Post on 01-Feb-2018
- 1 -
DRAFT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/ /20… TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
BATANG TUBUH PENJELASAN
Menimbang :
I. UMUM
a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan
dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi
keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank;
Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan
kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu,
sejalan dengan penerapan Basel II dan Basel III, Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi
kerugian (risk exposures), praktek manajemen risiko yang diterapkan,
komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai profil risiko yang
berfungsi sebagai penyangga (buffer).
Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik juga
merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Beberapa manfaat yang
dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain : (i)
sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan publik untuk
terciptanya disiplin pasar (market discipline); (ii) meningkatkan kredibilitas
Bank dan kepercayaan masyarakat; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv)
mengurangi ketidakpastian pasar (market uncertainty) serta kesenjangan
informasi (asymmetric information).
Namun di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank,
sehingga perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib
diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.
Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha
b. bahwa upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan
informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan dan memadai;
c. bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan akan mempermudah
pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, serta
aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan
Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi dan pihak terkait Bank;
d. bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik perlu tetap memperhatikan
faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
- 2 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh Perusahaan
Induk, Perusahaan Anak maupun perusahaan lain dalam kelompok usaha
yang sama dengan Bank. Oleh karena itu, para pelaku pasar dan publik membutuhkan informasi yang lebih luas
dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Hal ini sejalan dengan penerapan
pengawasan Bank secara konsolidasi dan terintegrasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan pengaturan tentang transparansi dan publikasi laporan Bank.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
- 3 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
BAB I KETENTUAN UMUM
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan:
Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank
Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Laporan Publikasi adalah Laporan Keuangan, laporan kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang
disampaikan oleh Bank kepada masyarakat umum dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara
penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
3. Pengendalian adalah perseorangan atau
perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang: a. memiliki lebih dari 50% (lima
puluh persen) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain;
b. memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham yang memiliki
hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi: 1) terdapat perjanjian dengan
pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh
persen); 2) mempunyai kewenangan
untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain
berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau
- 4 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara
dan mengendalikan perusahaan/badan lain
melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
4) mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi
dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan
perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya
tersebut.
4. Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan
hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan satu atau lebih
Perusahaan Anak dalam suatu kelompok usaha dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
5. Perusahaan Induk di bidang Keuangan
(financial parent company/financial holding company) adalah badan hukum/ perusahaan yang mengkonsolidasikan
seluruh aktivitas satu atau lebih Perusahaan Anak pada kelompok usaha
yang bergerak di bidang keuangan dan melakukan Pengendalian terhadap Bank.
6. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun
tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri
dari: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary
company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari
50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (participation
company) adalah Perusahaan Anak
dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang,
- 5 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank
lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan yaitu:
1) Kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar;
dan 2) Masing-masing pemilik melakukan
Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
d. Entitas lain yang berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.
7. Perusahaan Afiliasi adalah Perusahaan Anak dari Perusahaan Induk atau dari
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang tergabung dalam suatu kelompok
usaha yang sama dengan Bank karena dikendalikan oleh Perusahaan Induk yang sama.
8. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
9. Pihak-pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
10. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
11. Laporan Keuangan solo atau tersendiri adalah Laporan Keuangan yang disajikan
oleh Perusahaan Induk yang mencatat investasi pada Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, dan Pengendalian
bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan
pelaporan hasil dan aset neto investee.
12. Laporan Keuangan konsolidasian adalah
Laporan Keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
13. Laporan Publikasi Bulanan adalah Laporan Keuangan yang disusun
- 6 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Laporan Publikasi Triwulanan adalah
Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan informasi lain yang dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
15. Laporan Publikasi Tahunan adalah
Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan informasi lain yang
dipublikasikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
16. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari
sampai dengan bulan Desember.
17. Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank
mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi
Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan
saran-saran perbaikannya.
Pasal 2 Pasal 2
Dalam rangka transparansi kondisi Bank, Bank wajib menyusun, menyajikan dan
menyampaikan Laporan Publikasi.
Cukup jelas.
Pasal 3 Pasal 3
(1) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Cukup jelas.
a. Laporan Publikasi Bulanan;
b. Laporan Publikasi Triwulanan;
c. Laporan Publikasi Tahunan; dan
d. Laporan Publikasi Lain.
