Post on 25-Feb-2020
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Dinas Sosial Kota
Salatiga berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Berdasarkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintahan Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan secara
bertahap dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual
menjadi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan
Pemerintahan Kota Salatiga.
Dengan berbasis akrual Laporan pertanggungjawaban yang disajikan meliputi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan
Dinas Sosial disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan
Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja
dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Dinas
Sosial, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2017 adalah untuk
menyajikan informasi tentang:
1. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang
telah ditetapkan;
2. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas
Sosial;
3. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Sosial pada tanggal
neraca.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunaan laporan keuangan adalah:
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
2
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
3
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2017;
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar, seagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 70 Tahun 2016;
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban APBD TA 2017;
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Sosial adalah sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
3.1.2 Permasalahan yang dihadapi
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
4
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja
3.2.2 Permasalahan yang dihadapi
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1 Pengukuran Aset
4.3.2 Pengukuran Kewajiban
4.3.3 Pengukuran Ekuitas
4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA
4.3.5 Pengukuran Belanja
4.3.6 Pengukuran Pendapatan LO
4.3.7 Pengukuran Beban
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.2.1 Kegiatan Operasional
5.2.2 Kegiatan Non Operasional
5.2.3 Pos Luar Biasa
5.2.4 Surplus/Defisit LO
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1 Ekuitas Awal
5.3.2 Surplus/Defisit LO
5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
5.3.4 Ekuitas Akhir
5.4 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4.1 Aset
5.4.2 Kewajiban
5.4.3 Ekuitas
5.5 Analisa
Bab VI Informasi Non Keuangan
6.1 Organisasi dan Tata Kerja OPD Tahun 2017
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
5
6.2 Rencana Strategis OPD
6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya
Bab VII Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
6
BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Dengan sistem ekonomi yang terbuka, kinerja perekonomian suatu daerah sangat
dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun
moneter seperti suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah serta kebijakan di bidang
lain. Tantangan yang dihadapi adalah masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan
berusaha, ketimpangan pendapatan, belum berkembangnya ekonomi kerakyatan,
masih relatif rendahnya investasi, serta belum memadainya infrastruktur dan
perdagangan.
Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2017 tidak akan lepas dari pengaruh
perkembangan perekonomian nasional maupun global. Untuk proyeksi tahun 2017
pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya
keseimbangan pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi ekonomi
tahun 2017 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun internal dimana faktor
eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun 2015 dan tahun 2016 karena adanya
kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, penciptaan iklim
kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan
produksi. Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap
peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam
upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan serta berupaya dalam
pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dengan melihat kemajuan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya,
serta permasalahan yang terjadi maka kebijakan ekonomi diarahkan untuk mecapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta
berdaya saing tinggi, dengan fokus pada:
a. Peningkatan kualitas produk sektor pendidikan dengan tetap memperhatikan
pengembangan sektor lain seperti perindustrian, perdagangan dan pariwisata
melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan prasarana pendukung.
b. Peningkatan situasi iklim usaha yang kondusif untuk investor dengan dukungan
perijinan yang mudah, cepat dan transparan, terpenuhinya sarana dan prasarana
investasi serta terjaminnya kepastian hukum.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
7
c. Pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan
berorientasi ekspor serta pengembangangan kewirausahaan untuk mendorong
daya saing.
d. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pengembangan
produk, kesejahteraan petani baik pertanian pangan, hortikultura, perikanan,
peternakan dan perkebunan dengan konsep pengembangan agribisnis agar mampu
bersaing di pasar lokal maupun regional serta mendukung ketahanan pangan
nasional.
e. Peningkatan suprastruktur pelayanan kesehatan.
f. Melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah dan memantapkan revitalisasi
infrastruktur.
g. Peningkatan pengelolaan pembangunan Kota Salatiga yang efektif, efisien dan
produktif serta peninghkatan potensi daerah secara kreatif dan inovatif.
h. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan
produk unggulan daerah yang memiliki daya saing.
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan Keuangan Daerah meliputi:
2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
Kebijakan anggaran pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan
daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, sehingga
kebijakan anggaran pendapatan pada tahun anggaran 2017 diarahkan untuk
memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:
a. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi
dan Intensifikasi);
b. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan,dan pengawasan aset daerah yang
berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan daerah;
c. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;
d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan
pendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dengan instansi penghasil;
f. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
8
2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan pada upaya peningkatan proporsi belanja untuk
memihak kepentingan publik, disamping untuk tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebijakan anggaran belanja
disusun dengan lebih mengutamakan pembiayaan pembangunan yang bersifat
investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka
penyediaan sarana prasarana untuk menunjang program-program mendasar
yang didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja yang ada di Pemerintah Kota
Salatiga, dengan berpegang pada prinsip-prinsip penganggaran:
a. Partisipasi Masyarakat
b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
c. Disiplin Anggaran
d. Keadilan Anggaran
e. Efisiensi dn Efektifitas anggaran
f. Taat Azas
2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup Defisit atau
untuk memanfaatkan Surplus. Defisit atau Surplus terjadi apabila ada selisih
antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Dalam menyusun APBD diupayakan agar belanja daerah tidak melampaui
pendapatan dalam tahun anggaran bersangkutan, apabila terjadi surplus maka
penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip
pertanggungjawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan
untuk membentuk dana cadangan, namun apabila terjadi defisit maka jumlah
kumulatif defisit APBD tidak diperkenankan melebihi 3% dari PDRB tahun
bersangkutan.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Secara keseluruhan anggaran Belanja Dinas Sosial pada tahun anggaran 2017
sebesar Rp 7.301.046.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
3.494.986.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.806.060.000,00. Dari
anggaran tersebut realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.097.694.170,00 atau
83,52% terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 2.587.625.297,00
atau 74,04% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 3.510.068.873,00 atau
92,22%.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
9
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dinas Sosial Kota Salatiga bukan unit kerja penghasil sehingga tidak mengelola
pendapatan daerah.
