Post on 04-Nov-2021
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINDUKCAPIL KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017
Disusun oleh:
TIM ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Majapahit No. 18 Pekalongan
2017
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Majapahit No.18 Telp.(0285) 422814 Kode Pos 51111
PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188 / TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017
KEPALA DINAS
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instalasi Pemerintah;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2017 KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
KEDUA : Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana
Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :
1.Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pemangku kepentingan lainnya
dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekalongan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : Januari 2017
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN
KUSTIATI SRI MULYANI
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah
penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan
hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan
program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran
hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang
bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu, perlu
secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangunan Zona Integritaas,
langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrumen Zona
Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan
pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu
disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
1.2 Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan pemangku kepentingan lainya dalam
membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1.4 Pengertian Umum.
Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :
1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,
penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,
dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas
pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya
eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan.
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi
pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka
memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan
dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap
membangun Zona Integritas.
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh
atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta Integritas.
Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak
pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka
mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum
seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat
melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan
dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk
masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam
program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2.1 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan
yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan
pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU
I MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja SK Tim Kerja ZI telah Menyusun SOP pemilihan tim SOP Pemilihan Tim Kerja ZI Januari 2017 dibuat sesuai prosedur kerja ZI
Pemilihan calon anggota Tim SK. Tim Kerja Menuju Zona
Kerja ZI sesuai prosedur Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
pembentukan Tim ZI
Terbentuknya Tim Kerja ZI
2 Dokumen Dokumen rencana kerja Penyusunan dokumen rencana Dokumen rencana kerja Januari 2017 Rencana pembangunan ZI telah kerja pembangunan ZI, pembangunan ZI yang
Pembangunan dibuat dan disosialisasikan menentukan rencana aksi tahun dipublikasikan di website
ZI 2017, mensosialisasikan kepada Undangan, DH, Notulen
seluruh pegawai, sosialisasi Sosialisasi
melalui website Printout hasil upload website
3 Pemantauan Pemantauan dan Evaluasi Rapat Evaluasi pembangunan Undangan rapat, daftar hadir, Juli, Desember
dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, notulasi rapat, Lembar Monev 2017
pembangunan WBK/WBBM secara Tindak lanjut hasil Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak
WBK/WBBM berkala per semester sebelumnya lanjut hasil Monev sebelumnya
4 Perubahan pola Pimpinan berperan Pimpinan memberi teladan Daftar hadir e-presensi dan Januari s/d
pikir dan sebagai role model dalam dengan mengisi / mencatat Apel Ka OPD Desember 2017
budaya kerja pelaksanaan kehadiran setiap hari seperti
pembangunan pegawai lain.
WBK/WBBM
Agen perubahan sudah Menetapkan SK Tim Agen SK Tim Agen Perubahan Januari 2017 ditetapkan perubahan
Budaya kerja dan pola pikir Pengarahan Kepala Dinas untuk Dokumen ISO Kelompok Oktober 2017 sudah dibangun di membangun budaya kerja Budaya Kerja (KBK)
lingkungan organisasi pelayanan prima dan mendorong -sosialisasi KBK: und, dh,
partisipasi pegawai dalam ,materi
pembangunan ZI melalui rapat
Anggota organisasi terlibat Keterlibatan pegawai dalam Undangan, Daftar hadir, notulen Januari 2017, dalam pembangunan Zona Pembangunan ZI menuju dalam rapat pembangunan ZI setiap ada Integritas menuju WBK/ WBBM Pertemuan WBK/WBBM?
