Post on 04-Apr-2022
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
242
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU
Moh. Fadly
Email: moh.fadly.as02@gmail.com
Universitas Tadulako
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu:
Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas
Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Di Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data
yang digunakan yaitu: kuisoner, wawancara dan studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan
perundang-undangan, makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya.
Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa
Penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di kota Palu belum efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus
yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang terjadi di Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palu belum
efektif. Belum efektifnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
sebagai berikut: 1) subtansi hukum, 2) struktur hukum termasuk sarana dan prasarana, 3) kultur
hukum (masyarakat dan kebudayaan).
Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika
PENDAHULUAN
Manusia dan hukum merupakan 2 (dua)
hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
di dunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah
hukum yang mengatur tingkah laku manusia
maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan
manusia.1 Hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia. Agar
1 Handri Raharjo, Sistem Hukum Di Indonesia “Ketentuan-
Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan
Hukum Internasional” (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2016), hlm. 1.
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat
terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam
hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus
ditegakkan. 2
Hukum pidana adalah hukum yang
mengatur tentang pelanggar dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah
Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 60.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
243
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan. 3
Narkotika merupakan obat yang diperlukan
dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam
bidang penelitian untuk tujuan pendidikan,
pengembangan ilmu dan penerapannya. Mskipun
ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan
penggunaan narkotika untuk kepentingan
pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.4
Disamping manfaatnya tersebut, narkotika
apabila disalahgunakan atau salah
pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat
sampingan yang sangat merugikan bagi
perorangan serta dapat menimbulkan bahaya
bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.5
Penegakan hukum terhadap tindak pidana
narkotika bagi masyarakat internasional
merupakan konsekuensi logis yang dilaksanakan,
mengingat perkembangan tindak pidana
narkotika sudah melanda ke seluruh wilayah dan
intensitasnya cenderung selalu meningkat dan
sangat membahayakan.6 Pada perkembangan
terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat
dan bersifat transnasional serta dilakukan dengan
menggunakan modus operandi dan teknologi
canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil
kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatkan
bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi
3 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 60. 4 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus
(Jakarta: PT Renika Cipta, 1991), hlm. 176. 5 Ibid. Hlm 177
6 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak
(Malang: Satara Press, 2015), hlm. 6.
ancaman yang sangat serius bagi kehidupan
manusia.7
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia
dewasa ini telah merambah keseluruh wilayah
RI, bahkan tidak ada satu kabupaten/kota yang
berani menyatakan terbebas dari penyalahgunaan
narkoba dan peredaran gelap narkoba.
Penyalahgunaan narkoba tersebar ke seluruh
lingkungan kehidupan, baik di lingkungan
pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan
pemukiman.8
Kota Palu sebagai ibu kota dari provinsi
Sulawesi Tengah seharusnya mampu
memberantas atau menurunkan tingkat
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
di kota Palu, hal ini dikarenakan selain BNN
Kota Palu dan Kepolisian Resort Palu yang
melakukan penegakan hukum terhadap tindak
pidana narkotika ada juga BNN Provinsi
Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah
Sulawesi Tengah yang ikut melakukan
penegakan hukum dalam kasus tersebut.
Kenyataanya berdasarkan hasil
penyelidikan Badan Narkotikan Nasional
Propinsi Sulawesi Tengah terdapat 3 (tiga)
kawasan di kota palu yang menjadi pusat
distribusi narkotika jenis sabu-sabu terbesar di
Sulawesi Tengah. tiga kawasan tersebut ialah
Kelurahan Tavanjuka di kecamatan Tatanga,
jalan anoa 1 kelurahan tatura utara kecamatan
7 Ibid, hlm 8
8 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum “Rampai Kolam
& Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum”, Edisi Pertama,
Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
hlm. 72.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
244
Palu Selatan dan kayumalu di kecamatan Palu
Utara. Untuk penjualan terbesar berada di daerah
Tatangga. Kepala BNN Provinsi Sulawesi
Tengah Brigadir Jenderal Polisi Suyono
mengatakan dari serangkaian penangkapan
terhadap pengedar dan bandar narkoba sebuah
wilayah kelurahan tertentu di Kecamatan
Tatanga, Kota Palu ditengarai menjadi pusat
peredaran narkoba dengan omzet per bulan yang
diperkirakan mencapai setidaknya Rp 36 miliar.