(2) Isi dan kebenaran Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tanggung jawab manajemen Bank termasuk Laporan Publikasi Bulanan
- 7 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen Bank.
dan Triwulanan yang disajikan pada website Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 4 Pasal 4
Cakupan informasi dalam Laporan Publikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang meliputi:
Cukup jelas.
a. Laporan Keuangan.
b. Informasi kinerja keuangan.
c. Informasi lain.
Pasal 5 Pasal 5
(1) Cakupan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
Cukup jelas.
a. solo.
b. konsolidasian.
(2) Laporan Keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak dan
melakukan pengendalian atas Perusahaan Anak tersebut.
Cukup jelas.
(3) Cakupan konsolidasi dan prosedur
konsolidasian dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
Cukup jelas.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan cakupan Perusahaan Anak
yang Laporan Keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam Standar
Akuntansi Keuangan.
Cukup jelas.
(5) Penyertaan Bank yang mengakibatkan
timbulnya Pengendalian, namun hanya bersifat sementara dikecualikan dari penyusunan Laporan Keuangan
konsolidasi.
Yang dimaksud dengan bersifat
sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak posisi Laporan Keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau
penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.
(6) Cakupan Laporan Keuangan Kantor Cabang Bank Asing adalah gabungan
Cukup jelas.
- 8 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Laporan Keuangan KCBA dan seluruh Laporan Keuangan dari setiap kantor di Indonesia.
Pasal 6 Pasal 6
(1) Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara
triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di
OJK.
Cukup jelas.
(2) Bank wajib mencantumkan alamat website Bank pada Laporan Publikasi
Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.
Alamat website Bank wajib
mencerminkan identitas Bank sehingga memudahkan publik untuk mencari website dimaksud.
Pasal 7 Pasal 7
Laporan Keuangan, informasi kinerja keuangan dan informasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.
Cukup jelas.
BAB II
LAPORAN PUBLIKASI
Bagian Kesatu
Laporan Publikasi Bulanan
Pasal 8 Pasal 8
(1) Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan.
Cukup jelas
(2) Laporan Publikasi Bulanan mencakup Laporan Keuangan bulanan yang terdiri
atas:
Cukup jelas.
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
2. Laporan Laba Rugi; dan
3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
Pasal 9 Pasal 9
Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disajikan secara solo.
Cukup jelas.
Pasal 10 Pasal 10
(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank.
Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia
yang bukan merupakan bagian dari
- 9 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
website Perusahaan Induk atau kelompok usaha Bank.
Publikasi laporan pada website Bank ditempatkan pada halaman yang mudah
diakses, misalnya dengan memberikan link khusus untuk laporan publikasi
pada halaman depan website Bank.
Format laporan publikasi tidak dalam bentuk scancopy.
(2) Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah
posisi akhir bulan laporan.
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan
Maret 2015, wajib diumumkan di website Bank paling lambat akhir bulan
April 2015.
(3) Pengumuman pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara paling kurang untuk 2
(dua) tahun buku terakhir.
Contoh: Pada bulan April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi
Bulanan paling kurang sejak periode akhir bulan April 2013.
Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang
merupakan hasil merger/konsolidasi.
(4) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan
Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di website Bank
sejak tanggal 1 Mei 2015.
(5) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap wajib
mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan.
Cukup jelas.
Pasal 11 Pasal 11
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui
Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) selama penyampaian laporan
secara online melalui sistem pelaporan
Cukup jelas.
- 10 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
(2) Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui LKPBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
Bagian Kedua
Laporan Publikasi Triwulanan
Pasal 12 Pasal 12
(1) Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi
Triwulanan untuk posisi laporan akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni dan
bulan September menyajikan Laporan Keuangan interim, sedangkan Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan
Desember menyajikan Laporan Keuangan akhir tahun.
(2) Dalam hal diperlukan, selain mengumumkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk
menyusun dan mengumumkan: a. Laporan Publikasi selain periode
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan/atau b. Informasi lain yang akan ditentukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Bank mengumumkan
Laporan Keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain pertimbangan transparansi
publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi
mengenai produk/jasa tertentu yang diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank, serta proses merger, konsolidasi dan
akuisisi Bank.
