Post on 06-Jul-2018
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
1/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
ULP Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran: 2016
DOKUMEN PENGADAANNomor : 01/P.149/ULP/IV/2016
Tanggal : 19 April 2016
untuk
Pengadaan
PENIMBUNAN LOKASI PERUMAHAN NELAYAN DESA WEWANGRIU KECAMATAN
MALILI
Panitia Pengadaan / Pokja
ULP Kab. Luwu Timur 1
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
2/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
4
6
7
A. UMUM 7
1. Lingkup Pekerjaan 7
2. Sumber Dana 7
3. PesertaPelelangan 74. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 7
5. Larangan Pertentangan Kepentingan 7
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 8
7. Satu Penawaran Tiap Peserta 8
B. DOKUMEN PENGADAAN 8
8. Isi Dokumen Pengadaan 8
9. Bahasa Dokumen Pengadaan 9
10. Pemberian Penjelasan 9
11. Perubahan Dokumen Pengadaan 10
12. Perubahan Waktu 10
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 10
13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi 10
14. Bahasa Penawaran 1015. Dokumen Penawaran 10
16. Harga Penawaran 11
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 11
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 11
19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi 12
20. Pakta Integritas 12
21. Bentuk Dokumen Penawaran 12
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 12
22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 12
23. Penyampaian Dokumen Penawaran 12
24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 12
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 13
25. Pembukaan Penawaran 1326. Evaluasi Penawaran 13
27. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga 19
28. Evaluasi Kualifikasi 20
29. Pembuktian Kualifikasi 20
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN 21
30. Penetapan dan Pengumuman Pemenang 21
31. Sanggahan 21
G. PENUNJUKAN PEMENANG 22
32. Penunjukan Penyedia/Jasa 22
33. BAHP dan Kerahasiaan Proses 23
H. PELELANGAN GAGAL 23
34. Pelelangan Gagal 23
35. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal 24I. JAMINAN PELAKSANAAN 26
36. Jaminan Pelaksanaan 26
J. PENANDATANGANAN KONTRAK 27
37. Penandatanganan Kontrak 27
BAB I. UMUM
BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
DAFTAR ISI
ULP Kab. Luwu Timur 2
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
3/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN 29
A. LINGKUP PEKERJAAN 29
B. SUMBER DANA 29
C. METODE PEMILIHAN 29
D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN 29
E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN 29
F. DOKUMEN PENAWARAN 29
G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 30
H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 30I. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 30
J. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN 30
K. PEMBUKAAN PENAWARAN 30
L. EVALUASI PENAWARAN 30
M. SANGGAHAN, DAN PENGADUAN 30
N. JAMINAN PELAKSANAAN 30
O. JAMINAN UANG MUKA (APABILA ADA) 30
P. JAMINAN PEMELIHARAAN 31
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) 31
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 32
A. BENTUK SURAT PENAWARAN 32B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 33
C. BENTUK SURAT KUASA 34
D. BENTUK BARANG YANG DIIMPOR 36
E. CONTOH BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K) 36
F. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 38
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI 38
BAB IX. BENTUK KONTRAK 39
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 39
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 39
BAB XII. Spesifikasi Teknis 39
BAB XIII. Daftar Kuantitas dan Harga 39
ULP Kab. Luwu Timur 3
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
4/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
A.
a. Metode Pemilihan : Pemilihan Langsung
b. Metode Kualifikasi: Pascakualifikasi
c. Metode Evaluasi : Sistem Gugur
B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
Pekerjaan Konstruksi
HPS
HEA
LDP
LDK
PA
KPA
Pokja ULP
PPK
SPPBJ
SPMK
TKDN
PHO
FHO
BAPL
Sistem Gugur
Kemitraan/Kerja
Sama Operasi (KSO)
Harga Perkiraan Sendiri
BAB I. UMUM
Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya
Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis;
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran pemerintah.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD.
Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis
operasional pengadaan barang dan jasa lainnya secara elektronik dengan :
Apabila dalam dokumen pengadaan ini ada ketentuan yang belum mengacu pada peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015,maka ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan mengacu Peraturan Presiden
Nomor 4tahun 2015 dan petunjuk teknisnya;
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertang-gung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan Berakhir/Final
Hand Over ;
Tingkat Komponen Dalam Negeri;
Surat Perintah Mulai Kerja;
Lembar Data Kualifikasi;
Lembar Data Pemilihan;
Harga Evaluasi Akhir
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
Berita Acara Penjelasan Lanjutan
Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over;
merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan
membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dengan urutan proses
evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan
teknis, dan kewajaran harga, serta persyaratan kualifikasi dan
pembuktian kualifikasi. Terhadap peserta yang tidak lulus penilaian pada
setiap tahapan dinyatakan gugur.
