Post on 27-Jan-2020
Dokumen Pemilihan
Katalog Elektronik Sektoral
Buku Nonteks SMP Tahun 2019
- Metoda Pemilihan Penyedia Katalog Elekronik Sektoral-
Melalui Negosiasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DRAF
D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor:
Tanggal:
untuk
Katalog Elektronik Sektoral
Buku Nonteks SMP Tahun 2019
DRAF
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL BUKU NONTEKS SMP TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : Hal : Undangan Penyampaian Penawaran Yth. Penerbit Buku Nonteks di Tempat Sehubungan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP
Tahun 2019 sebagaimana ketentuan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, bersama
ini kami mengundang Saudara untuk menyampaikan Penawaran Katalog Elektronik
Buku Nonteks SMP Tahun 2019. Syarat dan ketentuan dapat dilihat pada Dokumen
Pemilihan beserta lampirannya. Adapun tahapan dan jadwal pemilihan sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 1. Pengumuman (melalui laman yang disebutkan
pada Lembar Data Pengadaan)
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (melalui laman yang disebutkan pada Lembar Data Pengadaan )
3. Pemasukan Dokumen Penawaran 4. Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi 5. Pembuktian Kualifikasi 6. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi
Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
7. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Harga 8. Negosiasi Teknis dan Harga 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan
Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga
10. Penetapan Penyedia 11 Penyampaian Hasil Pemilihan Peserta kepada
Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi ……… atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Gd. C, Lt.14 – Kemendikbud, Jl.Jenderal Sudirman, Senayan).
a.n. Kelompok Kerja Katalog Elektronik
Buku Nonteks SMP Tahun 2019 Ketua,
Ttd
DRAF
BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Peserta menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik
Buku Nonteks SMP Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam LDP
1.2 Penawaran dan hasil negosiasi untuk Katalog Elektronik Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 ini dapat digunakan untuk
pembelanjaan menggunakan Dana BOS oleh sekolah melalui
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dan dana BOS
oleh satuan pendidikan.
1.3 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.
2. Etika dan
Sanksi
2.1 Para pelaku pengadaan yang terkait dalam proses pemilihan
ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018.
2.2 Para pelaku pengadaan yang terindikasi dan/atau terbukti
melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana diatur
pada Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Pasal 36 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, berupa
sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam
dalam hal :
- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak
benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam dokumen pemilihan;
- Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran;
- Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Peserta;
- Mengundurkan diri untuk menandatangani kontrak
katalog.
3. Peserta
Pemilihan
Pemilihan Penyedia untuk katalog ini terbuka dan dapat diikuti oleh pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur pada BAB II Lembar Data Pemilihan (LDP).
DRAF
B. DOKUMEN PEMILIHAN
4. Isi Dokumen
Pemilihan
Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Buku Nonteks SMP Tahun 2019, meliputi : a. Undangan
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan;
d. Bentuk Surat Penawaran;
e. Pakta Integritas;
f. Formulir Isian Kualifikasi;
g. Daftar Produk, Spesifikasi dan HPS;
h. Dokumen lain.
C. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
5. Pengumuman,
Pendaftaran,
dan
Pengambilan
Dokumen
Pemilihan
5.1 Pengumuman Undangan Penyampaian Penawaran dan
Dokumen Pemilihan untuk Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Buku Nonteks SMP Tahun 2019 dimuat pada
laman:
-https://www.pengadaan.kemdikbud.go.id
5.2 Pelaku usaha yang dapat menyampaikan penawaran hanya
Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan.
5.3 Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi
formulir pendaftaran melalui tautan ……… sesuai dengan
jadwal pemasukan penawaran.
5.4 Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan secara elektronik
dengan cara mengunduh pada laman mengacu pada butir 5.1.
D. DOKUMEN PENAWARAN
6. Dokumen
Penawaran
dan
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
6.1 Dokumen Penawaran yang terdiri dari:
a. Dokumen Kualifikasi,
b. Dokumen Administrasi,
c. Dokumen Penawaran Teknis, dan
d. Dokumen Penawaran Harga.