II PENATAAN TATALAKSANA
1 Prosedur SOP telah mengacu pada Seluruh pegawai telah menerapkan -SOP OPD, Juni 2017 operasional proses bisnis instansi dan SOP yang telah ditetapkan -Surat pernyataan penerapan
tetap (SOP) diterapkan seluruh pegawai. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP
kegiatan utama SOP telah dievaluasi. SOP -Laporan Hasil Evaluasi SOP
2 E- Office (2) Sistem pengukuran kinerja Penggunaan aplikasi SIDASI Screenshot aplikasi SIDASI dan Januari s.d Unit sudah menggunakan Untuk pelaporan capaian Printout laporan bulanan Desember 2017 Teknologi informasi administrasi kependudukan setiap bulan Opersionalisasi Absen finger print, Penggunaan Screenshot Aplikasi SIMPEG Oktober 2017
manajemen SDM sudah SIMPEG pada manajemen dan finger print serta bukti
menggunakan teknologi kepegawaian, Penggunaan penggunaanya, WA grup
informasi WA grup untuk komunikasi
internal
Pemberian pelayanan Penggunaan aplikasi SIAK, benroll, Laporan bulanan kegiatan Januari s/d kepada publik sudah Surat keterangan dan B-card dalam operasional dari aplikasi Desember 2017 menggunakan teknologi pelayanan Pendaftaran penduduk SIAK, Benroll, Surat Keterangan
informasi dan pencatatan sipil dan B-card
Pemanfaatan teknologi Melakukan Monev pemanfaatan SPT dan laporan Monev Juni, Desember informasi dalam IT setiap bulan sekali pemanfaatan IT yang telah diisi
pengukuran kinerja unit, dengan mengisi formulir MONEV setiap bulan
operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT
pemberian layanan publik
telah dilakukan monev
secara berkala
3 Keterbukaan Kebijakan informasi publik Penerapan keterbukaan informasi Leaflet, pamphlet, banner Januari s/d informasi Publik telah sesuai dengan Publik, tentang layanan di OPD, Desember 2017 peraturan Menyediakan informasi publik Screenshot web ppid dan
perundangundangan secara jelas, akurat dan tepat Website, kotak pengaduan,
waktu. Arsip dan dokumentasi Foto mekanisme dan
Secara rapi, jelas dan akurat persyaratan
Pelaksanaan kebijakan Menyusun laporan monev laporan monev Desember 2017 keterbukaan informasi Keterbukaan informasi publik Keterbukaan informasi publik publik telah dimonitoring Secara berkala dan dievaluasi secara
berkala
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 Perencanaan Kebutuhan pegawai yang Menyusun analisa kebutuhan Dokumen ANJAB, ABK. Juli 2017 kebutuhan disusun oleh unit kerja pegawai, Menyusun ANJAB ABK Laporan analisa kebutuhan
pegawai sesuai mengacu kepada peta Pegawai berdasarkan ABK dan
dengan jabatan dan hasil analisis ANJAB
kebutuhan beban kerja untuk masing-
-masing jabatan
Penempatan pegawai hasil Menyusun analisa kebutuhan Laporan analisa kebutuhan Juli 2017 rekrutmen murni mengacu pegawai, Menyusun ANJAB ABK pegawai
kepada kebutuhan
pegawai yang telah
disusun per jabatan
Monitoring dan evaluasi Menyusun laporan monev Laporan hasil monev Juli, Desember terhadap penempatan 2017 pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi
telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja
unit kerja
2 Pola Mutasi Mutasi pegawai antar Menyusun laporan mutasi Laporan mutasi internal Desember 2017 Internal jabatan sebagai upaya internal
pengembangan karir
pegawai
Mutasi pegawai antar Prosedur Mutasi internal Dokumen Prosedur Mutasi Maret 2017 jabatan telah Internal
memperhatikan
kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan
Monitoring dan evaluasi Membuat monitoring dan evaluasi Laporan monitoring efektifitas Juli, Desember terhadap kegiatan mutasi efektifitas penempatan pegawai penempatan pegawai 2017 yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja
dilakukan secara berkala
3 Pengembangan Unit kerja melakukan Menyusun rencana Usulan Diklat Pegawai Januari s/d pegawai training need analysis pengembangan kompetensi Februari 2017 berbasis untuk pengembangan pegawai melalui TOR, Form
kompetensi kompetensi perencanaan pendidikan dan
pelatihan, Analisa kebutuhan
diklat fungsional tertentu dan