Panitia/Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa;
ULP Kab. Luwu Timur 4
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
5/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
Pra RK3K
ATSP
AHSP
LPSE
Aplikasi SPSE
Pengguna SPSE
File
E-Lelang
User ID
Password
APENDO
C.
Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kontrak adalah
dokumen pra rencana penyelengaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi bidang pekerjaan umum yang dibuat oleh Penyedia dalam
mengajukan penawaran.
Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan
per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu
satuan jenis pekerjaan tertentu.
Aplikasi Pengaman Dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga SandiNegara
Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan
biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu
satuan jenis pekerjaan tertentu.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.
Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam
LDP.
Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui
website LPSE
Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE,
direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE,
antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, dan Penyedia
Barang/Jasa
Sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan. Setiap rekaman
memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file
Proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan
sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang
disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik
sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua istilah “pelelangan”
pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.
Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang
digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE
Kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk
memverifikasi User ID kepada Aplikasi SPSE
ULP Kab. Luwu Timur 5
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
6/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
Pengumuman pelelangan tercantum dalam aplikasi SPSE
BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI
ULP Kab. Luwu Timur 6
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
7/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
A. UMUM
1. Lingkup Pekerjaan
1.1
1.21.3
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
3. PesertaPelelangan
3.1
3.2
3.3
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.1
a.
b.
c.
4.2
a.
b.
c. gugatan secara perdata;dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
5.1
5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
a.
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket
pekerjaan konstruksi yang tercantum dalam LDP.
Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan
mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
Pengadaan Pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang
berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional
maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentasekemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/ KSO tersebut.
Peserta kemitraan/ KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan.
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika
pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara
apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan/Kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan;
melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil/me-niadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain;
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan
pemenang;
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau direksi atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada
pelelangan yang sama.
ULP Kab. Luwu Timur 7
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
8/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
b.
c.
d.
e.
f.
5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
6.1
6.2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6.3 Pekerjaan barang/jasa yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:
a. Barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b.
c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
7. Satu Penawaran Tiap Peserta
7.1
7.2
pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang
mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota
Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi
teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran;
penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis
keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata,
dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
Konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Terintegrasi;
konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan
Pengawas;
PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan perusahaan peserta;
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung
oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau
salah satu pengurusnya sama.
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/barang
produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di
Indonesia.
Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan
perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau
komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang
masih harus diimpor;
komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis
bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam
negeri;
semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa
asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan.
spesifikasi teknis Barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri
belum memenuhi persyaratan; dan/atau
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh
memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun
sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
ULP Kab. Luwu Timur 8
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
9/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
B. DOKUMEN PENGADAAN
8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:
a. Umum;
b. Pengumuman;
c. Instruksi Kepada Peserta;
d. Lembar Data Pemilihan;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:1) Surat Penawaran;
2) Surat kuasa
3)
4) Dokumen Penawaran Teknis;
f. Bentuk Surat Perjanjian;
g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
i. Spesifikasi Teknis, KAK, dan/atau Gambar;
j. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila dipersyaratkan),
k. Bentuk Dokumen lain:
1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3) Jaminan Pelaksanaan;
4) Jaminan Uang Muka (apabila ada uang muka);
5) Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan);
8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Formulir Isian Kualifikasi (diisikan pada laman SPSE); dan
c. Tata cara evaluasi kualifikasi.
8.4
9. Bahasa Dokumen Pengadaan
10. Pemberian Penjelasan
10.1
10.2
10.3
10.4
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa
Indonesia.
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi
SPSE.
Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
Surat perjanjian Kemitraan / Kerja Sama Operasi (KSO) (apabila peserta berbentuk
Kemitraan/KSO);
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
Apabila dipandang perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam
dokumen pemilihan, Pokja ULP melalui tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung
oleh peserta.
Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan/ulang.
ULP Kab. Luwu Timur 9
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
10/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11. Perubahan Dokumen Pengadaan
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12. Perubahan Waktu
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI
13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi
13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14. Bahasa Penawaran14.1
Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan BeritaAcara Pemberian Penjelasan (BAPP).
Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL)
yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.
Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS harus
mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan
Pokja ULP dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan
perubahan tanpa harus menghubungi seluruh peserta untuk menyampaikan perubahan tersebut.
Alasan perubahan dapat diakses melalui aplikasi SPSE.
Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa
Indonesia.
Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai
Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk
menyampaikan pertanyaan.
Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap
penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir.
Pokja ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlabih
dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada tambahan waktu.
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja ULP pada
aplikasi SPSE.
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja
ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang
mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen
Pengadaan.