6.2 Dokumen Kualifikasi terdiri:
a. Formulir Isian Data Kualifikasi yang bertanda tangan basah
dan bermeterai;
b. Rekaman Dokumen Pendukung Formulir Isian Data
Kualifikasi terdiri dari:
1) Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum
dan HAM, untuk badan usaha yang berbentuk CV
hanya akta pendirian saja.
2) Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM (apabila ada), untuk badan usaha
yang berbentuk CV hanya akta perubahan terakhir saja
(apabila ada).
DRAF
3) Surat Izin Usaha Penerbitan Buku
atau bukti pengurusan surat izin usaha penerbitan
buku.
4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bukti
Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018)
c. Pakta Integritas,
d. Pernyataan mampu melayani pemesanan dari seluruh
wilayah Indonesia,
e. Surat Perjanjian dengan mitra penjualan buku dan
lampiran:
1) Surat Izin Usaha Perdagangan:
- Perdagangan Besar, Alat Tulis dan Hasil Pencetakan
dan Penerbitan; dan/atau
- Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil
Pencetakan dan Penerbitan di toko
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bukti
Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018)
f. Surat perjanjian dan/atau bukti pengalihan hak dengan
penerbit lain yang bukunya akan ditawarkan; dan
g. Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Peserta cukup menyerahkan dokumen kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang diminta.
6.3 Dokumen Administrasi terdiri dari:
a. Surat Penawaran yang bertanda tangan basah dan
bermeterai yang mencantumkan :
1) Bertanggal sesuai dengan jadwal penyampaian
penawaran;
2) Ditandatangani sesuai ketentuan 6.4.
b. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila penandatangan surat
penawaran dikuasakan).
6.4 Surat Penawaran, Pakta Integritas, Formulir Isian Data
Kualifikasi, dan Surat Pernyataan bahwa harga retail yang
disampaikan adalah benar, harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh :
a. Direktur Utama/Pimpinan Badan Usaha;
b. Penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Badan
Usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam
akta pendirian/anggaran dasar; atau
c. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Badan
Usaha yang namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut
adalah pengurus/karyawan badan usaha yang berstatus
sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau
DRAF
pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur
Utama/Pimpinan Badan Usaha berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar;
d. Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor
Pusat.
6.5 Surat Penawaran, Formulir Isian Data Kualifikasi, Pakta
Integritas, dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh
selain Direksi harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dari
Direktur Utama/Pimpinan Badan Usaha kepada penerima
kuasa.
6.6 Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari:
a. Daftar buku yang ditawarkan sesuai daftar buku pada
lampiran spesifikasi;
b. Spesifikasi teknis buku yang ditawarkan.
6.7 Dokumen Penawaran Harga, terdiri dari:
a. Daftar harga buku yang ditawarkan mencantumkan harga
untuk pemerintah dan nonpemerintah;
b. Analisis Harga Satuan Buku yang menggambarkan
komponen perhitungan harga penawaran pemerintah.
biaya produksi/pencetakan, overhead, royalti,
keuntungan penerbit, dan keuntungan mitra penjualan
buku (Bab VIII);
c. Sampel bukti pembelian/invoice buku-buku yang
ditawarkan; dan
d. Sampel detail komponen pembentuk harga produksi.
6.8 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari:
a. Sampul 1 : Dokumen Kualifikasi dan Administrasi (salinan
cetak);
b. Sampul 2 : Dokumen Penawaran Teknis (salinan cetak dan
salinan digital di dalam flashdisk); dan
c. Sampul 3 : Dokumen Penawaran Harga (salinan cetak dan
salinan digital di dalam flashdisk).
Sampul 1, 2, dan 3 dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup 6.9 Peserta diperkenankan mengganti Dokumen Penawaran
sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
6.10 Dokumen Penawaran yang disampaikan di luar ketentuan di
atas atau setelah batas akhir penyampaian dokumen
penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan
diproses lebih lanjut.
