Post on 17-Jul-2020
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 i
DAFTAR ISI
Hal I. Pendahuluan ................................................................................................................................ 1
II. Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan ............................................................ 2
III. Struktur Tata Kelola Perusahaan ................................................................................................. 4
IV. Mekanisme Tata kelola Perusahaan ............................................................................................ 7
V. Struktur Organisasi ....................................................................................................................10
VI. Dewan Komisaris .......................................................................................................................11
VII. Direksi ........................................................................................................................................25
VIII. Dewan Pengawas Syariah ..........................................................................................................30
IX. Komite-Komite Komisaris ..........................................................................................................41
X. Komite-Komite Direksi ...............................................................................................................59
XI. Kepemilikan Saham Dalam Bank ...............................................................................................62
XII. Self Assessment Pelaksanaan GCG ............................................................................................62
XIII. Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama ........................................................................71
XIV. Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya .............................................................................72
XV. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana ..............74
XVI. Remunerasi dan Fasilitas Lainnya ..............................................................................................74
XVII. Buy Back Share dan Buy Back Obligation ..................................................................................84
XVIII. Teknologi Informasi ...................................................................................................................84
XIX. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan .................................................................................................88
XX. Satuan Kerja Kepatuhan ............................................................................................................90
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 ii
XXI. Pengembangan Sumber Daya Manusia .....................................................................................99
XXII. Penanganan Benturan Kepentingan ........................................................................................104
XXIII. Code of Conduct .......................................................................................................................106
XXIV. Pelaksanaan Audit Internal ......................................................................................................108
XXV. Whistleblowing System............................................................................................................114
XXVI. Permasalahan Hukum Tahun 2019..........................................................................................120
XXVII. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan Dengan Itu .........................................121
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 1
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, prudent dan tangguh, Mandiri Syariah
sebagai salah satu bank yang mengelola kegiatan usaha secara syariah wajib menerapkan tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan GCG
merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada
industri perbankan syariah.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan
menjaga kepercayaan stakeholder. Mandiri Syariah berkomitmen secara berkesinambungan
melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan Mandiri Syariah sebagai perusahaan
yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. Mandiri
Syariah menyadari perlunya untuk terus mempraktekkan dan mengikuti perkembangan GCG sesuai
dengan kebutuhan. Pentingnya implementasi prinsip-prinsip GCG menjadikan Mandiri Syariah untuk terus
berupaya menjalankan sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.
Sejak awal berdiri, Mandiri Syariah terus berupaya menyempurnakan dan menerapkan prinsip Good
Corporate Governance (GCG) yang selaras dengan tuntutan regulasi dan best practice yang berlaku
dibidang perbankan. Manajemen secara berkesinambungan menyampaikan pesan kepada setiap insan
Mandiri Syariah agar konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadikannya sebagai
budaya kerja seiring dengan langkah dalam menegakkan prinsip keuangan syariah.
I. PENDAHULUAN
Semangat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui pengelolaan yang didasarkan
pada asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalitas, serta Kewajaran akan
meningkatkan kualitas perusahaan. Mandiri Syariah meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang
menyeluruh di setiap jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya mewujudkan sasaran bisnis
serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Penerapan
prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha akan menjadikan nilai keunggulan baik
dalam layanan dan kinerja, serta mewujudkan visi dan misi menjadi Bank Syariah Terdepan dan
Modern.
Implementasi GCG harus dilakukan secara terencana dan terarah dengan standar terbaik dalam
mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan dengan berlandaskan pada prinsip
Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility),
Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bank
Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 2
No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Implementasi Corporate Governance yang baik dapat menyelaraskan tujuan Bank dengan tujuan
stakeholder demi terciptanya iklim bisnis yang kondusifyang pada akhirnya membantu perusahaan
dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.
II. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN
Mandiri Syariah menyadari bahwa penerapan GCG merupakan proses yang berkelanjutan dan
berkesinambungan, sehingga memerlukan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan
pegawai Bank. Oleh karena itu Mandiri Syariah menginternalisasikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
kedalam sistem dan prosedur kerja serta perilaku jajaran Mandiri Syariah sehingga menjadi budaya
organisasi.
Implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi
persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia
sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Komitmen dari seluruh jajaran Manajemen
dan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing sangat menentukan keberhasilan penerapan tata kelola berkelanjutan, melalui:
1. Kebijakan Dasar GCG
Bank telah mencanangkan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melekat
tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran bank. Setiap jajaran bank
dituntut untuk menyadari risiko yang dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk
menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Keberhasilan internalisasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kebijakan akan
menjadikan pengelolaan bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil
serta independen.
Sebagai dasar pedoman, Bank telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016
yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan
Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah
dilakukan kajian secara berkala dan disempurnakan tanggal 27 Desember 2017.
2. Sinergi Dengan Perusahaan Induk
Bank selaku Perusahaan Anak dari Bank Mandiri turut menjadi bagian dalam sinergi pelaksanaan
tata kelola terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
Sebagai wujud komitmen Mandiri Syariah melakukan sinergi yang kuat dengan perusahaan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 3
induk termasuk menggunakan infrastruktur perusahaan induk maupun dalam fungsi audit
internal serta dalam penerapan manajemen risiko sebagai first line, second line, dan third line of
defence. Mandiri Syariah aktif menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan
menyampaikan kewajiban laporan Tata Kelola Terintegrasi ke Bank Mandiri secara periodik.
3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
Menindaklanjuti Surat KPK No.B-33/01-13/01/2014 perihal himbauan kepada pihak swasta untuk
berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kesadaran/ketaatan
tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif
menjaga integritas pegawai, maka telah diatur hal-hal yang terkait dengan pengendalian
gratifikasi yang sejalan dengan Code Of Conduct Bank.
Bank menjalankan aktivitas bisnis perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah,
vendor, rekanan dan seluruh stakeholder yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan
bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik
sesuai dengan visi dan misi Bank. Mandiri Syariah sebagai institusi swasta yang mempunyai
potensi sebagai pihak pemberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara,
institusi/lembaga pemerintahan, perlu dijaga oleh unit khusus yang mempunyai fungsi
pengendalian gratifikasi agar terhindar dari sanksi regulator. Untuk melindungi Bank dari tindakan
gratifikasi yang terindikasi suap, maka Mandiri Syariah telah membentuk suatu Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) yang melekat pada unit kerja Compliance. Mandiri Syariah melakukan upaya
pengendalian gratifikasi dengan membuat Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian
Gratifikasi yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemeringkatan GCG
Mandiri Syariah secara rutin mengikuti rating dan survey Corporate Governance Perception Index
(CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI
merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas penerapan
Corporate Governance suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN,
perbankan dan perusahaan swasta lainnya.
Adapun keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI bertujuan untuk:
a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai
pelaksanaan GCG yang optimal.
b. Bentuk tanggung jawab, transparansi dan komitmen Mandiri Syariah kepada stakeholder
atas pelaksanaan GCG.
c. Menilai tindaklanjut perbaikan dan meningkatkan strategi dan kebijakan dalam mengelola
tata kelola sesuai dengan visi dan misi.
d. Menilai implementasi strategis dan kebijakan dalam mengelola bisnis bank
e. Sarana dalam menyusun database dan melakukan pemetaan implementasi GCG
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 4
Manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan CGPI adalah:
a. Memperbaiki faktor internal perusahaan yang belum memadai guna meningkatkan kualitas
penerapan GCG.
b. Memetakan masalah strategis perusahaan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG.
c. Meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama jajaran internal perusahaan dalam
mengimplementasikan GCG
d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.
e. Menetapkan indikator atau standar kualiatas penerapan GCG yang ingin dicapai oleh bank
f. Mendorong kapabilitas organisasi dan anggota perusahaan dalam menerapkan GCG
Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 Mandiri Syariah telah mengikuti CGPI, Selama 8 (delapan)
periode (periode penilaian tahun 2011-2018) keikutsertaan Mandiri Syariah dalam program CGPI,
Mandiri Syariah mendapatkan predikat perusahaan “The Most Trusted Companies”. Dengan
Pencapaian peringkat tersebut secara berturut-turut menunjukkan komitmen Mandiri Syariah
dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan.
III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Mandiri Syariah telah memiliki struktur tata kelola perusahaan Mandiri Syariah yang merujuk pada
Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia
No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.
Grafik Score CGPI Mandiri SyariahPeriode Tahun 2011-2018
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 5
Struktur Good Corporate Governance
PT Bank Syariah Mandiri
Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan, jalannya pengurusan perseroan
oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.
Untuk meningkatkan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
pengawasan proses jalannya perusahaan, maka telah dibentuk komite- komite untuk membantu
Dewan Komisaris. Keberadaan komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan regulasi
sebagai implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 6
Adapun komite yang dibentuk terdiri dari:
a. Komite Audit
Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, internal audit, proses pelaporan
keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertangungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan memberi pendapat,
rekomendasi maupun saran kepadaDewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak
memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali (PSP).
Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Selain itu anggota
Komite Audit juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta persyaratan
Independensi.
b. Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup
dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Komite Pemantau Risiko senantiasa
mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil
kerja kepada Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko yaitu
mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan
prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
c. Komite Remunerasi & Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi, dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan
Komisaris. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bersifat independen dan tidak
memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan
mereka untuk bertindak independen. Independensi tersebut tercermin dalam hubungan
keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.
Sepanjang tahun 2019, ketiga komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah memberikan
kontribusi besar terhadap pertumbuhan Mandiri Syariah. Selain melalui implementasi program kerja
yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas
dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dengan bantuan ketiga komite tersebut, Dewan Komisaris
senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola yang baik secara menyeluruh di Mandiri
Syariah.
Direksi sebagai pengurus Bank bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank sesuai
dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan
integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 7
Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral
yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki
komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Anggota Direksi wajib memiliki
pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki
pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan
untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat. Dalam
menjalankan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
a. Internal Audit
b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
c. Kepatuhan
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS bertugas memberikan
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan
Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
DPS tidak hanya melakukan pemberian opini kepada produk dan aktivitas baru Bank, namun DPS juga
melakukan pemastian terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional
Bank dengan melakukan koordinasi dan asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam Bank. Dengan
demikian harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek syariah terpenuhi, karena hal inilah
yang menjadi nilai tambah sekaligus kekuatan yang sangat fundamental bagi Mandiri Syariah untuk
mewujudkan “Bank Syariah Terdepan, dan Modern”.
IV. MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
Implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis,
menjaga kepercayaan para stakeholder. Mandiri Syariah berkomitmen untuk senantiasa
menempatkan GCG sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk
mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa
mendatang khususnya di sektor industri perbankan. Mandiri Syariah terus melakukan penguatan
Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan dan konsisten melalui proses dari waktu ke
waktu.
Komitmen penerapan GCG terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian
kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan tidak hanya para nasabah dan pemegang saham namun
juga stakeholder lainnya.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 8
Tahapan Implementasi GCG
Mandiri Syariah mengimplementasikan GCG melalui beberapa tahapan yang dimulai melalui:
1. Komitmen GCG
Tahapan awal dalam implementasi GCG adalah membangun komitmen jajaran perusahaan untuk
menjadi bagian dalam implementasi GCG. Bentuk implementasi komitmen GCG bersama dimulai
membangun landasan yang menjadi dasar pelaksanaan komitmen implementasi GCG seperti;
Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi Perusahaan, Code of Conduct, dan GCG charter.
2. Struktur GCG
Mandiri Syariah melengkapi dan menempatkan sumber daya yang tepat pada struktur
perusahaan dan menyempurnakan berbagai infrastruktur pendukung untuk memastikan
governance process dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Mekanisme GCG
Prinsip-prinsip GCG dibuat melekat dalam kebijakan, pedoman dan prosedur kerja, dan aturan
internal lainnya guna memastikan benar terlaksana dalam governance processnya.
4. Sosialisasi dan evaluasi
Untuk memastikan jajaran perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG yang
telah diinternalisasi dalam sistem perusahaan maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan
sosialisasi kepada seluruh jajaran perusahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan
Komitmen
GCG
Keberlanjutan Struktur
GCG
Sosialisasi dan Evaluasi
Mekanisme GCG
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 9
jajaran perusahaan memahami dan dapat mengimplementasikan GCG dengan baik dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi dilaksanakan untuk memantau sampai
sejauh mana implementasi GCG telah dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan guna
meningkatkan implementasi GCG kedepan secara berkelanjutan.
5. Keberlanjutan
Keberhasilan implementasi GCG tidak didapatkan secara instan, konsistensi dan keberlanjutan
implementasi prinsip-prinsip GCG menjadi kunci penting dalam implementasi GCG. Evaluasi yang
dilaksanakan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki implementasi GCG yang telah
berjalan. Selain evaluasi, inovasi dalam implementasi GCG juga menjadi kunci dalam
keberlanjutan GCG.
Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan sustainable value, sehingga
Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga Mandiri Syariah mampu
beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu penerapan GCG sebagai kerangka utama dari
pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, manajemen
Mandiri Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara konsisten dengan
melanjutkan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan dan target yang ingin dicapai Bank guna
mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 10
V. STRUKTUR ORGANISASI
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 11
VI. DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif
untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan PT Bank
Syariah Mandiri (Bank) melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan dan
jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga berperan untuk memastikan implementasi Tata Kelola
Perusahaan yang Baik di dalam perusahaan. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih
dahulu mengikuti tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
Dalam rangka penerapan prinsip Transparansi dan Profesionalisme (termasuk independensi) dalam
pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya.
Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang
memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank,
membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara
efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.
Komposisi Dewan Komisaris harus memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi
independensi, keahlian/pendidikan, dan pengalaman kerja.
Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-
masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman tata tertib kerja yang dievaluasi dan dilakukan
pengkinian secara berkala. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham,
pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS. Pertanggungjawaban Dewan
Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan
perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:
a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi
nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan
ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan atau RPUS Luar Biasa dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta
terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor
Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.
c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 12
d. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank tahunan yang diusulkan Direksi
dan mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar;
e. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap
penting bagi kepengurusan Bank;
g. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank
dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
ditemukannya:
1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
2) suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
i. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan
atas pembukuan Bank.
j. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS k. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi l. Wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite tersebut telah
menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. m. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang menurut peraturan perundangan yang
berlaku wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang
diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga
dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan
secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan
penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.Susunan anggota
Dewan Komisaris, sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2019 - 26 Maret 2019)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen 12 Maret 2018 – 14 Oktober 2019
Dikdik Yustandi )* Komisaris 15 Januari 2019 – 15 April 2019
Susunan Dewan Komisaris (Periode 27 Maret – 15 April 2019)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 13
Nama Jabatan Periode Jabatan
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dimas Oky Nugroho )* Komisaris Independen 12 Maret 2018 – 14 Oktober 2019
Dikdik Yustandi )** Komisaris 15 Januari 2019 – 15 April 2019
Agus Sudiarto )*** Komisaris 27 Maret 2019 – 1 Oktober 2019
Susunan Dewan Komisaris (Periode 16 April – 1 Oktober 2019)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dimas Oky Nugroho )* Komisaris Independen 12 Maret 2018 –14 Oktober 2019
Agus Sudiarto )*** Komisaris 27 Maret 2019 – 1 Oktober 2019
Susunan Dewan Komisaris (Periode 2 Oktober – 14 Oktober 2019)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
Dimas Oky Nugroho )* Komisaris Independen 12 Maret 2018 –14 Oktober 2019
Susunan Dewan Komisaris (Periode 15 Oktober – 31 Desember 2019)
Nama Jabatan Periode Jabatan
Mulya Effendi Siregar Komisaris Utama/Independen 10 April 2017 – Sekarang
Bambang Widianto Komisaris Independen 29 Mei 2013 – Sekarang
M. Kapitra Ampera)**** Komisaris Independen 14 Oktober – sekarang
*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 s.d. 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri. **) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 s.d. 15 April 2019.
Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan ybs. diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga
Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).
***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 s.d. 1 Oktober 2019.
Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan ybs. diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.
****) M. Kapitra Ampera saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan penilaian fit and
proper test kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 14
Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris (Periode Per 31 Desember 2019)
Nama Jabatan
Mulya E Siregar
Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Periode Jabatan: 02 Mei 2017 – sekarang
Warga Negara Indonesia, Lahir tanggal 14 Maret 1957.
Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Sosial dari Institut Pertanian Bogor (1980).
- Master of Science bidang Agricultural Economics dari The Ohio State University (1989).
- Doctor of Philosophy (PhD) bidang Consumer Economics dari The Ohio State University (1998).
Pendidikan/Sertifikasi - Leadership Program di USA (2014). - Refreshment oleh BSMR (2014). - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Level
5 oleh BSMR(2016).
- Refreshment oleh BSMR (2014). - Risk Management Certificate Refresment Course
oleh IRFA oleh BSMR (2014). - Leadership Programme oleh Georgia Tech
University (2014).
- Program Pemeliharaan SMR Tingkat V oleh BSMR (2016).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (USMR) Level 5 oleh BSMR (2016).
- Sharing Session Mengenai Implementasi Sustainability Finance (2018).
- 4th Cambridge Islamic Finance Leadership Programme (Cambridge IFLP) 2018 oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) (2018).
- Refreshment USMR Level V (2018). - Leadership Forum 2018 di Sumatera Barat (2018). - Cambridge Islamic Finance Leadership Programme
(2018). - Panel Dialogue in Global Islamic Finance Forum
(GIFF) Programme (2018).
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Peneliti Senior Tim Litbang Perbankan Syariah
(1999-2002). - Anggota Working Committee International
Islamic Financial Market (IIFM) (2000-2002). - Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank
Indonesia (2002- 2006).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 15
Nama Jabatan
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010).
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010- 2012).
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013).
- Asisstant Gubernur Bank Indonesia (Mei 2013-Desember 2013).
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014-2017).
- Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2010 - saat ini).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (2017- 2019).
- Direktur Bidang I, Divisi Syariah dan Divisi Riset (2019-2022).
Bambang Widianto
Komisaris Independen
Periode Jabatan: 16 Maret 2018 – sekarang.
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 27 November 1959.
Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Teknik Industri diInstitut Teknologi
Bandung (1984) - Master of Art (MA) bidang Computer Science,
Boston University-Boston USA(1990) - Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi
di Northeastern University-Boston USA (1995).
Pendidikan/Sertifikasi - Executive Distance Learning on Islamic Banking
Training (2018) - Leadership Forum (2018) di Sumatra Barat. - Sertifikasi Perbankan Syariah (2018) di Jakarta
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Pengajar Pada Program Magister Perencanaan
dan kebijakan Publik -Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1999 - saat ini).
- Anggota Forum Masyarakat Statistik (1999 - 2010). - Pengajar Pada Program Magister Ilmu Administrasi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (2002 - saat ini).
- Presiden Komisaris PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) (2004-2006).
- Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan (2007 - 2008).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 16
Nama Jabatan
- Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Maret 2008-2012).
- Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (November 2012 – saat ini)
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2009-2019).
M. Kapitra Ampera
Komisaris Independen )*
Periode Jabatan: 14 Oktober 2019 – sekarang.
Warna Negara Indonesia. Lahir di Padang, 20 Mei 1966
Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Hukum Pidana dari Universitas
Muhammadiyah Jakarta (1991) - Magister Hukum Universitas Islam Indonesia di
Yogyakarta (2005) - Doktor bidang Hukum Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta(2016)
Pendidikan/Sertifikasi - Training for Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
(LSPP) – Risk Management Competency for Banking Profession – Level 1 Commissioner oleh PT Peak Pratama (2019).
- Training for Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) – Risk Management Competency for Banking Profession – Level 2 Commissioner oleh PT Peak Pratama (2019).
- Executive Training on Islamic Banking (2019). - Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) (2019).
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 oleh Badan SertifikasiManajemen Risiko (BSMR) (2019).
Pengalaman Kerja
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai - Wakil Direktur LBH Permahi Jaya, Jakarta (1987-
1989). - Advokat di Tim Advokasi Tokoh Masyarakat (April
1991- saat ini - Senior Advokat di Law Firm M. Kapitra &
Associates (1991-saati ini) - Advokat di Tim Advokasi Tentara Nasional
Indonesia, Jakarta (Juli 2001 - Oktober 2007). - Advokat di Tim Advokasi GNPF – MUI (Desember
2016 – Juli 2018 - Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelejen
Indonesia (BIN) (Oktober 2018-Sekarang).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 17
Nama Jabatan
Agus Sudiarto
Komisaris
(Berhenti menjabat sejak 1 Oktober 2019 dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.).
Periode Jabatan: 27 Maret 2019 - 1 Oktober 2019
Warna Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1964
Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Hukum dari Universitas Indonesia (1988)
- Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2004)
Pendidikan/Sertifikasi - Corporate Debt Management di Singapura (2002). - SME & Comm. Banking Attachment Program di New
York, Amerika Serikat (2003). - High Impact Leadership di New York, Amerika
Serikat (2008). - INSEAD Blue Ocean Strategy di Fountainebleau,
Perancis (2011). - Leading Team for Growth and Change di Virginia,
Amerika Serikat (2013).
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - VicePresident Recovery Manager - Medan Bank
Mandiri (2005-2006). - Vice President Regional Credit Recovery I - Medan
Bank Mandiri (2006-2007). - Senior Vice President Group Head Assets
Management Bank Mandiri (2007- 2010). - Senior Vice President Group Head Special
AssetManagement Bank Mandiri (2010-2014). - Direktur Utama Mandiri Syariah (2014-2017). - Senior Executive Vice President Special Asset
Management Bank Mandiri (2017-sekarang).
Dikdik Yustandi
Komisaris
(Berhenti menjabat sejak tanggal 15 April 2019 karena beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI))
Periode Jabatan: 15 Januari 2019 – 15 April 2019. Warna Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tahun 1963
Riwayat Pendidikan
- Sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Airlangga Surabaya (2001).
- Master of Philosophy in International Politics University of Glasgow, Scotland UK (2005)
- Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang Politik dari University of New SouthWales, Sydney, Australia (2016).
Pendidikan/Sertifikasi - Company Analysis: Valuation, Forecasting and
Modeling, Systematic Inventive Thinking For, Cashflow CDO’s and Synthetic Structuring (2009).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 18
Nama Jabatan
- Leading Organizational Effectiveness (2011). - Cash Management Banking Seminar (2014). - Workshop Legal for Corporate Banking (2016). - Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah – KARIM
Consulting Indonesia (2017).
- Workshop with Mark Coopersmith (2018). - Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level 2
(2006). - Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Level 4
(2012). - Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (2014). - Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (2016).
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Mandiri Syariah, beliau juga pernah menjabat sebagai: - Asisten Program, Aliansi Demokrasi Anak Bangsa
(ADAB)- USAID Projek, Surabaya (1999-2001). - Research Associate, United Nations Support
Facilities for Indonesia Recovery (UNSFIR), Jakarta (2005 - 2006).
- Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya (2006-2008).
- Dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Paramadina,Jakarta (2008).
- Program Office Strengthening Sustainable Peace and Development inAceh – SSPDA, UNDP-BAPPENAS (2007 - 2008).
- Program Indonesia Climate Change Trust Fund, UNDP- Bappenas (2010).
- Asisten Pengajar Indonesia Studies, UNSW di Australian Defense ForceAcademy (ADFA), Canberra (2010).
- Pendiri Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP), pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan untuk anak muda dan pemimpin komunitas kreatif secara nasional (2011 - saat ini).
- Pendiri dan Direktur Eksekutif, Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC)(2012-2017).
- Dosen Pasca Sarjana Ilmu Sosiologi, Universitas Padjajaran, Bandung (2016).
- Staf Khusus Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia (Januari 2017- Januari 2018).
Dimas Oky Nugroho
Komisaris Independen
(Berhenti menjabat sejak tanggal 14 Oktober 2019)
Periode Jabatan: 15 Januari 2019 – 15 April 2019.
Warna Negara Indonesia, lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara pada tahun 1978.
Riwayat Pendidikan - Sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas
Airlangga Surabaya (2001).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 19
Nama Jabatan
- Master of Philosophy in InternationalPolitics University of Glasgow, Scotland UK (2005).
- Doctor of Philoshopy (Ph.D) bidang Politik dari University of New South Wales, Sydney, Australia (2016).
Pendidikan/Sertifikasi - Sertifikasi Perbankan Syariah (2018). - Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)
(2018). - High Level Policy Talk The Future of Finance (2018).
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah,beliau pernah menjabat sebagai: - Asisten Program, Aliansi Demokrasi Anak
Bangsa(ADAB)- USAID Projek,Surabaya (1999-2001). - Research Associate, United Nations Support
Facilities for - Indonesia Recovery (UNSFIR), Jakarta (2005 - 2006). - Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga,
Surabaya (2006-2008). - Dosen Departemen Hubungan Internasional,
Universitas Paramadina, Jakarta (2008). - Program Office Strengthening Sustainable Peace
and Development in Aceh – SSPDA, UNDP-BAPPENAS (2007 - 2008).