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Target dan realisasi APBD yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat sebagaimana pada uraian dibawah ini:
Target : Rp. 7.301.046.000,00
Realisasi : Rp. 6.097.694.170,00
Prosentase : 83,52%
Belanja terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung:
a. Belanja Tidak Langsung
Target : Rp. 3.494.986.000,00
Realisasi : Rp. 2.587.625.297,00
Prosentasi : 74,04%
Terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
Target : Rp. 4.436.548.000,00
Realisasi : Rp. 3.426.524.297,00
Prosentase : 89,87%
b. Belanja Langsung
Target : Rp. 3.806.060.000,00
Realisasi : Rp. 3.510.068.873,00
Prosentasi : 92,22%
Terdiri dari :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target : Rp 2.500.000,00
Realisasi : Rp 2.201.310,00
Prosentase : 88,05%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Target : Rp 33.500.000,00
Realisasi : Rp 27.237.032,00
Prosentase : 81,30%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
10
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target : Rp 3.500.000,00
Realisasi : Rp 3.290.000,00
Prosentase : 94,00%
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Target : Rp 8.000.000,00
Realisasi : Rp 7.275.600,00
Prosentase : 90,95%
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Target : Rp 64.995.000,00
Realisasi : Rp 62.000.000,00
Prosentase : 95,39%
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Target : Rp 17.000.000,00
Realisasi : Rp 13.120.000,00
Prosentase : 77,18%
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target : Rp 80.000.000,00
Realisasi : Rp 79.772.900,00
Prosentase : 99,72%
8. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Target : Rp 11.000.000,00
Realisasi : Rp 9.587.400,00
Prosentase : 87,16%
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Target : Rp 7.000.000,00
Realisasi : Rp 6.948.200,00
Prosentase : 99,26%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
11
10. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Target : Rp 5.500.000,00
Realisasi : Rp 5.399.500,00
Prosentase : 98,17%
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Target : Rp 17.610.000,00
Realisasi : Rp 16.712.000,00
Prosentase : 94,90%
12. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Target : Rp 1.320.000,00
Realisasi : Rp 1.173.000,00
Prosentase : 88,86%
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
Target : Rp 4.000.000,00
Realisasi : Rp 2.500.000,00
Prosentase : 62,50%
14. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Target : Rp 180.000.000,00
Realisasi : Rp 179.959.662,00
Prosentase : 99,98%
15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan
Target : Rp 18.650.000,00
Realisasi : Rp 16.850.000,00
Prosentase : 90,35%
16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Target : Rp 21.005.000,00
Realisasi : Rp 20.165.000,00
Prosentase : 96,00%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
12
17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target : Rp 566.289.000,00
Realisasi : Rp 548.860.000,00
Prosentase : 96,92%
18. Pengadaan Mebeleur
Target : Rp 7.620.000,00
Realisasi : Rp 6.900.000,00
Prosentase : 90,55%
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Target : Rp 185.000.000,00
Realisasi : Rp 166.127.708,00
Prosentase : 89,80%
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Target : Rp 100.000.000,00
Realisasi : Rp 84.312.481,00
Prosentase : 84,31%
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Target : Rp 6.000.000,00
Realisasi : Rp 4.000.000,00
Prosentase : 66,67%
22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Target : Rp 11.340.000,00
Realisasi : Rp 11.322.000,00
Prosentase : 99,84%
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Target : Rp 9.000.000,00
Realisasi : Rp 8.420.500,00
Prosentase : 93,56%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
13
24. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Target : Rp 210.000.000,00
Realisasi : Rp 208.855.000,00
Prosentase : 99,45%
25. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial
Target : Rp 94.021.000,00
Realisasi : Rp 94.021.000,00
Prosentase : 100,00%
26. Pengkajian, evaluasi Hibah/Bansos Bidang Sosial dan
Ketenagakerjaan
Target : Rp 9.000.000,00
Realisasi : Rp -
Prosentase : 0,00%
Pada tahun 2017 tidak ada proposal bantuan yang diterima Dinas
sehingga tidak terdapat kegiatan Hibah/Bansos
27. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Target : Rp 14.000.000,00
Realisasi : Rp 13.420.000,00
Prosentase : 95,86%
28. Pelayananan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban
Eksploitasi, Perdagangan perempuan dan Anak
Target : Rp 54.000.000,00
Realisasi : Rp 50.010.000,00
Prosentase : 92,61%
29. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Target : Rp 360.750.000,00
Realisasi : Rp 345.580.000,00
Prosentase : 95,79%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
14
30. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
Target : Rp 125.000.000,00
Realisasi : Rp 108.156.000,00
Prosentase : 86,52%
31. Pendataan dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Target : Rp 445.000.000,00
Realisasi : Rp 423.476.000,00
Prosentase : 95,16%
32. Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lanjut Usia
Target : Rp 50.000.000,00
Realisasi : Rp 38.868.000,00
Prosentase : 77,74%
33. Peningkatan Keamanan dan Keterlibatan bagi PMKS
Target : Rp 56.000.000,00
Realisasi : Rp 10.840.000,00
Prosentase : 19,36%
34. Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap
Kesejahteraan Sosial
Target : Rp 17.210.000,00
Realisasi : Rp 15.666.200,00
Prosentase : 91,03%
35. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pangan
Target : Rp 100.000.000,00
Realisasi : Rp 96.514.500,00
Prosentase : 96,51%
36. Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak
Terlantar
Target : Rp 35.000.000,00
Realisasi : Rp 24.648.500,00
Prosentase : 70,42%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
15
37. Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar
Target : Rp 70.000.000,00
Realisasi : Rp 69.384.500,00
Prosentase : 99,12%
38. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Target : Rp 150.000.000,00
Realisasi : Rp 132.896.000,00
Prosentase : 88,60%
39. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Target : Rp 133.000.000,00
Realisasi : Rp 132.750.000,00
Prosentase : 99,81%
40. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks
Penyandang Penyakit Sosial
Target : Rp 35.000.000,00
Realisasi : Rp 34.000.000,00
Prosentase : 97,14%
41. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
Target : Rp 62.850.000,00
Realisasi : Rp 55.386.600,00
Prosentase : 88,13%
42. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Target : Rp 93.000.000,00
Realisasi : Rp 80.584.000,00
Prosentase : 86,65%
43. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Target : Rp 30.250.000,00
Realisasi : Rp 29.287.700,00
Prosentase : 96,82%
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
16
44. Penanaman Kesetiakawanan sosial dan nilai kepahlawanan
Target : Rp 100.000.000,00
Realisasi : Rp 96.540.000,00
Prosentase : 96,54%
45. Pengembangan dan perlindungan SDM lanjut usia
Target : Rp 61.150.000,00
Realisasi : Rp 54.810.400,00
Prosentase : 89,63%
46. Peningkatan Kesejahteraan Veteran
Target : Rp 40.000.000,00
Realisasi : Rp 39.846.000,00
Prosentase : 99,62%
47. Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Target : Rp 100.000.000,00
Realisasi : Rp 70.394.180,00
Prosentase : 70,39%
3.2.2 Permasalahan Yang dihadapi Dalam Pengembangan Keuangan Daerah
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua kegiatan telah
dilaksanakan sesuai rencana, dan secara umum tidak ada kendala/masalah
dalam pelaksananaan APBD 2017.
3.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Tidak ada pos pembiayaan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kota
Salatiga.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
17
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Yang dimaksud Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Sedangkan Enti\tas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka yang ditetapkan menjadi
Entitas Akuntansi adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, terdiri dari:
1. Sekretariat daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Perdagangan
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Dinas Pangan
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Dinas Perhubungan
23. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
18
24. Dinas Pertanian
25. Badan Keuangan Daerah
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Rumah Sakit Umum Daerah
30. Kecamatan Sidorejo
31. Kecamatan Sidomukti
32. Kecamatan Tingkir
33. Kecamatan Argomulyo
Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah (BKD).
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga disajikan dengan mengacu pada
Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tahun
2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan serta Permendari
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah.
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Basis
Akrual.
Tujuan penggunaan Basis Akrual:
1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan
(penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya
sektor publik.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan
jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk
pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi)
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
19
Laporan Keuangan yang di hasilkan oleh Entitas Akutansi sebagai entitas
akutansi yang menghasilkan:
1. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akutansi
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas Akutansi/Pemerintah
Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan
anggarannya dalam satu periode pelaporan
2. Laporan Operasional
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/
daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
laporan
3. Neraca Entitas Akutansi
Laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas
akutansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada
tanggal tertentu
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
a. Ekuitas awal
b. Surplus / defisit LO pada periode bersangkutan
c. Koreksi – koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
d. Ekuitas akhir
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan yang menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus
Kas.
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan
4.3.1 Pengukuran Aset
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
20
e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya
tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah
atas investasi tersebut.
f. Asset tetap sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan asset
tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk
tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan
& pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap
tersebut.
4.3.2 Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang rupiah, penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
4.3.3 Ekuitas Dana
Ekuitas Dana terdiri dari:
a. Ekuitas dana lancar
b. Ekuitas dana investasi
c. Ekuitas Dana Cadangan
4.3.4 Pengakuan Pendapatan
a. Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut
atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
b. Pendapatan-LRA diakui pada diterima di rekening kas umum daerah; atau
diterima oleh OPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah
atas nama BUD.
4.3.5 Pengakuan Belanja dan Beban
a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,
atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
b. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.
c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
21
d. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan.
e. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam
pengukuran asset tetap.
f. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan dengan mata
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Bank Indonesia) pada saat
pengakuan belanja.