DRAF
E. EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
7. Pemeriksaan
Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Buku Nonteks SMP Tahun 2019 memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi: a. Surat Penawaran;
b. Surat Kuasa (apabila ada);
c. Surat Perjanjian Kemitraan;
d. Formulir Isian Kualifikasi dan Pakta integritas;
e. Dokumen Penawaran Teknis;
f. Dokumen Penawaran Harga;
8. Evaluasi
Penawaran
dan Kualifikasi
8.1 Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan
menggunakan metode sistem gugur.
8.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Administrasi dan
Pembuktian Kualifikasi;
b. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis; dan
c. Evaluasi dan Klarifikasi Harga.
8.3 Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Administrasi, dan Pembuktian
Kualifikasi
8.3.1 Evaluasi Kualifikasi
a. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi
kelengkapan:
1) Pakta Integritas,
2) Formulir Isian Kualifikasi, dan
3) Rekaman Dokumen Pendukung Formulir Isian
Kualifikasi.
b. Dalam hal terdapat perbedaan antara Formulir Isian
Kualifikasi dan rekaman dokumen pendukung
Formulir Isian Kualifikasi, yang digunakan adalah
rekaman dokumen pendukung Formulir Isian
Kualifikasi.
c. Terhadap data kualifikasi yang belum lengkap, pokja
pemilihan menyampaikan kepada peserta untuk
melengkapi kekurangan tersebut paling lambat 3
(tiga) hari kerja
d. Peserta pemilihan penyedia Katalog Elektronik Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 dinyatakan gugur evaluasi
kualifikasi apabila:
1. Tidak menyampaikan salah satu dokumen
sebagai berikut:
- Formulir isian kualifikasi (asli)
- Rekaman dokumen pendukung formulir
kualifikasi
DRAF
- Pakta integritas (asli)
2. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagaimana pada ketentuan 6.2.
3. Kekurangan data kualifikasi yang dikirimkan
peserta yang lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak
disampaikan informasi kekurangan data
kualifikasi oleh pokja pemilihan
8.3.2 Evaluasi Administrasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila Surat Penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan
6.4; dan
2) bertanggal.
b. Peserta pemilihan penyedia Katalog Elektronik Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 dinyatakan gugur evaluasi
administrasi apabila:
1) Tidak menyampaikan surat penawaran asli,
2) Tidak memenuhi ketentuan 8.3.2.a
8.3.3 Pembuktian Kualifikasi
a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta
yang lulus evaluasi kualifikasi dan Evaluasi
Admnistrasi;
b. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara
mengundang dan menverifikasi kesesuaian data pada
Formulir Isian Kualifikasi, yaitu membandingkan
rekaman dokumen pendukung isian kualifikasi
dengan dokumen asli;
8.3.4 Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
8.3.5 Peserta pemilihan Katalog Elektronik Buku Nonteks SMP
Tahun 2019 dinyatakan gugur apabila:
a. Tidak dapat menunjukan dokumen asli.
b. Terdapat ketidaksesuaian rekaman dokumen
pendukung formulir isian kualifikasi dengan
dokumen asli.
8.3.6 Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan
Pembuktian Kualifikasi dimuat dalam Berita Acara;
8.4 Evaluasi dan Klarifikasi Teknis:
8.4.1 Evaluasi dan klarifikasi teknis dilakukan terhadap
Peserta yang lulus Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi
Administrasi, dan Pembuktian Kualifikasi;
DRAF
8.4.2 Unsur –unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
tercantum pada 6.6.
8.4.3 Evaluasi teknis dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan
mengacu pada hasil penilaian teknis yang dilakukan
oleh tim teknis;
8.4.4 Penawaran dinyatakan tidak lulus Evaluasi Teknis jika
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 6.6.
8.4.5 Hasil Evaluasi Teknis dimuat dalam Berita Acara Hasil
Evaluasi dan Klarifikasi Teknis;
8.4.6 Terhadap penawaran item produk yang spesifikasinya
tidak sesuai dengan yang terlampir pada dokumen
pemilihan, tidak dilanjutkan prosesnya untuk tahap
selanjutnya yaitu Evaluasi dan Klarifikasi Harga.
