Post on 03-Mar-2019
Perjanjian Kinerja
11
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Uraian singkat organisasi 3
1.3 Sumberdaya organisasi 4
1.4 Isu-isu strategis 8
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 11
2.2 Indikator Kinerja Utama 26
2.3 Perjanjian Kinerja 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 46
3.2 Analisis Capaian Kinerja 55
3.3 Evaluasi 102
BAB IV PENUTUP
4.1 Simpulan 105
4.2 Permasalahan dan pemecahan masalah 106
4.3 Saran 107
Perjanjian Kinerja
12
LAMPIRAN
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
B. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 2017
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2017
Perjanjian Kinerja
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR
Jalan Maruti No. 8 Lt III Telp (0361) 423503 Fax. 425369 Denpasar
Perjanjian Kinerja
14
Kata pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa karena berkat dan perkenannya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat disusun dan
selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.
LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas
Kesehatan Kota Denpasar selama tahun 2016 sebagaimana
dirumuskan dalam rencana strategis.
Masih banyak kekurangan dan hambatan yang kami temui
dalam penyusunan LKIP dan dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Kota Denpasar, kami berharap mendapatkan masukan
yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKIP ini,
semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Asung Kertha Wara Nugraha
kepada kita semua.
Denpasar, Pebruari 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Denpasar
dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes
Perjanjian Kinerja
15
NIP. 196204191988032007
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
secara periodik setiap akhir anggaran.
Memperhatikan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis
Penetapan Kinerja (PK) Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun
Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota
Denpasar Tahun 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dikes Kota Denpasar
merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah:
1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
BAB
I
1.1 LATAR BELAKANG
Perjanjian Kinerja
16
Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan
Kota Denpasar adalah:
- Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
- Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang
urusan Pemerintahan amntara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Instruksi PresidenNomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021.
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor
050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Denpasar Tahun 2016-2021
1.2 URAIAN SINGKAT ORGANISASI
Perjanjian Kinerja
17
Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 th 2008 dan
perubahannya No. 2 Th 2009 maka Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Kedudukan
a. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota
Denpasar.
b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah Melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
3. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang dinas dalam
lingkup tugasnya.
4. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh
satu (1) Sekretaris dan dan (4) Bidang yaitu :
1. Sekretariat terdiri dari :
Perjanjian Kinerja
18
1. Subag. Perencanaan dan Informasi Kesehatan
2. Subag. Umum dan Kepegawaian
3. Subag. Keuangan
2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan
3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Perbekalan Kesehatan
3. Bidang Bina Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari:
1. Seksi Surveilans Pencegahan Penyakit
2. Seksi Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
3. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Langsung
4 . Bidang Bina Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
1. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum
2. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman
3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan kualitas air
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
2. Seksi Kesehatan Keluarga
3. Seksi Gizi
Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi
oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun
dana.
a. Sumber daya manusia
1.3 SUMBER DAYA ORGANISASI
Perjanjian Kinerja
19
Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di dinas
kesehatan Kota Denpasar :
TABEL 1.1 REKAPITULASI TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2016
Sumber daya manusia berdasarkan golongan pada dinas kesehatan kota Denpasar:
Tabel 1.2 REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016
GOLONGAN DKK UPT
PFM
DS
I
DS
II
DS
III
DS
IV
DT
I DT II
DU
I DU II
DU
III
DB
I
DB
II
1 I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 II/a 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
4 II/b 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
NO UNIT KERJA
JUMLAH
Medis
Perawat,
perawat gigi
& Bidan
Farma
si Gizi
Teknisi
Medis
Sanita
si
Kesm
as
1 Puskesmas I Denpasar Selatan 6 12 2 1 1 1 1
2 Puskesmas II Denpasar Selatan 5 20 2 1 1 2 4
3 Puskesmas III Denpasar Selatan 6 11 2 2 0 1 2
4 Puskesmas IV Denpasar Selatan 10 19 3 1 1 1 1
5 Puskesmas I Denpasar Timur 9 21 3 1 1 1 1
6 Puskesmas II Denpasar Timur 4 17 3 2 1 1 3
7 Puskesmas I Denpasar Utara 6 13 2 1 1 1 1
8 Puskesmas II Denpasar Utara 6 14 3 1 1 1 1
9 Puskesmas III Denpasar Utara 6 17 2 1 1 3 4
10 Puskesmas I Denpasar Barat 7 17 1 1 1 2 3
11 Puskesmas II Denpasar Barat 7 25 1 1 1 1 2
SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 71 196 29 14 10 27 44
Perjanjian Kinerja
20
5 II/c 5 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 4
6 II/d 10 2 5 4 4 2 9 3 1 4 2 2 4
7 III/a 4 0 2 7 3 11 3 4 1 1 0 3 3
8 III/b 22 1 2 3 3 4 4 6 9 4 8 6 4
9 III/c 12 1 3 5 3 8 5 1 2 5 5 7 5
10 III/d 16 1 14 12 9 6 12 15 10 10 14 15 16
11 IV/a 6 0 1 4 2 4 2 1 2 2 1 2 5
12 IV/b 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
13 IV/c 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1
14 IV/d 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 82 7 29 37 29 39 41 35 31 30 35 36 475
Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2016
b. Sumber daya material
Sumber daya material dimiliki Pemkot Denpasar baik dari Dinas
Kesehatan, Puskesmas, RSU Pemerintah maupun RSU Swasta adalah sebagai
berikut :
1. Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua)
Puskesmas melayani 100.000 penduduk.
2. Rasio Puskesmas pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk
adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk.
3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah
2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk.
Tingginya rasio sarana kesehatan terhadap penduduk membantu
meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat
dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat
dilihat tabel berikut :
Perjanjian Kinerja
21
Tabel 1.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kecamatan di Kota Denpasar
tahun 2016
No Kecamatan Rumah sakit Puskesmas Pustu
1 Denpasar Selatan 1 4 6
2 Denpasar Timur 2 2 6
3 Denpasar Barat 10 2 7
4 Denpasar Utara 3 3 6
Jumlah 16 11 25
Sumber : Bidang bina Pelayanan Kesehatan.
Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar
sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang
memerlukan pelayanan kesehatan.
c. Sumber daya Informasi
Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap
penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas sehingga pelayanan dasar
kesehatan di Puskesmas lebih lancar.
d. Dana
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar,
direalisasikan melalui 19 program dan 42 kegiatan dengan mengalokasikan belanja
sebagai berikut :
1.Belanja tidak langsung : Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)
Perjanjian Kinerja
22
Belanja Pegawai : Rp. 50.602.070.439,40
2.Belanja Langsung : Rp. 58.660.596.350 (53,88%)
Belanja Pegawai : Rp. 363.120.000
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681
Belanja Modal : Rp. 14.863.193.669
3.Total belanja langsung dan
Tak langsung : RP. 109.262.666.789,4 (100 %)
Realisasi :
1.Belanja tidak langsung : Rp. 48.889.425.257
2.Belanja Langsung : Rp. 47.026.605.734,44
Belanja Pegawai : Rp. 277.894.000
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 35.525.861.455,44
Belanja Modal : Rp. 11.222.850.279
3.Total belanja langsung dan
Tak langsung : Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)
1.4 ISU-ISU STRATEGIS
Perjanjian Kinerja
23
Isu strategis penting yang menjadi permasalahan kesehatan Kota
Denpasar adalah:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Puskesmas dan Dinas
kesehatan
b. Peningkatan kualitas data kesehatan melalui sistem informasi
kesehatan yang terintegrasi
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
d. Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas
farmasi dan alkes
e. Peningkatan Pengawasan obat dan makanan
f. Peningkatan jumlah puskesmas agar terjadi rasio ideal antara
sarana dengan jumlah penduduk
g. Peningkatan status gizi
h. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia
i. Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian
balita
j. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
k. Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
l. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD,
HIV, dan TBC
m. Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti
Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung
n. Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Perjanjian Kinerja
24
Sistematika penulasan dalam LKIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar
mencakup:
BAB I Pendahuluan
Pada Bab ini diuraikan tentang penjelasan umum organisasi
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2016
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016
B. Realisasi Anggaran Tahun 2016
BAB IV Penutup
Diuraiakan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota
Denpasar Tahun 2016 serta langkah dimasa mendatang yang akan
dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
Lampiran:
1. Penetapan Kinerja 2016
2. Indikator Kinerja Utama 2016
3. RKT 2016
Perjanjian Kinerja
25
PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2010-
2015 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan
memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (2010-
2015), dengan penekanan pada pencapaian sasran prioritas nasional dan
pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran
sesuai dengan RPJM Pemerintah Kota Denpasar telah disusun,
berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
nomor: 050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kota Denpasar.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar meliputi Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan cara mencapai sasaran dijabarkan dalam kebijakan,
Program, serta kegiatan.
2.1.1 Pernyataan Visi
Sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 serta dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
BAB
II
2.1 RENCANA STRATEGIS
DENPASAR SEHAT YANG KREATIF, MANDIRI DAN
Perjanjian Kinerja
26
yang ada di Kota Denpasar maka visi yang hendak dicapai dalam periode
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah:
Yaitu suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat Kota
Denpasar di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam
lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kreatif, sehingga mampu
meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan
lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan
bathin.
2.1.2 Pernyataan Misi
Dalam rangka mewujudkan Denpasar Sehat yang kreatif, mandiri dan
berkeadilan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang
selama 5 (lima) tahun sebelumnya, maka misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar
dapat dirumuskan sbb:
1. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik .
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu dan
berkeadilan.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup
bersih dan sehat.
5. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan
berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan
yang berskala nasional.
Perjanjian Kinerja
27
Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan
dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja)Dinas kesehatan Kota Denpasar
yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun
2.1.3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat
idealistik, mengandung nilai – nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk
melakukan perubahan yang lebih baik, yang menjadi arah perjalanan dinas
dengan berdasarkan pada kreteria –kreteria dan kewenangan yang mudah
dipahami oleh seluruh masyarakat.
2.1.3.1 Tujuan:
2.1.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan
indikator tujuan:
1) Terwujudnya pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan
prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
3) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan
yang terintegrasi
2.1.3.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator
tujuan:
1) 100% Puskesmas terakreditasi pada 2021
2) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 95% pada tahun 2021
3) Penggunaan obat rasional (POR) 100% di Puskesmas
4) 100% Penduduk miskin terlayani
5) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% pada
tahun 2021
Perjanjian Kinerja
28
2.1.3.1.3 Meningkatkan status kesehatan ibu anak dan lansia dengan
indikator tujuan:
1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi 90 per 100.000 KH pada tahun
2021
2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 KH
3) Menurunkan persentase bayi BBLR menjadi < 5 % pada 2021
4) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2021
5) Persentase KB Aktif 70% pada 2021
6) Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar 100% pada 2021
2.1.3.1.4 Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator tujuan:
1) 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan
2) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada
2021
3) 99% Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah
4) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif
2.1.3.1.5 Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan:
1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi 75% pada 2021
2) Meningkatnya promosi kesehatan di satuan pendidikan dasar, puskesmas
dan pustu menjadi 100% pada 2021
3) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi 85% pada
2021
4) Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Perjanjian Kinerja
29
2.1.3.1.6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
dan tidak menular dengan indikator tujuan:
1) Menurunkan IR penyakit DBD menjadi 195/100.000 penduduk
2) Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi < 0,5% Meningkatnya
kewaspadaan dan penanggulangan wabah
3) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 100% pada
2021
4) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar
2.1.3.1.7 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,
dengan indikator tujuan:
1) Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada 2020
2) Meningkatnya akses masyarakat terhapat sanitasi dasar sebesar 75%
pada 2021
3) Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
(45%)
4) Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
2.1.3.2 Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:
2.1.3.2.1 Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasana di
dinas dan puskesmas dengan indikator sasaran:
1) Penyediaan jasa komunisasi, sumberdaya air, listrik dan alat tulis
kantor
2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan
perlengkapan gedung kantor
3) Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas
4) Terpenuhinya mobil puskesmas keliling
Perjanjian Kinerja
30
5) Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi
2.1.3.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan
indikator sasaran:
1) Pelaksanaan kursus singkat/ pelatihan
2) Persentase terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk
ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu
3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi
tepat waktu.
