Post on 29-Jul-2020
i
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh:
Hisyam Saleh Putra
NIM. 1113112000052
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2019 M
i
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Di Bawah Bimbingan:
Dr. Agus Nugraha, M.A.
NIP. 196808012000031001
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/ 2019 M
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
prasyarat memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari kara orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 22 Oktober 2019
Hisyam Saleh Putra
iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Hisyam Saleh Putra
NIM : 1113112000052
Program Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
dan telah diujikan.
Jakarta, 05 November 2019
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si. Dr. Agus Nugraha, M.A.
NIP. 197010132005011003 NIP. 196808012000031001
iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017
Oleh
Hisyam Saleh Putra
1113112000052
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal
05 November 2019 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelas Sarjana Sosial (S.sos) pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua, Sekretaris,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si.
NIP. 197010132005011003 NIP. 197704242007102003
Penguji I, Penguji II,
Dr. Haniah Hanafie, M.Si. Dra.Hj. Gefarina Djohan, M.A
NIP. 196105242000032002 NIP.196310241999032001
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 05 November
2019
Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 197010132005011003
v
ABSTRAK
Upaya pemerintah dalam mewujudkan nawacita yakni membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dialokasikan dana
desa dari APBN sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
pembangunan desa yang ketentuan tata cara penggunaan dana desa diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 dan
peraturan pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari
APBN, dalam pasal 11 mengatakan pengelolaan Dana Desa dilihat dari tingkat
kesulitan geografis, angka kemiskinan, dan indeks kelemahan konstruksi juga
dilihat dari segi kondisi infrastruktur serta aksesbilitas transportasi. Prioritas
penggunaan Dana Desa mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang disepakati
dalam musyawarah desa setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam
peraturan desa.
Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Efektivitas menurut
Steers yang membuat beberapa indikator dalam tahap keberhasilan suatu
efektifitas yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya
tujuan dan perubahan nyata. Dari kelima indikator tersebut prioritas pengelolaan
dana desa dilihat dari Peraturan Pemerintah yang membuat penggunaan Dana
tersebut dilakukan dengan adanya musyawarah desa terlebih dahulu dan baru di
lakukan untuk pemilihan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan pemerintah.
Akan tetapi sejauh ini ternyata Dana Desa di Desa Neglasari tahun
sebelumnya dianggap belum berhasil, oleh karena itu skripsi dengan judul
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor Tahun 2017 ini sangat penting mengingat pengelolaan Dana
Desa yang efektif akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan, Efektivitas
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi berjudul Reformasi Birokrasi
bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Studi Kasus:
Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kelurahan Pesanggrahan Tahun
2014-2017 dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada
umatnya menuju jalan kebenaran.
Atas rasa syukur ini penulis selayaknya berterimakasih kepada berbagai
pihak yang selama penulisan skripsi ini telah memberikan dukungan yang berarti
baik meteri maupun moral. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus
kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr.
Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc, MA.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Ali Munhanif, MA. Para Wakil Dekan, serta
segenap jajaran dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya
pada program studi Ilmu Politik yang telah memberikan berbagai ilmu selama
masa studi penulis.
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Iding Rosyidin, M.Si dan Sekretaris
Program Studi Ilmu Politik Ibu Suryani, M.Si.
vii
4. Dr. Agus Nugraha, M.A. selaku pembimbing penulis yang telah berkenan
menyediakan waktu untuk membantu, memberikan masukan dan saran
berharga selama penulisan skripsi.
5. Orang tua penulis, Ayah Ir. Helmi Saleh Al-amudi dan Ibu Amin Nuraeny
tercinta serta adik penulis Nadia Cantika Putri Al-amudi. Berkat dukungan
dan do‟a mereka penulis menerima semangat serta motivasi untuk terus
belajar dan berkarya.
6. Seluruh Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten bogor,
terkhusus untuk Kepala Desa Bapak M. Nahrowi dan Sekertaris Bapak
Nurdin, juga unsur masyarakat dan warga sekitar yang membantu penulis
dalam memberikan informasi dan data data terkait dengan penggunaan serta
pengelolaan Dana Desa di Desa neglasari.
7. Para Sahabat dari Cordova Sans, Rizqi Guntur Pahlawan, Dhany Maulana
Prawira, Abdul Aziz, Sultan Andiha Sulaiman, Raden Famal, Fikry maulana,
Pinkan Febriansyah, Tiara Marisa terima kasih telah membantu menyemangati
penulis agar selesai dalam mengerjakan tugas akhirnya.
8. Teman teman seperjuangan di akhir tugas, Rendi Rafiq, Padlansyah, Alfian
Saleh, Andi Alifesa, Alif Septriatama, Mahatma Fikri Kartesian, Tri Nanda,
terima kasih telah menemani penulis di akhir masa masa selesainya skripsi ini.
9. Para Sahabat dari Paradise, Dodi Prasetia, Muhammad Fadlil Izzudin, Putra
Pratama, Fajri Alfian, Panji Rozaq, Yahya Adiguna, Danu Wardoyo,
Muhammad Hilal, Farhan Ibrahim terima kasih telah menemani penulis dalam
mencari informasi terkait dengan selesainya skripsi ini.
viii
10. Terima kasih kepada wanita tersayang Sasi Alfatia yang selalu menyemangati
penulis, membantu penulis dengan tugas akhirnya dan selalu memberikan
arahan untuk selalu semangat dalam menghadapi segala kesusahan yang ada
didepannya.
11. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat FISIP, yang telah menjadi
rumah dan tempat belajar yang Indah selama penulis melakukan studi di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan yang terbaik
dan menjadikannya sebagai bagian dari amal ibadah.
Jakarta, 22 Oktober 2019
Hisyam Saleh Putra
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ....................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ............................ ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJUAN SKRIPSI ....................... iv
ABSTRAK ................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................. vi
DAFTAR ISI ................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ....................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................... 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 9
D. Tinjauan Pustaka ......................................................................... 9
E. Metode Penelitian ....................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan ................................................................. 10
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL
A. Pengertian Efektivitas ................................................................. 17
B. Konsep Pengelolaan .................................................................... 20
1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa .......................................... 21
2. Pengelolaan Desa .................................................................... 22
C. Dana Desa (DD) sebagai suatu kebijakan ................................... 23
1. Pengertian Dana Desa ............................................................. 24
2. Tujuan Dana Desa ................................................................... 25
3. Perencanaan Pembangunan Desa ............................................ 25
4. Pengalokasian Dana Desa ....................................................... 26
5. Penggunaan Dana Desa ........................................................... 28
6. Pelaporan Dana Desa .............................................................. 28
D. Pemerintahan Desa ...................................................................... 30
E. Kerangka Berfikir ....................................................................... 31
BAB III GAMBARAN UMUM DESA NEGLASARI KECAMATAN
JASINGA KABUPATEN BOGOR
A. Sejarah Lahirnya Desa Neglasari ................................................ 32
B. Kondisi dan Letak Geografis Desa Neglasari ............................. 34
C. Kondisi Demografi Desa Neglasari ............................................ 36
1. Kondisi Penduduk Desa Neglasari .......................................... 36
2. Keadaan Sarana dan Prasarana ............................................... 41
D. Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi................................ 46
1. Kondisi Sosial ......................................................................... 46
2.Kondisi Ekonomi ..................................................................... 50
E. Kondisi Pemerintahan Desa......................................................... 51
x
1. Pembagian Wilayah Desa ....................................................... 51
2. Struktur Organisasi Pemerintahan .......................................... 51
F. Program Pembangunan Desa ...................................................... 54
G. Pengelolaan Keuangan Desa ....................................................... 58
BAB IV EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
NEGLASARI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR TAHUN
2017
A. Dana Desa di Desa Neglasari ...................................................... 64
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari ................................. 69
B.1. Perencanaan di Desa Neglasari ........................................... 69
B.2. Pelaksanaan di Desa Neglasari ............................................ 71
B.3. Penatausahaan di Desa Neglasari ........................................ 72
B.4. Pelaporan & Pertanggungjawaban di Desa Neglasari ......... 74
C. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari ............... 75
C.1. Pemahaman Program ........................................................... 75
C.2. Tepat Sasaran........................................................................ 81
C.3. Tepat Waktu ........................................................................ 84
C.4. Tercapainya Tujuan ............................................................. 86
C.5. Perubahan Nyata................................................................... 89
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................. 92
B. Saran ........................................................................................... 93
xi
DAFTAR TABEL
Tabel III.C.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .......... 38
Tabel III.C.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia ......................... 39
Tabel III.C.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ............... 40
Tabel III.C.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .... 41
Tabel III.C.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan.................. 43
Tabel III.C.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan ................. 44
Tabel III.C.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi ..................... 45
Tabel III.C.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga ..................... 47
Tabel III.D.1 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan ........... 48
Tabel III.D.2 Jumlah Tenaga Kerja dan Lowogan Kerja ................ 51
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar IV.B.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Tahap I 60% .............................................................. 48
Gambar IV.B.2 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Tahap II 40% ............................................................. 49
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 20141
tentang Desa merupakan
peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk
tujuan membangun kehidupan baru untuk Desa yang mandiri, demokrasi dan
sejahtera. Desa berdasarkan UU No.6/2014 merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2
Pemberian daerah otonomi seluas luasnya berarti memberikan peran
penting dalam mengelola daerah untuk memanfaatkan segala sumberdaya secara
optimal. Pemberian kewenangan dan keleluasan agar tidak terjadi penyimpangan
dan penyelenwangan kekuasaan. Pemberian otonomi sebenarnya adalah untuk
kemandirian dalam mengawasi daerahnya yang dimulai dari tingkat bawah yaitu
Desa yang tingkat level pemerintahan yang paling bawah.
UU No.6/2014 atau yang biasa disebut UU Desa tersebut diikuti dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20143
tentang peraturan
pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60
1 Disebut UU No.6/2014.
2 Pengertian Desa menurut UU No.6/2014 tersedia di website :
http://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-tahun-2014/;
Internet; diakses pada 05 maret 2019. 3 Disebut PP No.43/2014.
2
Tahun 20144 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.5
Pengertian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan,
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang termuat
dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014,6 Bab 1, Pasal 1,
ayat 9.7
Dalam pelaksanaanya pengelolaan mengenai Dana Desa (DD), pemerintah
telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah atas Perubahan No.60/2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015.8 Pemerintah secara nasional menganggarkan Dana Desa
yang bersumber dari APBN setiap tahun secara bertahap dari total dana transfer
ke daerah dan akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan APBN sebesar 10%
(sepuluh per seratus).9
Di Indonesia setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana
Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana
Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata rata setiap Desa
4 Disebut PP No.60/2014.
5 Disingkat APBN.
6 Disebut Permendagri No.113/2004.
7 Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan Masalembu”, Hasil
Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta, 2017, hlm.21. 8 Disebut PP No.22/2015.
9 Yusran Lapanda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: RMBOOKS,2016),
hlm.83.
3
mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat
menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata rata setiap Desa sebesar Rp 628 juta dan
ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata rata setiap
Desa Rp 800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana
Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi
masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan
desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit
tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur;
3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan
1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.10
Dalam pengeluaran Dana Desa kesuluruh Desa yang membutuhkan
tersebut terdapat tata cara tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur
dalam Peraturan Menteri Desa Nomor Nomor 19 tahun 201711
, yaitu yang
pertama untuk Pembangunan Desa dan yang kedua untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Dalam bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan,
pengembangan, dan pemeliharan sarana dan prasarana, sedangkan dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pengembangan sistem informasi Desa,
pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa dan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam membangun Desa.
10
Kementerian Keuangan Republik Indonesia,”Buku Pintar Dana Desa Sri Mulyani
Indrawati”, tersedia di website : https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-
desa.pdf; diakses tanggal 05 Maret 2019. 11
Disebut Permendes No.19/2017.
4
Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk
kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan
dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target
pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa12
2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa13
setiap tahunnya. Dalam
hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa
yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan
selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.
Masyarakat mempunyai kesempatan dalam pembangunan desa melalui
mekanisme musyawarah dan partisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa.
Saldi Isra menyatakaan bahwa dalam sistem politik modern, partisipasi
merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam perumusan
kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.14
Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Karena
proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana
yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang
panjang, pengorbanan yang tak sedikit, dan bertalian dengan banyak pihak dalam
masyarakat termasuk masyarakat daerah pedesaan.15
Jaminan partisipasi masyarakat memang cukup leluasa dalam menentukan
hal-hal yang sangat strategis bagi pembangunan desa. Hal ini sebagaimana diatur
12
Disebut RPJMDes. 13
Disebut RKPDes. 14
Saldi Isra, pergeseran fungsi legelislasi, Menguatnya Fungsi Legislasi Parlementer
dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.282. 15
Umbu Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam
Bingkai UU Desa”, TRANSISI9, 2014, hlm.49.
5
dalam Pasal 54 UU No. 6/2014, bahwa musyawarah desa merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa16
, pemerintah
desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi: penataan
desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa;
penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar biasa. Unsur masyarakat
yang dimaksud antara lain adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok
perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Artinya, setiap
desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang inklusif dimana persoalan
strategis di musyawarahkan bersama.
Pada tahun 2017 salah satu Desa di kabupaten Bogor mendapatkan
kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Desa itu merupakan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Lokasi dari Desa Neglasari ini merupakan
lokasi dimana letak geografis Desanya sangat susah dalam jangkauan
mendapatkan akses transportasi umum dan juga rusaknya akses infrastruktur jalan
yang artinya letak dari Desa itu sangat sulit di jangkau. Selain itu Desa Neglasari
ini tergolong Desa tertinggal yang dikategorikan dalam Indeks Desa Membangun
tahun 2015-2017. Oleh karena itu, Desa Neglasari memenuhi syarat sebagai salah
satu desa penerima Dana Desa (DD).
Desa Neglasari telah mendapatkan kucuran Dana Desa dari tahun 2015
dan pada tahun 2017 sebesar Rp 879.223.274. itu pun turunnya bertahap tidak
16
Disingkat BPD.
6
langsung 100% turun semua, sesuai dengan peraturannya adanya tahapan dalam
penurunan DD kesetiap desa yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%. Di Desa
Neglasari pada tahap I 60% mendapatkan Dana sebesar Rp 527.533.964 dan pada
tahap II 40% sebesar Rp 351.689.310.17
Dari data tersebut, menunjukkan bahwa
Desa Neglasari telah memiliki dana untuk membangun daerahnya.