8.5 Evaluasi dan Klarifikasi Harga :
8.5.1 Harga penawaran yang melebihi HPS dinyatakan gugur;
8.5.2 Harga buku untuk pemerintah harus lebih murah di
banding harga penawaran kepada
nonpemerintah/retail;
8.5.3 Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dokumen
harga dan meminta tambahan informasi dokumen lain
terhadap hal-hal yang belum jelas;
8.5.4 Hasil Evaluasi Harga dimuat dalam Berita Acara Hasil
Evaluasi dan Klarifikasi Harga;
8.5.5 Terhadap penawaran item produk yang dinyatakan
tidak lulus Evaluasi Harga tidak dilanjutkan prosesnya
untuk tahap selanjutnya yaitu Negosiasi Teknis dan
Harga.
9. Negosiasi
Teknis dan
Harga
9.1 Pokja Pemilihan melakukan Negosiasi Teknis dan Harga untuk
mendapatkan harga yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan;
9.2 Dalam negosiasi, Pokja Pemilihan dapat meminta struktur
biaya buku yang ditawarkan, dan Peserta harus memenuhinya;
9.3 Teknik negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kelompok
Kerja Pemilihan Katalog Elektronik Buku Nonteks SMP Tahun
2019 dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan;
9.4 Hasil kesepakatan negosiasi dapat dilakukan terhadap
sebagian atau seluruh buku yang ditawarkan, dan dimuat
dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis dan Harga;
9.5 Apabila proses negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka
Pokja Pemilihan menyatakan buku yang ditawarkan Peserta
Katalog Elektronik Buku Nonteks SMP Tahun 2019 dinyatakan
gugur.
DRAF
10. Berita Acara
Hasil
Pemilihan dan
Penetapan
Calon Penyedia
10.1 Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan;
10.2 Pokja Pemilihan menyusun Surat Penetapan Calon Penyedia;
10.3 Berita Acara Hasil Pemilihan dan Surat Penetapan Calon
Penyedia disampaikan kepada Kepala UKPBJ.
F. PENANDATANGANAN PERJANJIAN
11. Penandatangan
Perjanjian
11.1 Kepala UKPBJ menyampaikan Surat Keputusan Penyedia
Katalog Elektronik Sektoral dan rancangan perjanjian kepada
Sekretaris Jenderal sebagai dasar untuk menandatangani
Perjanjian.
11.2 Kepala UKPBJ dan Peserta harus memeriksa konsep Perjanjian
yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan
huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar
Perjanjian.
11.3 Peserta Pemilihan Penyedia yang telah ditetapkan menjadi
penyedia katalog sektoral buku nonteks SMP Tahun 2019,
sebelum menandatangani perjanjian wajib melengkapi
dokumen kualifikasi yang belum terbit pada saat proses
pemilihan penyedia.
11.4 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:
1) Perjanjian asli KESATU untuk Sekretaris Jenderal
dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani
oleh Penyedia; dan
2) Perjanjian asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai
pada bagian yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal;
b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi materai,
apabila diperlukan.
11.5 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama
Peserta adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.
DRAF
BAB II. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
A. LINGKUP PEKERJAAN
1. Kelompok Kerja Katalog Elektronik Sektoral
Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
2. Alamat Pokja Katalog Elektronik Sektoral
Pendidikan : Gedung C Lt. 14 Kemendikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
3. Laman :
- https://pengadaan.kemdikbud.go.id
4. Nama Paket Pekerjaan : Katalog Elektronik
Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019
5. Uraian singkat pekerjaan :
Penyediaan Buku Nonteks SMP Tahun 2019
melalui katalog elektronik sektoral
6. Sumber anggaran : Dana Alokasi Khusus (DAK)
B. JADWAL Sebagaimana terlampir pada undangan.
C. SYARAT PESERTA Dalam hal bermitra: A. Sebagai Penerbit 1. Terdaftar dalam SK Kepala Pusat Kurikulum dan
Perbukuan
a. ………
b. ………
2. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM, untuk badan usaha yang
berbentuk CV hanya akta pendirian saja.
3. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada),
untuk badan usaha yang berbentuk CV hanya
akta perubahan terakhir saja (apabila ada).
4. Memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Buku
atau bukti pengurusan surat izin usaha
penerbitan buku.
5. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bukti
pengurusan surat izin usaha penerbitan buku.
6. Mengisi dan menyetujui Pakta Integritas;
7. Mengisi Formulir Isian Kualifikasi dan
menyampaikan Dokumen Pendukung Formulir
Isian Kualifikasi secara lengkap dan jelas;
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir dengan Bukti Penerimaan Surat SPT
Tahunan (Tahun 2018);
DRAF
9. Mampu melayani pemesanan dari seluruh
wilayah Indonesia, dibuktikan dengan surat
pernyataan (format terlampir);
10. Penyedia dapat mengajukan penawaran buku-
buku dari penyedia lain dalam rangka pra
katalog buku nonteks sebagaimana dimaksud
butir 1, dibuktikan dengan surat perjanjian dari
kedua belah pihak (format terlampir), akta
pengalihan hak, atau bukti pengalihan hak yang
dilegalisasi oleh notaris.
11. Memiliki paling kurang 1 (satu) mitra penjualan
buku Agen/Distributor/Toko Buku yang akan
melayani pesanan dari seluruh wilayah
Indonesia.
12. Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
B. Sebagai mitra penjualan buku Agen/Distributor/ Toko Buku 1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
- Perdagangan Besar, Alat Tulis dan Hasil
Pencetakan dan Penerbitan; dan/atau
- Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan
Hasil Pencetakan dan Penerbitan ditoko;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir dengan Bukti Penerimaan Surat SPT
Tahunan (Tahun 2018)(berlaku bagi semua
anggota Kemitraan);
3. Persyaratan lain sesuai peratuan perundang-
undangan.
DRAF
BAB III. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
BENTUK SURAT PENAWARAN
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun
2019
Jakarta
Hal : Penawaran Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 Nomor:_______ Tanggal_________ dan setelah kami
pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan
penawaran untuk Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun
2019 tersebut di atas.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan:
1. Sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan.
2. Sanggup menyediakan buku sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.
PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
DRAF
BAB IV. PAKTA INTEGRITAS
CONTOH
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/ _____________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud apabila mengetahui
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]
[Nama Peserta] [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]
DRAF
BAB V. BENTUK SURAT PERNYATAAN
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun
2019
Jakarta
Perihal : Surat Pernyataan.
Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 Nomor:_______ Tanggal_________ dan setelah kami
pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan untuk Katalog Elektronik Sektoral Buku
Nonteks SMP Tahun 2019, dengan ini kami :
Nama :
Jabatan :
menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:
1. Harga penawaran yang kami sampaikan dalam dokumen penawaran, harga
pemerintah lebih murah dari harga retail, harga retail yang kami sampaikan
dalam dokumen penawaran adalah benar.
2. Kami sanggup melayani pesanan buku dari seluruh wilayah Indonesia.
Demikian disampaikan Surat Pernyataan ini dan kami akan tunduk pada semua
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
DRAF
BAB VI. BENTUK FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama
: ____________________[diisi nama badan usaha]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan
__________[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
DRAF
A. Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha : __________
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : __________ __________ __________ __________
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris
d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
: __________
C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha 1
2 3
Pusat Cabang
DRAF
D. Surat Izin Usaha dan lainnya
No Izin Usaha dan
lainnya
Nomor
Surat
Tanggal
Surat
Masa
Berlaku
Kualifikasi
Usaha
1
2
3
E. Nomor Induk Berusaha (NIB)
1. No. Tanda Daftar ____________ : _______Tanggal ______
2. Masa berlaku : __________
F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________
b. Laporan Pajak Tahun terakhir : No.______tanggal _______ c. Surat Keterangan Terdaftar
Pajak :
__________
d. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena pajak : __________
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [tempat], [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000,00 tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha
DRAF
BAB VII. BENTUK PERJANJIAN PENAWARAN BUKU
SURAT PERJANJIAN PENAWARAN BUKU
Sehubungan dengan Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami:
Nama : ______________________ Jabatan : ______________________ Perusahaan : ______________________ Alamat : ______________________ Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, dan Nama : ______________________ Jabatan : ______________________ Perusahaan : ______________________ Alamat : ______________________ Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
menyepakati sebagai berikut : 1. Pihak Kesatu hanya memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menawarkan,
negosiasi teknis dan harga, dan menjual buku berikut: a. ... (judul buku, SK dan Tanggal) b. ... (judul buku, SK dan Tanggal) c. dst.....