Pasal 13 Pasal 13
Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling
kurang mencakup:
Cukup jelas.
a. Laporan Keuangan, yang paling kurang
terdiri atas:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
b. Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas:
1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- 11 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
2. Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN, yang paling kurang memberikan informasi pengelompokan:
i. Instrumen keuangan; ii. Jumlah penyediaan dana kepada
pihak terkait; iii. Kredit kepada debitur Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM); dan iv. Kredit yang memerlukan
perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
v. PPA yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan;
3. Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
4. Rasio Posisi Devisi Neto (PDN);
5. Transaksi Spot dan Transaksi
Derivatif.
c. Informasi komposisi pemegang saham
dan susunan pengurus.
d. Informasi lain yang akan ditentukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal diperlukan.
Pasal 14 Pasal 14
Khusus untuk Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, juga ditambahkan dengan informasi mengenai pengungkapan
permodalan sesuai dengan kerangka Basel III.
Pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 15 Pasal 15
Khusus untuk Bank Umum Syariah dan
Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), informasi kinerja
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, juga ditambahkan dengan informasi mengenai:
a. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS);
b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Kebajikan; c. Laporan Distribusi Bagi Hasil; dan
Cukup jelas.
- 12 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada;
Untuk posisi bulan Juni dan Desember.
Pasal 16 Pasal 16
(1) Cakupan penyajian Laporan Keuangan
pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a adalah:
Cukup jelas.
a. Solo; dan
b. Konsolidasian
(2) Laporan Keuangan pada Laporan
Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib disajikan paling kurang dalam bentuk
perbandingan dengan Laporan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya dan/atau sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku.
Cukup jelas.
Pasal 17 Pasal 17
(1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyusun
dan mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bank wajib menyusun dan menyajikan pada Laporan Publikasi Triwulanan laporan sebagai berikut:
a. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang
Keuangan; atau
b. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.
Dalam hal tidak terdapat Laporan Keuangan Perusahaan Induk di Bidang
Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan Induk.
Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan
Induk di Bidang Keuangan” adalah laporan konsolidasian dari Laporan
Keuangan seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha di bidang keuangan, sesuai dengan standar akuntansi.
Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan
Induk” adalah laporan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan
perusahaan di dalam kelompok usaha, sesuai dengan standar akuntansi.
(2) Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan
atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
terdiri atas:
Cukup jelas.
- 13 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
(3) Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan
atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk yang wajib disajikan adalah untuk posisi akhir bulan Juni dan
Desember.
Cukup jelas.
(4) Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
Cukup jelas.
Pasal 18 Pasal 18
(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, sebagai berikut:
a. paling kurang pada 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di
tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing; dan
Pengumuman pada surat kabar harian
yang mempunyai peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam
Laporan Keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Yang dimaksud dengan surat kabar yang memiliki peredaran luas adalah:
a. paling kurang surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang:
i. berkantor pusat di Jabodetabek;
ii. berkantor pusat di luar
Jabodetabek namun memiliki cabang di luar wilayah kantor
pusatnya; atau
iii. telah melakukan penawaran umum efek bersifat hutang
dan/atau efek bersifat ekuitas;
b. paling kurang surat kabar lokal
yang memiliki peredaran luas di
- 14 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jabodetabek dan tidak memiliki
cabang di luar wilayah kantor pusatnya.
b. website Bank. Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia
yang bukan merupakan bagian dari website Perusahaan Induk atau
kelompok usaha Bank. Publikasi laporan pada website Bank
ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan
link khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan website Bank.
Format laporan publikasi tidak dalam bentuk scancopy.
(2) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ditandatangani oleh paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi
Bank.
Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan
namanya secara jelas.
(3) Pengumuman Laporan Publikasi
Triwulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dipelihara paling kurang
selama 2 (dua) tahun buku terakhir.
Contoh:
Pada tanggal 15 April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Triwulanan paling kurang sejak periode
akhir bulan Maret 2013.
Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang merupakan hasil merger/konsolidasi.
(4) Pengumuman Laporan Publikasi
Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi akhir bulan Desember wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut
nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (partner in charge) disertai dengan opini yang diberikan.
Cukup jelas.
Pasal 19 Pasal 19
(1) Pengumuman Laporan Publikasi Cukup jelas.