4.3.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan
Pemerintah Kota Salatiga mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintan
(PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan
keuangan menerapkan sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan dengan
pengecualian untuk penyusutan aset tetap.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
22
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga menggambarkan posisi
keuangan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tanggal 31 Desember
2017, dengan uraian sebagai berikut :
5.1.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan
Pendapatan ............................................................ Rp 0,00
Dinas Sosial Kota Salatiga bukan SKPD Penghasil, sehingga tidak ada
pendapatan.
5.1.2 Penjelasan Pos-pos Belanja
Belanja ........................................................................... Rp 6.097.694.170,00
Realisasi belanja Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp 6.097.694.170,00 atau sebesar 83,52%. Jumlah tersebut terdiri dari
belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis Belanja Anggaran Setelah
Perubahan Realisasi % Selisih
1. Belanja Operasi 6.699.337.000 5.515.872.170 82,33% 1.183.464.830
2. Belanja Modal 601.709.000 581.822.000 96,69% 19.887.000
Jumlah 7.301.046.000 6.097.694.170 83,52% 1.203.351.830
5.1.2.1 Belanja Operasi ........................................................... Rp 5.515.872.170,00
Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 6.699.337.000,00 terealisir sebesar Rp
5.515.872.170,00 atau 82,33%. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan
belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
1 Belanja Pegawai 4.436.548.000 3.426.524.297 77,23 1.010.023.703
2 Belanja Barang &
Jasa 2.262.789.000 2.089.347.873 92,34 173.441.127
Jumlah : 6.699.337.000 5.515.872.170 82,33 1.183.464.830
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai .................................................. Rp 3.426.524.297,00
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 4.436.548.000,00 terealisir sebesar
Rp. 3.426.524.297,00 atau sebesar 77,23%. Belanja tersebut terdiri dari belanja
pegawai tidak langsung berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
23
serta belanja pegawai langsung berupa honorarium dan uang lembur dengan
rincian sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja Pegawai Tidak Langsung
- Gaji, Tunjangan 2.207.876.000 1.716.125.547 77,73% 491.750.453
- Tambahan
Penghasilan PNS 1.287.110.000 871.499.750
67,71% 415.610.250
Sub Jumlah : 3.494.986.000 2.587.625.297 74,04% 907.360.703
b. Belanja Pegawai Langsung
- Honorarium
PNS 248.173.000 201.410.000
81,16% 46.763.000
- Honorarium Non
PNS 693.389.000 637.489.000
91,94% 55.900.000
- Uang lembur - - -
Sub Jumlah : 941.562.000 838.899.000 89,10% 102.663.000
Jumlah Belanja
Pegawai : 4.436.548.000 3.426.524.297 77,23% 1.010.023.703
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa .................................... Rp 2.089.347.873,00
Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 2.262.789.000,00 terealisir sebesar Rp
2.089.347.873,00, belanja tersebut terdiri dari:
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja Bahan Pakai
Habis
109.846.000 107.690.910 98,04% 2.155.090
b. Belanja
Bahan/Material
361.478.000 353.213.200 97,71% 8.264.800
c. Belanja Jasa Kantor 177.095.000 146.320.632 82,62% 30.774.368
d. Belanja Premi Asuransi 37.715.000 24.657.888 65,38% 13.057.112
e. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
100.000.000 84.312.481 84,31% 15.687.519
f. Belanja Cetak dan
Penggandaan
101.699.000,00 89.826.300,00 88,33% 11.872.700,00
g. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir
9.825.000 8.300.000 84,48% 1.525.000
h. Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
83.850.000 67.900.000 80,98% 15.950.000
i. Belanja Sewa
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
43.935.000 41.915.000 95,40% 2.020.000
j. Belanja Makanan dan
Minuman
260.240.000 215.400.000 82,77% 44.840.000
k. Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya
11.340.000 11.322.000 99,84% 18.000
l. Belanja Pakaian Kerja 39.785.000 39.785.000 100,00% 0
m. Belanja Pakaian khusus
dan hari-hari tertentu
4.350.000 0 0,00% 4.350.000
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
24
n. Belanja Perjalanan
Dinas
180.000.000 179.959.662 99,98% 40.338
o. Belanja Jasa
Konsultansi
52.500.000 48.510.000 92,40% 3.990.000
p. Belanja Barang Yang
Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/
Pihak Ketiga
679.141.000 660.244.800 97,22% 18.896.200
q. Belanja barang
ekstrakomptabel
9.990.000 9.990.000 100,00% 0
Jumlah 2.262.789.000 2.089.347.873 92,34% 173.441.127
5.1.2.2 Belanja Modal ........................................................ Rp 581.822.000,00
Dari Anggaran sebesar Rp 601.709.000,00 total terealisir sebesar
Rp 581.822.000,00. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin
dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
1. Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor 39.988.000 38.915.000 97,32% 1.073.000
2. Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga 41.465.000 40.252.000 97,07% 1.213.000
3. Belanja modal Pengadaan
Komputer 432.889.000 416.755.000 96,27% 16.134.000
4. Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.620.000 6.900.000 90,55% 720.000
5. Belanja modal Pengadaan Alat
Studio 47.584.000 47.250.000 99,30% 334.000
6. Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi 10.091.000 9.950.000 98,60% 141.000
7. Belanja modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan 22.072.000 21.800.000 98,77% 272.000
Jumlah 601.709.000 581.822.000 96,69% 19.887.000
5.1.2.2.1 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor .................. Rp 38.915.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan
Mesin Ketik
6.815.000 6.700.000 98,31% 115.000
b. Belanja modal Pengadaan
Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
18.965.000 18.125.000 95,57% 840.000
c. Belanja modal Pengadaan
Alat Kantor Lainnya
14.208.000 14.090.000 99,17% 118.000
Jumlah 39.988.000 38.915.000 97,32% 1.073.000
