Post on 06-Apr-2017
PROPOSAL PENELITIAN
LBM
Das Sollen• konsepsi keuangan negara • Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
penganggaran • mekanisme pemeriksaan keuangan (financial audit)• Kontrol atau pengawasan terhadap kinerja
pemerintahan • kedudukannya dan kewenangannya BPK yaitu
fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi advisory
LBM
Das Sein• berbagai perdebatan terkait keberadaan BPK sebagai
lembaga negara yang bebas dan mandiri.• Perbandingan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara• rekonstruksi dan revitalisasi kelembagaan negara mulai
dijalankan• Keberadaan BPKP juga dianggap menimbulkan inefisiensi
baik dari aspek pemeriksaan maupun kelembagaan. • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
mendapatkan opini disclaimer dari BPK.
issu penelitian
• sekalipun peraturan perundangan-undangan telah dengan jelas mengatur mengenai kewenangan masing-masing lembaga, yaitu antara BPK dan BPKP namun dalam implementasinya hal tersebut belum sepenuhnya diselenggarakan secara optimal.
• Sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kewenangan terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.
B. Perumusan Masalah
Bertolak dari issu tersebut di atas, maka ada beberapa masalah
dalam penelitian ini, yaitu :
1. Sejauhmana substansi hukum pengawasan keuangan negara yang
dilakukan oleh BPK, BPKP dan inspektorat untuk mewujudkan suatu
checks and balances?
2. Bagaimana sinergitas kewenangan antara Badan Pemeriksa
Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
negara?
3. Sejauhmanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan
pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan?
H. Kerangka Pemikiran
Terciptanya Optimalisasi Pengawasan Keuangan Negara Oleh BPK dan BPKP
Faktor – faktor penghambat : Politik Kualitas Sumber daya
manusia Sistem informasi berbasis
teknologi Budaya kerja Keterbukaan Informasi
Hasil Pengawasan Partisipasi masyarakat
Sinergitas pelaksanaan pengawasan BPK dan BPKP : Koordinasi masing-
masing lembaga Batasan-batasan
tanggung jawab
Substansi Hukum : Efektivitas hukum Kesesuaian norma
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK DAN BPKP
Definisi Operasional
Variabel bebas • Substansi hukum, • Sinergitas kewenangan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
• Faktor-faktor yang mempengaruhi yang memberi dampak pada hasil pemeriksaan BPK dan BPKP
Indikator-indikator variabel sinergitas kewenangan BPK dan BPKP :• Sinkronisasi kewenangan BPK dan BPKP • Koordinasi antara BPK dan BPKP • Batasan-batasan kewenangan masing-masing
lembaga
Indikator variabel faktor-faktor penghambat pemeriksaan keuangan negara:• Politik • Sumber daya manusia • Sistem informasi berbasis teknologi• Budaya kerja • Ketersediaan informasi • Partisipasi masyarakat
Definisi Operasional
Variabel terikat • Dependent varibel adalah terwujudnya
optimalisasi kewenangan terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
METODE PENELITIAN
• Bentuk Penelitian• Lokasi Penelitian• Populasi dan Sampel Penelitian• Jenis dan Teknik Pengumpulan Data• Teknik Analisis Data
DAFTAR PUSTAKA
Skema 2
Alur pikir audit investigatif
ALUR PIKIRAUDIT INVESTIGATIF
KARAKTERISTIKFRAUD
AKSIOMA AUDIT INVESTIGATIF
PRINSIP DAN PENDEKATAN
TAHAP-TAHAP AUDIT INVESTIGATIF(PROSES AUDIT INVESTIGATIF)
SUMBERINFORMASI
PRAPERENCANAAN
TELAAH
KEPUTUSANPENANGANAN
PERENCANAAN
HIPOTESA
AUDITPROGRAM
RENCANA SUMBERDAYA (SMEAC)
PENUGASAN
PENGUMPULANBUKTI
BUKTI
TEKNIKPENGUMPULAN
BUKTI UNSURDELIK
PELAPORAN
TINDAKLANJUT
PRINSIPPELA
PORAN
FORMAT
SUBSTANSI
KETERAHLI
KERUGIANKEUANGAN
NEGARA
Skema 2
Alur pikir audit investigatif
ALUR PIKIRAUDIT INVESTIGATIF
KARAKTERISTIKFRAUD
AKSIOMA AUDIT INVESTIGATIF
PRINSIP DAN PENDEKATAN
TAHAP-TAHAP AUDIT INVESTIGATIF(PROSES AUDIT INVESTIGATIF)
SUMBERINFORMASI
PRAPERENCANAAN
TELAAH
KEPUTUSANPENANGANAN
PERENCANAAN
HIPOTESA
AUDITPROGRAM
RENCANA SUMBERDAYA (SMEAC)
PENUGASAN
PENGUMPULANBUKTI
BUKTI
TEKNIKPENGUMPULAN
BUKTI UNSURDELIK
PELAPORAN
TINDAKLANJUT
PRINSIPPELA
PORAN
FORMAT
SUBSTANSI
KETERAHLI
KERUGIANKEUANGAN
NEGARA