9
Periode data 2019 peringkat
penyalahgunaan narkoba setiap provinsi di
Indonesia yang dirilis oleh Badan Narkotika
Nasional Pusat Indonesia bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesai. Provinsi Sulawesi
Tengah masuk dalam urutan keempat. Salah satu
daerah yang memberikan kontribusi besar
masuknya Provinsi Sulawesi Tengah dalam
urutan keempat adalah kota Palu. Kota Palu
ditengarai sebagai daerah transit narkoba ke
setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.
Kepala BNN Kota Palu AKBP Abire
mengungkapkan “transit bukan berarti hanya
lewat saja, sudah pasti ada juga yang beredar di
Kota Palu dan hal itu bisa dibuktikan dari
penangkapan dan upaya rehabilitasi warga di
BNN Kota Palu.
Berdasarkan data dari tahun 2016-2019,
jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan
9 “BNN Sulteng identifikasi pusat peredaran Narkoba
beromzet miliaran di palu,” September 1, 2019, Pukul
00.00 Wita, https://www.voaindonesia.com/a/bnn-sulteng-
identifikasi-pusat-peredaran-narkoba-beromzet-miliaran-
di-palu/5018351.
narkotika yang terjadi di kota Palu sebanyak 281
kasus, adapun rincihan kasus tersebut disajikan
dalam tabel berikut ini.
Tabel 1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan
Narkotika Di Kota Palu
Periode 2016-2019
No Tahun Jumlah
Kasus
Persentase
%
1. 2016 50 17,79
2. 2017 56 19,93
3. 2018 97 34,52
4. 2019 78 27,76
Total 281 100
Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba
Polres Palu
Berdasarkan tabel data dia atas,
menunjukan menunjukkan bahwa kasus
penyalahgunaan narkotika di kota Palu
cenderung mengalami peninkatan dan masih
dalam kategori sangat mengkuatirkan, pada
tahun 2016 ada 50 kasus yang terjadi dengan
persentase 17,79 %, pada tahun 2017 mengalami
peningkatan menjadi 56 kasus dengan persentase
19,93 %, pada tahun 2018 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan yaitu 97
kasus dengan persentase 34,52 % dan pada
tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 78
kasus dengan persentase 27,76 %. Data yang
terkumpul merupakan jumlah pengungkapan
kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse
Narkoba Polres Palu, bukan tidak mungkin
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
245
masih ada kasus yang tidak terungkap yang jauh
lebih tinggi jumlahnya.
Upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu
telah dilakukan oleh aparat penegak hukum baik
dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan
melalui proses hukum. Periode 2018 hingga
2019 ada sekitar 322 kasus tindak pidana
narkotika yang di proses secara hukum dan telah
mendapat putusan hakim di Pengadilan Negeri
Kelas I A Palu. Proses penegakan hukum
tersebut juga diharapkan mampu menjadi salah
satu faktor penangkal terhadap meningkatnya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
di kota Palu, tapi dalam kenyataannya justru
semakin meningkat pula penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika tersebut yang ditandai
dengan banyaknya para bandar dan pengedar
yang tertangkap akhir-akhir ini.
Berdasarkan uraian-uraian di atas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Efektivitas Penegakan Hukum
Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di
Kota Palu”.
Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum
dalam upaya pencegahan dan pemberaantasan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota
Palu?
2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
efektivitas penegakan hukum dalam upaya
pencegahan dan pemberaantasan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di kota Palu?