Namun berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan unsur
masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,
dan juga perwakilan tani adanya kucuran Dana Desa pada tahun sebelumnya
belum memberikan pengaruh yang besar terlihat pada pembangunan infrastruktur
yang masih banyak rusak, seperti pembangunan jalan, irigasi, listrik juga
susahnya akses masyarakat Desa dalam perjalanan menuju ke kota belum terlihat
adanya perubahan nyata. Intinya dalam pengaruh turunnya Dana Desa di Desa
Neglasari ini terlihat sangat lambat dan kurang efektif dari cara penggunaan
dananya. Sedangkan tujuan Dana Desa adalah sebuah program pembangunan
sebagai kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, pemerataan
pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa
untuk meningkatkan kreatifitas di Desa, sehingga dari semua itu dapat
meningkatkan daya kerja masyarakat disana.18
Apabila Pemerintah Desa telah menerima Dana Desa (DD), tetapi belum
mampu menunjukkan hasilnya, maka pengelolaan terhadap penggunaan Dana
17
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017). 18
Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan Masalembu”, Hasil
Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta, 2017, hlm.21.
7
Desa nya kurang efektif dan perlu dipertanyakan. Perseolan Efektivitas menjadi
menarik untuk diteliti dikarenakan dari tahun 2015-2016 belum memberikan
perubahan yang nyata terhadap dampak pengelolaan dari penggunaan Dana Desa,
mengingat hasil penelitian dari Nova Sulastri bahwa Dana Desa masih kurang
efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat
rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh
perangkat Desa kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil
penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Dana Desa dapat
terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi
terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada
masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan
di Desa masih kurang efektif.19
Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor menjadi objek
penelitian penulis dikarenakan menurut sejarah dan data, Desa Neglasari lahir
menjadi desa pemekaran yang belum lama ini membangun sebuah Desa baru
diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Jasinga dan menjadi salah satu
desa yang jauh dari perkotaan, tergolong dalam kategori desa miskin dan hampir
tertinggal dengan kondisi serba minim infrastruktur khususnya jalan raya dan
sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Sebagian besar
penduduk desa rata-rata lulusan SMP dan bermata pencaharian sebagai buruh
swasta, petani, buruh tani dan banyak pula yang tidak bekerja atau pengangguran.
Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian desa yang masuk dalam kategori
19
Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, (Kendari: Fakultas
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kedari, 2016)
8
ekonomi rendah. Oleh karena itu ke dana desa menjadi sangat membantu bagi
desa untuk membangun infrastruktur dan sarana pendidikan, kesehatan maupun
yang lainnya.
karena itu penulis tertarik mengambil judul pembahasan sesuai panduan
sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sutrisno Hadi. MA yaitu: Judul yang dipilih
masih dalam cakupan keilmuan yang didalami, judul cukup aktual untuk diangkat
dalam bahasan, dan penulis mudah mengakses data yang diperlukan. Oleh sebab
itu penulis menganggap penting untuk membahas penelitian ini dengan judul
“Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
Kabupaten bogor Tahun 2017”.
B. Rumusan Masalah
Pemberian Dana Desa, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang diatas
ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaannya, di
mana Dana Desa yang bertujuan untuk mendorong dan membiayai program
pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan pedesaan belum sepenuhnya
berhasil, sehingga perlu diteliti secara mendalam dimana letak permasalahannya
untuk kemudian dicari solusinya.
Dalam penelitian skripsi ini, secara umum ingin mengukur efektivitas dari
penggunaan dana terhadap Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) yang ternyata
belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap
perubahan akan pembangunan pedesaan di tahun sebelumnya. Hal ini terjadi
karena masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Dana
9
Desa, yang disebabkan oleh kurang transparannya oknum birokrasi desa,
rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa, rendahnya
pendapatan asli desa, rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, dan
minimnya masyarakat, dari permasalahan tersebut sudah terlihat tidak efektifnya
suatu pengelolaan dana yang telah direncanakan oleh aparatur pemerintan Desa.
Di sisi lain masyarakat dan aparatur pemerintah desa merupakan unsur yang
penting dalam pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan
pedesaan.
C. Pertanyaan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah dan pertimbangan pertimbangan diatas, maka
pertanyaan penelitian dalam penilitian ini terdapat dua pertanyaan besar :
1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Neglasari Kecamatan
Jasinga Kabupaten Bogor tahun 2017?
2. Bagaimana keberhasilan Efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD)
di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017?
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peraturan tentang
pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dan mengukur seberapa Efektif
penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum birokrasi desa dalam
mengelola sumber dari Dana Desa (DD).
10
E. Manfaat Penelitian
Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat,
antara lain:
1. Manfaat Akademik
Pengembangan ilmu politik khususnya dalam kajian mengukur efektivitas
penggunaan Dana Desa (DD) serta tata cara pengelolaannya.
2. Manfaat Praktis
Membantu masyarakat mengetahui tentang peraturan penggunaan Dana
Desa di Desa Negalsari berdasarkan hasil penelitan yang dapat dijadikan
rekomendasi untuk pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa agar
tidak terjadi korupsi atau tidak transparan dalam pengelolaaan dana.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan beberapa
tinjauan pustaka untuk memperjelas dan memperlengkap bahan penelitian yang
telah disiapkan sebelumnya. Sehingga, judul yang akan diajukan akan semakin
menarik untuk dipahami dan dapat ditelaah lebih jauh. Tindakan selanjutnya yang
akan dilakukan oleh penulis yakni mengkaji serta menguraikan beberapa buku
yang membahas tentang penggunaan Dana Desa (DD) serta tata cara
pengelolaannya, kemudian Pemerintahan Desa, serta pembahasan mengenai
ukuran dari suatu keberhasilan efektivitas yang dapat di uraikan baik di jurnal atau
literatur lain. Karena sepengetahuan penulis belum pernah ada secara khusus yang
11
mengkaji tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2017.
Pertama, penelitian Richardo Juniaster Tampubulon20
, peneliti
menemukan bahwa Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program
Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat. Pemberian DD merupakan wujud dari pemenuhan hak
desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang
mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai
konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa
adalah tersedianya dana yang cukup. Peneliti menyatakan bahwa pembiayaan atau
keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan
otonomi desa, sebagaimanajuga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Konsep
Dana Desa sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa
yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan
desa.
Kedua, penelitian Ari Fradiyanto21
, peneliti menemukan bahwa dalam
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan IMB di kota Makassar yang dilakukan
oleh kantor Pelayanan Administrasi Perizinan dan Dinas Tata Ruang dan
Bangunan belum sepenuhnya akuntabel dalam memberikan pelayanan. Padahal
20
Richardo Juniaster Tampubulon, Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Dana
Desa (DD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tahun 2013,
(Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji, 2014) 21
Ari Fradiyanto, Akuntabilitas Dana Desa tahun 2014 dalam Mewujudkan Good
Governance di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, (Surabaya: Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2015)
12
Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiiki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peneliti disini melihat seharunsya demi membangun desa dengan pemerintahan
yang baik (good governance) bias memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan baik sesuai prosedur untuk membangun tata pemerintahan yang baik.
Ketiga, penelitian Nurul Hidayati22
, di dalam skripsinya yang berjudul
Analisis Pengelolaan Dana Desa dI Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, peneliti menemukan bahwa Pengelolaan Dana
Desa (DD) masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa
masalah dalam pengelolaan DD, Diantaranya 1) Dalam perencanaan pengelolaan
ini masih belum melibatkan masyarakat, 2) Pengelolaan pembangunan seperti
pembuatan irigasi, pembuatan talut, serta rabat jalan, ini masih mengalami
beberapa hambatan, hambatan yang sering di alami yaitu mengenai pengadaan
barang atau material pasalnya barang tersebut sering telat sehingga menghambat
pembangunan, 3) Kurangnya partisipasi dalam masyarakat terkait pembangunan
Desa. 4) keterlambatan dalam laporan pertanggung jawaban karena rendahnya
sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan DD, 5) Serta pengelolaan
DD ini masih belum tepat sasaran, ini menjadi hambatan dalam proses
pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo.
22
NurulHidayati, Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, 2016)
13
Keempat, penelitian Nova Sulastri23
, dalam skripsi yang berjudul
Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan
Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, Peneliti
menemukan bahwa Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan
pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,
dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang
diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam
kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan
kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa
Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian
kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan
dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait
pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat,
sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di
Desa Lakapodo masih kurang efektif.
Pada tahapan pertanggung jawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa
masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak
disususn oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan
yang seharusnya dilakukan bersama masyakat Desa Lakapodo. Hal ini karena
proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa
23
Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, (Kendari: Fakultas Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kedari, 2016)
14
yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim
evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.Sedangkan faktor-
faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang kurang dari tim pelaksana
pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarkat.
G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan penelitian, jenis
penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan sampel serta sumber
datanya belum terperinci dan fleksibel sehingga masih terdapat kemungkinan
terjadinya perubahan.24
Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yaitu: sumber data
berada dalam situasi yang wajar, laporan nya bersifat deskriptif, dan
mementingkan data langsung serta menganalisis data dilakukan sejak awal sampai
akhir penelitian tersebut berakhir.25
Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk
memperoleh pemahaman mengenai hal-hal yang terjadi.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan
data, yaitu:
24
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), hlm. 13 25
Arif Subyantoro dan FX Suwanto, Metodologi dan Tekhnik Penelitian Sosial,
(Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 90
15
a. Wawancara
Sumber data yang diperoleh oleh penulis dilakukan melalui wawancara, di
mana wawancara merupakan pertemuan antara penulis dengan responden dan
jawaban responden akan menjadi data mentah yang akan dikembangkan oleh
penulis. Penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat,
Pemerintah Daerah setempat dan Lembaga daerah. Penulis melakukan wawancara
untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian yang diangkat oleh
penulis.
b. Observasi
Pengumpulan data selanjutnya yang dilakukan ialah dengan
mengobservasi, di mana penulis akan melakukan pengamatan terhadap
pengelolaan Dana Desa (DD) yang berasal dari Desa Neglasari.
3. Teknik Analisis Data
Semua data yang sudah didapatkan dengan menggunakan teknik
wawancara dan analisis, maka penulis akan mendesktiptifkan yaitu dengan
menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara tepat,
jelas, akurat, dan sistematis berdasarkan dengan data yang diperoleh. Dengan
menggunakan teknik analisis penulis berharap dapat memberikan gambaran
mengenai peran kebijakan masyarakat disana dalam program Dana Desa (DD) di
dalam ranah kebijakan publik.
16
H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan
Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.
Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain:
BAB I: Membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teori, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Membahas tentang Efektivitas sebagai alat yang menganalisa landasan
hukum tentang Dana Desa (DD) serta pengelolaannya, juga program penggunaan
Dana Desa yang berdasarkan peraturan perundang undang undangan tentang
kebijakan Desa.
BAB III: Membahas mengenai gambaran umum tentang profil Desa Neglasari
sebagai objek kajian yang diteliti meliputi letak geografis, struktur Desa, jumlah
penduduk, Program Dana Desa (DD), tujuan dan visi misi terbentuknya DD, serta
tata cara dalam menstabilisasikan fungsi dari kebijakan pemerintah.
BAB IV: Membahas tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari, dengan
mengukur menggunakan teori Efektivitas tentang penggunaan Dana Desa
berdasarkan landasan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB V: Membahas Kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran dari
penelitian yang dilakukan oleh penulis.
17
BAB II
KERANGKA TEORITIS
Pada bab ini menjelaskan tentang teori efektivitas, Pengelolaan, dan Dana
Desa (DD). Kerangka teori ini dijadikan sebagai dasar dalam membahas
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor.
A. Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yakni effective yang berarti
berhasil dalam suatu kegiatan atau tujuan itu sendiri yang artinya berhasil dengan
baik. Sedangkan dalam kamus ilmiah mendefinisikan kata efektivitas sebagai
sebuah ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang suatu tujuan.26
Namun secara harfiah efektif yang berarti terjadi suatu efek akibat yang
dikehendaki dari suatu perbuatan. Dalam ensiklopedia umum menyebutkan bahwa
yang dimaksut keefektifan adalah menunjukkan tercapainya suatu tujuan.27
Sedangkan umumnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam
mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu
konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri
26
Samodra Wibawa, Politik Perumusan Kebijakan Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), hlm. 2. 27
Daradjat Kartawidjaja, Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3), (Jakarta: Madani Publishing, 2011), hlm.3.
18
seorang. Dengan demikian efektivitas tiadak hanya dapat dilihat dari sisi
produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.28
Pendapat yang dikemukakan oleh Richard M. Steers tentang efektivitas
dapat digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif apabila
pekerjaan tersebut dapat menghasilkan output yang dilakukan sesuai tepat waktu
dengan target dan sasaran yang telah dirancang didalamnya.29
efektivitas mudah dimengerti bila dipandang sebagai kemampuan
organisasi, mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada atau
tersedianya untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya efektivitas menurut
komaruddin, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau
kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih
dahulu.30
Lebih lanjut lagi, pengertian tentang efektivitas juga dikemukakan oleh
ahli lain seperti yang dikatakan Siagian dalam jurnal yang ditulis Misnawati
dengan judul “Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” bahwa efektivitas adalah sebuah
pemanfaatan sumber daya, yang didalamnya terdapat sasaran dan prasarana yang
telah di tetapkan sebelumnya untuk dapat menghasilkan sejumlah hasil yang
sedang dilakukan.31
28
Ns Roymond H. Simamora, Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan, (Jakarta,
Buku Kedokteran EGC, 2008), h.31. 29
Huvat, “Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM di
Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu,”tersedia di; http//ejournal.pin.or.id/site/wp-
content/uploads/2015/02/jurnal%20diterima%20huvat%20%2802-20-15-08-32-56%29.pdf;
Internet; diunduh pada 02 Agustus 2019. 30
Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 129.
19
Efektivitas merupakan sebuah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan
atau sasaran.32
Menurut pendapat Widjaja dalam jurnal yang ditulis Misnawati
dengan judul jurnal “Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” efektivitas adalah sebuah hasil dari
apa yang telah diputuskan yang mengaruh pada sesuatu yang benar guna
mencapai sebuah tujuan.33
Adapun menurut Supriyono tentang efektivitas adalah hubungan antara
output suatu pusat yang berhubungan dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin
besar konstribusi daripada outputnya yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian
dari sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif.34
Menurut Steers, teori efektivitas diatas diartikan dengan mengukur
efektivitas itu sendiri melalui suatu kegiatan atau sebuah aktivitas yang perlu
diperhatikan dari beberapa indikator, seperti pemahaman program, tepat sasaran,
tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Menurut Steers, dengan
begitu efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada pencapaian
dari tujuan, yakni sebuah ukuran dalam tercapainya sasaran maupun tujuan yang
telah ditetapkan atau dirancang sebelumnya.35
31
Misnawati,”Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara,” Ejournal Ilmu Administrasi Negara , Vol.4, No.1 (2016) tersedia
di; htpp://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016.pdf; diunduh 02 agustus
2017. 32
Ns Roymond H. Simamora, Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan (Jakarta:
EGC,2008), hlm. 31. 33
Misnawati,”Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara,” Ejournal Ilmu Administrasi Negara , Vol.4, No.1 (2016) tersedia
di; htpp://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016.pdf;Internet; di unduh pada
02 Agustus 2017. 34
Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, (Semarang: Universitas
Diponogoro,2000), hlm. 29. 35
Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 125.