5.1.2.2.2 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ....... Rp 40.252.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
25
a. Belanja modal Pengadaan
Alat Pendingin
24.420.000 24.255.000 99,32% 165.000
b. Belanja modal Pengadaan
Alat Dapur
6.795.000 5.897.000 86,78% 898.000
c. Belanja modal Pengadaan
Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
10.250.000 10.100.000 98,54% 150.000
Jumlah 41.465.000 40.252.000 97,07% 1.213.000
5.1.2.2.3 Belanja modal Pengadaan Komputer .................... Rp 416.755.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan
Personal Komputer
306.545.00
0
293.875.00
0
95,87
%
12.670.00
0
b. Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
126.344.00
0
122.880.00
0
97,26
%
3.464.000
Jumlah 432.889.00
0
416.755.00
0
96,27
%
16.134.00
0
5.1.2.2.4 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat ................................................................... Rp 6.900.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan Meja
Rapat Pejabat
4.562.000 3.900.000 85,49% 662.000
b. Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
3.058.000 3.000.000 98,10% 58.000
Jumlah 7.620.000 6.900.000 90,55% 720.000
5.1.2.2.5 Belanja modal Pengadaan Alat Studio ....................... Rp 47.250.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan
Peralatan Studio Visual
47.584.000 47.250.000 99,30% 334.000
Jumlah 47.584.000 47.250.000 99,30% 334.000
5.1.2.2.6 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi ............... Rp 9.950.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan
Alat Komunikasi Telephone
2.680.000 2.630.000 98,13% 50.000
b. Belanja modal Pengadaan
Alat Komunikasi Radio VHF
7.411.000 7.320.000 98,77% 91.000
Jumlah 10.091.000 9.950.000 98,60% 141.000
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
26
5.1.2.2.7 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan .......................................................... Rp 21.800.000,00
No Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Selisih
a. Belanja modal Pengadaan Alat
Bantu Keamanan
22.072.000 21.800.000 98,77% 272.000
Jumlah 22.072.000 21.800.000 98,77% 272.000
5.1.3 Penjelasan Pos-pos Pembiayaan ............................................. Rp 0,00
Dinas Sosial Kota Salatiga tidak memiliki anggaran pembiayaan.
5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
Pos-Pos Laporan Operasional menggambarkan Pendapatan dan Beban Dinas
Sosial yang berasal dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos
Luar Biasa. Defisit-LO yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp
5.345.954.804,00
5.2.1 Kegiatan Operasional
5.2.1.1 Pendapatan ............................................................. Rp 0 ,00
Dinas Sosial Kota Salatiga bukan merupakan unit penghasil sehingga
tidak memiliki pos pendapatan.
5.2.1.2 Beban............................................................. Rp 5.857.925.218,60
Jumlah beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.857.925.218,60
berdasarkan klasifikasinya beban tersebut terdiri dari :
No Uraian Tahun 2017
1. Beban Pegawai 3.426.524.297,00
2. Beban Persediaan 510.625.210,00
3. Beban Jasa 664.830.201,00
4. Beban Perjalanan Dinas 179.959.662,00
5. Beban Penyusutan 343.116.048,60
6. Beban Lain-lain 732.869.800,00
Jumlah 5.857.925.218,60
5.2.1.3 Beban Pegawai .......................................... Rp 3.426.524.297,00
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp
3.426.524.297,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diberikan
kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai Kontrak
Harian Lepas. Nilai Beban Pegawai tersebut diperoleh dari Belanja pegawai
Tahun 2017 Rp 3.426.524.297,00 dengan rician sebagai berikut :
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
27
No Uraian Tahun 2017
a. Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.330.786.600
b. Tunjangan Keluarga 121.690.342
c. Tunjangan Jabatan 92.460.000
d. Tunjangan Fungsional 9.480.000
e. Tunjangan Fungsional Umum 39.175.000
f. Tunjangan Beras 72.130.320
g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.243.644
h. Pembulatan Gaji 19.927
i. Iuran Jaminan Kesehatan 40.507.410
j. Iuran JKK 2.947.676
k. Iuran JKM 3.684.628
l. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 799.170.750
m. Uang Makan 72.329.000
n. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.032.000
o. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.938.000
p. Honorarium Tim/ Panitia, Tim Pemeriksa Kegiatan,
Pengawas Lapangan
176.940.000
q. Honorarium Penyuluh, Pengajar PNS, Operator,
Penyusun makalah
10.000.000
r. Honorarium protokol, petugas doa, juri, moderator 500.000
s. Honorarium Instruktur/ Pelatih 7.980.000
t. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 44.000.000
u. Honor Honorarium tenaga, tukang, penjaga malam,
tenaga kebersihan
124.914.000
v. Honorarium atlit, ofisial, penulis, juri, panitia 9.550.000
w. Belanja uang saku/bantuan transport (wartawan,
petani, pedagang, pengajar dll)
451.045.000
Jumlah 3.426.524.297
5.2.1.3.1 Beban Persediaan ...................................... Rp 510.625.210,00
Beban persediaan sebesar Rp 510.625.210,00 merupakan beban untuk
mencatat konsumsi atas barang-barang habis pakai. Rincian beban persediaan
per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
No Uraian 31 Desember 2017
a. Beban Persediaan ATK 80.013.400
b. Beban Persediaan dokumen/administrasi tender 4.140.000
c. Beban Persediaan alat listrik dan elektronik
(lampu pijar, battery kering) 7.280.700
d. Beban Persediaan perangko, materai dan benda
pos lainnya 8.621.310
e. Beban Persediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 6.756.100
f. Beban Persediaan pengisian isi tabung gas 924.000
g. Beban Persediaan Barang Cetakan 88.326.700
h. Beban Persediaan bahan baku bangunan 109.766.000
i. Beban Persediaan bahan obat-obatan 92.000
j. Beban Persediaan Makanan Pokok 198.640.000
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
28
k. Beban Persedian Bahan dan Alat Habis Pakai 6.065.000
Jumlah 510.625.210
5.2.1.3.2 Beban Jasa ...................................................... Rp 664.830.201,00
Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp 664.830.201,00.
Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa-jasa dalam rangka
penyelenggaraan Kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga. Nilai Beban Jasa
tersebut diperoleh dari Belanja Jasa Tahun 2017 Rp 670.013.795,00 dikurangi
Utang Belanja Jasa Listrik, Air, Telephone Tahun 2017 sebesar
Rp 4.083.594,00 dan Kontra Pos Beban Makanan dan Minuman Kegiatan
sebesar Rp 1.100.000,00 dengan rician sebagai berikut :
Beban Jasa 2017:
No Uraian Tahun 2017
a. Beban Jasa telepon 13.400.027
b. Beban Jasa air 2.950.671
c. Beban Jasa listrik 14.013.328
d. Beban Jasa surat kabar/majalah 1.173.000
e. Beban Jasa Barang Ekstrakomptable 9.990.000
f. Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 24.657.888
g. Beban Jasa Service 29.607.701
h. Beban Penggantian Suku Cadang 26.865.675
i. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 48.249.105
j. Beban Pajak Kendaraan Bermotor 7.275.600
k. Beban Penggandaan 39.998.800
l. Beban sewa gedung/ kantor/tempat 2.950.000
m. Beban sewa ruang rapat/pertemuan 5.350.000
n. Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 67.900.000
o. Beban sewa meja kursi 8.240.000
p. Beban sewa generator 3.000.000
q. Beban sewa tenda 13.325.000
r. Beban sewa sound system, alat listrik, hosting
website, alat rumah tangga 17.350.000
s. Beban makanan dan minuman rapat 38.540.000
t. Beban makanan dan minuman tamu 1.800.000
u. Beban makanan dan minuman pelatihan 176.160.000
v. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.322.000
w. Beban pakaian kerja lapangan 39.785.000
x. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 66.110.000
Jumlah 670.013.795
Pengurangan Beban Jasa 2017:
No Uraian Tahun 2017
a. Beban Jasa telepon 1.385.939
b. Beban Jasa air 411.461
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
29
c. Beban Jasa listrik 2.286.194
Jumlah 4.083.594
No Uraian Tahun 2017
a Kontra pos Makanan dan Minuman Kegiatan 1.100.000
Jumlah 1.100.000
5.2.1.3.3 Beban Perjalanan Dinas ............................... Rp 179.959.662,00
Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2017 sebesar Rp
179.959.662,00. Beban perjalanan dinas adalah beban yang diperoleh dari
belanja perjalanan dinas selama tahun 2017.
No Uraian Tahun 2017
a Beban Perjalanan Dinas 179.959.662,00
Jumlah 179.959.662,00
5.2.1.3.4 Beban Penyusutan ....................................... Rp 343.116.048,60
Beban penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 343.116.048,60.
Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematika atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Rincian beban penyusutan per 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut :
No Uraian 31 Desember 2017
a. Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 1.224.952,00
b. Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 170.246.232,00
c. Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 2.034.666,60
d. Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 550.000,00
e. Beban Penyusutan Alat Kantor 12.995.470,00
f. Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 35.948.836,96
g. Beban Penyusutan Peralatan Komputer 61.981.966,58
h. Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 17.479.025,80
j. Beban Penyusutan Alat Studio 8.152.526,69
k. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 26.401.201,52
l. Beban Penyusutan Tugu Peringatan 1.954.920,00
m. Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam 2.937.500,00
n. Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor 1.208.750,00
Jumlah 343.116.048,15
5.2.1.3.5 Beban Lain-lain .............................................. Rp 732.859.800,00
Beban lain-lain sebesar Rp 732.859.800,00 adalah beban yang diperoleh
dari Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp
556.014.800,00, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
30
senilai Rp 104.230.000,00, Belanja jasa akomodasi senilai Rp 45.325.000,00
dan Belanja jasa narasumber/tenaga ahli senilai Rp 27.300.000,00 yang ada di
beberapa kegiatan non rutin.
