jabatan
c. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama
(dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Menurut
Philipus M. Hadjon5, asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan
kebijaksanaan.
4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan
Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat
dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.
5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus
mempunyai motivasi atau alasan yang cukupp sebagai dasar dalam menerbitkan
keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam
keputusan.
6. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan
Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. 5 Philipus M. Hadjon, et.al., op. cit., hlm. 271
87. Asas Permainan yang Layak (Fair Play)
Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk
membela diri dengan memeberikan argumentasi-argumentasi sebelum
dijatuhkannya putusan administrasi.
8. Asas Keadilan dan Kewajaran
Asas ini menghendakin agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi
negara selalu memerhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan
menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan
hak setiap orang. Sementara itu, asas kewajaran menekankan agar setiap
aktivitas pemerintahan atau administrasi negara memerhatikan nilai-nilai yang
berlaku di tengah masyarakat.
9. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan
harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat
pemerintahan harus memerhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah
terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun
tidak menguntungkan bagi pemerintah. Menurut Indroharto6, asas ini muncul
karena dua sebab, pertama harapan dapat terjadi dengan perundang-undangan,
kedua syarat disposisi, atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan itu seseorang
telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaan itu tidak ditimbulkan pada
dirinya, ia tidak akan berbuat demikian.
10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal
Asas ini berkaitan dengan pegawai, yang dipecat dari pekerjaannya dengan
suatu ketetapan.
11. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi
6 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, vide Paulus E. Lotulung, op. cit., hlm
161-162
9Asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap
pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara,
sebagai konsekuensi negara demokratis.
12. Asas Kebijaksanaan
Asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya
diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebiaksanaan tanpa harus
terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.
13. Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Asas ini menghendaki agar pemerintah mengutamakan kepentingan
umum,yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak
10
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui
metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu buku-buku, jurnal-jurnal
ilmiah, media massa, dan situs internet. Data yang diperoleh biasa disebut data
sekunder, kemudian data tersebut diolah dengan teknik content analysis untuk
menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
B. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut:
Bab 1 : pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, serta tujuan dan kegunaan penulisan.
Bab 2 : tinjauan pustaka, yang meliputi tujuan yuridis yaitu Undang-Undang
Bab 3 : Metode Penulisan, disajikan dengan menggunakan teknik
pengumpulan data, sistematika penulisan, dan analisis data
Bab 4 : Pembahasan, berisi analisis permasalahan berdasarkan data dan
telaah pustaka yang diuraikan secara runtut
Bab 5 : Penutup, berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang
diselaraskan dengan kerangka pemikiran sebelumnya.
C. Jenis Data Meliputi Sumber Data dan Bahan Hukum
Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data
sekunder yang dipergunakan dalam karya tulis ini berupa:
11
1. Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan,
meliputi PP No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, PP No. 6 tahun 1976
tentang pengadaan pegawai negeri sipil
2. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
tambahan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti buku-
buku, penelitian hukum, jurnal, artikel ilmiah, majalah, dan karya-karya
ilmiah lainnya.
4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia
D. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang dilakukan
dengan beberapa cara, yaitu:
1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
diperoleh dengan memilih peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, diperoleh dengan mencari hasil-hasil penelitian
E. Analisis Data
Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data
dengan maksud menjelaskan perlunya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil.
Penggunaan teknik kualitatif bukan berarti sekedar bertujuan untuk menguraikan
kebenaran-kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut,
12
dilakukan analisa hal-hal yang melatarbelakangi munculnya itu semua.7metode
kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.8
F. Kerangka Berpikir
7Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986),
hal 2508 ibid
Pemerintahan
Kelurahan
PP No. 73/2005
Aparatur Negara
UU No. 5/2014
PNS
Permasalahan Kapabilitas dan
Akuntabilitas
Upaya dalam meningkatkan
kinerja dalam aspek kapabilitas dan
akuntabilitaas
PPPK
13
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Permasalahan Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Aspek
Kapabilitas dan Akuntabilitas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
mengatakan bahwa dari 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 95% PNS
banyak yang melanggar peraturan disiplin (seperti membolos saat jam kerja, tidak
mengerjakan pekerjaannya) dan hanya 5% yang menaati aturan disiplin
pemerintah dalam pekerjaannya.9 Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu bahan introspeksi diri
untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi bagi kalangan PNS, karena
PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Rendahnya kinerja birokrasi aparat kelurahan tentu akan mengakibatkan
rendahnya kualitas pelayanan publik. Gambaran buruknya birokrasi disebabkan
kurangnya atau bahkan tidak kompetennya sebagian pejabat struktural di
lingkungan pemerintah. Dapat dibayangkan kalau seandainya ini tidak memiliki
kompetensi, akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada
masyarakat, misalnya pelayanan menjadi lambat, bekerja asal-asalan, tidak
maksimal, tidak efisien dan hasilnya tidak sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) yang telah ditentukan.