20
Sehingga nantinya efektivitas dapat dijalankan dengan kemampuan
operasional dalam melaksanakan program program kerja yang sesuai dengan
tujuan yang akan dijalankan dan ditetapkan sebelumnya, secara meneyeluruh, jadi
dengan begitu efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan suatu
lembaga maupun organisasi untuk menjalankan tugas – tugas pokoknya yang
sebelumnya telah ditetapkan atau dirancang.36
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli
mengenai arti „efektivitas‟ dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan
sebagai sejauh mana peningkatan taraf kesejahteraan manusia yang berasal dari
adanya suatu program tertentu didalamnya, tidak dipungkiri bahwa apa yang
dimaksud dengan kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari adanya proses
pembangunan.37
B. Konsep Pengelolaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan
Keuangan Desa adalah sebagai kesuluruhan kegiatan yang meliputi perencenaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
Keuangan Desa.
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah sebagai semua hak dan
36
Cambel, Riset Dalam Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 121. 37
Soerjono Soekarno, Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja karya,
1985), hlm. 48.
21
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa
merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.38
1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya
dilakukan dalam kerangka pengelolaan Dana Desa. Keuangan Desa dikelola
berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran.
a. Adapun yang dimaksut dengan transparan ialah yaitu prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas luasnya tentang keuangan desa itu sendiri.
b. Akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
di tetapkan.
c. Partisipatif, yaitu penyelenggaran pemerintahan Desa yang
mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa
38
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
22
d. Tertip dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan Desa harus mengacu pada
aturan atau pedoman yang melandasinya.39
2. Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai kesuluruhan
kegiatan yang meliputi perencenaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Keuangan Desa.
a. Perencanaan, yang dimaksut dengan perencanaan dalam mengelola Dana
Desa ialah sekertaris desa menyusun rapat permusyawaratan desa untuk
membahas APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan
BPD, APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalu Camat paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan, dan prioritas penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam musyawarah Desa antara BPD, Pemerintahan Desa, dan
unsur masyarakat.
b. Pelaksanaan, adapun pelaksanaan dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa
seperti halnya pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening
Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota dengan dukungan
bukti yang lengkap dan sah, pemdes dilarang melakukan pungutan selain
yang ditetapkan dalam Perdes, Bendahara dapat menyimpan uang dalam
Kas Desa dan besarannya ditetapkan dengan perbup/walikota, dan
39
Asas pengeolaan dana desa di website :
https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf di akses pada tanggal 08
September 2019.
23
penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian dan disahkan oleh
kepala desa.
c. Penatausahaan, pengelolaan Dana Desa wajib dilaksanakan oleh
bendahara desa, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran,
melakukan tutup buku setiap akhir bulan, mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan, laporan disampaikan kepada kades paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya dan menggunakan buku kas desa umum, buku kas
pembantu pajak dan buku bank
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, kades menyampaikan laporan pada
Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun, laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap
ahir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan
dimana ditetapkan dengan peraturan desa dan lampiran format dari tiap
laporan.40
C. Dana Desa (DD) Sebagai Suatu Kebijakan
Dana desa adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
dalam bentuk Undang Undang dan Peraturan Peraturan. Peraturan Peraturan
tersebut antara lain: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014
tentang pelaksanaan UU Desa, PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
40
Asas pengeolaan dana desa di website :
https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf di akses pada tanggal 08
September 2019.
24
1. Pengertian Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi Desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pengertian Dana Desa juga dikemukakan dalam Haniah Hanafie, dkk.
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat, sebagai yang termuat dalam Permendagri No. 113
Tahun 2014, Bab I, Pasal 1, ayat 9.41
Selain Dana Desa, pemerintah juga
mengeluarkan kebijakan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan
bagian dari keuangan desa (APBDes) yang bersumber dari APBD.
Menurut Undang – Undang No. 6 tentang Desa Pasal 72 ayat (2)
dinyatakan bahwa pengeluaran Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b yang artinya bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan
program yang ada di Desa secara merata. Adapun besaran yang diberikan oleh
Alokasi Anggaran yang diperuntukkan untuk Desa sebesar 10% dari dan diluar
Dana transfer daerah secara bertahap.
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan
berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah, dan tingkat
41
Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda,”Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan Masalembu”, Hasil
Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta , 2017, hlm.21.
25
kesulitan geografis.42
Dengan begitu transferan Dana yang diberikan ketiap Desa
semuanya berbeda beda.
2. Tujuan Dana Desa
Tujuan Dana Desa telah diatur oleh pemerintah, seragam bagi semua desa
di seluruh Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Buku Saku Dana Desa,43
sebagai berikut yaitu: Meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan
kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangun
antar Desa, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan
Dana Desa tersebut diatas juga di tulis dalam Haniah Hanafie, dkk.44
3. Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaa Pembangunan Desa, diatur pasal 79 dan pasal 80 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 114 hingga pasal 120 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 201445
tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangun desa disusun melalui:
42
Sri Mulyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa : Dana Desa Untuk Mensejahterkan
Rakyat. (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017), hlm. 1. 43
Dalam Tujuam Dana Desa Sri Mulyani Indrawati, Buku Saku Dana Desa : Dana Desa
Untuk Mensejahterahkan Rakyat. (Jakara: Kementrian Keuangan, 2017), hlm.7. 44
Tujuan Dana Desa, Hania Hanafie, Agus Nugraha, dan Masrul Huda, “Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa, Hasil Penelitian Puslitpen, hlm. 21. 45
Disebut Pemendagri No. 114/2014.
26
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk
jangka waktu 6 tahun; dan, rencana Pemabngunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan pencabaran dari
RPJM Desa untuk jangka 1 (satu) Tahun.
Tahapan Rencana Pembangunan desa yaitu melalui Penyusunan RPJM
Desa dan Penyusunan RKP Desa. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa,
Pemerintah Desa wajib melakukan musyawarah secara parsipatif dengan
mengundang masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa, seperti BPD,
RT, RW dan Kepala-kepala Dusun serta Tokoh-tokoh masyarakat. Lembaga yang
paling penting untuk diikutsertakan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa adalah Badan Purmusyawaratan Desa (BPD), karena BPD
sebagai perwakilan dari masyarakat desa. Selain itu BPD harus ikut mengesahkan
perencanaan pembangunan di Desa.
Rancangan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai Informasi dari
Daerah Kabupatem/Kota berkaitan dengan indikatif Desa. RKP Desa memuat
rencan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangun, pembinaan
kemasyarakatan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.46
4. Pengalokasian Dana Desa
Sumber Dana Desa berasal dari APBN dan penetapan Dana Desa
dilakukan secara 2 tahap yaitu;
a. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota.
46
Yusran Lapanda, Hukum Pengelolaan, hlm. 35-36.
27
Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan yaitu: Alokasi dasar adalah alokasi
minimal Dana Desa yang diterima Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan
tertentu, yang dibagi secara merata kepada setiap Desa dan alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks bersumber
dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.
Anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yaitu ;
1. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus)
2. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus)
3. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus)
Dari Anggaran transfer ke daerah, Alokasi Anggaran Dana Desa
ditentukan berdasarkan alokasi Anggaran Dana Desa sebelumnya atau
kemampuan keuangan Negara.
b. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
Berdasarkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, menetepkan Dana Desa
untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa, dihitung secara
berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
Desa.
28
Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis
Desa yang ditentukan oleh 3 faktor yaitu,
1. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
2. Kondisi infrastruktur; dan
3. Aksesibilitas/transportasi.47
Dari ketiga faktor tersebut merupakan prioritas pengelolaan Dana Desa
untuk tiap Desa yang menerima anggaran.
5. Penggunaan Dana Desa
Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang
diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam
Undang-Undang. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan,
kesehatan, dan infrastuktur untuk pengentasan kemiskinan. Penggunaa Dana Desa
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasar dan Rencana
Kerja Pemerintahan Desa.48
6. Pelaporan Dana Desa
Tatacara Pelaporan Dana Desa dan Pertanggungjawban dipegang oleh
Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Urutan
serta tatacara Pelaporan Dana Desa didasarkan pada Kemendagri No. 113 Tahun
2014. Kepala Desa menyampaikan laporan relaksasi pelaksanaan APBDes kepada
Bupati/Walikota berupa:
47
Yusran Lapanda, Hukum Pengelolaan, hlm.84-86. 48
Yusran Lapanda, Hukum Pengelolaan , hlm . 87-88
29
a) Laporan semester pertama; dan
b) Laporan akhir tahun.
c) Laporan semester pertama berupa realisasi APBDes.
d) Laporan relisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli berjalan.
e) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari,berikutnya.
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban relisasi
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri: (a) format
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran
berkenaan; (b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan; dan (c) format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelakanaan APBDes merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.49
49
Haniah Hafie, Agung Nugraha dan Masrul Huda, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa, hlm. 25-26 .
30
D. Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa, kedua kalimat ini menggunakan
kata “Desa” sebagai objek kalimat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 kedua kalimat di atas dapat kita artikan sebagai berikut :
1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan
memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,
menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.
Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan
rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan
masyarakat. Tugas pokok lainnya juga menjalankan tugas pembantuan dari
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
31
E. Kerangka Berfikir
Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berfikir bahwa dalam
mengukur suatu keberhasilan dalam Efektivitas yang dikemukakan oleh Steers,
terdapat lima indikator dalam keberhasilannya yaitu:
1. Pemahaman Program, pemahaman terkait oleh sebuah program yang
dijalankan dengan mengetahui pola dari peraturan yang ada dalam
program tersebut.
2. Tepat Sasaran, merupakan suatu ketepatan dalam menggunakan objek atau
program yang dijalankan sesuai dengan peraturannya.
3. Tepat Waktu, pemahaman terkait tentang pelaksanaan program dengan
melihat waktu pengeluaran serta pemasukan biaya yang akan di
laksanakan oleh objek atau program sesuai dengan peraturan.
4. Tercapainya Tujuan, merupakan suatu kebijakan terhadap program yang
telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang bertujuan untuk
meningkatkan hasil selesainya objek atau program yang telah di lakukan.
5. Perubahan Nyata, merupakan perubahan terhadap kegiatan atau program
yang disalurkan sesuai dengan peraturan dengan melihat hasil dari objek
yang dilaksanakan ditandai dengan meningkatnya kredibilitas sekitar.
Merujuk pada indikator tersebut, penulis ingin mengetahui keberhasilan dari
pengelolaan penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor Tahun 2017, dikarenakan pada tahun sebelumnya menurut
pengamatan penulis serta beberapa narasumber seperti unsur masyarakat
mengatakan belum adanya perubahan yang signifikan terhadap penggunaan DD.
32
BAB III
GAMBARAN UMUM DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR
A. Sejarah Lahirnya Desa Neglasari
Pada tahun 1984 Desa Neglasari lahir dan merupakan pecahan dari Desa
Cikopomayak. Desa Neglasari terletak disebelah utara Desa Koleang dengan
keadaan wilayahnya termasuk dataran rendah, dengan kemiringan antara 20
derajat sampai 30 derajat. Medan tanahnya 40% terbentuk pendataran dan 6%
berbentuk perbukitan. Desa Neglasari merupakan salah satu desa yang terletak di
kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Desa Neglasari memiliki luas wilayah 470
Ha. Wilayah utara Desa Tenjo berbatasan dengan Desa Bagoang, selatan
berbatasan dengan Desa Koleang, Barat berbatasan dengan Desa Candi, Timur
berbatasan dengan Desa Cikopomayak. Jumlah penduduk Desa Neglasari
diketahui sebanyak 3.339 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Tenjo adalah
Petani, Buruh/Swasta dan pedagang.50
Desa Neglasari terdiri dari 10 RT, 3 RW, dan 2 Dusun. Desa Neglasari
memiliki madrasah dan sekolah umum untuk menimba ilmu pendidikan umum
dan ilmu agama, yakni terdapat 3 Pondok Pesantren, TK, 2 SD/sederajat, 1
SMP/Sederajat. Desa Neglasari juga memiliki 1 Masjid, dan 3 Majlis Ta„lim dan
berbagai kegiatan sosial lainnya. Prasarana kesehatan Desa Neglasari didukung
dengan adanya 1 Posyandu.
Kebanyakan masyarakat Neglasari bermata
50Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
33
pencaharian sebagai petani. Diantara mereka ada yang memiliki lahan, tetapi ada
pula yang hanya pekuli saja (buruh tani). Lain halnya dengan masyarakat Desa
Neglasari bagian Barat, mereka banyak yang berpencaharian sebagai sopir, karena
kebanyakan diantara mereka memiliki kendaraan, tapi sebagian ada juga yang
hidupnya menjadi petani.51
Desa Neglasari telah berdiri pada tahun 1984, pada saat itu juga pemerintah
Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan berikut ini nama-nama Kepala Desa
yang pernah menjabat di Desa Neglasari:
1. Bpk. M.Sayuti menjabat pada tahun 1984-1992.
2. Bpk. Bahrudin menjabat pada tahun 1992-2000.
3. Bpk. Bahrudin menjabat pada tahun 2000-2007.
4. Bpk. M.Nahrowi menjabat pada tahun 2008-2014.
5. Bpk. M.Nahrowi, SE menjabat pada tahun 2014-2020.52
Desa Neglasari berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, yang
memisahkan kedua provinsi tersebut (Jawa Barat & Banten) sebuah sungai yang
bernama sungai durian (cidurian). letak kantor Desa Neglasari ini berada di
Kampung Sinarjaya di dekat gedung sekolah SDN Cikopomayak 2. Desa
Neglasari juga terkenal kampung santri salah satunya di Kampung Roke banyak
Pondok Pesantren Ahlusunah wal Jamaah dan di Kampung Sinarjaya juga ada
Ponpes al-Amin Ahlusunah wal Jamaah . Desa Neglasari Memiliki 3 RW
51
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017). 52
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
34
Diantaranya RW 01, RW 02 dan RW 03. Salah satunya adalah Rw 03 Kampung
Cikopomayak yang berubah nama menjadi Kampung Ciangkrih, dikarenakan
Nama Cikopomayak dijadikan sebuah Nama untuk Kantor Desa yakni Desa
Cikopomayak.53
B. Kondisi dan Letak Geografis Desa Neglasari
Desa Neglasari merupakan desa yang berada didaerah dataran rendah,
dengan ketinggian ± 70500 – 71000 meter diatas permukaan laut (mdpl).