2. Pihak Kedua memiliki kuasa untuk menawarkan, negosiasi teknis dan harga, dan menjual buku tersebut di atas.
3. Segala sesuatu yang timbul akibat perjanjian ini, menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. 5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Surat Perjanjian ini ditandatangani di ________oleh kedua belah pihak pada hari_____ tanggal_______ bulan_____________, tahun_____. Pihak Kesatu, Pihak Kedua, (Nama) (Nama) Catatan:
Surat Perjanjian ini harus dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00.
CONTOH
DRAF
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
Sehubungan dengan Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019 yang dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka :
________________________ [nama penyedia]; Dengan ini menunjuk:
________________________ [nama mitra jual buku 1]; ________________________ [nama mitra jual buku 2]; ________________________ [dan seterusnya].
Sebagai mitra penjualan Buku Nonteks SMP Tahun 2019
1. Para pihak dalam pelaksanaan katalog elektronik sektoral sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
a. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
b. akan melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
3. Penunjukan ini dibuat dalam rangkap ____ (___) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Penujukan Mitra Penjualan Buku ini ditandatangani di ________oleh semua anggota Kemitraan pada hari_____ tanggal_______ bulan_____________, tahun_____
[Penyedia]
(_______________)
[Mitra 1]
(_______________)
[Mitra 2]
(_______________)
[Mitra 3]
(_______________)
[Mitra 4]
(_______________)
[dst]
(_______________) Catatan:. - Surat Penujukan Mitra Penjualan Buku ini harus dibuat diatas kertas bermeterai dan
mendapat legalisasi Notaris.
CONTOH
DRAF
BAB VIII. DAFTAR PENAWARAN HARGA
Format Penawaran Harga yang disampaikan Peserta sebagai berikut:
Catatan : 1. Overhead (f) dihitung dari biaya produksi (e)
2. Keuntungan penerbit (g) dihitung dari biaya produksi (e)
3. Keuntungan Mitra (h) dihitung dari biaya produksi (e)
[Tempat, tanggal,bulan,tahun] Direktur Utama/Direktur, [Nama Jelas]
No Judul Buku
Nama Penerbit Sesuai SK
Nama Penerbit
yang Menawarkan
Komponen Penyusun Harga Penawaran Harga Penawaran Produksi Overhead Keuntungan
Penerbit Keuntungan Mitra
Subjumlah harga
Royalti Jumlah Harga
Peme- rintah
Ritel/ Umum
a b c d e f g h i=e+f+g+h j k=i+j l m 1. 2. 3. 4. 5. dst.
DRAF
BAB IX. DAFTAR PENAWARAN TEKNIS
Format Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta sebagai berikut:
[Tempat, tanggal,bulan,tahun] Direktur Utama/Direktur,
[Nama Jelas]
No Judul Buku Nama Penerbit
Ukuran Buku
Jumlah Halaman isi
Keputusan Kepala Puskurbuk/Pusat Perbukuan Kertas Isi Kertas Cover Warna Pasca Cetak
Nomor Tanggal Jenis Gram Jenis Gram Isi Cover
Finishing Cover Jilid
1
2
3
DRAF
BAB X. BENTUK BERITA ACARA Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi Dan Pembuktian Kualifikasi
POKJA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
BUKU NONTEKS SMP TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi
dan Pembuktian Kualifikasi
Pemilihan Peserta Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019
PT/CV/Firma..................
No.:..................................
Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul .................
bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dilakukan Evaluasi
Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Peserta Katalog Elektronik Sektoral Buku
Nonteks SMP Tahun 2019 :
A. Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
sebagai berikut :
A.