9 Hafidz Muftisany, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/01/m06ke8-
wah95-persen-pns-indonesia-tak-kompeten diakses pada 3 November 2014 pukul 18.00 WIB
14
Permasalahan yang sering dilakukan oleh Aparatur Kelurahan dapat ditinjau
dari 2 aspek, yaitu :10
Permasalahan ditinjau dari aspek kapabilitas, antara lain:
Kelembagaan yang tidak terstruktur, Sumber daya manusia aparatur dan tata laksana dengan ukuran yang
tidak pas sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan sebagainya
Kurangnya kapasitas dan kapabilitas para aparatur kelurahan dalam perumusan kebijakan. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya
tingkat pendidikan formal, kurangnya pengalaman (tour of duty), serta
ketidaksesuaian antara bidang kerja dengan disiplin ilmu yang mereka
miliki
Permasalahan ditinjau dari aspek Akuntabilitas, antara lain:
Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku
sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan
bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses
dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal secara baik.
Berdasarkan analis data Badan Kepegawaian Daerah, jenis
pelanggaran disiplin yang sering dilakukan meliputi:
Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal Pulang kantor lebih awal tanpa alasan yang jelas dan masuk akal,
tanpa izin atasan
Selama jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk tujuan di luar kedinasan/urusan pribadi)
Mangkir/ tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan masuk akal Menyalahgunakan wewenang Melakukan hubungan intim/perselingkuhan
10 Herkolanus, Syamsuni Arman, Sugito. 2013. Proses Pengangkatan PNS dalam jabatan
structural. Vol 3. No 1. 2 Desember 2013
15
Penyebab terjadinya permasalahan yang sering dilakukan oleh seluruh
PNS, baik dalam lingkup pemerintah pusat hingga sampai lingkup kelurahan,
antara lain :11
1. Budaya Kerja
Lemahnya budaya kerja didasarkan oleh kepentingan masing-masing
individu yang mempunyai motivasi yang berbeda dalam setiap kegiatan.
Hubungannya dengan kinerja, budaya kerja yang kurang kondusif dipengaruhi
oleh lingkungan kerja yang dirasakan bersikap toleran terhadap pelanggaran-
pelanggaran disiplin aparat kelurahan. Para PNS ini juga kurang memahami
dan mengamalkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good
Governance). Good Governance sendiri berfungsi sebagai pedoman bagi para
administrasi negara (PNS termasuk di dalamnya) dalam melakukan penafsiran
dan penerapan terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan yang
sifatnya samar.12 Selain itu pada hakikatnya PNS merupakan alat dari
Pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik untuk
mensejahterakan rakyat dengan berlandaskan Asas Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, seperti asas akuntabilitas yang menuntut para
aparatur untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang dimiliki
oleh para aparatur kelurahan.
2. Sistem pengawasan
Bentuk pengawasan kita yang masih terdapat keragu-raguan dalam penegakan
hukumnya. Belum dapat dilaksanakannya suatu sistem yang dapat memonitor
pelaksanaan kerja secara komprehensif.
3. Kemampuan SDM yang masih kurang
Kemampuan SDM PNS di Indonesia masihlah kurang, walaupun sudah
banyak sekali PNS yang berijazahkan S1, tetap saja masih banyak terjadi
permasalahan, permasalahan dalam pekerjaan mereka ini disebabkan oleh
11 Sri Hartini, dkk.2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia., Jakarta, Sinar Grafika. hlm.136-13812 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, hlm. 239.