Sebagian besar wilayah desa adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan
permukaan tanah datar 40%, berbukit-bukit 40% dan lereng 20%. Suhu rata-rata
harian mencapai 21-28oC dan curah hujan rata-rata 1.55-1.60 Mm/tahun. Desa
Neglasari memiliki luas wilayahnya ± 470 Ha, terdiri dari 3 RW, 16 RT dan 2
Dusun. Yaitu Dusun I dan Dusun II, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara : Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
2. Sebelah selatan : Desa Koleang, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
3. Sebelah timur : Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
4. Sebelah barat : Desa Candi, Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak
Secara geografis Desa Neglasari memiliki letak kedudukan yang kurang
strategis, dari segi jalan yang jauh dari pusat kota sampai dengan infrastruktur
jalan raya dan pembangunan yang belum memadai dan berimbas pada minimnya
sarana transportasi kendaraan publik, yang pada akhirnya masyarakat setempat
mengadalkan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan sepeda yang hanya
53
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
35
dimiliki oleh segelintir masyarakat Desa, sehingga mobilitas masyarakat sangatlah
rendah dan roda perekonomian pun berjalan lambat.54
Adapun kondisi geografis Desa Neglasari dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. Sumber Daya Lahan
Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Neglasari
digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama
untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan
oleh warga, hal ini pula menunjukan bahwa kawasan Desa Neglasari adalah
daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai.55
2. Hidrologi dan Klimatologi
Sumber air yang ada di Desa Neglasari meliputi air permukaan dan air
tanah. Air permukaan berupa sungai. Sesuai dengan kebijakan penyediaan air
baku untuk irigasi, maka di Desa Neglasari mendapat pasokan pelayanan irigasi
berasal dari sungai cidurian. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga,
masyarakat sebagian menggunaan air bersih dari sumur gali dan sumur
pompa/bor dan sebagian yang lain dari air sungai.56
54
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017). 55
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017). 56
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
36
3. Kondisi Tanah
Jenis tanah yang ada di Desa Neglasari sebagian besar adalah tanah
merah dan mempunyai kesuburan yang berbeda-beda. Sebagian besar berupa
tanah perkebunan/persawahan dan sebagian lagi adalah tanah pemukiman.
Untuk tanah pemukiman digunakan untuk rumah penduduk dan tanah
perkebunan/persawahan dimanfaatkan untuk pertanian atau bercocok tanam.
C. Kondisi Demografi Desa Neglasari
1. Keadaan Penduduk Desa Neglasari
Penduduk Desa Neglasari berdasarkan data terakhir hasil sensus
Penduduk Tahun 2017 tercatat sebanyak 3.339 jiwa, Tahun 2015 sebanyak
3.335 Jiwa, dan Tahun 2013 sebanyak 3.331 Jiwa, Sehingga mengenai
penduduk Desa Neglasari mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dengan
rata-rata 0,50 %, untuk lebih jelasnya sebagaimana kita lihat dalam tabel
berikut ini:57
Tabel III.C.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1. Laki Laki 1716 51,39%
2. Perempuan 1623 48,61 %
Jumlah 3339 100%
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
57
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
37
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia58
Tabel III.C.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2017
No Kelompok Usia Jumlah Persentase (%)
1 0-4 Tahun 801 23,99%
2 5-9 Tahun 277 8,30%
3 10-14 Tahun 239 7,16%
4 15-19 Tahun 298 8,92%
5 20-24 Tahun 257 7,70%
6 25-29 Tahun 335 10,03%
7 30-34 Tahun 188 5,63%
8 35-39 Tahun 181 5,42%
9 40-44 Tahun 185 5,54%
10 45-49 Tahun 181 5,42%
11 50-54 Tahun 103 5,42%
12 55-59 Tahun 101 3,02%
13 60-64 Tahun 76 2,28%
14 65-69 Tahun 66 1,98%
15 70 Tahun ke Atas 51 1,53%
JUMLAH 3.339 100%
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
58
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
38
Berdasarkan tabel di atas, keadaan penduduk Desa Neglasari terlihat
adanya angka perbandingan jumlah usia yang tidak seimbang. Mayoritas
penduduk angkatan usia tua, yang artinya tingkat produktivitasnya sudah
menurun.
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan59
Tabel III.C.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017
No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah Persentase
1 Tidak Tamat SD 339 10.15%
2 Tamat SD 354 10.60%
3 Tamat SLTP 517 15.48%
4 Tamat SLTA 184 5.51%
5 D1 0 5.51%
6 D2 0
7 D3 4 0.12%
8 S1 18 0.54%
9 S2 0
10 S3 0
11 Lainnya 1.923 57.59%
JUMLAH 3.339 100%
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
59
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
39
Berdasarakan tabel diatas tingkat pendidikan di Desa Neglasari rata rata
hanya tamat sampai di tingkat SLTP, hal ini terlihat bahwa tingkat pendidikan
di Desa Neglasari termasuk dalam kategori tertinggal, minimnya akan
pendidikan sangatlah rendah.
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tabel III.C.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tahun 2017
No Mata Pencaharian Jumlah
1 PNS Umum 7
2 PNS Guru 5
3 Guru Honor 25
4 TNI 5
5 POLRI 1
6 Pensiunan TNI/POLRI 1
7 Pensiunan PNS/Guru 1
8 Pensiunan BUMN 0
9 Karyawan Swasta 53
10 Buruh 446
11 Tukang 40
12 Wiraswasta 266
13 Pedagang Keliling 22
14 Pedagang 30
40
15 Petani 589
16 Peternak 0
17 Buruh Tani 105
18 Buruh Ternak 0
19 Sopir 46
20 Pengemudi Ojeg 0
21 Dokter 0
22 Ustadz 36
23 Bidan 1
24 Perawat 1
25 Artis/Seniman 0
26 Dukun/Paranormal 0
27 Anggota Dewan 0
28 Wartawan 0
29 Mahasiswa/i 30
30 Pelajar 646
31 Mengurus Rumah Tangga 790
32 Tidak Bekerja 202
33 Lainnya 0
JUMLAH 3.339
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
41
Berdasarkan tabel diatas, angka mata pencaharian di Desa Neglasari
tergolong rendah dikarenakan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah
petani, buruh tani dan buruh. Dilihat dari segi kesehatan kategori dokter pun
belum ada untuk penduduk di Desa Neglasari.
2. Keadaan Sarana dan Prasarana60
Keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Neglasari adalah
sebagai berikut:
a. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tabel III.C.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2017
No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah Lokasi
1 TK 0 -
2 RA 0 -
3 PAUD 2 Rw 01 – 03
4 TK/TPA 0 -
5 PLAYGRUP 0 -
6 SD Negeri 1 Kp. Roke RT 02
7 SD Swasta 0 -
8 MI 0
9 SLTP Negeri/Kelas Jauh 1
60
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
42
10 SLTP Swasta/Tsanawiyah 0
11 SLTA 0
12 PKBM 1
13 PAKET A 0
14 PAKET B 0
15 PAKET C 0
16 Pondok Pesantren 15
17 Lainnya 2
JUMLAH 22
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang
ada di Desa Neglasari belum lengkap untuk di semua jenjang pendidikan. Akan
tetapi dengan adanya sarana dan prasarana seadanya sudah mampu
meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa.
b. Sarana dan Prasarana Keagamaan61
Tabel III.C.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Tahun 2017
No Jenis Jumlah Lokasi
1 Masjid Jami 4 RW 01-03
2 Langgar/Mushola 4 RW 01-03
61
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
43
3 Pondok Pesantren 15 RW 01-03
4 Gereja 0
5 Vihara 0
6 Lainnya 0
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sarana dan prasarana keagamaan
di Desa Neglasari jumlahnya sangat banyak, karena rata rata mayoritas
penduduk yang ada disana semuanya beragama Islam dan ketertarikan akan
pengetahuan agama Islam yang mendalam banyak yang mendirikan pondok
pesantren.
c. Sarana dan Prasarana Ekonomi62
Tabel III.C.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Tahun 2017
No Jenis Jumlah Lokasi
1 Konveksi 0 -
2 Bengkel 4 RW 01-03
3 Kios Bensin 8 RW 01-03
4 Warnet 0 -
5 Toko 1 RW 03
6 Waserda 3 RW 01 dan 03
62
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
44
7 Warung 30 RW 01-03
8 Penggilingan Padi 1 RW 02
9 Pengrajin Gelasan 0 -
10 Pengrajin Makanan Ringan 30 RW 01-03
11 Tambal Ban 3 RW 01-03
12 Counter Pulsa 7 RW 01-03
13 Pengemudi Ojeg 0 -
14 BUM Desa 0 -
15 Penjual Masakan Matang 0 -
16 Warung Sate 0 -
17 Loket Pembayaran Listrik 0 -
18 Pertukangan 12 RW 01-03
19 Biro jasa 0 -
20 Penjahit 3 RW 01-03
21 Lainnya 0 -
JUMLAH 102
Sumber Data Desa Neglasari Tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas, Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi
masyarakat Desa Neglasari berupa usaha perdagangan, terutama warung
kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil.63
Adapun yang menjadi
primadona atau usaha prioritas di Desa Neglasari adalah dari sektor pertanian dan
63
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
45
Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa
Neglasari, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 20% dari Jumlah Penduduk
yang ada di Desa Neglasari yang berpenghasilan dari sektor pertanian dan
peternakan. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang (Kelililng dan
manisan), warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat
Desa Neglasari yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang
ada di Desa Neglasari.
a. Sarana dan Prasarana Olahraga64
Tabel III.C.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2017
No Jenis Jumlah Lokasi
1 Lapang Sepak bola 1 Kp. Sinarjaya
2 Lapang Bola Volly 0 -
3 Lapang Tenis Meja 0 -
4 Lapang Bulu Tangkis 1 Kp. Cikopomayak
5 Lainnya
JUMLAH 2
Sumber: Data Desa Nglasari
Berdasarkan tabel diatas, mayoritas penduduk di Desa Neglasari hanya
berpaku ke 2 (dua) bidang olahraga yaitu sepakbola dan volly yang memiliki
sarana dan prasarananya.
64
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
46
D. Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
a. Kondisi Sosial
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial
meliputi proses globalisasi dan indrustrialisasi serta kritis ekonomi dan politik
yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin
berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai
permasalahan sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati dari data tabel
berikut:65
Tabel III.D.1 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2017
No. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Keterangan
1 Anak Terlantar 0
2 Anak Nakal 0
3 Anak Balita Terlantar 0
4 Anak Jalanan 0
5 Lansia Terlantar 0
6 Pengemis 0
7 Gelandangan 0
8 Korban NAPZA 0
65
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
47
9 PSK 0
10 Eks Narapidana 1
11 Penyandang Cacat 3
12 Penyandang Cacat Eks Kronis 0
13 Keluarga Miskin Sosial 199
14 Keluarga Bermasalah Sosial
Psikologis
0
15 Keluarga Rumah Tak Layak Huni 66
16 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 0
17 Pemulung 0
18 Janda Pensiunan 1
19 Korban Bencana 0
20 Masyarakat Tinggal Di Rawan
bencana
0
21 Komunitas adat terpencil 0
22 Lain-lain 0
Sumber: Data Desa Neglasari
Berdasarkan tabel diatas berkaitan pula dengan dengan perkembangan
situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Desa Neglasari sampai akhir tahun 2016,
masih menunjukan keadaan kondusif, walaupun dipihak lain masih dihadapkan
pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak.
48
66Keadaan ini semakin sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan
kenaikan harga BBM dan banyaknya pencari kerja di Desa Neglasari adalah
sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), Kondisi ini terus berlangsung diberbagi lapisan dan tingkatan sektor-
sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini
memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak
terproyeksikan sebelumnya.Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak
1.500 orang, Jumlah pencari kerja yang dapat tersalurkan dan ditempatkan
diperusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan lainnya sebanyak 1.200 orang,
sedangkan sisanya sebesar 300 orang belum mendapatkan pekerjaan.
Untuk tahun 2017 jumlah pencari kerja laki-laki sebanyak 900 orang
sedangkan pencari kerja perempuan 600 orang, sedangkan pencari kerja
perempuan lebih banyak tersalurkan karena dari perusahaan-perusahaan terutama
pabrik-pabrik lebih memprioritaskan tenaga kerja perempuan.
Dari segi Pendidikan, lulusan SLTA menempati urutan tertinggi dari
jumlah prosentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total pencari
kerja, yaitu menurut tingkat pendidikan mencapai angka 50 %. Dalam hal
penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja
yang terdaftar mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
66
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
49
Tabel III.D.2 Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Lowongan Kerja
Tahun 2017
No. Yang Terdaftar Jumlah Keterangan
1 Pencari Kerja 1.500
2 Yang Ditempatkan 1.300
3 Lowongan Kerja 810
4 Sisa Pencari kerja 200
Jumlah 2.310
Sumber: Data Desa Neglasari
Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 pencari kerja
mengalami kenaikan, begitu pula pada lowongan kerja. Akan tetapi masih
terdapat ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan itu sendiri,
sehingga jumlah pencari kerja masih banyak yang tidak tertampung pada
lowongan kerja yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit dari pada pencari kerja.67
Faktor lain yang menjadi pengaruh adalah tingkat Skill dan Pendidikan
yang ada di Desa Neglasari masih kalah dengan desa-desa lainnya yang ada
diwilayah Kecamatan Jasinga, sedangkan perusahaan lebih memprioritaskan yang
bersekolah tinggi (Sarjana), meskipun sedikit demi sedikit di Desa Neglasari
sudah mulai bermunculan para sarjana-sarjana Muda yang berpotensi.
67
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
50
b. Kondisi Ekonomi
Ekonomi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat.
Keadaan ekonomi penduduk Desa Neglasari secara umum dapat digolongkan ke
dalam ekonomi rendah. Sumber penghasilan penduduk sebagian besar sebagai
petani. Jumlah pengangguran yang tergolong cukup tinggi karena kompetensi
warga yang tidak banyak dimiliki sesuai kebutuhan perusahaan. Maka dari itu,
terjadinya ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang dari segi
kualitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja sehingga roda ekonomi desa
berjalan dengan lambat.68
Diantara mereka ada yang memiliki lahan, tetapi ada pula yang hanya
pekuli saja (buruh tani). Lain halnya dengan masyarakat Desa Neglasari bagian
Barat, mereka banyak yang berpencaharian sebagai supir, karena kebanyakan
diantara mereka memiliki kendaraan (angkutan perdesaan), tapi sebagian ada juga
yang hidupnya sebagai petani. Potensi unggulan masyarakat Desa Neglasari
sampai saat ini masih dominan pada hasil pertanian. Adapun jenis tanaman yang
dikembangkan sebagian besar pada tanaman yang berumur pendek seperti padi,
jagung, singkong, kacang-kacangan, palawija dan lainnya.