- Program Indonesia Climate Change Trust Fund, UNDP- Bappenas (2010).
- Asisten Pengajar Indonesia Studies, UNSW di Australian Defense ForceAcademy (ADFA), Canberra (2010).
- Pendiri Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP), pelatihankepemimpinan dan kebangsaan untuk anak muda dan pemimpin komunitas kreatif secara nasional (2011 - saat ini).
- Pendiri dan Direktur Eksekutif, Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC)(2012-2017).
- Dosen Pasca Sarjana Ilmu Sosiologi, Universitas Padjajaran, Bandung(2016).
- Staf Khusus Kepala Staf Kantor Kepresidenan Republik Indonesia (Januari 2017- Januari 2018).
)* Dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen untuk mengikuti fit and proper test
3. Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris.
Dewan komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Mandiri Syariah maupun
perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2019 Dewan
Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih baik pada
Bank maupun Perusahaan lainnya.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 20
Tidak terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun
Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, serta tidak saling memiliki hubungan keluarga hingga
derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), sesama anggota Dewan Komisaris
maupun anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham
dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2019 – 30 Juni 2019
Nama
Jabatan Saham Pada Mandiri
Syariah Saham Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/ Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Dikdik Yustandi Komisaris Nihil Nihil
Agus Sudiarto Komisaris Nihil Nihil
Hubungan Kepemilikan Saham 5% Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2019 – 31 Desember 2019)
Nama
Jabatan Saham Pada
Mandiri Syariah Saham Pada Perusahaan
Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/ Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Agus Sudiarto Komisaris Nihil Nihil
M. Kapitra Ampera Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2019 – 30 Juni 2019)
Nama
Jabatan Keuangan Pada Mandiri Syariah
Keuangan Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen Nihil Nihil
Didik Yustandi Komisaris Nihil Nihil
Agus Sudiarto Komisaris Nihil Nihil
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 21
Hubungan Keuangan Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2019 – 31 Desember 2019)
Nama Jabatan Keuangan Pada Mandiri Syariah
Keuangan Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen
Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho Komisaris Independen
Nihil Nihil
Agus Sudiarto Komisaris Nihil Nihil
M. Kapitra Ampera Komisaris
Independen
Nihil Nihil
Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Periode 1 Januari 2019 – 30 Juni 2019)
Nama
Jabatan
Keluarga Pada Mandiri Syariah
Keluarga Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho
Komisaris Independen Nihil Nihil
Hubungan Keluarga Dewan Komisaris (Periode 1 Juli 2019 – 31 Desember 2019)
Nama Jabatan Keluarga Pada Mandiri Syariah
Keluarga Pada Perusahaan Lain
Mulya E Siregar Komisaris Utama/Independen
Nihil Nihil
Bambang Widianto Komisaris Independen Nihil Nihil
Dimas Oky Nugroho
Komisaris Independen Nihil Nihil
Agus Sudiarto Komisaris Nihil Nihil
M. Kapitra Ampera Komisaris Independen Nihil Nihil
4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh
peraturan yang berlaku. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.
Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan
Rangkap Jabatan, yaitu sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 22
a. Bp. Dimas Oky Nugroho, merangkap sebagai Staff KSP (Kantor Staff KePresidenan);
b. Bp. Bambang Widianto, merangkap sebagai Deputi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan.
c. Bp. M. Kapitra Ampera, merangkap sebagai Staf Khusus Kepala Badan Intelejen Indonesia
(BIN).
5. Rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan
secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja
Direksi dalam menjalankan perusahaan. Seluruh keputusan dalam rapat diambil dengan
musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan
rapat diambil dengan suara terbanyak. Dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, maka
dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris
yang hadir. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi
pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi
rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, good corporate governance,
dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Rakomdir),
Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab), dan Rapat
Komite-Komite. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan
Komisaris maka dibentuk Komite-Komite penunjang yang bertugas pemberian nasihat kepada
Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak
87 (delapan puluh tujuh) kali atau sebesar >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan
rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah.
Adapun pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian
target RBB Tahun 2019, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi,
strategi/action plan yang akan dilakukan, dan sebagainya.
a. Dewan Komisaris dengan Direksi dan SEVP (RaKomDir) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau Direktur Bidang, dengan agenda realisasi
pencapaian rencana bisnis bank bulanan, issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank
seperti corporate plan, pengelolaan profil risiko, digital banking dan lainnya.
b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (Ragab) Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan agenda kinerja Bank,
issue-issue terkini Bank, inisiatif strategis Bank, kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah pada
kegiatan usaha Bank, dsb.
c. Rapat Komite-Komite Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 23
Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna
mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi.
Selama tahun 2019, Jumlah Rapat yang telah dilakukan Dewan Komisaris sebanyak 87 (delapan
puluh tujuh) kali rapat. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan
Komisaris:
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode1 Januari – 26 Maret 2019)
No.
Nama Rapat
Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Dimas Oky
Nugroho
Dikdik Yustandi*
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah
(Rakomdir/Ragab)
6
6
6
0
4
2 Rapat Komite Audit 3 3 2 0 1
3 Rapat Komite Pemantau Risiko 6 6 3 3 1
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
4 4 4 4 0
Total 19 19 12 8 3
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 27 Maret –15 April 2019)
No.
Nama Rapat
Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Dimas Oky
Nugroho
Dikdik Yustandi
Agus Sudiarto
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan / atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir / Ragab)
0
0
0
0
0
0
2 Rapat Komite Audit 2 2 2 2 2 0
3 Rapat Komite Pemantau Risiko 2 2 2 1 1 1
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
1 1 1 1 0 1
Total 6 6 6 4 4 2
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 24
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 16 April– 1 Oktober 2019)
No.
Nama Rapat
Total Rapat
Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Dimas Oky Nugroho
Agus Sudiarto
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)
14
14
11
5
10
2 Rapat Komite Audit 4 4 1 0 1
3 Rapat Komite Pemantau Risiko 20 20 13 5 9
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
1 1 1 1 1
Total 39 39 26 11 21
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 2 Oktober – 14 Oktober 2019)
No.
Nama Rapat
Total Rapat Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
Dimas Oky Nugroho
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir/Ragab)
0
0
0
0
2 Rapat Komite Audit 2 2 1 0
3 Rapat Komite Pemantau Risiko 2 2 0 0
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
2 2 2 0
Total 6 6 3 0
Rekapitulasi Rapat dan Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris (Periode 15 Oktober – 31 Desember 2019)
No.
Nama Rapat
Total Rapat Dewan Komisaris
Mulya Effendi Siregar
Bambang Widianto
M. Kapitra Ampera
1 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (Rakomdir /Ragab)
8
8
7
7
2 Rapat Komite Audit 2 2 2 1
3 Rapat Komite Pemantau Risiko 7 7 5 7
4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
0 0 0 0
Total 17 17 14 15
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 25
VII. DIREKSI
1. Susunan Anggota Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Komposisi anggota Direksi
Mandiri Syariah terdiri dari 6 (enam) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 5 (lima)
orang Direktur. Keseluruhan anggota Dewan Direksi diangkat berdasarkan RUPS dan 5 (lima)
orang Direktur telah mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan
moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi
persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang
perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
Dalam rangka melaksanakan independensinya dalam melaksanakan tugas, sampai dengan
Desember Tahun 2019, tidak ada Direksi Mandiri Syariah yang melakukan rangkap jabatan di
perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan Keuangan, hubungan kekeluargaan dan
kepemilikan Saham Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris
dan sesama anggota direksi lainnya. Direksi secara kolektif telah memiliki keahlian untuk dapat
menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara independen
dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani
surat pernyataan independensi sebagai salah satu dokumen persyaratan fit and proper test.
Konten surat pernayatan independensi antara lain berisi tentang tidak memiliki hubungan
keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota
Dewan Komisaris dan merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen
terhadap pemilik bank atau pemegang saham pengendali bank.
Susunan Direksi (Periode 1 Januari 2019 –14Oktober 2019)
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017 - 10 April 2020
Kep-20/D.03/2018, 15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017 - 10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 – 2020 10 April 2017- 10 April 2020 (perpanjang)
Kep-100/D03/2014, 10 Oktober 2014
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 26
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test
4. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 – 2021 12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018
Pada tanggal 14 Oktober 2019 telah ditandatanganinya Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang menghasilkan perubahan manajemen, yaitu mengangkat Sdri. Rosma handayani sebagai Direktur perseroan. Dengan demikian susunan anggota anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Susunan Direksi (Periode 14 Oktober 2019 – 31 Desember 2019)
No Nama Jabatan Dasar Hukum Periode Pengangkatan Lulus Fit & Proper Test
1. Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-20/D.03/2018, 15 Februari 2018
2. Achmad Syafii Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-21/D.03/2018, 15 Februari 2018
3. Putu Rahwidhiyasa
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2014 – 2020 10 April 2017-10 April 2020 (perpanjang)
Kep 100/D03/2014, 10 Oktober 2014
4. Kusman Yandi Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
2015 – 2021 12 Maret 2018-12 Maret 2021 (perpanjang)
Kep-51/D-03/2015, 24 Agustus 2015
5. Ade Cahyo Nugroho
Direktur Akta No. 01, RUPS tanggal 2 Mei 2017
10 April 2017-10 April 2020
Kep-2/D.03/2018, 4 Januari 2018
6. Rosma Handayani
Direktur Akta No. 24, RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019
14 Oktober 2019 – penutupan RUPS Tahun Buku 2022
Masih dalam
proses fit and
proper test
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi, Mandiri Syariah telah
mengangkat 4 (empat) pejabat SEVP yaitu:
1. Bapak Anton Sukarna sebagai SEVP Distribution & Sales Directorate, sesuai SK Direksi Nomor
21/052-Kep/DIR tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah
Mandiri.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 27
2. Bapak Wawan Setiawan sebagai SEVP Retail Banking Directorate, sesuai SK Direksi Nomor
18/859A-KEP/DIR tanggal 21 Juli 2016 tentang Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah
Mandiri.
3. Ibu Nury Sriandajani sebagai SEVP Retail Financing Risk Restructuringand Recovery
Directorate, sesuai SK Direksi Nomor 20/253/KUA-DIR tanggal 27 November 2018 tentang
Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri.
4. Bapak Karya Prasetya Budi sebagai SEVP Wholesale Financing Risk Restructuring and Recovery
Directorate, sesuai SK Direksi Nomor 20/252/KUA-DIR tanggal 27 November 2018 tentang
Penetapan Jabatan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri.
2. Riwayat Hidup Singkat Anggota Direksi (Periode Per 31 Desember 2019)
Nama Riwayat Hidup Singkat
Toni Eko Boy Subari
Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Lahir di Magetan, 31 Desember 1964. Alumnus Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor, tahun 1988.
Perjalanan karir:
- Kepala Tim Cabang Madya, PT Bank Mandiri (1996 – 1999). - Senior Officer – Loan Workout, PT Bank Mandiri (Mei 1999 – Agustus 1999). - Manager, PT Bank Mandiri (Agustus 1999 – Mei 2000). - Senior Officer – Loan Workout Group, PT Bank Mandiri (Mei 2000 –
November 2001). - Credit Recovery Officer, PT Bank Mandiri (November 2001 – Januari 2005). - Senior Recovery Manager, PT Bank Mandiri (Januari 2005 – Januari 2008). - Client Service Team Manager, PT Bank Mandiri (2008). - Asst. Vice President, PT Bank Mandiri (Januari 2008 – Februari 2009). - Vice President, PT Bank Mandiri (Februari 2009 – Februari 2010) - Corporate Banking Medan Head, PT Bank Mandiri (Februari 2010 –
Februari 2011). - PKMK Commercial & Business Banking, PT Bank Mandiri (Februari 2011 -
September 2011). - Senior Vice President, PT Bank Mandiri (September 2011 – Januari2013). - Executive Business Officer, PT Bank Mandiri (Januari 2013 – September
2013). - Pj. Group Head Business Banking III, PT Bank Mandiri (September 2013
Desember 2014).
- CEO Regional I Medan, PT Bank Mandiri (Desember 2014 – April 2016) . - Senior Executive Vice President – Special Asset Management (SEVP SAM), PT
Bank Mandiri (April 2016 – April 2017).
Achmad Syafii Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir Brebes, 2 Januari 1967 Alumnus Fakultas Teknik Informatika dan Komputer, Jurusan Teknik Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2009. Meraih gelar Magister Manajemen Informatika, STEMIK Budi Luhur, tahun 2013
Perjalanan karir:
- Clerk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (April 1988). - Senior Clerk di PT Bank Mandiri, Tbk. (Desember 1988-Oktober 1988). - Assistant Manager di PT Bank Mandiri Tbk. (September 2000- Januari
2003).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 28
Nama Riwayat Hidup Singkat
- Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (0oktober 2003). - Senior Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2004 –Januari
2006). - Assistant Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Juli 2006 -
Oktober 2007).
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Oktober 2008). - DH Integration Hub. & Common Application Services di PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. (Agustus 2012).
- DH Integration Hub Common (2012). - DH IT Integration & Core Banking Support di PT Bank Mandiri (Persero)Tbk.
(Januari 2015). - Departement Head Core Banking Support (2015).
- Vice President di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (November 2015). - Pjs. Group Head IT Application Support (2016).
Kusman Yandi Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir di Dumai 1 Mei 1965. Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Riau dan meraih gelar MBA di bidang business administration dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018.
Perjalanan karir:
- Vice President Commercial Banking Center Manager Area Bekasi (2007). - Vice President Commercial Banking Center Manager Area JakartaKelapa
Gading (2007–2010). - Vice President Commercial Banking Center Manager Area Jakarta Plaza
Mandiri (2010–2013). - Executive Business Office Commercial & Business Banking Bank Mandiri
(2013–2014). - SEVP Wholesale Mandiri Syariah (2014–2015).
Ade Cahyo Nugroho
Direktur
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta 19 Maret 1978.
Alumnus Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2003 dan meraih gelar MBA tahun 2011 dari Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland.
Perjalanan karir:
- Officer Development Program PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003). - Manager General Admin & Support – Finance & Strategy Directorate –
PTBank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2007). - Senior Manager Strategic & Performance Group PT Bank Mandiri(Persero)
Tbk (2007-2010). - Department Head Decision Support Consumer Finance PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. (2012-2014). - Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance (2014- 2015). - Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016). - SEVP Finance & Strategy di PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017).
Rosma Handayani
Direktur )*
Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 24 September 1969.
Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, tahun 1993 dan meraih Magister Manajemen di bidang Human Resource Management dari Universitas Gadjah Mada tahun 2005.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 29
Nama Riwayat Hidup Singkat
Perjalanan karir:
- Recruitment Manager, Human Resources Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999 – 2004).
- Senior Manager Learning Center Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004 – 2005).
- Head of Human Capital Strategy & Projects Department PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009 – 2011).
- Head of Organization Development Departement, Human Capital Strategy & Policy Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2013).
- Head of Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2017).
- Senior Vice President, Senior HC Bussiness Partner - Support (2017).
- Senior Vice PresidentSenior HC Buss. Partner - Support (2017). - Senior Executive Vice Presiden (SEVP) Human Capital (2018-2019).
)* Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatpersetujuan dari OJK
atas fit and proper test.
3. Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain
dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Selama tahun 2019, Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan keuangan baik dengan
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali serta
hubungan kepengurusan dengan perusahaan lain.
Nama
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan Hubungan
Dewan Direksi Pemegang Dewan Direksi Pemegang Kepengurusan
Komisaris Saham Komisaris Saham dengan
Pengendali Pengendali perusahaan lain
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Toni Eko Boy Subari - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Achmad Syafii - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Putu Rahwidhiyasa - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Choirul Anwar - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Kusman Yandi - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Ade Cahyo Nugroho - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Rosma Handayani )* - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
)* Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapatpersetujuan dari OJK atas fit
and proper test.
4. Kepemilikan Saham Selama tahun 2019, Direksi tidak memiliki saham di PT Bank Syariah Mandiri, di Bank Lain dan di
Perusahaan lain. Anggota berasal dari Direksi pihak yang tidak memiliki hubungan dengan
perusahaan afiliasi Mandiri Syariah dan atau Pemegang Saham Pengendali.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 30
Nama
Jabatan
Saham di Mandiri Syariah
Saham di Bank lain
Saham di Perusahaan Lain
Toni Eko Boy Subari Direktur Utama Nihil Nihil Nihil
Achmad Syafii Direktur Nihil Nihil Nihil
Putu Rahwidhiyasa Direktur Nihil Nihil Nihil
Choirul Anwar Direktur Nihil Nihil Nihil
Kusman Yandi Direktur Nihil Nihil Nihil
Ade Cahyo Nugroho Direktur Nihil Nihil Nihil
Rosma Handayani )* Direktur Nihil Nihil Nihil
)*Diangkat melalui RUPS Sirkuler tanggal 14 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari OJK atas fit and proper test.
5. Rangkap Jabatan anggota Direksi pada perusahaan atau lembaga lain
Selama tahun 2019 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau
lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
VIII. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang
berada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang
ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan
implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.
Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan
Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran
kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan
Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan
Syariah Nasional (DSN).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 31
1. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah periode 1 Januari – 27 Maret 2019
No Nama Jabatan Dasar Hukum Tanggal Efektif
1 Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin
Ketua Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 5 April 2017
2 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Anggota – Akta No. 24, tanggal 8 Sept 1999 – Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016
5 April 2017
3 Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec
Anggota – Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001 – Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016
5 April 2017
Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah periode 27 Maret 2019 – 14 Oktober 2019
No Nama Jabatan Dasar Hukum Tanggal Efektif
1 Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin
Ketua − Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 − Akta No. 86 tanggal 27 Maret 2019
5 April 2017
2 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Anggota – Akta No. 24, tanggal 8 Sept 1999 – Akta No. 10 tanggal. 19 Juni 2008 – Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 – Akta No. 07 tanggal 5 April 2016
5 April 2017
Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah periode 14 Oktober 2019 - 13 November 2019
No Nama Jabatan Dasar Hukum Tanggal Efektif
1 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019 22 Oktober 2019
2 Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019 Masih dalam Proses Persetujuan OJK
Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mandiri Syariah periode 13 November 2019 – 31 Desember 2019
No Nama Jabatan Dasar Hukum Tanggal Efektif
1 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
Ketua Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019 22 Oktober 2019
2 Dr. H. Oni Sahroni, MA Anggota Akta No. 5 tanggal 14 Oktober 2019 Masih dalam Proses Persetujuan OJK
3 Dr. Hj. Siti Ma’rifah, MM, MH, MA
Anggota Akta No. 24 tanggal 13 November2019
Masih dalam Proses Persetujuan OJK
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 32
2. Riwayat hidup singkat Dewan Pengawas Syariah.
Nama Riwayat Hidup Singkat
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH Ketua
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1967
Pengalaman Kerja Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai: a. Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, b. Dosen S-2 Program PSTTI Universitas Indonesia, c. Dosen S-2 Program IEF Universitas Trisakti, d. Supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan
Islam, e. Penulis Buku, f. Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.
Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar Sarjana (SI) di IAIN Jakarta, Fakultas Syariah pada tahun
1991, b. Meraih gelar Master of Business Administration (MBA) di IPWI Jakarta
pada tahun 1999 c. Meraih gelar Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at
Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta pada tahun 2003. d. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Trisakti dalam bidang Islamic
Economic and Finance pada tahun 2014.
Dasar Pengangkatan Pertama kali: Akta No. 24 tanggal 8 September 1999
Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 Akta No. 07 tanggal 5 April 2016 Akta No. 55, tanggal 22 Oktober 2019
Periode Jabatan: 27 Maret 2019 - 27 Maret 2022
DR. K.H. Ma’ruf Amin H.C. Ketua (Berhenti menjabat sejak 14 Oktober 2019)
Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, 11 Maret 1943
Pengalaman Pekerjaan Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Mandiri Syariah, Beliau pernah menjabat sebagai: a. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar
Agama (2010 – 2014) b. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan
Beragama (2007-2009) c. Ra'Is 'Aam PBNU 2015-2020 d. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MUI 2015
e. Anggota BAZIS DKI Jakarta f. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta g. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta h. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta
i. Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama) j. Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) k. Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 33
Nama Riwayat Hidup Singkat
Pendidikan dan Pelatihan a. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang b. Universitas Ibnu Khaldun Bogor
Dasar Pengangkatan Pertama kali: Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Akta No. 07 tanggal 05 April 2016 dan Surat Keputusan OJK: Nomor SR-6/PB.13/2017 tanggal 03 Maret 2017 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Syariah.
Periode Jabatan: 3 Maret 2017 - 14 Oktober 2019
Dr. H. Oni Sahroni, MA (Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)
Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, 26 November 1975
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai:
a. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI,
b. Anggota DPS PT Adira Dinamika Multi FinanceTbk (UUS),
c. Anggota DPS PT BNP Paribas Investment Partners,
d. Anggota DPS PT Bank Muamalat Indonesia Tbk,
e. Anggota DPS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (UUS),
f. Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI,
g. Tenaga Ahli Syariah International Shariah Research Academy for Islamic
Finance (ISRA) – Bank Negara Malaysia,
h. Direktur SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C),
Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar Sarjana Lisence (SI) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan
Syariah Islamiah, Fakultas Syariah dan Qanun pada tahun 2000
b. Meraih gelar Magister (S2) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Fiqh
Muqaran, Fakultas Syariah dan Qanun pada tahun 2005
c. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Al-Azhar Kairo, Jurusan Fiqh
Muqaran, Fakultas Syariah dan Qanun
Dasar Pengangkatan: Akta No. 55, tanggal 22 Oktober 2019
Periode Jabatan: 22 Oktober 2019 – 22 Oktober 2022
Dr. Hj. Siti Ma’rifah, MM, MH, MA (Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK)
Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabatsebagai: a. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, b. Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, c. Rektor Tazkia University College of Islamic Economics, d. Global Shariah Advisor di Dubai,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 34
Nama Riwayat Hidup Singkat
e. Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia. f. Anggota Komite Ekonomi Nasional, dan g. KomiteEkonomi dan Industri Nasional.
Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar Sarjana (SI) di STAISA, Jurusan Tarbiyah pada tahun 1990
b. Meraih Sarjana (S1) di Universitas Krisna Dwipayana, Jurusan Hukum pada
tahun 1999
c. Meraih gelar Magister (S2) di Unitama Jagakarsa,
JurusanManajemenPemasaran pada tahun 2010
d. Magister (S2) UNKRIS, Jurusan Hukum pada tahun 2020
e. Meraih gelar Doktor (S3) di Universitas Krisnadwipayana, Jurusan Ilmu
Hukum pada tahun 2020
Dasar Pengangkatan:
Akta No. 24, tanggal 13 Nopember 2019
Periode Jabatan: 22 Oktober 2019 – 22 Oktober 2022
Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec Anggota (Berhenti menjabat sejak 27 Maret 2019)
Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967
Pengalaman Kerja Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Mandiri Syariah, beliau pernah menjabat sebagai: a. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, b. Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, c. Rektor Tazkia University College of Islamic Economics, d. Global Shariah Advisor di Dubai, e. Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia. f. Anggota Komite Ekonomi Nasional, dan g. Komite Ekonomi dan Industri Nasional.
Pendidikan dan Pelatihan a. Meraih gelar PhD di bidang Micro Finance, dari University of Melbourne
Australia tahun 2004. b. Gelar Master di bidang Ekonomi International Islamic University (IIU)
Malaysia tahun 1992. c. S1 dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam dari University of Jordan. d. Penulis 35 buku dalam bidang keuangan, perbankan, leadership dan
manajemen.
Dasar Pengangkatan: Akta No. 10 tanggal 3 Juli 2001 Akta No. 10 tanggal 19 Juni 2008 Akta No. 19 tanggal 28 Juni 2011 Akta No. 07 tanggal 5 April 2016
Periode Jabatan: 5 April 2016 – 27 Maret 2019
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 35
3. Rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.
Setiap anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya tidak terdapat anggota DPS yang
melakukan rangkap jabatan pada lembaga perbankan lainnya. Rangkap jabatan DPS tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tetap
memperhatikan independensi DPS, serta penghindaran terjadinya conflict of interest.
No Nama Rangkap Jabatan
1 Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
a. Anggota DPS PT Asuransi Manulife (asuransi). b. Anggota DPS PT Asuransi Allianz Syariah (asuransi). c. Anggota DPS PT BRIngin Life Syariah. d. Anggota DPS UUS BTN Syariah (perbankan).