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh
Penulis dalam penelitian ini adalah :
1) Untuk mengetahui dan menganalisis
bagaimanakah efektivitas penegakan hukum
dalam upaya pencegahan dan pemberaantasan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota
Palu.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-
faktor apa yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan
pemberaantasan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di kota Palu.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:
1) Manfaat Teoritis : Diharapkan hasil penelitian
ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan
hukum. Dan Diharapkan hasil penelitian ini
dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi
penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2) Manfaat Praktis :Untuk memberikan jawaban
atas permasalahan yang diteliti.dan
Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir
dinamis dan
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis
selama studi di Program Studi Magister Ilmu
Pascasarjana Universitas Tadulako.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang
dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum
sosiologis dan dapat disebut pula dengan
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
246
penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yeng
terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 10
Lokasi penelitian yang dipilih oleh
peneliti Yaitu Kepolisian Resort Palu, dan Badan
Narkotika Nasional Kota Palu. Peneliti
mengambil lokasi penelitian di kota palu
dikarenakan kota Palu terindikasi sebagai pusat
peredaran narkotika di sulawesi tengah dan ada
tiga daerah di kota palu yang terindikasi sebagai
kampung narkotika.
Sumber data yang peneliti gunakan dalam
penelitian ialah sumber data bagi penelitian
hukum empiris adalah data primer dan data
sekunder.
Pupulasi dalam penelitian ini adalah
Kepolisian Resort Palu dan Badan Narkotika
Nasional Kota Palu, serta masyarakat, para
akademisi dan para praktisi atau pemerhati
hukum yang berada di kota Palu. Mengingat
bahwa populasi atau responden dalam penelitian
ini terlalu banyak dan tidak memungkinkan
untuk menjangkau secara keseluruhan, maka
peneliti menggunakan metode pengambilan
sampel secara purposive Sampling (dipilih secara
sengaja).
Sampel yang peneliti gunakan sebanyak
15 orang, masing-masing adalah: 3 orang dari
Kepolisian Resort Palu, 2 orang dari Badan
Narkotika Nasional Kota Palu, dan 10 orang
lainnya dari masyarakat di sekitar wilayah yang
diindikasikan sebagai kampung narkotika di kota
10
Bambang Waluyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek
(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
Palu (wilayah Tavanjuka, Anoa 1 dan
Kayumalue).
Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini guna
memperoleh data dan informasi yaitu wawancara
dan studi dokumentasi.
Analisis data yaitu Data yang sudah
terkumpul dan tersusun secara sistematis
kemudian dianalisis dengan metode kualitatif,
yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran
masalah dan pembahasan dengan menafsirkan
data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu
data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-
kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis
dan analisis sehingga akan mempermudah dalam
penarikan suatu kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di
Kota Palu.
Secara konsepsional, maka inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap
dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.11
Hukum pidana mempunyai objek
penggarapan mengenai perbuatan melawan
11
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), hlm. 5.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
247
hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht
in actie) maupun perbuatan hukum yang
mungkin terjadi (onrecht in potentiei).
Bekerjanya hukum pidana didukung dan
dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang
biasanya disebut aparatur penegak hukum yang
tata kerjanya pun bisa juga “unique” untuk
menanggulangi gangguan berupa kejahatan
dalam masyarakat baik Preventif maupun
Represif.12
Penegakan hukum terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan dua
cara. Pertama dimulai dari upaya pencegahan
(preventif) yang merupakan segala usaha atau
tindakan yang bersifat untuk mencegah
terjadinya suatu pelanggaran hukum terkait
penyalahgunaan narkotika. Setelah upaya
pencegahan (preventif) lakukan namun tidak
berhasil maka dilakukan cara kedua yaitu dengan
upaya penindakan (represif), yaitu merupakan
segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan
oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku
apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.
Adapun upaya-upaya dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
pihak kepolisian resort Palu dan Badan
Narkotika Nasional Kota Palu yaitu sebagai
berikut:
a. Upaya Preventif
12
Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum
Pidana Umum dan Pidana Khusus (Yogyakarta: Liberti,
2009), hlm. 26.