Peserta dapat mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Pokja ULP pada
aplikasi SPSE.
Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir
pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua)
hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas
akhir pemasukan penawaran.
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan
penawaran.
ULP Kab. Luwu Timur 10
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
11/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
14.2
14.3
15. Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan
3) total harga penawaran.
b. daftar kuantitas dan harga
c. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
d. dokumen penawaran teknis yang terdiri atas:
1) metode pelaksanaan;
2)
3)
4) spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada);
5)
6)
e. Dokumen lain yang terdiri atas:
1) Formulir Pra RK3K (apabila dipersyaratkan);
2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada), dan
3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
f. Data kualifikasi (disikan pada SPSE).
16. Harga Penawaran
16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
16.2
16.3
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
17.1
17.2
Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan
keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi
yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan
dalam total harga penawaran.
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam
LDP.
jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan untuk melaksanakan
pekerjaan (bukan peralatan yang ditampilkan dalam isian kualifikasi);
Daftar personil inti yang ditawarkan untuk melaksanakan pekerjaan; dan (bukan daftar personil
yang ditampilkan dalam isian kualifikasi);
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan).
Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta
mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam
Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan
dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang
lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
[Untuk kontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan, peserta mencantumkan harga satuan untuk
tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.]
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa
Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan
dalam Bahasa Indonesia.
jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan
(PHO);
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa
Indonesia atau bahasa asing.
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini dilakukan sesuai dengan cara yang
ditetapkan dalam Kontrak.
ULP Kab. Luwu Timur 11
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
12/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
18.2
18.3 Peserta dapat :
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;
b.
18.4
19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi
19.1
19.2
20. Pakta Integritas
20.1
20.2
20.3
20.4
21. Bentuk Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy berupa file yang telah dienkripsi.
Dokumen yang disampaikan dalam bentuk selain softcopy terenkripsi tidak akan dievaluasi.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
22. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran22.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file .
22.2 Dokumen penawaran terdiri dari:
a. Penawaran administrasi;
b. Penawaran teknis; dan
c. Penawaran harga.
22.3 File disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
22.4
23. Penyampaian Dokumen Penawaran
23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:
a. Pertama-tama, mengirimkan dokumen isian kualifikasi melalui aplikasi SPSE;
b.
23.2
Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan
terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,
maka peserta dianggap telah menandatangani Pakta Integritas.
Dalam hal penyedia melakukan kemitraan/KSO maka Pakta Integritas ditandatangani oleh
seluruh perusahaan yang bermitra dan dimasukkan dalam dokumen penawaran (*.rhs).
Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja
ULP dapat meminta kepada seluruh peserta secara elektronik maupun non elektronik untuk
memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Konfirmasi perpanjangan dapat dilakukan secara elektronik. Peserta Pengadaan dapat
menyampaikan konfirmasi melalui email.
menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak
dikenakan sanksi.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam LDP.
Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi Isian Data Kualifikasi dalam
aplikasi SPSE.
Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta
pengadaan apabila telah mendaftar sebagai peserta.
Pakta integritas sebagaimana dimaksud angka 20.3 disampaikan dengan cara dipindai (scan).
Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada
aplikasi APENDO.
Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE
sesuai jadwal yang ditetapkan.Peserta hanya dapat menyampaikan dokumen penawaran kepada Pokja ULP melalui aplikasi
SPSE.
ULP Kab. Luwu Timur 12
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
13/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
23.3
24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
25. Pembukaan Penawaran
25.1
25.2
25.3
25.4
25.1
25.2
26. Evaluasi Penawaran
26.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
26.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
a.
1)
2)
3)
Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali
untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
Peserta dapat mengirim dokumen isian kualifikasi dan mengunggah file penawaran secara
berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen isian
kualifikasi dan file penawaran terakhir akan menggantikan dokumen isian kualifikasi dan file
penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling
lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus
menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan
penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang
sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE akan menolak setiap file
penawaran yang dikirim.
Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh dan melakukan dekripsi f ile
penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan
tidak dapat dibuka. Selanjutnya Pokja ULP menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat.
Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.
Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang
sekurang-kurangnya memuat harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga
satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang
ditawarkan (dokumen teknis).
Apabila file penawaran dapat dibuka (dideskripsi), namun salah satu atau beberapa file
didalamnya tidak dapat dibuka, maka Pokja ULP menetapkan dokumen yang dimaksud oleh file
tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 25.3.
Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta
yang memasukkan penawaran.
untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
bagian Harga Satuan:
apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak
boleh diubah;
volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap
dibiarkan kosong; dan
ULP Kab. Luwu Timur 13
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
14/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
4)
b.
1)
2)
3)
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.