2 DR. K.H. Ma’ruf Amin H.C. a. Ketua DPS BMI (perbankan) b. Ketua DPS BNI Syariah (perbankan) c. Ketua DPS Mega Syariah (perbankan) d. Ketua DPS BNI Life (asuransi)
3 Dr. H. Oni Sahroni, MA a. DPS PT BNP Paribas Investment Partners. b. DPS PT Adira Dinamika Multifinance.
c. Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah
Economic and Banking Institute (SEBI)
4 Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA
a. Dosen STAISA Jakarta b. DPS Ketua Senat STAISA Jakarta c. DPS PT Panin Dai-chi Life d. DPS PT Jiwa Central Asia Raya e. DPS Reasuransi Nasional Indonesia
5 Prof. Dr. H. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec
a. Pimpinan STEI Tazkia (konsultan & pendidikan) b. Anggota DPS Schroders Investment Management
4. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
a. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN-MUI.
b. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan
produk yang dikeluarkan bank.
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara
keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia produk baru bank
yang belum ada fatwanya.
e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan
kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.
g. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal.
h. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka
pelaksanaan tugas DPS.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 36
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah
a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, selama tahun 2019 DPS melaksanakan 8 kali
rapat yang dihadiri secara fisik oleh DPS, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:
Rapat
Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Mohamad
Hidayat, MBA, MH
Dr. KH. Ma’ruf Amin
)*
Dr. H. Oni Sahroni, MA )**
Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA )***
Dr. H. Muhammad
Syafii Antonio,
M.Ec )****
Jumlah Kehadiran Dalam Rapat
12 12 3 5 4 -
)* Periode 1 Januari – 14 Oktober 2019 )** Periode 14 Oktober – 31 Desember 2019 )*** Periode 13 November – 31 Desember2019 )**** Periode 1 Januari – 27 Maret 2019
Adapun agenda yang dibahas pada beberapa kali penyelenggaraan rapat selama tahun 2019
adalah sebagai berikut:
1. Permohonan Opini DPS perihal: a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPS b. Pengembangan Struktur Organisasi Shariah Compliance
2. Permohonan Opini DPS perihal : a. Temuan Audit OJK perihal Pembiayaan Akad Musyarakah an. PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) b. Produk Layanan Acquirer EDC PT Bank Syariah Mandiri c. Layanan Customer Online Onboarding
3. Permohonan Opini DPS perihal
a. Penggunaan dan Distribusi Dana Sosial
b. Layanan Application Programming Interface
c. Transaksi Primary Dealer Syariah
d. Impor Uang Asing
4. Permohonan Opini DPS perihal Layanan E-Money Server Based LinkAja Syariah
5. Permohonan Opini DPS perihal Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah
6. Permohonan Opini DPS perihal :
a. Akad Pembiayaan Digital
b. Layanan Himbara -Link
7. Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah:
a. Penyampaian Rekomendasi Uji Petik DPS Periode Januari s.d. September 2019
b. Penyampaian Hasil Audit Internal Semester I Tahun 2019
c. Konsultasi iB-SF
8. Permohonan Opini DPS perihal:
a. Penerapan Qanun Aceh
b. Penerapan Layanan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Mandiri Syariah
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 37
9. Permohonan Opini DPS tentang:
a. Layanan Cash Recycle Machine
b. Skema Joint Financing dan Contract Asset Purchase Mandiri Syariah dan MUF
10. Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah:
a. Permohonan Opini DPS tentang Beasiswa Anak Yatim/Piatu dari Pegawai atau
Pensiunan Mandiri Syariah yang sudah meninggal
b. Arahan DPS terkait Pengelolaan Laznas Mandiri Syariah Umat POJK Nomor 59
tentang Tata Kelola Remunerasi BUS dan UUS
11. Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah
12. Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan
melakukan:
a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau
fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
Pada beberapa kali pelaksanaan uji petik, DPS Mandiri Syariah melakukan koordinasi dengan
unit kerja Internal Audit dan Compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap
cabang tertentu, sebelum uji petik itu sendiri dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar DPS
sudah memiliki informasi yang utuh atas suatu cabang, sehingga lebih fokus pada saat
pelaksanaan uji petik.
b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan
kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan. Pada setiap
awal tahun, DPS Mandiri Syariah melakukan rapat internal DPS untuk menentukan beberapa
cabang yang akan diuji petik.
c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip
Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus
pemeriksaan DPS Mandiri Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek syariah/sharia
compliance. Antara lain;
1) kesesuaian akad yang digunakan,
2) terpenuhinya unsur-unsur akad dimaksud pada suatu skim pembiayaan,
3) pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), Akad dan Akta Notaris.
d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada
pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen;
e. Melakukan review terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek syariah apabila
terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;
f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 38
harus dipenuhi oleh Mandiri Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit
laporan keuangan tahunan Mandiri Syariah oleh KAP.
g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan
Komisaris. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran.
Yang memuat, antara lain:
1) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan,
karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, review sistem
dan prosedur produk baru.
2) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran
dana, serta pelayanan jasa Bank. Bentuk pengawasan berupa; analisis Laporan Hasil
Audit Intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, review terhadap
Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait aspek Syariah.
3) Opini DPS terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan
jasa Bank. Dengan menyajikan data berupa: Jumlah Prosedur (Surat Edaran), Data
Pembiayaan serta opini DPS atas produk baru Bank.
Pada tahun 2019 DPS telah mengeluarkan 13 Opini Syariah, adapun opini yang
dikeluarkan DPS dengan rincian sebagai berikut:
No Opini Tentang
1 No.21/02/DPS/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019
Produk Layanan Acquirer EDC PT Bank Syariah Mandiri
2 No.21/03/DPS/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019
Layanan Costumer Online on Boarding
3 No.21/04/DPS/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Audit OJK Perihal Pembiayaan Akad Musyarakah Nasabah a.n. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
4 No.21/05/DPS/V/2019 Tanggal 27 Juni 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penggunaan dan Distribusi Dana Sosial
5 No.21/06/DPS/V/2019 Tanggal 27 Juni 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Layanan Application Programming Interface (API)
6 No.21/07/DPS/V/2019 Tanggal 27 Juni 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Transaksi Primary Dealer Syariah (PDS)
7 No.21/08/DPS/V/2019 Tanggal 27 Juni 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Kegiatan Impor Uang Kertas Asing
8 No.21/09/DPS/VIII/2019 Tanggal 25 Agustus 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Produk Electronic Money Server Based (LinkAja Syariah)
9 No.21/10/DPS/IX/2019 Tanggal 13 September 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Layanan Himbara-Link
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 39
No Opini Tentang
10 No.21/11/DPS/XI/2019 Tanggal 13 September 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Akad Pembiayaan Digital
11 No.21/13/DPS/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Penggunaan Negative Confirmation dan Asuransi Konvensional dalam Proses Konversi Portofolio Bank Mandiri ke Bank Syariah Mandiri dalam Implementasi Qanun Aceh
12 No.21/14/DPS/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di PT Bank Syariah Mandiri
13 No.21/15/DPS/XII/2019 Tanggal 5 Desember 2019
Opini Dewan Pengawas Syariah tentang Skema Joint Financing antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Mandiri Utama Finance Syariah
4) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan Pada tahun 2019 DPS telah melakukan uji petik/pengawasan langsung sebanyak 16
(enam belas) kali dengan rincian 7 (tujuh) Kantor Cabang dan 9 (sembilan) Kantor Area
Mandiri Syariah yaitu:
No Tanggal Unit Kerja
1 21 Januari –23 Januari 2019 Area Padang
2 27 Februari -28 Februari 2019 KCP Buah Batu
3 18 Maret - 20 Maret 2019 Area Bandar Lampung
4 4 April - 5 April 2019 KCP Cipanas
5 8 April - 11 April 2019 KCP Mojokerto
6 29 April- 30 April 2019 KCP Kuningan
7 24 Juni – 26 Juni 2019 KC Yogyakarta
8 12 Agustus - 14 Agustus 2019 Area Pekan Baru
9 19 Agustus - 21Agustus 2019 KC Solo
10 24 September – 26 September 2019 Area Semarang
11 02 Oktober - 04 Oktober 2019 Area Bogor
12 22 Oktober – 24 Oktober 2019 Area Surabaya Darmo
13 28 Oktober – 30 Oktober 2019 Area Banjarmasin
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 40
14 19 November – 21 November 2019 KC Pamekasan
15 25 November - 27 November 2019 Area Balikpapan
16 10 Desember – 12 Desember 2019 Area Samarinda
Dengan konsentrasi uji petik yaitu dokumen transaksi pendanaan, pembiayaan dengan
dengan basis akad:
(1) Murabahah.
(2) Mudharabah.
(3) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah.
(4) Ijarah.
(5) Pembiayaan skemaTake Over
(6) Pembiayaan skema Refinancing
(7) Pembiayaan kepada koperasi
Guna melengkapi proses pemeriksaan, DPS juga meminta dan mempelajari hasil temuan Internal Audit Group (IAG) dari masing-masing Kantor Cabang yang diuji petik sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah
h. Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah
Hal penting lainnya adalah pada saat melakukan Uji Petik DPS Mandiri Syariah melakukan
dialog dengan pimpinan dan jajaran pegawai cabang, untuk menganalisa lebih dalam kendala-
kendala bisnis dan operasional cabang yang berkaitan dengan aspek syariah sehingga dapat
dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu DPS juga memberikan arahan dan
penguatan materi “Akad dan Produk Perbankan Syariah” kepada staf cabang, dengan
mengadakan Forum Klinik Syariah untuk menjawab keluhan sekaligus menerima masukan
yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah.
Hal ini dimaksudkan agar semua pejabat cabang memahami dan mengenali kembali skema
produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam
produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Sehingga harapannya dari sisi bisnis tetap tumbuh
dan dari aspek syariah terpenuhi.
Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban
untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang agar
senantiasa mengedepankan akhlak/etika islami dalam menjalankan semua tugas dan
tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Keseluruhan temuan hasil uji petik
langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk
ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah
ditetapkan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 41
IX. KOMITE KOMITE KOMISARIS
Untuk Memaksimalkan tugas Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank,
Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite
Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan komite-komite di bawah Dewan Komisaris berpedoman
pada PBI No. 11/33/PBI/2009. Keberadaan komite sebagai organ Dewan Komisaris bertujuan untuk
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Independensi,
integritas, dan profesionalisme menjadi nilai-nilai dasar yang wajib dipertahankan tiap anggota
komite agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
1. Komite Audit
Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah, antara lain telah pula mengatur kegiatan Komite Audit. Ketentuan-ketentuan tersebut
telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Pembentukan Komite Audit di PT Bank Syariah Mandiri dilengkapi dengan pengesahan Piagam
Komite Audit (Audit Committee Charter) PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Mei 2005 yang
menjadi pedoman utama dan acuan pelaksanaan kerja bagi para anggota Komite Audit, yang
mana telah diperbaharui pada tanggal 08 Februari 2011, dan terakhir diperbaharui tanggal 4
Desember 2014 dan ditetapkan dalam SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.17/001-SKB/KOM.DIR
tanggal 09 Maret 2015 mengenai Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit dan
Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Syariah.
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri
Syariah No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan
Tata Tertib (Charter) Komite Audit, sebagai acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank, terutama dalam menjalankan tugas
dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian
intern (Internal Control System), efektivitas pemeriksaan oleh intern dan ekstern auditor,
efektifitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris membentuk Komite Audit agar dapat membantu dan memfasilitasi Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berterkaitan dengan
informasi keuangan, sistem pengendalian intern efektifitas atas pemeriksaan auditor eksternal
dan internal, efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, efektifitas pelaksanaan
manajemen risiko sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komite Audit wajib
memiliki:
1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik serta mampu berkomunikasi
dengan baik
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 42
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen memiliki keahlian di bidang
keuangan atau akuntansi
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal
dan peraturan yang terkait usaha perbankan
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal
dan peraturan yang terkait usaha perbankan
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank.
Sebagai salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit, dengan ini
disampaikan Laporan Komite Audit PT Mandiri Syariah selama periode 1 Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019.
a. Independensi Anggota Komite Audit
Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberi pendapat,
rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit yang
berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuan bertindak independen.
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian saran, seluruh anggota Komite
Audit memiliki latar belakang keuangan dan/atau akuntansi. Dengan demikian seluruh
persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah
praktik terbaik GCG telah dipenuhi
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana diatur dalam
Charter Komite Audit dimaksud, selama Tahun 2019 Komite Audit telah secara proaktif
menyelenggarakan rapat-rapat Komite Audit dengan berbagai tema pembahasan terkait
kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian on site/observasi ke
lapangan untuk melihat langsung kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang,
serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris & Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite
Pemantau Risiko dan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi.
Sesuai Charter Komite Audit yang disusun dengan mengacu pada PBI No. 11/33/PBI/2009,
Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan ekstern dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern (internal control system) termasuk
kecukupan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan
tugas tersebut, Komite melakukan evaluasi terhadap:
a) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi/unit audit intern.
b) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 43
dari hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas
Syariah, Auditor intern dan/atau Auditor ekstern.
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit oleh fungsi/unit
audit intern terhadap penerapan sistem pengendalian intern pada setiap jenjang, unit
kerja, produk, aktivitas dan/atau transaksi sesuai best practices dan/atau ketentuan yang
berlaku.
3) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pemilihan Kantor Akuntan Publik telah
dilaksanakan sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang berlaku.
4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik kepada Dewan Komisaris.
5) Melakukan koordinasi dengan pihak intern Bank dan ekstern, termasuk Kantor Akuntan
Publik dalam rangka mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
6) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan perusahaan.
7) Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.
c. Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Audit
Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Mandiri berjumlah 4 (empat) orang, terdiri
dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (salah satunya menjabat sebagai Ketua), dan 2 (dua)
orang anggota berasal dari pihak independen di luar bank, dengan susunan seperti tercantum
pada tabel di bawah ini:
Susunan Komite Audit sebagai berikut:
Nama Jabatan Keterangan
Mulya Siregar Ketua Komisaris Utama/KomisarisIndependen
Bambang Widianto Anggota Komisaris Independen
Dimas Oky Nugroho* Anggota Komisaris Independen
Dikdik Yustandi** Anggota Komisaris
Agus Sudiarto*** Anggota Komisaris
Djoko Seno Adji Anggota Pihak Independen
Kayim Hanuri**** Anggota Pihak Independen
Saifuddin Latief***** Anggota Pihak Independen
*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 sampai dengan 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
**) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 sampai dengan 15 April 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 44
***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
****) Kayim Hanuri, berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019.
*****) Saifuddin Latief, memulai masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen sejak tanggal 15 Februari 2019
Riwayat Hidup Singkat Dewan Komisaris
Nama Jabatan
Mulya E Siregar
Ketua, Komisaris
Utama/Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Bambang Widianto
Anggota,
Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dimas Oky Nugroho
Anggota,
Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dikdik Yustandi Anggota, Komisaris
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Agus Sudiarto Anggota, Komisaris
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Djoko Seno Adji,
Anggota
Lahir di Bogor, Jawa Barat, 27 Mei 1959.
Pendidikan:
Akademi Akuntansi Indonesia Jakarta (D3), Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (S1), Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (S1 - Extention).
Sertifikasi yang dimiliki: - Qualified Internal Auditor (QIA), - Sertifikasi Kompentensi Level I pada Bidang Manajemen Risiko
Perbankan - Sertifikasi Kompentensi Auditor (Level Senior Auditor).
Pengalaman kerja:
- Pegawai Bank Exim Cabang Jakarta Gambir (1981-1988),
- Internal Auditor Bank Exim (1989-1999),
- Internal Auditor Bank Mandiri (2000-2015).
Training/ workshop yang pernah diikuti, antara lain: - Technical Skill Computer Audit, - Managing Credit Administration, - Training KYC – AML & Auditing,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 45
Nama Jabatan
- Corporate Banking for Internal Audit, - Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit, - Simposium Nasional Akuntansi, - Fraud Investigation, dan lain lain.
Sejak tanggal Sejak tanggal 29 Maret 2018 sebagai Anggota Komite Audit
Mandiri Syariah.
Saifudin Latief,
Anggota
Lahir di Kudus pada tanggal 17 Maret 1958.
Pendidikan : Sarjana Kehutanan, dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (1981), Magister Management dari STIE – IPWI, Jakarta (1997). Kursus/Pelatihan yang pernah diikuti antara lain :
- Corporate Finance, Citibank, (1994) - Branch Manager Course, LPPI, (1998) - Credit Principles Implementation, Deutsche Bank, (1998) - Selling Commercial & Corporate Bank Services, Bank Mandiri,
(2000) Marketing Analysis, Stretegic Marketing & Product Development, Citibank, (2001)
- Tekno Ekonomi Industri Pengolahan dan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan (2003)
- Senior Leadership Training, INSEAD, (2004) - Transformational Leadership From Within, Modul Personal,
Interpersonal, Managerial and Organizational Leadership, PT Bank Mandiri, (2004)
- Sertifikasi Manajemen Resiko, level 1, 2 dan 3, Mandiri Syariah, (2006-2008)
- SESPIBANK, LPPI, (2007) - Advance Corporate Credit. PT Bank Mandiri, (2008) - Financial Modelling for Mergers & Acquisitions, Euromoney
Training, Hongkong (2008) - Advance Trade Finance, PT Bank Mandiri, Jakarta (2009) - Enterprise Risk Management, PT Bank Mandiri (2010) - Coaching For Excellence, PT Bank Mandiri, (2010) - Transactional Banking, PT Bank Mandiri, (2010) - Training 4 DX (4 Dicipline for Excecution), PT Bank Mandiri, (2011) - Great Leader Program phase III, PT Bank Mandiri, (2011) - Manager as a Coach,PT Bank Mandiri, (2013)
Pengalaman Kerja: - Staf Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA),
Direktorat Jendral Kehutanan, Departemen Pertanian (1981-1982),
- Staf Biro Pemasaran PT Inhutani I (Persero), (1982-1983), - Account Manager/Senior Account Manager di Urusan Kredit
Perkebunan dan Kehutanan, Bank Bumi Daya Kantor Pusat, (1983- 1990),
- Loan Administration Supervisor, Accounting & Information Processing Supervisor dan Loan Recovery Supervisor, Bank Bumi
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 46
Nama Jabatan
Daya Cabang Jakarta Kebayoran Falatehan (1991-1995), - Wakil Pemimpin Bagian/Pemimpin Bagian, Kredit Perkebunan &
Kehutanan, Urusan Korporasi, Bank Bumi Daya Kantor Pusat (1996- 1999),
- Senior Manager di Department Management & Administration, Directorate Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (1999-2003),
- Department Head Credit Analys dan Department Head Relationship
- Management, di Directorate Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Pusat (2003-2009),
- Department Head Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital, PT Bank Mandiri (Persero), Kantor Pusat (2009-2014),
- Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014), - Sekretaris merangkap sebagai Mediator Tetap di Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019),
- Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – sekarang), - Sejak 15 Februari 2019 menjabat sebagai anggota Komite Audit PT
Bank Syariah Mandiri.
Kayim Hanuri
Anggota
Lahir di Cirebon pada tanggal 7 Desember 1958.
Pendidikan : Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1982 dan Master of Science inAgricultural Economics dari Texas A&M University, USA pada tahun 1992.
Pengalaman Kerja: - Bank Bumi Daya (BBD) sejak tahun 1983 dan ditempatkan di BBD
Cabang Bandar Lampung dengan berbagai posisi s.d. tahun 1989. - Pada tahun 1990 s.d. 1992 memperoleh beasiswa dari BBD untuk
meneruskan Pendidikan S2 sebagaimana tersebut di atas dan setelah menyelesaikan S2, ditugaskan on the job
- Training di BBD New York Agency. - Sejak tahun 1992 s.d. 1996, ditugaskan di Kantor Pusat Urusan
Korporasi sebagai Senior Account Manager, selanjutnya sebagai Pemimpin Bagian Kredit Sindikasi pada Urusan yang sama sejak tahun 1997 s.d. 1998.
- Pada tahun 1998 ditugaskan sebagai anggota Team Merger Corporate Banking PT. BankMandiri (Persero) mewakili BBD.
- Division Head of Corporate Banking-Structured Finance pada tahun 1999-2000.
- Division Head of Corporate Banking-Structured Finance, Trade Service & Cash Management padatahun 2000-2001.
- Department Head of Syndication and Structured Finance pada tahun 2001-2005.
- Regional Risk Manager – Wilayah I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Batam) pada tahun 2006-2007.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 47
Nama Jabatan
- Department Head of Credit Policy and Procedure pada tahun 2007- 2013,
- Department Head of Business Process & System Reengineering pada tahun 2013-2014.
d. Rangkap Jabatan Anggota Komite
1) Tidak terdapat anggota Komite Audit yang merangkap jabatan sebagai Direksi PT Bank
Syariah Mandiri.
2) Ketua Komite Audit merangkap sebagai Anggota pada Komite Pemantau Risiko dan
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3) Anggota Komite Audit dari Pihak Independen atas nama Bpk. Kayim Hanuri merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
e. Hubungan Keluarga, Keuangan dan Kepengurusan serta Kepemilikan Saham Anggota Komite
Audit
Setiap anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan
kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.
Nama
Hubungan Keluarga dengan
Hubungan Keuangan
dengan
Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada
Perusahaan lain
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Mulya E Siregar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bambang Widianto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dimas Oky Nugroho
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dikdik Yustandi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Agus Sudiarto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Djoko Seno Adji
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saifudin Latief
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kayim Hanuri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
f. Laporan Kerja Komite Audit
Selama Tahun 2019, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 48
1) Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Sejak bulan Januari s/d Desember 2019 telah dilakukan 13 (tiga belas) kali Rapat Komite Audit sebagai berikut:
Nama Jabatan Total Rapat Jumlah Rapat
Mulya Siregar Ketua 13 13
Bambang Widianto Anggota 13 8
Dimas Oky Nugroho* Anggota 11 2
Dikdik Yustandi** Anggota 3 2
Agus Sudiarto*** Anggota 6 1
Djoko Seno Adji Anggota 13 13
Kayim Hanuri**** Anggota 3 3
Saifuddin Latief***** Anggota 10 9
*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 14 Oktober 2019. **) Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 15 April 2019. ***) Masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019. ****)Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen pada tanggal 15 Februari 2019. *****)Memulai masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit dari Pihak Independen sejak tanggal 15 Februari 2019.
Komite Audit membuat risalah pada setiap rapat dilakukan dengan rincian agenda sebagai
berikut:
1) Progres Pengembangan Information Technology (termasuk Digital Banking) (10 Januari 2019);
2) Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri (10 Januari 2019); 3) Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit (IAG) periode November s.d. Desember
2018 (24 Januari 2019); 4) Laporan Realisasi Hasil Audit dan Top Letters IAG Periode Januari s.d. Februari 2019
(28 Maret 2019); 5) Annual Audit Plan Tahun 2019 (28 Maret 2019); 6) Progres Pengembangan Information Technology/IT (termasuk Digital Banking) (25
April 2019); 7) Progres Pengembangan Information Technology/IT (termasuk Digital Banking dan
Mitigasi Operational Risk terkait IT) (1 Agustus 2019); 8) Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group (IAG) Periode Maret s.d. Juni 2019 (8
Agustus 2019); 9) Entrance Meeting Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Posisi 31 Juli 2019
dan 31 Desember 2019 oleh PWC (26 September 2019); 10) Realisasi Hasil Pemeriksaan Internal Audit Group (IAG) Periode Juli s.d. Agustus 2019
(3 Oktober 2019); 11) Progres Pengembangan Information Technology/IT (termasuk Digital Banking) (9
Oktober 2019);
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 49
12) Presentasi Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Posisi 31 Juli 2019 oleh PWC (15 Oktober 2019);
13) Hard Close Audit Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri posisi 30 November 2019 (19 Desember 2019).
2) Rapat Dengan Dewan Komisaris dan RakomDir, Rapat Komite Pemantau Risiko
Di samping itu, Komite Audit juga mengikuti berbagai macam rapat yaitu Rapat Dewan
Komisaris (Rakom) sebanyak 14 (empat belas) kali, Rapat Dewan Komisaris dengan
Direksi dan SEVP (Rakomdir) sebanyak 13 (tiga belas) kali, Rapat Gabungan Dewan
Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan SEVP (Ragab) sebanyak 1 (satu)
kali dan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 40 (empat puluh) kali. Dengan
demikian jumlah rapat keseluruhan yang dihadiri Komite Pemantau Risiko sebanyak 68
(enam puluh delapan) kali dengan agenda pembahasan Evaluasi kinerja PT Mandiri
Syariah per bulan, Action Plan, dan isu-isu Strategis Lainnya.
3) Rapat Komite Remunerasi. Dari total 7 (tujuh) agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang
diselenggarakan pada tahun 2019, Komite Audit telah mengikuti keseluruhan Rapat
Komite Remunerasi dan Nominasi dengan agenda, sbb.:
a) Usulan Remunerasi Pengurus 2019; b) Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; c) Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; d) Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; e) Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; f) Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Mandiri; g) Usulan Penambahan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri & Tindak
Lanjut Temuan OJK serta Implementasi Material Risk Taker/MRT.