Berdasarkan hasil wawancara dalam
penelitian ini dapat diketahui upaya
preventif yang dilakukan oleh Satuan
Reserse Narkoba Polres Palu 13
dan Badan
Narkotika Nasional Kota Palu 14
yaitu:
1) Memberikan penyuluhan/sosialisasi
kepada masyarakat, mahasiswa dan
sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar
sampai tingkat lanjutan dan juga
instansi-instansi Mengenai bahaya
narkotika.
2) Memperketat pengawasan dan razia-
razia keseluruh wilayah hukum Kota
Palu khususnya pada pada daerah-
daerah yang dianggap rawan rawan
terjadinya penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba di Kota Palu
yaitu di Kelurahan Tatanga, Anoa I dan
Kayumalue. Serta tempat-tempat yang
dianggap sebagai pintu masuk
peredaran narkotika ke kota Palu seperti
pelabuhan bandara dan terminal.
3) Membentuk satgas anti narkoba disetiap
satuan pendidikan dan disetiap
kelurahan di Kota Palu.
4) Melakukan kampanye stop narkoba dan
bahaya narkoba bagi semua elemen
masyarakat
13
Wawancara Oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba
Polres Palu, Upaya Preventif yang dilakukan oleh Satuan
Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020, Pukul
10.00 Wita. 14
Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu, Upaya
Preventif Oleh BNN Kota Palu, 7 Februari 09.00 Wita,
BNN Kota Palu.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
248
5) Melakukan kerja sama dengan semua
elemen masyarakart dalam melakukan
penyuluhan-penyuluhan, seminar dan
pemahaman hukum kepada pelajar,
pegawai dan masyarakat tentang bahaya
penyalahgunaan dan sanksi berat bagi
pelaku kejahatan narkoba.
6) Turut aktif dan tanggap dalam
mengatasi terjadinya tindak pidana
penyalahugunaan narkoba, seperti
melakukan pemeriksaan urin di sekolah-
sekolah.
b. Upaya Represif
Berdasarkan hasil wawancara dalam
penelitian ini upaya represif yang dilakukan
oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu 15
dan Badan Narkotika Nasional Kota Palu 16
adalah penangkapan, pengeledahan dan
penyitaan yang diawali dengan penyelidikan
dan/atau adanya laporan dari masyarakat.
Adapun data Pengungkapan kasus tindak
pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi
di kota Palu yang ditangani oleh Kepolisian
resort kota Palu bagian Satuan Reserse
Narkoba Polres Palu adalah sebagai berikut.
Kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Kota Palu berdasarkan data
statistik perkara di Kepolisian Resort Palu
15
Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba
Polres Palu, Upaya Represif yang dilakukan oleh Satuan
Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020, Pukul
10.00 Wita Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. 16
Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN
Kota Palu, Upaya Represif yang dilakukan oleh BNN Kota
Palu, 7 Februari Pukul 14.00 wita, BNN Kota Palu.
dari tahun 2016 sampai 2018 menunjukkan
bahwa tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di kota Palu yang ditangani oleh
satuan reserse narkoba polres Palu mengalami
peningkatan yang cukup signifikan baik dari
jumlah kasus maupun jumlah tersangka.
Tahun 2016 ada 50 kasus dengan jumlah
tersangka 79, tahun 2017 ada 56 kasus dengan
jumlah tersangka 101, dan tahun 2018 naik
menjadi 97 kasus dengan jumlah tersangka
147. serta pada tahun 2019 mengalami
sedikit penurunan yakni 78 kasus dengan
jumlah tersangka 125.
Selanjutnya, untuk pengungkapan
kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Kota Palu yang ditangani oleh
Badan Narkotika Nasional Kota Palu
berdasarkan data pengungkapan kasus tindak
pidana narkotika oleh BNN Kota Palu pada
tahun 2016 sampai 2019 menunjukan adanya
penurunan pengungkapan kasus tindak pidana
narkotika oleh BNN Kota Palu setiap
tahunnya, yang mana pada tahun 2016 BNN
Kota Palu berhasil mengungkap kasus tindak
pidana narkotika sebanyak 13 kasus,
selanjutnya pada tahun 2017 BNN Kota Palu
hanya berhasil mengungkap 8 kasus, pada
tahun 2018 BNN Kota Palu hanya berhasil
mengungkap 4 Kasus, dan pada tahun 2019
BNN Kota Palu hanya berhasil mengungkap 5
Kasus.
