Post on 27-Jan-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat,
karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017
dapat diselesaikan.
Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja
yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.
Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan
laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun
selanjutnya.
Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan
sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.
Ciamis, 31 Januari 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS
Drs. H KUSDIANA, MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670423 198603 1 002
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/Badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis, seusuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unusr Organiasasi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Pemerintah Daerah Ciamis meliputi sebagian urusan wajib bidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan seuai asas otonomi daan
tugas pembantuan.
Untuk itu seluruh program kerja Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang
tertuang dalam Perubahan/Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 – 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Untuk mengukur nilai akhir dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2017
dapat dilihat pada :
- Rencana Stratejik
- Rencana Kinerja Tahunan
- Pengukuran Pencapaian Sasaran
- Pengukuran Kinerja Kegiatan
Untuk Tahun Anggaran 2017, pencapaian kinerja dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan peranan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, serta hasil dari pembangunan ini telah dapat dirasakan oleh
masyarakat.
Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan tolok
ukur dalam peningkatan kinerja dimasa mendatang.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1
1.1. Kedudukan …………………………………………………..…………… 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………….. 2
1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………………… 3
1.4 Isu-isu Strategis ..………………………………………………….…….. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………………………………………….. 6
2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019 ….………..…………….. 6
2.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………….……………………. 7
2.3 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran..…………………………..…. 8
2.4 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) ………………….. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………. 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………...……..……………………….. 17
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………... 21
3.3 Akuntabilitas Keuangan ………..…………………………………….. 33
BAB IV PENUTUP ………………………………………….……………………….……. 37
Lampiran-lampiran :
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 (anggaran perubahan)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diperjelas dengan Peraturan
Presiden Republik Indoinesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Rangka mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Ciamis, Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis meyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017.
1.1 Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016, tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu unsur dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
pada akhir tahun 2017 berjumlah sebanyak 184 orang dengan jumlah pejabat
struktural 33 orang dan pelaksana sebanyak 151 orang.
Golongan Eselon Jumlah
IV/c
III/d
IV/a
III/d
III/d
III/c
III/c
III/b
II/b
III/a
III/b
III/b
IV/a
IV/a
IV/b
IV/b
1
1
3
1
11
9
5
2
Staf/Pelaksana
III/d
III/c
-
-
2
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 2
III/b
III/a
II/d
II/c
II/b
II/a
I/d
I/c
I/b
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
8
4
45
18
15
3
6
-
Jumlah Total 184
TABEL 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis bulan Desember 2017
berdasarkan Eselon dan Staf/Pelaksana
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
meliputi sebagian urusan wajib bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan
pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, urusan wajib bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan
ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan
ruang, dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 3
1.3 Struktur Organisasi
Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No 42 Tahun 2016
mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :
Kepala Dinas, membawahi
A. Sekretaris Dinas yang membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan
B. Kepala Bidang Bina Marga yang membawahi :
a. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
C. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang membawahi :
a. Kepala Seksi Irigasi
b. Kepala Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air
D. Kepala Bidang Keciptakaryaan yang membawahi :
a. Kepala Seksi Penataan Bangunan
b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air
Limbah dan Drainase
c. Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
E. Kepala Tata Ruang dan Pertanahan yang membawahi :
a. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
b. Kepala Seksi Pengendalian Ruang
c. Kepala Seksi Pertanahan
Selain jabatan tersebut diatas, terdapat pula 8 Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang memebawahi Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.
Para Kepala UPTD ini di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
dan membawahi Ka.Subbag TU.
Adapun 8 UPTD tersebut adalah :
1. UPTD Wilayah Ciamis dengan wilayah kerja 5 Kecamatan :
- Kec. Ciamis, Kec. Cijeungjing, Kec. Sadananya, Kec. Cikoneng dan Kec.
Sindangkasih
2. UPTD Wilayah Panumbangan dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Panumbangan, Kec. Cihaurbeuti, Kec. Panjalu dan Kec. Sukamantri.
3. UPTD Wilayah Kawali dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 4
- Kec. Kawali, Kec. Lumbung, Kec. Cipaku, Kec. Baregbeg
4. UPTD Wilayah Rancah dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Rancah, Kec. Sukadana, Kec. Tambaksari, Kec. Cisaga
5. UPTD Wilayah Banjarsari dengan wilayah kerja 4 Kecamatan :
- Kec. Banjarsari, Kec. Banjaranyar, Kec. Lakbok dan Kec. Purwadadi.
6. UPTD Wilayah Pamarican, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :
- Kec. Pamarican, Kec. Cidolog, Kec. Cimaragas
7. UPTD Wilayah Panawangan, denga wilayah kerja 3 Kecamatan :
- Kec. Panawangan, Kec. Jatinagara, Kec. Rajadesa
8. UPTD Laboratorium dan Peralatan.
1.4 Isu-isu Strategis
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik
internal maupun eksternal yang perlu diatasi.
Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu –isu strategis sebagai berikut :
1.4.1 Internal
a. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu
ditingkatkan keahliannya
b. Belum lengkapnya data base pada masing – masing bidang
c. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat
d. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan
kegiatan
e. Keterbatasan sumber dana
f. Perbaikan dan peningkatan penyelengaraan infrastruktur mulai dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
1.4.2 Eksternal
A. Bidang Bina Marga
- Masih banyaknya infrastruktur jalan terutama di pelosok yang masih
rusak
- Masih adanya pembebanan berlebih yang menyebabkan kondisi jalan
cepat rusak
- Rencana ruas jalan baru belum dapat dilaksanakan karena sulitnya
pembebasan tanah.