68
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
51
Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang digunakan sebagian besar dalam
status tanah garapan. Laha-lahan kosong dimanfaatkan penduduk untuk bercocok
tanam sebagian besar persawahan yang belum maksimal dimanfaatkan.69
E. Kondisi Pemerintahan Desa
a. Pembagian Wilayah Desa
Luas Wilayah Desa Neglasari:
Pemukiman : 130 Ha
Pesawahan : 120 Ha
Luas Perkebunan : 215 Ha
Pekuburan : 5 Ha
Pekarangan : - Ha
Taman : - Ha
Perkantoran : - Ha
Sarana Umum Lain : - Ha
Jumlah : 470 Ha
Desa Neglasari terbagi atas 2 dusun dengan 3 Rukun Warga (RW) dan 16
Rukun Tetangga (RT).
Dusun 1: (RW 001 RT 001 – RT 005)
(RW 002 RT 001 – RT 005)
69
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
52
Dusun 2: (RW 003 RT 001 – RT 006)
b. Struktur Organisasi Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.70
Pemerintah Desa terdiri dari:
1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
Perangkat Desa, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan
Pelaksana Teknis, antara lain:
1. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan
Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Bendahara Desa.
2. Pelaksana Teknis, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan,
b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan
c. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
3. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.
Adapun sistem kelembagaan/struktur organisasi Pemerintahan Desa
Neglasari dengan selengkapnya sebagai berikut:
70
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
53
Gambar III.E.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Neglasari
(Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014)71
71
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
54
F. Program Pembangunan Desa
Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan peluang yang akan
dihadapi pada enam tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan
prioritas pembangunan bagi pemerintahan Desa Neglasari, agar tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali.72
Dengan demikian, Visi
dan Misi Kepala Desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya
akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Perubahan Desa Neglasari periode Tahun 2014-2020, yang akan
dijadikan pedoman bagi setiap Stakeholder (pemangku kepentingan/seluruh
masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan di Desa Neglasari dalam kurun waktu 2014-2020.
1. Visi dan Misi
a. Visi
Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 6
tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki,
maka Visi pembangunan Desa Neglasari Tahun 2014-2020 adalah:
“TERCAPAINYA MASYARAKAT DESA NEGLASARI YANG MANDIRI,
ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”
72
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
55
b. Misi
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa
tersebut.73
Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam
Misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi
pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Neglasari sebagaimana proses yang
dilakukan, maka Misi Desa Neglasari yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan yang
transparan, akuntabilitas partisipatif, dan responsive.
2. Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Menumbuh kembangkan peran serta mansyarakat dalam kegiatan ekonomi
terutama di sektor pertanian, perikanan , dan perdagangan.
4. Meningkatkan usaha skala mikro dan home Industri.
5. Penataan sarana dan prasarana di bidang infra struktur transportasi dan
pasar Desa.
2. Strategi dan Arah Kebijakan
a. Strategi Pencapaian
Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan
permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Desa Neglasari saat ini,
serta memperhatikan visi dan misi Desa Neglasari, maka perlu diwujudkan
73
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
56
dengan menentukan program-program akselerasi pembangunan desa (super
prioritas kegiatan) tahun 2015.
b. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing
Bidang/Sektor
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk program dan kegiatan
pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber
dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota tahun 2017.74
Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam
RKPDes tahun 2015 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum
Musrenbangdes RKPDes diharapkan Visi dan Misi Desa Negelasari dapat
terwujud.
3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa
Rencana program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan
program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat
Desa Neglasari tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini
disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan-perundangan bukan
kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai
karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak
tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.
74
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
57
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat
kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Neglasari yang dipilih
secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.75
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :
1. Pembangunan Irigasi Sendung Wilayah 6 Desa;
2. Pembangunan Jembatan Sodong Kp. Roke RT 001/002
3. Penambahan Tiang Listrik Wilayah RW 001 – RW 003;
4. Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Kalapa Dua RT 005/002
5. Rehab Jalan Lingkungan Kp. Roke RT 001-003 RW 002
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD dan BHPRD serta DD Tahun 2017.
Untuk Desa Neglasari Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber
pendapatan Desa yang berasal dari :
1. Pendapatan Asli Desa;
2. ADD;
3. Dana Desa;
4. BHPRD (Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah);
5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten, dan
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi.
75
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
58
G. Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.76
Agar pengelolaan
keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat
dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan
perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya
pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara
partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Pengkajian
Keadaan Desa (PKD), konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk
penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2017
76
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
59
merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih
harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada
teknis implementasinya.
1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya77
Tabel III.E.2 Sumber Pendapatan Desa Neglasari Tahun 2016
NO Uraian Pendapatan Jumlah
( Rp)
Realisasi
(Rp)
1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000 5.000.000
2 Dana Desa 689.920.276 689.920.276
3 ADD 498.070.149 498.070.149
4 Perkiraan Alokasi Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
163.590.444 163.590.444
5 Bantuan Provinsi 65.000.000 65.000.000
6 Bantuan Kabupaten (RTLH) 660.000.000 660.000.000
7 Lainnya
JUMLAH 2.081.580.869 2.081.580.869
Sumber: Data Desa Neglasari
Dari tabel diatas, sumber keuangan Desa mendapatkan bantuan dari
Kabupaten (RTLH), untuk membangun infrastruktur Desa.
77
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
60
2. Pagu Indikatif Desa
a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.78
Perkiraan pendapatan Desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan
perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli
Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.
2.131.580.869- (Dua Miliyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang
berasal dari :
Tabel III.E.3 Sumber Pendapatan Desa Neglasari Tahun 2016
No Sumber Perkiraan Keterangan
1 Pendapatan Asli Desa Rp. 5.000.000
1.1. Hasil Usaha BUM Desa
1.2. Hasil Lelang Tanah Kas Desa
1.3. Hasil Aset Pasar Desa
1.4. Hasil Aset Jaringan Irigasi
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
78
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
61
1.5. Swadaya
1.6. Partisipasi
1.7. Gotong Royong
1.8. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
-yang sah
Rp. 5.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
II Pendapatan Desa Rp. 2.126.580.869
1 ADD Rp. 498.070.149
2 DD Rp. 689.920.276
4 Bantuan Keuangan dari Kabupaten Rp. 660.000.000
5 Bantuan Gubernur Rp. 115.000.000
6 Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Rp. 163.590.444
7 Hibah Rp.
8 Sumbangan Pihak Ketiga Rp.
Total Pendapatan Rp. 2.131.580.869
Sumber: Data Desa Neglasari
b. Belanja Desa
Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.79
Belanja sesuai
dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri atas kelompok :
79
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
62
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.
Jenis Belanja meliputi :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Modal
Untuk Tahun Anggaran 2016 Total Belanja Desa Neglasari sebesar Rp.
2.131.580.869- (Dua Miliyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus
Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan
komposisi, sebagai berikut :80
Tabel III.E.4 Sumber Anggaran Belanja Desa Neglasari Tahun 2016
No Sumber Prakiraan Ket.
1 Pendapatan Desa Rp. 5.000.000
2 Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Rp. 343.922.075
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 1.613.510.720
80
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
63
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 158.800.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 1.950.000
e. Biaya Tak Terduga Rp.
f. Tabungan Pilkades Rp. 8.398.074
Total Prakiraan Belanja Rp.2.131.580.869
Berdasarkan laporan keuangan diatas Desa Neglasari dalam pemakaiannya
telah transparan dan akuntabel dikarenakan dalam tabel etrsebut terlihat sangat
jelas pengelolaan serta penggunaan Dana dilakukan untuk apa saja dan digunakan
dalam perihal untuk pembangunan Desa.
Dari laporan tersebut terlihat dalam bidang penyelenggaraan Desa sampai
tabungan pilkades pun dicantumkan dalam laporan realisasi pada tahun anggaran
2016 hal ini merupakan suatu peningkatan dala tahun anggarannya yang berani
menampilkan hasil dengan jelas dalam laporan realisasi.
64
BAB IV
ANALISA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(DD) DI DESA NEGLASARI TAHUN 2017
Pada Bab ini menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD)
di Desa Neglasari, mengacu pada sebuah indikator yang telah dijelaskan oleh
beberapa pengertian serta beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori
efektivitas itu sendiri. Indikator yang lebih berpengaruh terhadap pengelolaan
Dana Desa (DD) dikemukakan oleh Steers, yang menurut penulis sangatlah tepat
dalam mengukur tingkat dari suatu efektivitas dari Dana Desa (DD). Adapun
indikatornya, yakni: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya
tujuan, dan perubahan nyata. Sebelum menjelaskan ke 5 (lima) indikator tentang
efektivitas menurut Steers, penulis terlebih dahulu menyinggung tentang Dana
Desa (DD) di Desa Neglasari.
A. Dana Desa di Desa Neglasari
Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana
Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan yang
65
dimaksutkan berdasarkan jumlah Desa dan juga memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Dana Desa di Desa Neglasari digunakan semuanya untuk perbaikan
tingkat kesulitan geografisnya seperti pembangunan dan juga perbaikan
infrastruktur jalan raya, sebagaimana tentang pengelolaannya dalam PP No.60
tahun 2014 Pasal 12 ayat (3) Pengelolaan Dana Desa di lihat dari tingkat kesulitan
geografis suatu Desa yang ditentukan oleh faktor tidak adanya ketersediaan
prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur jalan yang kurang baik dan
susahnya akses bagi transportasi.81
Sebagaimana di kemukakan oleh M. Nahrowi
selaku Kepala Desa dibawah ini :
“Dana Desa tahun ini itu semuanya di gunakan untuk perbaikan
infrastruktur jalan mas.. waktu diadakan musyawarah desa laporan dari
tiap tokoh masyarakat dan warga pun sulitnya akses yang dijangkau
sekarang untuk ke kota atau pun kerumah sakit.. jadi kami dibantu dengan
warga semua memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak rusak juga
melakukan pengaspalan pada beberapa sekolah, dan menambahkan sebuah
fasilitas untuk warga”.82
Desa Neglasari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jasinga yang
menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 879.223.27483
, dalam Peraturan Bupati
Bogor Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 7 di jelaskan bahwa penyaluran Dana Desa di
laksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) secara bertahap pada tahun
anggaran berkenaan dengan ketentuannya, secara tahap I paling lambat pada
81
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. 82
Wawancara bersama Bapak M. Nahrowi selaku kepala Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di rumah Kepala Desa. 83
Kantor Desa Neglasari, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 2017 (Bogor Kantor Desa Neglasari, 2017).
66
minggu ke dua bulan Juni sebesar 60% dan tahap II paling lambat pada minggu ke
empat bulan Agustus sebesar 40%.84
Dana Desa yang di terima oleh Desa Neglasari tahun 2017 sebesar Rp
879.223.274,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga
ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Dana tersebut berasal dari APBN yang
diturunkan ke Kas Desa Neglasari melalui Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Pengucuran Dana Desa di Desa Neglasari melalui 2 tahap. Tahap Pertama 60%,
sebesar Rp 527.533.964,00 dan Tahap Kedua 40%, sebesar Rp 351.689.310,00.
Kedua tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun
2017 Pasal 7, yang disebutkan bahwa adanya tahapan tahapan dalam penyaluran
Dana Desa. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Nahrowi selaku Kepala Desa
dibawah ini :
“Di Desa Neglasari ini Dana Desa itu turunnya bertahap ga langsung
100% turun semua.. kalau misalnya turun semua ga sesuai sama Peraturan
Bupati Bogor.. mangkanye diturunin nya bertahap 60% dan 40% agar saya
bisa melihat hasil pengolaan dari dana itu sendiri yang menurut warga
dana ini digunakan untuk pembangunan dan perbaikan.. itu pun tahap
pertama turunnya bulan juni dan tahap kedua bulan oktober.. menurut saya
ini agak lambat turunnya.. jadi estimasi pembangunan yang sudah di
musrembang kan pun jadi lambat juga”.85
Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk
menyelenggarakan Pemerintahannya agar tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran
Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada
84
Peraturan Bupati Bogor Tahun 2017 Pasal 7 tentang tahapan penurunan Dana Desa. 85
Wawancara bersama Bapak M. Nahrowi selaku kepala Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di rumah Kepala Desa.
67
masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa fungsi diturunkannya Dana
Desa untuk Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
sesuai dengan potensi yang ada.86
Dengan keterlambatan turunnya dana tersebut
menurut Bpk M.Nahrowi menghambat pembangunan yang sudah direncanakan
sebelumnya melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang
Sudah dipersiapkan untuk pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan.
Pemberian Dana Desa kesetiap Desa bertujuan untuk membantu
membiayai kebutuhan program Pemerintahan Desa, dalam hal pembangunan,
perbaikan, dan pemberdayaan masyarakat desa agar sesuai dengan harapan yang
tertera dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa
(DD) yang telah diterima oleh Desa harus dapat dipertanggungjawabkan
penggunaannya sesuai dengan tujuan prioritas dari Dana Desa serta perangkat
Desa yang tidak lain adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan Sekertaris Desa dalam pelaksanaannya baik dari segi perencanaan, pelaporan
hingga evaluasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin selaku Sekertaris
Desa dibawah ini :
86
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), hlm.30
68
“Di Desa Neglasari ini Dana Desa itu digunakan untuk pembangunan, juga
untuk perbaikan infrastruktur jalan yang kebanyakan hampir ditiap
kampung kampung Desa neglasari ini banyak sekali yang rusak juga
berlubang.. warga juga banyak yang ngeluh kapan jalan diperbaiki..
makanya saat Dana Desa turun itu langsung di musrembang kan bersama
Kepala Desa juga BPD dengan mengikuti peraturan penggunaannya agar
sesuai dengan Undang Undang”.87
Dari pengertian diatas penggunaan Dana Desa digunakan untuk
pembangunan juga perbaikan infrastruktur jalan, sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermendesPDTT)
Republik Indonesia Tahun 2016 ayat 4 tentang prioritas penggunaan Dana Desa,
menyebutkan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.88
Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal asalan atau untuk
kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Prioritas penggunaan
Dana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, harus sejalan dengan target
pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam
hal ini prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari sudah disepakati dalam
musyawarah Desa dan di tuangkan kedalam RKPDes.
87
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 88
“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa”. Tersedia di
https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desapdttrans-no-21-tahun-2015-ttg-
penetapan-prioritas-dana-desa-tahun-2016.pdf; Internet; diunduh pada 03 januari 2019.
69
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa Keuangan Desa adalah sebagai semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Keuangan Desa
merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.
Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya
dilakukan dalam kerangka pengelolaan Dana Desa. Keuangan Desa dikelola
berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai kesuluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Keuangan Desa.