Penegakan hukum terhadap tindak
pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya
terbatas pada tindakan dengan menghukum
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
249
dan memasukkan pelaku ke dalam penjara
sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih
subtansial ialah bagaimana upaya aparat
penegak hukum dan pemerintah dapat
membimbing masyarakat agar tidak
melakukan penyalahgunaan narkotika.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di pandang efektif
dapat dinilai dari penegakan hukum narkotika
yang dilakukan selama ini apakah sudah
sesuai dengan yang diharapkan dari hadirnya
hukum narkotika tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu
belum efektif, hal ini ditunjukan dengan
adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi
tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah
kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang terjadi di Kota Palu
merupakan suatu indikasi bahwa penegakan
hukum dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Kota Palu belum efektif.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota
Palu
Penegakan hukum khususnya terkait
dengan hukum pidana adalah upaya untuk
memastikan berfungsinya norma-norma hukum
pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku
bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang
dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan itu pada dasarnya adalah untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya
dapat tercapai jika penegakan hukum
dilaksanakan dengan benar, berlandaskan hati
nurani dengan menyisihkan kepentingan-
kepentingan lain hanya semata-mata untuk
menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat. 17
Dalam melaksanakan penegakan hukum
yang efektif, hal tersebut tidak selalu mudah
dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang
mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah
sebagai berikut: 18
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan
Kelima faktor tersebut saling berkaitan
eratnya, oleh karena merupakan esensi dari
penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur
daripadaa efektivitas penegakan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas
17
Shinto Bina Gunawan Silitonga, “Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi Dan Money Laundering Dengan
Sistem Pembuktian Terbalik" (Pascasarjana UI,
Universitas Indonesia, 2011), hlm. 116. 18
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, hlm. 8.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
250
penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan
pemberatansan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di kota Palu, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum
tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah
sebgai berikut:
1. Subtansi Hukum
Subtansi hukum di Indonesia masih
memiliki banyak kelemahan. Komponen
subtansi/ isi (hukum itu sendiri) kadang-
kadang secara vertikal maupun secara
horizontal tidak selaras atau tidak sinkron
satu sama lain. Sementara itu dalam
beberapa hal, materi muatannya (kebijakan
legislasinya) kadang-kadang dirancang tidak
raional. Termasuk dalam kategori yang
disebut terakhir ini adalah mengabaikan
nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup
dalam masyarakat (unsur atau dasar
sosiologis). 19
Adapun mengenai subtansi hukum
Narkotika berdasarkan temuan fakta yang
peniliti dapatkan bahwa masih ada
ketidakjelasan aturan dan Inkonsistensi
aturan terkait berbagai persoalan tentang
penyalahgunaan narkotika dan penegakan
hukumnya. Adapun fakta-fakta hukum yang
peneliti temukan terkait sub pembahasan ini
yaitu pengaturan tentang 1) Masa
Penangkapan,
2) Penyadapan,
19
Jogi Nainggolan, ENERGI HUKUM Sebagai Faktor
Pendorong Efektivitas Hukum (Bandung: Rafika Aditama,
2015), hlm. 95.
3) Surat Tertulis Dimulainya Penyidikan, 4)
Penyitaan dan Pemusnaan,
5) Penetapan Rehabilitasi terhadap
Terdakwa yang Tidak Terbukti Bersalah, 6)
Pengambilan Sampel Tubuh
Selain hal-hal di atas, dalam undang-
undang narkotika juga terdapat pasal
ambigu. 20
Dalam praktik, hal ini sering di
temui adalah penentuan satatus dari
pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan narkotika yang
menyebabkan kesimpang-siuran dalam
menentukan status bagi pengguna narkotika.
Pasal yang sering digunakan dalam kasus
tindak pidana penyalahgunaan narkotika
oleh penyidik adalah Pasal 112 dan Pasal
127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika
tidak membedakan antara penyalah guna
dengan pengedar atau bandar narkotika.
