Post on 02-Mar-2019
21
PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG
RANCANGAN AKHIR
PERENCANAAN STRATEGIS
( RENSTRA )
PERIODE TAHUN 2014 - 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Langsep No. 15 telp. (0334) 888358
L U M A J A N G
22
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang ………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum ...………………………………. 1
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………. 2
1.4. Sistematika Penulisan …………………………… 3
BAB III GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK 4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD………
4
2.2. Sumber Daya SKPD ……………………………... 5
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ………………………… 8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………………………………...
8
BAB III ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS 10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STATEGI DAN SASARAN....................................................................
14
4.1. Visi Dan Misi.......................................................... 14
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD...... 14
4.3. Strategi Dan Kebijakan .................................... 15
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
18
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD 21
BAB VII PENUTUP 23
LAMPIRAN
MATRIK RENSTRA DLH TAHUN 2014-2019
SASARAN DAN TARGET STRATEGIS
RINCIAN PAGU ANGGARAN BELANJA INDIKATIF
23
KATA PENGANTAR
Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan pemerintah
Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah, maka secara normatif perlu segera disusun Perencanaan Strategis
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Lumajang melalui
mekanisme yang telah ditetapkan dalam periode tahun 2014 – 2019.
Maksud dan tujuan Perencanaan Strategis atau Renstra periode
tahun 2014 – 2019 ini disusun oleh suatu unit kerja pada Instansi Pemerintah
guna memberikan gambaran yang jelas dengan mencakup tentang visi, misi,
strategi mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsinya.
Kami sadar bahwa penyusunan Rancangan akhir Perencanaan
Strategis ini masih belum dapat memenuhi harapan, maka kritik, saran dan
perbaikan selalu kami harapkan demi penyempurnaan substansi dari pada
Renstra.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepa pihak-pihak yang
terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu
penyelesainnya.
Lumajang, 10 Juni 2014 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG
ttd
Ir. NURUL HUDA. Pembina Tk. I
NIP . 19661202 199302 1 002
24
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka
berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam
hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan
pelaksanaan pemerintahan.
Sebagaimana diamanatkan pada pasal 151 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah
diharuskan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-
2019.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai
landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban kepala Daerah ;
25
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002,
tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang
dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 43 Tahun 2007
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lumajang.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Perencanaan Strategis adalah merupakan produk perencanaan
melalui langkah-langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang
hendak diwujudkan dalam kurun tertentu yakni tahapan-tahapan 1 - 5
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada atau Rencana Strategis (Renstra) harus mengandung visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan selanjutnya dijabarkan pada
kegiatan-kegiatan. Agar program-program menjadi skala prioritas dan
bukan skala kebutuhan, maka cara merumuskannya harus didahului
dengan Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal
yang mencakup Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan),
Opportunites (peluang) dan Threat (Tantangan/Kendala).
Maksud dari penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun
2014 – 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Lumajang khususnya Bidang Lingkungan Hidup
Tujuannya adalah dapat memberikan arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup
bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi
lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan
lingkungan.
26
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 mempunyai
Sistematika Penulisan sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
2. Gambaran Pelayanan SKPD, yang terdiri dari beberapa sub bab,
yaitu :
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1.Visi dan Misi SKPD
4.2.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3.Strategi dan Kebijakan
5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
6. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD
7. Penutup
8. Lampiran-lampiran
Matrik Rencana Stategis DLH Tahun 2014-2019
Sasaran dan Target Strategis
Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program
27
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 43
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas
melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang, mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang lingkungan hidup ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaiamana
tersebut diatas akan dapat terlaksana apabila didukung dengan
organisasi dan Tata Kerja yang memadai dan mampu mengikuti
tantangan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh
karenanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
43 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
e. Bidang Pengelolaan Kebersihan
f. Bidang Pertamanan dan PJU
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang membawahi :
28
a. Sekretariat,
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
- Seksi Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
- Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
- Seksi Analisa Dampak Lingkungan ;
- Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
- Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Kebersihan, membawahi :
- Seksi Penanggulangan Persampahan ;
- Seksi Kebersihan Persampahan ;
- Seksi Pengelolaan Persampahan.
e. Bidang Pertamanan dan PJU, membawahi :
- Seksi Pertamanan
- Seksi Penghijauan
- Seksi Penerangan Jalan Umum
2.2. SUMBER DAYA SKPD
Tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang mengalami perubahan baik jumlah PNS maupun
tenaga kontrak, hal ini dengan adanya penambahan PNS dan tenaga
kontrak pada periode tahun 2014. Sehingga jumlah pegawai sampai
saat ini sebanyak 360 orang, terdiri dari PNS : 325 orang dan Tenaga
Kontrak sebanyak 35 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Jumlah PNS menurut Golongan dan Pendidikan (per– bulan Mei
2014 :
29
NO GOL JML
PENDIDIKAN AKHIR
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD KET.