fungsional umum
Penyusunan rencana Menyusun Form perencanaan Form usulan rencana Diklat Januari 2017 pengembangan pendidikan dan pelatihan tahun 2017
kompetensi pegawai
sudah mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja
pegawai
Persentase kesenjangan Laporan kesenjangan jabatan -Laporan kesenjangan Juli, Desember kompetensi pegawai yang jabatan 2017 ada dengan standar -Prosentase Analisa dari
kompetensi yang Laporan kesenjangan jabatan
ditetapkan untuk masing-
masing jabatan kurang dari 25%
Pegawai di unit kerja telah Menyusun rekapitulasi pegawai Rekapitulasi SIMPEG (pegawai Setiap bulan memperoleh yang telah mengikuti dan diklat yang telah diikuti)
kesempatan/hak untuk diklat/magang
mengikuti diklat maupun
pengembangan
kompetensi lainnya
Pelaksanaan Melaksanakan inhouse training, Laporan Bimtek Peningkatan, Oktober 2017 pengembangan Kapasitas Aparat Kependudukan kompetensi pegawai telah dan Pencatatan Sipil,
dilakukan melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in
house training atau melalui
coaching atau mentoring ,
dll)
Monitoring dan evaluasi Melakukan monev terhadap Laporan monev hasil analisa Januari s/d terhadap hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan antara usulan kebutuhan diklat Desember 2017 pengembangan yang telah diikuti dengan realisasinya
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja
dilakukan secara berkala
4 Penetapan Terdapat penetapan
Melakukan penetapan SKP SKP 2017 dan Penilaian SKP Januari, Kinerja Individu tahunan desember 2017
kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu Penilaian SKP struktural dan SKP SKP struktural, SKP Ka OPD Januari, telah memiliki kesesuaian Ka OPD 2017 2017 desember 2017 dengan indikator kinerja
individu level atasnya
Pengukuran kinerja Penilaian secara tahunan Penilaian SKP individu dilakukan secara periodic
Hasil penilaian kinerja Menyusun mekanisme Penilaian Penilaian pegawai teladan Juli 2017 individu telah dijadikan Pegawai Teladan; Tim Penilai;
dasar untuk pemberian Kriteria yang jelas (SKP menjadi
reward (pengembangan salah satu kriteria)
karir individu,
penghargaan, dll)
5 Penegakan Aturan disiplin/kode Buku kode etik pegawai sudah Buku kode etik, Januari s/d aturan etik/kode perilaku telah didistribusikan kepada seluruh Laporan pelaksanaan kode etik Desember 2017 disiplin/kode dilaksanakan/diimplementa pegawai,
etik/kode sikan
perilaku
pegawai
6 Sistem Data informasi Pemutakhiran informasi SIMPEG dilakukan setiap kali Januari s/d Informasi kepegawaian unit kerja kepegawaian melalui SIMPEG ada perubahan (printout) Desember 2017 kepegawaian telah dimutakhirkan secara -Data kepegawaian (KP,
berkala Kenaikan gaji berkala)
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan Pimpinan terlibat secara Ka OPD memberikan pengarahan -Undangan, daftar hadir rapat, Maret 2017 Pimpinan langsung pada saat dan menandatangani Lembar Notulen
penyusunan perencanaan Pengesahan Rencana Kerja -Renja Tahun 2017
Kegiatan TA 2017
Pimpinan terlibat secara
Ka OPD terlibat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Maret 2017
Penyusunan Penetapan langsung pada saat Kinerja penyusunan penetapan
kinerja
Pimpinan memantau Menyusun monitoring dan Dokumen LAKIP pencapaian kinerja secara evaluasi akuntabilitas kinerja yang Feb-17 berkala disahkan pimpinan
2 Pengelolaan Dokumen perencanaan Menyusun Renstra, RKT, Renstra, RKT, Penetapan Renstra 2015- Akuntabilitas sudah ada Penetapan Kinerja Kinerja 2019 RKT Kinerja Bln Februari 2017, Tapkin Januari 2017
Dokumen perencanaan Menyusun Renstra, RKT, Renstra, RKT, Penetapan Renstra 2015- telah berorientasi hasil Penetapan Kinerja yang Kinerja yang berorientasi 2019 RKT berorientasi hasil hasil Bln Februari 2017, Tapkin Januari 2017
Terdapat indikator Kinerja Menyusun penetapan IKU Dokumen IKU Januari 2017 Utama (IKU)
Indikator kinerja telah Menyusun RENSTRA Renstra Renstra 2015- SMART 2019