16
kurang relevannya bidang kerja mereka dengan disiplin ilmu yang mereka
miliki.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas
pemerintahan Kelurahan Tarorane, Tarorane merupakan salah satu desa yang berada
di kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, provinsi
Sulawesi Utara, Indonesia dalam pencatatan atau pengisian bukti. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan Kelurahan Tarorane
dalam pencatatan atau pengisian buku-buku register tersebut, dapat dinilai "kurang
efektif", bahkan cenderung "tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari sembilan buku
register yang harus diisi oleh aparat kelurahan, ternyata yang terisi hanya 5 buku,
yaitu : Buku Agenda, Buku Aparat, Buku Keputusan Dalam, Buku Induk Penduduk
dan Buku Kas Pembantu13. Tidak ditemukannya arsip dan atau register-register yang
tidak dipaparkan sebelumnya pada kantor dalam. Akan tetapi daftar register dimaksud
tersimpan dan atau berserakan di rumah Lurah.
Tidak akuratnya data dan atau informasi yang diuraikan dan tidak
terealisasinya seluruh tugas dan fungsi yang diharuskan. Bahkan data-data dan atau
informasi yang dipaparkan tidak "up to date lagi, karena data/informasi yang
berlangsung adalah data/informasi yang belangsung beberapa tahun sebelumnya yaitu
data antara tahun 2011 hingga tahun 2012.
Aparat atau pegawai kelurahan kurang efektif dalam melaksanakan tugas
sehari -hari, bahkan cenderung tidak efektif ditinjau dari aspek disiplin waktu. Hal ini
terlihat dari kehadiran aparat pada setiap hari kerja sangat terbatas, bahkan sering
terjadi seorang aparat tidak masuk kantor selama beberapa hari. Bahkan kadang kala
pada hari-hari tertentu kantor tidak terbuka karena aparat tidak ada yang hadir.
Akibatnya sering terjadi pelayanan pada masyarakat dilakukan di rumah aparat,
terutama dirumah Lurah atau Sekretaris Kelurahan. Tingkat kedisiplinan yang
13 Novita Mandalika. Kemampuan Aparat Kelurahan dalam melaksanakan TugasAdministrasi Pemerintahan Kelurahan Tararone, Kec. Siau Timur, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Jurnal Universitas Sumatera Utara
17
pegawai kelurahan Tarorane masih rendah, pegawai terkadang datang terlambat
bahkan tidak masuk dengan berbagai alasan, hal ini menyebabkan kurang efektifnya
pelayanan yang ada. Namun hal tersebut sedang diupayakan agar pegawai dapat
mematuhi aturan yang ada. Keadaan tersebut, sebagai salah satu penggambaran
masalah dalam Kelurahan yang terjadi di Sulawesi Utara.
Berbeda dengan Kelurahan Tararone, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan
XX di Kota Padang merupakan salah satu kelurahan terbaik yang ada di Indonesia,
karena kelurahan tersebut meraih gelar sebagai kelurahan terbaik di tingkat nasional
di tahun 2011, karena kelurahan yang berpunghuni sekitar 5.000 jiwa tersebut,
mampu melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah kota dengan
baik.14
Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX ini berhasil dalam menerapkan
program program yang dibuat oleh mereka, antara lain program ketertiban,
kebersihan dan keindahan (K3), pengadaan/ mengelola Bank Sampah, KJKS,
kekompakan seluruh RW dan RT, keberhasilan melaksanakan/ mengembangkan
program PNPN Perkotaan, kegiatan manunggal setiap tahun, siskamling yang cukup
mantap, kekompakan warganya dari berbagai etnis.
Selain itu pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan berjalan dengan baik
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga disini saling bahu membahu
membangun kelurahannya secara gotong royong, dengan menanamkan prisip
kebersamaan.
Berbagai program Pemko Padang, seperti memaksimalkan
penghimpunan potensi zakat umat, program beras genggam, penanaman nilai agama
sejak dini kepada generasi muda, didikan subuh, wirid remaja, pesantren ramadhan,
majelis taklim sangat aktif, gerakan PKK yang sangat berhasil. Program PAUD
14http://www.sumbaronline.com/berita-10021-pemprov-anugerahi-kelurahan-pegambiran-
ampalu-nan-xx.html diakses pada 2 November 2014 pukul 19.00 WIB
18
(Pendidikan usia Dini) yang mendapat respon positif dari masyarakat yang
berdomisili dalam kelurahan tersebut.