4) Pengembangan Kompetensi Komite Audit. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya serta meningkatkan kompetensi anggota
Komite Audit mengikuti Program Pelatihan baik secara formal maupun secara informal.
Adapun pelatihan yang dikuti oleh Komite Audit pada tahun 2019 diantaranya sebagai
berikut:
No Judul Pelatihan Penyelenggara
1 Economic Outlook “ Prospek Ekonomi Indonesia di tahun Politik”
CNBC Indonesia
2 Economic Leadership Forum Bank Indonesia
3 Pembahasan Akad akad Syariah Karim Consulting Indonesia
4 Refreshment Sertifikasi manajemen Risiko “ How Do Banks Manage Liquid Risk”
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan ( LSPP )
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 50
2. Komite Pemantau Risiko
Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Umum Syariah sesuai Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, Dewan Komisaris PT Bank
Syariah Mandiri telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) untuk mendukung efektifitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Mandiri Syariah
No. 18/002-SKB/KOM.DIR tanggal 1 November 2016 telah ditetapkan Revisi Pedoman dan Tata
Tertib (Charter) KPR, sebagai acuan KPR dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan
Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen Risiko di Mandiri
Syariah.
Komite Pemantau Risiko, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam pemantauan dan
pengkajian atas kebijakan pengelolaan risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik
secara menyeluruh. Anggota Komite Pemantau Risiko adalah para profesional yang memiliki
kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para profesional
ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota
Komisaris dan Direksi lainnya. Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankanindependensi
baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris.
Latar belakang para anggota Komite Pemantau Risiko beragam, yakni manajemen strategis,
manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksud untuk menjamin kualitas
rekomendasi serta menjadi narasumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko Bank. Mandiri
Syariah telah menetapkan acuan Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan Manajemen
Risiko di Mandiri Syariah.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPR sebagaimana diatur dalam Charter Komite
Pemantau Risiko dimaksud, selama periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, Komite
Pemantau Risiko(KPR) telah secara proaktif menyelenggarakan rapat-rapat dengan berbagai
tema pembahasan terkait kegiatan bisnis dan/atau operasional Bank maupun melakukan kajian–
kajian (review) secara on desk atau secara on site (observasi) ke lapangan untuk melihat langsung
kegiatan bisnis dan/atau operasional di Cabang-Cabang, serta menghadiri Rapat Dewan Komisaris
& Direksi & DPS (Rakomdir/Ragab), Rapat Komite Audit dan Rapat Komite Remunerasi dan
Nominasi. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, KPR bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris.
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 9 Desember 2009, dalam rangka melaksanakan
tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 51
Manajemen Risiko di Mandiri Syariah, Komite Pemantau Risiko (KPR) mempunyai tugas dan
tanggung jawab, sebagai berikut:
1) Secara proaktif melakukan diskusi/menyelenggarakan rapat dengan Direksi atau unit
kerja terkait, untuk mengantisipasi adanya risiko atas sesuatu hal terkait kegiatan bisnis
dan/atau operasional Bank yang menurut pertimbangan Dewan Komisaris perlu
didiskusikan/dirapatkan dalam Rapat Komite, terutama apabila ada peristiwa
penting/urgent atau peraturan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis
dan/atau operasional Bank
2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank
3) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko Bank
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
4) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko
5) Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko
6) Melakukan evaluasi terhadap perubahan struktur organisasi Bank sampai dengan satu
tingkat di bawah Direksi
7) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
8) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi
peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lain
khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan
b. Susunan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko
Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Syariah berjumlah 4 (empat)
orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Utama/Independen, 2 (dua)
orang anggota Komisaris independen, dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak
independen di luar pengurus bank, Susunan Komite Pemantau RIsiko adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Keterangan
Mulya E Siregar Ketua Komisaris Utama/KomisarisIndependen
Bambang Widianto Anggota Komisaris Independen
Dimas Oky Nugroho* Anggota Komisaris Independen
Dikdik Yustandi** Anggota Komisaris
Agus Sudiarto*** Anggota Komisaris
Hari Dewanto**** Anggota Pihak Independen
Kayim Hanuri Anggota Pihak Independen
*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 sampai dengan 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 52
**) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 sampai dengan 15 April 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).
***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
****)Hari Dewanto, berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Pemantau dari Pihak Independen pada tanggal 30 Juni 2019.
Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko (Periode Per 31 Desember 2019)
Nama Jabatan
Mulya E Siregar
Ketua/Komisaris
Utama/Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Bambang Widianto
Anggota/Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dimas Oky Nugroho
Anggota, Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dikdik Yustandi
Anggota, Komisaris Ada pada bagian Dewan Komisaris
Agus Sudiarto
Anggota, Komisaris
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Kayim Hanuri Anggota, pihak independen di luar pengurus Bank
Ada pada bagian Komite Audit
Hari Dewanto Anggota, pihak independen di luar pengurus Bank
Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1958.
Pendidikan : Sarjana Peternakan dari InstitutPertanian Bogor tahun 1981,melanjutkan pendidikan di Australiadan memperoleh Post Graduate Diplomadibidang Ekonomi Pertanian tahun 1987dan memperoleh Master of Economics pada tahun 1988 dari University of New England Australia.
Pengalaman Kerja: - Tahun 1981 di PT Mercubuana sebagai tenaga marketing - Tahun 1989 di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai
anggota Tim Pembiayaan Proyek II, Divisi Korporasi. - Tahun 1992-1995 sebagai anggota Tim Pembiayaan Proyek I, Divisi
Bisnis Skala Kecil dan Menengah Bapindo. - Pada tahun 1996-1999, menjadi Kepala Pembiayaan Kredit pada
Bapindo Cabang Lampung. - Tahun 1999-2000 mulai bergabung di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
sebagai Senior Officer Risk Management pada Divisi Retail & Commercial Risk Management.
- Tahun 2000-2002 ditunjuk sebagai Grup Head Retail & Commercial Risk Management untuk Wilayah IX dan Wilayah X
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 53
Nama Jabatan
- Tahun 2002-2005 ditunjuk sebagai Regional Risk Manager, CommercialRisk Group untuk Wilayah X (Sulawesi, Maluku dan Papua).
- Tahun 2005-2006 sebagai Vice President, Regional Risk Manager Jakarta III, Commercial Risk Group.
- Tahun 2006-2014 sebagai Vice President, Department Head, Corporate Risk Group di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Periode Jabatan: 01 Januari 2019 – 30 Juni 2019
c. Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat Komite
Pemantau Risiko sebanyak 40 (empat puluh) kali. Berikut tingkat kehadiran masing-masing
anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat-rapat tersebut.
Nama Jabatan Total Rapat Jumlah Rapat
Mulya E Siregar Ketua 40 40
Bambang Widianto Anggota 40 26
Dimas Oky Nugroho* Anggota 33 9
Dikdik Yustandi** Anggota 11 5
Agus Sudiarto*** Anggota 22 10
Hari Dewanto**** Anggota 19 19
Kayim Hanuri Anggota 40 40
*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen berakhir sejak tanggal 22 Oktober 2019. **) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 15 April 2019. ***) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
****) Berakhir masa kerjanya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen pada tanggal 30 Juni 2019.
Pada tahun 2019, pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 40 (empat puluh) kali
rapat. Adapun agenda Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019, sbb.:
1. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018; 2. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2018; 3. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2018;
4. Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2018 dan Rencana
Pengembangan SDM Tahun 2019;
5. Mekanisme Perhitungan dan Strategi Peningkatan Contribution Margin dan Produktifitas SDM;
6. Strategi Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia; 7. Marketing Communication Strategy 2019; 8. Kinerja Komite Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri Tahun 2018; 9. Update Kebijakan & Prosedur PT Bank Syariah Mandiri;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 54
10. Peningkatan Produktivitas Distribution Channel; 11. Pembiayaan Segmen Wholesale Banking; 12. Progress Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru Tahun 2019; 13. Pembiayaan Segmen Retail Banking; 14. Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2019; 15. Progres Implementasi APU dan PPT s.d. 30 April 2019; 16. ProgresCollection & Recovery Nasabah NPF dan Write Off; 17. Progress Kinerja Institutional Banking dan Product & Transactional Banking; 18. Progress Implementasi Marketing Communication (Marcomm); 19. Strategi dan Progres Peningkatan CASA oleh Kantor Cabang Mandiri Syariah; 20. Pembiayaan Segmen Retail Banking; 21. Pembiayaan Segmen Wholesale Banking; 22. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK Periode Triwulan II 2019; 23. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Per 30 Juni 2019; 24. Progres Rencana Aksi Korporasi Mandiri Syariah; 25. Progres Implementasi Human Capital Strategy; 26. Progres Implementasi Islamic Sector Solution; 27. Progres Pengelolaan Operational Risk (Implementasi Control Testing dan Perluasan Cakupan
Implementasinya); 28. Progres Implementasi Sustainable FinanceMandiri Syariah; 29. Progres Implementasi Corporate PlanMandiri Syariah; 30. Pembiayaan Segmen Retail Banking; 31. Pembiayaan Segmen Wholesale Banking; 32. Pengelolaan Likuiditas Mandiri Syariah; 33. Progres Implementasi Financing Factory; 34. Progres Penerbitan Produk dan Aktivitas Baru tahun 2019; 35. Progres Implementasi APU dan PPT s.d. 31 Oktober 2019; 36. Laporan Kepatuhan Terintegrasi Q3 Tahun 2019; 37. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020; 38. Pembiayaan Segmen Retail Banking; 39. Progres Implementasi Bank Kustodian dan Wali Amanat; 40. Pembiayaan Segmen Wholesale Banking
d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko senantiasa mengedepankan independensi baik dalam pelaksanaan
tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris yang memiliki
kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Seluruh
anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan
Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan
Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 55
e. Rangkap Jabatan Anggota Komite
1) Tidak terdapat Komite Pemantau Risiko yang merangkap jabatan sebagai Direksi Mandiri
Syariah
2) Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai Anggota pada Komite Audit dan
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasidibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi
dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dalam
rangka mewujudkan Good Corporate Governance. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik dan diharapkan mampu menjalankan
fungsinya dengan baik.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri
(selanjutnya disebut Mandiri Syariah). Hal ini sejalan dengan implementasi good corporate
governance (vide PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).
Komite Remunerasi dan Nominasi Mandiri Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
sebagaimana dimaksud SKB Dewan Komisaris dan Direksi No.16/002-SKB/KOM-DIR tanggal 08
Desember 2014 tentang Penetapan Revisi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan
Nominasi PT Bank Syariah Mandiri.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dan dapat
merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota Komite lainnya pada perusahaan yang
sama, dan/atau perusahaan lainKomite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung
kepada Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif serta melaksanakan tugasnya secara
independen terhadap manajemen.
Komite Remunerasi dan Nominasi juga wajibmelaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukan
kepada Dewan Komisaris. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite
Remunerasi dan Nominasi, berikut Laporan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank
Syariah Mandiri selama tahun 2019.
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut: 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 56
3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi
Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan;
4) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem
serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Dewan Pengawas Syariah;
5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan
Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah;
6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen
yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko.
7) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi
yang diterima masing - masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
8) Membantu Komisaris dalam penetapan Kebijakan Umum sumber daya manusia
9) Membantu Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris
dan Direksi
b. Susunan dan Riwayat Hidup Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Renumerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Mandiri telah memenuhi susunan
keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diwajibkan oleh Peraturan Bank
Indonesia No.11/33/PBI/2009 yaitu paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris
Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahi sumber daya
manusia
Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Keterangan
Bambang Widianto Ketua Komisaris Independen
Mulya E Siregar Anggota Komisaris Utama/Komisaris Independen
Dimas Oky Nugroho* Anggota Komisaris Independen
Dikdik Yustandi** Anggota Komisaris
Agus Sudiarto*** Anggota Komisaris
Adam Armansyah Group Head Human Capital Policy
Sekretaris dan Non Voting Member
*) Dimas Oky Nugroho, masa tugas sebagai Komisaris Independen Mandiri Syariah yaitu sejak 12 Maret 2018 sampai dengan 14 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen sebagaimana tercantum dalam Akta No. 55 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri.
**) Dikdik Yustandi, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 15 Januari 2019 sampai dengan 15 April 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur Pelaksana di Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI).
***) Agus Sudiarto, masa tugas sebagai Komisaris Mandiri Syariah yaitu sejak 27 Maret 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019. Berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris dikarenakan beliau diangkat sebagai Direktur di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 57
Profil singkat (riwayat hidup) Komite Remunerasi dan Nominasi
Nama Riwayat hidup
Bambang Widianto
Ketua/Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Mulya E Siregar
Anggota/Komisaris
Utama/Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dimas Oky Nugroho
Anggota, Komisaris
Independen
Ada pada bagian Dewan Komisaris
Dikdik Yustandi
Anggota, Komisaris Ada pada bagian Dewan Komisaris
Agus Sudiarto
Anggota, Komisaris Ada pada bagian Dewan Komisaris
Adam Armansyah Sekretaris dan Non Voting Member
Lahir di Jakarta pada tanggal 10 November 1972.
Pendidikan : Sarjana bidang Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia (1996), Master Degree (MBA)Waseda University (2014)
Pengalaman Kerja: - Human Capital Policy Group Head (2019-2020)
c. Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 7 (tujuh) kali Rapat
dengan agenda pembahasan dan kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan
Nominasi, sebagai berikut:
Nama Jabatan Total Rapat Jumlah Rapat
Bambang Widianto Ketua 7 7
Mulya E Siregar Anggota 7 7
Dimas Oky Nugroho* Anggota 4 4
Dikdik Yustandi** Anggota 3 3
Agus Sudiarto*** Anggota 3 3
*) Masa tugas sebagai Komisaris Independen berakhir sejak tanggal 14 Oktober 2019. **) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 15 April 2019. ***) Masa tugas sebagai Komisaris berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2019.
Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:
1. Usulan Remunerasi Pengurus 2019;
2. Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT. Bank Syariah Mandiri;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 58
3. Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT. Bank Syariah Mandiri;
4. Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT. Bank Syariah Mandiri;
5. Perubahan Susunan Pengurus PT PT. Bank Syariah Mandiri;
6. Rekomendasi Perubahan Susunan Pengurus PT PT. Bank Syariah Mandiri;
7. Usulan Penambahan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri & Tindak Lanjut
Temuan OJK serta Implementasi Material Risk Taker/MRT.
d. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran
dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KRN tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan
Pemegang Saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.Untuk
menjamin kualitas pelaksanaan tugas beberapa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara lainnya memiliki latar
belakang pendidikan bidang Sumber Daya Manusia.
e. Hubungan Keluarga, Keuangan, Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah para profesional yang memiliki
kompetensi cukup di bidangnya masing-masing dengan sudah berpengalaman. Para
profesional ini tidak memiliki hubungan dengan perseroan ataupun hubungan kekeluargaan
dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya.
Nama
Hubungan Keluarga dengan
Hubungan Keuangan dengan
Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada
Perusahaan lain
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Dewan Komisaris
Direksi Komite Lainnya
Bambang Widianto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mulya E Siregar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dimas Oky Nugroho
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dikdik Yustandi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Agus Sudiarto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 59
X. KOMITE KOMITE DIREKSI
Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah membentuk
komite-komite yang disebut dengan Komite Eksekutif adalah organ pendukung Direksi yang bertugas
dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi. Adapun komite-komite tersebut
antara lain:
1. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja
terkait yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta
perubahannya termasuk strategi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko
operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko
imbal hasil, dan risiko investasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, risk appetite Bank, dan
contigency plan yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Unit Kerja yang membidangi serta
memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil
karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan
permodalan dan profil risiko.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
1) Menetapkan dan mengevaluasi risk appetite Bank termasuk penetapan price pembiayaan
Bank.
2) Memastikan bahwa price dan limit pembiayaan yang telah ditetapkan dimanfaatkan secara
optimal untuk keuntungan Bank.
3) Komite bertanggung jawab atas hasil keputusan yang telah ditetapkan.
2. IT Streering Komite
IT Streering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan
IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan,
tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang
berlaku.
a. Anggota IT Streering Komite
i. Anggota Tetap
• Direktur Utama
• Direktur/SEVP yang membidangi Information Technology
• Direktur/SEVP yang membidangi Finance & Strategy
• Direktur/SEVP Risk Management yang tidak membawahkan fungsi compliance
ii. Anggota Tidak Tetap
• Direktur/SEVP yang membidangi project owner
• Direktur/SEVP yang membidangi Distribution & Services
iii. Anggota Pemberi Kontribusi
• Kepala Unit Kerja Information Technology
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 60
• Kepala Unit Kerja Project Owner
• Kepala Unit Risk
• Kepala Unit Corporate & Branch Transformation
• Kepala Unit Kerja Policy and Procedure
• Kepala Unit Kerja Compliance
b. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
1) Menetapkan rencana strategis IT (IT Strategic Plan) yang searah dan sesuai dengan
rencana strategis kegiatan usaha bank.
2) Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT Resources.
3) Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4) Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5) Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT,
anggaran IT dan delivery project IT.
6) Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7) Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan
penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8) Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup
IT dan arahan investasi bidang IT.
9) Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan
melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.
3. Komite Policy dan Procedure
Komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang berwenang untuk merekomendasikan/
menetapkan kebijakan dan prosedur internal yang akan diterbitkan serta pemutahirannya di luar
kebijakan manajemen.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Policy dan Prosedure
a. Memastikan bahwa seluruh ketentuan internal Mandiri Syariah yang diterbitkan telah
memadai sesuai ketentuan eksternal dan internal yang berlaku
b. Memberikan pedoman kerja dalam melaksanakan proses komite policy dan procedure
Anggota Komite Policy dan Prosedure
a. Unit kerja yang membuat/mengusulkan ketentuan (Project Owner)
b. Unit kerja yang membidangi Kebijakan dan Prosedur
c. Unit kerja yang membidangi Manajemen Risiko
d. Unit kerja yang membidangi Finance Risk Assessment (khusus segmentasi pembiayaan)
e. Unit kerja yang membidangi Kepatuhan
f. Unit kerja yang membidangi Legal
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 61
4. Komite Bussiness
Komite unit kerja yang mewakili fungsi Business Unit yang memiliki kemampuan, kompetensi,
dan integritas yang melaksanakan fungsi bisnis termasuk marketing, relationship management
berdasarkan target market/targeted customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta
pemutusan.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Bussiness
a. Memberikan pedoman yang bersifat umum berupa prinsip-prinsip dasar dan ketentuan
umum bisnis Bank.
b. Memberikan kesamaan pandangan terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis bank dan jasa
layanan Bank.
c. Memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan jasa layanan Bank yang
sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance.
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Komite Pembiayaan/Komite restrukturisasi adalah komite operasional yang bertugas membantu
Direksi dan SEVP dalammengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk
limit dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP.
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan/Komite Restrukturisasi
a. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang/limit
yang ditetapkan oleh Direksi dan SEVP secara full consensus.
b. Melakukan koordinasi dengan Unit Treasury untuk memastikan pendanaan pembiayaan.
c. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dengan integritas tinggi,
profesional, jujur, obyektif, cermat dan seksama.
d. Memastikan bahwa kegiatan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan, prosedur
pembiayaan, ketentuan syariah serta menghindari pemberian pembiayaan yang berisiko tinggi
yang akan merugikan posisi Bank.
e. Memastikan bahwa setiap risiko dalam pemberian pembiayaan telah dilengkapi dengan
mitigasi risiko yang optimal.
f. Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan
tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah
6. Komite Human Capital
Komite Human Capital adalah komite yang bertugas membantu Direksi/SEVP untuk memastikan
penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secaraoptimal serta sesuai dengan arah dan
strategi perusahaan.
Anggota Komite Human Capital :
a. Direksi/SEVP Human Capital
b. Direksi/SEVP Finance and Strategy
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 62
c. Direksi/SEVP Technology and Operation
d. Kepala Unit Kerja Human Capital
e. Kepala Unit Kerja Learning Center
f. Kepala Unit Kerja Strategy and Performance Management
Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Human Capital, sebagai berikut:
a. Menyusun strategi Kebijakan Human Capital termasuk budaya dan nilai perusahaan
b. Memastikan penerapan strategi dan Kebijakan Human Capital dilakukan secara konsisten
c. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan Kebijakan Human
Capital secara case by case
d. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan
pembelajaran Human Capital sesuai kebutuhan Bank
e. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran dan mereview penggunaannya
f. Mereview keputusan dan daya saing paket remunerasi Bank
7. Asset & Liability Committee (ALCO)
Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai
tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan
kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (assets and liabilities management).
Tugas, tanggung jawab dan wewenang ALCO, sebagai berikut:
a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi
b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi untuk produk- produk dana, pinjaman
c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio
XI. KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BANK
Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan saham dari tahun sebelumnya,
karena tidak adanya penambahan modal dari Entitas Utama. Komposisi kepemilikan saham PT Bank
Syariah Mandiri Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
No Pemilik Jumlah (ribuan Rp) Jumlah lembar Persentase
1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.989.021.930,- 597.804.386 99.99999983%
2 PT Mandiri Sekuritas 5,- 1 0.00000017%
XII. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG
Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG),
Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap
penerapan GCG, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi
tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 63
Penilaian faktor Good Corporate Governance (GCG) merupakan penilaian terhadap kualitas
Manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu
pada ketentuan regulator yang ditetapkan. Mandiri Syariah secara rutin telah melaksanakan self
assessment Pelaksanaan GCG yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan Desember tiap
semesternya. Hasil self assessment GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu
Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.
Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
Pelaksanaan self assessment Pelaksanaan GCG telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek
governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Penilaian
ketiga aspek governance tersebut dilakukan terhadap:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate
Governance serta pelaporan internal.
Dalam menyimpulkan faktor positif (strength) dan faktor negatif (weakness) ketiga aspek governance,
perlu diperhatikan substansi penerapan Tata Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan
formal prosedural (normatif). Penilaian pada governance structure, governance process, dan
governance outcome merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif dan
terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian governance outcome mencerminkan sejauh mana
penerapan governance process dan dukungan yang memadai dari governance structure, yang perlu
diuji dan dibuktikan lebih lanjut.
Mandiri Syariah telah menyampaikan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. Pada semester I tahun 2019 dengan hasil
penilaian 1 atau kategori predikat “Sangat Baik” yang mencerminkan Manajemen Bank telah
melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Adapun
kesimpulan umum hasil self assessment semester I 2019 adalah sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 64
PENILAIAN FAKTOR SELF ASSESSMENT (SA) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Nama Bank: PT Bank Syariah
Mandiri Posisi: Semester I 2019
SA GCG Peringkat Definisi Peringkat
Individual
1
Manajemen Mandiri Syariahtelah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Kekuatan Kelemahan
• Pada semester I 2019, telah dilaksanakan 43 kali Rapat Dewan Komisaris
• Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen atau 75% dari total Dewan Komisaris.
Terdapat dua orang anggota Dewan Komisaris masih proses melengkapi dokumen persyaratan fit and proper test untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kekuatan Kelemahan
• Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test.
• Pada semester I 2019, telah dilaksanakan 27 kali Rapat Direksi
• Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman di bidang syariah dari 4 (empat) tahun dan telah mengikuti berbagai pelatihan/seminar dalam dan luar negeri
3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
Kekuatan Kelemahan
• Seluruh anggota Komite yang merupakan Pihak Independen tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Pihak independen anggota Komite pada Bank yang sama maupun pada bank lain, perusahaan lain.
• Rapat Komite telah dilakukan pada semester I tahun 2019 sebanyak 29
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 65
Kekuatan Kelemahan
(dua puluh sembilan) kali, sbb: ➢ Komite Audit, sebanyak 6 (enam) kali. ➢ Komite Pemantau Risiko,
sebanyak 19 (sembilan belas) kali. ➢ Komite Remunerasi dan Nominasi,
sebanyak 4 (empat) kali.
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Kekuatan Kelemahan
DPS melakukan 7 (tujuh) kali uji petik dalam rangka pengawasan terhadap penerapan prinsip- prinsip syariah dan secara semesteran memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK tepat waktu.
• Pelaksanaan Rapat DPS semester I 2019 belum optimal sebanyak 3 kali
• Perlu adanya peningkatan penyediaan waktu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan jumlah rapat/ forum DPS
5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa
Kekuatan Kelemahan
DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank
• Perlu adanya peningkatan penyediaan waktu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam peningkatan pelaksanaan jumlah rapat/ forum DPS
• Masih terdapat temuan ketidaksesuaian penggunaan akad. Bank diminta untuk melakukan penerapan prinsip syariah yang lebih baik.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Kekuatan Kelemahan
• Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.
• Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode pelaporan
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 66
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Kekuatan Kelemahan
• Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuahn dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin.
• SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite Pembiayaan
• Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award Mandiri Syariahsebagai The Most Trusted Company 7 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2017).