- 15 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan paling lambat :
a. Tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk
laporan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
Contoh: a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan
bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar dan website Bank
paling lambat tanggal 15 Mei 2015.
b. Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan
Desember.
b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan bulan Desember 2015, wajib diumumkan di surat kabar dan
website Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
(2) Bank dinyatakan terlambat
mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan setelah
batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat:
a. akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk
laporan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September; dan
b. Tanggal 15 bulan April tahun
berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir
bulan Desember.
Contoh:
a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di
surat kabar dan website Bank sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan
31 Mei 2015.
b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan
bulan Desember 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di surat kabar dan website Bank sejak
tanggal 1 April 2016 sampai dengan 15 April 2016.
(3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan apabila Laporan Publikasi Triwulanan belum
diumumkan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Contoh: a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan
bulan Maret 2015, dinyatakan tidak
mengumumkan apabila diumumkan di surat kabar dan website Bank
sejak tanggal 1 Juni 2015.
b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan
bulan Desember 2015, dinyatakan tidak mengumumkan apabila
diumumkan di surat kabar dan website Bank sejak tanggal 16 April 2016.
(4) Bank yang dinyatakan tidak
mengumumkan Laporan Publikasi
Cukup jelas.
- 16 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan.
Pasal 20 Pasal 20
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) selama penyampaian
laporan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan.
Cukup jelas.
(2) Penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui LKPBU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara, format, dan
jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
Pasal 21 Pasal 21
(1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman berupa fotokopi atau
guntingan surat kabar yang memuat pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman di surat kabar.
Cukup jelas.
(2) Bank dinyatakan terlambat
menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti pengumuman disampaikan
setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.
Cukup jelas.
Pasal 22 Pasal 22
(1) Di samping kewajiban untuk mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan, Laporan
Tertentu yang mencakup:
a. Transaksi antara Bank dengan Pihak-
Pihak Berelasi.
Yang dimaksud dengan ”Bank” dalam
ayat ini adalah seluruh Bank, baik Bank yang merupakan bagian dari kelompok
usaha dan/atau Bank yang mempunyai Perusahaan Anak maupun Bank yang
- 17 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
tidak merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau tidak mempunyai Perusahaan Anak.
Pengertian pihak berelasi dan transaksi
dengan pihak berelasi sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku.
Contoh transaksi dengan Pihak-pihak
Berelasi meliputi:
1. Kepemilikan silang (cross
shareholdings);
2. Transaksi dimana suatu kelompok
usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
3. Pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha;
4. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan
lain dalam satu kelompok usaha;
5. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain
dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
6. Pembelian, penjualan dan
penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu
kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase
agreement.
b. Bagi Bank yang merupakan bagian
dari kelompok usaha, selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga wajib
menyampaikan laporan pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan
dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok
usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
c. Khusus untuk Kantor Cabang Bank Asing, wajib menyampaikan Laporan
Keuangan Konsolidasi Bank Asing
Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Konsolidasi Bank Asing”
adalah laporan konsolidasian kantor
- 18 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
tersebut.
pusat Bank Asing dengan seluruh kantor cabang dan anak perusahaan di dalam kelompok usaha, sesuai dengan
standar akuntansi.
(2) Jangka waktu penyampaian/ keterlambatan/tidak menyampaikan
Laporan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman Laporan Publikasi
Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Cukup jelas.
Bagian Ketiga
Laporan Publikasi Tahunan
Pasal 23 Pasal 23
Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan untuk posisi laporan akhir bulan Desember.
Cukup jelas.
Pasal 24 Pasal 24
Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling kurang
mencakup :
Cukup jelas.
a. Informasi umum yang meliputi:
1. Kepengurusan;
2. Kepemilikan;
3. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk
pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS);
4. Strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan kebijakan manajemen UUS; dan
5. Laporan manajemen termasuk laporan manajemen UUS.
b. Laporan Keuangan yang terdiri atas:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
- 19 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
dan
6. Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Informasi kinerja keuangan yang terdiri atas:
1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
2. Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN, yang paling kurang memberikan informasi
pengelompokan: i. Instrumen keuangan;
ii. Jumlah penyediaan dana pihak terkait;
iii. Kredit kepada debitur Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
iv. Kredit yang memerlukan
perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi
dan kredit properti); dan v. PPA yang wajib dibentuk
berdasarkan instrumen
keuangan.