B.1 Perencanaan di Desa Neglasari
Pada proses perencanaan Dana Desa di Desa Neglasari yang dalam
tahapan penggunaan Dana Desa di terapkan dari hasil musyawarah desa yang
meliputi Kepala Desa, Unsur Masyarakat Serta Badan Permusyawaratan Desa
70
(BPD) yang dalam proses perencanaannya ini dimusyawarahkan di Kantor Desa
Neglsari, hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Nurdin selaku Sekertari Desa
Neglasari, sebagai berikut:
“pada tahapan perencanaan pengelolaan DD dulu di tahun 2017 itu
diadakan di kantor Desa yang lama, itu ngundang semuanya tuh mas, dari
Kades dateng, tokoh agama, tokoh pendidikan, sampai BPD pun dikabarin
untuk memusyawarahkan tentang penggunaan DD pada saat itu dan untuk
mengambil suara dari masyarakat dalam prioritas penggunaannya kala
itu”.89
Hal ini juga dibenarkan oleh Kiai Ncuk selaku tokoh agama dari kampung
ciangkrih Desa Neglasari yang mengatakan:
“ya ini karena sudah lama sekali jadi saya ingetnya sedikit, dulu saya
dipanggil saat musyawarah desa di kantor desa itu tujuannya untuk
membangun program program untuk pembangunan di Desa dengan biaya
melalui DD. Dari semua musyawarh tersebut diambil kesimpulan waktu
itu bahwa untuk penggunaan DD pengelolaannya diprioritaskan untuk
perbaikan jalan dulu saja”.90
Pernyataan tersebut juga dilanjutkan oleh Bapak Syamsudin Ali selaku
Kepala Sekolah SMP Kelas Jauh, sebagai berikut:
“di tahun 2016 saya ga dipanggil di musyawah desa untuk membangun
program pada masa itu, dan ditahun 2017 saya diundang tentang
rancangan pembuatan program program pada waktu itu, sebenarnya
dengan diadakan musyawarah desa dan dipanggilnya warga sekitar
menjadi lebih bagus dalam perencanaan pembangunan di Desa, agar kita
bisa melihat juga pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa
terhadap penggunaan biaya dari DD”.91
Dalam hal tersebut perencanaan terhadap pembangunan pengelolaan yang ada di
Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan
89
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 90
Wawancara bersama Kiai Ncuk selaku tokoh agama di Kampung Ciangkrih Desa
Neglasari, pada tanggal 20 Januari 2018 di Kampung Ciangkrih. 91
Wawancara bersama Bapak Syamsudin Ali selaku Kepala Sekolah SMP Kelas Jauh
Desa Neglasari, pada tanggal 20 Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
71
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 201492
tentang pengelolaan
Keuangan Desa yang meliputi perencanaan terhadap pengelolaan keuangan yang
mengundang untuk membangun program pembangunan dengan melewati
musyawah Desa yang meliputi Kades, Unsur Masyarakat dan BPD.
B.2 Pelaksanaan Di Desa Neglasari
Pelaksanaan dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa seperti halnya
pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai
ketetapan pemerintah kab/kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah,
pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa.
Dalam pelakasanaannya ini Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas
Desa dan besarannya ditetapkan dengan perbup/walikota, dan penggunaan biaya
tak terduga harus dibuat rincian dan disahkan oleh kepala desa. Hal ini
disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, sebagai
berikut:
“kalau ga salah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa dulu
semuanya sudah diatur, dicatat, juga dirincikan oleh bendahara, baik dana
yang diterima itu semua langsung masuk ke kas desa waktu itu, disertai
dengan bukti yang sah juga baik dana yang diterima dari kabupaten juga
begitu, dan dalam pelaksanaannya pun sudah sejalan dengan ketentuan
yang ada”93
Hal tersebut mengatakan bahwa dalam setiap penerimaan dana yang
diterima oleh bendahara semuanya itu dicatat dan dirincikan serta di kelola
92
Lihat Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kuangan Desa. 93
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
72
dengan dimasukkan ke kas desa kalau memang dana tersebut untuk keperluan
Desa, hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Rihannah selaku Bendahara
Desa Neglasari, sebagai berikut:
“seinget saya dulu itu, semua sudah saya rincikan setiap ada dana yang
masuk itu langsung saya taruh di kas desa, dan saya catat berdasarkan
bukti yang lengkap dan sah juga, karena dana yang saya terima itu kan
untuk Desa juga jadi saya catat juga saya buat rincian pemasukkannya”.94
Dalam hasil wawancara tersebut dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan
Dana Desa di Desa Neglasari dilakukan dengan teliti dan dicatat setiap pemasukan
dan juga pengeluaran juga dimasukkan dalam Kas Desa oleh Bendahara disertai
dengan Bukti yang lengkap dan sah. Hal tersbut sudah sejalan dengan pelaksanaan
pengelolaan pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan
Jjasinga Kabupaten Bogor.
B.3 Penatausahaan di Desa Neglasari
Dalam proses penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari
tahun 2017 ini dalam rincian pengeluaran dan pemasukkan dana yang didapat oleh
Pemerintah Desa dari Kabuten/Kecamatan, semuanya sudah dicatat dengan rapih
dan direalisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga
dalam biaya yang tak terduga semua sudah dicatat juga dirincikan dalam data. Hal
ini disampaikan oleh Rihannah selaku Bendahara Desa Neglasari, sebagai berikut:
“untuk tahun 2017 itu segala proses keuangan yang masuk baik di kas
desa, uang keluar, uang masuk dan pembelian tak terduga pun semua
94
Wawancara bersama Ibu Rihannah selaku Bendahara Desa Neglasari, pada tanggal 22
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
73
sudah saya cata dan saya rincikan semuanya dalam bentuk laporan
realisasi agar sewaktu waktu kalau ditanya dana ini keluar kemaman dan
masuk kemana saya mengetahuinya dan bisa meberikan laporan ke
Kades”.95
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa
Neglasari yang mengatakan:
“ya waktu itu proses penatausahaan untuk rincian keluar masuk dana
sangat rumit mas, bahkan sampai kita catat dikertas dulu waktu itu baru
dimasukkan ke data karena kadang ada dana yang harus diterima langsung
dan ada juga yang lewat atm dan semua itu ada bukti yang sah atas
penerimaan dan juga pengeluaran dana jadi tidak bisa seenaknya
melakukan pengeluaran dan juga pemasukan dana”.96
Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa dalam penatausahaan
pengelolaan Dana Desa tahun 2017 telah berhasil dengan membuat rincian keluar
masuk dana dan diperkuat dengan bukti yang lengkap dan sah ditambah
bendahara pun melakukan tugasnya dengan baik dengan membuat laporan
realisasi pengeluaran serta pemasukan dari dana yang diterimanya dan dimasukan
dalam kas desa.
Hal ini sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, yang mengatur tentang
penatausahaan keuangan Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten
Bogor.
95
Wawancara bersama Ibu Rihannah selaku Bendahara Desa Neglasari, pada tanggal 22
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 96
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 22
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
74
B.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban di Desa Neglasari
Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan DD di Desa
Negalsari ini Kepala Desa menyampaikan laporan pada Bupati/Walikota melalui
camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama
dan semester akhir tahun, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan
belanja dan pembiayaan dimana ditetapkan dengan peraturan desa dan lampiran
format dari tiap laporan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa
Neglasari, sebagai berikut:
“waktu itu setelah membuat laporan realisasi yang telah diselesaikan saya
memberikannya ke kades untuk diperiksa dan menyampaikannya ke
Bupati waktu itu, akan tetapi seinget saya untuk segala bentuk macam
laporan dan pertanggungjawaban pada masa itu di buat lampirannya
juga”.97
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak M.Nahrowi Selaku
Kepala Desa Neglasari, sebagai berikut:
“ya benar waktu itu segala macam laporan sudah saya terima dan saya
telah sampaikan ke Bupati mengenai laporan dari dana dana yang sudah
dirincikan tersebut dalam pembangunan membangun Desa waktu itu”.98
Dari pernyataan diatas berdasarkan hasil dari wawancara pemerintah Desa, bahwa
dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan
pengelolaan yang terdapat dalam Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan
dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya.
97
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 22
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 98
Wawancara bersama Bapak M.Nahrowi selaku Kepala Desa Neglasari, pada tanggal 23
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
75
C. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari
Efektivitas menurut Steers dapat diukur melalui suatu kegiatan dan sebuah
aktivitas yang dimana memiliki lima indikator, yakni : pemahaman program, tepat
sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Kelima indikator
efektivitas ini, dijadikan penulis sebagai kerangka pembahasan tentang efektivitas
pengelolaan Dana Desa (DD) berikut ini :
C.1. Pemahaman Program
Dalam PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan juga PP Nomor 60
tahun 2014 tentang penggunaan Dana Desa, telah dijelaskan tatacara penggunaan
Dana Desa dalam membantu penyelenggaran pemerintahan Desa agar sesuai
dengan apa yang diharapkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Kedua Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan acuan dalam penggunaan
anggaran Dana Desa, dalam pelaksanaannya juga bersandar pada prinsip prinsip
pengelolaan Dana Desa (DD) dimana semua kegiatan pembangunan ataupun
program pengelolaan yang akan dibiayai oleh Dana Desa harus bersandar pada
konsep pengelolaan.
Dalam PP Nomor 43 tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) tentang Desa telah
dijelaskan bahwa adanya tata cara dalam mengelelola keuangan Desa dengan
indikator perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa tersebut dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang
diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBDes.
76
Untuk penggunaan Dana Desa tertera dalam PP Nomor 60 tahun 2014
Pasal 12 ayat (3) tentang penggunaan Dana Desa di lihat dari siatuasi Desa itu
sendiri menilai dari segi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan
tingakat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksut
merupakan tidak ada ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur
jalan yang memburuk dan susahnya akses bagi kendaraan.
Berangkat dari kedua PP tersebut sebagai landasan aturan pengelolaan
penggunaan Dana Desa terkait dengan pemahaman program sebagai indikator
efektivitas Dana Desa di Desa Neglasari sebagaimana yang disampaikan oleh M.
Nahrowi selaku Kepala Desa di bawah ini :
“Dana Desa 2017 ini, semua dana di gunakan untuk pembangunan
infrastruktur dan juga penambahan fasilitas prasarana, kenapa digunakan
untuk hal tersebut.. kembali kita mengacu pada peraturan bahwa ada
proses dalam penggunaanya gabisa asal asalan aja.. kalau kita asal asalan
sama aja kita selaku pemerintahan desa tidak membuat rencana terhadap
dana yang akan digunakan”.99
Dalam hal ini, Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari menambahkan
bahwa Dana Desa pada tahun 2017 digunakan untuk penyelenggaraan program
pemerintahan di bidang pembangunan. Berikut petikan wawancaranya:
“Pada penurunan Dana Desa tahun 2017, disini pemerintah desa
menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dulu. Saya
sendiri mas yang menyusun rapat permusyawaratan tersebut dan itu pun
untuk membahas prioritas penggunaan dana, dibantu dengan BPD,
Pemerintahan Desa dan sebagian masyarakat. Dan hasil rencana itu
memutuskan untuk melakukan pembangunan pada poin point tertentu
seperti akses dan perbaikan saja”.100
99
Wawancara bersama Bapak M. Nahrowi selaku Kepala Desa Neglasari, pada tanggal
20 Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 100
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
77
Pernyataan serupa juga ikut disampaikan oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam hal ini DD diperuntukkan sesuai dengan peraturan peraturan
yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Berikut isi wawancara bersama Uding
Miftahuddin:
“Dana Desa saat dirapatkan itu membuat Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah dulu ya kita sebutnya RPJMDes, saya ada dalam rapat tersebut
membahas tentang penggunaannya, disana ada banyak unsur masyarakat
dari tokoh adat,agama,pendidikan, berkumpul untuk membahas tentang
penggunaan DD, ya ga lama setelah itu hasil akhirnya pembangunan tahun
kemarin dibahas oleh unsur masyarakat memang kurang efektif, maka dari
itu unsur masyarakat disini memberi tahu aparatur pemerintahan dalam
musyawarah lebih memprioritaskan terhadap infrastruktur jalan raya
terlebih dahulu, dikarenakan akses yang mempengaruhi warga sekitar
dalam bekerja maupun yang berpendidikan pastinya sulit”.101
Pernyataan yang dikeluarkan BPD tersebut sejalan dengan prioritas
penggunaan Dana Desa pada Permendes No.19 tahun 2017 bahwa prioritas
penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Hasil dari rapatnya melihat dari segi tingkat
kesulitan penduduk sesuai dengan aturan PP No.60/2014 Pasal 12 yang dalam
pengelolaannya harus dilihat dari segi tingkat kesulitan geografisnya seperti
halnya infrastruktur serta aksesbilitas yang kurang memadai. Dalam pembangunan
Desa ini juga diadakan musyawarah antara aparatur Desa dengan unsur
masyarakat terlebih dahulu untuk membangun rancangannya sesuai dengan aturan
PP No.43/2014 Pasal 80 dan Pasal 114 yang dimana dalam Musyawarah Desa
dalam pembangun rancangan harus adanya aparatur Pemerintahan Desa, BPD,
serta unsur masyarakat yang menjadi acuan dalam pemikiran untuk mengelola
101
Wawancara bersama Bapak Uding Miftahuddin selaku Ketua BPD Desa Neglasari,
pada tanggal 21 Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
78
serta menggunakan kauangan Desa. Selanjutnya dalam perencanaannya di susun
dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
Jika melihat hasil wawancara bersama perangkat Desa, dengan melihat
rincian salah satu rancangan yang sudah di sepakati melalui Musyawarah Desa
yang pembangunannya dibiayai oleh DD sesuai dalam Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang berlandaskan PP No.60/2014 Pasal 24
ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
Gambar IV.B.1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Tahap I 60% Sebesar Rp. 527.533.964
(Sumber: Hasil Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari pada
Tahun 2017 yang diberika oleh Sekretaris Desa sebagai data tambahan penulis).
Berdasarkan hasil rincian gambar diatas penggunaan Dana Desa tahap I
60% digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, jalan
79
lingkungan/pemukiman dan jalan wilayah pertanian yang menghabiskan
keseluruhan total mencapai Rp 527.533.964. dalam laporan realisasi diatas terlihat
jelas penggunaan Dana Desa di perinci kebutuhannya untuk apa saja dalam
pemakaiannya jadi tidak bisa asal pakai saja. Kemudia untuk tahap yang
selanjutnya, sebagai berikut:
Gambar IV.B.2 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Tahap II 40% Sebesar Rp. 351.689.310
(Sumber: Hasil Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari pada
Tahun 2017 yang diberika oleh Sekretaris Desa sebagai data tambahan penulis
Berdasarkan rincian gambar diatas terlihat Realisasi penggunaan Dana
Desa tahap II 40% masih digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
Desa, jalan lingkungan/pemukiman serta jalan wilayah pertanian yang
menghabiskan keseluruhan dana sebesar Rp. 351.689.310 dan diatas kita melihat
80
bahwa dalam laporan realisasi ini pemerintahan Desa membuat dengan sangat
teliti dan terperinci mengenai dana dana pembangunan yang keluar.
