Post on 05-Nov-2021
SOSIALISASI PMK 222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan
JAKARTA, 6 JANUARI 2021
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2021
JAMIAT ARIES CALFATKASUBDIT DANA DESA, DJPK
2
REVIEWKEBIJAKAN DANA DESA 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3
REVIEW KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TA 2020
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah
kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati/wali kota
• Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%;
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%; dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%.
• Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60%; dan
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%.
123
4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2020Dana Desa untuk BLT Desa dalam rangka penanganan dampak ekonomi COVID-19
4
KEBIJAKAN DANA DESA 2020 :
Penyempurnaan kebijakan
pengalokasian:
• Penyesuaian metode dan bobot
Perhitungan Alokasi;
• Pemberian Alokasi Kinerja
kepada desa-desa dengan kinerja
baik.
Perbaikan mekanisme penyaluran
Dana Desa, dengan:
• Penyaluran berbasis kinerja dari
RKUN langsung ke Rekening
Kas Desa dengan tetap tercatat
di RKUD dalam 3 tahap (40%,
40% dan 20%)
• Pemberian reward kepada
daerah berkinerja baik dalam
penyaluran, melalui penyaluran
2 tahap (60% dan 40%).
Penyesuaian pagu Dana Desa dari Rp72,0 triliun menjadi
Rp71,19 triliun (perkiraan serapan alamiah)
Redesign Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa:• Simplifikasi prosedur: Diajukan oleh pemda ke KPPN dengan
menandai OMSPAN.
• Relaksasi persyaratan penyaluran: penyaluran Tahap II dan
penyaluran bulanan untuk BLT Desa tanpa syarat.
• Relaksasi mekanisme penyaluran: penyaluran DD bulanan dapat
2x sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.
Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa :• Besaran: Rp600.000/KPM/bulan untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
Rp300.000/KPM/bulan untuk 6 (enam) bulan berikutnya
• Penerima: keluarga miskin atau tidak mampu; dan tidak termasuk
penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
• Pendataan: dilakukan oleh Kepala Desa /Tim Relawan Desa dengan
pendampingan dari Pemda diatur oleh Kemendes PDTT.
KEBIJAKAN DANA DESA 2020
SEBAGAI RESPON PENANGANAN PANDEMI COVID-19 :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5
PERMASALAHAN PENYALURAN DANA DESA 2020
Permasalahan Pemyaluran Dana Desa
Permasalahan internal di Desa antara lain :a. Pergantian Kepala Desa dan perangkat Desa keterlambatan
dalam pelaporan Dana Desa.b. BPD belum terbentuk proses penetapan APBDesa
terhambat
Penolakan Desa atas Dana Desa berdampak pada tidak dapat disalurkannya Dana Desa
01
02
03
04
05
06
Kesalahan dalam Kode dan penamaan Desa keterlambatan penyaluran Dana Desa.
Perubahan kebijakan mengenai penyaluran Dana Desa sebagai respon atas pandemi COVID-19:
Status hukum kepala desa menghambat proses pelaporan Dana Desa (substansi dan otorisasi laporan)
Status hukum Desa meliputi : Desa berubah menjadi kelurahan, Desa tidak terdapat penduduk dan tidak terdapat wilayah tetapi belum dihapus, serta Desa bermasalah/dinyatakan cacat hukum.
Permasalahan khusus Penyaluran BLT Dana Desa
Kesulitan Desa dalam penentuan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa. Data DTKS yang dijadikan acuan awal belum update, contoh: beberapa penduduk sudah meninggal/ pindah masih tercatat, penduduk tergolong miskin belum tercatat, data ganda, dsb. Desa kesulitan dalam cleansing data.
Sinkronisasi dan verifikasi data KPM BLT Desa dengan bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, Banpres Produktif, Kartu Pra Kerja, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, dll).
Keterbatasan tenaga relawan pendataan dan verifikasi KPM
Ketersediaan anggaran BLT Desa di beberapa Desa tidak cukup untuk membayarkan BLT Desa 9 bulan/ KPM/orang. Tidak cukup anggaran berdampak pada pengurangan data penerima KPM BLT Desa untuk bulan selanjutnya.