Masih terdapat temuan dan pelanggaran ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara lain denda regulator dan kualitas data.
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Kekuatan Kelemahan
• Jumlah temuan signifikan menurun • Kebutuhan Kebutuhan sumber daya
manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
• Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)
-
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kekuatan Kelemahan
• Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
• Hasil audit KAP dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 67
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Kekuatan Kelemahan
• Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD
-
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
Kekuatan Kelemahan
• Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai dengan aturan regulasi
• Bank telah memberikan informasi mengenai karakteristik informasi Produk Bank melalui materi promosi kepada nasabah secara akurat dan sebenar-benarnya.
Terdapat pengulangan jenis pelanggaran pelaporan eksternal yang berakibat denda
Pada semester II 2019 hasil penilaian Self Assessment GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori
“Sangat Baik”. Secara umum kesimpulan hasil Self Assessmentsemester II 2019 adalah sebagai berikut:
PENILAIAN FAKTOR SELF ASSESSMENT (SA) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Nama Bank: PT Bank Syariah Mandiri
Posisi: Semester II 2019
SA GCG Peringkat Definisi Peringkat
Individual
1
Manajemen Mandiri Syariahtelah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Mandiri Syariah.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 68
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Kekuatan Kelemahan
• Pada semester II 2019, telah dilaksanakan 44 kali Rapat Dewan Komisaris
• Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, di mana ketiganya merupakan Komisaris Independen atau 100% dari total Dewan Komisaris
Terdapat satu orang anggota Dewan Komisaris masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kekuatan Kelemahan
• Pada semester II 2019, telah dilaksanakan 24 kali Rapat Direksi
• Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
Terdapat satu orang anggota Direksi masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite
Kekuatan Kelemahan
• Seluruh anggota Komite yang merupakan
Pihak Independen tidak ada yang
merangkap jabatan sebagai Pihak
independen anggota Komite pada Bank
yang sama maupun pada bank lain,
perusahaan lain.
• Rapat Komite telah dilakukan pada
semester II tahun 2019 sebanyak 31 (tiga
puluh satu) kali, sbb:
a. Komite Audit, sebanyak 7 (tujuh) kali.
b. Komite Pemantau Risiko, sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi, sebanyak 3 (tiga) kali
Terdapat satu orang anggota Direksi masih dalam proses fit and proper test dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 69
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Kekuatan Kelemahan
DPS melakukan 9 (sembilan) kali uji petik dalam rangka pengawasan terhadap penerapan prinsip- prinsip syariah dan secara semesteran memberikan laporan hasil pengawasan kepada OJK tepat waktu
Terdapat anggota anggota Dewan Pengawas Syariah yang masih dalam proses pemenuhan dokumen untuk persetujuan dari OJK
5. Pelaksanaaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa
Kekuatan Kelemahan
DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direksi, sekaligus menjadi rekomendasi manajemen menjalankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank
Masih terdapat ketidaksesuaian penerapan prinsip prinsip syariah dalam dalam operasional dan produk bank.
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Kekuatan Kelemahan
• Mandiri Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan .
• Manajemen Mandiri Syariah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran bank dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan selama periode Pelaporan
-
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Kekuatan Kelemahan
• Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memiliki infrastruktur Sumber daya dan telahmengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk menjalankan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan menyampaikan laporan kepatuhan secara rutin.
• SKK berperan aktif dalam memberikan opini kepatuhan pada komite pembiayaan
Terdapat temuan dan pelanggaran
ketidakpatuhan Bank yang berulang, antara
lain denda regulator dan kualitas data.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 70
Kekuatan Kelemahan
• Pengukuran Pelaksanan Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan oleh Bank dan mendapatkan CGPI Award Mandiri Syariah sebagai The Most Trusted Company 8 kali berturut-turut (CGPI 2011 – 2018).
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Kekuatan Kelemahan
• Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
• Evaluasi rencana audit IAG telah diselaraskan dengan SKAI Entitas Utama (DIA Bank Mandiri)
-
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Kekuatan Kelemahan
• Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
• Hasil audit KAP dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
-
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Kekuatan Kelemahan
• Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
• Penerapan penyaluran dana oleh Mandiri Syariah masih dalam batas yang diperbolehkan Regulator sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPD.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 71
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
Kekuatan Kelemahan
• Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi.
• Bank telah memberikan informasi mengenai karakteristik informasi Produk Bank melalui materi promosi kepada Nasabah secara akurat
-
XIII. TATA KELOLA TERINTEGRASI DENGAN ENTITAS UTAMA
Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola
Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai
ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri No. KEP.DIR/136/2015 tentang Perubahan
Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan
komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah
terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, Mandiri Syariah sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari
rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit :
1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri
terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank
Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
Telah terjadi perubahan struktur Perwakilan Komite TKT Mandiri Syariah mengirimkan Perwakilan
Komite TKT berdasarkan surat No.21/442-3/DIR-CSG tanggal 15Juli 2019 adalah sebagai berikut:
1. Bpk. Mulya E Siregar sebagai anggota Komite TKT dari Komisaris Independen
2. Bpk. DR. KH. Mohamad Hidayat, MBA sebagai anggota DPS Komite TKT.
Komite TKT telah melakukan evaluasi dengan melalui rapat yang diadakan tanggal 4 Desember 2019
dengan fokus pembahasan mengenai:
1. Tindak Lanjut Masukan Komite TKT
2. Penyesuaian Piagam TKT
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2020
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 72
Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui: 1. Integrated Risk Committee (IRC)
IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai: 1) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara
terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
2) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi;
3) Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
b. Rapat IRC Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (Voting Member) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite. Selama tahun 2019, Komite IRC telah melaksanakan rapat) dengan agenda fokus pembahasan sbb: 1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri/Risk Based Bank Rating (RBBR) secara
Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2018
2. Penilaian Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Kuartal 1 2019
3. Tingkat Kesehatan Bank konsolidasi Semester 1 2019
4. Self Assessment Profil Risiko Konsolidasi Triwulan III 2019
2. Board Forum
Mandiri Syariah sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke agenda
board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara
Triwulan dan Semesteran.
XIV. PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA
Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan
tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai
bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah
menginternalisasi aturan tersebut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary
Mandiri Syariah dengan nomor registrasi SPO/06-2016 berlaku tanggal 15 November 2018. Dalam
SPO tersebut mengatur :
1. Lembaga Mitra, adalah lembaga pengelola zakat/sosial yang memiliki track record baik dalam
penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial, berbadan hukum yang sah, dan dijadikan
sebagai mitra Bank dalam penyaluran dana zakat/infaq/kebajikan/sosial. Sebagai bentuk
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 73
pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest), maka
pemberian atau penyaluran Dana Kebajikan (sosial) tidak diperkenankan kepada:
a. Lembaga dimana Pengurus Bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun
Pejabat Eksekutif Bank menjadi pengurus lembaga tersebut.
b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan Pengurus
Bank, Dewan pengurus Syariah maupun Pejabat Eksekutif Bank.
2. Pendapatan non halal
Pendapatan non halal menjadi sumber dana Kebajikan Bank yang terdiri dari:
a. Dana Kebajikan dari Penalty, yakni Dana yang berasal dari denda keterlambatan (penalty)
pembayaran angsuran.
b. Dana Kebajikan dari Jasa Giro, yakni Dana kebajikan yang berasal dari jasa giro yang diterima
Bank dari penempatan pada bank konvensional.
c. Dana Kebajikan Lainnya, yakni Dana kebajikan yang berasal dari komisi, fee, atau
pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak
diterima sesuai dengan ketentuan manajemen.
Berikut laporan peggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Mandiri Syariah
tahun 2019 (dalam Jutaan Rupiah)
Sumber Dana 2018 2019
Sumber dana kebajikan
Denda 22.809 15.667
Sumbangan/hibah -
Penerimaan non-halal 628 139
Dana sosial lainnya 536 903
Jumlah sumber dana kebajikan 23.973 16.709
Penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui:
LAZNAS BSM 85.894 61.699
Jumlah penggunaan dana kebajikan 85.894 61.699
Koreksi Dana Kebajikan -
Keuntungan selisih kurs 868 227
Kenaikan / (Penurunan) dana kebajikan (61.235) (45.216)
Saldo awal dana kebajikan 139.592 78.357
Saldo akhir dana kebajikan 78.357 33.141
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 74
XV. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA
Penyaluran Dana Sosial Periode 1 Januari – 31 Desember 2019
No Uraian Penyaluran Dana Sosial Jumlah
1 Pembayaran bantuan souvenir haji 2019 25,342,320,263
2 Pembayaran bantuan biaya operasional program Bank Wakaf Mikro
(BWM) - Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 1,637,737,500
3 Pembayaran bantuan Cash Wakaf Linked Sukuk 5,150,000,000
4 Pembayaran bantuan pembangunan Masjid Rest Area Tol Cipali 16,879,880,080
5
Pembayaran bantuan hewan potong dalam rangka Idul Adha
9,434,375,000
6 Pembayaran bantuan BSM Mengalirkan Berkah tahun 2019 3,254,250,000
TOTAL 61,698,562,843
XVI. REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN
1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya
Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
antara lain meliputi:
a. remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji,
tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi
lainnya; dan
b. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain
fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas
telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
Prosedur penetapan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) untuk Dewan
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Peraturan Bank Indonesia
No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah dan POJK No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam
Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut
Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menetapkan remuneration package melaksanakan hal
berikut:
a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
b. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 75
Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara
keseluruhan.
Dalam penetapan remuneration package tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah
memperhatikan:
a. kinerja keuangan;
b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. kewajaran dengan peer group; dan
d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.
Pengelolaan reward pegawai terdiri dari komponen reward transaksional dan reward non-
transaksional. Reward transaksional merupakan reward tampak yang muncul dari transaksi
antara Bank dan pegawai berkenaan dengan penghasilan, baik tetap maupun tidak tetap, dan
fasilitas. Sementara reward non-transaksional adalah reward tidak tampak yang berkenaan
dengan pembelajaran dan pengembangan serta pembangunan iklim lingkungan kerja.
Mandiri Syariah senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pola
guaranted cash yang terus kompetitif di industri maupun variable income yang didasari
kinerja individu, unit kerja dan Perseroan, serta berbagai fasilitas kepegawaian lainnya.
Program reward yang bersifat transaksional dikembangkan untuk membuat posisi Total
Guaranteed Cash tetap kompetitif di industri yang sejenis. Pemberian variable income berupa
contest tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja, namun dapat membentuk perilaku
pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Program reward yang bersifat non-transaksional memiliki peran yang besar untuk
meningkatkan engagement pegawai. Sistem manajemen kinerja yang terukur baik maupun
berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan pengembangan karir
pegawai. Kualitas interaksi kerja serta teladan dari kepemimpinan turut membentuk iklim
lingkungan kerja yang kondusif.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 76
2. Remunerasi dan fasilitas lain Perseroan
Proses penyusunan kebijakan Remunerasi: Pengungkapan
latar belakang Latar belakang perlu dilakukannya review terhadap kebijakan remunerasi adalah kondisi market dan talent war yang membuat Bank harus mempertahankan posisi remunerasi yang kompetitif di market. Selain itu juga karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah.
Tujuan Kebijakan remunerasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kompetitif, dan memberdayakan pegawai melalui penggunaan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang bermakna. Pemberian reward juga bertujuan untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, mempertahankan dan memotivasi pegawai, and serta menarik kandidat eksternal yang berpotensi agar dapat mendukung Bank
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 77
Proses penyusunan kebijakan Remunerasi: Pengungkapan
dalam mencapai tujuan bisnis, dapat bersaing di kondisi market yang uncertain dan bergerak cepat, serta dan menjaga sustainabilitas bisnis.
Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya
Agar kebijakan remunerasi tetap kompetitif di pasar, secara regular Bank berpartisipasi dalam proses Survey Gaji Tahunan (Annual Salary Survey) di industri perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga survey independen yang kompeten. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat efektivitas remunerasi yang telah diberikan dibandingkan dengan target market.
Perbaikan atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya
Perbaikan juga dilakukan dengan melihat inflasi di market serta inflasi dari regulator. Perbaikan dapat ditekankan pada posisi yang cukup jauh tertinggal di market
Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya
Belum ada mekanisme tersebut dalam penentuan kebijakan remunerasi
Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi,
Willis Towers Watson dan Mercer. Tugas konsultan adalah melakukan kajian atas pemberian remuenrasi, kemudian membandingkan dengan market dan memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi.
Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri
Belum ada cabang di luar Indonesia
Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi
Pengungkapan
Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja
Kebijakan remunerasi saat ini sudah membedakan performance dari masing-masing pegawai seperti yang berhubungan dengan gaji, bonus, dan incentive.
Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu
Remunerasi yang telah mengaitkan antara kinerja Bank, unit kerja, dan individu adalah bonus tahunan. Pemberian ini diberikan sesuai dengan pencapaian Bank kemudian dibedakan dengan performance dari masing-masing unit kerja. Unit kerja dengan kinerja lebih baik akan mendapatkan budget bonus lebih besar dari unit kerja yang predikatnya tidak terlalu baik. Hal itu juga berlaku untuk performance pegawai, pegawai dengan performance lebih baik akan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 78
Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi
Pengungkapan
mendapatkan factor pengali bonus yang lebih besar dari pegawai lain yang kinerjanya tidak terlalu baik.
Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi dan besaran penyesuaian Remunerasi dalam hal kondisi tersebut terjadi.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian pencadangan budget bonus maupun percentage kenaikan yang telah di budgetkan sebelumnya menjadi lebih rendah jika performance Bank kurang baik.
Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan
kinerja dan risiko yang meliputi: Pengungkapan
Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besaran, dan kriteria untuk menetapkan besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.
- Kebijakan remunerasi yang bersifat variable dan ditangguhkan dilakukan dengan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK (MRT) diberikan melalui penagguhan sebagian pemberian tantiem bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris agar keputusan yang diambil bersifat
prudent.
- Jangka waktu penangguhan adalah selama 3 tahun. Besaran prosi tantiem yang ditangguhkan adalah sebesar 10% dengan pembagian pembayaran sebesar 3% pada tahun pertama, 3% pada tahun kedua, dan
4% pada tahun ketiga. Kebijakan Bank mengenai Malus dan/atau Clawback.
Bank menerapkan skema Malus kepada pihak yang ditetapkan sebagai MRT dengan penjelasan: kebijakan menunda pembayaran sebagian atau seluruh remunerasi yang bersifat variable.
Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: Pengungkapan
Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel dan alasan pemilihan bentuk tersebut
Remunerasi yang ditangguhkan tersebut adalah tantiem karena pemberiannya cukup signifikan dan feasible untuk ditangguhkan dan dibayarkan kemudian saat jatuh tempo.
Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta dasar pertimbangan.
Pemberian tantiem berdasarkan kondisi market, pencapaian Bank, serta keputusan dari Komite Remunerasi. Sehingga pemberian tantiem tersebut dapat berbeda.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 79
Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: Pengungkapan
Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers;
Seluruh Pengurus (Direktur 6 orang dan SEVP 4 orang) dan Komisaris (3 orang).
Remunerasi dikaitkan dengan risiko Keterangan
Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi.
1. Resiko Operasional: penetapan pemberian remunerasi didasarkan pada jenis pekerjaan tertentu yang memiliki risiko dalam melakukan pekerjaan
2. Risiko Hukum : penetapan pemberian remunerasi didasarkan pada regulasi dari pemerintah agar comply dengan aturan Pemerintah
Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.
- Regulasi dari Pemerintah terkait aturan remunerasi tertentu - Kondisi remunerasi di market yang di survey melalui
survey tahunan melalui konsultan dan kondisi risiko pekerjaan tertentu
- Risiko pekerjaan - Pekerjaan yang ber-impact langsung terhadap laba
dan kontribusi margin - Pekerjaan yang memiliki keahilan khusus
Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap apabila ada.
- Comply dengan regulasi pemerintah dan terhindari dari sanksi
- Berkurangnya gap dari kondisi remuenerasi market dengan remunerasi perusahaan
- Meminimalisasi turn over - Meningkatkan engagement pegawai - Meningkatkan motivasi pegawai
Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasan perubahan apabila ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan Remunerasi.
- Regulasi dari pemerintah - Kondisi remunerasi di market pada tahun berjalan
Hal penting terkait aktivitas sumberdaya manusia (SDM)
Keterangan
Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab HCS di tahun 2019.
Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi dan pelayanan sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan bisnis bank, meliputi: proses rekrutmen, assessment
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 80
Hal penting terkait aktivitas sumberdaya manusia (SDM)
Keterangan
dan menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD) non-sales dan magang atau program intership, pengelolaan HC information system& transaction dan HC Business Partner.
Mengelola dan mengarahkan proses dan produk kebijakan terkait sumber dayamanusia serta pengelolaan pengembangan pegawai searah dengan bisnis bank, meliputi: pengembangan dan pengkinian kebijakan SDM dalam setiap aspek, talent management and career development, organization development, performance management and reward
Uraian terkait perbaikan sistem SDM yang sudah dilaksanakan
• Succession & Talent Development
• Employer Branding
• HCMS Integrated Learning Management System
• Total Rewards Strategy • Employee Productivity Improvement
Uraian Sistem remunerasi dan reward Penghasilan Tetap: 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Hari Raya 3. Tunjangan Cuti Tahunan 4. Tunjangan Istirahat Panjang
Penghasilan Tidak Tetap 1. Tunjangan Tidak Tetap : Tunjangan Posisi,
Tunjangan BBM, Tunjangan Pulsa 2. Bonus 3. Insentif (Insentif Reguler, Recognition,
Kontes) 4. Hadiah
Fasilitas 1. Fasilitas Hari Cuti dan Izin 2. Fasilitas BPJS (Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Pensiun) 3. Fasilitas Dana Pensiun 4. Fasilitas Bekerja Lembur 5. Fasilitas Hari Cuti dan Izin 6. Fasilitas Kesehatan Pegawai 7. Fasilitas Perjalanan Dinas 8. Fasilitas Perjalanan Pindah 9. Fasilitas Bantuan Pindah Sekolah Anak
10. Fasilitas Rumah Dinas 11. Fasilitas Pembiayaan Pegawai 12. Fasilitas Pakaian Kerja 13. Fasilitas Santunan Uang Duka
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 81
Hal penting terkait aktivitas sumberdaya manusia (SDM)
Keterangan
14. Fasilitas Bantuan Biaya Transportasi Kembali Ke Homebase
15. Fasilitas Kendaraan Dinas 16. Fasilitas Alat Komunikasi 17. Fasilitas Beasiswa Anak
a. Paket Remunerasi dan fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
Jenis Remunerasi dan Fasilitas
Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun
Direksi Dewan Komisaris DPS
Orang Jutaan (RP) Orang Jutaan (RP) Orang Jutaan (RP)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura
5 31.833 3 6.674 3 2.402
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:
a. dapat dimiliki; dan/atau tidak dapat dimiliki.
5 334 3 80 3 42
Total 5 32.167 3 6.754 3 2.444
b. Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:
(satuan orang)
Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun
Jumlah Dewan Komisaris
Jumlah Direksi Jumlah DPS
Diatas Rp2 miliar 2 5 -
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar - - -
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar - - 1
Rp500 juta kebawah 1 2
*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 82
c. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima
Remunerasi yang Bersifat
Variabel
Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun
Direksi Dewan Komisaris DPS Pegawai
Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp) Orang Jutaan (Rp)
Total 5 21.575 3 3.711 3 1.160 8.695 189.629
d. Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif
Keterangan/ Nama
Jumlah Saham yang Dimiliki
(lembar saham)
Jumlah Opsi Harga Opsi (Rp)
Jangka Waktu Yang
Diberikan (lembar saham)
Yang Telah Dieksekusi (lembar
saham)
Direksi (nama) - - - - -
Dewan Komisaris (nama) - - - - -
DPS (nama) - - - - -
Pejabat Eksekutif
(jumlah orang)
- - - - -
Total - - - - -
e. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite remunerasi selama 1 tahun.
Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya
Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun Komite Remunerasi
Orang jutaan Rupiah
Remunerasi 5 6.709
Fasilitas lainnya*): 1. yang dapat dimiliki 2. yang tidak dapat dimiliki
5 79,5
Total 5 6.789
f. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal; pesangon yang dibayarkan.
Jumlah Nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun
Jumlah Pegawai
Lebih dari 1 Milyar -
Lebih dari 500juta s.d. 1 milyar -
Kurang dari sama dengan 500Juta -
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 83
g. Rincian Jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) Tahun
Remunerasi yang bersifat Tetap *)
1. Tunai Rp13.570
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank
Rp….
Remunerasi yang versifat Variabel *)
Tidak Ditangguhkan Ditangguhkan
1. Tunai Rp25.286 Rp1.888
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank
Rp… Rp….
Ket: *) hanya untuk material risk taker dan dinyatakan dalam jutaan rupiah
h. Informasi Kuantitatif
Jenis remunerasi yang bersifat variable *)
Sisa yang Masih Ditangguhkan
Total Pengurangan Selama Periode Laporan
Disebabkan penyesuaian Eksplisit (A)
Disebabkan penyesuaian Implisit (B)
Total
(A) + (B)
1. Tunai (dlm jutaan rupiah)
- -
-
2. Saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan bank (dalam lembar saham dan nominal jutaaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)
- - - -
Total (dalam jutaan rupiah)
- - - -
Ket: hanya untuk material risk takers
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 84
i. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
Pengungkapan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam sekala perbandingan , antara lain:
1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah (25,66 : 1)
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah (1,16 : 1)
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah (1,11 : 1)
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi (2,45 : 1)
Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji tersebut di atas, adalah gaji yang diterima oleh anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.
Keterangan:
a) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau
pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah dilakukannya.
b) Pegawai adalah pegawai tetap BUS sampai batas pelaksana.
XVII. BUY BACK SHARE DAN BUY BACK OBLIGATION
Merujuk pada SEBI No.12/13/DPbS, perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan Buy back shares dan buy back obligasi
adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli
kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Mandiri Syariah tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi
selama tahun 2019.
XVIII. TEKNOLOGI INFORMASI
Sebagai Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan penyaluran kredit, PT Bank
Syariah Mandiri menyadari meningkatnya jumlah nasabah juga harus diikuti dengan meningkatnya
pelayanan. Salah satu cara meningkatkan pelayananadalah dengan terus meningkatkan kehandalan
teknologi informasi dalam setiap layanan dan produk-produk perbankan.
Penerapan Teknologi Informasi (TI) terkini serta melakukan inovasi-inovasi secara
berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan daya saing Mandiri Syariah dalam industri
perbankan. Dengan dibentuknya IT Strategic Plan (ITSP) 2018 – 2022 yang digunakan sebagai
pedoman dalam pengembangan teknologi Informasi (TI) Bank Syariah Mandiri dengan
menyelelaraskan strategi korporat Mandiri Syariah strategy 2020). Berdasarkan pemahaman pada
hal tersebut, disusunlah Visi dan Misi TI yang menjadi acuan dalam merancang kondisi TI dimasa
depan serta road map implementasi.
Visi:
“ Mengukuhkan Bank Syariah Mandiri sebagai market leader dengan teknologi informasi terkini
dan inovatif ”
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 85
Misi:
1. Memfasilitasi kebutuhan akan teknologi yang dapat mendukung aktivitas pengguna untuk
meningkatkan efektivitas dan performa.
2. Mewujudkan sIstem yang mendukung diversifikasi produk untuk mencapai tingkatpertumbuhan
yang berkelanjutan dengan risiko yang terukur.
3. Berfokus sebagai Bank pilihan nasabah dengan akselerasi infrastruktur strategis dan teknologi
yang agile yang mendorong strategi dan digitalisasi.
4. Memastikan stabilitas, keandalan dan keamanan system untuk mendukung aktivitas perasional
Bank sehingga meningkatkan user experience dan kepercayaan stakeholder.
5. Memutakhirkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal
untuk meningkatkan kerjasama antar stakeholder.
Organisasi TI Mandiri Syariah saat ini terdiri dari IT Operation Group (IOG), IT Architecture & Strategy
Group (ISG) dan IT Development Group (IDG) yang berada di bawah Direktorat Teknologi & Operation.
Operasional TI dijalankan oleh IOG, sedangkan untuk aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh
ISG dan pengembangan TI dilakukan oleh IDG. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat
meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan termasuk Mandiri Syariah. Dalam rangka untuk dapat
meminimalisir risiko tersebut, Mandiri Syariah meresponnya dengan menerapkan manajemen risiko
secara efektif dan bertahap sesuaiketentuan:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen
Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; dan
2. Surat Edaran OJK (SE OJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tertanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, Mandiri Syariah senantiasa melakukan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan proyek TI.