26.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
1)
2)
Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran;
untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian
Lump Sum:
hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga
penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari
urutan peringkat semula;
volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
(apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga
penawaran pada bagian Lump Sum.
Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, apabila semua
total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan
gagal.
Untuk Kontrak Lump Sum, apabila semua total harga penawaran yang masuk di atas nilai total
HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.
Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui aplikasi SPSE.
Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3
(tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah
koreksi aritmatik.
Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga
kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini
penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi
syarat.
ULP Kab. Luwu Timur 14
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
15/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
e.
f. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
1)
2)
g.
1)
2)
3)
4)
26.11 Evaluasi Administrasi:
a.
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
1)
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a)
b) bertanggal.
c)
c.
d.
e.
f.
g.
h.
26.12 Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan:
1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat penilaian kualifikasi;
apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau
PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis, atau Pokja ULP dapat melakukan
evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada);
para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama
proses evaluasi;
ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian
nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan, atau
tidak distempel;
Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dan/atau dikenakan sanksi
administrasi;
proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat
(apabila ada); dan
apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan
dinyatakan gagal.
syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini
dipenuhi/dilengkapi.
jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan
dalam LDP;
Apabila terdapat kesalahan pada tanggal surat penawaran yang menyebabkan jangka
waktu berlaku surat penawaran menjadi kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
LDP, maka surat penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi.
apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi
maka Panitia Pengadaan /Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar
terendah berikutnya (apabila ada);
apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan
dinyatakan gagal; dan
Pokja ULP memasukan hasil evaluasi administrasi pada aplikasi SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi administrasi.
ULP Kab. Luwu Timur 15
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
16/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3)
4)
Apabila penyedia tidak memasukkan daftar personil inti yang akan ditugaskan secara
penuh, walaupun mengisi daftar tenaga ahli pada formulir isian kualifikasi/data
kualifikasi, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis serta dapat
digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
Personil yang ditawarkan hanya untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang dilelangkan,
apabila penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan maka personil untuk paket
pekerjaan lain harus dari personil yang berbeda.
metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3 (apabila
dipersyaratkan). Yang diteliti dalam evaluasi metode pelaksanaan adalah tahapan
dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai
dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis
bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam LDP;
Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan
dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabila terdapat hal yang
meragukan dapat dilakukan klarifikasi untuk menegaskan bahwa K3 akan
dilaksanakan. (apabila disyaratkan)
Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai
dengan ketentuan dalam LDP;
Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan, jadwal waktu
pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material konstruksi), tenaga kerja,
maupun pencapaian produktivitas dan spesifikasi teknis, Pokja ULP dapat melakukan
klarifikasi dengan menilai rincian/uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan apabila ada
untuk pekerjaan meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material
konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya. Selanjutnya
meneliti dan melakukan analisis terhadap uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan
tersebut, antara lain:
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk
mencapai produktifitas, sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.
Apabila penyedia tidak memasukkan jenis, kapasitas, dan komposisi peralatan,
walaupun mengisi daftar peralatan pada formulir isian kualifikasi/data kualifikasi,
maka dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis serta dapat digugurkan pada
tahap evaluasi teknis.
Peralatan yang ditawarkan hanya untuk 1 (satu) paket pekerjaan yang dilelangkan,
apabila penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan maka peralatan untuk paket
pekerjaan lain harus dari peralatan yang berbeda.
spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan sampai dengan serah terima
pertama (PHO) tidak melebihi dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
Bagi penyedia yang menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang
dari yang disyaratkan, dan bagi penyedia yang tidak menyampaikan perubahan
spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam
manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang
diajukan.
ULP Kab. Luwu Timur 16
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
17/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
a.
b.
5)
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
26.13 Evaluasi Harga
a.
1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:
a)
b)
2) dalam melaksanakan evaluasi harga:
a)
b)
komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk konstruksi
yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi untuk mencapai pemenuhan
spesifikasi dan kualitas beton K ...., maka diperlukan semen/PC .... Kg, pasir ..... m3,
agregat .... m3, dst.);
Analisa penggunaan peralatan yang meliputi komposisi, kapasitas produk, bahan
penunjang untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal
pemadatan tanah diperlukan peralatan jenis ......, kapasitas ......, komposisi ...... dan
jumlah ...... untuk mengetahui produktifitas yang dihasilkan diperhitungkan terhadap
waktu pelaksanaan serta metode kerja yang ditunjukkan berkaitan dengan
konsistensi metode pelaksanaan).
Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan
ketentuan:
Untuk kontrak lumpsum atau gabungan lumpsum dan harga satuan pada bagian lumpsum:
apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS,dinyatakan gugur;dan
apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total
HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan
huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ;
apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi
tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga, atau Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap
penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi arimatik tidak ada yang memenuhi
persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar
terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal;
Pokja ULP memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan
ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis;
Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi
kualifikasi.
Apabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawaran tidak
memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran dinyatakan gugur teknis.
Pokja ULP dapat melakukan kunjungan, verifikasi, dan/atau klarifikasi terhadap
kepastian pemenuhan keterpenuhan volume dan spesifikasi pendukung yang ditawarkan
dalam dokumen teknis, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/ distributor
material/alat tersebut untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan
untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta
kebenaran dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP
melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan
mengubah substansi penawaran. Hasil kunjungan, verifikasi, dan/atau klarifikasi dapat
menggugurkan penawaran;
ULP Kab. Luwu Timur 17
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
18/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
c)
d)
Untuk kontrak harga satuan:
1)
2)
b.
1)
2)
a)
(1)
(2)
(3)
(4)
b)
c)
apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
dan
apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk
negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produk
konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi agregat, semen PC dan
lainnya untuk menghasilkan beton K 125);
Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan harga pasaran pada saat
penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan (misal harga semen, besi beton
yang dicantumkan pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan);
Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaan konstruksi di
lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor, kepala tukang, tukang,
pembantu tukang); dan
Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yang tercantum dalam
daftar peralatan yang diberikan dalam penawaran, komposisi, kapasitas produk,
bahan penunjang, dan perhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa
Harga Satuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhi syarat
teknis (misal alat pemadatan tanah).
Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan tidak dapat dilaksanakan
dengan harga yang ditawarkan yang disebabkan harga penawaran di bawah harga
pasar dan dapat dibuktikan, sehingga akan menyebabkan terjadinya kerugian
dibandingkan keuntungan yang akan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi
lingkup, kualitas, hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhi syarat dan
dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.
Indikasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yang tercantum dalam analisa
harga satuan pekerjaan utama dan rekapitulasi daftar kuantitas dan harga.
Klarifikasi terhadap koreksi aritmatik , apabila ada koreksi/perubahan;
klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS dengan ketentuan:
menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputi komponen
tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan
utama yang perlu dinilai kewajarannya untuk diteliti dan dianalisa mencakup
beberapa faktor:
Apabila Upah Tenaga Kerja yang ditawarkan kurang dari UMK Luwu Timur
sebagaimana yang tercantum dalam LDP maka dinyatakan gugur dalam tahap
Evaluasi Harga.
apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan
gugur;
harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga
satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran
tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga;
mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan
kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya;
Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
ULP Kab. Luwu Timur 18
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
19/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
c.
d.
e.
26.14
a.
b.
c.
d.
27. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
27.1
27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan :
a.
b.
c.
d.
27.4
28. Evaluasi Kualifikasi
28.1
28.2
28.3
28.4
Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan
2 (apabila ada)
Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.
Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data
yang kurang tidak dapat dilengkapi.
klarif ikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang
menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
bagian harga satuan;
klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak
Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum;
[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah
koreksi aritmatik yang melebihi HPS tidak dinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS]
[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum, penawaran yang melebihi nilai HPS
dinyatakan gugur]
[untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan,
penawaran penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS tidak dinyatakan
gugur sepanjang hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak melampaui nilai total HPS]
Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka
pelelangan dinyatakan gagal.
peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke
dalam Daftar Hitam;
anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dan dikenakan
sanksi administrasi;
proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat
(apabila ada); dan
apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan
dinyatakan gagal.
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan
penawaran kurang dari 3 (tiga).
dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah untuk mendapatkan harga yang
wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat persaingan usaha tidak
sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan
dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka
Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih baik dan hal ini
dicatat dalam Berita Acara.
Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK,
dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
ULP Kab. Luwu Timur 19
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
20/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
28.5
28.6
29. Pembuktian Kualifikasi
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.1
a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
b) dimasukan dalam daftar hitam.
29.2
a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan
b) dimasukan dalam daftar hitam.
F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
30. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu
yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan
yang sama, penawaran tidak digugurkan keseluruhan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua
penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket
berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara.
Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat
Penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada
calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang suratpenawaran dan jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan kontrak.
Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia
memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran dianggap
mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui
aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.
Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus
evaluasi kualifikasi, maka dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penyedia urutan berikutnya
(apabila ada).
Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
Pembuktian kualif ikasi di lakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang
dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinannya.
Pokja ULP melakukan klarif ikasi dan/atau verif ikasi kepada penerbit dokumen, apabila
diperlukan.
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka:
Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktuyang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan
menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket
berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara
Pokja ULP dapat melakukan kunjungan, visitasi, atau verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan
kualifikasi pada lokasi peserta.
Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan,
badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada
Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2
yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka:
ULP Kab. Luwu Timur 20
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
21/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
31. Sanggahan
31.1
31.2
a.
b.
c.
31.3
31.4
31.5
G. PENUNJUKAN PEMENANG
32. Penunjukan Penyedia/Jasa
32.1
32.2
a. tidak ada sanggahan dari peserta;
b. sanggahan terbukti tidak benar; dan
c. masa sanggah berakhir.
32.3
32.4
a.
b.
c.
32.5
32.6
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara
obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak
dikenakan sanksi;
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima
secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang
bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau
apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak
berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi..
Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal
oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
Sanggahan yang disampaikan secara offline, bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti .
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam apalikasi SPSE dan
menginformasikan kepada PPK (melalui Kepala ULP) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
PPK menerbitkan SPPBJ, apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku
dengan ketentuan:
PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan
pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang
ditunjuk.
Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat
dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat
penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah
diperpanjang masa berlakunya.
Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No.
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan
turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)] dan 3 (tiga) hari
kalender (untuk pemilihan langsung) setelah menerima surat sanggahan.
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
Peserta yang memasukkan dokumen penawaran secara lengkap dapat menyampaikan
sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP
dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya
penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara offline kepada PPK dan APIP K/L/D/I
sebagaimana tercantum dalam LDP.
ULP Kab. Luwu Timur 21
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
22/43
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
23/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
c.
d.
e.
f.
g.
h.
34.3 Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:
a.
b.
34.4
35. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
35.1
a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d. spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang;
e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
g. kecurangan dalam pengumuman.
35.2
a. evaluasi ulang;
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c. pelelangan ulang; ataud. penghentian proses pelelangan.
35.3
35.4
a. melakukan pelelangan ulang, apabila :
1)
2)
b.
c.
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULPmelakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain:
Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasi menentukan langkah selanjutnya, yaitu
apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan,
maka dilakukan pelelangan ulang;
[dalam Kontrak Lump Sum, semua penawaran di atas HPS ] ; dan/atau
apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi
ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang
telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat,
dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam;
Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya
perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu
memperbaiki Dokumen Pengadaan.
Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut:
dalam Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan,
semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS;
pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya.
Sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
sanggahan dari Penyedia yang memasukkan dokumen penawaran atas kesalahan prosedur
yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar;
Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA (PA dan/atau KPA untuk
Kepala Daerah), ternyata benar.
Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan secara elektronik
kepada seluruh peserta melalui aplikasi SPSE.
pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir
diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.
dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan
dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
ULP Kab. Luwu Timur 23
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
24/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
d.
e.
f.
g.
1)
2)
h.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
c)
4)
5)
a)
b)
6)
mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak
terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi,
teknis dan harga); dan/atau
melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.
memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya persekongkolan; dan
menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan
mengarah kepada terjadinya persekongkolan.
dimasukkan dalam daftar hitam; dan
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
peserta yang terindikasi bersekongkol dikenakan sanksi digugurkan dalam proses
pelelangan;
peserta yang terbukti bersekongkol dikenakan sanksi:
PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN/persekongkolan,
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
apabila Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan
substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen
Pengadaan, dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang
peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;
apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon
pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan
sebagai berikut:
mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak
terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi,
teknis dan harga); dan/atau
melakukan pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.
meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan
dasar upah, bahan dan alat serta membandingkan dengan harga satuan pekerjaan
sejenis terdekat;
dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya persekongkolan
diantara para peserta, maka Kelompok Kerja ULP:
apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok Kerja ULP tidak terlibat KKN, maka Kelompok Kerja
ULP :
apabila PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP terlibat KKN,maka
dilakukanpenggantianpejabat dan/ atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN,
kemudian Kelompok Kerja ULP pengganti:
mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta
yang tidak hadir tersebut, untuk mengajukanpenawaran ulang secara lengkap
(administrasi, teknis, dan harga) dan/atau melakukan pelelangan ulang untuk
mengundang peserta baru;
apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang
Dokumen Penawaran atau pelelangan ulang;
apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan
atau sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan evaluasi
penawaran ternyata benar, maka dilakukan evaluasi ulang;
apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi,
tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat
diterima, maka Kelompok Kerja ULP:
memberikan sanksi kepadapeserta yang tidak hadir tersebut berupa dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
ULP Kab. Luwu Timur 24
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
25/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
i.
1)
2)
j.
1)
2)
3)
k.
1)
2)
l.
1)
2)
3)
m.
1)
2)
3)
n.