2.1.3.2.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengukur
keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ditetapkan indikator
sasaran:
1) Persentase puskesmas terakreditasi
2) Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan Konsumen > 80
3) Puskesmas berprestasi
4) Tenaga kesehatan teladan
5) Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak
2.1.3.2.4 Persentase ketersediaan obat dan alkes di puskesmas. Indikator
sasaran yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:
1) Persentase ketersediaan obat di puskesmas
2) Terpenuhinya kebutuhan alat–alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan
dasar di puskesmas
3) Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
2.1.3.2.5 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator sasaran:
1) Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN
2) Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk
2.1.3.2.6 Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan
tingkat pertama/puskesmas dengan indikator sasaran:
Perjanjian Kinerja
31
1) Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat
pertama/puskesmas
2) Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2.1.3.2.7 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu,
bayi, anak, remaja dan lansia. Indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur capaian sassaran strategis ini adalah:
1) Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil
2) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1
3) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4
4) Persentase puskesmas melakukan orientasi program perencanaan
persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)
5) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
6) Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan
7) Persalinan dan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya
8) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani
9) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
10) Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)
11) Cakupan pelayanan ibu nifas ketiga (KF3)
12) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan
13) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
14) Persentase bayi dengan BBLR
15) Cakupan kunjungan neonates pertama kali (KN1)
16) Cakupan kunjungan neonates lengkap (KN3)
17) Cakupan kunjungan neonatal dengan komplikasi ditangani
18) Cakupan pelayanan bayi
19) Menurunkan angka kematian bayi
20) Persentase KB aktif
21) Cakupan pelayanan balita
22) Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
23) cakupan kunjungan balita
Perjanjian Kinerja
32
24) Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan kekerasan
terhadap anak (KTA)
25) Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita
26) Persentase anak balita di stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh
kembang (SDIDTK)
27) Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit
(MTBS dan manajemen terpadu balita muda (MTBM)
28) Menurunkan angka kematian balita
29) Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan
30) Persentase puskesmas ramah lansia
31) Persentase usia 60 tahun keatas memdapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
2.1.3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil (bumil) dengan
indikator sasaran:
1) Cakupan gizi buruk mendapat perawatan
2) Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang
3) Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah
4) Persentase bumil dengan kurang energy kronik mendapat makanan
tambahan
5) Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan
6) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif
7) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A
8) Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)
9) Persentase puskesmas melaksanakan surveylans gizi
10) Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu
2.1.3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan
dengan indikator:
1) Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat
Perjanjian Kinerja
33
2) Persentase desa/kelurahan TOGA memenuhi syarat
3) Persentase desa siaga aktif
4) Persentase posyandu aktif
2.1.3.2.10 Meningkatnya upaya promosi kesehatan di tingkat pendidikan dasar
dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator kinerja:
1) Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan
2) Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan promosi
kesehatan
3) Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan
2.1.3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS
1) persentase rumah tangga ber PHBS
2.1.3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
1) Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar
2) Persentase usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai
standar
3) Persentase puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja
4) Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga
2.1.3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular. Terdapat 7 indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur pencapaian
sasaran strategis ini yaitu:
1) Incidence rate penyakit DBD
Perjanjian Kinerja
34
2) CFR penyakit DBD
3) Prevalensi HIV/AIDS
4) Persentase angka kasus HIV yang diobati
5) Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan sesuai
standar
6) Angka kesembuhan penderita TB
7) Persentase terduga TB mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar
8) Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan
sesuai standar
2.1.3.2.14 Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak
menular
1) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos
Bindu) PTM
2) Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok
3) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar
4) jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks
5) Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan
kesehatan peduli remaja)
6) Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu
paripurna (PKTP
2.1.3.2.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah
Perjanjian Kinerja
35
1) Persentase respon verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24
jam
2) Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam
2.1.3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar
lengkap
1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
2) Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)
2.1.3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan
1) Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
2) Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis
3) persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan
4) Persentase desa/kel STBM
5) Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar
pestisida memenuhi syarat
6) Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat
7) Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS
2.1.3.2.18 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar
1) Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat
2) Persentase rumah sehat
3) Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan
2.1.3.2.19 Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat
kesehatan
1) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan
2) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan
2.1.3.2.20 Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan
sehat
1) Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
Perjanjian Kinerja
36
2) Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN
Tingkat Kota Denpasar
2.1.4 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam
menangani masalah kesehatan di Kota Denpasar mengacu pada strategi dan
kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar
Tahun 2016-2021.
Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam
melaksanakan bidang urusan kesehatan periode 2016-2021 antara lain:
1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi
masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di
Puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit yang meliputi
pemerataan mutu pelayanan dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan
dan ketekhnisian, penunjang medic, sarana dan prasarana dan peralatan
kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat
dijangkau oleh masyarakat melalui:
a. Optimalisasi sumberdaya manusia melalui kerjasama pelatihan dan
pendidikan pada bidang kesehatan
b. Menciptakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk
menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat
c. Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan
peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan
2. Meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di
tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini
masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, penyehatan
dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.
3. Meningkatkan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan
penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita remaja, usia kerja dan
usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan
pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer
Perjanjian Kinerja
37
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan
tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya
penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat
dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan
angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra,
meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber
binatang
5. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat
kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di
fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang
bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah,
meningkatkan pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan
PKRT
6. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
7. Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat bidang kesehatan
melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Untuk tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19
program dengan 44 kegiatan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Perjanjian Kinerja
38
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan pelatihan formal.
4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
4.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
4.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
5.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
5.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
5.3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
5.4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
5.6. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
6.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
7. Program pengembangan obat asli Indonesia
7.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar
negari
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
8.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
8.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Perjanjian Kinerja
39
9.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
9.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
10.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
10.2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
11.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
11.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.
11.3. Pengadaan vaksin penyakit menular
11.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
11.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular.
11.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.
11.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik.
11.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
11.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC)
11.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan
Pembrantasan penyakit .
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
12.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
13.1. Pelayanan operasi katarak
Perjanjian Kinerja
40
14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
14.1. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu.
15. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
16.Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita.
16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.
17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
17.1. Pelayanan kesehatan.
17.2. Pelayanan Pemeliharaan kesehatan (lansia)
18. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan.
18.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga.
18.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant.
18.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
kantin sekolah
19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
19.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu.
19.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perjanjian Kinerja
41
Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Agar pembangunan kesehatan
dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna,maka indikator
sasaran kesehatan utama yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota
Denpasar sampai pada akhir tahun 2016 adalah :
Perjanjian Kinerja
27
NO Sasaran RPJMD INDIKATOR KINERJA
UTAMA
CARA PERHITUNGAN TARGET
2016 2017 2018 2019 2010 2021
1 Menciptakan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat (JPKM) untuk
menurunkan biaya kesehatan dan
meningkatkan daya beli masyarakat
Persentase kepesertaan
masyarakat dalam JKN
Jml kepesertaan masyarakat dalam JKN/ jumlah
penduduk x 100%
50 70 85 100 100 100
2 Menciptakan iklim budaya sehat
melalui paradigma sehat dan pelibatan
peran serta masyarakat dalam
pengambilan keputusan bidang
kesehatan
Persentase RT ber PHBS Jml RT ber PHBS/ jml rumah dipantau x 100% 79 80 81 82 85 85
Persentase satuan
pendidikan dasar
mendapatkan promosi
kesehatan
Jml satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi
kesehatan/ seluruh satuan pendidikan dasar yang ada x
100%
100 100 100 100 100 100
Persentase puskesmas
dan puskesmas pembantu
melaksanakan promosi
kesehatan
Jml puskesmas dan puskesmas pembantu
melaksanakan promosi kesehatan/ Jml seluruh
puskesmas dan puskesmas pembantu x 100%
100 100 100 100 100 100
Perjanjian Kinerja
28
3 Meningkatkan mutu system informasi
kesehatan, mutu perencanaan di
tingkat puskesmas dan kemampuan
teknis untuk pelaksanaan deteksi dini
masalah kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, pemantauan, penyehatan
dan pengawasan kualitas kesehatan
lingkungan.
Nilai LKIP
Hasil penilaian dari inspektorat
B B B B B B
Cakupan pelayanan
system informasi
terintegrasi
Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi
terintegrasi dengan dinas kesehatan/ jumlah seluruh
puskemas yang ada x 100 %
90 100 100 100 100 100
Persentase siswa
pendidikan dasar
mendapatkan promosi
kesehatan
Jml siswa pendidikan dasar mendapatkan promosi
kesehatan/ Jml seluruh siswa pendidikan dasar x 100%
100 100 100 100 100 100
Jumlah Desa/kel memiliki
Posbindu
Jml Desa/kel memiliki Posbindu/ Jml desa/kel yang ada 17 24 31 38 43 43
Persentase Usia 20 – 59
Tahun Mendapatkan
Skrining Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Sesuai
Standar
Jml Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sesuai Standar/ Penduduk Usia 20 – 59 Tahun
100 100 100 100 100 100
Jml desa/ kelurahan
melaksanakan STBM
Jml desa/ kelurahan melaksanakan STBM/ Jml desa/
kelurahan yang ada
75 80 80 80 80 80
Perjanjian Kinerja
29
Persentase sarana air
minum dilaksanakan
pengawasan
Jml sarana air minum dilaksanakan pengawasan/Jml
sarana air minum
75 75 75 75 75 75
Persentase tempat-tempat
umum memenuhi syarat
kesehatan
Jml tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan/
Jumlah tempat-tempat umum yang ada
95 95 95 95 95 95
Persentase TPM
memenuhi syarat
kesehatan
Jml TPM memenuhi syarat kesehatan/ Jumlah TPM yang
ada x 100
25 30 35 40 45 45
Jumlah Desa/ kel
melaksanakan tatanan
kawasan sehat
Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat 43 43 43 43 43 43
4 Meningkatkan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan
penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,
bayi, balita remaja, usia kerja dan usia
lanjut, kesehatan kerja dan olahraga,
pembinaan, pengembangan dan
pengawasan upaya kesehatan
tradisional dan komplementer
Cakupan ibu hamil
mendapatkan pelayanan
K4
Jml ibu hamil mendapatkan pelayanan K4/jml seluruh ibu
hamil x 100
98 98 98 98 98 98
Persentase persalinan di
fasilitas kesehatan
Jml persalinan di fasilitas kesehatan/jml seluruh
persalinan
100 100 100 100 100 100
Persentase ibu nifas
mendapatkan pelayanan
kes
Jml ibu nifas mendapatkan pelayanan kes/jml ibu nifas x
100
100 100 100 100 100 100
Perjanjian Kinerja
30
Jumlah puskesmas
terakreditasi
Jumlah puskesmas terakreditasi 2 5 4 0 0 0
Angka kematian
ibu/100.000 KH
Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan
nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah
kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang
sama x 100.000 KH
100 98 96 94 92 90
Angka kematian bayi/1000
KH
Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu
wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran
hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x
1000
15 12 10 8 8 8
Angka kematian
balita/1000 KH
Jumlah anak usia 12-59 bulan yang meninggal di suatu
wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran
hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x
1000
15 12 10 8 8 8
Persentase bumil KEK
mendapatkan PMT
Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT/Jumlah bumil x
100%
50 65 70 75 80 80
Persentase balita gizi
kurang
Jml balita gizi kurang/jumlah balita x 100 8 8 6 5 4 4
Persentase puskesmas
melaksanakan kesehatan
Jml puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga/ jml
seluruh Puskesmas x 100%
10 10 20 20 20 20
Perjanjian Kinerja
31
olah raga
Persentase puskesmas
melaksanakan pelayanan
kesehatan tradisional
Jml puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional/ jml seluruh Puskesmas x 100%
10 10 20 20 20 20
5 Meningkatkan mutu penyelenggaraan
penanggulangan penyakit menular dan
tidak menular untuk upaya cegah
tangkal terhadap masuk dan keluarnya
penyakit yang berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat
dan meningkatkan dan meningkatkan
kualitas lingkungan, menurunkan
angka kesakitan akibat penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi,
peningkatan surveillance, karantina
kesehatan, dan kesehatan matra,
meningkatkan pencegahan dan
penanggulangan penyakit bersumber
binatang
IR DBD per 100.000
penduduk
Jml kasus DBD/Jml penduduk x 100% 215 210 205 200 195 195
Prevalensi HIV/AIDS Jumlah penderita HIV/jml penduduk x 100% <0,5% <0,5
%
<0,5
%
<0,5
%
<0,5
%
<0,5
%
Angka kesembuhan
penderita TB
Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu
wilayah selama periode tertentu/ Jumlaj Pasien TB Paru
BTA + yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu
yang sama x 100%
75 76 77 78 79 79
Persentase Respons
Verifikasi terhadap SKDR
dalam Waktu Kurang dari
24 Jam
Jumlah signal kewaspadaan dini yang direspon oleh
dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam/jumlah
signal kewaspadaan dini yang muncul x 100%
100 100 100 100 100 100
Persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
Jumlah bayi yang mendapat satu kali imunisasi hepatitis
B, satu kali imunisasi BCG, Tiga kali imunisasi DPT,HB
dan Hib, empat kali imunisasi polio dan satu kali
imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun / jumlah
bayi dalam kurun waktu yang sama x 100%
100 100 100 100 100 100
Perjanjian Kinerja
32
Persentase desa yang
mencapai universal child
imunisation (UCI)
Jumlah desa yang mencapai universal child imunisation
(UCI)/jumlah seluruh desa yg ada x 100%
100 100 100 100 100 100
6 Meningkatkan akses, kemandirian dan
mutu sediaan farmasi dan alat
kesehatan melalui pelayanan
kefarmasian dan penggunaan obat
rasional di fasilitas kesehatan,
persediaan obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkaU di pelayanan
kesehatan pemerintah, meningkatkan
pengendalian pra dan pasca
pemasaran alat kesehatan dan PKRT
Persentase ketersediaan
obat, vaksin dan alkes di
puskesmas
Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah
pada kurun waktu tertentu/jumlah kebutuhan di wilayah
yang sama
91 92 93 94 95 95
Persentase penggunaan
obat rasional (POR) di
puskesmas
P(A)ISPA: Persentase penggunaan antibiotik pada kasus
ispa non penumonia
P(A) Diare Persentase penggunaan antibiotik pada diare
non spesifik
P(A) Myalgia: Persentase penggunaan injeksi pada
kasus Myalgia
R(T) Rerata item jenis obat perlembar resep pada tiga
kasus
100 100 100 100 100 100
Persentase pengawasan
produk alkes dan PKRT
Jumlah pengawasan produk alkes dan PKRT/Jumlah
Produk alkes dan PKRT yang ada
0 25 30 35 40 45
Perjanjian Kinerja
33
Persentase tenaga
kesehatan memiliki STR
Jumlah tenaga kesehatan memiliki STR/ Jumlah Seluruh
Tenaga yang seharusnya memiliki STR x 100%
70 70 75 75 80 85
7 Meningkatkan pemberdayaan
kesehatan masyarakat bidang
kesehatan melalui tokoh masyarakat,
organisasi swadaya masyarakat dan
dunia usaha
Persentase posyandu aktif Jumlah posyandu Purnama + Mandiri /jumlah seluruh
Posyandu yang ada x 100%
65 68 70 72 75 75
Jumlah LSM yang
berperan aktif di bidang
kesehatan
Jumlah LSM yang berperan aktif di bidang kesehatan
Perjanjian Kinerja
32
Tahun 2016 dinas kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19 Program dengan
pendanaan:
No PROGRAM ANGGARAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.419.758.817
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.419.138.240
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
168.340.000
IV. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.969.595.202
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.159.254.500
VI Program Pengawasan Obat dan Makanan 27.410.000
VII Program pengembangan Obat asli Indonesia 81.604.500
VIII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
3.103.591.850
IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 227.392.800
X Program Pengembangan Lingkungan Sehat 507.744.300
XI Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
19.326.575.947
XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.349.109.600
XIII Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6.400.000
XIV Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya.