Oleh karenanya penegak hukum seringkali
menggunakan pasal tersebut untuk menjerat
penyalahguna narkotika. karena Pasal 112
UU Narkotika memuat frasa “memiliki,
menyimpan, menguasai. Keberadaan unsur
„memiliki, menyimpan, menguasai‟
penyalahguna akan mudah dijerat pidana
penjara. Sebab, secara otomatis penyalah
guna pasti memiliki, menyimpan atau
menguasai narkotika.
Pada praktiknya penggunaan pasal
tersebut masih terjadi ambiguitas dan
20
“Ambigu , Merupakan Kata Sifat Yang Berarti
Bermakna Lebih Dari Satu Atau Bermakna Ganda
Sehingga Kadang-Kadang Menimbulkan Keraguan,
Kekaburan, Ketidakjelasan Dan Sejenisnya.,” n.d.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
251
multitafsir, apakah pasal tersebut dapat
diterapkan untuk penyalahguna narkotika
atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang
sering dimanfaatkan oleh para pihak yang
berkepentingan terutama para pelaku tindak
pidana berlindung sebagai penyalahguna
narkotika untuk menghindari sanksi pidana
yang lebih berat. Pasal 112 dan Pasal 127
UU Narkotika selain mengakibatkan
multitafsir, juga menimbulkan suatu
ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Selain itu, bila membandingkan
pasal-pasal tersebut, seharusnya terdapat
perlakuan berbeda antara pengedar dan
penyalah guna narkotika. Namun sayangnya
penegak hukum lebih banyak menjerat
dengan Pasal 112 UU Narkotika terhadap
penyalah guna karena lebih mudah
pembuktiannya. Sehingga hal tersebut juag
berakibat penyalah guna narkotika tidak
memiliki kesempatan memulihkan
ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya
ketergantungan tersebut, berpotensi
penyalah guna menggunakan/memakai
narkotika kembali di dalam penjara.
Akibatnya, praktik jual beli narkotika
semakin subur, bahkan di dalam penjara
sekalipun.
Temuan fakta-fakta di atas telah
menunjukkan adaanya inkonsistensi aturan-
aturan yang ada dalam Undang-Undang
Narkotika baik terhadap undang-undang itu
sendiri maupun dengan peraturan
perundang-undangan lainnya.
2. Struktur Hukum ( Aparat Penegak
Hukum Termsuk Sarana dan Prasarana)
a. Penegak Hukum
B.M. Taverne, seorang pakar hukum
negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-
katanya yang berbunyi : “geef me goede
rechter, goede rechter commissarissen,
goede officieren van justitieen, goede politie
ambtenaren, en ik zal met een slecht
wetboek van strafprosesrecht het goede
beruken”, artinya : “Berikan aku hakim,
jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka
aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa
secarik undang-undang pun”. Dengan kata
lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa
yang baik maka dengan hukum yang buruk
sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.
21
Berdasarkan hasil wawancara
peneliti dengan Anggota Badan Narkotika
Nasional Kota Palu 22
, mengatakan bahwa
masih adanya beberapa oknum baik dari
aparat penegak hukum maupun instansi
pemerintahan yang turut serta (ikut bermain)
dan/atau bekerja sama dalam kasus tindak
pidana penyalahgunaan dan peredaran
narkotika di kota Palu. Hal tersebut terbukti
dengan pengungkapan kasus yang dilakukan
oleh pihak BNN kota Palu yang
menanggkap oknum penegak hukum yang
21
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta:
kompas, 2007), hlm. 6. 22
Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN
Kota Palu, 7 Februari Pukul 14.00 Wita.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
252
melakukan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika.
Adanya beberapa oknum penegak
hukum yang bekerja sama juga
diindikasikan dengan bocornya informasi
akan diadakan razia dan/atau pengrebekan.