1 IV 6 3 3
2 III 31 16 1 14
3 II 35 1 15 9 10
4 I 253 253
JUMLAH 325 3 19 2 29 9 263
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014.
b. Berdasarkan Tempat tugasnya masing-masing sebagai berikut
(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2014) :
- Sekretariat : 19 orang
- Bidang Pengelolaan Kebersihan : 250 orang
- Bidang Pertamanan dan PJU : 42 orang
- Bidang Pengawasan dan Pengend. Lingkungan
: 7 orang
- Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingk.
: 5 orang
- Pejabat Fungsional : 2 orang
c. Jumlah Petugas Lapangan Menurut Bagian Tugasnya ( PNS/CPNS
dan tenaga Kontrak ) :
NO. BAGIAN TUGAS JUMLAH KETERANGAN
1 Penyapuan Jalan 105 orang Jumlah PNS = 280 orang
2 Lingkungan (angkutan) 111 orang Jumlah tenaga kontrak =
3 Angkutan TPS - TPA 39 orang 35 orang
4 Petugas TPA 9 orang
5 Petugas TPST 8 orang
6 PJU 6 orang
8 Taman 21 orang
9 Penghijauan 15 orang
10 Penjaga Malam 1 orang
JUMLAH 315 orang
30
Selain Sumber Daya Manusia tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai sangat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
baik dilapangan maupun kegiatan administrasi kantor.
Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
dimaksud, adalah sebagai berikut :
NO NAMA ASSET SATUAN JUMLAH KONDISI
BAIK/ RUSAK/
KOSONG PENUH
1 Gedung Kantor unit 1 1
2 Laboratorium lingkungan unit 1 1
3 Workshop unit 1 1
4 Gudang unit 1 1
5 TPST unit 1 1
6 Lahan Pembibitan unit 1 1
7 Tempat Pembuangan
Sampah Sementara (TPS) unit 34
8 Tempat Pembuangan
Sampah Akhir Ha 3,8 3,8
Kecamatan Sumbersuko Ha 3 3
Kecamatan Yosowilangun Ha 0,52 0,52
Kecamatan Ranuyoso Ha 0,68 0,68
9 Gerobak Sampah unit 125 125 -
10 Becak Sampah unit 95 65 30
11 Dump Truck unit 6 5 1
12 Truk Terbuka unit 2 1 1
13 Truk Tangki unit 2 1 1
14 Pick Up unit 1 1
15 Amroll Truck unit 3 3
16 Container unit 40 35 5
17 Bulldozer unit 2 1 1
18 Mobil PJU/ Tower Creen unit 2 2
19 Kendaraan Operasional
roda 4 unit 4 4
20 Kendaraan Operasional
roda 2 unit 6 6
21 Kendaraan Operasional
roda 3 unit 8 8
22 Komputer unit 14 11 3
23 Telepon unit 1 1
24 Mesin Pompa unit 6 5 1
31
25 Mesin Potong Rumput unit 14 10 4
26 Gergaji Mesin unit 6 4 2
27 Laptop unit 7 7
Sumber : Inventarisasi Barang, Dinas Lingkungan Hidup 2013
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD
Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui
tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup tahun 2010-2014. Sebagai tolok ukur
pencapaian tujuan, Dinas lingkungan hidup menetapkan 5 sasaran
yaitu pertama; meningkatnya administrasi perkantoran, sasaran kedua;
meningkatnya kualitas lingkungan bersih, sasaran ketiga; meningkatnya
peranserta masyarakat terhadap lingkungan hidup, keempat;
meningkatnya kebersihan, keteduhan dan keindahan lingkungan dan
sasaran kelima; meningkatnya kualitas penerangan jalan umum.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas
Lingkungan Hidup yang diupayakan lebih baik dari tahun ketahun dan
akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif
bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung
terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SKPD
Dalam rangka melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan
pelayanan minimal urusan lingkungan hidup, urusan Perhubungan,
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Lingkungan Hidup
memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun kedepan
guna terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan
bermartabat. Secara umum, beberapa tantangan yang dihadapi dan
harus ditangani adalah sebagai berikut :
32
1. Menurunnya Kualitas lingkungan akibat menurunya fungsi
lingkungan hidup
2. Memperluas Cakupan pelayanan pengelolaan kebersihan dan
Persampahan.
3. Meningkatkan Penerangan Jalan umum
4. Belum memadainya Ruang Terbuka Hijau.
33
BAB III
ANALISIS ISU – ISU SRATEGIS
Analisa isu-isu strategis adalah suatu analisa yang dipergunakan
untuk mengembangkan rencana strategis agar organisasi dapat dengan
mudah menkoordinasikan atau menerapkan wujud potensi, sumber daya,
peluang, kekuatan, tantangan dan kelemahan yang dihadapi.
Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan
Hidup dan potensi maupun isu stategis yang ada di Kabupaten Lumajang
dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian
bersama, yaitu :
3.1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air
Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha terbagi dalam 21
wilayah kecamatan. Menurut penggunaannya, lahan utama di
Kabupaten Lumajang Secara garis besar penggunaan lahan yang
terbesar berupa lahan kering sebesar 32,45% dari luas wilayah
Kabupaten Lumajang atau seluas 58.114 ha. Kemudian diikuti
penggunaan sebagai lahan non pertanian sebesar 20,24%, areal
persawahan sebesar 20,09%, areal hutan sebesar 16,11%, areal
perkebunaan 8,84% dan yang terkecil adalah pemanfaatan areal untuk
penggunaan lainnya sebesar 2,27%, yaitu seluas 4.072 ha. Berdasarkan
penggunaannya sebagaimana tersebut diatas yang perlu mendapatkan
perhatian khusus adalah arel hutan karena sebagai ekosistem yang
diantaranya memiliki tujuan menjaga kelestarian alam dan pemelihara
kelangsungan fungsi hidrologis daerah aliran sungai (DAS). Sebagai
fungsi menjaga kelestarian alam dimana salah satunya sebagai tempat
konservasi keanekaragaman hayati, dari hasil inventarisasi di kabupaten
Lumajang terdapat 103 spesies yakni 25 flora dan 78 fauna dimana 24
diantaranya merupakan spesies dalam kategori dilindungi karena
terancam/hampir punah. Sebagai fungsi hidrologis, hutan memiliki peran
penting untuk menjaga ketersedian sumber air di lima daerah aliran
sungai (DAS) yaitu DAS Bondoyudo, Glidik, Mujur Rawaan dan Rejali,
34
dimana dalam wilayah ini terdapat 40 sungai, 10 Danau/Ranu dan 8
Rawa.
Disamping hutan, keberadaan Lahan kritis dikabupaten lumajang perlu
mendapatkan pengelolaan yang memadai. Dari hasil inventarisasi Dinas
Kehutanan Lumajang tahun 2012, luas lahan kritis mencapai 13.608 Ha
atau 7,6 % dari Luas Kabupaten Lumajang
3.2. Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut
Keberadaan wilayah pesisir dengan keanekaragaman sumber daya dan
potensinya diperlukan pengelolaan yang bersinergi baik dari
pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha. Adapun Sumber daya
dan potensi pesisir yang dimiliki kabupaten Lumajang meliputi
sumberdaya hayati yaitu keberadaan terumbu karang dan hutan
mangrove serta sumber daya non hayati berupa bahan galian mineral
pasir besi.
Seiring terus meningkatnya aktivitas manusia, tekanan pada kawasan
pesisir terus meningkat pula, ini dapat dilihat dari banyaknya lahan-
lahan di sempadan pantai yang berlubang-lubang akibata kegiatan
pertambangan yang dilakukan usaha tambang dan masyarakat. Adapun
tekanan pada kualitas air sungai apabila tetap dibiarkan berkelanjutan,
tidak dipungkiri dapat menyebabkan pula pada menurunnya kualitas air
laut yang mana dapat mengancam eksistensi sumber daya hayati yang
hingga saat ini terjaga dengan baik.
3.3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara
fungsi lingkungan akan dapat terjaga dengan baik apabila perlindungan
dan pengelolaan daya dukung dan tampung lingkungan dapat terwujud.
Upaya perlindungan dan Pengelolaan tidak akan terlepas dari media
lingkungan yaitu air, tanah dan udara. Berdasarkan hasil pemantauan
kualitas air sungai yang ada dikabupaten Lumajang pada tahun 2012
diperoleh data bahwa beberapa titik pantau sungai kualitasnya tidak
memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dengan kategori cemar
35
ringan hingga sedang. Tekanan pada kualitas air sungai disebakan
semakin meningkatnya pemanfaatan air sungai sebagai media
pembuangan limbah cair oleh kegiatan industri maupun domestik.
Tekanan lain terjadi pula pada media udara, Pencemaran udara di
Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil pemantauan, terjadi
peningkatan parameter debu dan kebisingan di beberapa lokasi-lokasi
fasilatas umum maupun kegiatan industri, peningkatan ini disebakan
karena pesatnya peningkatan sektor trasnpotarasi dan belum patuhnya
pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan. Tidak kalah
penting dan perlu mendapatkan perhatian, upaya perlindungan dan
pengelolan media tanah dari pencemaran limbah khususnya limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Meskipun belum pernah ada data
terpublikasi mengenai pencemaran tanah akibat limbah B3 di Kabupaten
Lumajang, upaya pencegahaan diperlukan karena potensi limbah
Bahan Berbaya dan Beracun dikabupaten Lumajang dari tahun ketahun
meningkat seiring tumbuhnya sektor industri yang menghasilkan limbah
B3.
3.4. Permalasahan Lingkungan Perkotaan
Permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan di kabupaten Lumajang
adalah masalah pengelolaan sampah dan menurunnya kualitas udara
ambien di beberapa titik pemantauan. Sebagaimana data yang
dihimpun, produksi/timbulan sampah di wilayah perkotaan pada tahun
2012 mencapai 117.028,77 M3 /tahun sedangkan sampah yang mampu
di tangani dengan sarana dan prasaran pendukung yang tersedia yaitu
58.340,4 M3 /tahun, sehinga lebih dari 50 % sampah belum dapat
dilakukan pengeloaan. Sedangkan penurunan kualitas udara ambien
terjadi akibat meningkatnya kadar debu dan kebisingan yang perkiraan
disebabkan meningkatnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun
empat .
3.5. Perubahan Iklim
36
Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer
menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global yang
berdampak menimbulkan masalah pemanas global. Adanya peningkatan
suhu global ini akan mempengaruhi proses fisik dan kimia yang ada baik
di bumi maupun atmosfer dan pada akhirnya berakibat pada perubahan
Iklim. Berdarkan hasil hasil inventarisasi diperkirakan konsentrasi gas
rumah kaca di Kabupaten Lumajang 219.239.806,49 ton CO2e/tahun
dari sektor pertanian, peternakan dan energi. Besarnya kosentrasi gas
rumah kaca di kabupaten Lumajang secara langsung akan berpengaruh
pada peningkatan konsentrasi GRK secara global
Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan
yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga
agar pembangunan tetap berkelanjutan, dan sumber daya alam dan
lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta
membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya.
37
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI SKPD
Dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaiamana di amahkan pada
Pasal 3 Undangan-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009, serta untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang
Sejahtera dan Bermartabat, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang adalah:
“TERWUJUDNYA LUMAJANG BERSIH DAN LESTARI “
Dari Visi tersebut ditetapkan misi yang merupakan pernyataan
untuk mewujudkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang hendak
dicapai.
Adapun pernyataan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pengendalian Lingkungan dalam rangka Pelestarian
Fungsi Lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
3. Melakukan penguatan Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019 sesuai Visi dan Misi tersebut adalah :
1. Terlindunginya kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Terwujudnya Lumajang yang Hijau, Bersih, Sehat, Rapi, Indah
sehingga nyaman untuk dihuni;
3. terwujudnya Lembaga Lingkungan Hidup yang Dewasa, tertib
adminsitrasi dan tercukupinya sarana prasarana opersional
38
Memperhatikan tujuan sebagaimana diatas serta adanya
permasalahan mendasar, potensi, peluang, Kebutuhan akan partisipasi
semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran yang
ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah
sebagai berikut :
1. Memastikan penurunan beban pencemaran melalui Pengawasan
Kualitas Lingkungan
2. Meningkatnya kualitas kebijakan sistem penaatan dan penegakan
hukum lingkungan
3. Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pemulihan
lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan kebersihan
5. Tercukupinya Ruang Terbuka Hijau dan Penerangan Jalan Umum
6. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif serta
efisien
7. Tertib administrasi dan tercukupinya sarana prasarana operasional
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada
dasarnya adalah cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan
analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan
sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan
agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam
proses perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019, menempatkan urusan yang menjadi tugas
pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung Misi
prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang yang ke 2 yaitu
“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta
39
Usaha Pendukungnya” dengan sasaran yang ingin di capai (1)
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (2)
Meningkatkan Penanganan Persampahan, (3) meningkatnya sarana
infrastruktur daerah.
Untuk mewujudukan sasaran tersebut, arah kebijakan yang
akan ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan adminstrasi dan teknis pemantauan mutu lingkungan;
2. Mempersiapkan prasarana penunjang dan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan kesadaran pemrakarsa atau pelaku usaha untuk
memiliki dokumen lingkungan (amdal, ukl-upl, sppl);
4. Meningkatkan pengawasan dan penaatan atas pengelolaan
lingkungan;
5. Melaksanakan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan
rehabilitasi lahan;
6. Melaksanakan kebijakan pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan hidup serta melaksanakan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim;
7. Menetapkan kebijakan pengurangan timbulan sampah serta
Meningkatkan kinerja pengakutan sampah;
8. Meningkatkan pengawasan dan pengedalian kegiatan operasional
kebersihan jalan dan saluran;
9. Mengoptimalkan kinerja tempat pemrosesan Akhir sampah melalui
peningkatan nilai mutu sampah;
10. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset taman;
11. Meningkatkan pengawasan dan perawatan pada aset penghijauan;
12. Meningkatkan jumlah lampu PJU dan mengoptimalkan perawatannya
13. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan
laporan;
14. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi;
15. Meningkatkan kinerja melalui peningkatan pelayanan masyarakat;
40
16. Meningkatkan pelayanan administrasi dan penginventarisasian
barang/asset secara berkala;
17. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja;
18. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
41
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program unit kerja /
instansi, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya adalah :
a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
h. Penyediaan Bahna Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
m. Penyusunan Naskah Akademis;
n. Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya
adalah :
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
f. Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
42
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan, kegiatannya adalah :
a. Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, TAPKIN, Laporan SPM
Bidang Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup. Kegiatannya adalah :
a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, kegiatannya
adalah :
a. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kegiatannya adalah :
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,
kegiatannya adalah :
a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan;
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah:
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Saluran;
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah;
e. Pelayanan Kebersihan/Persampahan.
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan,
kegiatannya adalah :
a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura;
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
e. Pengembangan dan Operasional Laboratorium Lingkungan;
f. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
g. Pembangunan Unit Biogas;
h. Koordinasi Gerakan Kelurahan/Desa Berseri;
i. Penilaian Kalpataru;
j. Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau;
43
k. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup;
l. Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata;
m. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
n. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
o. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan;
p. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kegiatannya adalah :
a. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum,
kegiatannya adalah :
a. Pengadaan Sarana Fasiitas Umum
44
BAB V
INDIKATOR KINERJA SKPD
Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses secara
sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Di dalam
Perencaraan Strategis harus memuat seluruh tujuan, sasaran yang terdiri
dari uraian dan indikator kinerja.
Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk tercapainya Visi dan
Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
a. Terpantaunya mutu lingkungan hidup (Air, Tanah dan Udara);
b. Berkembangnya fungsi laboratorium lingkungan dan pengembangan
teknologi ramah lingkungan;
c. Terkelolanya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;;
d. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e. Terpeliharanya lingkungan hidup melalui konservasi keanekaragaman
hayati dan rehabilitasi lahan;
f. Terlaksananya kelestarian sumber daya alam untuk menunjang
pembangunan berkelanjutan serta terkendalinya dampak perubahan
iklim;
g. Terkelolanya sampah dari timbulan sampah dengan prinsip pengelolaan
dengan 3R sampai pengangkutan ke TPA;
h. Terwujudnya kebersihan sampah dijalan dan saluran pematusan air
hujan;
i. Terkelolanya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara sehat;
j. Terwujudnya lumajang yang hijau dengan RTH;
k. Terwujudnya lumajang yang terang dengan tercukupinya penerangan
jalan;
l. Prosentase Capaian realisasi anggaran dan kinerja;
m. Peningkatan kualitas data dan informasi lingkungan;
n. Prosentase peningkatan pendapatan Asli Daerah;
o. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penatausahaan barang sesuai
ketentuan
45
p. Terwujudnya kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan
lingkungan kerja;
q. Tercapainya administrasi kepegawaian.