3. Persentase Pelanggaran dan
Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
4. Rasio Posisi Devisi Neto (PDN);
5. Transaksi Spot dan Transaksi
Derivatif.
d. Praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling kurang
mencakup uraian jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi
Bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko.
e. Khusus untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki
Unit Usaha Syariah (UUS), informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, juga ditambah dengan informasi mengenai: 1. Laporan Sumber dan Penyaluran
Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS); 2. Laporan Sumber dan Penggunaan
- 20 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Dana Kebajikan; 3. Laporan Distribusi Bagi Hasil; dan 4. Laporan Perubahan Dana Investasi
Terikat, jika ada.
f. Pengungkapan khusus bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok
usaha dan/atau memiliki Perusahaan Anak, yang paling kurang terdiri dari informasi sebagai berikut:
i. Struktur kelompok usaha Bank; Struktur kelompok usaha Bank disajikan sebagai berikut:
- Mulai dari Bank, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, dan/atau
Perusahaan Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir
(ultimate shareholder).
- Struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak
atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert).
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau
perusahaan yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank
yang didasarkan atau tidak didasarkan pada suatu perjanjian.
ii. Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi;
Pengertian Pihak Berelasi dan transaksi dengan Pihak Berelasi sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku.
Contoh transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi meliputi:
1. Kepemilikan silang (cross shareholdings);
2. Transaksi dimana suatu kelompok
usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha
yang lain;
3. Pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam
kelompok usaha;
4. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan
- 21 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
lain dalam satu kelompok usaha;
5. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain
dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
6. Pembelian, penjualan dan penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu
kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase
agreement.
iii. Transaksi dengan Pihak-Pihak
Berelasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang
keuangan;
Penjelasan sama dengan butir ii.
iv. Penyediaan dana, komitmen maupun
fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap
perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah
memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan
v. Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko
secara konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku.
g. Aspek pengungkapan (disclosure) lain
sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam huruf a sampai
dengan huruf f di atas.
h. Informasi lain yang akan ditentukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal diperlukan.
Pasal 25 Pasal 25
(1) Cakupan penyajian Laporan Keuangan
pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf b adalah:
Cukup jelas.
a. Solo; dan
b. Konsolidasian.
- 22 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
(2) Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertakan sebagai cakupan
dalam Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Cukup jelas.
(3) Laporan Keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling kurang dalam bentuk
perbandingan dengan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya dan/atau sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku.
Cukup jelas.
Pasal 26 Pasal 26
(1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari
suatu kelompok usaha, selain menyusun Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank wajib
menyusun dan menyajikan pada Laporan Publikasi Tahunan laporan sebagai
berikut:
Dalam hal kelompok usaha tidak
memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk.
a. Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau
b. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.
(2) Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
Cukup jelas.
a. Laporan Posisi Keuangan (neraca);
b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
(3) Laporan Keuangan Konsolidasi
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
Cukup jelas.
(4) Dalam hal audit Laporan Keuangan Tahunan perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik yang
berbeda dengan Akuntan Publik yang
Cukup jelas.
- 23 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank, maka Bank dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara
konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama
Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung
jawab dalam audit (partner in charge) serta opini yang diberikan.
Pasal 27 Pasal 27
(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 pada website Bank.
Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia
yang bukan merupakan bagian dari website Perusahaan Induk atau
kelompok usaha Bank. Publikasi laporan pada website Bank
ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan
link khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan website Bank.
(2) Pengumuman pada website Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
Contoh: Pada bulan April 2015, di website Bank
wajib dipelihara Laporan Publikasi Tahunan paling kurang sejak periode
Desember 2010. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank
yang baru berdiri atau Bank baru yang merupakan hasil merger/konsolidasi.
Pasal 28 Pasal 28
(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
(2) Penyampaian Laporan Publikasi Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Management Letter atas audit Laporan Keuangan Tahunan Bank.
Cukup jelas.
Pasal 29 Pasal 29
(1) Pengumuman Laporan Publikasi Tahunan pada website Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Tahunan akhir bulan Desember 2015, wajib
- 24 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
penyampaian Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.
diumumkan di website Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2016.
(2) Bank dinyatakan terlambat
mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan apabila Bank mengumumkan dan/atau menyampaikan
Laporan Publikasi Tahunan setelah batas akhir waktu pengumuman dan/atau penyampaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir
pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi Tahunan.