Selain program kerjanya yang berjalan lancar dan baik, para Aparat Kelurahan
Pegambiran Ampalu Nan XX telah bekerja sesuai dengan apa yang telah menjadi
kewajiban mereka dan telah memiliki tingkat kedisiplinan yang baik. Artinya aparat
kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX telah menjalankan aspek akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya. Selain itu kapabilitas mereka dalam bekerja
juga sangatlah bagus, hal ini ditandai dengan program kerja yang mereka buat, juga
terlaksanakan dengan baik, bukan hanya sekedar wacana. Mereka juga berhasil
menarik perhatian masyarakat terhadap program yang telah mereka buat
B. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan
Kinerja Aparatur Kelurahan
Menurut kelompok kami, usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk
mewujudkan kinerja PNS yang berada di kelurahan berdasarkan Pasal 2 PP No. 30
tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS
A. Pola Rekrutmen
Pada saat melakukan Rekrutmen terbuka, syarat syarat yang ditetapkan
lebih diperketat lagi, karena ini akan menyangkut tentang kapabilitas mereka
sebagai PNS di Kelurahan.
Seperti yang kita ketahui bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh
setiap pelamar PNS, terdiri dari :15
i. Lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri
ii. Daftar riwayat hidup
iii. Salinan ijazah atau Surat tanda tamat belajar yang diperlukan
15 Burhannudin A. Tayibnapis. 1995.Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik.Jakarta: PT
Pradnya Paramita. hlm. 129.
19
iv. Surat Keterangan berkelakuan baik
v. Surat Keterangan kesehatan dari dokter
vi. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tak pernah melakukan tidakan
kriminal apapun
vii. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah mengikuti
gerakan yang menentang Pancasila dan UUD Negara RI 1945
viii. Surat pernyataan bahwa ia tidak berkedudukan sebagai PNS atau
CPNS
ix. Surat pernyataan bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Indonesia
x. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan
xi. Surat tentang pengalaman bekerja
xii. Surat keterangan lain yang diminta dalam pengumuman.
Dalam Poin ke XII, surat keterangan lain yang diminta dalam
pengumuman dapat menimbulkan multitafsir, bisa saja surat keterangan yang
tidak berhubungan langsung dengan pola rekruitmen yang dilakukan untuk
menjadi seorang PNS khususnya di Tingkat Kelurahan .
Hendaknya dalam persyaratan tersebut ada penjelasan tentang ijazah
yang diperlukan, misalnya untuk para pelamar yang akan ditempatkan pada
bidang tertentu, harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki.
Dalam pengumuman lamaran itu perlu disebutkan persyaratan dari masing
masing bidang yang akan para pelamar pilih. Misalnya jika adanya lowongan
PNS untuk kelurahan di bidang seksi pelayanan umum, maka para pelamar
yang ingin mengikuti rekrutmen PNS di bidang seksi pelayanan umum di
kelurahan, harus ada persyaratan bahwa pelamar harus berijazah S1 program
studi public relation atau ilmu komunikasi. Tujuan adanya kesesuaian disiplin
ilmu yang dimiliki oleh pelamar dengan bidang yang ia pilih dalam
rekrutmen, agar nantinya para pelamar yang kelak menjadi PNS di Kelurahan
ini dapat bekerja sesuai dengan bidang yang ia punya, sehingga kinerja yang
20
ia lakukan akan bagus dan tentunya akan meningkatkan mutu dari dinas
kelurahan dan secara langsung akan memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan kesehjateraan masyarakat di daerah kelurahan tersebut
meningkat. Apabila pelamar tidak memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan
lowongan bidang yang dibutuhkan, maka pelamar tersebut akan dikenai
kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan lainnya.