I. JAMINAN PELAKSANAAN
36. Jaminan Pelaksanaan
36.1
36.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a.
b.
c.
PA, KPA, PPK, dan/atau anggota Kelompok Kerja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga
yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga)
peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau
apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran
prosedur ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja ULP
yang terlibat, kemudian:
Kelompok Kerja ULP pengganti mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan
penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga); dan
mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta
baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang
memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan
diri); dan
memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang
penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:
pelelangan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut:
Dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan
Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi,
efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud
pada huruf l) untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan
apabila penawarannya ditolak/digugurkan/pelelangan dinyatakan gagal
proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta
yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atauproses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta
yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).
hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelumpenandatanganan kontrak.
penyerahan seluruh pekerjaan;
penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).
ULP Kab. Luwu Timur 25
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
26/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
36.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.e.
f.
g.
h.
i.
j.36.4
36.5
36.6
J. PENANDATANGANAN KONTRAK
37. Penandatanganan Kontrak
37.1
37.2
a.
b.
c.
37.3
37.4
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-
Syarat Umum Kontrak.
Sebelum penandatangan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen
Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi,
maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
diterbitkan oleh Bank Umum(tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatangan kontrak dan masa
berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan
pelelangan;
paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai
Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan
wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas
nama kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing–masing
mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah);
memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian
Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan
Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan disamakan
dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,
dengan ketentuan:
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80%
(delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
penawaran atau penawaran terkoreksi; atau
nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80%
(delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
dan
masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah
terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampaidengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan
dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas
tahun anggaran.
Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun
anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak
tahun jamak.
ULP Kab. Luwu Timur 26
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
27/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
37.5
37.6
a. adendum Surat Perjanjian;
b. pokok perjanjian;
c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. syarat-syarat umum Kontrak;
f. spesifikasi khusus;
g. spesifikasi umum;
h. gambar-gambar;
i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
37.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
1)
2)
b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
37.8
37.9
PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional,
angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan
maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain,
maka berlaku urutan sebagai berikut:
Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia; dan
Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh PPK;
Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur
Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta
Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang
namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa
atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus
Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak.
ULP Kab. Luwu Timur 27
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
28/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
A. LINGKUP PEKERJAAN
1. :
2. :
3. :
4. :
:
5. :
6.
B. SUMBER DANA
C. METODE PEMILIHAN
D. PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN
E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.luwutimurkab.go.id
Harga Satuan Penawaran untuk upah kerja sekurang-kurangnya sesuai dengan Upah Minimum
Kabupaten (UMK) Luwu Timur yang berlaku sebesar Rp. 2.280.000,- ( Dua Juta Dua Ratus DelapanPuluh Ribu Rupiah)/Bulan atau Sebesar Rp 76.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)/Hari.
LEMBAR DATA PEMILIHAN
Alamat Pokja ULP :
Pokja ULP Pokja ULP Kab. Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili
https://lpse.luwutimurkab.go.id
Penimbunan Lokasi Perumahan Nelayan Desa
Wewangriu Kecamatan Malili
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
Uraian singkat pekerjaan
Nama paket pekerjaan
Website:
Penimbunan Lokasi Perumahan Nelayan Desa
Wewangriu Kecamatan Malili dengan masa
pelaksanaan pekerjaan 150 (Seratus Lima Puluh ) hari
kalender, berada di Kec. Malili Kabupaten Luwu
Timur yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Tata
Ruang Dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur)
150 (Seratus Lima Puluh ) hari kalender.
Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016.
Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung Pascakualifikasi.
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk Badan Usaha / Kemitraan.
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
ULP Kab. Luwu Timur 28
https://lpse.luwutimurkab.go.id/https://lpse.luwutimurkab.go.id/
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
29/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
F. DOKUMEN PENAWARAN
1.