Contoh:
Untuk Laporan Publikasi Tahunan akhir bulan Desember 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di
website Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1
Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.
(3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan
Publikasi Tahunan apabila: a. Laporan Publikasi Tahunan belum
diumumkan dan/atau disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya batas
waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
b. Bank belum mengumumkan di
website Bank dan/atau menyampaikan Laporan Keuangan
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan.
Contoh: a. Untuk Laporan Publikasi Tahunan
akhir bulan Desember 2015, dinyatakan tidak mengumumkan/ menyampaikan apabila diumumkan
di website Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sejak tanggal 1 Juni 2016.
(4) Bank yang dinyatakan tidak
mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib
mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan.
Cukup jelas.
Pasal 30 Pasal 30
(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain
menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26, Bank wajib menyampaikan kepada
- 25 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan, Laporan Tertentu yang mencakup:
a. Laporan Tahunan Perusahaan Induk di bidang keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk;
Dalam hal tidak terdapat Laporan Tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan
Laporan Tahunan Perusahaan Induk.
b. Laporan Tahunan Pemegang Saham
langsung yang memiliki saham mayoritas atau Laporan Tahunan
perusahaan yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank;
c. Laporan Tahunan Perusahaan Anak;
dan
d. Khusus untuk Kantor Cabang Bank
Asing, wajib menyampaikan Laporan Tahunan Bank Asing tersebut.
Cukup jelas.
(2) Apabila kelompok usaha tidak memiliki Laporan Tahunan Perusahaan Induk di
Bidang Keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk, maka Laporan
Tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wajib disajikan oleh Bank adalah Laporan Keuangan Konsolidasi
Tahunan Perusahaan Induk di bidang keuangan atau Laporan Keuangan
Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk.
Dalam hal tidak terdapat Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan
Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan
Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk.
(3) Dalam hal Perusahaan Anak tidak memiliki Laporan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka laporan yang wajib disajikan adalah
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Anak.
Cukup jelas.
(3) Jangka waktu penyampaian/ keterlambatan/tidak menyampaikan Laporan Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman/penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29.
Cukup jelas.
Bagian Keempat
Laporan Publikasi Lain
Pasal 31
(1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah
laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara
- 26 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
b. Laporan Publikasi Lainnya. lain mencakup harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead, dan
marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.
Huruf b
Laporan Publikasi Lainnya yang wajib disampaikan oleh Bank akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Apabila diperlukan, Otoritas Jasa
Keuangan berwenang untuk meminta Bank menyampaikan Laporan Publikasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan industri perbankan, di luar Laporan Publikasi Bulanan, Laporan
Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan.
Cukup jelas.
(3) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
Pasal 32
(1) Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a wajib diumumkan di surat kabar yang memiliki
peredaran luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan
Desember.
Contoh:
Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar
paling lambat tanggal 9 April 2015.
(2) Bank dinyatakan terlambat
mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK
setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu)
bulan sejak batas akhir waktu pengumuman Laporan.
Contoh:
Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila
diumumkan di surat kabar sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015.
(3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK apabila Laporan SBDK belum diumumkan sampai dengan
berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Contoh: Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan tidak mengumumkan
apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 9 Mei 2015.
(4) Format, cakupan, dan tata cara Cukup jelas.
- 27 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
penyampaian serta persyaratan Bank yang wajib mengumumkan Laporan SBDK berpedoman pada ketentuan
mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.
BAB III
LAIN-LAIN
Pasal 33 Pasal 33
Khusus untuk Laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara online, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, maka batas waktu
penyampaian Laporan menjadi hari kerja berikutnya.
Cukup jelas.
BAB IV
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Laporan Publikasi Bulanan
Pasal 34 Pasal 34
(1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi
Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem
teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) Sanksi atas keterlambatan penyampaian
Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui LKPBU berpedoman pada
ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
(3) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa
Keuangan, Laporan Publikasi Bulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak
disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Cukup jelas.
(4) Bank diwajibkan memperbaiki dan
mengumumkan kembali Laporan
Cukup jelas.