2. Melengkapi, mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur penggunaan TI.
3. Menyempurnakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI.
4. Melakukan uji coba atas Disaster Recovery Plan (DRP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan Bank untuk melakukan uji coba DRP paling kurang sekali dalam satu tahun dengan melibatkan end user.
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.
6. Membangun dan mengembangkan aplikasi pendukung manajemen risiko.
7. Melakukan evaluasi profil risiko teknologi informasi secara berkala paling kurang sekali dalam satu tahun yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Bidang.
8. Penerapan program IT Risk & Security Awareness, yaitu suatu program peningkatan kesadaran stakeholder akan keamanan informasi. Metode yang digunakan yaitu dengan cara sosialisasi melalui media desktop wallpaper, intranet wallpaper dan upload materi pembelajaran e-learning mengenai Information Security.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 86
Adapun ketentuan terkait Pengelolaan TI di Mandiri Syariah dituangkan dala m Standar Prosedur
Operasional (SPO) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang secara umum mengatur hal-hal
sebagai berikut:
a. Standar Prosedur Operasional TI (SPO TI)
Merupakan Pedoman Tata Kelola TI mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengelolaan
operasional sampai dengan pengamanan TI secara end-to-end yang berlaku di Mandiri Syariah.
Penerapan Tata Kelola TI dilakukan dengan memerhatikan prinsip kerahasiaan (confidentiality),
keutuhan (integrity), ketersediaan(availabillity), kehandalan (reliability), keberlangsungan
(continuity), dan kepatuhan (compliancy) dengan memerhatikan prinsip efektivitas dan
efisiensi.
SPO TI merupakan aturan yang berisikan ketentuan dan/atau prosedur sebagai penjabaran dari
Kebijakan Operasional Bank Mandiri Syariah. SPO TI tersebut mengacu pada ketentuan Regulator
maupun ketentuan Internal Bank. Ketentuan Regulator yang menjadi landasan adalah:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 terkait Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi
Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang
Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal
Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
b. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) terkait dengan TI
Merupakan ketentuan yang mengatur tahapan proses atau teknis pelaksanaan yang
berlandaskan pada SPO TI. Adapun PTO terkait dengan TI adalah sebagai berikut:
Petunjuk Teknis Operasional Deskripsi
Helpdesk Penanganan masalah aplikasi end to end, eskalasi dan SLA
Disaster Recovery Plan (DRP) Pedoman tindakan penanganan atau recovery apabila terjadi bencana yang mengakibatkan operasional sistem tidak berfungsi.
Pengelolaan kapasitas Perencanaan dan pelaksanaan kapasitas server dan jaringan.
Pengelolaan Operasional DataCenter
Pelaksanaan proses EOD, pengelolaan media tape backup, dan proses backup dan restore.
End User Computing (EUC) Pengendalian pengembangan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh unit kerja non IT.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 87
Petunjuk Teknis Operasional Deskripsi
Pengamanan Sistem Aplikasi Pengamanan sistem aplikasi terkait user akses aplikasi.
Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan aset TI dan Collocation Data Center.
Pemantauan dan Pemeliharaan Sistem
Pemantauan dan pemeliharaan sistem yang beroprasional 7x24 jam dan very critical.
System Development Life Cycle (SDLC)
Pedoman proses pembuatan, pengembangan dan perbaikan sistem/aplikasi.
Klasifikasi Kerahasiaan Dokumen TI
Klasifikasi jenis dan kerahasiaan dokumen TI.
Change Management Pengelolaan perubahan terhadap hardware/software server operasional dan Perangkat jaringan serta perangkat security.
Pengelolaan Jaringan Pengelolaan pemantauan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan jaringan.
Perbaikan Data/Patching Pedoman untuk melakukan perbaikan data sesuai prinsip kehati-hatian.
Standardisasi Perangkat Lunak Pedoman dalam penggunaan perangkat lunak khususnya perangkat lunak pada personal Computer (PC) Desktop.
Security Coding Pedoman pengamanan sistem aplikasi pada saat pengembangan aplikasi.
Hardening Pedoman pengamanan sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan database.
Non Disclosure Agreement
(NDA)
Pedoman pengamanan kerahasiaan data dan informasi nasabah dalam rangka kerjasama bisnis berbasis TI dengan pihak ketiga.
IT Group senantiasa menerapkan strategi untuk menghadapi risiko-risiko teknologi informasi, antara lain:
a. Bank telah melakukan pengkinian standar prosedur operasional teknologi informasi mencakup
perencanaan, pengembangan, pengelolaan operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.
b. Bank telah melakukan pengkinian petunjuk teknis operasional terkait pengembangan,
operasional dan pengamanan Teknologi Informasi.
c. Bank telah melakukan pengkinian Surat Keputusan (SK) penetapan komite pengarah teknologi
informasi (IT Steering Committee) menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Bank
khususnya organisasi TI.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 88
d. Bank telah melakukan pengkinian profil risiko Teknologi Informasi (IT Risk Register). Proses
Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi
menggunakan metode Risk Control & Self Assesment (RCSA).
e. Mekanisme pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi diatur melalui proses
mitigasi risiko didalam IT Risk register dimana penambahan dan evaluasi jenis control pada setiap
aktivitas di masing-masing fungsi/department di Unit Kerja IT. Risiko dan control dilakukan
evaluasi dan pengkinian dengan tujuan meminimalkan dampak yang mungkin timbul apabila
risiko tersebut benar-benar terjadi.
XIX. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN
Mandiri Syariah berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undanganlain, wajib dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan
pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal
itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan
berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan
Kerja Kepatuhan adalah bersifat ex-ante yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau
memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yangdiperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan
fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja operasional. Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan
Bank dalammemastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha
yang dilakukan olehBank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Mandiri Syariah
berlandaskan pada:
1. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
Umum
2. Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian
(KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &
PPT) Mandiri Syariah.
3. SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Mandiri
Syariah.
Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja
Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat
waktu diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin. Secara umum, penerapan
kepgatuhan tahun 2019 terimplementasi dalam setiap kegiatan usaha Mandiri Syariah, sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 89
a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan
oleh Direksi;
c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun
ketentuan dan pedoman internal;
d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi
tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah;
g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan a.l.:
1) memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2) melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait
dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku;
3) Melaksanakan sebagai contact person untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak
internal maupun ekstern
Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan
kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk
perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota
Direksi Bank.
Adapun fungsi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu:
a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank. c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukanoleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yangberlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank UmumSyariah dan Unit Usaha Syariah.
d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Budaya Kepatuhan
Dalam rangka menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan eksternal, Satuan Kerja
Kepatuhan melakukan sosialisasi ketentuan baru yang terkait dengan aktivitas operasional Bank.
Seluruh Pegawai Mandiri Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya
Kepatuhan (Risk Awareness). Hasil sosialisasi dimaksud untuk mencegah serta meminimalisir
adanya penyimpangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 90
3. Profil Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.Penilaian profil
risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inherendan penilaian
terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian
Risiko (risk control system) kepatuhan.
Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertugas mengelola Risiko Kepatuhan untuk mencegah risiko yang
diakibatkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. Mandiri Syariah menjalankan kegiatan
usaha diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI
(DSN-MUI).
Pengelolaan Risiko Kepatuhan terkait erat dengan profil Risiko Kepatuhan dimana Mandiri
Syariah memiliki risiko inheren untuk Risiko Kepatuhan Mandiri Syariah selama tahun 2019
adalah Low to Moderat (peringkat 2) dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
Satisfactory (memadai).
XX. SATUAN KERJA KEPATUHAN
Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 91
a. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
1) Efektifitas Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enchance Due Diligence (EDD)
Efektifitas penerapan CDD terhadap nasabah berupa:
a) Pemantauan profil nasabah melalui kelengkapan data CIF. b) Pemantauan profil nasabah pembiayaan melalui pemenuhan Checklist APU dan
PPT Bidang Pembiayaan.
c) Pengkinian data nasabah pendanaan.
2) Efektifitas penerapan EDD berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap nasabah
berisiko tinggi untuk kriteria:
a) Pekerjaan berisiko tinggi (high risk job) b) Bidang Usaha berisiko tinggi (high risk business) c) Negara berisiko tinggi (high risk country) d) Produk berisiko tinggi (high risk product)
3) Efektifitas penerapan APU PPT dan profil risiko
a) Efektifitas penerapan APU PPT MANDIRI SYARIAH didukung oleh peran
pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara berkala
melakukan pemantauan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang khusus
membahas implementasi APU PPT dan progress program APU & PPT yang
berjalan di Mandiri Syariah. Peran yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan
Direksi yang sangat penting memberikan motivasi dan semangat serta arahan
untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam penerapan APU PPT diseluruh
jajaran organisasi.
b) Menguatkan fungsi APU PPT melalui pengembangan Sistem Informasi
Kepatuhan.
c) Profil risiko implementasi program APU dan PPT secara periodik bulanan
dilaporkan oleh SKAP kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Profil risiko penerapan APU & PPT periode Desember 2019 yaitu “sangat rendah”
dengan total nilai sebesar 100%.
d) Penerapan Sanction Screening untuk transaksi yang menggunakan SWIFT.
4) Efektifitas penerapan KYE
Penerapan KYE dilakukan Bank dalam berbagai bentuk kegiatan:
a) Melakukan screening penerimaan calon pegawai terhadap profil dan track record
kemungkinan terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
b) Melakukan screening terhadap pegawai eksisting pada proses promosi jabatan,
yang mencakup beberapa hal, diantaranya:
• Tidak pernah terkait masalah hukum.
• Tidak pernah menjadi tersangka/terdakwa.
• Tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan tersangka/terdakwa.
• Tidak pernah menerima surat pembinaan dari Mandiri Syariah.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 92
5) Sosialisasi penerapan APU PPT
Pelaksanaan sosialisasi APU dan PPT yang dilakukan oleh Bank secara kontinyu
berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut:
a) Pelatihan APU dan PPT kepada Banking Staff, Priority Banking Officer, Officer
Pembiayaan Mikro, Pegawai Baru, Region bisnis control (Officer dan staff).
b) Refreshment test APU dan PPT untuk Branch Manager, Frontliner, PIC SKAP.
c) Sosialisasi dan Pelatihan bagi petugas SKAP & PIC SKAP Regional Office VI
Balikpapan (25 -27 April 2019), Regional Office II-Palembang (12 -14 Agustus
2019) dan Regional Office IV-Yogyakarta (19 -20 Agustus 2019)
d) Benchmark/kunjungan ke BPD Jambi (25 -26 Juli2019) dan BPD Kaltimtara (15 -16
Agustus2019).
6) Langkah-langkah penguatan penerapan APU & PPT
a) SKAP Kantor Pusat dalam menjalankan tugas telah melakukan sinergi dalam
bentuk:
(1) Melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi unit kerja APU & PPT
di Kantor Pusat melalui Decentrailize Compliance and Operation Risk (DCOR)
dan di seluruh Regional Office melalui Regional Business Control (RBC).
(2) Meng-update PIC SKAP di Kantor Pusat, Regional Office, Area, Branch dan
Cash Outlet.
(3) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan training eksternal bagi petugas SKAP
dan PIC SKAP yang ada di Regional Office V, VI, VII.
(4) Melaksanakan on site ke outlet di masing-masing region berdasarkan RBA
untuk memastikan telah diterapkannya penerapan APU & PPT sesuai
ketentuan ekternal dan internal
(5) Melakukan benchmark ke Bank Mandiri khusus APU PPT
(6) Melaksanakan kunjungan ke Bank Islam Malaysia Bernhad untuk
memastikan penerapan AML sesuai best practice AML
Hal-hal informatif lain terkait penguatan fungsi kepatuhan dalam kaitannya dengan
pelaksanaan APU & PPT dilakukan melalui jalur komunikasi SKAP Kantor Pusat dengan
seluruh outlet melalui media yang dimiliki bank berupa email, lync, telepon.
Komunikasi tersebut merupakan bagian dari pemantauan dan pemberian
arahan/petunjuk kepada jajaran pegawai yang terkait dengan penerapan APU & PPT
agar menjalankan tugas sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
b. Corporate Governance and Compliance Support
Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, diantaranya:
1) Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulanan kepada Direktur Utama
2) Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan kepada OJK
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 93
3) Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada Bank Mandiri
4) Laporan self assessment pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).
5) Laporan self assessment pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai
bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama (Bank Mandiri).
6) Laporan Pelaksanaan GCG Tahunan kepada stakeholders.
7) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahunan kepada Entitas Utama.
8) Pembentukan sub-unit Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:
1) Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara continuekepada jajaran Bank melalui
(a) Email blast kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG
(b) Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas kelas training.
2) Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC
3) Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG
4) Mengikuti program Corporate Governance Perception Index sebagai bentuk evaluasi
pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan
masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5) Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2019 dan
pemenuhan Daftar Monitoring Tindak lanjut Kepatuhan.
6) Melakukan pengawalan terhadap proses fit and proper test Direksi, Dewan Komisaris
& Dewan Pengawas Syariah; RUPS dan penyusunan Annual Report.
7) Melakukan monitoring dan mitigasi terhadap denda Mandiri Syariahagar jumlah denda
dapat diminimalisir tiap tahunnya.
8) Review pelaksanaan RUPS
9) Penyusunan ketentuan terkait fungsi Pengendalian Gratifikasi
c. Pengendalian Gratifikasi
Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerjasama
yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh stakeholders yang
didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Bank menyadari bahwa
pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis
berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu,
Mandiri Syariah telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang didukung dengan
terbitnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) No.54/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal
Petunjuk Teknis Operasional Pengendali Gratifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan
penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi, sehingga kepentingan bisnis
tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan
larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah,
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 94
vendor, rekanan dan seluruh stakeholders. Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi
maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membangun nilai-nilai Good Corporate Governance dan menanamkan value integrity 2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi.
Adapun tugas dan tanggungjawab unit pengendali gratifikasi adalah:
1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor gratifikasi.
3. Melakukan review atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang
menjadi kewenangan Mandiri Syariah dan jika diperlukan, UPG dapat meminta
keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu Bank Mandiri dan pihak internal
yaitu DCOR dan RBC
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, secara
triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi
d. Compliance Risk Management
Memastikan kebijakan, ketentuan,sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai
dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan
diantaranya:
1) Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator
(BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan
kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head;
2) Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung
kepada Mandiri Syariah, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya
disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan;
3) Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan
terkait Working Group Policy & Procedure (WPP);
4) Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,
ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan
internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).
5) Melaksanakan pengkinikan sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga
dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
6) Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait
regulasi yang berdampak kepada Bank;
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 95
7) Memberikan masukan atas pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
8) Menyusun laporan Profil Risiko Kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran
kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan (Bank Mandiri), dan kepada
manajemen Bank dan laporan support lainnya ke Unit Kerja terkait.
9) Memastikan terlaksana proses pengelolaan (identifikasi, pengukuran, monitoring, dan
pengendalian) Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko.
10) Melaksanakan rapat koordinasi (prudential meeting) dengan unit kerja yang
mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan monitoringnya;
11) Menyampaikan dan memonitoring action plan atas sanksi dari regulator yang terkena
denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
12) Menyusun dan memantau action plan atas ketentuan ekternal untuk disampaikan
kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada bank.
13) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,
ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
14) Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta
koordinasi (doted line) atas Regional Business Control (RBC) dan Decentralize
Compliance & Operation Risk (DCOR).
15) Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan
kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan serta liaison officer ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa
Keuangan.
e. Syariah Compliance
Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam
kegiatan operasional Bank, melalui:
1) Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja
2) Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja
3) Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
4) Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada
OJK secara periodik (semester)
5) Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan
level Direksi
6) Memastikan terlaksananya People Development khususnya aspek syariah
7) Memastikan pelaksanaan Uji Petik DPS berjalan dengan baikCPG melakukan
pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan Uji Petik, yang telah dilaksanakan
kepada Area/Cabang sebagai berikut:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 96
Uji Petik DPS Periode 1 Januari – 31 Desember 2019
No Tanggal Unit Kerja
1 21 Januari - 23 Januari 2019 Area Padang
2 27 Februari - 28 Februari 2019 KCP Buah Batu
3 18 Maret - 20 Maret 2018 Area Bandar Lampung
4 4 April - 5 April 2019 KCP Cipanas
5 8 April - 11 April 2019 KCP Mojokerto
6 29 April – 30 April 201 KCP Kuningan
7 24 Juni - 26 Juni 2019 KC Jogjakarta
8 12 Agustus - 14 Agustus 2019 Area Pekan Baru
9 19 Agustus - 21 Agustus 2019 KC Solo
10 24 September – 26 September 2019 Area Semarang
11 2 Oktober - 4 Oktober 2019 Area Bogor
12 22 Oktober - 24 Oktober 2019 Area Surabaya Darmo
13 28 Oktober – 30 Oktober 2019 Area Banjarmasin
14 19 November – 21 November 2019 KC Pamekasan
15 25 November – 27 November 2019 Area Balikpapan
16 10 Desember – 12 Desember 2019 KC Samarinda
8) Memastikan terlaksananya sharia clinic bagi unit bisnis Kantor Pusat
9) Sharing session aspek syariah dengan RO/Area/Branch seluruh Indonesia
10) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah
a) Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2019 antara CPG dengan
Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah
dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali.
b) Cakupan pengawasan aspek syariah:
Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
• Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan
dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS
diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
(a) Murabahah
(b) Mudharabah
(c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
(d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
(e) Pembiayaan Take Over, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun
Lembaga Keuangan Syariah
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 97
(f) Pembiayaan dengan tujuan Refinancing
(g) Pembiayaan kepada Koperasi
(h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito
• Metode pemeriksaan dilakukan secara on desk dan on site dengan pemeriksaan
melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.
• Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level
Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level
Direksi.
c) Upaya penguatan pemenuhan aspek syariah
Dalam mengupayakan penguatan pemenuhan aspek Syariah, CPG telah melakukan
hal-hal sebagai berikut:
• Sebagai tenaga fasilitator pengajar pada beberapa program academy yang
dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University (MSU), diantaranya:
(a) Financing Retail Risk Academy
(b) Business Banking Academy
(c) Pawning Academy
(d) Retail Collection & Recovery Academy
(e) Business Control Academy
(f) Banking Staff Program
(g) Mandiri Syariah Micro Program
• Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level
Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level
Direksi.
• Memastikan tersedianya kajian Syariah compliance atas permintaan unit kerja
terkait
• Memastikan tersedianya Opini Dewan Pengawas Syariah atas permintaan unit
kerja terkait
• Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal
• Memastikan terpenuhinya aspek Syariah baik dalam usulan manual produk baru
maupun perubahannya
• Memberikan konsultasi dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah baik
melalui rapat, email, telepon, dan sarana prasarana lainnya.
• Melakukan pendampingan dengan unit kerja terkait perihal aspek syariah (jika
diperlukan).
f. Business Compliance
1) Pelaksanaan Compliance Review atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah
sebagai berikut:
(a) Melakukan pengujian kepatuhan (compliance review) terhadap usulan rencana
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 98
penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi.
Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis
(Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan toolsCompliance Note
Independent (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja Compliance untuk memastikan
proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
(b) Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan
alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar
persyaratan yang tertuang dalam compliance check list yang ditetapkan oleh
regulator.
(c) Melaksanakan Compliance on Visit (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses
penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2019, untuk memastikan proses
penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
(d) Melakukan review proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna
memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level
Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip
GCG yang berlaku.
(e) Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan
internal Bank berupa draft Kebijakan, SE, SOP telah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang
berlaku.
(f) Melakukan review penyaluran dana sosial dalam rangka kegitan Corporate Social
Responsibility (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah
bekerjasama dengan Laznas-BSM.
2) Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawalan kepatuhan
unit kerja/pengembangan manajemen:
(a) Menyelenggarakan Forum Evaluasi Review Pembiayaan yang melibatkan business
unit, risk assessment unit dan support unit dalam melakukan koordinasi antar unit
kerja untuk meminimalisir/mencegah non compliance procedure dalam proses
pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
(b) Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan
sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
(c) Melakukan koordinasi dengan Decentralized Compliance and Operasional Risk
(DCOR) dalam melaksanakan efektifitas pengawalan kepatuhan sesuai peran dan
tugas masing-masing.
g. Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2019
No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan Nama Penyelenggara
1 Sertifikasi Kepatuhan FKDKP-Perbanas
2 Design Thingking Product Development BINUS University
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 99
No Nama Pendidikan dan Pengembangan Karyawan Nama Penyelenggara
3 Teknikal Kompetensi Mandiri Syariah University
4 Emerging Leader – Vietnam Mandiri Syariah University
5 Pengembangan Sistem dan Infrastruktur IT Treasury
Mandiri Syariah University
6 "Highlight Issues Implementasi GCG di Indonesia" Prospero
7 Anti Bribery Management - ISO 37001 Mandiri Syariah University
8 Kegiatan Asistensi Sehubungan dengan Rencana Implementasi Aplikasi goAML
PPATK
9 Program Pembelajaran Prosedur Ekspor Impor serta Kunjungan ke Lapangan Bea Cukai dan PT IPC Terminal Petikemas
IPCTPK
10 Workshop Teknis Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Aceh dengan Bank Mandiri
Bank Mandiri
11 Pelatihan Integrated Risk Management Mandiri Syariah University
12 Training Financial Technology (Fintech) on the Perspective of Law and Syariah Economy
Mandiri Syariah University
XXI. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dewan Komisaris concern terhadap pengelolaan Human Capital sebagai faktor yang sangat penting
dalam mengembangkan perusahaan sesuai corporate plan Mandiri Syariah. Oleh karena itu, Dewan
Komisaris meminta kepada Direksi dan SEVP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran
pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja gunameningkatkan kapabilitas Sumber
Daya Manusia dan mempersiapkan calon leader Mandiri Syariah masa depan dari lingkungan internal
Mandiri Syariah, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pegawai, melakukan rotasi dan mutasi,
memberikan reward dan punishment yang cepat dan tepat.
Mandiri Syariah menyadari sepenuhnya bahwa tantangan dan persaingan yang dihadapi kedepannya
akan semakin kompleks. Untuk mendapat SDM yang handal maka Mandiri Syariah telah
melaksanakan strategi pengelolaan SDM yang dimulai dari proses rekruiment, dan pengembangan
talent untuk suksesi yang selaras dengan bisnis Bank serta program pengembangan jangka panjang
yang dilaksanakan oleh Mandiri Syariah University.
Program Pengembangan berkelanjutan Sumber Daya Manusia Mandiri Syariah sebagai berikut:
1. Menyediakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang komprehensif bekerja sama
dengan unit terkait untuk mendukung strategi bisnis sesuai Corplan Bank:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 100
a. Program Product & Business Development Workshop, Improvement Competencies Training,
Industry Focus Mastery for Business Training serta sosialiasi yang berkaitan dengan produk
dan kebijakan perusahaan.
b. Program pelatihan terstruktur (learning based competency) sesuai rumpun jabatan dan
business process yang terdiri dari bidang retail, bidang wholesale, bidang sales&service,
bidang operational dan support fokus pada 5 produk utama bank.
2. Meningkatkan kapabilitas pegawai (teknis/keahlian dan kepemimpinan) serta memperluas
cakupan peserta training dengan strategi regionalisasi training.
a. Menyelenggarakan program pelatihan di region dan atau area dengan mengoptimalkan
infrastruktur regional dan Mandiri University.
b. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian para pegawai terbaik dan pemimpin
Bank. Bank membutuhkan para calon pimpinan Bank terbaik untuk mengisi posisi strategis
karena adanya pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis. Program yang akan
diselenggarakan terdiri dari:
(1) Pendidikan pengembangan kepemimpinan (Leadership Development) berjenjang sesuai
kebutuhan bank yang mencakup:
▪ Officer Development Program (ODP): merupakan program pelatihan bagi fresh
graduate yang akan menjadi pegawai pimpinan Mandiri Syariah.
▪ Staff Development Program (SDP): merupakan program pelatihan bagi pegawai
internal Mandiri Syariah yang dipromosikan menjadi pegawai pimpinan Mandiri
Syariah.
▪ Middle Management Development Program (MMDP): merupakan program bagi high
potential middle managers, yang dipersiapkan menjadi successors untuk level
pimpinan Department Head atau Area Manager atau jabatan yang setara.
▪ Senior Management Development Program (SMDP): merupakan program bagi
talented and potential senior managers, yang dipersiapkan menjadi successor untuk
level yang lebih tinggi dari lulusan MDP-yakni Group Head atau Regional CEO atau
jabatan lain yang setara.
▪ Program SESPIBANK: merupakan program training untuk calon Senior Executive atau
Top Management sebagai pimpinan puncak bank.
(2) Executive Education: merupakan program training yang bersifat bagi Direksi, SEVP,
Komisaris, Group Head serta Regional CEO.