Melihat dari kedua hasil Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I
dan II prioritas penggunaanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu
perbaikan terhadap jalan yang rusak yang menghambat akses bagi para
masyarakat disana dalam melakukan aktifitas keseharian. Berikut wawancara
dengan tokoh pendidikan Syamsudin Ali, yaitu:
“penggunaan DD tahun ini dibanding tahun sebelumnya mempunyai
perubahan yang signifikan, hampir semua dalam proses perencanaan
melibatkan masyarakat setempat serta tokoh masyarakat, tidak pada tahun
sebelumnya, tidak adanya berita tentang penggunaannya tiba tiba
rancangannya sudah jadi aja yang telah disepakati oleh aparatur Desa.
Dalam penggunaan tahun ini lebih spesifik kita semua rumbuk untuk
kesepakatan dalam memperbaiki infrastruktut yang menghambat akses
bagi masyarakat yang ini kerja, anak anak yang sekolah, di mana kalanya
jikalau huja itu benar benar parah jalannya mas banyak lubang tak
terlihat”.102
Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari perwakilan tani Anwar Bahrudin
sebagai berikut :
“pengelolaan dalam penggunaan DD tahun sebelumnya tidak terlihat akan
perubahannya atau keluarnya dana itu kemana saya gatau, tiba tiba
rancangannya sudah jadi, dan hampir rata rata rancangannya difokuskan
untuk sarana dan prasarana perbaikan waktu itu, tidak ada perubahan yang
menurut saya menonjol kala itu, dikarenakan mungkin waktu itu tertutup
mas perancangannya, tidak seperti sekarang”.103
Dari hasil wawancara kedua unsur masyarakat diatas dapat diambil kesimpulan
bahwa pada tahun sebelumnya penggunaan DD tidak berpengaruh cukup besar
akan adanya perubahan dalam pengelolaannya, aparatur pemerintahan tidak
102
Wawancara bersama Bapak Syamsudin Ali selaku Kepala Sekolah SMP Kelas Jauh di
Desa Neglasari pada tanggal 22 Januari 2018 di SMP Kelas Jauh Desa Neglasari. 103
Wawancara bersama Bapak Anwar Bahrudin selaku perwakilan petani Desa Neglasari
pada tanggal 22 januari 2018 di Kampung Roke Desa Neglasari.
81
efektif dalam penggunaan dananya dikarenakan masyarakat tidak puas akan hasil
dari rancangan yang telah dibuat pada tahun sebelumnya, berbeda dengan tahun
sekarang dimana masyarakat dilibatkan dalam perancangan pembangunan
pengelolaan DD maka dari itu sesuai dengan pemahaman perangkat Desa, serta
melibatkan unsur masyarakat serta BPD sesuai dengan salah masksut dari
Pemahaman Program dimana Dana Desa digunakan dalam pengelolaannya pada
tahun ini sesuai dengan PP No.60/2014 dan penggunaannya dalam Pembangunan
Desa juga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Permendes No.19/2017 serta
perancangannya sesuai dengan PP No.43/2014 tentang pembangunan Desa
mengundang unsur masyarakat dalam perancangan pembuatan pembangunan
Desa pada tahun 2017.
C.2 Tepat Sasaran
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Neglasari yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan
sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan
prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017
nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan
dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap
kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan,
dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara
langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.
82
Dalam rancangan pembangunan ini yang telah di sepakati dalam
Musyawarah Desa untuk dikelola menggunakan Dana Desa yang dimasukkan
dalam RKPDes juga termasuk dalam PP No.60/2014 tentang penggunaannya serta
PP No.43/2014 tentang tatacara pengelolaannya berhasil dalam membangun
kondisi infrastruktur yang meliputi :
a. Pengaspalan Jalan Desa Kampung Cikopo RT 001/001 dengan
Volume panjang 1200 meter x lebar 2,5 meter.
b. Pembangunan Betonisasi Kampung Sinarjaya RT 002/001 dengan
Volume panjang 21 meter x lebar 15 meter.
c. Rehab Jalan Desa Kampung Kelapa Dua RW 002 dengan Volume
panjang 1300 meter x lebar 2,5 meter.
d. Rehab Jalan Lingkungan Kampung Kelapa Dua RW 002 dengan
Volume panjang 200 meter x lebar 1,5 meter.
e. Pembangunan Jalan Desa Baru Kampung Cikopomayak RW 003
dengan Volume panjang 1000 meter x lebar 2,5 meter.
f. Rehab Jalan Desa Kampung Roke RW 001 dengan Volume
panjang 750 meterx 2,5 meter.
g. Pengaspalan SMP Kelas Jauh Kampung Sinarjaya RT 002/001
dengan Volume panjang 25 meter x 10 meter.
h. Pembangunan Gedung Posyandu Kampung Roke RT 001/002
dengan Volume panjang 6 meter x lebar 5 meter.
Dari ke delapan realisasi diatas dengan penggunaan DD yang sebelumnya
di rancangkan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat dan BPD memberikan
83
dampak yang positif bagi para masyarakat Desa Neglasari dikarenakan dengan
pembangunan akses jalan yang diperbaiki mempercepat kegiatan sehari hari
tampa harus melewati jalanan yang penuh dengan batu serta lubang.
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak
Nurdin dalam sesi wawancara sebagai berikut:
“dalam hasil musyawarah bersama, banyak nya keluhan pada unsur
masyarakat seperti halnya tentang jalanan yang banyak berlubang dan
menghambat akses bagi mereka, apalagi kalau hujan jalanannya udah kaya
danau air semua, udah gitu kalau ada lubang ga keliatan dapat
menghambat aktivitas dan bahaya bagi masyarakat yang melintas. Maka
dari itu dari setiap warga yang hadir juga ikut ambil dalam pengamatan
akses jalan yang benar terlihat kerusakannya dan dibuatlah rancangan
dalam pembangunan infrastruktur itu”.104
Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Herminatin selaku Kader Posyandu
Desa Neglasari yang mengatakan:
“ibu ibu juga turut ambil pendapat mas soal penempatan dalam
pemeliharaan kesehatan untuk anak, terutama sebelumnya itu tempat untuk
posyandu kita berada di dekat dengan sungai, banyak yang mengeluh
karena kondisi lingkungannya yang kurang produktif bagi kesehatan bayi,
maka dari itu sekarang dibuat lah posyandu di tengah Desa untuk menarik
daya tarik ibu ibu yang sebelumnya tidak mau datang ke posyandu di
dekat sungai yang akses jalannya kesana rusak dan jauh, agar sekarang
bisa datang ke posyandu yang dibuat di tengah Desa”.105
Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dalam Laporan Realisasi,
sampai ke perancangan untuk pembangunan penggunaan Dana Desa dan
wawancara dari beberapa masyarakat sekitar bahwa dalam pembangunan tahun
ini banyak sekali dampak yang sangat berpengaruh dalam pengelolaannya, dalam
hal ini berarti rancangan pembuatan program pengelolaan Dana Desa memberikan
104
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 105
Wawancara bersama Ibu Herminatin selaku Kader Posyandu Desa Neglasari pada
tanggal 21 januari 2018 di kampung Ciangkrih Desa Neglasari.
84
pengaruh yang besar bagi masyarakat Desa Neglasari dengan melihat banyaknya
perubahan sesuai yang tertuang dalam PP No.60/2014 tentang prioritas
penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah
berjalan dengan sesuai dan tepat sasaran, dimana pembangunan yang dilakukan
mendapatkan respon yang sangat baik dari warga masyarakat Desa Neglasari.
C.3 Tepat Waktu
Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
ditemukan beberapa kendala, seperti lambatnya sosialisasi dan bimtek dari
Kabupaten dan Kecamatan, sehingga berdampak pada terlambatnya pencairan
anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Selain itu pencairan
anggaran di bank tidak dapat dicairkan sesuai dengan pagu anggaran, ditambah
dengan terbatasnya waktu pencairan pagu anggaran.
Hal inilah yang menyebabkan Dana Desa (DD) tahun 2017 telat sampai ke
Desa, hal ini kemudian dibenarkan oleh Sekertaris Desa Bapak Nurdin dalam isi
wawancara sebagai berikut :
“kalau seingat saya, tahun 2017 itu kendalanya hanya pencairan anggaran.
Karena pada waktu itu DD telat dicairkan akibatnya telat juga sampai
kedesa, seingat saya. Kendalanya itu ya jadinya tertundanya
pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang kurang terkondisikan”.106
Adapun solusi yang telah dilakukan terkait kendala kendala selama tahap
pencairan Dana Desa (DD) pada tahun 2017 yang telah dilakukan oleh pemerintah
Desa di Desa Neglasari yang telah dijelaskan dalam Buku Laporan
106
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
85
Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) yakni seperti melakukan penataan
kelmbagaan, kemudian melakukan koordinasi tentang pengelolaan Dana Desa
tahun 2017 dengan Kabupaten dan Kecamatan ditambah dengan melakukan
pembinaan dengan kegiatan memberikan pelatihan kepada perangkat Desa dalam
pengelolaan Dana Desa.
Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nurdin selaku
Sekretaris Desa, yakni:
“waktu itu ya peningkatan pembangunan Desa, kita melakukan
peningkatan dan mencari tau pengelolaannya langsung menanyai warga
sekitar, tentang apa apa saja kiranya yang harus diperbaiki jika Dana itu
turun nantinya dan kita juga berkoordinasi ke Kabupaten dan Kecamatan
soal anggaran Dana Desa tentang informasi pencairan DD supaya
informasinya sampai ke Desa. Pada tahun 2017 ini tanggung jawab akan
pembangunan juga masih dilihat kurang stabil saat anggaran belum turun
dikarenakan masyarakat pada tahun sebelumnya tidak pernah di adakan
sosialisasi seperti ini”.107
Pada waktu 2017, terjadi kendala yang dialami oleh perangkat Desa dalam
Pencairan anggaran Dana Desa sehingga hal ini berdampak pada program
pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak tepat waktu.
Kendala ini dipengaruhi oleh koordinasi yang tidak terbangun antara Kabupaten
dengan perangkat Desa yang dalam hal ini Kepala Desa serta ditambah oleh
kapasitas pembangunan Desa yang belum memadai, tentang pagu anggaran Dana
Desa.
Hal ini diperkuat data yang diperoleh penulis dalam LPPD yang diberikan
sekretaris Desa, dimana kendala juga terjadi pada terbatasnya waktu pencairan
107
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
86
pagu anggaran sehingga pencarian dibank tidak dapat dicairkan sesuai dengan
pagu anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
Adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam
mengatasi kendala yang terjadi, yakni peningkatan informasi dan sosialisasi yang
lebih intensif dari Kabupaten dan Kecamatan, serta melakukan koordinasi terkait
tenggang waktu yang luang untuk masa pencairan anggaran.
Pada intinya, terjadi sedikit ketidaksesuaian antara salah satu indikator
efektivitas yakni tepat waktu dengan tatacara prosedur pencairan anggaran Dana
Desa tahun 2017 yang tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor
Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 19108
sehingga berdampak pada proses
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa yang tidak bisa segera dilaksanakan
karena salah satu faktor kendala seperti kurangnya koordinasi yang terjalin antara
Kabupaten dengan perangkat Desa terkait rencana anggaran Dana Desa.
C.4 Tercapainya Tujuan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2017 pemerintah
Desa Neglasari telah melakukan serangkaian program program kegiatan
pembangunan yang penggunaannya dibiayai oleh Dana Desa (DD), salah satunya
dalam pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan dan di
musyawarahkan terlebih dahulu oleh perangkat Desa, unsur masyarakat dan BPD.
108
Lihat Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2017 pasal 19 .
87
Pembangunan ini memiliki tujuan yaitu memprioritas masyarakat Desa
Neglasari tidak adanya hambatan pada kegiatan sehari hari mereka hal ini
diterapkan oleh Bapak Nurdin selaku Sekretaris Desa, yakni:
“pada waktu itu pak Kades pernah bilang Dana Desa usahakan
penggunaannya sejalan dengan peraturan yang ada, sekalipun sudah sesuai
dengan peraturan tetapi masih ada sisa dana alangkah baiknya diadakan
sosialisasi ke masyarakat, menanya baiknya seperti apa yang harus
digunakan untuk sisa dana pembangunan ini, dan menanyakan tujuan
masyarakat ingin seperti apa”.109
Dalam hal ini pemerintah Desa Neglasari telah membuka informasi
tentang penggunaan dana seluas luasnya terhadap warga sekitar dalam bentuk
kepercayaan dan membuat laporan realisasi penggunaannya dengan jelas tampa
adanya penutupan biaya anggaran. Berikut laporan yang sudah direalisasikan
penggunaannya bisa dilihat pada Gambar IV.C.1. Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017 Tahap I 60% Sebesar Rp. 527.533.964 dan Gambar
IV.C.2 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Tahap II 40%
Sebesar Rp. 351.689.310.110
Hal ini juga ikut dibenarkan oleh Rihannah Selaku Bendahara Desa
Neglasari dalam wawancara bersama penulis, sebagai berikut:
“Jadi begini mas, Desa Neglasari ini mempunyai dua kampung besar, satu
kampung ciangkrih dan kampung roke. Diantara dua kampung tersebut
adanya masyarakat dan pemuda yang selalu bertanya tentang penggunaan
serta pengelolaan dari DD, hal ini dibenarkan dari pihak pemerintah desa
agar selalu terbuka dalam laporan realisasinya, agar masyarakat dan
pemuda mengetahui tentang tata cara kelola dari penggunaan DD”.111
109
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari. 110
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I 60% dan Tahap II 40% Tahun
Anggaran 2017 Desa Neglasari. 111
Wawancara bersama Ibu Rihannah selaku Bendahara Desa Neglasari, pada tanggal 22
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
88
Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
penggunaanya dana, hasil dari realisasi Dana Desa bisa diakses atau bisa dilihat
langsung oleh masyarakat warga Desa. Dalam hal ini proses pembangunan yang
tertuang dalam RKPDes yang telah dirancangkan dan direalisasikan ini
mempunyai tujuan untuk membuat warga masyarakat Desa Neglasari di tahun
2017 ini tidak adanya kendala terhadap infrastruktur jalan dan juga akses Desa ke
kota. Hal ini dibenarkan oleh Pak Nurdin selaku Sekertaris Desa sebagai berikut:
“jadi begini setelah diadakan musyawarah di Desa, dapat diambil
kesimpulan penggunaan DD pada tahun 2017 itu diprioritaskan dulu untuk
pembangunan, pengaspalan infrastruktur jalan dulu. Agar seluruh warga
dapat menjalani kegiatan mereka sehari hari tampa adanya gangguan jalan
yang rusak. Hal ini juga disepakati oleh para masyarakat yang datang saat
musyawarah juga, karena pentingnya akses jalan bagi para pekerja, para
siswa dll nya. Dan dalam musyawarah di tahun 2017 itu masyarakat
meminta untuk memberikan laporan terbuka terkait tentang realisasi
penggunaannya untuk apa saja, jadi pada waktu itu saya selesaikan
laporannya, dan memberikan informasi lewat spanduk yang di tempel di
depan kantor Desa”.112
Jika melihat peraturan tentang tata cara kelola dari Dana Desa dan penggunaan
dari Dana Desa dengan berlandaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014113
tentang pengelolaan yang bersifat transparansi juga akuntabel dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014114
prioritas penggunaan Dana Desa dengan
pengakuan yang disampaikan oleh Sekertaris Desa pada wawancara bersama
penulis menujukkan adanya kesesuaian antara salah satu indikator
Efektivitasnyaitu tercapainya tujuan yang tentang tatacara pengelolaan nya dan
112
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 08
maret 2018 di kantor Desa Neglasari. 113
Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. 114
Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan Dana Desa.