No Uraian kualifikasi sebagai berikut:
Hasil Evaluasi
Hasil Pembuktian Kualifikasi
1 Isian kualifikasi a. Akte Pendirian
a. No. No Pengesahan (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
b. Akte Perubahan terakhir
b. No. No Pengesahan (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
c. Nomor induk Berusaha
c. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
d. Ijin Usaha Penerbit
d. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
e. No. NPWP : (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
f. SPT Tahunan Terakhir 2018
f. No. (Sesuai/Tidak Sesuai) dengan asli
2
Pakta Integritas Ada/Tidak
3 Surat Pernyataan Ada/Tidak
DRAF
4 Akta perjanjian pengalihan hak
a. [nama perusahaan] Nomor akta/surat Tanggal
b. [nama perusahaan] Nomor akta/surat tanggal
5 Surat Perjanjian
Dengan Penerbit Lain
6 Penunjukan mitra penjualan a. ......
Surat Penunjukan Kemitraan : ada/tidak ada Izin Usaha : NPWP : SPT Tahunan :
b. ...... Surat Penunjukan Kemitraan : ada/tidak ada Izin Usaha : NPWP : SPT Tahunan :
Kesimpulan : Tidak Lulus/Lulus Evaluasi Kualifikasi B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :
No Uraian sebagai berikut: Hasil Evaluasi
Keterangan
1 Tanggal Ada/Tidak
2 Penandatangan Sesuai/Tidak Sesuai
3 Surat Kuasa (apabila diperlukan) Sesuai/Tidak Sesuai
4 Surat Perjanjian Bermitra Sesuai/Tidak Sesuai
Kesimpulan: Tidak Lulus/Lulus Evaluasi Administrasi Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi dan Administrasi ini
dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua .............................
2 .............................
3. .............................
4. .............................
DRAF
5. .............................
6. .............................
7. .............................
8. .............................
9. .............................
PT/CV/Firma................
No. Nama Jabatan
Tanda Tangan
1.
2.
DRAF
POKJA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
BUKU NONTEKS SMP TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi Dan Negosiasi
Teknis Dan Harga
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019
PT/CV/Firma..................
No.:..................................
Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul .................
bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dilakukan Evaluasi,
Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Harga Penawaran PT/CV/Firma.............untuk
Pemilihan Peserta Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019 :
B. Hasil Evaluasi Teknis sebagai berikut :
No Produk Spesifikasi/
Surat Keterangan Sesuai/
Tidak Sesuai Keterangan
1
2
3
Kesimpulan : Tidak Lulus/Lulus Evaluasi Teknis C. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga sebagai berikut :
No Produk Harga Penawaran
(Rp) Harga Negosiasi
(Rp) Persen
Penghematan
1
2
3
Kesimpulan: Tidak Lulus/Lulus Klarifikasi dan Negosiasi Harga Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Pokja Katalog Elektronik Sektoral Buku Nonteks SMP Tahun 2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua .............................
2 .............................
DRAF
3. .............................
4. .............................
5. .............................
6. .............................
7. .............................
8. .............................
9. .............................
PT/CV/Firma................
No. Nama Jabatan
Tanda Tangan
1.
DRAF
BAB XI. DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK DAN HPS
1. Daftar Produk dan Spesifikasi terlampir.
2. Harga yang ditawarkan sudah termasuk:
a. Biaya Produksi/Pencetakan
b. Overhead
c. Royalti
d. Keuntungan Penerbit
e. Keuntungan Mitra
DRAF
BAB XII. RANCANGAN KONTRAK KATALOG
KONTRAK KATALOG
Penyediaan Buku Nonteks SMP Tahun 2019
Nomor: __________
KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... tanggal ...... bulan ....... tahun dua ribu sembilan belas [….-….-2019] antara: Didik Suhardi, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”dan [Nama Wakil Penyedia], selaku [Nama Jabatan Wakil Penyedia] yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang berkedudukan di [Alamat Badan Usaha] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ..... tanggal ....... dan Akta Perubahan Terakhir Nomor......, tanggal.........., selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”,
MENGINGAT BAHWA:
(a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Buku Nonteks
SMP Tahun 2019 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
(b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Buku Nonteks SMP Tahun 2019 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. nilai dalam Katalog, Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana yang
tercantum dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Kontrak (apabila ada); dan b. Kontrak meliputi:
1) pokok perjanjian; dan
DRAF
2) lampiran-lampirannya sebagai berikut: a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; b) Syarat-Syarat Umum Kontrak; c) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; d) Daftar Mitra Penjualan Buku; dan e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan
dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
Hak 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU. 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyediaan Buku Nonteks SMP Tahun 2019; dan 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan SSUK.