(3) Leadership Forum bagi Top dan Senior Management;
(4) Leadership Enhancement bagi para pimpinan bank, dari jenjang officer muda hingga
Direksi;
(5) Sertifikasi Profesional bagi pegawai-pegawai terbaik unit bisnis dan unit
supportmaupun sertifikasi yang bersifat mandatory untuk seluruh pegawai yang terkait;
(6) Beasiswa S2 untuk pegawai terbaik dan calon pimpinan Bank.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 101
c. Menyusun learning Journey dan memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar
kompetensi kinerja pada jabatannya.
(1) Program training pegawai baru untuk level staff dan officer sesuai rumpun jabatan.
(2) Memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada
jabatannya melalui Certification Center. Certification Center berfungsi untuk mengukur
dan memastikan pegawai yang dipromosikan pada jabatan kunci di Bank memiliki
kualifikasi kompetensi teknis (technical banking) sesuai dengan jabatan yang dituju.
Certification Center terdiri dari:
▪ Learning Certification.
- Program sertifikasi yang terstruktur sesuai dengan Learning Journey pegawai;
- Program profesional certification merupakan rangkaian dari pendidikan
terstruktur.
▪ Learning Assessment.
- Program untuk mengukur dan memetakan kompetensi pegawai terhadap
jabatan yang akan dituju;
- Program akselerasi dari professional certified.
▪ Refreshment (Pemeliharaan).
- Program secara berkala bagi pemegang sertifikat pemahaman dan professional
certified dalam rangka pemeliharaan.
d. Mengembangkan Learning Alternate Channel melalui pengembangan Learning Management
System dan mobile learning. Penyediaan layanan dan informasi pembelajaran pegawai secara
integratif yang melingkupi proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran
yang memudahkan bagi pegawai.
Dalam hal pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Mandiri Syariah juga
melakukan Strategi Akusisi Talent (Talent Acquisition Strategy) jangka panjang, diuraikan sebagai
berikut:
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Tahun 2019
No Nama Program Program Pembelajaran Tujuan Pembelajar
1 Certification & Socialization
UKMR level 1-4 Untuk meningkatkan
kompetensi pegawai sesuai
dengan standar kompetensi
kinerja pada jabatannya melalui
program Certification yang
terdiri dari:
a. Learning Certification
1. Program sertifikasi yang
terstruktur sesuai dengan
Sertifikasi PPL WAPERD
Brand Management Certification
Sertifikasi MAPPI (Mandiri)
Sertifikasi PDP 1
Sertifikasi CBIA Level Supervisor
Sertifikasi FKDP level 1-2
Certified Wealth Manager’s (CWM-LSPP)-Associate Wealth Manger’s International (AWMI)
Sertifikasi AAJI
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 102
No Nama Program Program Pembelajaran Tujuan Pembelajar
Serfifikasi Coaching Learning Journey pegawai;
2. Program professional
certification merupakan
rangkaian dari pendidikan
terstruktur.
b. Learning Assessment.
1. Program untuk mengukur
dan memetakan
kompetensi pegawai
terhadap jabatan yang akan
dituju;
2. Program akselerasi dari
professional certified.
c. Refreshment (Pemeliharaan)
yakni program secara berkala
bagi pemegang sertifikat
pemahaman dan professional
Targeted Selection Interview Sertification
CHRP
Sertifikasi General Banking level 1 (SDP)
Sertifikasi General Banking level 2 (BM Course)
Sosialisasi Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi Pegawai terkait
ketentuan/peraturan baru
terkait regulasi yang ada
2 Leadership Programme
Employee Engagement Activities Program yang dilakukan untuk
meningkatkan engage karyawan
kepada perusahaan secara umum
Executive Development Initiative Program training yang bersifat bagi Direksi, SEVP, Komisaris, Group Head serta Regional CEO
Leadership Capability Development
Terdiri atas Leadership
Enhancement, Leadership
Forum bagi Top dan Senior
Management, Program
SESPIBANK, Senior Management
Development Program (SMDP)
MT/ODP/SDP/MDP/GDP Untuk mengembangkan
kepemimpinan secara
berkesinambungan di jenjang
manajer menengah dan senior
Talent Development Untuk mengembangkan & meningkatkan wawasan pegawai
terbaik pada level tertentu
3 Change & Culture
Development
(inc.Learning
Solutions)
Knowledge Sharing Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi Pegawai pada
implementasi budaya
perusahaan sesuai dengan nilai-
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 103
No Nama Program Program Pembelajaran Tujuan Pembelajar
nilai dalam ETHIC (Excellence,
Teamwork, Humanity, Integrity
& Customer
Focus) dan 10 perilaku utama
Learning Club Pembentukan komunitas belajar
di unit kerja kantor/area
mengacu kepada kesamaan
minat dan fungsi tertentu
terhadap suatu produk tertentu
(misal; Gadai, Mikro,
Griya, dsb)
4 Technical Skill Teknikal Skill - Retail Banking Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi pegawai terkait
segmen Small Medium
Enterprise, Pawning, Consumer,
dan Mikro
Teknikal Skill - Wholesale Banking Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi pegawai terkait
segmen Wholesale Banking
(corporate dan commercial),
Government, Special Asset
Management, Treasury, &
International Banking
Teknikal Skill - Support Fokus pada pengembangan
kompetensi segmen Finance
and Accounting, Procurement,
Fixed Asset, Change
Management Office, IT,
Wholesale and Retail Risk, Risk
Management (Enterprise),
Audit, Compliance dan Legal
serta bidang Teknologi
Informasi dan Support
Teknikal Skill – Operations Untuk meningkatkan wawasan
dan kompetensi pegawai
segmen Marketing and Sales,
Services, Branch Operation,
Wholesale and Transaction
Banking, dan Banking Operation
Untuk pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) yang baru menjabat, Mandiri Syariah melaksanakan program Basic Syaria yang secara umum berisi tentang aktivitas, akad, produk, aktivitas & penerapannya secara komprehensif bekerjasama dengan Karim Business Consulting.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 104
XXII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Manajemen Mandiri Syariah sangat concern terhadap masalah benturan kepentingan. Mandiri
Syariah telah memiliki Pedoman Code of conduct (CoC) yang termaktub dalam Kebijakan Tata Kelola
Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016.
Pedoman Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, semua kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.
Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan yakni anjuran tidak menerima hadiah/parcel lebaran yang disampaikan melalui media internal secara berkala kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah. Adapun media yang digunakan diantaranya melalui :
a. Poster La risywah, No Kick Back dan No Special Payment
Merupakan bentuk komitmen pimpinan yang wajib diikuti jajaran Bank untuk bekerja dengan
lurus.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 105
b. Annual Disclosure Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara
memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak
sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga
tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan
perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka
seluruh jajaran Mandiri Syariah diwajibkan untuk mengisi pernyataan tahunan (annual
disclosure) setiap tahunnya terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab. Annual Disclosure berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian,
saat ini untuk penyelenggaraan annual disclosure dikelola oleh unit kerja Human Capital,
dimana pernyataan tahunan (annual disclosure) tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi
sistem kepegawaian bank.
c. Email blast
Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, bank melakukan sosialisasi melalui email
blast guna mereminder kepada jajaran Bank untuk menghindari berbagai kemungkinan
munculnya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 106
XXIII. CODE OF CONDUCT
Code of Conduct (CoC) merupakan bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang
merupakan pedoman perilaku bank dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya. Dalam CoC
menjelaskan dasar perilaku yang dilakukan oleh Jajaran Bank. Oleh sebab itu, keberadaan CoC
menjadi acuan dan tanggung jawab perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai di
seluruh jenjang Organisasi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan kedepannya.
Code of Conduct merupakan prinsip moral terkait perilaku individu, sebagai dasar perilaku dalam
menjalankan aktivitas bisnis yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang
professional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan
bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun
stakeholderslainnya.
Jajaran Mandiri Syariah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan CoC ke dalam setiap perilaku,
sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Perusahaan
karena tingkah laku insan mencerminkan etika bisnis Perusahaan. Konten CoC Mandiri Syariah
terdiri dari:
1. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik
menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang
memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil
keputusan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Ruang lingkup terdiri
dari:
a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
b. Jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi.
c. Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan corporate identity Bank. Corporate identity hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank.
2. Larangan Risywah
Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima
risywah kepada/dari nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan dan pegawai negeri sipil
atau penyelenggara negara terkait jabatannya sebagai jajaran Bank.
3. Kerahasiaan a. Jajaran Bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait Bank atau
nasabah yang berhubungan dengan Bank dan hanya menggunakannya untuk kepentingan Bank.
b. Penyebaran data atau informasi terkait Bank dan nasabah yang berhubungan dengan Bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 107
4. Penyalahgunaan Jabatan
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan
pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun mempengaruhi/memaksa jajaran Bank
lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang dapat
menimbulkan kerugian pada Bank.
5. Perilaku Insiders
Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang memanfaatkan informasi
dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi
Bank.
6. Integritas dan Akurasi Data Bank
a. Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak
terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem
perbankan di Indonesia.
b. Jajaran Bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya
tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya.
c. Jajaran Bank harus mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan
pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan/atau
perdagangan narkoba, atau kegiatan terorisme.
7. Pengelolaan Rekening Pegawai
Jajaran Bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak
memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang.
8. Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure)
Jajaran Bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat
dipertanggung jawabkan.
9. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
Jajaran Bank wajib mematuhi pedoman Code of Conduct sebagai pedoman berperilaku, baik di
dalam maupun di luar lingkungan Bank yang membawa citra Bank dengan penuh tanggung
jawab. Pengenaan sanksi atas pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Code of Conduct
mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku.
Optimalnya penerapan CoC menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan Tata Kelola yang baik.
Komitmen dan integritas dari masing-masing jajaran Bank untuk mewujudkan pelaksanaan Tata
Kelola yang baik cerminan dari upaya dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan Bank yang
berkelanjutan
Jenis Pelanggran 2018 2019
Praktek Risywah 6 2
Penyalahgunaan Wewenang 2 3
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 108
Manajemen Mandiri Syariah secara konsisten mendorong jajaran Bank untuk menghindari
benturan kepentingan. Setiap benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank
sudah ditindaklanjuti sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders.
Sebagai salah satu contoh gerakan untuk meminimalisir kondisi benturan kepentingan yang
didorong oleh manajemen adalah gerakan La Risywah, No Kick Back dan No Special Payment
yang merupakanlangkah untuk meningkatkan kesadaran (awareness) seluruh jajaran Mandiri
Syariah agar senantiasa bekerja dengan lurus dan bertanggung jawab serta obyektif secara
profesional. Selain aturan terkait CoC, Mandiri Syariah juga memiliki aturan terkait larangan
pemberian hadiah, sovenir atau cinderamata kepada Direksi, Dewan Komisaris maupun jajaran
Bank lainnya yang sedang melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke unit kerja yang di atur
dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Mandiri Syariah dan Standar Prosedur Operasional
Human Capital Dimana Jajaran Bank dilarang memberikan Souvenir/Cinderamata/Oleh-
oleh/Hadiah Kepada Anggota Direksi dan/atau Komisaris Bank yang Melaksanakan Perjalanan
Dinas dan/atau Kunjungan.
Mandiri Syariah memiliki Program Pengenalan CoC yaitu dengan menginternalisasi CoC kepada
pegawai baru melalui pelatihan guna memberikan pemahaman pengertian dari benturan
kepentingan dan kewajiban untuk menghindari kondisi benturan kepentingan dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
XXIV. PELAKSANAN AUDIT INTERN
Satuan Kerja Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan
segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai
terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tindakan manajemen
Bank.Fungsi Internal Audit di dalam organisasi berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama.
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan mitra bisnis seluruh unit kerja yang berfungsi
memberikan consulting yang independen dan obyektif dalam memberikan rekomendasi yang
bernilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. SKAI membantu organisasi dalam
mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian intern dan proses tata kelola.
SKAI telah menetapkan kerja dan ruang lingkup tugas antara lain sebagai berikut:
1. Mengevaluasi efektifitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan
dengan pelaksanakan operasional bank
2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapaan Sistem Pengendalian Intern sesuai
sasaran yang telah ditetapkan bank
3. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan objektif.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 109
Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional untuk menentukan kecukupan
kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process. Dalam
melaksanakan tersebut Internal Audit membuat analisa dan memberikan rekomendasi melalui
pemberian jasa assurance dan consulting.
Sebagai strategic partner, Internal Audit Group (IAG) berupaya untuk dapat memberikan “adding
value and improving organization’s operations”, yang tidak hanya membantu management untuk
menilai efisiensi dan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, namun juga ikut
berperan mengawal pencapaian target-target Bank yang sudah dituangkan dalam inisiatif strategis
lima tahun ke depan.
1. Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit
Internal Audit merupakan bagian dari struktur pengendalian internal serta memiliki tugas untuk
mengevaluasi dan berperan aktif dalam peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern
secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi
menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank.
Internal Audit membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi
Kepatuhan. IAG telah secara konsisten bertindak obyektif mengemukakan temuan
berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan karena kedudukan IAG
yang independen dari Unit Kerja Operasional maupun dari Unit Kerja second line of defense.
Internal Audit dipimpin oleh seorang Group Head dan sesuai POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal
28 Januari 2019 tentang fungsi Audit Intern pada Bank Umum,organisasi Satuan Kerja Audit
Intern berada pada level Direktorat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Group Head IAG
diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris
dan/atau Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 110
Adapun Struktur organisasi Internal Audit sebagai berikut:
2. Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit
Pelaksanaan audit menggunakan pendekatan Risk Based Audit (RBA), didasari dengan
pemilihan top risk untuk audit rutin maupun audit tematik. Seluruh perencanaan audit
diarahkan untuk dapat mengawal tercapainya Program Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun
2019. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, audit terhadap unit kerja tahun 2019
difokuskan pada 4 (empat) area utama yang sejalan dengan strategi bisnis bank, yaitu: Evaluasi
Produk, Review Fungsi Pendukung Bisnis, Evaluasi Branching Strategy dan Audit Operasional
atas Business Unit. Pelaksanaan audit secara lengkap sebagai berikut:
a. Audit Rutin
Dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan regulator (mandatory audit),
direncanakan secara sistematis di awal tahun berjalan dan penetapan prioritasnya
dilakukan melalui proses risk assessment yang ditentukan melalui metodologi Risk Based
Audit (RBA).
b. Audit Tematik
Merupakan pendekatan audit yang lebih berfokus pada isu-isu yang bersifat strategis dan
berdampak secara bankwide. Audit tematik dilakukan secara menyeluruh (end to end), yang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 111
pelaksanaannya dapat melibatkan beberapa unit kerja, baik Kantor Pusat maupun Cabang.
Realisasi audit tematik yang dilakukanpada tahun 2018 terdiri dari: Audit Pembiayaan
Multifinance, Audit Layanan Priority, Audit Outlet Kategori Khusus dan Audit Monitoring
Pengelolaan Tekhnologi Informasi.
c. Audit Khusus
Dilakukan terhadap isu-isu tertentu yang signifikan maupun tindakan penyelewengan atau
penyimpangan yang menimbulkan kerugian terealisasi dengan indikasi kecurangan
(fraudulence) dan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap Code of Conduct,
Peraturan Perusahaan, atau Prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Aktivitas Audit Umum dan Audit Investigatif
Keterangan Rencana Audit Realisasi Audit Persentase Pencapaian
Kategori On Site
Audit rutin 113 116 102.65%
Audit investigative 58 65 112.07%
Total On Site 171 181 105.85%
Hasil Audit atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah dipergunakan sebagai salah satu
bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengelolaan Sumber Daya
Manusia. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan atas hasil audit dimonitor secara ketat,
untuk meyakini bahwa seluruh permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan.
Pada tahun 2019 seluruh temuan hasil audityang jatuh tempo sd Desember 2019, telah
ditindaklanjuti 100%.
Bank telah memiliki ketentuan pengendalian intern yang diatur dalam:
1. Kebijakan Pengendalian Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri, No.KBP/02-2016, tanggal berlaku 18 Juli 2019.
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal PT Bank Syariah Mandiri, No.KBP/02-2018, tanggal berlaku 05 April 2018.
3. Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Mandiri, KBP/01-2018, tanggal berlaku 5 April 2018. 4. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, No.SPP/01-2019, tanggal berlaku 27 Mei
2019. 5. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Management System (AMS), tanggal berlaku 31
Agustus 2017. 6. Petunjuk Teknis Operasional DMTL Online (DONE), tanggal berlaku 20 Desember 2017. 7. Petunjuk Teknis Operasional Continuous Monitoring, tanggal berlaku 20 September 2019. 8. Petunjuk Teknis Pengendalian Audit Investigasi, tanggal berlaku 15 Desember 2018.
Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk:
1. Memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkungan
Bank.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 112
2. Membangun persepsi yang sama dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern.
3. Memberikan acuan bagi unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pihak-pihak
lain yang berkepentingan mengenai Sistem Pengendalian Intern.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan terhadap terselenggaranya Sistem
Pengendalian Intern, sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Komite Audit
4. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
5. Pejabat dan Pegawai Bank
6. Pihak-pihak Ekstern
SKAI Mandiri Syariah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan intern kedudukannya berada dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris/Komite Audit.
SKAI bertugas untuk: 1. Mengevaluasi efektifitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan
operasional Bank; 2. Berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas penerapan SPI sesuai sasaran yang telah
ditetapkan Bank; 3. Melaksanakan audit berbasis risiko (risk based audit) secara independen dan obyektif.
Ruang lingkup pelaksanaan audit mencakup semua area operasional Mandiri Syariah untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan governance process.
3. Sumber Daya Manusia dan Kegiatan Pengembangan Kebutuhan sumber daya manusia auditor IAG relatif sudah dipenuhi baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas. Bank berupaya sungguh-sungguh menyelenggarakan pengelolaan sumber
daya secara profesional. Pengembangan kompetensi auditor dilaksanakan antara lain melalui
program sertifikasi baik level Nasional maupun Internasional dari tingkat Group Head sampai
dengan Auditor untuk meningkatkan kompetensi, efisiensi, efektivitas dan kualitas audit. IAG
secara rutin telah mengikutsertakan pegawai dalam konferensi untuk peningkatan kompetensi.
Dalam menjalankan fungsinya IAG didukung oleh 54 personil dengan rincian pengembangan
sebagai berikut:
a. Auditor bersertifikasi Bankir Nasional – USMR Level I – IV s.d. 2019 sejumlah 52 orang
b. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional –CBIA Level Auditor sejumlah 24 orang
c. Auditor bersertifikasi Profesi Nasional–CBIA Level Supervisorrsejumlah 22 orang
d. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional – CFE sejumlah 3 orang
e. Auditor bersertifikasi Profesi Internasional – QIAsejumlah 2 orang
f. Aktivitas Pendukung lainnya:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 113
1) People - Internal Audit Training Plan yaitu selama tahun 2018, pelatihan/workshop
yang diikuti oleh pegawai IAG sebanyak 22 pelatihan/workshop.
2) Technology – Early Warning System (EWS).
3) Metodology yaitu Implementasi Continuous Audit, Integrated Fraud Information
System (IFIS), Pengembangan DMTL-Online (D-One), dan Implementasi Internal Audit
Competency Framework (IACF).
4) Process:
Review Ketentuan (sisdur) selama 2019 terdapat 132 ketentuan yang di-review
(Ketentuan dimaksud terdiri dari draft Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk,
Petunjuk Teknis, dan atau Memorandum Petunjuk Operasional)
Penyusunan Ketentuan selama 2019 terdiri dari Revisi Standar Prosedur Pengendalian
(SPP) Internal Audit, Template Laporan Hasil Audit (LHA) dan Revisi Internal Audit
Charter.
4. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Mandiri Syariah
Internal fraud adalah tindakan fraud yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Mandiri Syariah
maupun pegawai tidak tetap (outsourcing) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi
kondisi keuangan Mandiri Syariah secara signifikan. Berikut data internal fraud selama tahun
2019, dengan progress penyelesaian sebagai berikut:
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris & Direksi
Pegawai Tetap Pegawai Tidak
Tetap 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Total Fraud - - 12 10 2 -
Telah diselesaikan - - 12 7 2 -
Dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah
- - - 3 - -
Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum )*
- - 2 1* - -
* Kasus yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah bagian dari kasus yang telah diselesaikan atau
sedang dalam proses penyelesaian di internal Mandiri Syariah.
Adapun upaya penyelesaian kejadian fraud dilakukan oleh Mandiri Syariah dengan segera
memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta
untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk recovery. Untuk menimbulkan efek jera,
Mandiri Syariah juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank
guna mencegah terulangnya kejadian fraud dengan perbaikan design control dan penguatan
internal control di unit kerja tempat kejadian dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dimasa
mendatang.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 114
XXV. WHISTLEBLOWING SYSTEM
Untuk meningkatkan peran serta aktif para pelapor (whistleblower) dalam mengungkapkan/
mengadukan tindakan pelanggaran yang dilakukan jajaran Bank maka dibentuk Sistem Pengaduan
Pelanggaran (whistleblowing system). Sistem pengaduan pelanggaran (WBS) bank adalah system
pengelolaan pengaduan tindakan pelanggaranatau perbuatan melawan hukum atau perbuatan
lain yang merugikan bank yang bersifat independen dan rahasia.
Pelanggaran yang dilaporkan meliputi tindakan fraud, suap, gratifikasi yang dianggap suap,
benturan kepentingan dan pelanggaran pedoman etika perusahaan.Pelanggaran bisa dilakukan
oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, sehingga whistleblowing system
diharapkan dapat untuk mendeteksi sejak dini atas terjadinya suatu tindak pelanggaran yang
dapat menimbulkan kerugian financial termasuk hal – hal yang dapat merusak image Bank.
1. Landasan Whistleblowing System
Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur tentang whistleblowing system sebagai upaya
untuk mendorong pendeteksian secara dini atas setiap tindakan penyimpangan. Beberapa
ketentuan yang menjadi landasan penerapan whistleblowing di Mandiri Syariah adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 1/61PBI /1999 tanggal 20 September 1999 tentang
Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB);
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang
Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal
Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
6. Surat Edaran Umum KBP/01-2018, tanggal 5 April 2018 perihal Kebijakan Anti Fraud Bank
Syariah Mandiri;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017, perihal
Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum;
8. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Mandiri Syariah, No.KBP/02-2018, tanggal berlaku
05 April 2018;
9. Kebijakan Pengendalian Internal Audit Mandiri Syariah, No.KBP/02-2016, tanggal berlaku
18 Juli 2019;
10. Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit, No.SPP/01-2019, tanggal berlaku 27 Mei
2019.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 115
2. Mekanisme Pelaksanaan
Bank melalui Unit Internal Audit wajib menerima dan menindaklanjuti seluruh laporan dugaan
pelanggaran/penyimpangan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan dilakukan oleh Pelapor yang berisi
informasi dan bukti awal terjadinya penyimpangan, pihak yang terlibat, lokasi/unit kerja
terjadinya penyimpangan, perkiraan waktu terjadinya penyimpangan, perkiraan nilai
kerugian (jika ada), serta kronologis penyimpangan.
2. IAG membuka saluran pengaduan dari beberapa sumber (Surat, telepon, email
pengaduan@Mandiri Syariah.co.id) atau datang langsung ke IAG untuk melaporkan
adanya indikasi penyimpangan atau fraud.
3. Untuk memudahkan komunikasi dan tindak lanjut, Pelapor dapat memberikan informasi
mengenai identitas diri (nama, nomor telepon, alamat email).
4. Setiap pihak internal bank wajib melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi
dan apabila pihak internal yang mengetahui dugaan penyimpangan tidak melaporkan atau
melindungi Pelaku, maka dapat dikenakan pelanggaran kedisiplinan pegawai.
5. Bank menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan materi laporan, dan melindungi Pelapor
terhadap perlakuan yang merugikan. Bank juga dapat memberikan penghargaan kepada
Pelapor yang tidak terlibat apabila laporan dugaan penyimpangan terbukti benar dan/atau
dapat menyelamatkan bank dari potensi kerugian yang lebih besar.
6. Unit Kerja Internal Audit menerima informasi dan melakukan analisis awal atas informasi
adanya dugaan fraud serta mengumpulkan informasi tambahan berupa bukti tertulis,
keterangan tertulis saksi dan pelaku, serta bukti petunjuk lainnya.
7. Khusus untuk informasi awal yang bersumber dari pihak selain DCOR/RBC maka Unit Kerja
Internal Audit menginformasikan kepada DCOR/RBC sesuai lokasi dugaan kasus.
Tujuannya agar DCOR/RBC ter-update atas permasalahan yang ada di wilayah kerjanya
dan menentukan penanganan kasus secara lebih cepat oleh DCOR/RBC atau membantu
proses audit investigasi oleh Unit Kerja Internal Audit.