B. Pola Seleksi
Ada empat tahapan seleksi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah
dalam seleksi PNS. Keempat tahapan ini merupakan prinsip prinsip yang
diarahkan oleh PP No. 6 tahun 1976, antara lain 16:
1. Test Intelegensi
2. Test Kecakapan
3. Test Untuk menjajagi mina seseorang bekerja
4. Test Kepribadian seseorang
Dalam test intelegensi, kami membuat konsep bahwa yang diujikan
kepada para pelamar, antara lain :
1. Mengenai pengetahuan umum yang harus mereka kuasai, misalkan
tentang struktur kenegaraan, Pancasila, UUD Negara RI 1945, serta
pengetahuan umum yang berkaitan dengan PNS, seperti kewenangan,
tugas dari PNS itu sendiri serta kewajiban yang ia miliki sebagai
aparat negara.
2. Mengenai pengetahuan sesuai dengan relevansi riwayat pendidikan
dengan bidang kerja yang ia minati. Misalnya seorang pelamar berlatar
belakang pendidikan ekonomi dan dia pada saat pengisian formulir ia
berminat dengan bidang seksi perekonomian di dalam kelurahan.
16 Dr. Burhannudin A. Tayibnapis. Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan
Analitik. 1995. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 131.
21
Maka materi yang harus diuji kepada pelamar tersebut antara lain;
Mengenai pengetahuan di bidang ekonomi, mengenai tugas dan
wewenang bidang seksi perekonomian yang ia pilih dalam seleksi.
3. Mengenai kemampuan berbahasa dari para pelamar. Mengingat
tuntutan era globalisasi maka dari itu peranan seluruh aparat negara,
harus ditingkatkan dari segi bahasa asing, begitu pula dengan PNS
yang berada di kelurahan hendaknya menguasai minimal 2 bahasa,
yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kapabilitas dan memenuhi kebutuhan zaman di masa
yang akan datang.
Dalam prosees Psikotest, para pelemar diuji tentang kepribadian dan
kemampuan IQ yang mereka miliki. Hal ini tidaklah kalah penting dengan test
akademik yang sudah dilakukan di tahap awal. Karena selain kemampuan
akademik, kepribadian para pelamar juga nantinya akan memperngaruhi kinerja
kerja yang akan ia lakukan kelak setelah ia diterima sebagai PNS.
Terakhir adalah test Interview, dalam test ini para penguji akan melakukan
interview terhadap para pelamar, dalam test ini penguji diharuskan menanyakan
seputar data personalitas dari masing masing pelamar, seperti seputar biodata,
riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, juga tentang bakat
yang mereka punya. Dalam test ini para penguji juga diwajibkan untuk menguji
kemampuan berbahasa asing dari para pelamar, misalnya penguji test Interview
yang dipilih oleh dinas kelurahan menguji kemampuan bahasa inggris para
pelamar PNS dengan melakukan interview menggunakan bahasa Inggris.
C. Didirikannya lembaga pengawas PNS internal dalam Dinas Kelurahan
Lembaga ini bertugas untuk mengawasi secara internal kinerja kerja para
PNS yang berada di dalam Kelurahan. Selain itu lembaga ini mempunyai
kewenangan antara lain:
22
1. Memberikan penilaian terhadap kinerja kerja PNS yang berada di dalam
kelurahaan
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang mengawasi kinerja PNS
secara umum untuk memantau kemampuan dan perkembangan kinerja
PNS
3. Memberikan sanksi kepada PNS yang tidak bertindak berdasarkan
ketentuan disiplin PNS yang diatur dalam UU
4. Memberikan penghargaan kepada para PNS di kelurahan yang telah
bekerja dengan sangat baik dalam tiap bulan sekali. Dengan memberikan
penghargaan terhadap para PNS yang telah bekerja dengan baik, dapat
diharapkan para PNS lain yang berada di dinas kelurahan itu akan
termotivasi untuk bekerja dengan baik agar mereka mempunyai sifat
achievement orientation.
D. Mengadakan Pembinaan Aparat Kelurahan Secara Intensif
Dslam Pasal 23 PP RI No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan dijelaskan
bahwa pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga
kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Propinsi, sedangka diayat (2) dijelaskan bahwa pembinaan teknis dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga
kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Camat.