B. Bidang Sumber Daya Air
- Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya areal
terbuka hijau
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 5
- Melakukan penanggulangan/pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh
banjir, kekeringan dan tanah longsor
- Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya
kerusakan jaringan irigasi
C. Bidang Keciptakryaan
- Banyaknya gedung-gedung dan bangunan-bangunan pemerintah yang
masih kuran baik
D. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Mengendalikan alih fungsi lahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala
Daerah yang terpilih.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan
bahwa pada masa jabatannya, dan Rencana Strategis ini berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun
2014-2019, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
akan menjadi akuntabel.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten
Ciamis tahun 2014 – 2019 yaitu :
“ CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019”
Dimana untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan
misi untuk tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Memebangun perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.
Kemudian pada akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah
melaksanakan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yang implikasinya terjadi perubahan Kewenangan SKPD, salah satunya adalah Dinas
Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral, karena urusan energi
dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-undang beralih kewenangannya
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka Dinas Bina Marga Sumber
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 7
Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan, dimana digabungkan urusan yang baru, yaitu
urusan Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan, sehingga disusun
Perubahan/Revisi Rencana Strategis Dinas, sesuai dengan tugas dan kewenagnnya
yang baru.
Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
untuk periode 1 (satu) tahun.
Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis dimuat program dan kegiatan proiritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis.
Visi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
tahun 2014 – 2019 adalah “INFRASTRUKTUR DAERAH YANG SEMAKIN
BERKUALITAS TAHUN 2019”
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi seperti tersebut di atas ditetapkan misi sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air
c. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas
laboratorium kebinamargaan dan alat-alat berat.
d. Meningkatkan bangunan publik, pemerintah dan fasilitas umum serta
Pembinaan jasa konstruksi.
e. Meningkatkan kualitas pemanfaatan & pengawasan tata ruang serta
pertanahan.
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 8
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
1) Tujuan
1. Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas.
2. Meningkatnya fungsi dan jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi
dalam rangka mendukung kegiatan pertanian.
3. Pengendalian daerah – daerah potensi pertanian dari ancaman banjir.
4. Optimalisasi fasilitas alat – alat berat dalam melayani masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan bangunan yang
berfungsi pelayanan publik.
6. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dapat
terpenuhi.
7. Mewujudkan efektifitas penataan dan pemanfaan ruang serta pertanahan
2) Sasaran
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
2. Terpenuhinya kebutuhan air untuk area pertanian.
3. Terkendalinya aliran air saluran dan sungai.
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder lain yang memerlukan
jasa alat berat.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah.
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
permukiman.
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
8. Tertanganinya masalah pertanahan pemerintah.
2.3 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
a. Kebijakan
1. Melakukan inventarisasi data pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan jalan kabupaten.
3. Peningkatan Jalan Strategis Kecamatan.
4. Peningkatan Jalan Jalur yang dilalui Angkot/ Angdes.
5. Peningkatan jalan di kawasan strategis dan cepat tumbuh kabupaten.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 9
6. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
7. Penanganan Normalisasi dan Proteksi Saluran.
8. Pembangunan / rehabilitasi bangunan publik dan gedung pemerintah
9. Penanganan sistem drainase dan trotoar perkotaan
10. Penyusunan rencana tata ruang
11. Pengendalian penggunaan lahan
12. Penangana masalah pertanahan
b. Program
Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019,
maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan program
dan kegiatan sebagai berikut :
1. Bidang Bina Marga
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Peningkatan Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Penggantian Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatannya
adalah:
- Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Berkala/Periodik Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, kegiatannya adalah:
- Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan,
kegiatannya adalah :
- Penyusunan sistem informasi/data base jalan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, kegiatannya
adalah:
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
- Pengelolaan peralatan laboratorium dan alat berat
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 10
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
2. Program pengendalian banjir, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
- Pembuatan Proteksi Sungai/Saluran
- Normalisasi Sungai/Saluran
3. Bidang Keciptakaryaan
1. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah, kegiatannya adalah:
- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Pemerintah
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong, kegiatannya
adalah:
- Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan totoar
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
1. Program Perencanaan Tata Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusunan RTRW dan RDTR
2. Program Pemanfaatan Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusuna Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
No
Sasaran Strategis
RPJMD
Indikator Kinerja
Satuan
1.
Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana
transportasi
1. Kemantapan jalan kabupaten
2. Panjang jalan yang ditingkatkan
3. Panjang jalan yang dipelihara
secara rutin
4. Panjang jalan yang dipelihara
secara berkala
5. Jumlah jembatan yang
dibangun/diganti
6. Jumlah jembatan yang
dipelihara/direhab
%
Km
Km
Km
Unit
Unit
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis RPJMD dan Indikator Kinerjanya
No Sasaran Strategis
RPJMD Indikator Kinerja Satuan
7. Adanya sistem informasi database
jalan
8. Jumlah alat berat dalam kondisi
baik
%
Unit
2.