8. Unit Kerja Internal Audit menyimpulkan hasil analisis atas informasi awal adanya dugaan
fraud. Kesimpulan dapat berupa:
• Layak untuk pelaksanaan investigasi oleh Department Special Audit; dan
• Belum layak investigasi.
9. Apabila belum layak investigasi, Unit Kerja Internal Audit menginformasikan kepada
pemberi informasi atau Bagian Non Audit Khusus di Unit Kerja Internal Audit untuk
ditindaklanjuti melalui mekanisme non-investigasi. Pemberi informasi dapat
menyampaikan kembali ke Unit Kerja Internal Audit apabila suatu ketika ada bukti
permulaan tambahan.
10. Apabila sudah layak investigasi, Department Head Special Audit menunjuk Tim Audit
untuk menyiapkan pre audit dan surat tugas yang kemudian disetujui Kepala Unit Kerja
Internal Audit atau 2 (dua) Pejabat Alternate Unit Kerja Internal Audit.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 116
11. Tim Audit memulai investigasi dan menyusun hipotesis.
12. Tim Audit mengumpulkan informasi dan bukti-bukti untuk membuktikan hipotesis.
13. Tim Audit menguji kebenaran hipotesis dengan mengevaluasi bukti-bukti yang sudah
terkumpul.
14. Apabila hipotesis terbukti, Tim Audit Investigasi membuat Laporan Hasil Audit Investigasi
dan Executive Summary
3. Sistem Perlindungan Pelapor
Mandiri Syariah berkomitmen melindungi pelapor pengungkapan tindakan pelanggaran yang
beritikad baik menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman,
intimidasi, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, perusakan harta benda,
tindakan fisik, hukuman ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya dari terlapor,
perusahaan, atau dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang
diadukan kepada pihak manapun.
Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan bentuk perlindungan terhadap
Pelapor disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan yang diterima. Dalam melakukan
proses tindak lanjut atas setiap pengaduan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga
tak bersalah dan profesionalisme, pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan
diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahan.
4. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjutnya
Selama tahun 2019, IAG menerima 7 pengaduan dari whistleblowing system, dengan progress
tindak lanjut penanganan sebagai berikut:
Jumlah
Pengaduan
Status
Sudah Ditindaklanjuti
Sedang Ditindakanjuti (On Progress)
Belum
Ditindaklanjuti
Tidak Layak Ditindaklanjuti
7 3 0 2 2
5. Pengaduan Nasabah/Perlindungan Konsumen
Untuk memenuhi setiap kebutuhan nasabah dan menciptakan Service Excellence Mandiri
Syariah terus melakukan improvement dalam pengelolaan dan penyelesaian pengaduan
nasabah sehingga diharapkan dapat mendukung tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah, guna
meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank. Saat ini pengaduan nasabah yang diterima oleh
Mandiri Syariahdikelola oleh Unit Kerja Customer Care Management yang berada di Central
Operation Group. Pencatatan pengaduan nasabah sudah menggunakan aplikasi yang bernama
Complaint Handling Management System (CHMS, Laporan terkait perlindungan konsumen,
meliputi:
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 117
a. Pusat pengaduan konsumen Pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui:
• Mandiri Syariah Call (Lisan)
• Seluruh jaringan kantor Mandiri Syariah
• Corporate Secretary Group
• WebsiteMandiri Syariah
• Social Media
Sesuai SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah Penanganan pengaduan nasabah terdiri dari 3 mekanisme, yaitu :
1) First Level Resolution,adalah penyelesaian pengaduan nasabah oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan pada tahap pertama yang terdiri dari :
a) First Level Resolution – A
Penyelesaian pengaduan nasabah secara langsung (First Contact Resolution), dimana
penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan.
b) First Level Resolution –B
Penyelesaian pengaduan nasabah secara tidak langsung, dimana penyelesaian
pengaduan nasabah diteruskan oleh Unit Kerja Penerima Pengaduan kepada Unit Kerja
Customer Care karena memerlukan investigasi lebih lanjut.
2) Next Level Resolution, adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan pada level
berikutnya (banding), dalam hal penyelesaian pada FirstLevel Resolution tidak dapat diterima
oleh nasabah.
3) Special Case Resolution, adalah kegiatan penanganan pengaduan Nasabah Khusus atau
Nasabah Reguler dengan klasifikasi : banding lanjutan, difficult customer, dispute, hard
complaint, pengaduan dengan ancaman ke pengadilan/publikasi ke media. Penanganan
pengaduan dimaksud dimonitor dan ditangani secara langsung oleh Unit Kerja Pembina
Sistem Customer Care.
Sistem pencatatan pengaduan nasabah melalui Complaint Handling Management System
(CHMS) terus dikembangkan menjadi user friendly dan data yang dihasilkan lebih akurat. Untuk
pengaduan secara lisan wajib ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Unit Kerja penerima
Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja
sejak pengaduan diterima sedangkan untuk pengaduan secara tertulis wajib diselesaikan oleh
Unit Kerja Penerima Pengaduan/Unit Kerja Pembina Sistem Customer Care dalam waktu
maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
Pengaduan Nasabah Tahun 2019
TW I TW II TW III TW IV Total
Total Pengaduan 15.885 10.600 11.404 11.929 49.818
Dalam Proses 0 0 0 307 307
Selesai 15.885 10.600 11.404 11.622 49.511
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 118
Pengaduan Nasabah Tahun 2019 Berdasarkan SLA
TW I TW II TW III TW IV Total
Maks. 20 HK 14.955 10.343 10.811 10.573 46.682
Maks. 40 HK 782 184 450 874 2.290
Maks >40 HK 148 73 143 175 539
Total 15.885 10.600 11.404 11.622 49.511
Ket: HK= Hari Kerja
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Mandiri Syariah membentuk
unit layanan yaitu Mandiri Syariah Call 14040 yang dapat diakses selama 24 jam dalam 7 hari.
Fungsi Unit layanan tersebut adalah untuk melayani kebutuhan nasabah akan informasi terkait
produk, fasilitas dan layanan Mandiri Syariah serta pengaduan nasabah yang dapat disampaikan
melalui media komunikasi antara lain: telepon, handphone, fax dan email serta social media.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, Mandiri Syariah telah melakukan diantaranya:
a. Mengembangkan Panduan Layanan
Strategi inisiatif dalam hal layanan adalah merubah produck centric menjadi customer
centric yakni membangun customer experience. Dengan Customer Experience dibutuhkan
kreativitas untuk menciptakan layanan yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan Panduan
Layanan untuk para Frontliners dengan harapan terciptanya Service Create Sales.
Panduan layanan merupakan tools utama bagi seluruh petugas di frontliners dalam melayani
nasabah. Panduan layanan ini selalu kami update secara periodik menyesuaikan dengan
kebutuhan, behavior dan life style nasabah. Dengan selalu meng-update Panduan Layanan,
seluruh petugas frontliners akan dapat melayani nasabah sesuai dengan kebutuhan,
behavior dan life style nya.
b. Peningkatan Kompetensi Pegawai
Peningkatan kompetensi Frontliners terdiri dari program motivasi, pengetahuan, dan
ketrampilan dalam melayani. Program motivasi dilaksanakan dalam bentuk reward yang
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 119
terdiri dari kuis dan kontes setiap minggu, sedangkan update pengetahuan dilaksanakan
dalam bentuk reading discussion, video layanan, forum service dan sharing session. Untuk
meningkatkan keterampilan, Frontliners melaksanakan kegiatan roleplay dan realplay secara
rutin.
c. Program Monitoring
Untuk memastikan bahwa petugas front liners memberikan layanan yang prima, secara
periodik Service Quality Management(SQM) bersama petugas Service Quality Officer(SQO)
melakukan pengukuran diantaranya:
- Melakukan Riset pengukuran kepuasan pelanggan yang tidak hanya fokus pada aspek
kepuasan namun juga secara utuh mengukur pada kepuasan (satisfaction), loyalitas
(loyalty) dan keterikatan emosional (engagement) nasabah. Tujuan survei adalah untuk
mengukur tingkat keterikatan (engagement) nasabah terhadap bank serta faktor-faktor
yang mempengaruhi hal tersebut.
- Untuk memastikan bahwa petugas front liners memberikan layanan yang prima, secara
periodik, Tim Branch experience DSGbersama petugas Service Quality Officer(SQO)
melakukan pengukuran ke lapangan dalam bentuk On Site Assurance (OSA) dan On Call
Assurance (OCA). Metode pengukuran yang digunakan adalah mystery shopping dan
mystery calling.
Agar pelanggan tetap setia, Mandiri Syariah selalu berusaha memenuhi apa yang menjadi
harapan dan kebutuhan pelanggan, serta membuat pengembangan program loyalitasuntuk
meningkatkan konsistensi melayani sebagai berikut:
1. Perbaikan bisnis proses
Perbaikan bisnis proses yang telah dilakukan adalah implementasi percepatan proses
transaksi di Customer Service dan Teller melalui eform untuk pengisian data dan transaksi
nasabah. Proses administrasi CS dan Teller yang sudah berkurang dengan adanya e form
diharapkan CS dan Teller dapat lebih maksimal untuk melakukan customer intimacy kepada
nasabah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan bisnis
2. Service benchmarking
Benchmark ke industri layanan dlakukan untuk memperoleh gambaran dalam (insight) mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Benchmark dilakukan ke beberapa industri jasa seperti Bank BCA, Bank Commonwealth, Bank CIMB Niaga, dll.
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan benchmarking, yaitu perbaikan terus menerus untuk
mencapai kinerja yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan terhadap kinerja produk dan
jasa, dan membantu dalam memfokuskan sumberdaya untuk mencapai target.
LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019 120
XXVI. PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2019
Perkara hukum yang dihadapi untuk periode tahun 2019 meliputi perkara perdata dan perkara
pidana terhadap Bank. Mandiri Syariahterus berupaya secara berkesinambungan untuk terus
meminimalisir risiko hukum bagi Bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan melaksanakan
program Legal Risk Awareness sebagai salah satu upaya pencegahan risiko hukum dan peningkatan
kualitas pemahaman aspek hukum bagi seluruh jajaran pegawai Bank.
Berikut perkara hukum perdata dan pidana yang dihadapi Mandiri Syariah selama periode tahun
laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
Perkara hukum yang dihadapi Bank tahun 2019
PermasalahanHukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Inkracht) 48 9
Dalam proses penyelesaian 216 16
Total 264 25
Upaya-upaya dalam memitigasi risiko hukum terkait intensitas jumlah perkara hukum:
1) Perbaikan ketentuan dan dokumentasi: Proses Pembiayaan, Pendanaan, Supporting, akad dan
Perjanjian Kerja Sama:
− Melakukan review ketentuan
− Melakukan perubahan SUP, SUPR, akad pembiayaan dan dokumen terkait.
− melakukan Legal review terhadap perjanjian kerja sama baik dalam rangka penghimpunan
dana, pemberian fasilitas pembiayaan, maupun pengadaan barang dan jasa.
2) Peningkatan kompetensi Hukum Pegawai Mandiri Syariah:
− Melalui Rangkaian Program legal Awareness.
− Penyelenggaraan Improvement Skill Training Legal Banking. 3) Aktif dalam Rapat Teknis Pembiayaan
4) Aktfi dalam Rapat Komite Pembiayaan
5) Melakukan Uji Petik/Review Dokumen Pembiayaan di Lapangan (outlet)
6) Penguatan tim Legal di Region
121 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
I. DAFTAR KONSULTAN, PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU
1.Kantor Akuntan Publik (KAP)
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
KAP Husni, Mucharam & Rasidi
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
2
KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
3
KAP Soejatna, Mulyana & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
4
KAP Jojo Sunarjo dan Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
5
KAP Abdul Aziz Fiby Ariza
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
6
KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
7
KAP Nugroho & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
8
KAP Purboyo Adhi Purnomo
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
122 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9
KAP Drs. Sanusi dan Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
10
KAP Pieter, Uways & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
11
KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
12
KAP Dra. Suhartati & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
13
KAP Hananta Budianto & Rekan
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
Akuntan Publik
14
KAP Yanuar & Riza
Memberikan jasa berupa: pemeriksaan (auditing), jasa perpajakan (tax service) dan jasa konsultasi manajemen (management advisory service)
ntan Publik
2. Sumber Daya Manusia
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT. Suksesindo Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
2 PT. Bahtera Pesat Lintasbuana Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
3 PT. Sumberdaya Dian Mandiri Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
123 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
4 PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
5 PT. Perdana Prima Bhakti Mandiri Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
6 PT. Dutagriya Sarana Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
7 PT. Personel Alih Daya Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
8 PT. Bumi Daya Plaza Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
9 PT. Bangun Sumber Daya Mandiri Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
10 PT. Perdana Perkasa Elastindo Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Alih Daya / Outsourching Penyedia Jasa TAD
11
PT. Daya Dimensi Indonesia
Asessment Pegawai Penyedia Jasa Asessment
Pegawai BSM
12
PT. Aneka Search Indonesia
Asessment Pegawai Penyedia Jasa Asessment
Pegawai BSM
13 PT. Kimia Farma Medical Check Up MCU Calon Pegawai
14 PT. Asuransi Mandiri Inhealth Pengelola Asuransi Kesehatan Pegawai Asuransi Pegawai
15 PT. Mandiri DPLK Pengelola Dana Pensiun Pegawai DPLK Pegawai
16 PT. Indodev Niaga Internet Development System Kepegawaian Support System Kepegawaian
124 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
3. Kantor Jasa Penilai Publik
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
KJPP Bambang dan Ernasapta
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
2
KJJP Benedictus Darmapuspita & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
3
KJPP Firman Azis dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
4
KJPP Iskandar dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
5
KJPP Radithe Pramudito& Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
6
KJPP Karmanto & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
7
KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
8
KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
125 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9
KJPP Rizki Djunaedi & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
10
KJPP Rengganis, Hamid & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
11
KJPP Dewi, meidiani & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
12
KJPP Sukardi, Israr & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
13
KJPP Febriman Siregar & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
14
KJPP Yanuar Bey & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
15
KJPP Tri, Santi dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
16
KJPP Muhammad Taufik
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
17 KJPP Ruky & Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat
KJPP
126 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
18
KJPP Wahyono Adi & Rekan (WNR)
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
19
KJPP yusrizal, Henry, Rusli & rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
20
KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
21
KJPP Toto Suharto & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
22
KJPP Sudiono Awaludin & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
23
KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
24
KJPP Aditya Iskandar & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
25
KJPP Husni, Joediono dan Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
26 KJPP Syarif& Rekan Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan KJPP
127 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
27
KJPP Aksa& Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
28
KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
29
KJPP Gunawan Kurniadi & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
30
KJPP Mukhlis Indrawan & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
31
KJPP Tatang Fattah & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
32
KJPP Alfian & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
33
KJPP Ansori & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
34
KJPP Ahmad Zaidi & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
128 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
35
KJPP Ludi Hadianto & Rekan
Memberikan jasa penilaian kepada eksternal berupa: estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia.
KJPP
4. Asuransi
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) - Unit Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
2
PT Asuransi Askrida - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
3
PT Asuransi Wahana Tata - Unit Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
4
PT Jasaraharja Putera
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
5
PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
6 PT Asuransi Bringin Sejahtera Arthamakmur
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
7
PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 - Unit Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Kerugian
8 PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG - Cabang Syariah
Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
129 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9
PT A.J. Central Asia Raya - Cabang Syariah Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
10
PT Asuransi Takaful Keluarga Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
11
PT AVRIST ASSURANCE Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
12
PT AIA Financial Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
13
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Memberikan jasa berupa: memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian bagi nasabah
Asuransi Jiwa
5. Balai Lelang
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
PT. Balai Lelang Merah Putih Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
2
PT. Balai Lelang Otomas Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
3 PT. Balai Mandiri Prasarana (Baleman) Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan
bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
4
PT. Central Asia Balai Lelang
Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
5
PT. Duta Balai Lelang Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
130 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
6 PT. Power Asetindo Selaras (Power Auction)
Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
7
PT. Balenus Prima Nusantara Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
8
PT. Balai Lelang Casa Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
9
PT. Balai Lelang Bandung Memberikan jasa lelang terhadap agunan nasabah pembiayaan bank yg bermasalah/untuk kepentingan bank lainnya
Balai Lelang
6. Konsultan/Vendor lainnya
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1 PT Multipolar Technology Tbk Konsultan IT Jasa IT
2 PT Anabatic Technologies Tbk Konsultan IT Jasa IT
3 PT Packet Systems Indonesia Konsultan IT Jasa IT
4 PT Telekomunikasi Indonesia TBK Konsultan IT Jasa IT
5 PT Venturium System Indonesia Konsultan IT Jasa IT
6 PT Panen Berkah Solusi Konsultan IT Jasa IT
7 PT Berca Hardaya Perkasa Konsultan IT Jasa IT
8 PT Mastersystem Infotama Konsultan IT Jasa IT
9 PT Banyupenta Maskom Wijaya Konsultan IT Jasa IT
131 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
10 PT Mitra Buana Koorporindo Konsultan IT Jasa IT
11 CV Citra Mandiri Selaras Percetakan Percetakan
12 Perum Percetakan Negara Ri (PNRI) Percetakan Percetakan
13 PT Gramedia Percetakan Percetakan
14 PT Jasuindo Tiga Perkasa Percetakan Percetakan
15 PT Otani Premium Paper Industry Percetakan Percetakan
16 PT Paragonatama Jaya Percetakan Percetakan
17 PT Pura Barutama Percetakan Percetakan
18 PT Subur Mitra Grafistama Percetakan Percetakan
19 PT Fatma Jaya Cipta Media Percetakan Percetakan
20 PT Pantja Simpati Percetakan Percetakan
21 PT.Bolan Mandiri Percetakan Percetakan
22 PT In Griya Cita Anugerah Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
23 PT Inti Indah Interindo Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
24 PT Katalo Bangun Griya Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
25 PT Karmindo Putra Mandiri Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
26 PT Tigateman Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
132 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
27 Inti Indah Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
28 PT Karya Perdana Baru Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
29 PT Perintis Dinamika Sekatama Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
30 PT Algyp Sarana Graha Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
31 PT Tazora Lestari Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
32 PT Bumi Daya Plaza Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
33 PT Prisma Mandiri Selaras Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
34 PT Gedung Bankexim Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
35 PT Graha Sarana Duta Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
36 PT. Gema Graha Sarana, Tbk Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
37 PT. Naga Nusantara Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
38 PT. Bran Desain Plus Aline Pekerjaan Renovasi/Bangun Kantor Jasa Kontraktor
39
PT. Ciriajasa Konsultan & Perencana Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
40
PT. Airtech Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
41
PT. Virama Karya
Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
133 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
42
PT. Granitindo Cipta Sejati Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
43
PT. Desain Revolusi Indonesia (Delution) Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
44
PT Urbane Indonesia Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
45
PT Griksa Cipta Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
46
PT Andayasa Dwicipta Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
47
PT Atelier Enam Project Manajemen Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
48
PT Arkonin Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
49
PT Asa Adiguna Rekanan Pelaksana Pengawasan, perencanaan management konstruksi
Jasa Kontraktor
50 PT Artha Kreasi Utama Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
51 PT Bumi Daya Plaza Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
52 PT Nawakara Artha Kencana Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
53 PT Prima Karya Sarana Sejahtera Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
54 PT Usaha Gedung Mandiri Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
134 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
55 PT Bangun Sumberdaya Mandiri Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
56 PT Perdana Prima Bhakti Mandiri Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
57 Koperasi Pensiunan Bank Mandiri (KPBM) Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
58 PT Perdana Perkasa Elastindo (PERSAELS) Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
59 PT Personel Alih Daya Pengadaan Tenaga Alih Daya Jasa SDM
60 Daya Dimensi Indonesia Recruitment Untuk assessment kompetensi L2
61 ASI Talent Management Assessment kompetensi pegawai HiPo
62 Dream Tour and NRA Umroh Pemberangkatan pegawai umroh
63 Willis Towers Watson dan Mercer. Remunerasi Penyusunan kebijakan remunerasi
7. Konsultan Hukum
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
Bahar & Partners Attorney At Law
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum
Mandiri Syariah
2
Gunawan Raka, Sh & Partners
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank
Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
135 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
3 Wirjohoetomo & CO Attorney & Counsellors At Law
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum
Mandiri Syariah
4
MJB& Partners Law Office
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum
Mandiri Syariah
5
Hotma P. Sibuea (Hps) Law Firm
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum
Mandiri Syariah
6 Ismak Advocaten
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum
Mandiri Syariah
7 Silaban Suhendra Farizka & Partners (Ssf) Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
8 Samuel Bonaparte & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
9 Syuratman Usman & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
10 Junaidi Tirtanata & Co Attorney At Law Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
11 Karsa Mandiri Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
12 Rusyad Hoessein & Associates Law Firm Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
13
Kantor Hukum W. Abdillah & Partners
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank
Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
136 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
14 Purbadi & Associates Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
15 Heru Suyanto & Partners Advocate & Legal Consultant
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
16 Suhardiman Kardono Swadiri Hazwar Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
17 BG & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
18 Nasrun Kalianda & Associates Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
19 MHS Law Firm & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
20 Radjiman Billitea & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
21 Thrienandya Advocates and Counsellor at Law
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
22 Law Office Matt, Evert & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
23 Law Firm Boer & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
24
Razif Novwan & Putranto Law firm
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank
Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
137 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
25 Wetmen Sinaga & Rekan Advokat dan Konsultan Hukum
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
26 Law Firm Ivan Almaida Baely & Firmansyah
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
27 Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Jou Hasyim Waimahing, SH. MH
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
28 Siregar, Susanto & Widodo Attorneys at Law
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
29 Pradjoto & Associates (PNA) Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
30 Redy Firdaus Advocates & Registered IP Attorney
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
31 SHS Law Office Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
32 Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
33 Kantor Hukum Silaban & Rekan Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
34 Carond Law Office Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
35
Soemadipradja & Taher Advocates
Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank
Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
138 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
36 HDP Lawfirm Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
37 Sentot, SH & Associates lawfirm Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
38 Dewan Syam & Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
39 Suhendra and Partners Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
40 RDS and Partners Law Office Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
41 Sintesa Law Office Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
42 Erlangga & Partner Attorney At Law Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
43 Hikmat Nazar Soebandi, S.H.,M.M. Jasa Pelayanan Hukum untuk Bank Membela kepentingan hukum Mandiri Syariah
8. Pialang Asuransi
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
PT. Fresnel Perdana Mandiri
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
139 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
2.
PT. Estika Jasatama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang
Pialang Asuransi
3
PT. Insco Multi Pratama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
4
PT. Caraka Mulia
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
5
PT. Adi Antara Asia
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
6
PT. Gelora Karya Jasatama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
7
PT. Sarana Janesia Utama
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
8
PT. Sentana Mitra Kualita
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
140 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9
PT. Krida Upaya Tunggal
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
10
PT. Proteksi Antara Nusa
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
11
PT. Talisman Broker Insurance
Memberikan jasa berupa: membatu pihak nasabah asuransi guna mendapatkan hak-haknya secara penuh atas perusahaan asuransi dimana nasabah tersebut tercantum namannya sebagai pemegang polis.
Pialang Asuransi
9. Notaris/PPAT
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
1
Dewi Febriana, S.H. M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
2
Luh Gede Herryani, SH., M.kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
141 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
3
Triska Damayanti, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
4
Dominika P Handajani, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
5
Tri Darma Laksana, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
6
Ni Wayan Widastri, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
7
I Gusti Kade Oka, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
8
Putu Eka Lestari, SH.M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
142 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
9
Ali Gunawan, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
10
Nurhabibi, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
11
Yusrawati, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
12
Oriza Saphrina, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
13
Desi Helfira
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
14
Zulfajri, SH., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
143 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
15
Teuku Irwansyah, SH., Sp.N
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
16
Zulfajri,SH., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
17
Muhammad Zaki, SH, MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
18
Desi Indriani, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
19
Syafrida Waty Tarigan, SH., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
20
Sri Sugiartini, SH., M.kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
144 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
21
Siswandi, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
22
H. Ismail, SH
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
23
Eddy Susanto, SH.,M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
24
Khalidin
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
25
Mila Siregar
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
26
Yunusul Khairi, H., M.Kn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
145 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
27
Noviartati
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
28
Irawan
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
29
Susanti SH MKn
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
30
Budi Nugroho, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
31
Ismarina, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
32
Rahma Diyanti, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
146 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
33
Teddy Wan, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
34
Mursalin, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
35
Sumiati, SH. MKn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
36
Fajri Afrian Fauzi, SH. MKn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
37
Heriani Rahayu Adimurti, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
38
Ida Noerfatmah, S.H.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT
147 LAPORAN PELAKSANAAN GCG 2019
No Konsultan, Penasihat Atau yang
Dipersamakan Dengan Itu Tujuan Ruang Lingkup Kerja
39
Puspasari Dewi, S.H., M.Kn.
Memberikan jasa berupa: pembuatan akta otentik mengenai semua perjanjian,membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking), memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
Notaris/PPAT