26.256.400
XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
8.832.429.894
XVI Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
94.149.000
Perjanjian Kinerja
33
XVII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 610.630.000
XVIII Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
265.968.300
XIX Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan
dan anak
69.358.300
Perjanjian Kinerja
34
TUJUAN SASARAN TARGET DAN PENDANAAN
DALAM JUTAAN RUPIAH
URAIAN INDIKATOR TUJUAN URAIAN INDIKATOR 2016 Rp
1 Meningkatnya
ketersediaan dan
mutu sumber
daya kesehatan
1 Terwujudnya
pengadaan
peningkatan,
pemeliharaan
sarana dan
prasarana di dikes
puskesmas dan
jaringannya
1 Terwujudnya
pengadaan
peningkatan,
pemeliharaan
sarana dan
prasarana di dikes
puskesmas dan
jaringannya
1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik dan alat tulis kantor
100%
6,419.7
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, kendaraan dinas, dan
perlengkapan gedung kantor
100%
3 Terpenuhinya sarana dan prasarana
puskesmas
100%
6,419.1
4 Terpenuhinya mobil puskesmas
keliling
6 bh
5 Pembangunan puskesmas rawat inap
terakreditasi
0
-
2.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja
35
2 Meningkatnya
kapasitas
sumberdaya
aparatur
1 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
1 Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan 7 kali
168.3
2 Terpenuhinya usulan tenaga medis
dan paramedis untuk ditugaskan di
puskesmas pembantu, puskesmas dan
puskesmas rawat inap
60%
3 Peningkatan
kualitas data
kesehatan melalui
sistem informasi
kesehatan yang
terintegrasi
1 Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pelaporan dan
evaluasi
1 Persentase penyelesaian dokumen
perencanaan pelaporan dan evaluasi
tepat waktu
100%
-
1 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada seluruh
masyarakat Kota
Denpasar
1 Meningkatnya
jumlah puskesmas
terakreditasi
menjadi 100%
pada 2020
1 Meningkatnya
mutu pelayanan
kesehatan
standarisasi dan
akreditasi
1 Persentase puskesmas terakreditasi 2
1,327.1
2 Persentase puskesmas dengan nilai
Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80
100%
3 Puskesmas berprestasi 1 Pusk
4 Tenaga kesehatan teladan 4 Nakes
5 Persentase penduduk ditemukan
katarak dilaksanakan operasi katarak
100%
6.4
Perjanjian Kinerja
36
6 Persentase penduduk dengan
gangguan jiwa dirujuk
100%
160.2
7 Persentase tenaga dan sarana
kesehatan dibina
100%
32.1
2 Persentase
Ketersediaan obat
95% di puskesmas
pada tahun 2020
1 Ketersediaan obat
dan alat kesehatan
di puskesmas
1 Persentase ketersediaan obat di
puskesmas
91%
1,659.3
2 Persentase
penggunaan obat
rasional (POR) di
Puskesmas
1 Persentase penggunaan obat rasional
(POR) di Puskesmas
100%
1 Terpenuhinya kebutuhan alat - alat
kesehatan untuk pelayanan kesehatan
dasar di pusk
100%
1,310.3
3 100% penduduk
miskin
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
1 Pelayanan
Kesehatan
Penduduk miskin
1 Terlayaninya penduduk miskin melalui
JKBM dan JKN
100%
55.0
4 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dan
swasta dalam
Persentase
peserta BPJK yang
terlayani di
Fasilitas kesehatan
Persentase peserta BPJK yang terlayani
di Fasilitas kesehatan tingkat pertama
(Puskesmas)
100%
Perjanjian Kinerja
37
pembiayaan
pembangunan
kesehatan
tingkat pertama
(Puskesmas)
Persentase kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
50%
1 Meningkatkan
status kesehatan
ibu, anak dan
lansia
1 Menurunkan
angka kematian
ibu melahirkan
menjadi 90 per
100.000 KH pada
tahun 2021
1 Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan bagi
ibu, bayi, anak
remaja dan lansia
1 Persentase puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil
100%
916.7
2 Menurunkan
angka kematian
bayi menjadi 8 per
1000 pada tahun
2021
2 cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan K1
100%
3 Menurunkan
persentase bayi
berat lahir rendah
(BBLR) menjadi <
5% pada tahun
2021
3 cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan K4
98%
4 Meningkatnya
persalinan di
fasilitas kesehatan
menjadi 100%
pada 2021
4 Persentase puskesmas yang
melakukan orientasi program
perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi (P4K)
100%
5 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan
Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
100%
Perjanjian Kinerja
38
6 Persentase Ibu Bersalin dan Nifas
Mendapatkan Pelayanan
100%
7 Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di
Puskesmas dan Jaringannya
100%
8 Cakupan ibu hamil dengan komplikasi
tertangani
80%
9 persentase persalinan di fasilitas
kesehatan
100%
10 Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1) 98%
11 Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3
(KF3)
98%
12 Menurunkan angka kematian ibu
melahirkan
100/100.000
KH
13 Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
100%
14 Persentase bayi dengan BBLR <5%
15 Cakupan kunjungan neonatus pertama
kali (KN1)
100%
Perjanjian Kinerja
39
16 Cakupan kunjungan neonatus lengkap
(KN3)
98%
17 Cakupan Neonatal dengan komplikasi
ditangani
80%
18 Cakupan pelayanan bayi 92%
65.9
19 Menurunkan angka kematian bayi 15/1000 KH
20 Persentase KB Aktif 70%
21 Cakupan pelayanan balita 80%
94.2
22 Persentase Usia Bawah Lima Tahun
(Balita) Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
100%
23 cakupan kunjungan balita 91%
24 Persentase puskesmas mampu
melaksanakan penanganan KTA
(kekerasan terhadap anak)
100%
25 Persentase puskesmas
menyelenggarakan kelas ibu balita
100%
Perjanjian Kinerja
40
26 persentase anak balita di SDIDTK
(Stimulasi deteksi intervensi dini
tumbuh kembang)
92%
27 Persentase puskesmas melaksanakan
manjemen terpadu balita sakit (MTBS
dan Manajemen terpadu balita muda
(MTBM)
100%
28 Menurunkan angka kematian Balita 15/1000 KH
29 Persentase lansia memperoleh
pelayanan kesehatan
72%
584.3
30 Persentase puskesmas ramah lansia 100%
82.7
31 Persentase Usia 60 tahun Keatas
Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
100%
1 Mengatasi
masalah gizi di
masyarakat
terutama pada
kelompok rentan
1 100 % Balita Gizi
buruk
mendapatkan
perawatan
1 Persentase balita
gizi buruk
mendapat
perawatan
Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan
100%
158.9
Perjanjian Kinerja
41
2 Menurunkan
prevalensi Balita
Gizi kurang dan
gizi buruk menjadi
4% pada 2021
2 Menurunkan
prevalensi Balita
Gizi kurang dan
gizi buruk
Prevalensi balita gizi kurang dan gizi
buruk
8%
3 Meningkatnya
status gizi ibu
hamil dan balita
3 Meningkatnya
status gizi balita
dan bumil KEK
Persentase bumil mendapat tablet
tambah darah (TTD)
99%
Persentase ibu hamil dengan kurang
energi kronik (KEK) mendapat
makanan tambahan (PMT)
50%
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
75%
4 Persentase bayi
usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI
Ekslusif
Persentase bayi usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI Ekslusif
42%
68.6
Persentase balita usia 6-59 bulan
mendapat kapsul Vit A
99%
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan inisiasi menyusu dini
(IMD)
41%
Perjanjian Kinerja
42
persentase puskesmas melaksanakan
surveilans gizi
100%
26.3
Persentase balita ditimbang berat
badannya di posyandu
83%
1 Meningkatnya
promosi
kesehatan dan
peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
kesehatan
1 Meningkatnya
persentase
posyandu aktif
75% pada tahun
2020
1 Meningkatnya
Persentase
pengobat
tradisional
memenuhi syarat
1 Persentase pengobat tradisional
memenuhi syarat
55%
81.6
2 Persentase Desa/Kel dengan TOGA
memenuhi syarat
60%
2 meningkatnya
promosi kesehatan
di SD, Puskesmas
dan Puskesmas
pembantu
meningkatnya
promosi
kesehatan di SD,
Puskesmas dan
Puskesmas
pembantu
1 Persentase Satuan Pendidikan Dasar
mendapatkan Promosi Kesehatan
100%
2,599.8
2 Persentase Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu Melaksanakan
Promosi Kesehatan
100%
3 Persentase Promosi untuk
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
100%
Perjanjian Kinerja
43
3 Meningkatnya
Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan
perilaku hidup
bersih dan sehat
(PHBS) menjadi
85% ditahun 2021
1 Meningkatnya
Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan
perilaku hidup
bersih dan sehat
(PHBS)
1 Persentase rumah tangga yang
melaksanakan perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
79%
287.8
2 Persentase desa siaga aktif 100%
3 Persentase posyandu aktif 65%
4 Persentase siswa
SD dan Remaja
(15-19 tahun)
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar 100%
pada 2020
1 Persentase Siswa
Satuan
Pendidikan Dasar
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar
1 Persentase Siswa Satuan Pendidikan
Dasar Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
100%
2 Persentase Usia 15 – 19 tahun
Mendapatkan Skrining Kesehatan
Sesuai Standar 100%
3 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan kerja 10%
4 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan olahraga 10%
1 Menurunkan
angka kesakitan
dan kematian
akibat penyakit
menular dan
1 Menurunkan
Incidence rate
penyakit DBD
menjadi
195/100.000
1 Menurunnya
angka kematian
dan kesakitan
akibat penyakit
bersumber
1 Incidence rate penyakit DBD 215/100000
pddk
1,834.1
2 CFR penyakit DBD < 1%
1,498.2
Perjanjian Kinerja
44
tidak menular
penduduk binatang 3 Persentase kasus gigitan hewan
penular rabies mendapatkan
penanganan
80
710.1
2 Menurunkan
prevalensi
HIV/AIDS menjadi
<5%
2 menurunnya
angka kematian
dan kesakitan
akibat penyakit
menular langsung
1 Prevalensi HIV /AIDS <0, 5
1,919.2
2 Persentase angka kasus HIV yang
diobati
47%
897.7
3 Persentase Terduga HIV dan AIDS
Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS
Sesuai Standar
100%
4 Angka kesembuhan penderita TB 75%
5 Persentase terduga Tuberkulosis
Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar
100%
451.1
3 Meningkatnya
kewaspadaan dan
penanggulangan
wabah
1 Meningkatnya
kewaspadaan dan
penanggulangan
wabah
3 Persentase Respons Verifikasi
terhadap SKDR dalam Waktu Kurang
dari 24 Jam
100%
131.3
4 Persentase Desa/kelurahan mengalami
KLB ditangani < 24 jam
100%
4
1 Meningkatnya
upaya pencegahan
dan deteksi dini
1 JUMLAH desa/kelurahan yang
melaksanakan pos pembinaan terpadu
(Pos Bindu) PTM
17 DESA/KEL
Perjanjian Kinerja
45
penyakit tidak
menular
2 Jumlah puskesmas yang melayani
konseling berhenti merokok
6 Pusk
418.3
3 Persentase Usia 20 – 59 Tahun
Mendapatkan Skrining Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai
Standar
100%
615.6
4 jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan
deteksi dini kanker serviks 1600 orang
5 Persentase puskesmas melaksanakan
pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan
peduli remaja)
100%
6 Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan
penanggulangan kanker terpadu paripurna
(PKTP
15 sekolah
5 Meningkatnya bayi
mendapatkan
imunisasi dasar
lengkap menjadi
100%
1 Meningkatnya
persentase bayi
mendapatkan
imunisasi dasar
lengkap
1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
100%
3,173.4
2 Persentase desa yang mencapai
universal child imunisation (UCI)
100%
2 Meningkatnya
kesadaran
masyarakat untuk
hidup bersih dan
1 Persentase
desa/kelurahan
STBM 80% pada
tahun 2020
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
1 Persentase tempat-tempat umum
memenuhi syarat kesehatan
95%
1,131.3
Perjanjian Kinerja
46
sehat
2 Persentase puskesmas melaksanakan
pengelolaan limbah medis
100%
3 persentase desa/kel yang ODF/stop
buang air besar sembarangan
80%
4 Persentase desa/kel STBM 75%
5 Persentase cholinesterase darah
masyarakat yang berpotensi terpapar
pestisida memenuhi syarat
100%
6 Persentase tempat pengelolaan
pestidida memenuhi syarat
100%
7 Cakupan pengendalian vektor lalat di
TPS
100%
2 Meningkatnya
akses masyarakat
terhadap sanitasi
dasar
1 Persentase penduduk dengan akses
sanitasi dasar yang memenuhi syarat
75%
2 Persentase rumah sehat 98%
3 Persentase sumber air minum
memenuhi syarat kesehatan
62%
2 Persentase tempat
pengelolaan
makanan
1 Persentase tempat
pengelolaan
makanan
1 Persentase hasil produksi Rumah
Tangga tidak mengandung bahan
berbahaya
100%
27.4
Perjanjian Kinerja
47
memenuhi syarat
kesehatan
memenuhi syarat
kesehatan
2 Persentase tempat pengelolaan
makanan memenuhi syarat kesehatan
25%
80.5
3 Seluruh
Desa/kelurahan di
Kota Denpasar
menyelenggarakan
tatanan kawasan
sehat
Persentase
desa/kel yang
menyelenggarakan
tatanan kawasan
sehat
1 Persentase desa/kel yang
menyelenggarakan tatanan kawasan
sehat
100%
578.8
2 Jumlah Desa/kelurahan yang
mengikuti lomba kebersihan dan PSN
Tingkat Kota Denpasar
4 desa/kel di
4 kec
103.7
Perjanjian Kinerja
48
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan
berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 serta dokumen
perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016. Pengukuran
tingkat capaian kinerja dimaksud,dilakukan dengan cara membandingkan antara
Target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya.Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah
berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam
peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai
peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, yaitu sebagai berikut:
digunakan skala ordinal sbb :
a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil)