Karena informasi mengenai razia dan/atau
pengrebekan sudah bocor dan diketahui oleh
pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga
mereka yang menjadi target berhasil
meloloskan diri. Hal tersebut juga
dibenarkan oleh masyarakat sekitar wilayah
yang terindikasi sebagai kampung nakotika
di kota palu, mereka mengatakan Selama ini
sudah banyak terdengar pengrebekan atau
razia yang dilakukan namun mengapa tidak
ada habisnya ini barang. Bahkan meraka
juga heran mengapa tiga atau empat hari
sebelum pengrebekan atau razia sudah
diketahui oleh pelaku sehingga para pelaku
sudah membersihkan tempat yang akan
digrebek atau dirazia.
b. Sarana dan Prasana
Tindak pidana penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika saat ini tidak lagi
dilakukan secara perseorangan tetapi juga
melibatkan banyak orang yang saling
bekerja sama dan bisa jadi merupakan
sebuah sindikat yang terorganisir dengan
jaringan yang luas yang bekerja secara rapi
dan rahasia. Serta modus tindak pidana
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika yang semakin beragam dan
canggih. Sarana dan prasarana merupakan
salah satu faktor yang sangat penting dalam
menunjang efektivitas proses penegakan
hukum. Sarana dan prasarana yang
dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah
terkait ketersediaan sumber daya manusia
(SDM) serta peralatan yang memadai dalam
menunjang penegakan hukum dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika di kota Palu. Belum
efektifnya penegakan hukum dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Kota
Palu juga tidak terlepas dari belum
memadainya sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Kepolisian Resort Palu
dalam hal ini satres narkoba polres Palu dan
Badan Narkotika Nasional Kota Palu untuk
menjalankan tugas yang dimaksud.
3. Kultur Hukum Masyarakat dalam
Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
a. Masyarakat
Hukum dan masyarakat adalah dua
hal yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan
hukum ada tuntutan dan kebutuhan
masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk
masyarakat itu sendiri. Menurut Anggota
Satres Narkoba Polres Palu 23
partisipasi
masyarakat masih minim dalam
pengungkapan kasus tindak pidana
23
Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba
Polres Palu, oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
253
penyalahgunaan Narkotika, dan Masyarakat
tidak terbuka dan cenderung
membekingi/melindungi para pelaku (daerah
Tatanga dan Kayumalue) 24
. Hal yang sama
juga menurut Kepala Seksi Pemberantasan
BNN Kota Palu partispasi masyarakat
masih kurang, namun beliau juga
mengatakan bahwa penggungkapan kasus
yang dilakukan oleh BNN Kota Palu
berdasarkan atas laporan dan/atau Informasi
dari masyarakat, karena laporan dan
informasi dari masyarakat tentang adanya
tindak pidana penyalahgunaan narkotika
sangatlah penting dalam pengungkapan
kasus.
Menurut kepala seksi pemberantasan
BNN Kota Palu kurangnya partisipasi
masyarakat disebabkan karena masih banyak
juga masyarakat yang takut untuk
memberikan informasi terkait adanya atau
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dilingkungannya. Hal tersebut
dikarenakan apabila mereka ketahuan sudah
memberikan informasi kepada aparat
penegak hukum mereka takut akan terjadi
konflik dengan tetangganya dan atau
masyarakat disekitarnya yang menjadi
pelaku penyalahgunaan narkotika. Jawaban
yang sama juga peneliti dapatkan ketika
melakukan penelitian di masyarakat di
sekitar wilayah yang diindikasikan sebagai
24
Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN
Kota Palu, yang dilakukan oleh BNN Kota Palu.
kampung narkotika di kota Palu (wilayah
Tavanjuka, Anoa 1 dan Kayumalue).
b. Kebudayaan
Kultur hukum (budaya hukum) tidak
dapat dipisahkan dengan pembahasan
mengenai masyarat. Secara prinsip
persoalan kultur hukum (budaya hukum)
sebenarnya dapat dilihat dari indikator
kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
yang menepatkan nilai-nilai kewibawaan
hukum terkait berat dan ringannya suatu
sanksi, kemudian apakah hukum tersebut
membawa perubahan dalam masyarakat atau
justru mengikuti perubahan itu sendiri. 25
Persoalan budaya hukum sebagaimana
menurut Purbacaraka dan Soekanto adalah:
26 mengenai kecenderungan nilai-nilai
tertentu yang berlaku dalam masyarakat.