6
KEBIJAKAN DANA DESA 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2021Meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas
Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa:
Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas:
• program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial;• Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di Desa;• Pengembangan potensi Desa, produk unggulan desa, dan kawasan perdesaan• Peningkatan peran BUMDes.
• Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital;
• Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian,
perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi;• Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata;
• Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai;
• Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan
penurunan stunting di Desa.
• Perbaikan bobot dan metode perhitungan Dana Desa yang lebih mencerminkan kondisi desa.
• Penguatan alokasi kinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas
dan transformasi ekonomi.
• Pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2
(dua) tahap
APBN
8
PMK NO.222/PMK.07/2020TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG PERPRES PMK
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021
Peraturan Menteri keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10
OUTLINE
1
2
3
4
5
6
7
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SANKSI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11
PENGANGGARAN DANA DESA
DJPK selaku PPA
BUN
Pengelolaan
TKDD menyusun
Indikasi
Kebutuhan Dana
Desa kepada
DJA paling
lambat bulan
Maret
Penyusunan dan
penyampaian
IKD Dana Desa
berpedoman
pada PMK
mengenai tata
cara
perencanaan,
penelaahan, dan
penetapan
alokasi anggaran
BA BUN, dan
pengesahan BA
BUN
IKD Dana Desa
memperhatikan:
a. Persentase Dana
Desa yang
ditetapkan dalam
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;
b. Kinerja
pelaksanaan Dana
Desa;
c. Kemampuan
Keuangan Negara.
Dasar
penganggaran
Dana Desa dan
penyusunan arah
kebijakan serta
alokasi Dana
Desa dalam Nota
Keuangan dan
rancangan APBN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12
PENGALOKASIAN DANA DESA
AD
CLUSTER ALOKASI DASAR (AD)(Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa)
AA
AK
AF
- < 100 481.573.000 863
101 1.000 561.574.000 26.350
1.001 5.000 641.574.000 37.751
5.001 10.000 721.575.000 8.081
801.576.000 1.916
74.961
Range JP
JUMLAH
>10.001
Alokasi (Per Desa) Jml Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 13
SUMBER DATA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 14
RINGKASAN PENGALOKASIAN DANA DESA
2020 2021
Pagu Dana Desa Rp71,19 triliun Rp72 triliun
Dialokasikan berdasarkan: AD, AA,AK dan AF AD, AA,AK dan AF
Dengan Bobot (%) 69:1,5:1,5:28 65:1:3:31
Alokasi Dasar (AD)merata untuk seluruh Desa
Rp651 jutaMerata berdasarkan cluster
Jumlah Penduduk
Alokasi Afirmasi (AA)
DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi
AA DT = 181,6 jutaAA DST = 363,2 juta
DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi
AA DT =171,6 jutaAA DST = 343,2 juta
Alokasi Kinerja (AK)Total Pagu: Rp1,08 triliun
Jumlah Desa Penerima: 7.495Pagu Per Desa: Rp144,1 juta
Total Pagu: Rp2,16 triliunJumlah Desa Penerima: 7.496Pagu Per Desa: Rp288,2 juta
Alokasi Formula (AF): JP:JPM:LW:IKK JP:JPM:LW:IKK
Dengan Bobot (%) 10:50:15:25 10:40:20:30
Dampak Kebijakan
1Dana Desa Kab/Kota tidak ada yang turun (hold harmless)
2Dialokasikan kepada 74.961 desa berdasarkan data Kemendagri
3Rasio ketimpangan distribusi (0,467) <tahun 2020 (0,476)
4Rata-rata per desa (Rp961 juta) >tahun 2020 (Rp950 juta)
5Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi(Rp27,42 T) > tahun 2020 (Rp27,30 T)
Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang mendapat alokasi Dana Desa pada tahun 2021, Menteri Keuangan dapat melakukanpenundaan dan/atau penghentian penyaluran Dana Desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 15
VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DESA
Penilaian kinerja desa didasarkan pada variabel pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian output Dana Desa, dan capaian outcome Dana Desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 16
PENYALURAN DANA DESA - REGULER
Uraian
Syarat
PeriodePenyaluran
Dana Desa
untuk BLT Desa
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
Perekaman Jumlah
KPM dan kebutuhan
BLT Desa untuk tahap
I (12 bln) , bersamaan
dengan penyampaian
persyaratan
penyaluran Tahap I
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 1