No Uraian Tahun 2017
1 Beban Lain-lain 732.859.800,00
Jumlah 732.859.800,00
5.2 Kegiatan Non Operasional ............................. Rp 0 ,00
Surplus/Defisit-LO dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0,00, sebab tidak
terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari kegiatan non
operasional.
5.3 Pos Luar Biasa ................................................. Rp 0 ,00
Suplus/Defisit-LO dari kegiatan pos luar biasa sebesar Rp 0,00, sebab tidak
terdapat transaksi yang menghasilkan pendapatan ataupun beban dari pos luar biasa.
5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1 Ekuitas Awal ............................................................... Rp 2.676.532.202,95
Ekuitas awal sebesar Rp 2.676.532.202,95 merupakan saldo ekuitas per 1
Januari 2017. Nilai ini didapat dari jumlah semua aset dikurangi kewajiban jangka
pendek. Rincian Ekuitas Awal adalah sebagai berikut:
No Uraian Saldo Awal
1 Aset Tetap 2.557.505.064,95
2 Aset Lancar 1.488.100,00
3 Aset Lainnya 121.622.632,00
4 Jumlah Aset Awal 2.680.615.796,95
5 Kewajiban Jangka Pendek 4.083.594
6 Ekuitas Awal 2.676.532.202,95
Kewajiban jangka pendek berupa utang belanja jasa air, listrik dan telepon sebesar
Rp 4.083.594,00. Dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Jumlah
1 Utang Belanja Jasa telepon 1.385.939,00
2 Utang Belanja Jasa air 411.461,00
3 Utang Belanja Jasa listrik 2.286.194,00
Jumlah 4.083.594,00
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
31
5.3.2 Surplus/Defisit-LO ...................................................... Rp (5.857.625.218,60)
Karena Dinas Sosial Kota Salatiga tidak memiliki pendapatan/bukan SKPD
penghasil maka ada defisit LO sebesar Rp (5.893.513.636,10). Defisit-LO tersebut
merupakan beban belanja yang menjadi tanggungan berupa :
No Uraian Tahun 2017
a Beban Pegawai 3.426.524.297,00
b Beban Persediaan 510.625.210,00
c Beban Jasa 664.830.201,00
d Beban Perjalanan Dinas 179.959.662,00
e Beban Penyusutan 343.116.048,60
f Beban Lain-lain 732.869.800,00
JUMLAH 5.857.625.218,60
5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar ......................................................................... Rp ( 196.812.655,59)
Hingga akhir tahun 2017, tidak terdapat koreksi nilai persediaan, selisih
revaluasi aset. Akan tetapi terdapat koreksi untuk pos lain-lain sebesar
Rp (196.812.655,59). Koreksi untuk pos lain-lain dirinci sebagai berikut:
No Koreksi Pos Lain-lain Nilai
1 Mutasi masuk aset peralatan dan mesin
- Dropping dari BKD 206.700.751,00
2 Mutasi tambah akumulasi penyusutan atas dropping
barang yang telah disusutkan tahun sebelumnya (Mobil) (74.336.850,43)
3
Mutasi keluar aset tetap peralatan dan mesin ke Aset
Ekstrakomtable
- Reklas aset peralatan dan mesin Intra ke Ekstra
(4.567.365,00)
4 Mutasi Keluar Aset Lain-lain
- Penghapusan CABTA 2017 (9.060.000,00)
5 Mutasi keluar aset peralatan dan mesin
- Dropping ke OPD lain (315.549.191,16)
Jumlah (196.812.655,59)
5.3.4 Ekuitas Akhir ............................................................... Rp 2.719.488.498,76
Ekuitas akhir sebesar Rp 2.719.488.498,76 adalah jumlah ekuitas awal setelah
dikurangi Defisit-LO dan penambahan lain-lain.