Terjadinya pergeseran nilai-nilai
dalam masyarakat yang dahulu bersifat
kekeluargaan bergeser manjadi individualis
yang secara tidak langsung mempengaruhi
penegakan hukum dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana narkotika
di kota Palu. Saat ini masyarakat disekitar
wilayah yang terindikasi sebagai kampung
narkotika di kota Palu cenderung acuh tak
acuh dalam mengawasi lingkungannya agar
jauh dari narkotika.
25
Soerjono Soekanto, OP. Cit hlm. 59. 26
Ibid, hlm. 60-67.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
254
PENUTUP
Kesimpulan
Penegakan hukum dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di kota Palu belum
efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya
peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap
tahunnya.
Semakin banyaknya jumlah kasus tindak
pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di
Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa
penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika di Kota Palu belum efektif.
Belum efektifnya penegakan hukum dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di
pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
sebagai berikut:
1) subtansi hukum,
2) struktur hukum termasuk sarana dan
prasarana,
3) kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan).
Rekomendasi
Untuk mengefektifkan penegakan hukum
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota
Palu perluh adanya senergitas antara Aparat
penegak hukum yang ada dengan Pemerintah
dan mengoptimalkan peran serta masyarakat
sekitar dan semua elemen yang ada terutama
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
secara bersama-sama membantu pemerintah
dalam memberantas masalah penyalahgunaan
narkotika di kota Palu. Pihak pemerintah harus
memiliki komitmen dalam mencegah dan
memberantas penyalahgunaan narkotika di kota
Palu yang semakin meningkat, oleh karena itu
perlu adanya penyediaan sarana dan prasana
yang memadai guna menunjang efektivitas
penegakan hukum tindak pidana
penyalahgunaan narkotika.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Achmad Ali. Menguak Realitas Hukum “Rampai Kolam & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum.”
Pertama. kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Hamzah, Andi. Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Jakarta: PT Renika Cipta, 1991.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
255
Hatta, Moh. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. Yogyakarta:
Liberti, 2009.
Koesno Adi. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Satara Press, 2015.
Masriani, Yulies Tiena. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Nainggolan, Jogi. ENERGI HUKUM Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum. Bandung:
Rafika Aditama, 2015.
Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: kompas, 2007.
Raharjo, Handri. Sistem Hukum Di Indonesia “Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan
Hubungannya dengan Hukum Internasional.” Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2007.
Waluyu, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Artikel Ilmiah
Bina Gunawan Silitonga, Shinto. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Money
Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik.” Universitas Indonesia, 2011.
Internet
“BNN Sulteng identifikasi pusat peredaran Narkoba beromzet miliaran di palu,” September 1, 2019.
Pukul 00.00 Wita. https://www.voaindonesia.com/a/bnn-sulteng-identifikasi-pusat-peredaran-
narkoba-beromzet-miliaran-di-palu/5018351.
Istilah Kamus
“Ambigu , Merupakan Kata Sifat Yang Berarti Bermakna Lebih Dari Satu Atau Bermakna Ganda
Sehingga Kadang-Kadang Menimbulkan Keraguan, Kekaburan, Ketidakjelasan Dan
Sejenisnya.,” n.d.
Wawancara
Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse
Narkoba Polres Palu, February 4, 2020. Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. 10.00 Wita.
Tadulako Master Law Journal, Vol 5 Issue 2, Juni 2021
256
Wawancara dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Palu. Upaya Represif yang dilakukan
oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu, February 4, 2020. Kantor Satuan Reserse Narkoba
Polres Palu.
Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Palu. yang dilakukan oleh BNN Kota
Palu, 7 Februari Pukul 14.00 wita. BNN Kota Palu.
Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Palu.Oleh
BNN Kota Palu, 7 Februari 09.00 Wita. BNN Kota Palu.