- 28 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Publikasi Bulanan yang telah diperbaiki pada website Bank, paling lambat
bersamaan dengan pengumuman Laporan Publikasi Bulanan periode berikutnya setelah dikenakan sanksi teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Bagian Kedua
Sanksi Laporan Publikasi Triwulanan
Pasal 35 Pasal 35
(1) Bank yang dinyatakan terlambat
mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan:
a. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
per hari untuk setiap laporan bagi Bank yang terlambat mengumumkan di surat kabar;
b. sanksi berupa teguran tertulis bagi Bank yang terlambat mengumumkan
di website Bank.
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Penerapan sanksi tidak diberlakukan
dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung
yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Bank yang dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Cukup jelas.
(3) Sanksi atas keterlambatan penyampaian
Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui LKPBU berpedoman pada
ketentuan mengenai LKPBU.
Cukup jelas.
(4) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan bukti pengumuman di surat kabar kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi
berupa teguran tertulis.
Cukup jelas.
Pasal 36 Pasal 36
(1) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Triwulanan
Cukup jelas.
- 29 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku, atau surat komentar (management letter) dari
Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa
Keuangan, dikenakan:
a. sanksi berupa teguran tertulis;
b. kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan setelah teguran tertulis diterima oleh Bank, Bank tidak memperbaiki dan mengumumkan
kembali laporan dimaksud.
(2) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap diwajibkan memperbaiki dan mengumumkan kembali Laporan
Publikasi Triwulanan pada surat kabar dan website Bank, serta menyampaikan
kembali bukti pengumuman di surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
(3) Dalam hal Bank tidak memperbaiki dan
mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar
dan website Bank/menyampaikan bukti pengumuman di surat kabar setelah dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bank dikenakan sanksi
administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:
a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. pencantuman anggota pengurus,
Cukup jelas.
- 30 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
Pasal 37
(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tertentu kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja.
Cukup jelas.
(2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tertentu kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Cukup jelas.
Bagian Ketiga
Sanksi Laporan Publikasi Tahunan
Pasal 38 Pasal 38
(1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan dan/atau menyampaikan
Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja.
Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem
teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) Bank yang dinyatakan tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Cukup jelas.
Pasal 39 Pasal 39
(1) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Tahunan
secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak
disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi
Cukup jelas.
- 31 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
Keuangan yang berlaku, atau surat komentar (management letter) dari
Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa
Keuangan, dikenakan:
a. sanksi teguran tertulis;
b. sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diberi teguran tertulis, Bank tidak
memperbaiki dan mengumumkan/ menyampaikan kembali laporan dimaksud.
(2) Bank yang telah dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap diwajibkan memperbaiki dan
mengumumkan kembali Laporan Publikasi Tahunan pada website Bank
dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
(3) Dalam hal Bank tidak memperbaiki dan mengumumkan/menyampaikan kembali Laporan Publikasi Tahunan setelah
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bank dikenakan sanksi
administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
antara lain berupa: a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. pencantuman anggota pengurus,
pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
Cukup jelas.
Pasal 40 Pasal 40
- 32 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja.
Cukup jelas.
(2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tertentu kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Cukup jelas.
Bagian Keempat
Sanksi Laporan Publikasi Lain
Pasal 41 Pasal 41
(1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan SBDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per hari.
Cukup jelas.
(2) Bank yang dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Cukup jelas.
Bagian Kelima
Sanksi Lainnya
Pasal 42 Pasal 42
(1) Bagi Bank yang tidak memelihara
Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan dan Tahunan pada website Bank sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi
berupa teguran tertulis.
Cukup jelas.
(2) Bagi Bank yang belum memiliki website
Bank pada saat ketentuan ini berlaku,
Cukup jelas.
- 33 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43 Pasal 43
Format dan tata cara penyampaian Laporan
Publikasi akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
Pasal 44 Pasal 44
Dalam hal terdapat perubahan cakupan Laporan Publikasi akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan.
Cukup jelas.
Pasal 45 Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan diatur
dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
Pasal 46 Pasal 46
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku maka Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353),
dinyatakan tidak berlaku.
Cukup jelas.
(2) Peraturan pelaksana dan peraturan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tetap berlaku, sepanjang belum ada
penggantinya dan tidak bertentangan dengan POJK ini.
Cukup jelas.
Pasal 47 Pasal 47
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
- 34 -
BATANG TUBUH PENJELASAN
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal …
KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
YASSONA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ......NOMOR ......
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …..