Post on 22-Jun-2019
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA
(THT) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR
CABANG SURAKARTA
TUGAS AKHIR
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Progam Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
KUNTO MURTAHIR NIM F3608046
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
i
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PERSETUJUAN
Tugas Akhir dengan judul :
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA
( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR
CABANG SURAKARTA
Surakarta, Juni 2011
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi
Dra. Endang Widowati, M.Si
NIP.194806151979032004
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir dengan judul :
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA
( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR
CABANG SURAKARTA
Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir
Jurusan Diploma III Keuangan Perbankan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Juli 2011
Tim Penguji
1. Dra. Endang Widowati, M.Si NIP.194806151979032004
Pembimbing
2. Nurul Istiqomah SE. M.Si NIP.198006012005012021
Penguji
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
Jangan lihat masa lalumu dengan penyesalan, dan jangan pula lihat
masa depanmu dengan penuh ketakutan, tetapi lihatlah sekitar kita
dengan penuh kesadaran.
( Kunto murtahir )
Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal
orang lain menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu
apabila anda berpikir bisa, segeralah lakukan.
( Mario teguh )
“ Nikmatilah hidupmu untuk hidup yang lebih baik “
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini kupersembahkan kepada :
1. Orang Tuaku tercinta, terima kasih atas kasih sayang,
semoga ini awal yang indah dan harapan yang
berkenan dalam setiap do’amu.
2. Ayahannda yang telah tiada, semoga engkau selalu
tersenyum diatas sana.
3. Kakakku tercinta, terima kasih atas dukungan, do’a
dan semangatnya.
4. Semua sahabat sejatiku, semoga kita sukses, tetap
semangat.
5. Tjah2 kontrakan yang selalu bersama dalam suka
duka, sukses buat kita semua.
6. Teman-temanku seperjuangan Keuangan perbankan,
ayo kita tatap masa depan untuk sebuah kebahagiaan.
7. Almamaterku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT,
atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul :
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA
( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR
CABANG SURAKARTA
Sungguh suatu kebahagaian dan pengalaman yang sangant berharga bagi
penulis atas terselesaikannya tugas akhir ini, karena hal ini sebagai salah satu
syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Progam Diploma III Keuangan
Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
dengan penuh hormat, tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu
baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya tugas akhir ini.
Ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada :
1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III
Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah memberikan arahan-arahan dengan baik.
4. Dra. Endang Widowati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing magang dan Tugas
akhir atas bimbingan, kesabaran, dan memberikan arahan-arahan dengan
baik.
5. Bapak Akhmad Khumaedi, selaku Kepala Cabang PT Taspen ( persero )
kantor cabang Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin untuk kegiatan
magang mahasiswa.
6. Bapak Moch. Muslik, selaku Pembimbing magang mahasiswa di PT Taspen
( persero ) kantor cabang Surakarta atas arahan-arahan serta bimbingannya.
7. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Surakarta, yang telah membekali penulis berbagai ilmu dan pengetahuan yang
sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta, yang telah
membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak, ibu, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan
baik secara materiil, moril dan spritual.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat, teman seperjuangan magang dan teman-teman prodi keuangan
perbankan, atas dukungan dan bantuannya.
Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti baik berupa sumbangan
pemikiran, moril, secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala dan Karunia-Nya atas semua yang
telah diberikan pada penulis.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik
dari penulisan maupun penyajian, maka dari itu penulis memohon maaf apabila
ada salah kata dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis juga berharap semoga
tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca. Dan semoga tugas akhir ini menjadi
awal kesuksesan penulis dalam langkah selanjutnya. Amien.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
ABSTRAK ........................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv
HALAMAN MOTTO........................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN...........................................................................vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ………............................................................................ 1
B. Perumusan Masalah................................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian..................................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian................................................................................... 5
E. Metode Penelitian……………………………………………………... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Dana Pensiun………............................................................................... 7
B. Asuransi………………………..............................................................11
C. Tabungan Hari Tua.................................................................................15
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Obyek Penelitian.................................................................. 19
1. Sejarah Berdirinya PT Taspen ( Persero )…………………………. 19
2. Struktur Organisasi PT. Taspen ( Persero )
Cabang Surakarta…………………………………………………... 21
3. Sifat dan Pengertian Program Taspen……………………………… 23
4. Kepesertaan Anggota Taspen………………………………………..24
B. Pembahasan Masalah ............................................................................ 41
1. Tata cara dan persyaratan pengajuan
santunan pembayaran THT ………………………………………... 41
2. Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT………………………………………………………………… 48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ........................................................................................... 54
B. Saran ..................................................................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta ………………………………………. 22
Gambar 3.2 Ilustrasi perhitungan Tabungan Hari Tua ( THT ) PNS ……………………………………………………..40
Gambar 3.3 Ilustrasi Proses pengajuan Klim Peserta…………………………48 Gambar 3.4 Proses Penyelesaian pembayaran Klim Peserta……………………………………………………...53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN HARI TUA
( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN ( PERSERO ) KANTOR
CABANG SURAKARTA
KUNTO MURTAHIR F3608046
PT. TASPEN (PERSERO) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Asuransi Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu program yang dikelola adalah Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya baik pada masa aktif maupun pensiun. Tujuan penulis melakukan pengamatan adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang prosedur pelaksanaan pembayaran program Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta.
Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung selama menjalani masa magang di kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 305 Surakarta. Sumber data bagi penulis adalah data primer yang penulis dapatkan melalui pengamatan langsung dan data sekunder yang penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan.
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung yaitu dengan mengamati langsung pelayanan di kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta, dokumentasi yaitu dengan mendokumentasikan arsip-arsip bidang kearsipan, surat-surat, buku, laporan kegiatan serta dokumen lainnya yang sesuai, wawancara terhadap pimpinan, karyawan, maupun peserta TASPEN, serta studi pustaka baik buku yang penulis dapatkan dari perpustakaan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Surakarta maupun Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis melakukan pengamatan selama 1(satu) bulan, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya prosedur pelayanan program Tabungan Hari Tua (THT) sangat mudah dimengerti oleh peserta dan untuk mendapatkan haknya pun sangat mudah dan prosesnya cepat jika segala persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap.
Kata kunci : Tabungan Hari Tua
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegawai negeri yang dapat dikatakan sebagai unsur di dalam aparatur
negara dan merupakan abdi masyarakat adalah salah satu sumber penting
dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang khususnya
dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Berhasil atau
tidaknya pegawai negeri dalam mensukseskan pembangunan nasional
ditunjang oleh beberapa faktor antara lain dengan adanya kesejahteraan
atau jaminan sosial hari tua untuk para pegawai negeri beserta
keluarganya.
Sejak tahun 1960 pemerintah telah berusaha mulai memikirkan
kesejahteraan hari tua bagi para pegawai negeri beserta keluarganya.
Usaha tersebut dimulai dengan adanya konferensi kesejahteraan pegawai
negeri yang banyak dihadiri oleh semua kepala urusan pepegawaian negeri
dari seluruh departemen. Konferensi tersebut diadakan di Jakarta pada
tanggal 25 – 26 Juli 1960 di ibukota Jakarta.
Didalam konferensi tersebut, keputusannya secara resmi di tuangkan
dalam : Keputusan Menteri Pertama Rebuplik Indonesia No. 338 / MB /
1960 yang tertanggal 25 Agustus 1960. Keputusan Menteri Pertama
Repubik Indonesia tersebut antara lain menetapkan tentang perlunya
pembentukan Jaminan Asuransi Sosial Pegawai Negeri sebagai bekal
pegawai negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdiannya
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
kepada negara. Keputusan Menteri Pertama Repubik Indonesia tersebut
kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1963
yang mengatur tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri.
Dengan turunnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang
menetapkan bentuk jaminan hari tua bagi para pegawai negeri kedalam
sebuah tabungan dan asuransi pegawai negeri dengan iuran wajib serta
haknya untuk pegawai negeri ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Juli
1961.
Dengan demikian sejak tanggal 1 Juli 1961 lembaga kesejahteraan
pegawai negeri melalui sistem asuransi mulai dilaksanakan. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 maka telah
dibentuk badan hukum yang menyelenggarakan program Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri ( PN Taspen) yang didirikan sejak tanggal 17
April 1963.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 tentang 3
( tiga ) bentuk golongan perusahaan negara maka pada tahun 1970 yang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 749 / MK / IV /
1970, maka PN Taspen berubah menjadi Perusahaan Umum ( Perum
Taspen ). Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 26
Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Akte Notaris Ny. Imas Fatimah, SH
No. 4 Tahun 1982 yang tertanggal 4 Januari 1982 berubah menjadi
perusahaan perseroan ( Persero ), sehingga sebutan Perum Taspen sesuai
2
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dengan Anggaran Dasar diganti menjadi PT. Taspen ( Persero) dan
berlangsung hingga saat ini.
Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa kerja aktif masih
belum menjamin sepenuhnya ketenangan kerja bagi para pegawai negeri
yang masih aktif beserta keluarganya. Oleh karena itu, jaminan sosial hari
tua bagi para pegawai negeri dan keluarganya mutlak diperlukan
mengingat hal tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan
ketenangan, semangat, dan disiplin kerja para pegawai negeri terhadap
tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada para pegawai.
Berdasarkan sebab – sebab diatas, untuk mengetahui dan mempelajari
upaya apa saja yang dilakukan negara melalui salah satu program yang
dikelola oleh PT. Taspen ( Persero) yang khususnya dalam pembayaran
Tabungan Hari Tua ( THT ) yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri beserta keluarganya.
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka judul yang tepat adalah :
” PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN TABUNGAN
HARI TUA ( THT ) PEGAWAI NEGERI PADA PT. TASPEN
( PERSERO ) KANTOR CABANG SURAKARTA “
3
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka uraian
permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan THT
Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta ?
2. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT Pegawai
Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta terhadap
para pegawai ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan
Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri pada PT. Taspen (Persero)
Kantor Cabang Surakarta.
2. Untuk mengetahui Prosedur Penyelesaian Santunan pembayaran THT
Pegawai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta
terhadap para pegawai .
4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat
bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :
1. Bagi penulis
Mengetahui arti pentingnya prosedur prosedur pembayaran klaim dana
pensiun atau tabungan hari tua pada PT. Taspen ( Persero ) cabang
Surakarta.
3. Bagi instansi / lembaga ataupun perusahaan
Memberikan sumbangan pemikiran tentang prosedur pembayaran
tabungan hari tua kepada instansi.
4. Bagi para peneliti lain
Memberikan sumbangan pemikiran kepada para peneliti lain yang
akan melakukan penelitian dibidang yang sama.
E. Metode Penelitian
1. Metode Observasi
Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sistem
kerja dan mengamati komunikasi antara pegawai pada PT. Taspen
( Persero ) cabang Surakarta.
2. Metode Wawancara
Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada
pegawai PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta, sesuai dengan tugas
masing-masing. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai selain
5
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pegawai PT. Taspen ( Persero ) cabang Surakarta., yaitu nasabah atau
para pegawai negeri.
3. Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang
berhubungan dengan pengertian tabungan pansiun, dana pensiun serta
asuransi.
6
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. DANA PENSIUN
1. Pengertian Dana Pensiun
Dana Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh
seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai
kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi
untuk mencari penghasilan yang lain.
Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun
adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai
Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada
Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk
berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri
Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang
dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan
hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah
memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.
2. Latar Belakang Adanya Pensiun
a. Karena batas usia pensiun ;
b. Kemauan Sendiri;
c. Takdir Misalnya : Sakit, Meninggal dunia;
d. Rekturisasi/Dinas;
e. Diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus .
7
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Hak atas pensiun Pegawai
Berdasarkan (Undang – undang Nomor : 11 Thn.1969 pasal 9)
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat
pemberhentiannya sebagai pegawai :
a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan
mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20
Tahun.
b. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh
badan / pejabat yang ditunjuk oleh departemen kesehatan
berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri,
dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga
karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan
karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak
dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima
pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai
pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai
negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 TH dan
memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10
Tahun.
8
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. Jenis Pensiun
a. Non Batas Usia Pensiun (Non BUP);
b. Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
c. Pensiun Janda/Duda;
d. Pensiun Anak.
Macam-macam BUP ditentukan sebagai berikut :
1) Usia 56 tahun
2) Usia 58 tahun
3) Usia 60 tahun
4) Usia 63 tahun
5) Usia 65 tahun
6) Usia 70 tahun
PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai
BUP, berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebaskan dari jabatannya
untuk paling lama 1 tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.
9
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PNS yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
44 PP No. 32/1979 apabila tidak memangku lagi jabatan tersebut
maka sebelum yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS kepada
yang bersangkutan diberikan bebas tugas 1 tahun.
5. Dasar Hukum Pemberian Pensiun PNS dan Janda/Duda
a. UU No. 11 tahun 1969, Tentang pensiun pegawai dan pensiun
janda/dudanya PNS ;
b. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-
pokok kepegawaian ;
c. PP No. 7 tahun 1977 , PP No.15 tahun 1985, PP No. 15 tahun
1992, PP No. 15 tahun 1993 , PP No. 6 tahun 1997 dan PP No. 10
tahun 2008;
d. PP No. 32 tahun 1979, Tentang pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;
e. PP No. 12 tahun 1981, Tentang perawatan tunjangan cacat dan
uang duka ;
f. Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri
Sipil serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil;
10
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda;
h. Peraturan Kepala BKN Nomor 3 tahun 2008 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 14 tahun 2008
Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/ Dudanya.
B. ASURANSI
1. Pengertian Asuransi
Dibawah ini merupakan pengertian asuransi dari berbagai sumber :
a. Dari Wikipedia:
Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada
tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau
ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain
sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang
tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan,
kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara
teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang
menjamin perlindungan tersebut.
b. Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha
perasuransian.
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
11
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke
tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.
c. Definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9,
Pasal 246:
"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”
2. Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi,
dibawah ini adalah 6 macam prinsip tersebut yaitu :
a. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul
dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang
diasuransikan dan diakui secara hukum.
12
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan
secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material
fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta
maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur
menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya
syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus
memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau
kepentingan yang dipertanggungkan.
c. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang
menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat
tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari
sumber yang baru dan independen.
d. Indemnity adalah suatu mekanisme dimana penanggung
menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan
tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum
terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam
pasal 278).
e. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada
penanggung setelah klaim dibayar.
f. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung
lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama
kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan
indemnity.
13
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Manfaat Asuransi
Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi para
tertanggung, diantaranya :
a. Rasa Aman dan Perlindungan, polis asuransi yang dimiliki oleh
pihak tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau
kerugian yang mungkin akan timbul.
b. Alat Penyeberan Risiko, risiko yang seharusnya ditanggung oleh
pihak tertanggung ikut dibebankan juga kepada pihak penanggung
dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai
pertanggungan.
c. Membantu Meningkatkan Kegiatan Usaha, investasi yang
dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang
bisa di akibatkan oleh berbagai macam sebab.
d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, premi yang
dibayarkan setiap periode memiliki subtansi yang sama dengan
tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas
premi yang dibayarkan dan juga bonus ( sesuai dengan perjanjian
kedua belah pihak ).
14
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
C. TABUNGAN HARI TUA
1. Pengertian Tabungan
a. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak
dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.”
b. Menurut para pakar ekonomi bisnis dan keuangan :
Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak
dikonsumsikan. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang
akan datang. Karena, Pendapatan merupakan faktor utama yang
terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan.
2. Tabungan Hari Tua
Program tabungan hari tua adalah sebuah program jangka panjang
di mana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum
mencapai usia pensiun, dan apabila pekerja meninggal dunia maka
janda/dudanya beserta anak-anaknya, akan berhak menerima manfaat
pekerja tersebut.
Program ini berupa sebuah tabungan wajib. Jadi, program tabungan
hari tua ini mirip dengan program tabungan wajib PT Jamsostek untuk
pekerja swasta sektor formal dan keluarga mereka. Dengan kata lain,
program ini adalah program pembiayaan sendiri (self-funded)
15
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
berbentuk iuran pasti (defined contribution) yang mirip dengan
program tabungan wajib untuk hari tua yang telah dibentuk di
beberapa Negara. Perbedaannya, program ini akan dikelola oleh
sebuah perusahaan negara dan bukan oleh perusahaan investasi swasta.
Program tabungan hari tua atau asuransi hari tua sebagaimana yang
diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981 adalah suatu program asuransi
yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun
ditambah dengan asuransi kematian.
Dalam penjelasan pasal 1 PP No. 25 Tahun 1981 tentang
pengertian asuransi dwiguna, dijelaskan adalah jenis asuransi yang
memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia
pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu meninggal dunia sebelum
mencapai masa pensiun. Menurut pasal 10 ayat 2 PP No.25 Tahun
1981 disebutkan yang berhak mendapat tabungan hari tua adalah :
a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak
pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun.
b. Istri / suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal
peserta meninggal dunia.
16
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Memperhatikan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa program
asuransi sosial pegawai negeri sipil berdasarkan PP No. 25 Tahun 1981
terdiri dari:
1) Program Pensiun.
2) Program Taspen yang pada dasarnya merupakan program
berdasarkan PP No. 10 Tahun 1963.
Hak-hak yang diperoleh yang mengikuti program Taspen antara lain:
a) Bila peserta berhenti karena mencapai usia pensiun maka akan
menerima sejumlah uang asuransi hari tua.
b) Bila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun,
maka istri/suami/anak yang bersangkutan akan menerima
sejumlah uang asuransi hari tua ditambah dengan asuransi
kematian.
c) Bila peserta berhenti tanpa hak pensiun (keluar) atau bukan
karena meninggal dunia, maka menerima uang tunai asuransi.
d) Apabila istri/suami dari peserta meninggal dunia, maka ahli
warisnya akan menerima asuransi kematian sebesar 100% dari
penghasilan terakhir setiap bulan.
17
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
e) Bila anak-anak peserta ada yang meninggal dunia, maka ahli
warisnya akan menerima asuransi kematian sebesar 20 % dari
penghasilan terakhir setiap bulan dengan ketentuan:
1) Asuransi kematian anak hanya diberikan untuk
sebanyak-banyaknya tiga orang anak.
2) Anak dalam hal ini adalah anak pegawai negeri / peserta
yang terdaftar pada administrasi kepegawaian, tidak
harus tertunjang dalam daftar gaji dan sesuai dengan
ketentuan kepegawaian yang berlaku.
18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya PT Taspen (Persero)
Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat
adalah salah satu sumber penting dalam melaksanakan tugas – tugas
pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugas–tugas
pembangunan nasional, maka sejak tahun 1960 pemerintah mulai
memikirkan dan mengupayakan kesejahteraan hari tua bagi pegawai
negeri dan para keluarganya.
Usaha – usaha untuk memikirkan kesejahteraan untuk hari tua
pegawai negeri dan keluarganya sudah mulai dipikirkan oleh
pemerintah sejak tahun 1960.Usaha ini dirintis melalui konferensi
kesejah teraan pegawai negeri yang berlangsung pada tanggal 25
sampai 26 Juli 1960, yang dihadiri oleh semua kepala urusan pegawai
dari seluruh departemen.
Didalam konferensi tersebut, keputusannya secara resmi di
tuangkan dalam : Keputusan Menteri Pertama Rebuplik Indonesia No.
338 / MB / 1960 yang tertanggal 25 Agustus 1960. Keputusan Menteri
Pertama Repubik Indonesia tersebut antara lain menetapkan tentang
perlunya pembentukan Jaminan Asuransi Sosial Pegawai Negeri
sebagai bekal pegawai negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri
pengabdiannya kepada negara. Keputusan Menteri Pertama Repubik
19
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Indonesia tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1963 yang mengatur tentang pembelanjaan
kesejahteraan pegawai negeri.
Dengan turunnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang
menetapkan bentuk jaminan hari tua bagi para pegawai negeri
kedalam sebuah tabungan dan asuransi pegawai negeri dengan iuran
wajib serta haknya untuk pegawai negeri ditetapkan dan berlaku sejak
tanggal 1 juli 1961.
Dengan demikian sejak tanggal 1 Juli 1961 lembaga kesejahteraan
pegawai negeri melalui sistem asuransi mulai dilaksanakan. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 maka telah
dibentuk badan hukum yang menyelenggarakan program Tabungan
dan Asuransi Pegawai Negeri ( PN Taspen) yang didirikan sejak
tanggal 17 April 1963.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1963
tentang 3 ( tiga ) bentuk golongan perusahaan negara maka pada tahun
1970 yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 749 /
MK / IV / 1970, maka PN Taspen berubah menjadi Perusahaan Umum
( Perum Taspen ). Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
No. 26 Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum
Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dengan Akte Notaris
Ny. Imas Fatimah, SH No. 4 Tahun 1982 yang tertanggal 4 januari
1982 berubah menjadi perusahaan perseroan ( Persero ), sehingga
20
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sebutan Perum Taspen sesuai dengan Anggaran Dasar diganti menjadi
PT. Taspen ( Persero) dan berlangsung hingga saat ini.
Visi dan Misi PT. TASPEN ( Persero ) :
VISI : Menjadikan Taspen sebagai pengelola Dana Pensiun dan THT
berkelas dunia yang bersih, sehat, dan benar dengan Pelayanan tepat
orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat administrasi.
MISI : Mewujudkan hari – hari yang indah bagi peserta melalui
pengelolaan Dana Pensiun dan THT Secara Profesional dan Akuntabel
dengan berlandaskan etika serta intregitas yang tinggi.
2. Struktur Organisasi PT. Taspen ( Persero ) Cabang Surakarta
Adanya struktur organisasi yang tepat dapat mencapai tujuan
perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk tercapainya struktur
organisasi pihak direksi menerbitkan surat keputusan direksi Nomor :
Sil – 01/Dir/1991 tentang struktur organisasi PT. Taspen ( persero )
dari tingkat direksi, biro, kantor wilayah sampai pada kantor cabang.
Struktur organisasi kantor cabang PT. Taspen ( persero ) Surakarta
yang merupakan kantor cabang tipe A, yaitu kantor cabang yang
mendasari pasal 5 surat keputusan Direksi seperti diatas yaitu:
Bidang personalia dan umum terdiri dari :
1) Seleksi umum
2) Seleksi personalia
21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a. Bidang pelayanan
1) Seleksi pelayanan klim
2) Seleksi DPP
b. Bidang keuangan
1) Seleksi keuangan
2) Seleksi administrasi keuangan
c. Bidang sistem informasi
Karena struktur organisasi merupakan suatu bentuk kerangka yang
mencerminkan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan team
work yang kompak, serta mencapai tujuan yang hendak dicapai,
maka perusahaan dalam memilih bentuk struktur organisasi PT.
Taspen ( Persero ) Cabang Surakarta adalah berbentuk garis, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta
Sumber : PT Taspen ( Persero )
22
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Sifat dan Pengertian Program Taspen
nya, bahwa Pegawai Negeri
dis
tab
a adalah 2
(du
uang asuransi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelum
amping sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi
Masyarakat, juga merupakan unsur penting dalam melaksakan tugas –
tugas pembangunan nasional. Berhasil tidaknya pegawai negeri
melaksanakan tugas – tugas pemerintah terutama dalam
mensukseskan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor
jaminan sosial terhadap Pegawai Negeri itu sendiri dan keluarganya.
Program Tabungan Hari Tua ( THT ) TASPEN adalah program
ungan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan berdasarkan system
Asuransi Dwiguna, pelaksanaan program ini bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.
Dalam penjelasan pasal 1 PP NO.25 tahun 1981 tentang pengertian
Asuransi Dwiguna dijelaskan bahwa “Asuransi Dwiguna adalah jenis
asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada
waktu mencapai usia pensiun atau bagi Ahli Warisnya pada waktu
peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun”.
Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan Dwigun
a) kegunaan yaitu disatu pihak bila Pegawai Negeri / peserta
meninggal dunia pada masa aktif, maka Ahli Warisnya menerima
sejumlah hak uang asuransi. Dipihak lain bila Pegawai Negeri tersebut
mencapai usia pensiun maka berhak untuk mendapatkan sejumlah
23
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dengan demikian, Program Tabungan Hari Tua ( THT ) TASPEN
bukanlah program Tabungan seperti TABANAS, akan tetapi
me
4. K
a
PEN adalah
egawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di
n Keamanan.
ke Instansi
3)
a asuransi sosial
dengan peraturan pemerintah tersendiri.
rupakan program Asuransi. Sifat kepesertaannya adalah wajib bagi
para Pegawai Negeri, sebagaimana tercantum pada dalam penjelasan
pasal 10 Undang – Undang pokok kepegawaian No. 8 tahun 1974
yang berbunyi antara lain : “ pada pokoknya adalah menjadi
kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya
dan untuk setiap pegawai negeri wajib untuk menjadi peserta dari
suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah ”.
Kepesertaan program TASPEN bagi pegawai negeri / peserta adalah
sejak dia diangkat menjadi calon pegawai, pegawai / pejabat Negara.
epesertaan Anggota Taspen
. Pengertian
Yang dimaksud peserta TAS
1) Semua P
lingkungan Departemen Pertahanan da
2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari Instansi di lingkungan
Departemen Pertahanan dan Keamanan pindah
lingkungan Departemen lain, maka hak dan kewajiban dalam
rangka asuransi sosialnya akan mengikutinya.
Pegawai lain termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara
( BUMN ) dapat ditetapkan sebagai pesert
24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b.
se gai Calon Pegawai /
mpai dengan saat yang bersangkutan berhenti
me
asih berlanjut sampai dengan saat
Pe
c. Ke
aerah / Otonom;
ri Sipil Pusat yang diperbantukan ;
ang diperbantukan ke BUMN;
ke swasta
e
Perusahaan Daerah;
Masa Kepesertaan
Adapun masa kepesertaannya para peserta TASPEN dimulai
menjak yang bersangkutan diangkat seba
Pejabat Negara sa
ncapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri / peserta /
Pejabat Negara.
Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri
Sipil HANKAM dan Pejabat Negara.Kepesertaannya dalam
Program Asuransi Kematian m
serta / Keluarganya meninggal dunia.
Terhadap Ahli Waris Peserta, Hak Asuransi Kematian terbatas
hanya bagi peserta yang dinikahi / lahir pada saat peserta masih
aktif sebagai Pegawai Negeri.
lompok peserta TASPEN
1) Pegawai Negeri
a) Pegawai Negeri Sipil Pusat;
b) Pegawai Negeri Sipil D
c) Pegawai Nege
d) Pegawai Negeri Sipil Pusat y
e) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan
( contoh : sekolah, rumah sakit) ;
f) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan k
25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2)
a)
c) an Anggota DPA RI ;
il Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa
akim Makamah
g)
akilmadya Kepala Daerah dan
pati, Kepala Daerah / Wakil Walikotamadya
j) ung RI ;
l)
3) Pegawai dari BUMN ( ex ICW / IBW ) yang terdiri dari :
Pejabat Negara
Presiden Dan Wakil Presiden RI ;
b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI ;
Ketua, Wakil Ketua d
d) Ketua, Wak
Keuangan RI;
e) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan H
Agung RI;
f) Ketua, Wakil Ketua MPR ;
Menteri;
h) Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Kepala
Daerah;
i) Bupati Kepala Daerah / W
Wakil Bu
Kepala Daerah ;
Jaksa Ag
k) Panglima Angkatan Bersenjata RI ;
Gubernur Bank Indonesia.
a) PJKA ;
b) Perum Pos Dan Giro ;
c) Perum Telekomunikasi ;
d) Perum Perhutani ;
26
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
e) Perum Listrik Negara ( PLN );
;
II ;
;
(PERSERO) (diluar ICW / IBW)
III, dan IV.
d. Ha a
egeri Sipil / Pejabat Negara /
BU
1)
Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pegawai
).
ari Tua ( THT ) diberikan dalam hal
sa aktif ;
f) Perum pengerukan ;
g) Perum DAMRI ;
h) PT. TABA;
i) PT SODA Indonesia ( persero )
j) Pegadaian ;
k) PT Inhutani I, II, I
l) Perum Garam
m) Perum Percetakan Negara ;
n) PT TASPEN
o) Perum Pelabuhan I, II,
k-h k Peserta
Hak - hak Peserta ( Pegawai N
MN ) adalah sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil.
Hak Tabungan
Negeri dapat dirinci sebagai berikut :
a) Tabungan Hari Tua ( THT
Hak Tabungan H
peserta :
(1) Berhenti karena pensiun ;
(2) Meninggal dunia pada ma
27
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
(3) Berhenti karena sebab sebab lain ( bukan karena
pensiun meninggal dunia )
Hak Tabungan Hari Tua / TASPEN diberikan dalam hal
peserta :
(a) pensiun dan memiliki
ran kurang dari 6 ( enam ) bulan berturut –
n dan memiliki masa iuran minimum
(c)
pensiun dan memiliki masa iuran minimum
n berturut – turut
b) Asuran
(1) Ha
(a)
(b) iun dan
asa iuran minimum 6 ( enam ) bulan
setelah berhenti bukan
karena pensiun atau bukan kerena meninggal dunia
Catatan :
Meninggal dunia sebelum
masa iu
turut ;
(b) Pensiu
6 (enam) bulan berturut – turut ;
Berhenti bukan karena meninggal dunia atau bukan
karena
6 ( enam ) bulan berturut – turut dan usia minimum
50 tahun, dan jumlah masa iura
ditambah dengan usia minimum 65 tahun.
si Kematian
k Asuransi Kematian dapat diberikan dalam hal :
Peserta meninggal aktif ;
Peserta meninggal dunia setelah pens
memiliki m
berturut – turut ;
(c) Peserta meninggal dunia
28
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan memiliki masa iuran minimum 15 ( lima belas
tahun ) ;
eserta meningga(d) P l dunia setelah berhenti bukan
asa iuran berturut – turut ditambah
(2) Hak
hany
kepe
dila
dengan ketentuan sebagai berikut :
turut ;
na
urut – turut dan usia
minimum 50 ( lima puluh ) tahun, dan memiliki
karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia
dan memiliki masa iuran minimum 6 ( enam )
bulan berturut – turut serta usia minimum 50 tahun,
dan jumlah m
dengan usia minimum 65 ( enam puluh lima )
tahun.
asuransi kematian istri / suami peserta diberikan
a untuk istri / suami yang terdaftar dalam daftar
gawaian instansi peserta dan yang pernikahannya
kukan sebelum peserta berhenti sebagai pegawai,
(a) Peristiwa kematian pada saat peserta masih aktif;
(b) Peristiwa kematian terjadi setelah peserta berhenti
menjadi peserta, diantaranya :
i. Karena meninggal dunia atau karena pensiun dan
memiliki masa iuran berturut –
ii. Bukan karena meninggal dunia atau kare
pensiun dan memiliki masa iuran pension
minimum 6 (enam bulan) bert
29
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
jumlah masa iuran berturut – turut ditambah
dengan usia minimum 65 (enam puluh lima )
iii.
(c) U
berhak atas satu Hak Asuransi Kematian Istri /
(3) Hak A
Anak
Kepe mencapai usia
terse
yang ke 25 ( dua puluh lima ), dan belum pernah
Kepegawaian Instansi Peserta ;
tahun;
Bukan karena meninggal dunia atau bukan karena
pensiun dan memiliki masa iuran minimum 15
( lima belas ) tahun berturut – turut dan usia
minimum 50 ( lima puluh ) tahun.
ntuk 1 (satu) bulan Takwin Penghasilan hanya
Suami Peserta.
suransi Kematian Anak Peserta diberikan untuk
– Anak Peserta yang telah terdaftar dalam Daftar
gawaian Instansi Peserta dan belum
yang ke 21 ( dua puluh satu ), atau apabila Anak – anak
but masih sekolah, usianya belum mencapai tahun
menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri,
dengan ketentuan sebagai berikut :
(a) Peristiwa kematian terjadi pada saat peserta masih
aktif ;
(b) Anak yang lahir dari pernikahan antara pensiunan
dan peserta, harus termasuk dalam Daftar
30
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
(c) Peserta kematian yang terjadi setelah peserta
berhenti menjadi peserta, harus sesuai dengan
i peserta ;
emenuhi ketentuan
(e) A
(f) Untuk setiap peristiwa kematian hanya berhak satu
(g) D
dalam kedudukannya
(h) D anggal
(i) B
yang bersangkutan berhak atas
ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hal
menjad
(d) Apabila anak yang Ibu dan Ayahnya berkedudukan
sebagai peserta dan kedua – duanya meninggal
dunia bersamaan, maka harus m
tersebut dan harus terdaftar ;
suransi Kematian ( ASKEM ) Anak Peserta hanya
diberikan maksimum 3 ( tiga ) orang anak ;
kali pembayaran Asuransi Kematian ( ASKEM ) ;
alam hal Istri / Suami kedua – duanya menjadi
peserta, maka hak asuransi kematiannya atas dasar
penghasilan masing – masing
sebagai peserta ;
alam hal peserta meninggal dunia pada t
yang sama dengan tanggal kematian istri / suami
atau anak – anaknya, maka untuk semua peristiwa
kematian tersebut berhak atas asuransi kematian ;
agi mereka yang pensiun pada / atau sesudah akhir
januari 1975, dan kemudian menjadi tenaga
bulanan, maka
31
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Asuransi Kematian ( ASKEM ) yang diberikan atas
dasar penghasilannya sebagai tenaga bulanan ;
agi istri / suami atau anak – anaknya tenaga
bulanan tidak berhak atas Asuransi Kematian
(j) B
(4) Hila
(a) H
ia,
erhenti menjadi peserta bukan karena
meninggal dunia,
hun,
iii.
atau bukan karena meninggal dunia,
( ASKEM ).
ngnya Hak Asuransi Kematian
ak asuransi kematian peserta, hilang apabila :
i. Pada saat berhenti menjadi peserta bukan karena
pensiun atau bukan karena meninggal dun
usianya belum mencapai 50 ( lima puluh )
tahun ;
ii. Pada saat b
pensiun atau bukan karena
usianya sudah mencapai 50 ( lima puluh ) ta
tetapi masa iurannya kurang dari 15 ( lima
belas ) tahun berturut – turut ;
Pada saat berhenti menjadi peserta bukan karena
pensiun
usianya sudah mencapai 50 ( lima puluh ) tahun,
dan mempunyai masa iuran berturut – turut
lebih dari 6 ( enam ) bulan, tetapi jumlah masa
iuran berturut – turut ditambah usia kurang dari
65 ( enam puluh lima ) tahun ;
32
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv. Pada saat berhenti menjadi peserta karena
pensiun dan memiliki masa iuran kurang dari 6
( enam ) bulan berturut – turut.
Asuransi Kematian Istri / Suami atau Peserta ,
ang pada saat :
i. Janda / Duda menikah lagi ;
ii. Peserta berhenti menjadi
(b) Hak
hil
peserta menurut
i
asa aktif dan
t – turut.
(c) Hak Peserta hilang,
ap
i. M atau
us
ii. Pe
iii. M endiri ;
tentuan – ketentuan
pada ayat ( 1 ) dan ( 2 ) huruf ( c ).
ketentuan – ketentuan tersebut diatas ;
ii. Peserta berhenti menjadi peserta karena
meninggal dunia , pada m
memiliki masa iuran kurang dari 6 ( enam )
bulan berturu
Asuransi Kematian Anak
abila anak peserta tersebut :
encapai usia ke 21( dua puluh satu ),
anak tersebut masih bersekolah dan mencapai
ianya yang ke 25 ( dua puluh lima ) tahun ;
rnah menikah ;
empunyai penghasilan s
iv. Meninggal dunia setelah peserta berhenti
menjadi peserta menurut ke
33
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Pejabat Neg
a) Tabungan h
Tabungan h
(1) Ber
(2) Me
(3) Be
b) Asuransi ke
Asuransi ke
(1) Peserta meninggal dunia pada masa aktif
ami atau anak peserta meninggal sepanjang
3) Pe
Ta n ( ASKEM )
dia atau SK Direksi
tersend
e. Kewaji
PT TA emerintah selaku
Penyeleng am menjamin
dan menin
dapat dikelola sesuai dengan Prinsip – prinsip Asuransi.
Peserta Program Tabungan Hari Tua ( THT ) / TASPEN. Karena sifat
ara.
ari tua ( THT )
ari tua ( THT ) diberikan dalam hal :
henti karena habis masa jabatannya ;
ninggal dunia pada masa aktif ;
rhenti karena sebab – sebab lain.
matian ( ASKEM )
matian diberikan dalam hal :
(2) Istri / su
masa aktif.
gawai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )
bungan hari tua ( THT ) dan Asuransi kematia
tur tersendiri dengan surat keputusan
iri.
ban Peserta
SPEN ( PERSERO ) yang ditunjuk P
gara untuk dapat memenuhi kewajibannya dal
gkatkan kesejahteraan peserta , membutuhkan dana agar
Dana yang menjadi bahan pengelolaan diperoleh dari Iuran
34
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
kepese
wajib.
Adapun kewajiban Peserta TASPEN adalah sebagai berikut :
n wajib yang dipotong secara langsung dari
Keuangan.
dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2) Mem
Pegawai Negeri Sipil, maka
peg
(PE
rtaan program asuransi sosial bagi pegawai negeri ini adalah
1) Membayar iura
penghasilan tetap setiap bulannya. Pelaksanaan pemungutan dan
penyetoran iuran – iuran dilakukan berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1974 dan No. 8 tahun
1977 dan ditetapkan sebagai berikut :
a) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang gajinya
dibayar melalui dan atas beban Anggaran Belanja Negara ,
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen
b) Bagi pegawai lainnya, termasuk Pegawai Perusahaan Negara,
berikan keterangan yang tepat mengenai data jati diri beserta
anggota keluarganya.
Sesuai dengan perkembangan perekonomian Negara dan
Sistem Penggajian yang berlaku pada
besar iuran yang merupakan prosentase tertentu dari penghasilan
awai berubah – ubah sejak keberadaan PT TASPEN
RSERO).
35
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Adapun perkembangan besar iuran, adalah sebagai berikut :
Juli 1961 s/d Desember 1967 : 7 % dari gaji pokok a)
sember 1968 : 3,5 % dari gaji pokok
o. 22 / 1970)
e)
o. 56 / 1975)
f)
Yang dimaksud penghasilan dalam Keppres. No. 8 Tahun 1977
Gaji pokok + Tunjangan istreri +Tunjangan anak.
( PP. No. 9 / 1963 );
b) Januari 1968 s/d De
(Keppres. No. 122 / 1968) ;
c) Januari 1969 s/d Maret 1970 : 3% dari gaji pokok
(Keppres. No. 36 / 1969)
d) April 1970 s/d Desember 1974 : 1, 25 % dari penghasilan
(Keppres. N
Januari 1975 s/d Maret 1977 : 3,25 % dari penghasilan
(Keppres. N
April 1977 s/d sekarang : 3,25 % dari penghasilan
(Keppres. No. 8 / 1977)
tersebut diatas, ialah :
36
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
f. Masa Iu
Jumla
Pegaw Bulanan/Pegawai Negeri Sipil/Pejabat
Nega Sipil, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Pegawai Negeri
a Bila pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai
Bulanan/Pegawai Negeri Sipil sebelum 1 Juli 1961, maka
masa iuran dihitung sejak 1 Juli 1961;
b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat di ropinsi Irian
Jaya, maka masa iurannya dihitung sejak tanggal 1 Januari
1;
hitungan masa iuran diatas berlaku juga
wai Honor Daerah dan Pegawai Perusahaan
n bulat ditambah dengan bagian pecahan (bulan).
ran
h Masa Iuran dihitung sejak pengangkatan menjadi Calon
ai Negeri/Pegawai
ra sampai dengan berhenti sebagai Pegawai Negeri
)
197
c) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat di Propinsi Timor
Timur, maka masa iurannya dihitung sejak tanggal 1 April
1979;
d) Ketentuan cara per
bagi Pega
Negara/Perusahaan Jawatan/ Perusahaan Umum/ Perusahaan
Terbatas (PT) yang diikuti dengan pembayaran/penyetoran
iuran sampai dengan berhenti;
e) Masa iuran dihitung dalam tahun dan apabila masa iuran
tidak merupakan bilangan bulat, maka masa iuran adalah
bilanga
37
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) P b
a)
erupakan bilangan bulat, maka masa iurannya adalah
b)
3) Pegaw BUMN)
g. Perhitungan Hak Peserta
hak peserta berhenti dengan Hak Pensiun adalah :
Apabila kematian terjadi setelah Januari 2001 dan Peserta Pensiun
atau Meninggal Dunia sebelum Januari 2001, maka P2 sama dengan
Penghasilan saat Pensiun atau Meninggal Dunia.
( 0,60 *
eja at Negara
Masa iuran dihitung dalam tahun dan apabila masa iuran
tidak m
bilangan bulat ditambah dengan bagian pecahan (bulan).
Bila kepesertaan Pejabat Negara terjadi dalam satu kali masa
jabatan, maka iuran dihitung sejak mulai menjadi peserta
sampai saat berhenti menjadi peserta
ai Badan Usaha Milik Negara (
Diatur didalam ketentuan tersendiri.
Rumus perhitungan
MI1 * P1 ) + ( 0,60 * MI2 ( P2 - P1 ))
Keterangan :
MI erta sampai dengan berhenti
jak Januari 2001 sampai dengan berhenti
1 = Masa iuran sejak menjadi pes
MI2 = Masa iuran se
38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
P1 = Penghasilan terakhir yang dikonversi ke Tabel Gaji Pokok
PNS 1997 (Terdiri dari Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan
Anak )
P2 = Penghasilan pada / setelah bulan Januari 2001
berdasarkan Tabel Gaji Pokok PNS 2001 ( Terdiri dari Gaji Pokok
+ Tunjangan Isteri + Tunajangan Anak ).
* Istri / Suami : 1,50 * (1 + 0,1 C/12 ) * P2
* Anak : 0,75 * ( 1 +0,1 C/12 ) * P2
rhenti karena keluar adalah :
Dimana faktor adalah suatu nilai konstanta yang ditetapkan Direksi
PT. Taspen (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
Gam THT ) PNS
Sumber : PT Taspen ( Persero )
* Peserta : 2 * ( 1 + 0,1 B/12 ) *P2
- Rumus Santunan Hak Peserta yang be
( Faktor1 * P1 ) + ( Faktor2 * ( P2-P1))
bar 3.2 Ilustrasi perhitungan Tabungan Hari Tua (
39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. PEMBAHASAN
1. Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Santunan THT
a. Santunan Tabungan Hari Tua (THT)
1) Santunan atas peserta pensiun
Yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran ke
Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang PT TASPEN
(PERSERO) dengan mengisi Formulir Akt. 1 TASPEN yang
disyahkan oleh Instansinya dengan Lampiran sebagai berikut :
n atau fotocopy SK Pemberhentian dengan Hak
embayaran Gaji Sementara
ejabat Pembuat Daftar Gaji dan
a) Salina
Pensiun yang disyahkan oleh Instansinya.
b) Surat Keterangan Penghentian P
(SKPPS), yang dibuat oleh P
disyahkan oleh Kepala Instansinya.
40
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c) Fotocopy SK. Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai Negeri
Sipil atau Kartu Peserta TASPEN.
Catatan :
(1) Dengan ditugaskan PT TASPEN (PERSERO)
menyelenggarakan pembayaran pensiun, khususnya
peserta TASPEN kelompok Pegawai Negeri Sipil /
Daerah otonom dan Pejabat Negara, Pemberian Uang
Dalam hal Peserta berhenti karena Pensiun kemudian
(a) Isteri/ Suami syah terdaftar dalam Daftar
Almarhumah/ Peserta, apabila Istri telah
Tabungan Hari Tua dapat dilakukan bersamaan
dengan Pembayaran Pensiun Pertama.
(2)
Meninggal Dunia sedangkan Tabungan Hari Tua
(THT)-nya belum pernah dibayarkan, maka pengajuan
Hak- nya dapat dilakukan oleh :
Kepegawaian (tercantum dalam SK. Pensiun
maupun SKPP);
(b) Anak syah dari Peserta yang terdaftar dalam
Daftar Kepegawian Instansi Almarhum/
Meninggal Dunia terlebih dahulu.
(c) Orangtua Almarhum/ Almarhumah, apabila status
Peserta bujangan;
41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
(d) Apabila orangtua Almarhum/ Almarhumah tidak
ada/ Meninggal dunia, maka Tabungan Hari Tua
(THT) dapat dibayarkan kepada Ahli waris yang
lain.
Persyaratan lain yang perlu dilampirkan, ialah :
Pengisian Formulii. r Akt. 3;
Persyaratan yang perlu dilampirkan, ialah :
dari Lurah/ Kepala
iii.
egeri/ Pengadilan Agama.
2) Santunan
Janda/ Du A mintaan pembayaran
ke Kanto a
(PERSERO) d PEN yang
disyahka eh
ini :
kematian Almarhum/ Almarhumah serta hubungan keluarga
ii. Surat Keterangan Kematian yang disyahkan dari
Lurah/ Kepala Desa atau dari Rumah Sakit /
Puskesmas.
i. Pengisian Formulir Akt. 3
ii. Surat Keterangan Kematian
Desa atau Rumah Sakit/ Puskesmas;
Surat Keterangan Ahli waris yang syah dari
Pengadilan N
Atas Peserta Meninggal Dunia
da/ hli Waris mengajukan per
r C bang Utama / Kantor Cabang PT TASPEN
engan mengisi Formulir Akt. 2 TAS
n ol Instansinya disertai dengan lampiran berikut
a) Mengisi Formulir Akt. 3 TASPEN, yang menjelaskan
42
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dengan Ahli Waris yang disyahkan serendah- rendahnya
Lurah/ Kepala Desa setempat.
b) Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji
Sementara (SKKPS) yang dibuat oleh Pejabat Instansi yang
berwenang.
3) Santunan Atas Peserta Keluar
Yang bersangkutan m intaan pembayaran ke
(PERSERO) dengan m
disyahkan oleh Instansinya, disertai dengan lampiran :
ian Pembayaran Gaji Sementara
Negeri
Catatan :
c) Kartu Peserta TASPEN (KPT) atau Salinan Fotocopy SK
Pengangkatan Pertama menjadi Pegawai.
engajukan perm
Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang PT TASPEN
engisi Formulir Akt. 1 TASPEN yang
a) Salinan atau Fotocopy SK Pemberhentian yang disyahkan
oleh Instansinya.
b) Surat Keterangan Penghent
(SKPPS) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat
Pembuat Daftar Gaji dan disyahkan oleh Kepala
Instansinya.
c) Salinan atau SK Pengangkatan Pertama Pegawai
atau Kartu Peserta TASPEN.
Dalam hal Peserta berhenti karena Keluar, kemudian
Meninggal Dunia sedangkan Tabungan Hari Tua (THT)-
43
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
nya belum pernah dibayarkan, maka pengajuan Hak-nya
dapat dilakukan oleh :
um dalam SK. Pensiun
maupun SKPP);
/ Almarhumah, apabila status
(4)
dunia, maka Tabungan Hari Tua
b. Santunan Asuransi Kematian
1) Hak A
2) Yang ber atian
(ASK
salah satu
Ketentuan m
berikut :
dunia dimaksud adalah
aftar pada Instansi Peserta.
(1) Isteri/ Suami syah terdaftar dalam Daftar
Kepegawaian (tercant
(2) Anak syah dari peserta yang terdaftar dalam Daftar
Kepegawaian Instansi Almarhum/ Almarhumah/
Peserta;
(3) Orangtua Almarhum
peserta bujangan;
Apabila orangtua Almarhum/ Almarhumah tidak
ada/ meninggal
(THT) dapat dibayarkan kepada Ahli Waris yang
lain.
tas Asuransi Kematian
hak untuk memperoleh Hak Asuransi Kem
EM) ialah peserta atau Ahli Waris dari peserta, apabila
keluarga Peserta meninggal dunia.
endapatkan Asuransi Kematian, adalah sebagai
a) Isteri / Suami yang meninggal
Isteri / Suami yang syah dan terd
44
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b) Bagi Isteri dan Suami yang kedua- duanya Pegawai Negeri/
Peserta TASPEN, salah satu diantaranya meninggal dunia,
maka santunan Uang Kematian dibayarkan dalam
aksud dengan Anak yang meninggal dunia dalam
Surat Keterangan Sekolah/ Perguruan Tinggi, Surat
(3)
(tiga) kali peristiwa kematian.
3) Keluarga Peserta Meninggal
Apabila keluarga peserta m
kepada peserta dibayarkan sa
yang diajukan ke Kantor Cabang Utama/ Cabang PT TASPEN
kedudukannya sebagai Peserta.
c) Yang dim
hal ini adalah Anak Pegawai Negeri Sipil/ Peserta TASPEN
yang terdaftar pada Administrasi Kepegawaian di Instansi
Peserta, dan dengan tanpa tertunjang dalam Daftar Gaji
dengan ketentuan, sebagai berikut :
(1) Anak tersebut lahir dari pernikahan yang syah dengan
peserta, dan belum berusia 21 tahun;
(2) Bagi anak peserta yang meninggal dunia pada usia 21
tahun atau kurang dari 25 tahun harus melampirkan
Keterangan Belum Menikah (SKBM) dan belum
mempunyai penghasilan sendiri yang disyahkan oleh
serendah- rendahnya Lurah / Kepala Desa setempat.
Santunan Asuransi Kematian hanya diberikan untuk 3
Dunia Pada Masa Aktif
eninggal dunia pada masa aktif,
ntunan uang Asuransi Kematian
45
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
(PERS
lampira
a)
Lurah / Kepala Desa setempat dari Rumah
atian Isteri/ Suami Peserta, melampirkan salinan/
D pa
4) Keluarga Pensiunan Meninggal Dunia
sebe
kepa
Kem ajukan ke Kantor Cabang Utama/ Kantor PT
lam
a)
pat dan Rumah
ERO) dengan mengisi formulir Akt. 4 TASPEN disertai
n :
Surat Keterangan Kematian dari serendah- rendahnya
Sakit / Puskesmas.
b) Salinan Surat Keputusan Kepegawaian yang dimiliki oleh
Peserta sebelum terjadi peristiwa kematian ( SK Kenaikan
Pangkat, Golongan / Gaji Berkala ) yang disyahkan oleh
Instansinya.
c) Bagi Kem
fotocopy Surat Nikah yang disyahkan serendah-
rendahnya oleh Lurah/ Kepala esa setem t.
Apabila keluarga Pensiunan ( Isteri/ Suami yang dinikahi
lum pensiun dan anak yang dilahirkan sebelum pensiun )
da yang bersangkutan dibayarkan santunan Uang Asuransi
atian yang di
TASPEN (PERSERO) dengan mengisi formulir Akt. 5 disertai
piran :
Surat Keterangan Kematian dari serendah- rendahnya
Lurah / Kepala Desa setem
Sakit / Puskesmas.
b) Fotocopy SK Pensiun yang bersangkutan.
46
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5)
Maret 1987 tentang Besarnya Hak / Uang Asuransi
m
a) ninggal dunia, ahli warisnya m
lan terakhir sebulan.
I rta menerima
hir sebulan.
Gamb Peserta
Sumber : PT Tasp
2. Prosedur Penyelesaian
a. Penyelesaian Pe
1) Tabungan Hari Tua (THT)
a) Peserta yang berhak atas Hak Tabungan Hari Tua (THT)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengajukan SPP
elalui
yang telah disediakan.
Besarnya Santunan Uang Asuransi Kematian
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
112/ KMK.011/1987 dan Nomor: 113/KMK.011/1987
tanggal 4
Ke atian ditetapkan sebagai berikut :
Peserta me enerima hak
sebesar 200% dari penghasi
b) steri / Suami peserta meninggal dunia, pese
haknya sebesar 150% dari penghasilan terak
c) Anak peserta meninggal dunia, peserta menerima haknya
sebesar 75% dari penghasilan terakhir sebulan.
ar 3.3 Ilustrasi Proses pengajuan Klim
en ( Persero )
Santunan pembayaran THT
mbayaran Langsung
Santunan dan menyampaikan langsung SPP tersebut m
Loket Penerimaan KCU / KC
47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b) SPP yang diterima, diperiksa langsung oleh Petugas Loket
n dan keabsahannya, yaitu :
Syarat (MS), SPP tersebut diberi
t- syarat
(c) Nomor Induk Pegawai (NIP)
(4) Melakukan pengecekan SPP m
(a) SPP terlebih dahulu harus dicek ke file/ Kartu PMK
enghindari
(b) aka
K tersebut tidak perlu
mengenai kelengkapan persyarata
(1) Apabila Memenuhi
Lampiran Lembar Penelitian SPP.
(2) Apabila Tidak Memenuhi Syarat (TMS), SPP tersebut
dikembalikan ke Peserta/ Ahli Warisnya untuk dilengkapi
kemudian, dan pemberian catatan tentang syara
yang harus dipenuhi.
(3) Terhadap SPP yang telah Memenuhi Syarat (MS),
dilampirkan Lembar Penelitian SPP untuk kemudian diisi
kolom- kolom berikut di bawah ini, yaitu :
(a) Nomor Register.
(b) Tanggal Penerimaan.
(d) Nama Peserta.
(e) Tanggal Lahir
elalui Kartu PMK/ file
PMK, yaitu dimana :
dan Askem. Hal ini diperlukan untuk m
terjadinya Dobel Pembayaran.
Apabila SPP tersebut sudah pernah diajukan m
Petugas file / Kartu PM
48
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
membubuhkan parafnya pada kolom paraf Petugas
file/ Kartu PMK yang tersedia di dalam lebmar
nggal : ………..
i
(c)
(d) elah
Kartu PMK harus
untuk kemudian
(e)
mkan ke Bidang / Seksi Teknik
ad
Penelitian, tetapi cukup memberikan keterangan pada
kolom catatan, seperti berikut ini :
i. Sudah pernah diajukan pada ta
ii. Nomor Voucher : ………….
ii. P / M / K Askem : ………….
Apabila SPP belum pernah diajukan, maka petugas
file / Kartu PMK / Askem memberikan parafnya pada
kolom yang tersedia pada lembar Penelitian untuk
diproses lebih lanjut.
Terhadap SPP baru, yang berhak THT-nya t
dibayarkan (Tedib), maka
dibuatkan lebih dahulu,
memasukkannya ke dalam file / Kartu PMK / Askem
sesuai jenis kejadiannya.
Setelah berkas SPP dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS), kemudian dikiri
untuk :
.1. Dilakukan perhitungan besarnya jumlah hak
THT/SP4/Askem (untuk Kasus Normal dengan
Komputerisasi, dan untuk Kasus Tidak Normal
secara Manual)
49
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ad.2. Melakukan penelitian tentang kebenaran data hasil
transfer dari lembar Penelitian SPP ke Voucher
Perhitungan.
nyetujui.
ng Teknik untuk diotosisir.
ga.
(f) Setelah Voucher dan kelengkapan SPP yang
Bi
ad. 1.
akan dibayarkan
ad.3. Petugas Bidang / Seksi Teknik membubuhkan
parafnya atas kebenaran perhitungan dan Kepala
Seksi Teknik membubuhkan tanda tangannya
sebagai tanda me
ad. 4. Setelah disetujui Kepala Seksi Teknik,
selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor
Cabang / Bida
ad. 5. Seterusnya, Voucher Pembayaran dan berkas
kelengkapan persyaratan dikembalikan ke
Petugas Bidang / Seksi Teknik untuk dibuatkan
Kartu PMK pada hari itu ju
ad.6. Kemudian, Voucher berikut kelengkapan SPP
dikirimkan ke Bidang / Seksi Keuangan.
diterima dari bidang / Seksi Teknik, kemudian oleh
dang / Seksi Keuangan dilakukan :
Pengadministrasian Pembukuan untuk setiap hasil
perhitungan klim, baik yang
maupun setelah dibayarkan nanti.
50
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ad. . Pengesahan pembayaran dengan membubuhkan
tanda tangan pada Voucher pembayaran Klim,
untuk kemudian dibayarkan ke
2
pada Peserta
ti Diri lainnya
2) Asuransi Kematian
Proses penyeles Asuransi
Kematian sama seperti yang dilakukan pada penyelesaian
pembayaran
Gambar 3.4 Proses Penyelesaian pembayaran Klim Peserta
Sumber : PT sp
disertai dengan :
ad.a. Menunjukkan Kartu Identitas Diri atau
Keterangan- keterangan Ja
yang dapat dipakai sebagai pengganti,
misalnya:
Kartu Tanda Penduduk / SIM
ad.b. Membubuhkan tanda tangan / cap tiga jari
tengah tangan kiri.
(ASKEM)
aian pembayaran santunan
Santunan Tabungan Hari Tua (THT).
Ta en ( Persero )
51
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dibawah ini merupakan kesimpulan dari uraian – uraian yang telah
dijelas dimuka, antara lain :
1. Latar belakang berdirinya PT. TASPEN karena adanya motivasi untuk
memberikan jaminan hari tua pada pegawai negeri pada waktu mereka
telah purna tugas yang bertujuan menjamin ketenangan kerja disaat
ri mengabdi pada masyarakat.
2.
iatan Asuransi Sosial Pegawai Negeri,
pegawai nege
PT. TASPEN adalah BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan keg
Asuransi Kematian ( ASKEM ), dan Dana Pensiun.
52
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3.
an ( ASKEM ), dan dana
4.
at keputusan yang
5.
pertama ( secara tunai ) sedangkan pembayaran setiap
SPEN yang disahkan oleh Instansinya
engan Lampiran sebagai berikut :
Hak Pensiun
nya.
Program – program yang dikelola oleh PT. TASPEN antara lain :
tabungan hari tua ( THT ), asuransi kemati
pensiun.
Tata cara pengajuan klim, cara penyelesaian pembayaran peserta dan
perhitungan hak peserta telah ditetapkan melalui sur
telah ditetapkan.
PT. TASPEN hanya melayani Tabungan Hari Tua ( THT ) dan dana
pensiun
bulannya dilakukan oleh kantor – kantor bayar yang ditunjuk yaitu
bank – bank dan kantor pos.
6. Berikut adalah Tata Cara Pengajuan Klim THT, yaitu :
Yang bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor
Cabang Utama / Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) dengan
mengisi Formulir Akt. 1 TA
d
a. Salinan atau fotocopy SK Pemberhentian dengan
yang disyahkan oleh Instansinya.
b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara
(SKPPS), yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan
disyahkan oleh Kepala Instansi
c. Fotocopy SK. Pengangkatan Pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau Kartu Peserta TASPEN.
53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7.
Peg
adal
ku mengajukan SPP Santunan dan
a, akan dilakukan pengecekan oleh petugas
c.
keuangan, maka pembayaran Tunjangan
B. SARAN
u
punyai
berusaha
melakukan penelitian. Adapun saran – saran yang penulis sampaikan
rikut :
1.
Prosedur pelaksanaan pembayaran Tabungan Hari Tua ( THT )
awai Negeri pada PT. Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Surakarta
ah sebagai berikut :
a. Peserta yang berhak atas Hak Tabungan Hari Tua (THT) sesuai
dengan ketentuan yang berla
menyampaikan langsung SPP tersebut melalui Loket Penerimaan
yang telah disediakan.
b. Setelah SPP diterim
PT Taspen ( persero ) mengenai kelengkapan persyaratan dan
keabsahannya
Setelah pengecekan selesai dan data SPP dinyatakan valid oleh
bidang / seksi tenik dan
Hari Tua ( THT ) dapat dilakukan dengan pelaksanaan yang
sesuai dengan prosedur PT Taspen ( Persero )
Pen lis telah menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan yang di
oleh penulis terbatas, namun tidak ada salahnya jika penulis
menyampaikan saran – saran kepada perusahaan tempat penulis
sebagai be
Sebaiknya PT. TASPEN harus dapat mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas dan
54
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
penuh tanggung jawab serta pengembangan mental, sehingga
kewibawaan karyawan tetap terpelihara.
tap tersandang.
2. Sebaiknya PT. TASPEN dapat menambah produk - produk pelayanan
pada peserta, seperti jaminan kecelakaan kerja dan lain lain yang
berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, agar citra taspen selaku
perusahaan asuransi social yang handal te
3. Sebaiknya PT. TASPEN harus dapat memberikan penerangan pada
peserta tentang cara dan syarat pengajuan klim serta mempermudah
peserta yang ingin mengurus dan mendapatkan haknya yang lebih
baik.
55