Laporan kinerja telah Menyusun LAKIP 2017 LAKIP 2017 tepat waktu Februari 2017 disusun tepat waktu Tepat waktu Surat Pengantar LAKIP
Pelaporan kinerja telah Menyusun LAKIP 2017 LAKIP 2017 Februari 2017 memberikan informasi
tentang kinerja
Terdapat upaya Menyusun LAKIP 2017 Adanya Undangan Adanya peningkatan kapasitas Worshop Penyusunan Undangan SDM yang menangani LAKIP setiap tahunnya ( 2 Worshop akuntabilitas kinerja kali ), usulan peserta Penyusunan penyusunan LAKIP LAKIN setiap tahunnya ( 2 kali )
Pengelolaan akuntabilitas Surat Tugas/ bukti Sertifikat/ Bukti Pelatihan Januari 2017 kinerja dilaksanakan oleh Pelatihan/workshop Penyusunan Peserta Diklat LAKIP
SDM yang kompeten LAKIN
V PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian public campaign tentang Memasang Foto spanduk, Banner Januari 2017 Gratifikasi pengendalian gratifikasi poster tentang gratifikasi Tentang pengendalian
telah dilakukan dilingkungan OPD gratifikasi
Mensosialisasikan
gratifikasi via website
Pengendalian gratifikasi Membuat pernyataan tidak meneri Pernyataan tidak akan Januari s/d telah diimplementasikan ma gratifikasi. menerima gratifikasi Desember 2017 Layanan pengaduan gratifikasi Laporan pengaduan gratifikasi
Melalui web Melalui web
2 Penerapan Pengendalian internal Menyusun dokumen SPIP, SK Tim SPIP Januari 2017 SPIP telah dibangun di Menetapkan Tim SPIP,
Lingkungan Dindukcapil menggunakan WA grup sebagai
Kota Pekalongan media pengendalian internal
Telah dilakukan penilaian Menyusun Peta Resiko Peta Resiko Dokumen risiko atas pelaksanaan Petunjuk kebijakan direvisi apabila ada perubahan kebijakan
Telah dilakukan kegiatan Menyusun rencana pengendalian Rencana pengendalian Januari 2017 pengendalian untuk Peta resiko Peta resiko s/d Desember meminimalisir risiko yang 2017 telah diidentifikasi
SPI telah diinformasikan Sosialisasi SPIP kepada seluruh Sosialisasi terkait dengan SPI Januari 2017 dan dikomunikasikan pegawai (daftar hadir, notulen, laporan). s/d Desember kepada seluruh pihak 2017
3 Pengaduan Kebijakan pengaduan Menyusun SK dan pedoman Penanganan pengaduan masyarakat
Prosedur pengaduan sesuai Januari s/d Masyarakat masyarakat telah ISO 9001:2015, Desember 2017 diimplemntasikan SK Tim
pengaduan masyarakat dari
pimpinan instansi
Hasil penanganan Menyusun Laporan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan per bulan, Januari s/d pengaduan masyarakat Pengaduan setiap bulan sekali Menampilkan laporan Desember 2017 telah ditindaklanjuti pengaduan via website
(screenshot dan alamat web)
Telah dilakukan monitoring Menyusun monitoring dan Laporan monitoring dan Juni, Desember dan evaluasi atas evaluasi atas penanganan evaluasi atas penanganan 2017 penanganan pengaduan pengaduan masyarakat per pengaduan masyarakat
masyarakat semester
Hasil evaluasi atas Menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan monitoring dan Juni, Desember penanganan pengaduan atas penanganan pengaduan evaluasi atas penanganan 2017 masyarakat telah masyarakat pengaduan masyarakat,
ditindaklanjuti menampilkan laporan tersebut
via website
4 Whistle Blowing Whistleblowing system Menetapkan pengelola SK Maret 2017 System sudah diinternalisasikan WBS yang diperkuat dengan Pimpinan terkait pengelola
penetapaan SK oleh pimpinan, WBS
Evaluasi atas penerapan Menyusun laporan Laporan pelaksanaan WBS Juni, Desember whistle blowing pelaksanaan WBS 2017 systemsudah dilakukan
Hasil evaluasi atas Menyusun program monev atas Laporan monitoring dan Juni, Desember penerapan whistle blowing hasil pengendalian pelaksanaan evaluasi pelaksanaan WBS 2017 system telah ditindaklanjuti WBS
5 Penanganan Telah terdapat Menyusun pemetaan benturan Pemetaan Pebruari 2017 Benturan identifikasi/pemetaan kepentingan benturan kepentingan
Kepentingan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
Penanganan benturan Sosialisasi pedoman penanganan Laporan sosialisasi pedoman Pebruari 2017 kepentingan telah benturan kepentingan di OPD Penanganan benturan
disosialisasikan/internalisa Kepentingan : Und, Notulen, DH