b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil)
c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)
BAB
III
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja
49
d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil
e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016
SASARAN Target Realisasi Kinerja
URAIAN INDIKATOR 2016 2016 2016
1 Terwujudnya
pengadaan
peningkatan,
pemeliharaan
sarana dan
prasarana di dikes
puskesmas dan
jaringannya
1 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik dan alat tulis kantor
100% 100% 100%
2 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor, kendaraan dinas,
dan perlengkapan gedung kantor
100% 100% 100%
3 Terpenuhinya sarana dan
prasarana puskesmas
100% 100% 100%
4 Terpenuhinya mobil puskesmas
keliling
6 bh 6 bh 100%
5 Pembangunan puskesmas rawat
inap terakreditasi
0 0 0
1 Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
6 Pelaksanaan kursus
singkat/pelatihan
7 kali 7 kali 100
7 Terpenuhinya usulan tenaga
medis dan paramedis untuk
ditugaskan di puskesmas
pembantu, puskesmas dan
puskesmas rawat inap
60% 60% 100%
1 Tersedianya
dokumen
perencanaan,
pelaporan dan
evaluasi
8 Persentase penyelesaian
dokumen perencanaan pelaporan
dan evaluasi tepat waktu
100% 100% 100%
1 Meningkatnya
mutu pelayanan
9 Persentase puskesmas
terakreditasi
2 2 100%
Perjanjian Kinerja
50
kesehatan
standarisasi dan
akreditasi
10 Persentase puskesmas dengan
nilai Indeks Kepuasan Konsumen
(IKM) > 80
100% 100% 100%
11 Puskesmas berprestasi 1 Pusk 1 Pusk 100%
12 Tenaga kesehatan teladan 4 Nakes 4 nakes 100%
13 Persentase penduduk ditemukan
katarak dilaksanakan operasi
katarak
100% 100% 100%
14 Persentase penduduk dengan
gangguan jiwa dirujuk
100% 100% 100%
15 Persentase tenaga dan sarana
kesehatan dibina
100% 100% 100%
1 Ketersediaan obat
dan alat kesehatan
di puskesmas
16 Persentase ketersediaan obat di
puskesmas
91% 90% 99%
2 Persentase
penggunaan obat
rasional (POR) di
Puskesmas
17 Persentase penggunaan obat
rasional (POR) di Puskesmas
100% 100% 100%
18 Terpenuhinya kebutuhan alat -
alat kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar di pusk
100% 100% 100%
1 Pelayanan
Kesehatan
Penduduk miskin
19 Terlayaninya penduduk miskin
melalui JKBM dan JKN
100% 100% 100%
Persentase
peserta BPJK yang
terlayani di
Fasilitas kesehatan
tingkat pertama
(Puskesmas)
20 Persentase peserta BPJK yang
terlayani di Fasilitas kesehatan
tingkat pertama (Puskesmas)
100% 100% 100%
21 Persentase kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
50% 50% 100%
1 Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
22 Persentase puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil
100% 100% 100%
Perjanjian Kinerja
51
kesehatan bagi
ibu, bayi, anak
remaja dan lansia
23 cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan K1
100% 101% 101%
24 cakupan ibu hamil mendapatkan
pelayanan K4
98% 99% 101%
25 Persentase puskesmas yang
melakukan orientasi program
perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi (P4K)
100% 100% 100%
26 Persentase Ibu Hamil
Mendapatkan Pelayanan
Antenatal Sesuai Standar
100% 99% 99%
27 Persentase Ibu Bersalin dan Nifas
Mendapatkan Pelayanan
100% 99% 99%
28 Persalinan dan Nifas Sesuai
Standar di Puskesmas dan
Jaringannya
100% 101% 101%
29 Cakupan ibu hamil dengan
komplikasi tertangani
80% 80% 100%
30 persentase persalinan di fasilitas
kesehatan
100% 101% 101%
31 Cakupan pelayanan ibu nifas
(KF1)
98% 101% 100%
32 Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3
(KF3)
98% 99% 110%
33 Menurunkan angka kematian ibu
melahirkan
100/100.000
KH
48/100.000
KH
100%
34 Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
100% 95% 95%
35 Persentase bayi dengan BBLR <5% 1.6% 100%
Perjanjian Kinerja
52
36 Cakupan kunjungan neonatus
pertama kali (KN1)
100% 95% 95%
37 Cakupan kunjungan neonatus
lengkap (KN3)
98% 95% 95%
38 Cakupan Neonatal dengan
komplikasi ditangani
80% 77% 90%
39 Cakupan pelayanan bayi 92% 89% 90%
40 Menurunkan angka kematian bayi 15/1000 KH 1/1000 KH 100%
41 Persentase KB Aktif 70% 77,7% 100%
42 Cakupan pelayanan balita 80% 89% 110%
43 Persentase Usia Bawah Lima
Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
100% 89% 90%
44 cakupan kunjungan balita 91% 89% 98%
45 Persentase puskesmas mampu
melaksanakan penanganan KTA
(kekerasan terhadap anak)
100% 100% 100%
46 Persentase puskesmas
menyelenggarakan kelas ibu
balita
100% 100% 100%
47 persentase anak balita di SDIDTK
(Stimulasi deteksi intervensi dini
tumbuh kembang)
92% 90% 99%
48 Persentase puskesmas
melaksanakan manjemen terpadu
balita sakit (MTBS dan
Manajemen terpadu balita muda
(MTBM)
100% 100% 100%
49 Menurunkan angka kematian
Balita
15/1000 KH 1/1000 KH 100
Perjanjian Kinerja
53
50 Persentase lansia memperoleh
pelayanan kesehatan
72% 70% 98%
51 Persentase puskesmas ramah
lansia 100% 100% 100%
52 Persentase Usia 60 tahun Keatas
Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
100% 100% 100%
1 Persentase balita
gizi buruk
mendapat
perawatan
53 Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
100% 100% 100%
2 Menurunkan
31,60prevalensi
Balita Gizi kurang
dan gizi buruk
54 Prevalensi balita gizi kurang dan
gizi buruk
8% 0.15% 100%
3 Meningkatnya
status gizi balita
dan bumil KEK
55 Persentase bumil mendapat
tablet tambah darah (TTD)
99% 99% 100%
56 Persentase ibu hamil dengan
kurang energi kronik (KEK)
mendapat makanan tambahan
(PMT)
50% 15,8% 31,6%
57 Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
75% 100% 100%
4 Persentase bayi
usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI
Ekslusif
58 Persentase bayi usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI Ekslusif
42% 43% 100%
59 Persentase balita usia 6-59 bulan
mendapat kapsul Vit A
99% 94% 98%
60 Persentase bayi baru lahir
mendapatkan inisiasi menyusu
dini (IMD)
41% 36,78% 89,71
61 persentase puskesmas
melaksanakan surveilans gizi
100% 100% 100%
Perjanjian Kinerja
54
62 Persentase balita ditimbang berat
badannya di posyandu
83% 84% 100%
1 Meningkatnya
Persentase
pengobat
tradisional
memenuhi syarat
63 Persentase pengobat tradisional
memenuhi syarat
55% 100% 100%
64 Persentase Desa/Kel dengan
TOGA memenuhi syarat
60% 100% 100%
meningkatnya
promosi
kesehatan di SD,
Puskesmas dan
Puskesmas
pembantu
65 Persentase Satuan Pendidikan
Dasar mendapatkan Promosi
Kesehatan
100% 100% 100%
66 Persentase Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
Melaksanakan Promosi
Kesehatan
100% 100% 100%
67 Persentase Promosi untuk
Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kesehatan
100% 100% 100%
1 Meningkatnya
Persentase rumah
tangga yang
melaksanakan
perilaku hidup
bersih dan sehat
(PHBS)
68 Persentase rumah tangga yang
melaksanakan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS)
79% 83% 110%
69 Persentase desa siaga aktif 100% 100% 100%
70 Persentase posyandu aktif 65% 54% 80%
Perjanjian Kinerja
55
1 Persentase Siswa
Satuan
Pendidikan Dasar
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar
71 Persentase Siswa Satuan
Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai
Standar
100% 100% 100%
72 Persentase Usia 15 – 19 tahun
Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
100%
73
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan kerja 10% 100% 100%
74 Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
olahraga
10% 100% 100%
1
Menurunnya
angka kematian
dan kesakitan
akibat penyakit
bersumber
binatang
75 Incidence rate penyakit DBD 215/100000
pddk
317/100000
pddk
60%
76 CFR penyakit DBD < 1% 0,6 100%
77 Persentase kasus gigitan hewan
penular rabies mendapatkan
penanganan
80 100 100
2 menurunnya
angka kematian
dan kesakitan
akibat penyakit
menular langsung
78 Prevalensi HIV /AIDS < 5 <5% 100
79 Persentase angka kasus HIV yang
diobati
47% 74.36% 100
80 Persentase Terduga HIV dan AIDS
Mendapatkan Pemeriksaan HIV-
AIDS Sesuai Standar
100% 100% 100%
81 Angka kesembuhan penderita TB 75% 75% 100%
Perjanjian Kinerja
56
82 Persentase terduga Tuberkulosis
Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar 100% 100% 100%
1 Meningkatnya
kewaspadaan dan
penanggulangan
wabah
83 Persentase Respons Verifikasi
terhadap SKDR dalam Waktu
Kurang dari 24 Jam
100% 100% 100%
84 Persentase Desa/kelurahan
mengalami KLB ditangani < 24
jam
100% 100% 100%
1 Meningkatnya
upaya pencegahan
dan deteksi dini
penyakit tidak
menular
85 JUMLAH desa/kelurahan yang
melaksanakan pos pembinaan
terpadu (Pos Bindu) PTM
17 DESA/KEL 50 desa/kel 100%
86 Jumlah puskesmas yang melayani
konseling berhenti merokok
6 Pusk 4 Pusk 80%
87 Persentase Usia 20 – 59 Tahun
Mendapatkan Skrining Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sesuai Standar
100% 100%
100%
88 jumlah wanita usia 30-50 tahun
dilakukan deteksi dini kanker serviks
1600 orang 1607
ORANG
100%
89 Persentase puskesmas melaksanakan
pelayanan PKPR (Pelayanan
kesehatan peduli remaja)
100% 100% 100%
90 Jumlah sekolah mendapatkan
pembinaan penanggulangan kanker
terpadu paripurna (PKTP
15 sekolah 15 sekolah 100%
1 Meningkatnya
persentase bayi
mendapatkan
imunisasi dasar
lengkap
91 Persentase bayi usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
100% 100% 100%
92 Persentase desa yang mencapai
universal child imunisation (UCI)
100% 100% 100%
Perjanjian Kinerja
57
1 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
93 Persentase tempat-tempat umum
memenuhi syarat kesehatan
95% 96% 100%
94 Persentase puskesmas
melaksanakan pengelolaan
limbah medis
100% 100% 100%
95 persentase desa/kel yang
ODF/stop buang air besar
sembarangan
80% 69% 90%
96 Persentase desa/kel STBM 75% 23% 30%
97 Persentase cholinesterase darah
masyarakat yang berpotensi
terpapar pestisida memenuhi
syarat
100% 100% 100%
98 Persentase tempat pengelolaan
pestidida memenuhi syarat
100% 100% 100%
99 Cakupan pengendalian vektor
lalat di TPS
100% 100% 100%
2 Meningkatnya
akses masyarakat
terhadap sanitasi
dasar
100 Persentase penduduk dengan
akses sanitasi dasar yang
memenuhi syarat
75% 77% 100%
101 Persentase rumah sehat
98% 98,55% 100%
Perjanjian Kinerja
58
32 Persentase sumber air minum
memenuhi syarat kesehatan
62% 77,5% 100%
1 Persentase tempat
pengelolaan
makanan
memenuhi syarat
kesehatan
103 Persentase hasil produksi Rumah
Tangga tidak mengandung bahan
berbahaya
100% 100% 100%
104 Persentase tempat pengelolaan
makanan memenuhi syarat
kesehatan
25% 25,23% 100%
Persentase
desa/kel yang
menyelenggarakan
tatanan kawasan
sehat
105 Persentase desa/kel yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
100% 100% 100%
106 Jumlah Desa/kelurahan yang
mengikuti lomba kebersihan dan
PSN Tingkat Kota Denpasar
4 desa/kel di
4 kec
4 desa/kel
di 4 kec
100%
Dari 106 indikator yang ditetapkan pada perjanjian kinerja seluruhnya
sudah dapat dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Denpasar beserta
jajarannya dengan nilai kinerja sangat baik.
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
strategis
Perjanjian Kinerja
59
3.2.1 Hasil Pencapaian sasaran I
3.2.1 Sasaran 1: Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan
prasarana di dinas dan puskesmas
Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Pengadaan,
peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas dan puskesmas dan
seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan.
3.2.2 sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya
aparatur
Ada 2 indikator yang ditetapkan pasa sasaran strategis ini dan seluruhnya
sudah mencapai target yang diperjanjikan
3.2.3 Sasaran 3 Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan
evaluasi, dengan 1 indikator sasaran dan sudah mencapai target
3.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Untuk mengukur
keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis ini ditetapkan lima indikator
1. Tahun 2016 ditargetkan 2 puskesmas terakreditasi, realisasinya 4 puskesmas
sudah terakreditasi yaitu Puskesmas II Denpasar Barat terakreditasi paripurna,
Puskesmas IV Densel terakreditasi madya, Puskesmas III Denut terakreditasi
madya, Puskesmas I Denpasar Timur Terakreditasi Utama
2. Hasil survey kepuasan konsumen di 11 Puskesmas se Kota Denpasar
menunjukkan nilai indeks kepuasan konsumen > 80% dicapai oleh seluruh
puskesmas
3. Untuk tahun 2016 Puskesmas yang maju berprestasi adalah Puskesmas II
Denpasar Barat Dengan memperoleh juara I di tingkat Nasioanal
4. Tenaga kesehatan yang mewakili Kota Denpasar dalam lomba tenaga teladan
tingkat provinsi :
Perjanjian Kinerja
60
- Tenaga gizi pusk I Denpasar Timur juara I tingkat Provinsi
- Tanaga dokter, kesehatan masyarakat dan bidan berhasil memperoleh juara II
tingkat provinsi
3.2.5 Persentase ketersediaan obat dan alkes di Puskesmas. Untuk
sasaran strategis ini disepakati 3 indikator yang seluruhnya sudah mencapai
target yang ditetapkan dengan kinerja baik.
3.2.6 Pelayanan kesehatan penduduk miskin, Ada 2 indikator pada sasaran
meningkatkan upaya kesehatan dasar dan rujukan yaitu cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan penduduk dengan gangguan
jiwa dirujuk. Masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar berjumlah 69.165
jiwa, seluruhnya (100%) sudah tercakup dalam Jaminan Kesehatan nasional
sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Seluruh masyarakat miskin yang
memerlukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sudah dilayani di
puskesmas.
Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:
1. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin
kesehatan penduduk miskin di wilayah kota Denpasar
2. Adanya kemudahan masyarakat untuk mengaskes fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat primer
3.2.7 Persentase peserta BPJS dilayani di fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP). Untuk sasaran strategis ini ditetapkan 2 indikator. Seluruh
peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di FKTP sudah terlayani.
Kepesertaan JKN ditargetkan 50% ditahun 2016 realisasinya sudah mencapai
58% yang terdiri dari Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 69.165
orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 293.552 orang, Pekerja bukan
penerima upah sebanyak 139.167 orang dan bukan pekerja (BP) sebanyak
25.787 orang.
3.2.8 Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi ibu dan anak
Perjanjian Kinerja
61
Ada tiga puluh satu indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran
strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi ibu dan anak, seluruh indikator pada sasaran strategis ini
sudah berhasil dengan baik (seluruh indikator capaiannya kinerjanya diatas
90%). Beberapa indikator yang merupakan indikator derajat kesehatan
masyarakat Kota Denpasar diantaranya
a. Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu ( AKI ) berguna untuk menggambarkan tingkat
kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan
lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan
pelayanan kesehatan waktu melahirkan.
59.7
21.8 16.1
56 54
0
20
40
60
2012 2013 2014 2015 2016
AKI Per 100.000 KH
Grafik 3.1 AKI Kota Denpasar Tahun 2012-2016
Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di
Kota Denpasar cenderung berfluktuasi cukup besar. Pada tahun 2013 dan 2014
AKI di Kota Denpasar sudah dapat ditekan namun meningkat kembali secara
signifikan pada tahun 2015 dan 2016
Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2016 (54 per
100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota
Denpasar tahun 2016 (100 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target
Perjanjian Kinerja
62
Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per
100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada
jauh di bawah target yang telah ditetapkan.
Selama tahun 2016 di Kota Denpasar terjadi 7 kematian ibu yang terdiri
dari 5 kematian ibu hamil dan dan 2 orang ibu nifas. Upaya yang sudah
dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk
mengetahui akar permasalahan penyebab kematian. Kegiatan lain juga sudah
dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut.
Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi tingginya angka
kematian ibu adalah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program agar
ikut bersama – sama memantau ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa
setelah melahirkan (Nifas) dengan gerakan sayang ibu. Melalui upaya – upaya
ini di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota
Denpasar dapat di tekan.
b. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang
berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu
disuatu daerah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk
mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan
tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status
kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial
ekonomi masyarakat. AKB merupakan salah satu indikator yang sensitive
terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kwalitas pelayanan perinantal. AKB
juga mempunyai asosiasi dengan GNP (Gross National Product) perkapita :
pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pelendidikan ibu dan keadaan
gizi keluarga.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir
dapat juga di gambarkan seperti pada grafik di bawah ini.
Perjanjian Kinerja
63
0.7
0.50.6 0.56
1
0
0.5
1
2012 2013 2014 2015 2016
AKB
Grafik 3.2 Angka Kematian Bayi tahun 2012-2016
Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps
Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB)
di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan
meningkat di tahun 2016 namun masih dibawa target renstra dinas kesehatan
kota Denpasar 2016-2021.
Pada tahun 2016 terjadi 14 kematian bayi dari 14.689 lahir hidup.
Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat
kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan
persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang
mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi
perkembangan fungsi dan organ janin.
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi
meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata,
ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian
Perjanjian Kinerja
64
karena infeksi. Kemudian untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma
kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan
untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya
yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada
ibu hamil. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan
kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.
Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 terjadi
pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR.
Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam
perkembangan kesehatan janin.
Kematian bayi di Kota Denpasar lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki
(1,7 /1000 KH) dibandingkan bayi perempuan (0,1/1000 KH).
Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2016 sudah di bawah
target yang ditetapkanpada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk
tahun 2016 (15/1000KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2015 (0,6
per 1000 KH) maka angka kematian bayi tahun 2016 mengalami sedikit
peningkatan.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian
bayi 15 per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2016, sedangkan Angka
Kematian Bayi di Kota Denpasar sudah dibawah target dan ini menunjukan
bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik
karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah
desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.
Perjanjian Kinerja
65
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Tahun 2016 seluruh persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan
d. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan
sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca
persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas
didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di
dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan
di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan
kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan
darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri;
3) pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4)
pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian
kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB
pasca persalinan
Gambar 3.4
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar
Tahun 2012 sampai dengan 2016
Perjanjian Kinerja
66
98.6
99.1
98.8 98.8
99
98.3
98.4
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9
99
99.1
2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan pelayanan ibu nifas
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator
cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini
menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan
kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.
Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2016 adalah sebesar
99% sedikit meningkat bila dibandingkan tahun 2015 (98,8%).
Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target
Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota
Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan.
Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas
adalah pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan
Kapsul Vitamin A selama tahun 2016 sebesar 99,44%.
Gambar 3.5
Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A
Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2016
Perjanjian Kinerja
67
88 90 92 94 96 98 100 102 104 106
Pusk I Den Ut
Pusk III Den Ut
Pusk I Den Tim
Pusk II Den Sel
Pusk IV Den Sel
Pusk II Den Bar
98
95
101
98.7
98.3
101
103
101
106
97
99.7
99
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
e. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan K1 dan persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan K4
Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Pelayanan antenatal yang
sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan,
tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus
uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ),
skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus
Toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet
selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana
kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan
dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB Pasca persalinan.
Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga
kesehatan serta memenuhi standar yang ditetapkan. Ditetapkan pula
bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali
selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang
dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada
Perjanjian Kinerja
68
triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan
antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu
hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan
komplikasi.
Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan
kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan
pelayanan antenatal. Cakupan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali
kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan
dua kali pada trimester ketiga.Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat
kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.
Gambar dibawah ini memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada
ibu hamil selama lima tahun terakhir :
Gambar 3.6
Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016
Perjanjian Kinerja
69
100 100100.4
101
98.498.13 98.2
98
98.8
100.17
96
97
98
99
100
101
102
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
% Cakupan K1
% Cakupan K4
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup
out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka
hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan
antenatal meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3,
sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan.
Pada tahun 2016 kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,2% hal ini
berarti terdapat 2,2% ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1
pada trimester I, namun tidak melakukan pemeriksaan sampai K4.
Bila kita bandingkan dengan target renstra dikes kota Denpasar
2016-2021 maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui
target yang ditetapkan.
Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan 100% ibu hamil di Kota
Denpasar sudah memeriksakan kehamilannya, namun kelemahan
Riskesdas 2007 ini tidak ditanyakan lebih lanjut frekuensi pemeriksaan
dan pada trimester berapa pemeriksaan dilaksanakan. Beberapa faktor
yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 adalah
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi (Dep
Kes, 2009).
Perjanjian Kinerja
70
d. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal,
yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun
bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan
per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole >
90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan
premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet,
persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010).
Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu
sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota
Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga
jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.371 orang. Selama periode
tahun 2016 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan
seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan
komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka
pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 80%. Renstra Dikes Kota Denpasar
2016-2021 menetapkan 80% ibu hamil dengan risti/komplikasi di tahun 2016
harus tertangani. KInerja untuk indikator ini sudah mencapai target yang
ditetapkan
Gambar 3.7
Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas
Di Kota Denpasar Tahun 2016
Perjanjian Kinerja
71
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Pusk I Den Ut
Pusk II Den Ut
Pusk III Den Ut
Pusk I Den Tim
Pusk II Den Tim
Pusk I Den Sel
Pusk II Den Sel
Pusk III Den Sel
Pusk IV Den Sel
Pusk I Den Bar
Pusk II Den Bar
Kota Denpasar
80.6
63.4
80.7
85.2
83.9
74.4
81.7
82.3
83
86
81.1
80
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Untuk tahun 2016 seluruh puskesmas capaiannya sudah diatas 80% hanya
puskesmas II Denpasar Utara capaiannya masih di bawah 80%. Kedepannnya
perlu ditingkatkan upaya penemuan dini ibu hamil risti/komplikasi oleh
Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga Puskesmas tidak hanya
bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung.
e. Cakupan kunjungan bayi
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai
standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4
kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada
umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11
bulan.
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi
dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi
intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan
akses bayi memperolah pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini
Perjanjian Kinerja
72
mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.
Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun
2016 sebesar 89,3% mengalami sedikit Peningkatan dari tahun 2015
(85%), sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota
Denpasar untuk tahun 2016 adalah 92%. Dengan demikian target
cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar belum terpenuhi,
kedepannya perlu kerja keras semua pihak dalam meningkatkan cakupan
pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar.
Gambar 3.8
Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar
Menurut Puskesmas Tahun 2016
91.4
99.9
83.1
90.1
87.2
83.4
82.2
93.1
82.7
90.5
91.4
89.3
0 20 40 60 80 100 120
Pusk I Den Ut
Pusk II Den Ut
Pusk III Den Ut
Pusk I Den Tim
Pusk II Den Tim
Pusk I Den Sel
Pusk II Den Sel
Pusk III Den Sel
Pusk IV Den Sel
Pusk I Den Bar
Pusk II Den bar
KOTA DENPASAR
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas I
Denpasar Utara sedangkan terendah di Puskesmas II Denpasar Selatan.
Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh
keaktifan posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga
untuk membawa bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam
membina posyandu.
Perjanjian Kinerja
73
f. Cakupan peserta KB Aktif
Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur
jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah
Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita
Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49
tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita
usia subur atau pasangannya diprioritaskan untuk menggunakan alat
kontrasepsi.
Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari
cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode
kontrasepsi), cakupan peserta KB yang baru menggunakan alat/metode
kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan
akseptor.
Gambar 3.9
Persentase KB Aktif dan KB Baru Menurut Puskesmas
Tahun 2016
81.4
71.2
80.275.1
81.9 82 82.8 85 85
71.774.9
77.9
13.4 11.9 10.7 10.7
3.1
11.1
2.7
23.329.9
23.9
5
11.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
KB Aktif
KB Baru
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Perjanjian Kinerja
74
Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 81.124, dari jumlah ini
11,9,9 % merupakan peserta KB baru dan 77,9% merupakan peserta KB Aktif.
Rata-rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2016 adalah 77,9%, mengalami
sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (80,9%).
Target Renstra Kota Denpasar untuk persentase peserta KB aktif pada tahun
2016 adalah 70% sehingga capaian Kota Denpasar sudah memenuhi target.
Pada Tahun 2016, peserta KB aktif yang menggunakan metode
kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51,8% dan peserta KB aktif yang
menggunakan non MKJP 48,2%.
Gambar 3.10
Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi
Tahun 2016
42.8
0.1
7.11.8
IUD 34,5
12.34.7
IUD
MOP
MOW
Implan
suntik
pil
kondom
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita (95,2%), hanya 4,7%
peserta KB aktif berjenis kelamin laki-laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi
antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu
Perjanjian Kinerja
75
perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap
penggunaan metode/alat KB.
g. Angka Kematian Balita(AKABA)
AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan
meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1000 kelahiran
hidup. Angka kematian balita dihitung dengan menjumlahkan kematian bayi
dengan kematian balita. Berdasarkan pedoman MDGs disebutkan bahwa nilai
normatif >140 tinggi, 71-140 tinggi, 20-40 sedang dan <20 rendah. AKABA
menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor
lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi,
penyakit infeksi dan kecelakaan. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota
Denpasar seperti pada grafik di bawah ini
Gambar 3.11
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH
Di Kota Denpasar Th 2012 sampai dengan Th 2016
0.7 0.60.8
0.68
1.1
0
0.5
1
1.5
2012 2013 2014 2015 2016
AKABA/1000 KH
Perjanjian Kinerja
76
Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar Tahun 2016
Secara Nasional ditetapkan AKABA sebesar 40/1000 KH. Renstra Dinas
Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021menetapkan target AKABA Kota Denpasar
sebesar 15/1000 KH. Pada tahun 2016 terdapat 16 kematian balita (14
kematian bayi dan 2 kematian anak balita). Angka kematian balita di Kota
Denpasar tergolong rendah (<20). Rendahnya angka kematian balita (AKABA) di
Kota Denpasar disebabkan karena baiknya gizi balita, rendahnya faktor risiko
yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian
gizi anak cukup baik serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan.
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah:
1. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sangat mudah,
sudah tersedia Puskesmas yang melayani 24 jam dan fasilitas puskesmas
rawat inap
2. Tersedia buku KIA untuk ibu hamil yang merupakan penghubung bagi
semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil,
sehingga kemanapun ibu hamil memeriksakan kehamilan dan melahirkan
riwayat kesehatannya tetap bisa dipantau
3. Tersedianya pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru
lahirSedangkan Strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan:
1. Meningkatkan promosi kesehatan
2. Meningkatkan kepesertaan KB
3. Melaksanakan penjaringan kasus anemia dan KEK pada remaja putrid
4. Mengoptimalkan peran lintas sector dalam mendukung program
kesehatan
3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil dengan 10
indikator sasaran.
Perjanjian Kinerja
77
a. Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan: 100% balita yang menderita
Gizi buruk sudah mendapatkan perawatan.
b. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah
Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk
menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi
difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200
mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet
selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam
kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di
bawah ini :
Grafik 3.12
Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016
100 100 99.99100.4
101
98.09 98.13 98.23 97.99
98.6
96
97
98
99
100
101
102
2012 2013 2014 2015 2016Fe1
Fe3
Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan
target Fe1 dan Fe 3 sebesar 99%. Data pada grafik 4.9 di atas menunjukkan
bahwa cakupan Fe 1 dan Fe 3 pada tahun 2016 sudah melebihi target yang
telah ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Perjanjian Kinerja
78
c. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif ditargetkan
sebesar 42% tahun 2016 sedangkan capainnya sebesar 43,9%
Pengaturan pemberian ASI ekslusif bertujuan untuk:
- Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Ekslusif sejak
dilahirkan sampai berumur enam bulan, dengan memperhatikan
pertumbuhan dan perkembangannya.
- Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Ekslusif
kepada bayinya
- Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah
daerah dan pemerintah terhadap ASI Ekslusif (Kemenkes, 2015)
Kebijakan global (WHO dan Unicef) dan kebijakan nasional
merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai umur 6 bulan,
kemudian diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak berumur 6 bulan
dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun. ASI eksklusif adalah pemberian
ASI (Air Susu Ibu) saja pada bayi mulai dari lahir sampai berumur 6 bulan tanpa
diberi makanan tambahan apapun karena sampai umur tersebut kebutuhan zat
gizi bayi bisa dipenuhi dari ASI atau air susu ibu saja. Indonesia memiliki
komitmen untuk melaksanakan “Deklarasi Innocenti” tahun 1990 yang
menyatakan bahwa setiap Negara diharuskan memberikan perlindungan dan
dorongan kepada ibu, agar berhasil memberikan ASI secara ekslusif kepada
bayinya (Pedoman pengelolaan air susu ibu di tempat kerja, 2011).
ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibody karena
mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam
jumlah yang tinggi sehingga pemberian ASI Ekslusif dapat mengurangi resiko
kematian pada bayi.
Gambaran cakupan ASI Eksklusif berdasarkan Puskesmas di Kota
Denpasar tahun 2016 seperti pada grafik di bawah ini :
Perjanjian Kinerja
79
Gambar 3.13
Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas
Tahun 2016
33.8
71.6
66.1
39.2
71.6
45.4
33.9
41.5
38.2
42.1
41.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Pusk I Denbar
Pusk II Denbar
Pusk I Dentim
Pusk II Dentim
Pusk I Denut
Pusk II Denut
Pusk III Denut
Pusk I Densel
Pusk II Densel
Pusk III Densel
Pusk IV Densel
% ASI Ekslusif
Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar
Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas I Denpasar Barat dan
Puskesmas III Denpasar Utara, perlu adanya berbagai upaya yang mampu
Perjanjian Kinerja
80
meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa mencapai
target yang ditetapkan. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya karena kebanyakan ibu-ibu yang memiliki bayi
bekerja mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak
ada kesempatan untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir
sampai bayi berumur 6 bulan dan lebih banyak memberikan susu formula pada
bayinya. Langkah yang telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di
Kota Denpasar adalah meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif
dan teknik penyimpanan ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga
ASI nya tetap bisa dinikmati bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu
perlu dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah dan swasta tentang
pentingnya menyiapkan ruangan sebagai pojok ASI.
d. Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vit A
Target capaian kinerja untuk indikator Cakupan balita mendapatkan
kapsul vitamin A adalah 99%, realisasinya sebesar 94,76% sehingga capaian
kinerjanya sebesar 95,7% (sangat baik).
Pemberian kapsul vit A dilaksanakan dalam rangka mencegah dan
menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang
tinggi dari pemberian kapsul vit A berperan terhadap penurunan angka
kematian,pencegahan kebutaan serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup
anak. Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A masih bertumpu pada
pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak balita pada bulan Pebruari
dan Agustus. Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi diintegrasikan melalui
posyandu dan Puskesmas. Cakupan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita
di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :
Perjanjian Kinerja
81
Gambar 3.14
Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar
Tahun 2012 s.d 2016
99.9 100
98.29
99.62
94.76
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2012 2013 2014 2015 2016
Cakupan Vit A Balita
Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu usaha
yang lebih keras dalam meningkatkan partisipasi balita ke posyandu.
3.2.9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan,
terdiri dari 4 indikator
Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih
memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan
Perjanjian Kinerja
82
derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu
memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga
berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare.
Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersma
masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1
posyandu melayani 100 balita. Tahun 2016 ditargetkan 65% persen
posyandu aktif namun capaiannya baru 54% (kinerja =80%)
Gambar 3.14
PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA
DI KOTA DENPASAR TAHUN 2016
0.225.23
48.8
45.75
Pratama
Madya
Purnama
Mandiri
Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar
Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah
posyandu purnama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri.
Lambatnya perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas
dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan
posyandu terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan
posyandu. Saat ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal
dari bantuan pemerintah. Kedepannya perlu upaya intensif untuk
meningkatkan jumlah posyandu mandiri
Perjanjian Kinerja
83
3.2.10 Meningkatkan upaya promosi kesehatan di tingkat
pendidikan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
dengan indikator 3 kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target dengan
kinerja baik
3.2.11 Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS dengan
indikator sasaran persentase rumah tangga ber PHBS
Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit
infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu
diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga
di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di
bawah ini :
Grafik 3.15
Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016
72.9
79.678.4
81.5
83.6
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
2012 2013 2014 2015 2016
Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar
Perjanjian Kinerja
84
Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun
terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung
mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami sedikit
penurunan di tahun 2014 namun sudah dapat ditingkatkan kembali
pada tahun 2015. Capaian ini sangat baik mengingat peran PHBS yang
begitu penting dalam membantu menumbuhkan budaya hidup yang
baik dibidang kesehatan. Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar
2016-2021 dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk tahun
2016 sebesar 79%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 83,6 hal ini
menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2016
sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra, untuk tahun
selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk meningkatkan cakupan
rumah tangga ber PHBS dengan meningkatkan pembinaan PHBS di
rumah tangga dengan menggerakkan dan memberdayakan keluarga
atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui
penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap
orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri
sendiri di bidang kesehatan.
Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku
hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:
1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi ASI ekslusif
3. Menimbang balita setiap bulan
Perjanjian Kinerja
85
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali
8. Makan buah dan sayur setiap hari
9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah
3.2.12 Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar. Terdapat 4 indikator untuk mendukung
pencapaian sasaran ini, yang seluruhnya sudah mencapai target yang di
perjanjikan
3.2.13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dengan delapan indikator. Indikator yang perlu dijelaskan:
a. Prevalensi kasus HIV/AIDS
HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi
virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh
penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh
sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.
Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan
sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero
survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar
terdapat seluruh Puskesmas sudah melaksanakan layanan VCT. Penyebaran
HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus
AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:
Perjanjian Kinerja
86
0
200
400
600
800
Ka
su
s
Grafik 5.3
Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016
HIV 294 290 332 638 626
AIDS 310 326 379 601 796
2012 2013 2014 2015 2016
Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima
tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan.
Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik
yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran
kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining
terhadap pendonor darah. Pada tahun 2016 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI
Cabang Kota Denpasar yang berkedudukan di RSUD Wangaya telah
melakukan skrining terhadap 4.151 pendonor darah . Dari jumlah tersebut
sebanyak 11 sampel darah (0,26%) positif terinfeksi HIV-AIDS.
Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama
dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif
melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama
yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan
penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau
datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala.
Prevalensi kasus HIV tahun 2016 masih dibawah 0,5% sehingga
capaian kinerja indikator ini sebesar 100%
Perjanjian Kinerja
87
b. Incidence rate dan case fatality rate DBD
Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus
Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk aedes aegypty. Indonesia
merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit
penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar
luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah
yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut.
Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral
berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja
dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.
Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat
mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit
menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia.
Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya
maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan
adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB)
DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan
kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya
Jumlah kasus DBD pada tahun 2016 adalah 2.851 kasus, terdiri dari 1.644
penderita laki-laki dan 1.207 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2016
adalah sebesar 317,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD
tahun 2016 adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk maka terjadi
peningkatan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun
2016 sebanyak 18 orang (CFR=0,6%).
Grafik 3.31
IR DBD di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016
Perjanjian Kinerja
88
142.8
249.9
211.7178.7
317.7
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
IR DBD
Sumber seksi P2B2 Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar
Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan
surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini,
3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya
pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui
pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan
mengubur) plus menabur larvasida.
Tingginya kasus DBD di Kota Denpasar disebabkan oleh lingkungan
dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk
serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta
masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang
nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk
menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah
melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta
peningkatan sanitasi lingkungan.
Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk
menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah
melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melaksanakan
kegiatan PSN dengan cara 3M-Plus serta peningkatan sanitasi lingkungan,
Gertak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), lomba Kebersihan, penggerakan
Perjanjian Kinerja
89
Jumantik, fogging fokus, fogging massal dan ULV, Larvasidasi masal, MOS PSN,
seminar dan workshop DBD, penelitian obat DBD, sosialisasi DBD dan program
GEMA PETIK (Gerakan Mandiri Pemantau Jentik) oleh anggota keluarga di
rumahnya sendiri sekurang – kurangnya seminggu sekali)
Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut tidak akan berhasil
menurunkan kasus DBD apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat
untuk melakukan PSN-DBD minimal setiap satu minggu sekali, termasuk juga
peran para tokoh-tokoh masyarakat dan penguasa wilayah (Camat, Kepala
Desa/Lurah, Kepala Lingkungan, dll) unutk memotivasi, menggerakkan
masyarakat agar berpartisipasi dalam memberantas penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD) melalui peningkatan kebersihan lingkungan di masing-masing
rumah tangga.
Seluruh pasien DBD yang ditemukan sudah ditangani sesuai standar,
sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.
c. Tahun 2016 terjadi 4.395 kasus gigitan hewan penular rabies, yang
seluruhnya sudah mendapatkan penanganan sesuai tatalaksana kasus
(100%) sehingga capaian kinerjanya 100%
Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:
1. Sistem kewaspadaan dini berjalan baik
2. Jejaring TB Berjalan baik
3. Peran swasta/LSM dalam penanggulangan penyakit HIV cukup
besar
4. Adanya jumantik
5. Dukungan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi
Strategi dalam meningkatkan pencapaian sasaran ini adalah
1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sector terkait
Perjanjian Kinerja
90
3.2.14 Meningkatnya upaya deteksi dini penyakit tidak menular,
sasaran strategis ini dicapai dengan 6 indikator yang seluruhnya sudah
tercapai sesuai target. Jumlah Posbindu di Kota Denpasar sudah mengalami
peningkatan sesuai Target renstra Dikes Kota Denpasar 2016-2021.
3.2.15 Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan
wabah. Sasaran ini diharapkan tercapai melalui 2 indikator yang seluruhnya
sudah mencapai target kinerja 100%. Tahun 2016 terjadi 9 kejadian luar
biasa yang seluruhnya sudah ditanggani dalam waktu kurang dari 24 jam
3.2.16 Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi
dasar lengkap. Tahun 2016 dari 15.193 sasaran bayi survivan infant yang
ditargetkan, sebanyak 14.249 bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar
lengkap (93,8%). Renstra Dikes menargetkan 100% bayi mendapatkan
imunisasi dasar lengkap pada tahun 2016, sehingga capaian kinerja untuk
indikator sasaran ini sebesar 93% sedangkan seluruh desa di Kota Denpasar
sudah merupakan desa UCI.
Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang
penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus,
Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu
pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini
terlindungi adalah melalui imunisasi.
Tujuan program imunisasi adalah menurunkaan morbiditas dan
mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan
program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai
Universal Child Imunization (UCI) yaitu 80% sasaranmendapatkan imunisasi
lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa
mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada tahun
2015 sudah mencapai 100%.
Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap)
pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4
dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak.
Perjanjian Kinerja
91
Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Oleh
karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi
angka kematian balita. Di Indonesia imunisasi campak diberikan pada usia 9
bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara
imunisasi wajib lainnya.
Gambar 3.15
Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar
Tahun 2016
85
90
95
100
105
110
HB < 7hari DPT3 + HB3 + Hib3
Campak BCG Polio 4
93.34 94 93.7
106
94.5
Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota
Denpasar
Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai
umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal.
Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara
lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar
secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap.
Data capaian imunisasi dasar lengkap berdasarkan puskesmas dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 3.16
Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas
Perjanjian Kinerja
92
Di Kota Denpasar Tahun 2016
93.1
94.1
93.8
93.5
93.6
93.9
94.3
92.5
93.9
94.2
93.9
91.5 92 92.5 93 93.5 94 94.5
Pusk I Den Ut
Pusk II Den Ut
Pusk III Den Ut
Pusk I Den Tim
Pusk II Den Tim
Pusk I Den Sel
Pusk II Den Sel
Pusk III Den Sel
Pusk IV Den Sel
Pusk I Den bar
Pusk II Den Bar
Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota
Denpasar
Pada grafik diatas tergambar bahwa capaian imunisasi dasar
lengkap terendah di puskesmas I Denpasar Selatan dan tertinggi di
Puskesmas II Denpasar Selatan.
d. Cakupan desa/kelurahan UCI
UCI desa/kel adalah gambaran suatu desa/ kel dimana ≥80% dari jumlah
bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kel tersebut sudah mendapatkan imunisasi
dasar lengkap. Seluruh Desa/kel yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2016
sudah mencapai Desa/kel UCI. Capaian kinerja Cakupan desa/kelurahan UCI
sebesar 100% (sangat baik).
3.2.17 Meningkatnya kualitas lingkungan. Pada sasaran ini ditetapkan
7 indikator sasaran.
Perjanjian Kinerja
93
a. Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
Capaian kinerja untuk indikator Persentase tempat-tempat umum
memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 50% (rendah), baru 54% TTU
sudah memenuhi syarat kesehatan dari 95% yang ditargetkan.
Ada beberapa kegiatan dalam pemeriksaan tempat-tempat umum yaitu:
- Pemeriksaan / Pembinaan Sanitasi Hotel dan sertifikat Laik Sehat Hotel
Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat hotel
(Permenkes RI No. 80/ Menkes / Per / II / 1990 ). Kegiatan Pembinaan /
pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit
dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan Pariwisata
Nasional. Persyaratan Hiegiene bagi hotel adalah ketentuan – ketentuan
yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi,
memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit
Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit merupakan penilaian pemeriksaan
kesehatan lingkungan Rumah sakit menyangkut Variabel seperti :
Konstruksi Umum, Ruang bangunan (Ruang perawatan, Ruang Operasi,
Ruang Laboratorium, Ruang Sterilisasi dll) penyehatan makanan dan
minuman, penyehatan air, penanganan sampah, penanganan tempat
pencucian, pengendalian serangga dan tikus penyehatan kesehatan
lingkungan serta pengambilan Sampel air Limbah RS, makanan, air bersih
dan bahan kimia dilakukan swapantau oleh petugas instalasi RS setiap
bulan (Kep Men.Kes 1204/menkes/SK/X/2004).