1. Pembinaan Pemerintah
Dalam Pasal 24 dijelaskan juga tentang Pembinaan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi, memberikan
pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
kelurahan;memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan
pelaporan, memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari
pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan,
23
memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut
bagi Lurah dan perangkat kelurahan, memberikan pedoman pendidikan dan
pelatihan, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, melakukan pendidikan dan
pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina
Pemerintahan kelurahan; memberikan sanksi atas penyimpangan yang
dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangundangan, melakukan upaya-upaya percepatan atau
akselerasi pembangunan kelurahan;
Dalam ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan tentang intensitas
waktu yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pembinaan
umum kepada para aparat kelurahan. Kelompok kami menyarankan agar
pembinaan umum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para aparat
kelurahan hendaknya dilakukan minimal 1 x dalam sebulan. Kami juga
mempunyai usul terhadap ketentuan poin e) dan h) bahwa pendidikan dan
pelatihan yang diberikan pada saat pembinaan lebih berhubungan dengan
bidang kerja masing masing aparatur kelurahan itu sendiri, agar ilmu yang
mereka peroleh selama pendidikan tersebut dapat menjadi bekal mereka
dalam melakukan pekerjaan di bidangnya masing masing.
2. Pembinaan oleh Pemprop
Pasal 25 Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi, melakukan pengawasan peraturan daerah
kabupaten/kota, memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah
dinas dan pelaporan kelurahan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan
tertentu skala provinsi (dimana pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk
menjadikan para aparatur kelurahan ini lebih disiplin dan lebih memiliki
kinerja yang baik), serta memberikan penghargaan atas prestasi
24
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi, misalnya dengan
membuat suatu kompetisi Kelurahan Terbaik di Tingkat Propinsi yang bisa
diadakan 1 tahun sekali dengan tujuan agar tiap kelurahan semakin aktif untuk
meningkatkan kualitas kinerja dan kedisiplinan.
Dalam peraturan ini juga masih belum jelas waktu pelaksanaan
pembinaannya, hendaknya dimuat ketentuan waktu pelaksanaannya misalkan
minimal 1 kali dalam sebulan, karena mengingat tugas dari para aparatur
administrasi di pemerintah propinsi sangatlah banyak.
3. Pembinaan oleh Pemkot ataupun Pemerintah Kabupaten
Pasal 26 Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi, memberikan
pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan pada lurah beserta
para perangkat kelurahan tujuannya agar para aparatur kelurahan dalam
membuat suatu program sesuai dengan pedoman dan tata naskah dinas.
Pemkot ataupun Pemerintah Kabupaten wajib mengawasi pengelolaan
keuangan kelurahan dan pendayagunaan asetdaerah yang dikelola oleh
kelurahan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat
kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dengan tujuan agar para aparatur
kelurahan dapat lebih meningkatkan kualitas kinerjanya melalui program yang
dibuat oleh kelurahan tersebut. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi
lurah, dan Perangkat Kelurahan, serta memberikan sanksi pada para aparatur
kelurahan yang melanggarnya. Hendaknya Pembinaan oleh Pemerintah Kota
atau Kabupaten dapat dilakukan minimal 1 kali dalam 2 minggu.
4. Pembinaan Teknis dan Pengawasan Camat
Pasal 27 tentang Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi, pembinaan teknis tentang fasilitas
administrasi tata pemerintahan kelurahan, pembinaan teknis tentang fasilitas
pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang
25
dikelola oleh kelurahan, memberikan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan, memberikan pembinaan
mengenai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Pembinaan yang dilakukan oleh Camat dilakukan minimal 1 kali dalam
seminggu dengan durasi 1 jam, karena Camat merupakan pejabat negara yang
paling dekat dengan wilayah kelurahan dan kelurahan termasuk bagian dari
kecamatan yang dipegang oleh Camat. Sehingga Camat pun harus turut aktif
dalam melakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kapabilitas dan
akuntabilitas para aparat kelurahan.
5. Pembinaan oleh Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di setiap
Kelurahan
Walaupun belum ada yang mengatur tentang pembinaan yang
dilakukan oleh suatu Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di setiap
Kelurahan, kelompok kami merancang suatu Pembinaan untuk para aparat
kelurahan berdasarkan teori bahwa pemerintah itu harus aktif dalam
mensejahterakan rakyat serta penerapan prinsip good governance. Untuk
itu, kami berpendapat bahwa untuk meningkatkan pembinaan terhadap
para aparat kelurahan hendaknya dilakukan juga pembinaan oleh Badan
Pengawas dan Pembinaan Internal, tujuannya agar kinerja kerja dari para
aparat kelurahan bisa sesuai dengan prinsip good governance yang
menjadi patokan untuk terciptanya pemerintahan yang baik guna
meningkatkan kesehjateraan rakyat, khususnya masyarakat di sekitar
kelurahan.