si
Penanganan benturan Menyusun laporan mplementasi Laporan implementasi Januari s/d kepentingan telah Penanganan Benturan Penanganan Benturan Desember 2017 diimplementasikan Kepentingan (berbetuk matriks) Kepentingan (berbetuk matriks)
Telah dilakukan evaluasi Melakukan monitoring penanganan Laporan Monitoring dan Januari s/d atas penanganan benturan benturan kepentingan Evaluasi penanganan benturan Desember 2017 kepentingan kepentingan
Hasil evaluasi atas Menindaklanjuti hasil evaluasi dan Laporan tindak lanjut Januari 2017 penanganan benturan penanganan benturan Evaluasi penanganan benturan s/d Desember kepentingan telah kepentingan kepentingan 2017 ditindaklanjuti
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Terdapat kebijakan Menyusun standar pelayanan SK Penetapan Standar Januari 2017 Pelayanan standar pelayanan publik; pelayanan
Standar pelayanan telah di Menyusun Maklumat pelayanan; Maklumat standar pelayanan. Januari 2017 maklumatkan Mensosialisasikan maklumat Inovasi : Maklumat tercantum di
pelayanan via website website
Terdapat SOP bagi SOP tersedia bagi SOP Pelayanan Januari s/d pelaksanaan standar Pelaksanaan standar pelayanan Desember 2017 pelayanan
Dilakukan reviu dan Melaksanakan reviu dokumen Laporan reviu dokumen Juli 2017 perbaikan atas standar SPP, SOP SPP, SOP
pelayanan dan SOP
2 Budaya Telah dilakukan Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi budaya pelayanan Januari s/d Pelayanan sosialisasi/pelatihan dalam penerapan budaya pelayanan Prima: Desember 2017 Prima upaya penerapan budaya prima dalam Daftar hadir, notulen, dokumen
Pelayanan Prima arahan Kepala OPD pada rapat, terkait
apel
Informasi tentang Informasi tentang persyaratan Foto poster, leaflet, Januari s/d pelayanan mudah diakses pelayanan di OPD, dalam bentuk screenshoot website Desember 2017 melalui berbagai media poster, leaflet dan juga ditayangkan
di website
Telah terdapat sistem Menyusun prosedur pemberian Prosedur pemberian Maret 2017 punishment sanki/reward bagi pelaksana sanki/reward bagi pelaksana
(sanksi)/reward bagi layanan serta pemberian layanan serta pemberian
pelaksana layanan serta kompensasi kepada penerima kompensasi kepada penerima
pemberian kompensasi layanan bila layanan tidak sesuai layanan bila layanan tidak
kepada penerima layanan standar; Memberikan sesuai standar;
bila layanan tidak sesuai sanksi/reward bagi pelaksana
standar layanan
Telah terdapat sarana Sarana Pelayanan terpadu Implementasi pelayanan terpadu Januari s/d layanan Desember 2017 terpadu/terintegrasi
terdapat inovasi pelayanan Membuat inovasi pelayanan Dokumentasi Inovasi pelayanan Januari s/d Desember 2017
3 Penilaian Dilakukan survei kepuasan Melakukan survei kepuasan Laporan IKM Juni, Desember Kepuasan masyarakat terhadap pelanggan melalui IKM per 2017 Pelayanan pelayanan semester
Hasil survei kepuasan Menayangkan hasil survei Screenshoot dari website Juni, Desember masyarakat dapat diakses kepuasan pelanggan pada IKM di 2017 secara terbuka websitw
Dilakukan tindaklanjut atas Menindaklanjuti hasil IKM Laporan tindak Juni, Desember hasil survei kepuasan Lanjut hasil IKM 2017 masyarakat
BAB IV PENUTUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang berpredikat
WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara
konkrit didalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap
sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari
upaya yang dapat meningkatkan nilai IKM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekalongan. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka
memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dilakukan secara kontinyu dan
komprehensif.
Program Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan didalamnya dapat
diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada.
Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap
dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam
pemberantasan korupsi.