DPR, Wewenang dan Politik Hukum [Pemberantasan Korupsi]

Herlambang P. Wiratraman Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2019

Diskusi• Pergeseran Kekuasaan DPR dan

Perkembangannya • Wewenang Konstitusional• Politik Hukum

Lintasan Sejarah DPR

BAB VII (ps. 19-22B)

• DPR dipilih melalui Pemilu (Ps. 19 UUD 1945), melalui partai politik, tidak ada lagi penunjukan, dan tidak ada lagi kursi militer di parlemen

• DPR berfungsi strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran

Wewenang Konstitusional

• DPR sebagai cerminan suara rakyat?

Relasi dan Masalah Parlemen dan Pertanggungjawaban Politikya

1. Apa tanggung jawab hukum DPR terkait dengan upaya pemberantasan korupsi?

2. Korupsi di DPR: personal atau sistem? problem semata hukum atau pula politik? mekanisme pertanggungjawaban, internal atau pula eksternal? problem UU atau penegakan hukum?

In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct,

honourable and proper performance of public functions (UNCAC, art. 2)

Disain Ketatanegaraan, DPR dan Strategi Anti Korupsi

• Free and fair election => mekanisme politik ketatanegaraan mengurangi potensi pejabat termasuk anggota parlemen korup

• Kebebasan pers => kunci menjembatani komunikasi politik dan pengawasan sistem politik, sehingga diharapkan meningkatkan pertanggungjawaban

• vide: “jurimetric approach”, transisi dari otoritarian ke demokrasi memperlihatkan angka “corruption regressions” (Lederman, Loayza and Soares, 2005)

• Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardising sustainable development and the rule of law (UNCAC 2003: Preambule)

• ”correct direction”, corruption situation has not much changed..!

2005

• Kompas.com - 29/02/2012, 09:42 WIB

Korupsi/Suap dan Wewenang Legislasi

Korupsi/Suap dan Wewenang Penganggaran

Norma multitafsir sebagai legitimasi DPR untuk ikut mengintervensi pelaksanaan kebijakan mulai dari hulu hingga hilir (vide: Pasal 157 ayat 1 huruf c dan pasal 159 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD serta pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 203 tentang Keuangan Negara)

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XXI/2013 memutus untuk memangkas kewenangan Banggar DPR sehingga ketentuan tersebut menjadi “APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”.

Mahkamah Konstitusi dan Uji Konstitusionalitas Perilaku Koruptif DPR

• Rencana RUU Revisi UU KPK, DPR perlu mendengar dan menyimak dari KPK apa yang seharusnya diperkuat untuk pemberantasan korupsi, bukan justru melemahkannya.

• Indonesia sebagai Chair dari GOPAC (Global Organisation Parliament Anti Corruption) - Perkuat Peran dan Posisi Penting untuk mengubah persepsi publik

• Agenda legislasi pasca ratifikasi UNCAC juga tidak banyak kemajuannya, sementara DPR justru disibukkan rencana RUU Revisi UU KPK

• Evaluasi atas agenda-agenda yang telah direncanakan belum dilakukan, atau setidaknya diperlihatkan kepada publik.

• DPR rupanya belum selesai dengan urusan masalah yang membelit tubuhnya sendiri, sehingga memerlukan komitmen politik, perluasan pengawasan publik yang efektif, dan kooperatif dalam membongkar kasus korupsi di DPR

Agenda Anti Korupsi DPR