No
1
2
3
4
5
2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
No
1
2
3. Formulir Pra RK3K : Tidak Dipersyaratkan
Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan :
Jabatan Kualifikasi Pendidikan jumlah
(orang)SKA/SKT
Pengalaman
(tahun)
Administrasi SMU Sederajat 1
Pelaksana Teknis
Lapangan
Logistik
Teknisi
Laboratorium
STM Sederajat
5 TahunAdministrasi (Hasil Scan
Ijazah dilampirkan)
3 Tahun1
1
1
Milik Sendiri /Dukungan/Sewa
(Bukti kepemilikan dilampirkan)
Milik Sendiri /Dukungan/Sewa
(Bukti kepemilikan dilampirkan)
[diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian yang
diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]
(Mohon dibedakan antara tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan tenaga
yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Kolom ini untuk menjelaskan tenaga apa saja yang wajib
ditawarkan oleh penyedia serta tidak berkaitan dengan kualifikasi)
6 Roda (3,5 M³)
PC 200
10 Unit
1 Unit
Jenis Alat Spesifikasi Jumlah Kepemilikan *)
[diisi jenis, kapasitas, jumlah peralatan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yangdilelangkan]
(Mohon dibedakan antara peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan
peralatan yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Kolom ini untuk menjelaskan peralatan apa saja yang
wajib ditawarkan oleh penyedia serta tidak berkaitan dengan kualifikasi)
SMU Sederajat
STM Sederajat
1 Tahun
3 Tahun
Tukang Pekerjaan
Tanah (Earthmoving)
(Hasil Scan SKA/SKTdilampirkan)
Logistik (Hasil Scan
Ijazah dilampirkan)
Teknisi Laboratorium
Tanah (Hasil Scan
SKA/SKT dilampirkan)
Mandor STM Sederajat 1 3 Tahun
Mandor Tanah (Hasil
Scan SKA/SKT
dilampirkan)
Dump Truck
Excavator
ULP Kab. Luwu Timur 29
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
30/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1. Mata uang yang digunakan: Rupiah
2. :
H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
I. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARANlihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.luwutimurkab.go.id
J. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.luwutimurkab.go.id
K. PEMBUKAAN PENAWARAN
lihat jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE : http://lpse.luwutimurkab.go.id
L. EVALUASI PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.
M. SANGGAHAN, DAN PENGADUAN
1.
2.
a.
b.
c.
3. Pengaduan ditujukan kepada APIP Kab. Luwu Timur
N. JAMINAN PELAKSANAAN
1.
2.
3.
O. JAMINAN UANG MUKA
Ada Uang Muka pada Paket Pekerjaan ini.
1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar : -
2.
3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Kas Daerah
P. JAMINAN PEMELIHARAAN
1. Masa berlaku jaminan pemeliharaanditentukan pada saat penandatanganan kontrak;
2.
3. Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
Pembayaran dilakukan dengan Mc (Monthly Certificate)
Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan
penawaran.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE ditujukan kepada Pokja ULP Kab. Luwu Timur.
Tembusan sanggahan disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :
PPK Paket Pekerjaan ini;
PA/KPA Paket Pekerjaan ini; dan
APIP Kab. Luwu Timur.
Masa berlakunya jaminan pelaksanaan lamanya sesuai masa pelaksanaan, atau masa kontrak.
Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada PPK Paket Pekerjaan ini.
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Kas Daerah
Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK Paket Pekerjaan ini.
Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK Paket Pekerjaan ini.
ULP Kab. Luwu Timur 30
http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
31/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
A. Lingkup Kualifikasi
Nama Pokja ULP : Pokja ULP Kab. Luwu Timur
Alamat Pokja ULP : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili.
Website LPSE : http://lpse.luwutimurkab.go.id
Nama paket pekerjaan :
B. Persyaratan Kualifikasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan serta harus memenuhi
persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasil itas/peralatan/perlengkapan melaksanakan
Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam LDP;
Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan melalui tabel isian kualifikasipada aplikasi SPSE;
Penimbunan Lokasi Perumahan Nelayan Desa Wewangriu Kecamatan
Malili
Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha IUJK, SBU kualifikasi Usaha
Kecil dan klasifikasi Bidang/Sub Bidang : Jasa Pelaksanaan Spesialis Subklasifikasi Jasa Pelaksana
Pekerjaan Tanah, Galian Dan Timbunan, dan surat izin lainnya;
Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masukdalam Daftar Hitam;
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2015 (SPT tahunan);
Peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh pengalaman pada bidang Jasa Pelaksanaan
Spesialis paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali
bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar paling kurang
10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS]
ULP Kab. Luwu Timur 31
http://lpse.luwutimurkab.go.id/http://lpse.luwutimurkab.go.id/
8/18/2019 DOKUMEN PENGADAAN PENIMBUNAN WEWANGRIU.pdf
32/43
Dok. Pengadaan Konstruksi
A. BENTUK SURAT PENAWARAN
Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :
Kepada Yth.:
Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Luwu Timur
di
Malili
Perihal : Penawaran Pekerjaan ...................................
Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada)];
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
a. Metoda Pelaksanaan;
b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
c. Daftar Personil Inti;
d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
e. Spesifikasi teknis;
f. Formulir Pra RK3K (apabila disyaratkan)
g. [Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada].
4 Dokumen Kualifikasi (pada aplikasi SPSE)
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
[Kop Surat Badan Usaha]
Contoh:
Sehubungan dengan pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan
nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama DokumenPengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dok umen Pengadaan (jika ada)] ,
dengan ini kami mengajukan penawaran