Meningkatnya keandalan
sistem jaringan infrastruktur
sumber daya air dan
pengelolaan sumber daya
air
1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi
baik
2. Prosentasi daerah irigasi dalam
kondisi baik dan sedang
3. Panjang bangunan proteksi sungai
4. Panjang sungai/saluran yang
dinormalisasi
5. Proporsi jumlah kecamatan yang
bebas banjir
m/Ha
Ha
m
m
%
3. Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1. Terfasilitasinya sarana prasarana
aparatur dan terbangunnya/
terehabilitasinya gedung kantor
pemerintah
2. Persentase gedung pemerintah
dalam kondisi baik
paket
%
4. Meningkatakan akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar permukiman
1. Panjang drainase/trotoar yang
dipelihara
2. Persentase saluran drainase/trotoar
dalam kondisi baik
Meter
%
5. Meningkatnya kualitas
penataan ruang
1. Jumlah rencana tata ruang
2. Jumlah rencana tata bangunan dan
lingkungan
3. Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah Kabupaten beserta
rencana rincinya
Dokumen
Dokumen
%
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang effisien
dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah
dengan dunia usaha dan
masyarakat
1. Kajian penyelesaian kasus tanah
pemda
2. Jumlah dokumen kajian
pemanfaatan lahan dan kebutuhan
lahan
Kajian
Kajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 2 3 5
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
1. Kemantapan jalan kabupaten %
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
2. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/ha
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
3. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
%
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
%
5. Meningkatnya kualitas penataan ruang
5. Pengendalian alih fungsi lahan %
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
2.4 RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji penting yang perlu
dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan serta dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 mengacu pada dokumen Revis i Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
Tahun 2014-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) SKPD Tahun
2017, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2017. Serta setelah ditetapkannya APBD Perubahan
Kabupaten Ciamis, maka terjadi perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 13
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, sehinngga Perjanjian Kinerja
juga menglami perubahan, sebagai berikut:
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
1.
Kemantapan jalan kabupaten
68,50 %
2. Panjang jalan yang
ditingkatkan 80,92 km
3. Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
200 km
4. Panjang jalan yang direhab/ dipelihara secara berkala
26,5 km
5. Jumlah jembatan yang dibangun/diganti
11 unit
6. Jumlah jembatan yang dipelihara/direhab
13 unit
7. Adanya sistem informasi database jalan
60 %
8. Jumlah alat berat dalam kondisi baik
46 unit
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur
1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
29,750 m/ha
sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
2. Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik
69,55 %
3. Panjang bangunan proteksi sungai
2.500 m
4. Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi
1.750 m
3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
1. Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah
10 paket
2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
85 %
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
1.
2.
Panjang drainase/trotoar yang dipelihara Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
420 meter
33,42 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 14
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
5. Meningkatnya kualitas penataan ruang
1. Jumlah rencana tata ruang 2. Jumlah rencana tata bangunan dan lingkungan 3. Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya
4. Pengendalian alih fungsi lahan
1 Dokumen 1 Dokumen
50 %
100 %
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
1. Kajian penyelesaian kasus tanah Pemda 2. Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan
5 Kajian
12 Kajian
Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel
Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis tahun 2017 setelah perubahan anggaran.
No Sasaran Program Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana
transportasi
1. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
2. Program Pembangunan Turap/
Talud/ Bronjong
3. Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
4. Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
5. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebinamargaan
128.108.455.203
8.353.365.450
35.605.248.900
352.807.300
1.879.751.000
2. Meningkatnya keandalan
sistem jaringan
infrastruktur sumber daya
air dan pengelolaan
sumber daya air
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
2. Program Pengendalian Banjir
25.594.533.000
10.715.892.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 15
3. Meningkatnya efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1. Program Peningkatan Sarana/
Prasarana Pemerintah
18.392.010.350
4. Meningkatakan akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar permukiman
1. Program Pembangunan saluran
drainase/gorong- gorong
1.050.000.000
5. Meningkatnya kualitas
penataan ruang
1. Program Perencanaan Tata
Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
2.451.413.000
50.000.000
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia
usaha dan masyarakat
1. Program Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan
2. Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
67.286.000
190.213.000
Tabel 2.3 Sasaran Program dan Anggaran Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan
metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan
pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak
terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.
Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2017 yang diturunkan dari
rencana kinerja tahunan dan perencanaan stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2014–2019. Rangkaian
proses perencanaan stratejik tahun 2014-2019, perencanaan kinerja tahun 2017,
serta keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu
sistem akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada Gambar 1
Gambar 3.1. Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 17
Sebagaimana telah diuraikan pada bab II, siklus kinerja dimulai dari
perencanaan stratejik, meliputi proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
Revisi Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017–2019, yang kemudian dijabarkan lebih
lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.
Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam
penetapan kinerja.
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, ditetapkan metode
pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan
bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan
perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2017 dilaksanakan terhadap
kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2017 sebagai ikhtisar rencana kinerja
tahunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017 yang
diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator
kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome),
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.
Pengukuran kinerja mencakup:
1. Penilaian kinerja pada unit paling rendah yaitu kegiatan-kegiatan dalam
kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Hasil pengukuran tingkat
pencapaian kinerja realisasi terhadap rencana tingkat capaian atau target dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dimuat dalam formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang terdapat pada lampiran dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.
2. Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2017 adalah mengacu
kepada masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 18
kinerja dan Dokumen Revisi Recana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2017–2019 dengan mempergunakan
formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Gambaran tahapan
pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 3.2. Tahapan Pengukuran Kinerja
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan tahun 2017 berdasarkan sasaran dan indikator sasaran yang
telah ditetapkan dalan Perubahan Perjanjian Kinerja 2017 adalah sebagai berikut :
No
Sasaran
Realisasi
Capaian
Target dan Realisasi
(%)
Ket Uraian Indikator
Rencana
Tingkat
Capaian (Target)
1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya
keandalan sarana
dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan kabupaten
68,5 % 68,719 % 101,003
Panjang jalan yang
ditingkatkan 80,92 km 84,234 km 104,095
Panjang jalan yang dipelihara secara
rutin
200 km
207,117 km
103,558
Panjang jalan yang direhab/dipelihara
secara berkala
26,5 km 26,045 km 98,283
Jumlah jembatan
yang
dibangun/diganti
11 unit 11 Unit 100
Jumlah jembatan
yang dipelihara/
direhab
13 unit 13 Unit 100
Adanya sistem
informasi database jalan dan jembatan
60 %
65,633 %
109,388
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 19
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah alat berat dalam kondisi baik
46 Unit 46 Unit 100
2 Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
Prosentasi daerah
irigasi dalam kondisi baik
69,55 % 69,57 % 100,028
Rasio jaringan
irigasi dalam kondisi baik
29,750
m/ha
29,780
m/ha
100,100
Panjang bangunan
proteksi sungai
2.500 m 2.296,02 m 91,840
Panjang
sungai/saluran yang dinormalisasi
1.750 m 5.624,7 m 321,411
3 Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi birokrasi
Terfasilitasinya
sarana prasarana aparatur dan
terbangunnya/
terehabilitasinya gedung kantor
pemerintah
10 Paket 12 paket 120
Persentase gedung pemerintah dalam
kondisi baik
85 % 85 % 100
4 Meningkatakan akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana
dasar
permukiman
Panjang drainase yang dipelihara
420 Meter 1.062,8 Meter
253,047
Persentase saluran drainase dalam
kondisi baik
33,42 % 34,52 % 103,291
5 Meningkatnya
kualitas penataan
ruang
Jumlah rencana
tata ruang
1 dokumen 3 dokumen 300
Jumlah rencana
tata bangunan dan lingkungan
1 dokumen - -
Tersedianya informasi mengenai
Rencana Tata Ruang (RTR)
wilayah Kabupaten
beserta rencana rincinya
50 % 50 % 100
Pengendalian alih
fungsi lahan 100 % 100 % 100
6 Mewujudkan tata kelola
pemerintahan
yang effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan
pemerintah
dengan dunia usaha dan
masyarakat
Kajian penyelesaian kasus tanah pemda
5 kajian 4 kajian 80
Jumlah kajian
pemanfaatan lahan
dan kebutuhan lahan
12 kajian 24 kajian 200
Rata-rata capaian kinerja (%) 126,536
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 20
Sedangkan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan dalam mendukung agenda kebijakan sebagaimana tertuang
dalam dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:
No Kebijakan Program Indikator Program
Capaian Kinerja
Ket. Target RPJMD
Reali-sasi
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Peningkatan
jalan kabupaten
Peningkatan
Jalan Strategis
Kecamatan
Peningkatan
Jalan Jalur yang
dilalui Angkot/
Angdes
1. Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
2. Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
3. Program
Pembangunan
Turap/Talud/
Bronjong
4. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
5. Program
Pembangunan
sistem
informasi/data
base jalan dan
jembatan
1. Jalan
Kabupaten
dalam kondisi
baik
2. Kemantapan
Jalan
Kabupaten
307.18
km
64,19 %
582.937
Km
68,71%
Pada akhir
tahun 2014
terjadi
perubahan
panjang jalan
Kabupaten,
yang semula
sepanjang
478,51 km
menjadi
848,296 km,
sesuai dengan
SK Bupati
Ciamis Nomor
620/KPTS.588
– HUK / 2014
tanggal 11
Nopember
2014
4
Pembangunan
dan rehabilitasi
jaringan irigasi
1. Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
1. Luas area
irigasi dalam
kondisi baik
2. Rasio jaringan
rigasi dalam
kondisi baik
69,6 %
21.95
m/Ha
69,57 %
29,780
m/ha
Dengan
asumsi bahwa
air dapat
mengairi area
dimaksud,
walaupun
kondisi saluran
air tidak
semuanya baik
Program
pengendalian
banjir
1. Panjang sungai
yang dinormali-
sasi
2.500 m
5.624,7 m
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 21
2. Panjang bangu-
nan proteksi
tebing sungai
7.381,21
m
4.166 m
5 Penyusunan
rencana tata
ruanguntuk
kawasan
strategisdan
kawasan
potensial
berkembang
Program
perencanaan
tata ruang
Jumlah Rencana
Tata Ruang
2
dokumen
3
dokumen
6 Pembangunan
Sesuai dengan
Rencana tata
ruang
Program
Pemanfaatan
ruang
Kesesuaian
Perizinan
Terhadap
Rencana Tata
Ruang
100 % 100%
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014 - 2019 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada Matriks Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK), kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 hampir
semuanya dapat dilaksanakan sesuai target masing-masing kegiatan, walaupun
pada Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) masih ada beberapa indikator yang
realisasinya dibawah target, tetapi secara garis besar hal tersebut terjadi karena
adanya perubahan-perubahan spesifikasi teknis di lapangan yang berpengaruh
pada volume pekerjaan.
Untuk pengukuran yang lebih akurat, maka dilaksanakan pengukuran
kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja ini
didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis yang
menetapkan 6 (enam) sasaran dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja.