- Sarana pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA
b. Tahun 2016 pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditargetkan
75% Desa sudah STBM namun baru tercapai 23,3% (10 desa dari 43 desa
yang ada). Namun untuk desa bebas buang air besar sembarangan sudah
tercapai 69,8%). Sehingga kinerja untuk indikator ini baru sebesar 30%. Hal
ini disebabkan karena dalam pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat,
ada 5 pilar yang kita monitoring
1. Stop buang air besar sembarangan
Perjanjian Kinerja
94
Seluruh penduduk di desa/kelurahan membuang air besar di jamban dan
mempunyai septictank kenyataannya masih ada beberapa penduduk yang tidak
mempunyai jamban atau punya jamban tapi tidak ada septictank dan kotoran
disalurkan ke sungai.
2. Cuci tangan pakai sabun
Diharapkan seluruh penduduk di desa/kelurahan cuci tangan sebelum
makan, menyiapkan makanan dan setelah buang air dengan menggunakan
sabun dan air mengalir, namun masih ada beberapa penduduk yang tidak
melaksanakan
3. Pengelolaan Makanan dan minuman dalam Rumah Tangga
Pengelolaan makanan minuman dalam Rumah tangga, bagaimana
makanan ini disiapkan mulai dari bahan pengolahan dan penyajiannya namun
masih ada beberapa yang pengolahannya belum baik.
4. Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah. Setiap Rumah Tangga harus mengelola sampah
dengan baik tidak boleh masih ada sampah berserahan dan tidak boleh
membakar sampah
5. Pengelolaan limbah cair.
Limbah cair rumah RT harus dikelola da nada peresapannya. Nemun
kenyataannya masih ada penduduk yang tidak memiliki peresapan untuk limbah
cairnya dan tidak berlangganan DSDP
3.2.18 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar
Pada sasaran strategis meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi
dasar ada tiga indikator yang seluruhnya sudah memenuhi target kinerja yang
ditetapkan dengan capaian >90% (sangat baik).
a. Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar. Kepemilikan jamban bagi
keluarga merupakan sesuatu yang vital karena dengan adanya jamban di
masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang penularannya melalui
Perjanjian Kinerja
95
kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya dapat dicegah
sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak di
Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 77% sedikit mengalami penurunan bila
dibandingkan tahun 2015 (83,3%). Untuk indikator ini ditargetkan 75%
penduduk Kota Denpasar memiliki akses sanitasi dasar yang layak,
capaiannya sudah 77%
b. Persentase rumah sehat
Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku
hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Data di awal tahun
2016 menunjukkan dari 144.250 rumah yang ada di Kota Denpasar, 139.199
(96,5%) sudah termasuk dalam katagori rumah sehat. Untuk tahun 2016
dibina 3.263 rumah yang masih termasuk dalam katagori rumah tidak sehat,
dengan hasil 2.960 (90,7%) sudah masuk katagori rumah sehat. Sampai
akhir tahun 2016 dari 144.250 rumah, 142.159 (98,55%) rumah yang ada
dikota Denpasar sudah merupakan rumah sehat.
Grafik 3.13
Persentase Rumah Sehat di Kota Denpasar
Tahun 2012 s/d 2016
Perjanjian Kinerja
96
96.4
96.9
98.698.95
98.55
95
95.5
96
96.5
97
97.5
98
98.5
99
99.5
2012 2013 2014 2015 2016
Sumber seksi PLP dan Kualitas air bidang bina PL Dikes Kota Denpasar
Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa cakupan rumah sehat
di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir sudah diatas target Renstra Dikes
Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebesar 98%.
c. Persentase keluarga memiliki akses air minum yang berkualitas.
Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada
tahun 2016 mencapai 77,6% Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang
sudah bisa mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakit-
penyakit menular melalui air (water borne desease) seperti diare, dapat dicegah
atau sedapat mungkin diturunkan kasusnya. Renstra dinas kesehatan kota
Denpasar menargetkan 62% keluarga memiliki akses terhadap air minum yang
berkualitas, sedangkan capaiannya sudah 77% sehingga capaian kinerjanya
sebesar 100%.
Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2016 sudah dilaksanakan
pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan
hasil memenuhi syarat.
3.2.19 Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat
kesehatan
Perjanjian Kinerja
97
Sasaran strategis Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi
syarat kesehatan memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase Tempat
Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan dan Persentase hasil produksi
rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya. Kedua indikator ini sudah
memenuhi target sehingga target kinerjanya sudah baik
d. persentase Tempat Pengolahan makanan yang diawasi memenuhi syarat
kesehatan
Tahun 2016 dikota Denpasar terdapat 4.391 Tempat pengolahan makanan
sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 1.108 (25,23%) yang terdiri dari
jasa boga sebanyak 57 buah, rumah makanan/restoran sebanyak 372 buah,
depot air minum sebanyak 140 buah, dan makanan jajanan sebanyak 539 buah.
TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.282 TPM (67,61%) dari seluruh
TPM yang ada dilanjutkan dengan pembinaan.
Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun
2016 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikatagorikan
memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat, hal ini
sangat sulit dipenuhi terutama untuk pedagang makanan jajanan.
Faktor pendukung capaian sasaran ini adalah:
1. Adanya pembinaan terhadap industry rumah tangga diharapkan mampu
memotivasi pengusaha untuk melaksakan proses produksi sesuai dengan
standard hyegine sanitasi personal dan lingkungan yang baik sehingga
hasil produksinya aman untuk dikonsumsi
Strategi pencapaian sasaran ini adalah:
1. Meningkatkan pembinaan kepada industry rumah tangga
3.2.20 Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
Perjanjian Kinerja
98
Pada sasaran ini ada dua indikator yaitu desa/kelurahan yang
menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dengan capaian kinerja 100% dan
jumlah desa yang mengikuti lomba kebersihan dengan capaian kinerja 100%
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
Denpasar, direalisasikan melalui 19 program dan 42 kegiatan dengan
mengalokasikan belanja sebagai berikut :
1.Belanja tidak langsung : Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)
Belanja Pegawai : Rp. 50.602.070.439,40
2.Belanja Langsung : Rp. 58.660.596.350 (53,88%)
Belanja Pegawai : Rp. 363.120.000
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681
Belanja Modal : Rp. 14.863.193.669
3.Total belanja langsung dan
Tak langsung : RP. 109.262.666.789,4 (100 %)
Realisasi :
1.Belanja tidak langsung : Rp. 48.889.425.257
2.Belanja Langsung : Rp. 47.026.605.734,44
Belanja Pegawai : Rp. 277.894.000
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 35.525.861.455,44
Belanja Modal : Rp. 11.222.850.279
Perjanjian Kinerja
99
3.Total belanja langsung dan
Tak langsung : Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)
Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan
pendapatan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 5.656.145.000, dan lain pendapatan asli daerah yang sah (Kapitasi JKN) ditargetkan
sebesar Rp. 16.175.436.285 terealisasi sebesar Rp 12.402.936.480
Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel IV.2
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016
No
Program/Kegiatan
TARGET REALISASI
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
DINAS KESEHATAN Volume Rp. Volume % Volume %
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendapatan ( Retribusi Daerah)
a. Retribusi pelayanan Kesehatan
12 bulan 5.000.000 12 bulan 100 5.656.145.000 113,12
Pendapatan Lainnya
b. Pendapatan dana kapitasi JKN
12 bulan 16.175.436.285 12 bulan 100 12.402,936.480 76,67
Belanja Tidak Langsung 12 bulan
BELANJA LANGSUNG 43 KEG 58.660.596.350 43 keg 100 47.482.398.933,44 80,94
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.419.758.817 6.116.794.828 95,28%
Perjanjian Kinerja
100
1 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 6.419.758.817 97% 97% 6.116.794.828 95,28%
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.419.138.240 5.481.667.221 85,39%
2 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
100% 6.419.138.240 97% 97% 5.481.667.221 85,39%
II Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
168.340.000 118.256.100 70,24%
3 3.1 Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan luar
Prop. Bali - Penyusunan Renstra Dikes
Kota Denpasar tahun 2016-2021
7 orang
1 buku
168.340.000
6 orang
1 buku
85,7%
100%
118.256.100
70,24%
IV. Program Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
2.969.595.202 2.150.025.327 72,40%
4 4.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
100%
1.659.296.060
90%
90%
1.234.136.492
74,37%
a. Terpenuhinya bahan obat pelayanan kesehatan Dasar dan obat gigi
100% 80,4%
b. Terpenuhinya bahan obat-obatan penunjang
100% 75,86%
c. Terpenuhinya bahan obat-obatan klinik praja
100% 97,30%
d. Terpenuhinya bahan reagen laboratorium
100% 100%
e. Terpenuhinya bahan perbekalan kesehatan PKD
100% 82,6%
f. Terpenuhinya bahan alat kerja penunjang
100% 96,9%
5 4.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
100% 1.310.299.142 100% 100% 915.888.835 69,89%
a. Terpenuhinya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Alat kedokteran umum
Alat kedokteran gigi
9 Pusk
9 Pusk
9 Pusk
9 Pusk
100%
100%
V Program Upaya Kesehatan Masyarakat 184.138.000 177.235.845
6 5.1 Pelayanan kesehatan penduduk
miskin di Pusk dan jaringannya
55.000.000 55.000.000 100%
Perjanjian Kinerja
101
a. Terlayaninya penduduk miskin melalui progran JKBM dan JKN
100% 100% 100%
b. Sosialisasi Program JKN kepada masyarakat se Kota Denpasar
100% 100% 100%
7 5.2.Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan.
184.138.000 177.235.845 96,25%
a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa masyarakat
35 orang 35 orang 100%
b. Pemeliharaan kesehatan indera pengelihatan dan pendengaran masyarakat
11 laporan 11 laporan 100%
c. Pemeliharaan kesehatan sekehe kesenian
15 sekehe 15 sekehe 100%
d. Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji
1 laporan 1 laporan 100%
8 5.3 Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
5.070.900.000 3.972.743.950 78,34%
1. Pembangunan Puskesmas I Denpasar Selatan
2. Pembangunan Puskesmas II Denpasar Selatan
3. Penataan halaman UPT Pengawasan Farmasi dan makanan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100 %
100%
100%
9 5.4 Peningkatan kesehatan masyarakat 656.777.000 624.540.400 95,09%
a. Pelayanan PKPR di Puskesmas b. Pembinaan PKPR di sekolah
c. Pembinaan PKTP di Puskesmas d. Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan kanker e. Pelayanan Papsmaear f. Pelayanan IVA g. Pelayanan Krayo h. Terpilihnya juara PKTP untuk tk
Kota Denpasar i. Terpilihnya juara PKTP untuk
mewakili Kota Denpasar di Tk Prov Bali
11 pusk
2 SMP 2 SMA
4kec
400 org
2000 org
200 org
12 sekolah
3 sekolah
11 pusk
3 SMP 2 SMA
4kec
400 org
2000 org
200 org
12 sekolah
3 sekolah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 5.5 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan
49.567.000 48.794.220 98,44%
Perjanjian Kinerja
102
dan penanggulangan masalah kesehatan 360 kali
11 5.6. Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
1.142.872.500 1.000.233.000 87,52%
a. Pengawasan sanitasi lingkungan pemukiman
b. Pengawasan hygiene sanitasi air bersih dan air minum - Pengambilan sampel bakteri air
minum - Pengambilan sampel bakteri air
bersih - Pengambilan sampel kimia air
bersih - Pengambilan sampel kimia air
minum c. Pemantauan terhadap masyarakat
yang berpotensi terpapar pestisida d. Pengawasan dan pengendalian
vektor e. Inspeksi sanitasi tempat-tempat
umum memenuhi syarat kesehatan - Rumah sakit - Puskesmas dan pustu - Pasar - Sanitasi Kolam renang - Sanitasi Hotel - Panti pijat
f. Monitoring sanitasi berbasis masyarakat
g. Pengelolaan sampah medis puskesmas
11 pusk
11 pusk
360 sampel
500 sampel
90 sampel
78 sampel
50 sampel
15 TPS, dan
1 TPA
19 sampel
36 sampel
60 lokasi
7 lokasi
200 lokasi
30 lokasi
10 Desa
STBM
11 pusk
11 pusk
11 pusk
360 sampel
500 sampel
90 sampel
78 sampel
50 sampel
15 TPS, dan 1
TPA
19 sampel
36 sampel
60 lokasi
7 lokasi
200 lokasi
30 lokasi
10 Desa
STBM
11 pusk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Perjanjian Kinerja
103
VI Program Pengawasan Obat dan
Makanan
27.410.000 27.383.350 100%
12 6.1 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
27.410.000 27.383.350 100%
a. Pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan dan minuman
b. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
120 sampel
12 lokasi
120 sampel
12 lokasi
100%
100%
VII Program pengembangan Obat asli
Indonesia
81.604.500 80.884.500 99,12%
13 7.1 Peningkatan promosi obat bahan
Indonesia di dalam dan luar negeri
81.604.500 79.144.500 97%
a. Pembinaan/lomba toga b. Pembinaan batra
10 desa/kel
33 batra
10 desa/kel
33 batra
100 %
100%
VIII Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
3.103.591.850 2.977.038.685 95,90%
14 8.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
a. Distribusi UKS KIT, leaflet, poster dan bener
b. Pembinaan uks sekolah c. Bintek sekretariat UKS kecamatan d. Distribusi KMS kesehatan anak
sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA
TK,SD,SMP,d
an SMA/SMK
20 sekolah 4 kec
16 sekolah
2.593.742.500
TK,SD,SMP,d
an SMA/SMK
21 sekolah 4 kec
16 sekolah
2.482.501.050 95,71%
15 8.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
a. Cetak kartu PHBS b. Pembinaan PHBS c. Siaran Keliling d. Informasi Kesehatan
10.000
460.379.350
10.000
100%
451.947.500 98,17%
Perjanjian Kinerja
104
1 tatanan
50 kali
16 sekolah
1 tatanan
50 kali
16 sekolah
100%
100%
100%
16
8.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
a. Proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan
b. Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan
100%
100%
49.470.000
100%
100%
100%
100%
42.590.135 86,09%
IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 227.392.800
223.525.050 98,30%
17 9.1 Penanggulangan kurang energy
(KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY),
kurang vitamin A, dan keurangan
Gizi mikro lainnya
a. Terintervensinya balita kurang gizi dan
balita gizi kurang
b. Terlaksananya pemberian MP ASI
untuk gakin usia 6-24 bulan
90 orang
43 orang
158.842.300
90 orang
43 orang
100%
100%
156.738.350 98,67%
19 9.2 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
a. Terselenggaranya Lomba Balita
1 kali
(24 orang)
68.550.500
1 kali
(24 orang)
66.786.700 97,42%
X Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
507.744.300 404.202.350 79,60%
20 10.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
404.056.500 300.586.250 74,39%
Laporan kegiatan Penyelenggaraan
Summit Kota Sehat
1 laporan 1 Laporan 100%
21 10.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
103.687.800 103.616.100 100%
Perjanjian Kinerja
105
Pembinaan dan penilaian lomba PSN dan
kebersihan
4 desa/kel 4 desa/kel 100%
XI Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
11.724.873.965 16.505.706.543
22 11.1 Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
- Terpenuhinya kegiatan penyemprotan
sarang nyamuk
100%
1.833.977.000
97%
97%
1.541.446.900 84,05%
23 11.2.Pengadaan alat dan bahan-bahan
fogging
- Terpenuhinya belanja bahan dan alat
foging
100%
1.498.020.000
97%
97%
1.371.628.800 91,56%
24 11.3.Pengadaan vaksin penyakit menular
-Terlaksananya kegiatan
penanggulangan Gigitan hewan
penular rabies (GHPR)
100% 710.139.100 30% 30% 904.500 0,1%
25 11.4.Pelayanan vaksinasi bagi balita dan
anak sekolah
a. Terlaksananya kegiatan pelayanan
vaksinasi bagi bayi, balita, dan anak
sekolah di Kota Denpasar
100%
4.675.621.000
100%
100%
3.682.198.400
78,75%
26 11.5.Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
a. Terlaksananya kegiatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
menular
100%
1.110.547.700
100%
100%
751.232.900 67,64%
27 11.6.Pencegahan dan penanggulangan
penyakit endemic/epidemic
- Terlaksananya kegiatan pencegahan
dan penanggulangan penyakit
100%
6.560.742.147
99%
99%
6.477.378.585 98,73%
28 11.7.Peningkatan surveillance
epidemilogi dan penanggulangan
wabah
a. Terlaksananya deteksi dini kejadian
suatu penyakit
100%
131.299.000
100%
100%
101.734.480 77,48%
Perjanjian Kinerja
106
d. Penanggulangan KLB
e. Penyelidikan epidemiologi sesuai
jumlah kejadian DBD
30 kali
100%
20 kali
100%
80%
100%
29 11.8 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tuberkulosa
451.006.300 427.649.113 94,82
%
Terselenggaranya pencegahan dan
penanggulangan Penyakit Tuberkulosa
100% 100% 100%
30 11.9 Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS
1.919.168.200 1.772.020.865 92,33%
Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS
100% 100% 100%
31
11.10 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
Terlaksananya KIE Pencegahan penyakit
100%
436.055.500
90%
90%
379.512.000 87,03%
XII Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.349.109.600 946.984.109 70,19%
32 12.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.349.109.600 946.984.109 70,19%
a. Survey indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan kesehatan
b. Pembinaan/penilaian tenaga kesehatan teladan pusk
c. Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar
d. Pembinaan dan penilaian pusk berprestasi
e. Kalibrasi alat-alat puskesmas dan Gudang farmasi
f. Surveilans audit pemeliharaan sertifikat ISO 9001-2008
11 pusk
11 Pusk
11 Pusk
11 Pusk
12 usk dan 1 GF
4 Pusk
11 pusk
11 Pusk
11 Pusk
12 Pusk
11 Pusk dan 1
GF
4 Pusk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
XIII Program pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
6.400.000 3.200.000 50%
33 13.1 Pelayanan Operasi Katarak 40 orang
XIV Program Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
26.256.400 26.129.700 99,5%
Perjanjian Kinerja
107
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya.
