Post on 26-Oct-2020
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) TAHUN 2019
TEMBILAHAN
2019
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini dapat
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Setiap Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Dokumen
Perjanjian Kinerja sebagaimana Iinstruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunju Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Riveu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen Rencana Kinerja merupakan salah satu bentuk perwujudan kepatuhan
bawahan kepada atasan yang lebih tinggi, dalam rangka melaksanakan kommitmen
untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian VISI dan MISI Organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.
Mudah-mudahan Rencana Kinerja yang telah disusun ini dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya, sehingga Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu akan segera turwujud.
Demikian Dokumen Rencana Kinerja ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.
Tembilahan, Pebruari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Drs. H. HELMI. D,M.Pd Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19691231 199703 1 027
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang ....................................................................................... 1
1.2 Gambaran Kondisi ................................................................................ 2
1.3 Struktur Organisasi ................................................................................. 2
1.4 Ruang Lingkup ........................................................................................ 4
BAB. II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Isu Strategis ................................................................................... 5
2.2. Rencana Strategis ..................................................................................... 6
2.2.1. Tujuan ............................................................................................. 6
2.2.2.Sasaran ............................................................................................ 6
2.2.3 Tabel Tujuan dan Sasaran .............................................................. 7
2.3 Strategis dan Arah Kebijakan Umum ...................................................... 6
2.4 Cascading Kinerja (Terlampir)
BAB. III PENUTUP ...................................................................................................... 10
1
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut
good governance merupakan issue yang paling mengemuka dewasa ini.
Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda
pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good
governance. Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut
untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini disebabkan karena
akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip good governance. United
Nations Development Program (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik good
governance yang salah satunya adalah accountability (akuntabilitas). Ditambah
lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan
good governance dalam Acuan Umum Penerapan good governance pada Sektor
Publlik oleh Lembaga Administrasi Negera Republik Indonesia.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan
perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas
kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia.
Perjanjian Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja
tahun 2019 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung
pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun
2
2019 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2019.
Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ini dapat digunakan untuk menjadi arah dan pegangan
pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi.
1.2 Gambaran Kondisi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan
Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
1.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun
2016 dan Peraturan Bupati Indragiri HilirNo. 47 Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Penanaman
Modal
1. Seksi Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal;
2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pemberdayaan Usaha
d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
e. Bidang Pengolahan Data, Sistim Informasi dan Pengaduan Layanan, terdiri
dari:
1. Seksi Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Data Penanaman Modal;
2. Seksi Sistim Informasi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
f. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Primer;
2. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Sekunder;
dan
3. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Sektor Tersier;
g. Bidang Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Daerah, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Lokasi dan Tata Ruang;
2. Seksi Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan; dan
3. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan dan lainnya.
Struktur Organisasi DPMPTSP adalah sbb :
4
1.4 Ruang Lingkup
Sistimatika penyusunan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir adalah sbb :
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Gambaran Kondisi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Ruang Lingkup
BAB. II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Isu-isu Strategis
2.2. Rencana Strategis
2.2.1. Tujuan
2.2.2 Sasaran
2.3 Strategis dan Arah Kebijakan Umum
2.4 Cascading Kinerja
BAB. III PENUTUP
LAMPIRAN
5
BAB. II
PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Isu-isu Strategis
Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya
timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan
(RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya
perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan
pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya,
dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.
Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari
kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan
yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta
ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu identifikasi
permasalahan dirasa sangat penting dan harus dilakukan, didalam tugas dan
fungsi pelayanan pada DPMPTSP Kab. Inhil, permasalahan-permasalahan utama
dan dapat berpengaruh pada perkembangan tugas dan fungsi DPMPTSP, dapat di
jabarkan sebagai berikut :
1. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
di KabupatenIndragiri Hilir, yang menjadi rujukan pengembangan
penanaman modal di Kab. Inhil
2. Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal
(pemantauan pembinaan dan pengawasan).
3. Masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang berinvestasi di Kabupaten
Indragiri Hilir yang belum menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal) sehingga sulit diketahui realisasi investasi.
4. Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan bersekala
regional, nasional maupun internasional.