Pengukuran masing-masing kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 akan dibahas
lebih rinci dalam penjelasan dibawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 22
Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100% Panjang jalan keseluruhan
Panjang jalan dalam kondisi baik + sedang x 100%
Panjang jalan keseluruhan
1. Sasaran 1 :
“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya keandalan
sarana dan prasarana transportasi, dilakukan dengan menggunakan 8 indikator
kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
1 Meningkatnya
keandalan
sarana dan
prasarana
transportasi
1. Kemantapan
jalan kabupaten
2. Panjang jalan
yang
ditingkatkan
Panjang pekerjaan peningkatan jalan (km) pada tahun
2017
3. Panjang jalan
yang dipelihara
secara rutin
Panjang jalan yang dipelihara secara rutin oleh UPTD
wilayah (km) tahun 2017
4. Panjang jalan
yang dipelihara
secara berkala
Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (km) tahun
2017
5. Jumlah
jembatan yang
dibangun/
diganti
Jumlah jembatan yang dibangun atau diganti (unit)
tahun 2017
6. Jumlah
jembatan yang
dipelihara/
direhab
Jumlah jembatan yang dipelihara atau diganti (unit)
tahun 2017
7. Tersedianya
database sistem
informasi jalan
dan jembatan
= Wilayah penanganan sudah masuk database x 100% Wilayah penanganan jalan keseluruhan
8. Jumlah alat
berat dalam
kondisi baik
Alat-alat berat yang kondisinya baik (unit) tahun 2017
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran pertama yaitu
“Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi”, dapat dilihat
indikator kinerjanya sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Kemantapan jalan kabupaten
Rumus/perhitungan :
= 582.937 x 100% = 68,719 % 848,296
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 23
Capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 582.937 km atau 68,719 %
sehingga apabila dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar
68,50 %, capaian kinerjanya adalah sebesar 101,003 %, sedangkan bila
dibandingkan dengan target di Revis Renstra SKPD tahun 2017 – 2019
sebesar 581,08 km, maka capaiannya adalah sebesar 100,315. Namun bila
dibandingkan dengan RPJMD yang hanya sepanjang 307.18 km adalah karena
pada RPJMD panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 478,11 km,
sedangkan setelah terbit SK Bupati Ciamis tentang Jalan Kabupaten no.
620/KPTS.588 – HUK / 2014 pada tanggal 11 Nopember 2014 adalah
sepanjang 848,296 km.
b. Indikator kinerja 2 : Panjang jalan yang ditingkatkan
Panjang jalan yang ditingkatkan pada tahun 2017 terdiri atas 3 jenis
perkerasan jalan, yaitu peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik sepanjang
70,156 km, konstruksi lapen sepanjang 11,375 km dan konstruksi rigid/beton
sepanjang 2,703 km, sehingga jumlah keseluruhannya sepanjang 84,234 km,
sehingga bila dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017, peningkatan
jalan sepanjang 80,92,234 km, maka realisasi peningkatan jalan adalah
sebesar 104,095 %.
c. Indikator kinerja 3 : Panjang jalan yang dipelihara secara rutin
Pemeliharaan rutin jalan kabupaten dilaksanakan secara swakelola oleh
UPTD wilayah yaitu :
1. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panumbangan sepanjang 23,460 km
2. UPTD BMSDAESDM Wilayah Kawali sepanjang 23,260 km
3. UPTD BMSDAESDM Wilayah Ciamis sepanjang 45,597 km
4. UPTD BMSDAESDM Wilayah Rancah sepanjang 22,30 km
5. UPTD BMSDAESDM Wilayah Banjarsari sepanjang 41,350 km
6. UPTD BMSDAESDM Wilayah Panawangan sepanjang 24,10 km.
7. UPTD BMSDAESDM Wilayah Pamarican sepanjang 27,050 km
Sehingga panjang jalan yang dipelihara secara keseluruhan adalah sepanjang
207,117 km.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sepanjang 200 km
maka capaian realisasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten adalah sebesar
103,558%.
d. Indikator kinerja 4 : Panjang jalan yang direhab dan dipelihara
secara berkala
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 24
Pada tahun 2017 kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan
dilaksanakan di 28 ruas jalan dengan panjang keseluruhan sepanjang 26,045
km, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sepanjang 26,5
km, maka realisasi capaiannya adalah sebesar 98,283 %, realisasi yang tidak
mencapai 100% terjadi karena adanya perubahan volume fisik dan Addendum
kontrak.
e. Indikator kinerja 5 : Jumlah jembatan yang dibangun/ diganti
Pembangunan dan penggantian jembatan pada tahun 2017 adalah
sebanyak 11 unit jembatan, yaitu pembangunan jembatan baru sebanyak 2
unit dan penggantian jembatan sebanyak 9 unit. Apabila dibandingkan dengan
target pembangunan dan penggantian jembatan tahun 2017 sebanyak 11
unit, maka capaian realisasinya mencapai 100%.
f. Indikator kinerja 6 : Jumlah jembatan yang dipelihara/ direhab
Pemeliharaan rutin jembatan pada tahun 2017 adalah sebanyak 9 unit,
yaitu pemeliharaan rutin jembatan Cirahong, Cipaseh, Bojongnangka, Ciranca,
Cihapitan, Cigaruguy, Karangggedang, Cihejo, dan jembatan Cibitung,
sedangkan rehabilitasi jembatan sebanyak 3 unit, yaitu rehabilitasi Jembatan
Cimemen, Jembatan Burung biuk dan rehabilitasi/pelebaran Jembatan
Cirende, sehingga jumlah keseluruhan jembatan yang dipelihara dan direhab
adalah sebanyak 13 unit
Target pad tahun 2017 adalah sebanyak 13 unit, sehingga capaian
realisasinya adalah sebesar 100 %.
g. Indikator kinerja 7 : Tersedianya database sistem informasi jalan
dan jembatan
Penyusunan database jalan dan jembatan pada tahun 2015 telah
dilaksanakan untuk jalan kabupaten sepanjang 135,65 km, tahun 2016
sepanjang 221,250 km dan tahun 2017 sepanjang 199,86 km sehingga
capaian kumulatif realisasinya adalah 556,76 km, Apabila dibandingkan
dengan panjang keseluruhan jalan kabupaten sepanjang 848,296 adalah
sebesar 65,633 %, bila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 60%,
maka capaian realisasinya adalah sebesar 109,388 %.
f. Indikator kinerja 8 : Jumlah alat berat dalam kondisi baik
Jumlah alat berat dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah sebanyak
46 unit, sehingga sesuai dengan target sebesar 46 unit alat berat dalam
kondisi baik, atau capaiannya sama dengan realisasi sebesar 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 25
2. Sasaran 2 :
“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya
air dan pengelolaan sumber daya air”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya
keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan
sumber daya air, dilakukan dengan menggunakan 5 indikator kinerja sasaran,
sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
2 Meningkatnya
keandalan
sistem jaringan
infrastruktur
sumber daya air
dan pengelolaan
sumber daya air
1. Prosentasi
daerah irigasi
dalam kondisi
baik
= Luas DI kondisi baik dan sedang x 100% Luas DI keseluruhan
2. Rasio jaringan
irigasi dalam
kondisi baik
= Panjang saluran irigasi teknis s Luas lahan budidaya di irigasi teknis X prosentase irigasi dalam kondisi baik
3. Panjang
bangunan
proteksi sungai
= Panjang pekerjaan bangunan proteksi sungai (m)
tahun 2017
4. Panjang
sungai/saluran
yang
dinormalisasi
= Panjang normalisasi sungai/saluran (m) tahun
2017
5. Proporsi jumlah
kecamatan
yang bebas
banjir
= Jumlah kecamatan yang bebas banjir x 100% Jumlah kecamatan keseluruhan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kedua, yaitu
“Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan
pengelolaan sumber daya air”, dapat dilihat indikator kinerjanya sebagai
berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Prosentasi daerah irigasi dalam kondisi baik
Rumus/perhitungan : = Luas DI kondisi baik dan rusak ringan x 100% Luas DI keseluruhan
= 11.375,46 0x 100% 16.350,29 = 69,57 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 26
prosentase
irigasi dalam kondisi baik
Capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 69,57 %, sehingga apabila
dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebesar 69,55 %, maka
capaian kinerjanya adalah 69,57 /69,55 x 100% = 100,028 %.
b. Indikator kinerja 2 : Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
Rumus/perhitungan : = Panjang saluran irigasi teknis (m) sx Luas lahan budidaya di irigasi teknis (Ha)
= 343.896 m x 44,46% = 29,780 m/Ha 5.134,813 Ha
Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 29,780 m/Ha, apabila dibanding-
kan dengan target tahun 2017 sebesar 29,750 m/ha, maka capaian
realisasinya adalah sebesar 100,100 %.
c. Indikator kinerja 3 : Panjang bangunan proteksi sungai
Bangunan proteksi tebing sungai dan saluran yang telah dibangun pada
tahun 2017 adalah sepanjang 2.296,02 m, apabila dibandingkan dengan
target kinerja tahun 2017 sepanjang 2.500 m, maka capaian realisasi
kinerjanya adalah sebesar 91,840 %.
Capaian realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan
adalah karena pada beberapa lokasi rencana pembangunan proteksi tebing
sungai/saluran terjadi perubahan perencanaan di lapangan dan perubahan
kontrak.
d. Indikator kinerja 4 : Panjang sungai/saluran yang dinormalisasi
Normalisasi sungai dan saluran yang telah dilaksanakan pada tahun
2017 adalah sepanjang 5.624,7 m, apabila dibandingkan dengan target kinerja
tahun 2017 sepanjang 1.750 m, maka capaian realisasi kinerjanya adalah
sebesar 321,411 %.
Capaian realisasi yang melebihi target yang ditetapkan (sebesar 321,
41%) adalah karena pada beberapa lokasi rencana pembangunan proteksi
tebing sungai/saluran terjadi perubahan perencanaan di lapangan dan
perubahan kontrak, dan dialihkan menjadi pekerjaan normalisasi
sungai/saluran, disesuaikan dengan kondisi akhir dan kebutuhan di lapangan.
3. Sasaran 3 :
“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 27
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya
efektifitas dan efisiensi birokrasi, dilakukan dengan menggunakan 2 indikator
kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
3 Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi
birokrasi
1. Terfasilitasinya
sarana
prasarana
aparatur dan
terbangunnya/
terehabilitasinya
gedung kantor
pemerintah
Jumlah paket kegiatan penanganan bangunan sarana publik dan pemerintah
2. Persentase
gedung
pemerintah
dalam kondisi
baik
=Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% Jumlah gedung pemerintah
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran ketiga, yaitu
“Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi”, dapat dilihat indikator
kinerjanya sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan
terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah
Indikator ini menunjukkan jumlah paket kegiatan penanganan
bangunan sarana publik dan pemerintah yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, dimana pada tahun 2017 terdapat 12
paket penanganan bangunan yang meliputi rehab bangunan, penataan halaman
dan pembangunan gedung, yaitu :
1. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cipaku
2. Penanganan gedung kantor Kecamatan Banjarsari
3. Penanganan gedung kantor Kecamatan Sukadana
4. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cisaga
5. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cimaragas
6. Penanganan gedung kantor LTPKD
7. Penanganan gedung kantor KPUD
8. Penanganan gedung kantor DPRD Ciamis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 28
9. Penanganan gedung kantor Kecamatan Rancah
10. Penanganan gedung kantor Kecamatan Tambaksari
11. Penanganan gedung kantor Kecamatan Cihaurbeuti
12. Penanganan gedung kantor Kecamatan Pamarican
Realisasi sebesar 12 paket, dengan target sebanyak 10 paket, sehingga
prosentasenya sebesar 120%. Prosentase capaian realisasi yang melebihi 100%
dikarenakan adanya beberapa kegiatan Banprov yang tidak ditargetkan, tetapi
muncul di perubahan penjabaran.