Kewajiban 2) Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan Kontrak.
b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
Hak 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh
ketentuan Kontrak ini; 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) PIHAK KEDUA dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PIHAK KESATU.
Kewajiban 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam
transaksi melalui e-Purchasing paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah untuk
menyediakan Buku Nonteks SMP Tahun 2019 dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
3) Menjamin kualitas Buku Nonteks SMP Tahun 2019 (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok Buku Nonteks SMP Tahun 2019 (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
6) Tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
DRAF
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK KESATU;
8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah terkait;
9) Wajib melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA; dan
10) Bertanggung jawab penuh atas mitra penjualan buku yang telah ditunjuk. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai
dengan 31 Mei 2021. DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PIHAK KESATU
Didik Suhardi, Ph.D. Sekretaris Jenderal
Untuk dan atas nama Penyedia
[NAMA PERUSAHAAN]
[NAMA LENGKAP] [JABATAN]
DRAF
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
1.2 E-Purchasing adalah tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik. 1.3 PIHAK KESATU adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan Buku Nonteks SMP Tahun 2019.
1.4 PIHAK KEDUA adalah [Nama Jabatan PIHAK KEDUA]
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang memiliki kewajiban menyediakan Buku Nonteks SMP Tahun 2019 kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.5 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e-Purchasing.
1.6 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan.
2. Bahasa dan Hukum
2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku
di Indonesia.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
DRAF
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
3.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan
dan mitra distribusi (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang
dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan di atas, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; dan b. Penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari
Katalog Elektronik.
3.4 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Korespondensi
4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surel dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, surel, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. Perpajakan PIHAK KEDUA dan mitra distribusi yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. Pengalihan dan/atau Subkontrak
7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA,
DRAF
baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk
barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan mitra penjualan buku yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. Sanksi 9.1 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK KESATU, jika PIHAK KEDUA: a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi
melalui e-Purchasing paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
c. Menjual Barang/Jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melaluie-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
9.2 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada PIHAK KEDUA,
DRAF
namun PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.
9.3 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas
tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa: a. Pemutusan Kontrak; b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi
e-Purchasing; dan/atau c. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.
9.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud
pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing.
B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
10. Perubahan Kontrak
10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
10.2 Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan sepanjang
disepakati oleh kedua belah pihak. 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana
dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
11. Keadaan Kahar
11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar
DRAF
berakhir, kecuali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak.
11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak].
12. Penghentian Kontrak
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
13. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU
14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/PD,PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
14.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa:
a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi
e-Purchasing; atau b. Penurunan pencantuman dari Katalog
Elektronik.
DRAF
15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA
15.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
16. Pemutusan
Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17. Penyelesaian
Perselisihan
17.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak
didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG
DRAF
A. Korespondensi Alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai berikut: PIHAK KESATU: Nama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon : (021) 5711144 Website : Faksimili : (021) 5711144 Wakil Sah : Sekretaris Jenderal
PIHAK KEDUA : Nama : ____________________ Alamat : ____________________ Telepon : ____________________ Website : ____________________ Faksimili : ____________________ e-mail : ____________________ Wakil Sah : ____________________
B. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan direncanakan akan berakhir pada 31 Mei 2021.
C. Harga Kontrak Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
D. Penyesuaian Harga
PARA PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik sebanyak 2 (dua) kali.
E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan
Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
G. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.
DRAF