5. Belum terlaksananya kegiatan promosi dengan memanfaatkan media dan
teknologi informasi
6. Belum tersedianya Sarana dan prasarana promosi yang memadai.
7. Belum adanya kajian potensi dan peluang investasi serta studi kelayakan
per sektor di Kabupaten Indragiri Hilir.
6
8. Belum adanya data profil / direktori perusahaan besar/menengah/kecil
(UMKM) se Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana teknologi informasi di DPMPTSP.
10. Belum adanya SDM DPMPTSP yang menguasai teknologi sistim informasi
secara baik.
11. Belum tersusunnya Dokumen data perizinan secara baik.
12. Belum maksimalnya penyesuaian terhadap regulasi yang ada terkait
perizinan dan non perizinan (PERDA, PERBUB dan SOP).
13. Belum lengkapnya ketersediaan fasilitas pengaduan masyarakat terkait
pelayanan perizinan (Telepon, SMS, Kotak saran dll)
14. Belum maksimalnya pelaksanaan penilaian indeks kepuasan masyarakat
(IKM) dan belum dilakukannya ISO.
15. Belum adanya sistem informasi potensi di Kabupaten Indragiri Hilir yang
berisi tentang potensi yang tersebar di Kecamatan dan Kelurahan / desa
16. Terbatasnya Jumlah dan kompetensi SDM Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu.
17. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pelayanan Perizinan
Terpau Satu Pintu
18. Masih Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi/kecamatan dan kelurahan
dalam pengurusan perizinanan.
19. Belum maksimalnya penempatan tenaga teknis perizinan dan non
perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
20. Belum maksimalnya penerapan UU No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang mewajibkan seluruh usaha
dan / atau kegiatan dilengkapi dengan izin lingkungan hidup untuk
mendapatkan izin usaha.
2.2. Rencana Strategis
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Indragiri Hilir Periode
2018-2023 yaitu UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH
DAN BERMARTABAT, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indragiri Hilir merususkan tujuan dan sasaran
yang ingin di capai sebagai berikut :
2.2.1. Tujuan :
Adapun Tujuan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi
7
Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018-2013 adalah :
MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAERAH
2.2.2. Sasaran :
Adapun Sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengaktualisasikan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018-2013 adalah:
1. Meningkatkan Aktifitas Kegiatan Penanaman Modal
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2.2.3 Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP 2018 – 2023
No Tujuan Sasaran
Indikator
tujuan/
sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada
Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkatn
ya Nilai
Investasi
Meningkatn
ya Aktifitas
Penanaman
Modal
Jumlah Unit
Usaha baru 377 471 589 726 907
Meningkatn
ya Kualitas
Pelayanan
Publik
Nilai Indek
Kepuasan
Masyarakat A A A A A
2.3 Strategis dan Arah Kebijakan Umum
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Program dan
Kegiatan. Program yang disusun tersebut adalah sbb :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sbb :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
m. Penyediaan Tenaga pendukung administrasi perkantoran
n. Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sbb:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatan sbb :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
b. Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatannya :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dengan kegiatannya :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
6. Peningkatan Pengembangan Penyusunan Rencana Kerja
Badan/Kantor/Instansi Bagian dengan kegiatan sbb :
a. Penyusunan Program Kerja
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
a. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
c. Penyelenggaraan Pameran Investasi
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pomosi Penanaman Modal
e. Pengembangan Promosi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
d. Peningkatan Pelayanan Perizinan
e. Pelaksanaan dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
9. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
dengan Kegiatan :
a. Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi
9
10. Program Pengendalian dan Penataan Perizinan
a. Peningkatan Pelayanan Pengaduan Perizinan
b. Manajemen Data Perizinan
c. Peningkatan Kinerja Tim Tekhnis Perizinan dan Non Perizinan
d. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
e. Peningkatan Pelayanan Perizinan
11. Program Penataan Perizinan Tertentu
a. Penyempurnaan Perangkat Pedoman Kerja Pelayanan Perizinan
b. Manajemen Pelayanan Perizinan
c. Monitoring Pemberian Izin
d. Survey Perizinan
2.4 Cascading Kinerja (Terlampir)
10
BAB. III
PENUTUP
Demikian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu
Pintu ini disusun dengan mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan, dengan
harapan bahwa Rencana Kinerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait.
Tembilahan , Pebruari 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTUKABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Drs. H. HELMI D, M.Pd
NIP. 1966 1231 199703 1 027