b. Indikator kinerja 2 : Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
Rumus = Jumlah gedung pemerintah kondisi baik x 100% = 57 unit x 100% Jumlah gedung pemerintah keseluruhan 67 unit
= 85 %
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 85% gedung
pemerintah dalam kondisi baik, maka capaian realisasinya adalah sebesar 100%
4. Sasaran 4 :
“Meningkatnya kualitas penataan ruang”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya
kualitas penataan ruang, dilakukan dengan menggunakan 4 indikator kinerja
sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
4
Meningkatnya
kualitas
penataan ruang
1. Jumlah rencana
tata ruang
Sudah jelas
2. Jumlah rencana
tata bangunan
dan lingkungan
Sudah jelas
3. Tersedianya
informasi
mengenai
Rencana Tata
Ruang (RTR)
wilayah
Kabupaten
beserta rencana
rincinya
Prosentase tersedianya PERDA RTRW
dengan bobot prosentase dari proses
pengerjaan dokumen RTRW mulai dari
penyusunan dokumen sampai dengan
terbitnya PERDA RTRW.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 29
4. Pengendalian
alih fungsi
lahan
= Luas lahan yang sesuai perizinan x 100% Luas perizinan alih fungsi lahan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran keempat, yaitu
“Meningkatnya kualitas penataan ruang”, dapat dilihat indikator kinerjanya
sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Jumlah rencana tata ruang
Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah
sebagai bahan pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), kemudian pada perubahan penjabaran kesatu ada kegiatan
yang berasal dari Anggaran Bantuan Provinsi yaitu :
- Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Panjalu
- Pekerjaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Baregbeg
Sehingga total kegiatan rencana tata ruang tahun 2017 adalah sebanyak
3 kegiatan, sedangkan target awal adalah 1 kegiatan, maka prosentase
realisasinya adalah sebesar 300%.
b. Indikator kinerja 2 : Jumlah rencana tata bangunan dan
lingkungan
Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana
tata bangunan dan lingkungan (RTBL), dengan diusulkan ke APBD Provinsi
Jawa Barat, tetapi anggaran yang turun dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah
untuk kegiatan Rencana Dasar Tata Ruang, sehingga tahun 2017 realisasi dari
kegiatan RTBL adalah tidak ada.
c. Indikator kinerja 3 : Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya
Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Tata
Ruang dan Wilayah sebagai bahan pembuatan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 30
Outuput dari kegiatan tersebut adalah tersedianya data-data dasar dari
Rencana Tata Ruang dan wilayah yang akan dijadikan sebagai dasar
pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Ciamis, dimana output kegiatan ini bobotnya adalah
separuh atau 50% dari keseluruhan terbentuknya PERDA RTRW Kabupaten
Ciamis.
d. Indikator kinerja 4 : Pengendalian alih fungsi lahan
Kegiatan yang mendukung pada pengendalian alih fungsi lahan di
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2017 adalah
kegaiatan Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang, dimana berdasarkan data
untuk perizinan alih fungsi lahan, indikatornya ditentukan dengan rumus
berikut :
Rumus = Luas lahan yang sesuai perizinan x 100% Luas perizinan alih fungsi lahan
= 259.006,46 m2 x 100% 259.006,46 m2 = 100%
Artinya pada tahun 2017, penggunaan alih fungsi lahan telah sesuai dengan
perizinannya, sehingga capaian kinerjanya berdasarkan target sebesar 100%,
dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100%
5. Sasaran 5 :
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat”
Pengukuran kinerja untuk pencapaian Sasaran 5 : Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dilakukan dengan
menggunakan 2 indikator kinerja sasaran, sebagaimana dijelaskan pada tabel
dibawah ini:
No Sasaran Indikator Kinerja
Formulasi/Perhitungan
4
Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
1. Kajian
penyelesaian
kasus tanah
Sudah jelas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 31
yang effisien
dan efektif serta
penguatan
kemitraan
pemerintah
dengan dunia
usaha dan
masyarakat
pemda
2. Jumlah kajian
pemanfaatan
lahan dan
kebutuhan
lahan
Sudah jelas
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran kelima, yaitu
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, dapat dilihat
indikator kinerjanya sebagai berikut:
a. Indikator kinerja 1 : Kajian penyelesaian kasus tanah pemda
Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian dan
koordinasi penyelesaian kasus tanah Pemda sebanyak 5 kajian, tetapi
realisasinya adalah hanya sebesar 4 kajian, karena adanya beberapa
perubahan, sehingga realisasi kinerjanya adalah sebesar 80%.
b. Indikator kinerja 2 : Jumlah kajian pemanfaatan lahan dan kebutu-
han lahan
Pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan kajian pemanfaatan
lahan dan kebutuhan lahan pemerintah daerah sebanyak 12 kajian, tetapi
realisasinya adalah sebesar 24 kajian, hal ini terjadi karena adanya berbagai
usulan dari stakeholder-stakeholder terkait yang berhubungan dengan
permasalahan pemanfaatan dan kebutuhan lahan, sehingga realisasi kinerjanya
adalah menjadi 2 kali lipat atau sebesar 200%.