34 14.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana
Posyandu
- Microtois
- Food model
- KMS Balita
22 Buah
23 buah
714 lbr
26.256.400
22 Buah
23 buah
714 lbr
100%
100%
100%
26.129.700 99,5%
XV Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
8.832.429.894 4.995.204.849,44 56,55%
35 15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Terselenggaranya pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan bagi
peserta JKN dan Keluarganya di Pusk
100%
80,22%
100%
XVI Program Peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
94.149.000 78.966.100 83,87%
36 16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita.
a. Terdeteksinya tumbuh kembang anak
di Pusk, TK dan Posyandu
b. Terlaksananya seminar Hari anak
c. Terlaksananya penyegaran kelas ibu
balita
d.Terlaksananya pelatihan software
kesehatan anak
100 org
1 kali
40 org
30 org
100 org
1 kali
40 org
30 org
100%
100%
100%
100%
XVI
I
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
610.630.000 387.037.256 63,38%
37 17.1.Pelayanan kesehatan lansia
a. pelayanan kes lansia/ sulinggih
b. Pemberian PMT bagi klp rawan/resti
194 Sulinggih
55 KK
rawan/resti
194 Sulinggih
55 KK
rawan/resti
100%
100%
Perjanjian Kinerja
108
c. Safari kesehatan
d. Pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan
kesehatan
e. Pemeriksaan medical check up
anggota dewan
22 desa/kel
52 kali
188 orang
22 desa/kel
52 kali
64 orang
100%
100%
34,04%
38 17.2.Pelayanan pemeliharaan kesehatan
(lansia)
a. Pelayanan kesehatan lansia
b. Lomba senam lansia
1.400 orang
11 pusk
82.714.000
1.400 orang
11 pusk
100%
100%
82.362.400 99,57%
XVI
II
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
265.968.300 249.275.200 93,72 %
39 18.1.Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri rumah
tangga
a. Pemeriksaan laboratorium pada tempat
pengolahan makanan
b. Pembinaan TPM/Tempat produksi
pangan industry Rumah Tangga
c.
258 Lokasi
1.100 lokasi
80.460.000
258 Lokasi
1.100 lokasi
100%
100%
80.436.500 99,97%
40 18.2.Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan restaurant
69.358.300 60.181.700 86,76 %
a. Pembinaan dan pengawasan restaurant
400 lokasi 400 lokasi 100%
41 18.3 Pengawasan dan Pengendalian
keamanan dan kesehatan makanan
kantin sekolah
116.150.000 108.657.000 93,54
%
a. Pembinaan dan pemeriksaan kantin sekolah
220 kantin 220 Kantin
b. Lomba kantin sehat SD 12 kantin SD 7 Kantin SD
XIX Program Peningkatan keselamatan Ibu
melahirkan dan anak
982.533.000 831.570.350 84,63
42 19.1.Pelayanan kesehatan ibu dan anak
secara terpadu
- Pelayanan kesehatan ibu dan anak
sesuai standar
- Audit Maternal Perinatal
- Terbentuknya Tim Rujukan Maternal
100%
65.883.000
100%
100%
56.623.850 85%
Perjanjian Kinerja
109
Neonatal 4 kali
1 Tim
4 kali
1 Tim
100%
100%
43 19.2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin
dan bayi baru lahir
a. Ibu bersalin dengan aman dan bayi
lahir sehat
b. Pelatihan pelayanan antenatal
c. Pembinaan bidan teladan
100%
1 kali
11 orang
916.650.000
100%
1 kali
11 orang
100%
100%
100%
774.946.500 84,54 %
UPTD Puskesmas
Pendapatan Asli Daerah ( Hasil
Retribusi daerah)
Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah delapan puluh
persen (85%) antara lain :
1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi keuangan sebesar 70,24% hal ini disebabkan
karena pada penyusunan renstra narasumber yang awalnya direncanakan dari Universitas Gajah
Mada Yogyakarta batal dan kita mencari narasumber di Politeknik Bali dan Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali sehingga biaya transportasi dan akomodasi narasumber tidak diamprah.
2. Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik mencapai 90% namun
realisasi keuangan sebesar 74,37% hal ini disebabkan karena ada beberapa item barang tidak bisa
direalisasikan/diadakan karena harga di e-katalog lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan pada
DPA, dan ada beberapa alat masih tersedia sehingga tidak diadakan
3. Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik sudah
mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 69,89%, hal ini disebabkan karena harga di e
catalog lebih rendah dari harga yang tercantum pada DPA sehingga ada kelebihan dana
4. Kegiatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya realisasi fisik sebesar 100% sedangkan keuangan 78,34% hal ini karena adanya sisa dana
karena rekanan menawar lebih rendah dari anggaran yang kita pasang di DPA
Perjanjian Kinerja
110
5. Kegiatan penyemprotan/foging sarang nyamuk realisasi fisik sebesar 97% sedangkan realisasi
keuangan sebesar 84,05% hal ini disebabkan karena pada dana perubahan 2016 adanya kesalahan
kode rekening, yang seharusnya untuk makanan dan minuman rapat ditaruh pada kode rekening
makanan dan minuman kegiatan sehingga tidak bisa diamprah.
6. Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan 0,1% hal
ini disebabkan karena gagal lelang untuk pengadaan vaksin anti rabies, namun kegiatan
penanggulangan gigitan hewan penular rabies di tahun 2016 tetap dapat diselenggarakan dengan
baik karena ada bantuan VAR dari dinas kesehatan Provinsi Bali
7. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah realisasi fisik 100% sedangkan
realisasi keuangan 78,75% hal ini disebabkan karena sisa lelang pengadaan vaksin
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Realisasi fisik sudah
mencapai 100% namun keuangan hanya 67,69% hal ini disebabkan karena sisa pengadaan dari
bahan kimia (reagen untuk pemeriksaan HIV, Sphilis dan Tuberkolosis serta desinfektan /Kaporit)
dari anggaran 551.101.500 terealisasi 303.857.000. namun semua item bahan kimia sudah terealisasi
sesuai kebutuhan.
9. Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah realisasi keuangan sebesar
77,48% hal ini disebabkan karena ada sisa dana penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dimana
pada tahun 2016 terjadi 20 kali KLB dari prediksi 30 KLB
10. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan realisasi keuangan sebesar
70,19% hal ini karena adanya sisa dana dari honor, akomodasi akomodasi dan transportasi
narasumber.
11. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita reslisasi keuangan sebesar 83,87% hal
ini disebabkan adanya sisa dana honor narasumber untuk golongan IV dengan pendidikan S2.
12. Kegiatan pelayanan kesehatan lansia realisasi fisik sebesar 86,8% realisasi keuangan 63,38% hal
ini disebabkan karena anggota DPR banyak yang tidak hadir untuk medical check up. Dari 166 orang
anggota dewan yang terdaftar tercatat 64 orang mengikuti pemeriksaan medical check up.
Perjanjian Kinerja
111
PENUTUP
Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai instansi teknis yang melayani
Kesehatan penduduk Kota Denpasar, selalu berusaha untuk memanfaatkan
sumber daya manusia, dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha
melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Kegiatan program-program
pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan
Strategis 5 Tahun yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan.
Pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 19 program
pembangunan kesehatan.
Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai pelaksana atau instansi teknis
telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang
telah di sampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai
implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point
sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas
Kesehatan Kota Denpasar secara umum dapat dikatakan berhasil, karena
sebagian besar target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut
didukung oleh Pencapaian 4 indikator penting yang mendukung pembangunan
kesehatan seperti angka kematian Bayi, Angka kematian ibu dan prevalensi gizi
buruk yang masih terus dapat ditekan sehingga berada dibawah target yang
ditetapkan serta berada dibawah AKB dan AKI Provinsi Bali. Disamping itu lebih
dari 80% indikator pelayanan kesehatan dasar, indikator kesehatan rujukan,
BAB
IV
4.1 KESIMPULAN
Perjanjian Kinerja
112
indikator epidemiologi dan penanggulangan KLB serta indikator promkes dan
pemberdayaan masyarakat sudah mencapai target yang ditetapkan.
Bila dilihat dari aspek pendanaan, dari 44 kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagian besar realisasinya sudah
mencapai lebih dari 80%. Kegiatan yang tidak mencapai 80% umumnya
disebabkan karena adanya efesiensi, dan kurangnya koordinasi dengan instansi
lain pada saat penyusunan rencana anggaran.
Dari 106 indikator pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan 1 indikator
tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase desa STBM baru
mencapai 23,3% dari target 75% yang ditetapkan.
Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Kesehatan adalah
bahwa masalah kesehatan merupakan permasalahan yang penyelesaiannya
tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi Kesehatan saja, tetapi memerlukan
kerjasama lintas sektor, masyarakat dan LSM. Oleh karena itu dukungan peran
serta masyarakat, LSM, sektor terkait seperti sektor pendidikan, Bappeda,
Pertanian, Dinas PU dan lain-lain sangat dibutuhkan sehingga pembangunan di
Bidang Kesehatan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan Visi dan Misi
Dinas Kesehatan. Pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
maupun kemandirian dalam pembiayaan pengobatan sangat diperlukan.
Disamping itu pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan dampak
yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan
berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk
Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesehatan adalah
antara lain peran serta masyarakat dibidang kesehatan masih kurang,
4.2 PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN
MASALAH
Perjanjian Kinerja
113
koordinasi lintas sektor maupun lintas program, dan masih adanya daerah
kumuh.
Untuk mengatasi masalah tersebut beberapa upaya yang dilaksanakan antara
lain :
1. Memberikan informasi / penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan.
2. Memberikan insentif bantuan kepada para kader kesehatan.
3. Secara terus menerus melaksanakan koordinasi baik lintas sektor maupun
lintas program
4. Koordinasi dalam upaya meningkatkan anggaran untuk bidang kesehatan.
Dilihat dari aspek pendanaan yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dari
44 kegiatan yang dilaksanakan 13 kegiatan (13,6%) realisasi dananya dibawah
85%. Solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan adalah kedepannya agar
serapan dana bisa lebih maksimal adalah:
1. Melaksanakan koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan
rencana kegiatan yang dananya dari pusat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan yang
dilaksanakan.
3. Menyiapkan sarana prasarana dan SDM (tenaga) yang matang sehingga
kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2. Mengingat masih rendahnya persentase desa STBM maka perlu
meningkatkan usaha promosi kesehatan
3. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan
4.3 SARAN