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 2
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 3
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 4
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 5
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 6
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 7
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 8
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 9
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 10
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 11
Penyaluran
Dana Desa
Pengecualian
REGULERTahap I (40%) Tahap II (40%) Tahap III (20%)
Perbup Rincian DD setiap Desa, Perdes APBDes, Surat Kuasa Pemindahbukuan
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Tahun Sebelumnya,
Lap Realisasi Penyerapan 50% dan capaian keluaran 35%, Perkades
Penetapan KPM/Perkades tidak terdapat KPM, Berita acara Konfirmasi dan
Rekonsiliasi Sisa Dana Desa
Lap Realisasi Penyerapan
90% dan capaian keluaran
75%, Laporan Konvergensi
stunting
Dalam hal Desa tidak terdapat KPM, Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 40%, Tahap II 40%, dan Tahap III 20% setelah syarat lengkap
Mulai Bulan Januari Mulai Bulan Maret Mulai Bulan Juni
(40% - BLT 5 bulan) dibayarkan sekaligus setelah syarat lengkap (40% - BLT 5 bulan) dibayarkan sekaligus setelah syarat lengkap
(20% - BLT 2 bulan)
dibayarkan sekaligus
setelah syarat lengkap
Perekaman realisasi pembayaran BLT Desa bulan Kedua belas paling lambat tanggal 31 Desember 2021 melalui aplikasi OMSPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17
PENYALURAN DANA DESA - MANDIRI
Uraian
Syarat
Periode
Penyaluran
Dana Desa
untuk BLT Desa
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
Perekaman Pagu dan
Jumlah KPM TA 2021
bersamaan dengan
penyampaian
persyaratan
penyaluran Tahap I
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 1
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 2
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 3
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 4
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 5
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 6
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 7
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 8
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 9
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 10
Perekaman
realisasi
pembayaran
BLT Bulan 11
Penyaluran
Dana Desa
Pengecualian Dalam hal Desa tidak terdapat KPM, Penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 40%, Tahap II 40%, dan Tahap III 20% setelah syarat lengkap
MANDIRITahap I Tahap II
Perbup Rincian DD setiap Desa, Perdes APBDes, Surat Kuasa Pemindahbukuan
Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Tahun
Sebelumnya, Lap Realisasi Penyerapan 50% dan capaian keluaran 35%,
Laporan Konvergensi stunting, Perkades Penetapan KPM/Perkades tidak
terdapat KPM, Berita acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa
Mulai Bulan Januari Mulai Bulan Maret
(60% - BLT 7 bulan) dibayarkan sekaligus setelah syarat lengkap (40% - BLT 5 bulan) dibayarkan sekaligus setelah syarat lengkap
Perekaman realisasi pembayaran BLT Desa bulan Kedua belas paling lambat tanggal 31 Desember 2021 melalui aplikasi OMSPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 18
PENATAUSAHAAN PUSAT DAN DAERAH
DI PEMERINTAH DAERAHDI PEMERINTAH PUSAT melalui Aplikasi OMSPAN
1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa
2. Laporan Keuangan Tingkat KPA
KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa
1. konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa
2. konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran
Laporan Keuangan TKDD
Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa
PPA BUN Pengelolaan TKDD
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 19
PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan
ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa Pengembangan Desa Digital,
Desa Wisata, Usaha budi daya pertanian,
peternakan, perikanan, Ketahanan pangan dan hewani, Perbaikan fasilitas kesehatan, Kegiatan penanggulangan
dampak pandemi COVID-19
Pemulihan ekonomi Pengembangan
sektor prioritas
Jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro
kecil dan menengah, Sektor usaha pertanian, dan Pengembangan potensi Desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.
Penggunaan Dana Desa berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas
penggunaan Dana Desa.
Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa
menjadi prioritas utama dalam
penggunaan Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat
BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
BLT Desa diberikan kepada keluarga penerimamanfaat yang paling sedikit memenuhi kriteriasebagai berikut: keluarga miskin atau tidak mampu yang
berdomisili di Desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KartuPra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan programbantuan sosial Pemerintah lainnya.
20
KRITERIA PENERIMA DAN PENGGUNAAN BLT DESA
Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari
Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Kriteria Penerima Manfaat
Rp300.000,00 per
bulan per KPM
untuk 12 bulan
mulai Januari
2021
Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
Pendataan
Besaran BLT Desa
Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan
pembelian pupuk
Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan
ditetapkan dengan peraturan kepala Desa
Dalam hal tidak terdapat KPM BLT Desa, kepala desa menetapkan perkades mengenai tidak terdapat KPM
BLT Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 21
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI PUSAT
Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian
keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:
a. penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa;
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Daerah kabupaten/kota; dan
e. sisa Dana Desa di RKD.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI DAERAH
Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 22
PEMANTAUAN SISA DANA DESA
besaran sisa Dana Desa di RKD dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 yang belum disetorkan oleh kepala desa ke
RKUD;
besaran sisa Dana Desa di RKUDyang belum disetorkan olehbupati/wali kota ke RKUN meliputi:1) sisa Dana Desa tahun 2015
sampai dengan tahun 2018 yangdisetor oleh kepala desa keRKUD; dan
2) sisa Dana Desa di RKUD tahun2015 sampai dengan tahun 2019
besaran sisa Dana Desa di RKD tahun 2019 yang tidak cukup
diperhitungkan di tahap III tahun 2020
besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020
untuk mengetahui:
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III/tahap II untuk
Desa berstatus Desa mandiri TA 2021 setelah dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi
antara kepala desa dan bupati/wali kota.
diperhitungkan melalui pemotongan DAU dan/atau DBH TA 2021.
berdasarkan data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah
Daerah dengan KPPN
diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III/tahap II untuk
Desa berstatus Desa mandiri TA 2021 setelah dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa
yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III/tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri TA
2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa
Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II TA 2022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 23
SANKSI TERHADAP BLT DESA
Sanksi yg tidak melaksanakan BLT Desa di
tahun 2020Sanksi yg tidak melaksanakan BLT Desa di
tahun 2021
(1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa
selama 9 bulan pada tahun 2020, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran
2021.
(2) Pengenaan sanksi dikecualikan jika berdasarkan hasil
musdesus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon
KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak
tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
(3) Hasil musdesus/musyawarah insidentil ditetapkan
dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang
ditunjuk.
(4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan cara menandai pada Desa yang akan salur
tersebut dalam aplikasi OMSPAN.
(1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 bulan tahun 2021, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa
yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran
2022.
(2) Pengenaan sanksi dikecualikan jika berdasarkan hasil
musdesus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon
KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria.
(3) Hasil musdesus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam
peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Peraturan kepala desa disampaikan oleh bupati/wali
kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN
sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada
tahun anggaran 2022.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengenaan Sanksi:
1. Kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
2. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum
Dokumen Pengenaan Sanksi, berupa:
1. surat permohonan dari bupati/wali kota untuk permasalahan Kades yang ditetapkan sebagai tersangka.
2. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga untuk permasalahan Desa.
Bentuk Sanksi:
Kementerian Keuangan c.q. DJPK dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa melalui surat Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kementerian/lembaga terkait atau
bupati/wali kota.
Penyaluran Kembali:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa setelah
menerima surat permohonan dari bupati/wali kota dan surat rekomendasi dari kementerian/lembaga.