3.2.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019,
dalam Lampiran II dan III.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 32
Penetapan Indikator ini didasarkan atas terjadinya perubahan SOTK yang
baru, dimana untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri
dari 5 (lima) sasaran strategis dan indikator utama, yang terdiri dari :
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENANGGUNG
JAWAB KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya
keandalan sarana dan prasarana
transportasi
Kemantapan jalan
kabupaten
Bidang Bina
Marga
Panjang jalan dalam
kondisi baik dan sedang dibagi
panjang jalan
keseluruhan dikali 100
2 Meningkatnya keandalan sistem
jaringan
infrastruktur sumber daya air
dan pengelolaan sumber daya air
Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air
Panjang saluran irigasi dibagi luas
area irigasi dalam
kondisi baik
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi birokrasi
Persentase gedung pemerintah dalam
kondisi baik
Bidang Keciptakaryaan
Jumlah bangunan pemerintah dalam
kondisi baik dibagi jumlah bangunan
pemerintah
keseluruhan dikali 100
4 Meningkatakan
akses masyarakat terhadap sarana
dan prasarana dasar
permukiman
Persentase saluran
drainase dalam kondisi baik
Bidang
Keciptakaryaan
Saluran drainase
dalam kondisi baik dibagi keseluruhan
saluran drainase dikali 100
5 Meningkatnya kualitas penataan
ruang
Prosentase pengendalian alih
fungsi lahan
Bidang Penataan Ruang dan
Pertanahan
Jumlah alih fungsi lahan dibagi
keseluruhan dikali 100
Untuk tahun 2017, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA TARGET KINERJA
CAPAIAN/
REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya keandalan sarana
dan prasarana transportasi
Kemantapan jalan kabupaten
68,5 % 68,719 %
2 Meningkatnya
keandalan sistem jaringan
infrastruktur sumber daya air
dan pengelolaan
Rasio jaringan
irigasi dalam kondisi baik
29,750 m/ha 29,780 m/ha
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 33
sumber daya air
3 Meningkatnya efektifitas dan
efisiensi birokrasi
Persentase gedung pemerintah dalam
kondisi baik
85 % 85 %
4 Meningkatakan
akses masyarakat
terhadap sarana dan prasarana
dasar permukiman
Persentase saluran
drainase dalam
kondisi baik
33,42 % 34,52 %
5 Meningkatnya
kualitas penataan ruang
Prosentase
pengendalian alih fungsi lahan
100 % 100 %
3.2.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai 2 SPM
dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU), yaitu kemantapan jalan kabupaten dan
Kondisi Irigasi.
No Indikator SPM
Kementrian PU
Realisasi tahun 2017
Keterangan
1 2 3 4 5
1 Kemantapan jalan (%) 70 % 68,719 %
2
Prosentase Luas Daerah
Irigasi (DI) dalam
kondisi baik (%)
70 % 69,57 %
Untuk irigasi
diasumsikan dalam
kondisi baik dan sedang
Tabel 3.3 Perbandingan SPM dengan realisasi kinerja tahun 2017
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.
247.985.986.264,- yang bersumber dari APBD Kab. Ciamis, APBD Propinsi Jawa Barat
dan APBN DAK.
Anggaran tersebut diperuntukan untuk :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 34
- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.427.520.061,- (Gaji dan tunjangan
PNS)
- Belanja langsung sebesar Rp. 236.558.466.203,-
Sedangkan realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :
- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.422.009.665,-
- Belanja langsung sebesar Rp. 226.101.610.570,-
Total realisasi adalah sebesar Rp. 237.523.620.235,- atau sebesar 95,78 %, dimana
terjadinya sisa anggaran sebesar 10.462.366.029
Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada
tabel di berikut ini :
No Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Non Urusan
Belanja tidak langsung (Belanja Aparatur) Belanja Langsung - Program pelayanan
administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11.427.520.061
701.573.200
2.184.512.000
140.000.000
531.396.800
190.000.000
11.422.009.665
670.101945
2.089.851.800
123.000.000
515.372.000
187.825.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 35
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeli-haraan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
128.108.455.203
8.353.365.450
35.605.248.900
352.807.300
1.879.751.000
120.637.728.505
8.339.395.000
35.263.789.500
346.107.300
1.868.707.020
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
- Program pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Program pengendalian banjir
25.594.533.000
10.715.892.000
24.529.296.600
10.656.281.000
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
- Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah
18.392.010.350 17.204.419.250
4. Meningkatakan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
- Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
1.050.000.000
1.045.964.900
4. Meningkatnya kualitas penataan
ruang
- Program Perencanaan Tata Ruang
- Proram Pemanfaatan Ruang
2.451.413.000
50.000.000
2.310.872.250
47.862.500
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 36
6. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
effisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan
dunia usaha dan masyarakat
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
67.286.000
190.213.000
67.286.000
190.133.000
Jumlah Total 247.985.986.264 237.523.620.235
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Tahun 2017
Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemakaian
kekayaan yang didapatkan dari sewa alat-alat berat, stoom walls dan retribusi
laboratorium pengujian material, ditargetkan sebesar Rp. 644.490.000,-. Adapun
realisasinya adalah sebesar Rp. 653.587.000,- atau 101,41 %, sehingga retribusi
pendapatan asli daerah (PAD) telah melampaui target yang telah direncanakan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 37
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang pelaksanaan kegiatannya pada tahun
2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah
yang baik. Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 menyajikan berbagai
keberhasilan maupun capaian yang belum optimal dan evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.
Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
tahun 2017 telah dicapai dengan baik. Hal ini terlihat dari 22 indikator kinerja yang
telah diperjanjikan, 18 indikator kinerja sesuai target bahkan ada yang melebihi
target, sedangkan 4 indikator kinerja masih belum mencapai target, namun
walaupun ada indikator yang belum mencapai target, dengan beberapa catatan
terkait ketidaktercapaian indikator dimaksud telah dipaparkan pada penjelasan di bab
terdahulu, namum secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar
126,638 %, artinya jauh melampaui target kinerja keseluruhan.
Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan
dukungan pimpinan serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis yang semakin kondusif.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instalasi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil
bagian dengan berpartispasi aktif untuk membangun tatar galuh ciamis.
Semoga apa yang telah kita laksanakan ini selalu mendapat ridho Allah SWT.
Amin.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 38
Ciamis, 31 Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS
Drs. H Kusdiana, MM Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670423 198603 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan - 2017 39
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 (anggaran perubahan)
jilid-cover-2017KATA PENGANTAR 2017iktisar eksekutif n daftar isiNARASI LAKIP DINAS 2017