Mengenai waktu pelaksanaan pembinaan oleh Badan Pengawas dan
Pembinaan Internal di Tingkat Kelurahan, pelaksanaan pembinaan ini
dilakukan setiap hari kerja selama 1 jam dalam apel pagi yang dilakukan
oleh para aparatur kelurahan.
26
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Permasalahan yang sering dilakukan oleh PNS dalam pemerintah baik dari
pusat sampai ke tingkat kelurahan, dapat ditinjau dari segi kapabilitas dan
akuntabilitas. Dari segi kapabilitas, permasalahan terjadi karena
kemampuan dalam diri PNS itu belum cukup berkompeten, sedangkan
dari segi akuntabilitas, permasalahan terjadi, karena kurangnya rasa
tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kurangnya
kedisiplinan para PNS.
2. Sudah ada tindakan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja para
aparatur kelurahan seperti yang tertuang dalam PP RI No. 73 tahun 2005
tentang Kelurahan. Perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh
pemerintah, seperti pembenahan dalam pola rekrutmen, pola seleksi, serta
dibuat Badan Pengawas dan Pembinaan Internal di Kelurahan.
B. Saran
1. Memperketat prosedur perekrutmenan bagi CPNS
2. Adanya fit and proper test bagi CPNS
3. Adanya lembaga pengawasan internal yang mengawasi aparatur
kelurahan
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Burhannudin A. Tayibnapis. 1995.Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan
Analitik.Jakarta: PT Pradnya Paramita
Herkolanus, Syamsuni Arman, Sugito. 2013. Proses Pengangkatan PNS dalam
jabatan structural.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Riyadi Soeprapto. 2005. Pengembangan Model Citizens Charter dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia.
Sri Hartini, dkk.2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia.. Jakarta: Sinar Grafika.
Sutopo dan Suryanto Adi. 2009. Pelayanan Prima.. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil
Artikel, Media Massa dan sumber lainnya
http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek/
http://repository.usu.ac.id/ diakses pada 3 November pukul 10.17 WIB
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Ermi Yanti
NIM : E0013156
Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 22 November 1994
Alamat : Jl. Kp. Pulo Rt 4 / Rw 5 No. 38 Jakarta Timur
Telepon : 082323075720
Email : ermiyr@ymail.com
Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum
Semester/Angkatan : tiga/ 2013
Universitas : Universitas Sebelas Maret
Karya Tulis yang Pernah Dibuat :
1. PKM Kewirausahaan tentang Catering Sehat dan Murah Untuk Mahasiswa
Sekitar UNS
2.
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 1 November 2014
Yang membuat
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Dodi Roikardi
NIM : E0013143
Tempat dan Tanggal Lahir: Cirebon, 25 Oktober 1995
Alamat : Jl. Kesambi Gg. Tampomas No. 149 RT.04 RW.02
Telepon : 089687908740
Email : dodirkrd@gmail.com
Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum
Semester/Angkatan : tiga/ 2013
Universitas : Universitas Sebelas Maret
Karya Tulis yang Pernah Dibuat :
1. PKM-Kewirausahaan tentang Pemanfaatan Wortel Menjadi Produk Cemilan Berupa Kerupuk Wortel Ebi (Carotabi) Sebagai Peluang Usaha Di Daerah Surakarta
2.
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 1 November 2014
Yang membuat
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Ratna Anna Mufidha
NIM : E0014329
Tempat dan Tanggal Lahir: Wonogiri, 21 Maret 1996
Alamat : Wonorejo RT 2/RW 14, Gedong Wonogiri
Telepon : 085647113793
Email : mufidharatna@gmail.com
Fakultas/Jurusan : Hukum/ ilmu hukum
Semester/Angkatan : satu/ 2014
Universitas : Universitas Sebelas Maret
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Surakarta, 1 November 2014
Yang membuat
COVER.docxBAB I lktm FIXED.docxDAFTAR PUSTAKA lkti.docxIMG_0028.jpg