24
SANKSI TERHADAP KADES TERSANGKA DAN PERMASALAHAN DESA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 25
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pemberian kewenangan kepada Bupati/wali kota untuk melakukan pengecekan data jumlah
Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa
Pengecualian kepada Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di Tahun
Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021
dalam pemenuhan beberapa persyaratan penyaluran
Ketentuan penyelesaian rekonsiliasi sisa Dana Desa:
1. Rekonsiliasi sisa dana di RKD TA 2015 – TA 2018 antara bupati/wali kota dan kepala Desa dilakukan paling
lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi
data, kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
2. Rekonsiliasi sisa dana di RKUD TA 2015 – TA 2019 antara bupati/wali kota dan KPA Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data, bupati/wali kota menyetorkan sisa dana ke RKUN paling
lambat tanggal 31 Mei 2021
1
2
3
TERIMA KASIH
26
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 27
TAHAPAN PMK 205/PMK.07/2019 PMK 40/PMK.07/2020 PMK 50/PMK.07/2020 PMK 101/PMK.07/2020
Tahap I
(40%)
1. Perkada Tatacara Pengalokasian
dan Rician DD per Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan
Dana Desa dari Kepala Daerah
3. Perdes APBDes
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2. Perdes mengenai APBDes
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari
Kepala Derah
1. Peraturan/Keputusan
bupati/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan
dari Kepala Derah
1. Peraturan/Keputusan
bupati/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan
dari Kepala Derah
Tahap II
(40%)
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran TA sebelumnya
2. Laporan Realisasi Penyerapan
Tahap I min 50 % DAN Capaian
Keluaran Tahap I min 35%
Laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa TA
sebelumnya
Tidak ada dokumen persyaratan,
pemda hanya melakukan tagging
atas Desa layak salur
Tidak ada dokumen persyaratan,
pemda hanya melakukan tagging
atas Desa layak salur
Tahap III
(20%)
1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d
Tahap 2 min 90% dan Capaian
Keluaran s/d Tahap 2 min 75%
2. Laporan Konvergensi Pecegahan
Stunting
1. Laporan realisasi penyerapan s.d.
tahap II min 75 % dan capaian
keluaran min 50%
2. Laporan konvergensi pencegahan
stunting
3. Perkades mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT
Desa
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa dan
perubahannya
2. Perdes mengenai APBDes
3. Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran TA
sebelumnya
4. Laporan realisasi penyerapan
s.d. tahap II min 50 % dan
capaian keluaran min 50%
5. Laporan konvergensi
pencegahan stunting
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa dan
Perbup/walikota mengenai
perubahan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa
2. Perdes mengenai APBDes
3. Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran TA
sebelumnya
PERSYARATAN PENYALURAN REGULER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 28
PERSYARATAN PENYALURAN DESA MANDIRI
TAHAPAN PMK 205/PMK.07/2019 PMK 40/PMK.07/2020 PMK 50/PMK.07/2020 PMK 101/PMK.07/2020
Tahap I(60%)
1) Perkada Tatacara Pengalokasian dan Rincian DD per Desa
2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah
3) Perdes mengenai APBDes
1) Perbup/walikota mengenaipenetapan rincian Dana Desasetiap Desa
2) Perdes mengenai APBDes3) Surat Kuasa Pemindahbukuan
Dana Desa dari Kepala Daerah
1) Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota MengenaiPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Kepala Daerah
1) Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota MengenaiPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desadari Kepala Daerah
Tahap II(40%)
1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran TA Sebelumnya
2) Laporan Realisasi Penyerapan tahapI min 50% dan Capaian Keluaranmin 35%
3) Laporan Konvergensi PencegahanStunting
1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran TA Sebelumnya
2) Laporan Realisasi Penyerapantahap I min 75% dan CapaianKeluaran min 50%
3) Laporan Konvergensi PencegahanStunting
4) Perkades Mengenai PenetapanKeluarga Penerima Manfaat BLT Desa
1) Perbup/walikota mengenaipenetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan perubahannya
2) Perdes mengenai APBDes3) Laporan Realisasi
Penyerapan dan CapaianKeluaran TA Sebelumnya
4) Laporan RealisasiPenyerapan tahap I min 50% dan Capaian Keluaranmin 50%
5) Laporan KonvergensiPencegahan Stunting
1. Perbup/walikota mengenaipenetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Perbup/walikota mengenaiperubahan penetapanrincian Dana Desa setiapDesa
2. Perdes mengenai APBDes3. Laporan Realisasi
Penyerapan dan CapaianKeluaran TA sebelumnya