89
penggunaannya sudah sesuai dengan apa yang masyarakat Desa Neglasari
inginkan.
C.5 Perubahan Nyata
Pemerintah Desa Neglasari sejauh ini telah melakukan pembangunan yang
dibiayai oleh DD pada tahun 2017 salah satunya ialah pembangunan posyandu
yang dimana banyaknya masyarakat khususnya perempuan kalau ingin
mengadakan posyandu jaraknya sangat jauh dan keadaan kondisi tempatnya pun
dekat dengan sungai tidak bagus untuk kesehatan para bayi, semenjak
dibangunkan posyandu di tengah Desa ini terlihat pengelolaan dari penggunaan
DD oleh masyarakat, hal ini disampaikan oleh Ibu Herminatin selaku Kader
Posyandu Desa Neglasari sebagai berikut:
“ya kondisi itu benar sekali tak lagi yang di marahi itu oleh masyarakat itu
kita bukannya Kepala Desa dikarenakan tempatnya yang jauh waktu itu
dan lagi tempatnya kurang strategis deket sungai bau jadinya. Makanya
saya laporan untuk membangun gedung posyandu di tengah Desa,
akhirnya setelah diadakan musyawarah Desa, dan diambil kesimpulan
dalam penggunaannya DD yang saya tau itu adanya nanti pembangunan
gedung mas”.115
Dalam pembangunan gedung posyandu tersebut adapun pembangunan akses jalan
menuju kekota yang sudah diperbaiki dengan dilakukannya pengaspalan
menggunakan biaya DD. Hal ini juga disampaikan oleh Syamsudin Ali selaku
Kepala Sekolah SMP Kelas Jauh Desa Neglasari sebagai berikut:
“dalam hal ini dibenarkan terdapat perubahan yang cukup signifikan antara
waktu dalam berkendara juga keselamatan dalam berkendara, saya biasa
dari rumah kalau abis pulang dari sekolah itu selalu ingin memfotocopy
115
Wawancara bersama Ibu Herminatin selaku Kader Posyandu di Desa Neglasari, pada
tanggal 22 Januari 2018 di kampung ciangkrih Desa Neglasari.
90
berkas dikota jaraknya dari sekolah sebelum dilakukan pengasplan itu bisa
memakan waktu hampir 30 menit dikarenakan jalanan yang rusak parah
banyak juga lubang, akan tetapi setelah silakukan perubahan ini, saya
sepulang dari sekolahan ke kota itu sekitar kurang dari 15 menit
dikarenakan akses jalan yang bagus dan tidak adanya lubang lagi”.116
Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa
Neglasari, sebagai berikut:
“jika dilihat dari berita atau catatan kecelakaan di jalur Desa sampai ke
kota ini sebelum diadakan pengaspalan dan sesudah diadakan pengaspalan
di tahun 2016 sebelumnya itu ada 43 orang kecelakaan ini sesuai ingatan
saya ya mas, tapi tidak meninggal. Semua itu dikarenakan saat hujan
jalanan yang berlubang tertutup oleh air dalan para pengguna kendaraan
tidak melihat lubang tersebut dan akhirnya jatuh, banyak juga tanah waktu
yang membuat jalanan licin jadinya. Dan ditahun ini setelah diadakan
pengaspalan menurut berita yang tersebar dampak dari kecelakaan tersebut
berkurang setahun hanya ada 4 pemotor yang mengalami kecelakaan, dari
sini saya lihat proses pengaspalan jalan menuju ke kota ini memberikan
dampak yang sangat berpengaruh terhadap warga lah”.117
Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Neglasari
ini telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri No.113/2014 dan PP
No.60/2014 bahwa dalam pengelolaan dan penggunaanny, Dana Desa diharuskan
untuk membangun peningkatan struktu pembangunan yang ada di Desa dengan
berlandaskan kedua Peraturan tersebut dalam hal ini cukup berdampak terhadap
perbubahan nyata yang membuat akses tujuan semakin cepat juga membuat
gedung untuk ibu ibu posyandu yang ingin anaknya selalu sehat dengan tempat
yang lebih strategis dari sebelumnya, juga mengurangi angka kecelakaan dalam
berkendara dari Desa menuju kota.
116
Wawancara bersama Bapak Syamsudin Ali selaku Kepala Sekolah SMP Kelas Jauh
Desa Neglasari, pada tanggal 21 Januari 2018 di sekolahan SMP Kelas Jauh. 117
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada tanggal 20
Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
91
Dengan memakai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
yang juga disalurkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 thaun 2017
tentang ketepatan dalam penyaluran Dana, semua peraturan tersebut menjadi
acuan untuk digabungkan oleh ukuran keberhasil menurut Steers.
Dari kelima indikator tersebut, mulai dari Pemanaham Program yang
sudah sesuai dengan ketentuannya, Tepat Sasaran yang sudah sesuai dengan
sasarannya terhadap program program, Tepat Waktu yang kurang koordinasi
antara pemerintah Desa kepada Kabupaten/Kecamatan, Tercapainya Tujuan yang
tujuan dari pembangunannya ini sudah bisa dilihat oleh masyarakat luas, dan yang
terakhir Perubahan Nyata yang dari pengelolaan, penggunaan, serta
pembangunannya telah memberikan perubahan yang nyata terhadap masyarakat
Desa Negalsari.
Efektivitas menurut Steers, yang membuat ukuran keberhasila dengan
memakai 5 indikator tersebut dituangkan dalam Efektivitas Pengelolaan Desa
Neglasari ini dikatakan belum Efektif dikarenakan di salah satu Indikator masih
adanya keterlambatan dalam penurunan Dana karena kurangnya koordinasi antara
pemerintahan desa dengan Kabupaten/Kecamatan, dalam hal ini juga menghambat
pembangunan dan juga keterlambatan dalam pengelolaannya.
92
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dalam teori Efektivitas Steers, yang mengutamakan lima indikator
keberhasilan dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa terdapat 1 indikator yang
belum berhasil melakukan keberhasilan dari ukuran Efektivitas yang
dikemukakan olehnya.
1. Pemahaman program dalam pengelolaan Dana Desa yang menggunakan
biaya Dana Desa telah tercapai dengan mengikuti peraturan peraturan
tentang tatacara kelola pembangunan Desa yang dalam rancangan
pembangunan Desa sertam membuat RPJMDes dan RKPDes melibatkan
unsur masyarakat. Dalam hal ini keberhasilan pemahaman program dalam
ukuran efektivitas menurut Steers berhasil.
2. Tepat sasaran dalam pembangunan juga berdampak sangat signifikan
dilihat dara masyarakat Desa yang tau akan laporan realisasi dari
penggunaan Dana Desa diikuti dengan program yang dilaksanakan
semuanya tepat sasaran sesuai dengan ukuran keberhasilan Efektivitas
Menurut Steers.
3. Tepat waktu disini dikarenakan tidak adanya koordinasi antara perangkat
Desa dengan Kabupaten dan Kecamatan yang mengakibatkan
keterlambatan dalam penurunan anggaran Dana Desa, indikator ini tidak
sejalan dengan ukuran Efektivitas menurut Steers.
93
4. Tercapainya Tujuan dalam pembangunan ini masyarakat banyak yang
memberikan masukan serta ikut ambil pendapat dalam musyawarah Desa
dalam tatakelola pembangunan Desa. Yang pada akhirnya program
program pembangunan yang sudah dijalankan sesmuanya terealisasi.
Indikator ini sejalan dengan ukuran Efektivitas menurut Steers.
5. Perubahan Nyata dalam pembangunan ini terlihat jelas dari pada tahun
sebelumnya dimana masyarakat mengakui tentang perubahan infrastruktur
yang membuat kegiatan kegiatan mereka lebih cepat daripada sebelumnya.
B. Saran
Berdasarkan Kesimpulan, dirumuskan saran sebagai berikut:
a. Dengan adanya Dana Desa yang berasal dari APBN dan diperuntukkan
untuk pembangunan Desa, tentu diharapkan pembangunan di Desa
semakin baik dan mampu mensejaterahkan masyarakat Desa dengan
pemanfaatan Dana yang maksimal dan bijaksana dalam penggunaannya.
b. Untuk menjamin keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan
desa, maka diperlukan transparansi dalam pengelolaannya dan diharapkan
masyarakat mengerti tentang tatacara pengelolaan dananya dan
penggunannya untuk apa saja pada saat di buat laporan realisasinya
berdasarkan musyawarah desa.
c. Kepala desa dan seluruh perangkat desa harus memliliki ketahanan
mental dan moralitas untuk tidak menjadikan jabatannya sebagai
sumber eksistensi dan transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan
94
konflik kepentingan dan merusak mekanisme pencapaian tujuan
pembangunan desa.
d. Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan asistensi soal
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, manajemen tata
kelola pemerintahan kepada aparatur desa. Kegiatan
fasilitasi/pendampingan desa, pelatihan partisipatif untuk masyarakat,
pemagangan, studi banding, advokasi dan lain sebagainya harus
menjadi program tetap pemerintah untuk meningkatkan kemampuan
kolektif aparatur desa.
95
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006.
Cambel. Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga, 1989.
H. Simamora, Ns Roymond. Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan. Jakarta,
Buku Kedokteran EGC, 2008.
Indrawati, Sri Mulyani. Buku Saku Dana Desa : Dana Desa Untuk
Mensejahterkan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.
Isra, Saldi. pergeseran fungsi legelislasi, Menguatnya Fungsi Legislasi
Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia.. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010.
Kartawidjaja, Daradjat. Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jakarta: Madani Publishing, 2011.
Komaruddin. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
Lapanda, Yusran. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta:
RMBOOKS,2016.
Soekarno, Soerjono. Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi. Bandung: Remaja
karya, 1985.
Supriyono. Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: Universitas
Diponogoro,2000.
Sutrisno, Edy. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana, 2007.
Suwanto, FX dan Arif Subyantoro. Metodologi dan Tekhnik Penelitian Sosial.
Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
Wibawa, Samodra. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011.
96
JURNAL
Masrul Huda, Haniah Hanafie, Agus Nugraha. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kecamatan
Masalembu”, Hasil Penelitian, Puslitpen UIN Jakarta (2017): 21.
Pariangu, Umbu. “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa
dalam Bingkai UU Desa”. TRANSISI9 (2014): 48-49.
KARYA ILMIAH
Fradiyanto, Ari. Akuntabilitas Dana Desa tahun 2014 dalam Mewujudkan Good
Governance di Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Surabaya:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2015.
Hidayati, Nurul. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.
Sulastri, Nova. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.
Kendari: Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kedari, 2016.
Tampubulon, Richardo Juniaster, Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam
Dana Desa (DD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten
Bintan tahun 2013. Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Haji, 2014.
INTERNET
“Asas pengeolaan dana desa” di: https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-
saku-dana-desa.pdf di akses pada tanggal 08 September 2019.
Huvat, “Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM di
Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu,”tersedia di;
http//ejournal.pin.or.id/site/wp-
content/uploads/2015/02/jurnal%20diterima%20huvat%20%2802-20-15-08-32-
56%29.pdf; Internet; diunduh pada 02 Agustus 2019.
Misnawati,”Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara,” Ejournal Ilmu Administrasi
Negara , Vol.4, No.1 (2016) tersedia di: htpp://ejournal.an.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016.pdf;Internet; di unduh pada 02 Agustus
2017.
97
“Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, Buku Pintar Dana Desa Sri
Mulyani Indrawati, tersedia di: https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-
pintar-dana-desa.pdf; Internet; diakses tanggal 05 Maret 2019.
“Pengertian Desa menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014” tersedia di:
http://www.berdesa.com/penjelasan-tentang-pengertian-desa-menurut-uu-no-6-
tahun-2014/; Internet; diakses pada 05 maret 2019.
“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa”.
Tersedia di https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-
desapdttrans-no-21-tahun-2015-ttg-penetapan-prioritas-dana-desa-tahun-2016.pdf;
Internet; diakses pada 03 januari 2019.
“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa” tersedia di
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/ Permen_No.113-2014(final).doc;
Internet; diakses pada 21 Juli 2016.
“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. tersedia di
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=404209
&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2014#; Internet; diakses pada 21 Juli
2016.
DOKUMENTASI
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Jasinga
Kabupaten Bogor 2017.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebesar 60% Tahun Anggaran
2017.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II sebesar 40% Tahun Anggaran
2017.
Laporan Tahunan Kinerja Desa Neglasari Tahun Anggaran 2016.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Neglasari Tahun 2014-2020.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Neglasari Tahun 2017.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
98
WAWANCARA
Wawancara bersama Bapak M. Nahrowi selaku kepala Desa Neglasari, pada
tanggal 20 Januari 2018 di rumah Kepala Desa.
Wawancara bersama Bapak Nurdin selaku Sekertaris Desa Neglasari, pada
tanggal 20 Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
Wawancara bersama Ibu Rihannah selaku Bendahara Desa Neglasari, pada
tanggal 22 Januari 2018 di kantor Desa Neglasari.
Wawancara bersama Bapak Uding Miftahudin selaku Ketua BPD Desa Neglasari,
pada tanggal 21 Januari 2018 di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari, Bogor.
Wawancara bersama Bapak Syamsudin Ali selaku Kepala Sekolah SMP Kelas
Jauh di Desa Neglasari pada tanggal 22 Januari 2018.
Wawancara bersama Bapak Anwar Bahrudin selaku perwakilan petani Desa
Neglasari pada tanggal 22 januari 2018.
Wawancara bersama Ibu Herminatin selaku Kader Posyandu Desa Neglasari pada
tanggal 21 januari 2018.
Wawancara bersama Kiai Ncuk selaku Tokoh Agama di Kampung Ciangkrih
Desa Neglasari pada tanggal 22 januari 2018.