No Uraian 31 Desember 2017
1. Ekuitas Awal 2.676.532.202,95
2. Surplus/Defisit-LO (5.857.925.218,60)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
4. Koreksi Nilai Persediaan -
5. Selisih Revaluasi Aset Tetap -
6. Lain-Lain (196.812.655,59)
7. RK PPKD 6.097.694.170,00
7. Ekuitas Akhir 2.719.488.498,76
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
32
5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
Neraca Dinas Sosial Kota Salatiga menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember, dengan uraian sebagai berikut:
5.4.1 Aset ............................................................................. Rp 2.722.615.492,92
Total aset Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp 2.722.615.492,92. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka
Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2017
1. Aset Lancar 1.594.500,00
2. Investasi Jangka Panjang -
3. Aset Tetap 2.608.458.360,76
4. Aset Lainnya 112.562.632,00
Jumlah 2.722.615.492,76
5.4.1.1 Aset Lancar .......................................................................... Rp 1.594.500,00
Aset lancar pada Dinas Sosial Kota Salatiga terdiri dari Kas di Bendahara
Pengeluaran dan Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan
operasional Dinas Sosial Kota Salatiga, dengan rincian sebagai berikut:
Aset Lancar 31 Desember 2017
1 Kas di Bendahara Pengeluaran -
2 Persediaan 1.594.500,00
Jumlah 1.594.500,00
5.4.1.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran ....................................... Rp 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas
Sosial Kota Salatiga, dengan rincian sebagai berikut:
No Keterangan Jumlah
1 Tunai 0,00
2
Saldo Bank
- 2-033-19957-3 (Rek Bend Pengeluaran)
- 3-033-19308-3 (Rek Bend Gaji)
0,00
0,00
3 Surat Berharga 0,00
Total : 0,00
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
33
5.4.1.1.2 Persediaan ................................................................... Rp 1.594.500,00
Jumlah persediaan Dinas Sosial per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp 1.594.500,00. Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai
habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial
Kota Salatiga. Adapun rincian persediaan tersebut sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2017
1. Alat Tulis Kantor sebesar 664.000
2. Barang Komponen/Peralatan Listrik sebesar 142.500
3. Alat Kebersihan sebesar 637.000
4. Barang Cetakan 151.000
JUMLAH 1.594.500
1. Persediaan Alat Tulis Kantor ................................ Rp 664.000,00
Kondisi persediaan ATK yang berasal dari kegiatan rutin per 31
Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
No Uraian Saldo Awal Mutasi
Masuk Mutasi Keluar
Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1. Alat Tulis Kantor 904.500,00 79.802.900,00 79.108.900,00 694.000,00
Nilai ini merupakan nilai persediaan Alat Tulis Kantor per 31
Desember 2017 yang ada di Dinas Sosial Kota Salatiga dengan rincian
sebagai berikut:
No Rincian Unit Harga Jumlah
1 Amplop kecil 2 11000 22.000
2 Amplop tanggung 2 20000 40.000
3 Bolpoin 2 10000 20.000
4 Bantalan cap kecil 2 32000 64.000
5 Binder Klips 105 4 5000 20.000
6 Binder klips 111 4 8000 32.000
7 Bisnis File 10 5000 50.000
8 Clips 10 3000 30.000
9 HVS Warna 2 81000 162.000
10 Kertas fax 5 6000 30.000
11 Lem cair tanggung 2 8000 16.000
12 Penghapus papan tulis 2 17000 34.000
13 Pisau cutter besar 20 500 10.000
14 Snelhechter folio 20 700 14.000
15 Snelhechter plastik 10 6000 60.000
16 Stop map 2 30000 60.000
Jumlah 664.000
2. Persediaan Barang Komponen/Alat Listrik ........... Rp 142.500,00
Kondisi persediaan Alat-alat listrik yang berasal dari kegiatan rutin
selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian Saldo Awal Mutasi
Masuk
Mutasi
Keluar
Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Alat Listrik 475.000,00 6.948.200,00 7.280.700,00 142.500,00
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
34
Nilai ini merupakan nilai persediaan barang Komponen/Peralatan
Listrik per 31 Desember 2017 yang ada di Dinas Sosial Kota Salatiga
berupa Lampu Tornado 15 watt merk Panasonic sebanyak 3 buah senilai
Rp. 142.500,00.
3. Persediaan Alat Kebersihan ..................................... Rp 637.000,00
Kondisi persediaan bahan-bahan pembersih yang berasal dari
kegiatan rutin selama tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
No Uraian
Saldo Awal Mutasi
Masuk
Mutasi
Keluar
Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
108.600,00 4.475.500,00 3.947.100,00 637.000,00
Nilai ini merupakan nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember
2017 yang ada di Dinas Sosial Kota Salatiga dengan rincian sebagai
berikut:
No Uraian Jumlah 31 Desember 2017
1. Kreolin Wangi 1 7.000,00
2. Keranjang Sampah Plastik 2 28.000,00
3. Gayung 2 18.000,00
4. Sapu Ijuk 2 36.000,00
5. Pewangi Ruangan 2 30.000,00
6. Facial Tissue 2 48.000,00
7. Masker Kain 50 150.000,00
8. Sarung Tangan Karet 10 320.000,00
Jumlah 637.000,00
4. Persediaan Cetakan ................................................. Rp 151.000,00
Nilai persediaan cetakan per 31 Desember 2017 yang ada di Dinas
Sosial Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Saldo Awal Mutasi
Masuk
Mutasi
Keluar
Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Cetakan 0,00 4.687.000,00 4.536.000,00 151.000,00
Saldo Akhir Persediaan Cetakan terinci sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Harga Saldo
1 Amplop Samson B 2 31.000 62.000,00
2 A-II NCR polos rangkap 4 2 23.000 46.000,00
3 Kartu Kendali 1/4 folio 4 10.000 40.000,00
Jumlah 151.000,00
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
35
5.4.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG ........................................... Rp 0,00
Dinas Sosial Kota Salatiga tidak memiliki investasi jangka panjang.
5.4.1.3 ASET TETAP ............................................................ Rp 2.608.458.360,76
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai aset tetap milik Dinas Sosial Kota
Salatiga per 31 Desember 2017 yang terinci menurut jenisnya untuk tahun 2017.
Jumlah aset tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp 2.608.458.360,76 dengan
rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2017
1 Tanah 451.500.000,00
2 Peralatan dan Mesin 2.132.336.988,84
3 Gedung dan Bangunan 1.417.806.076,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 77.725.000,00
5 Aset Tetap Lainnya 59.919.800,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan -
7 Akumulasi Penyusutan (1.530.829.504,08)
Jumlah Aset Tetap 2.608.458.360,76
5.4.1.3.1 TANAH ........................................................................ Rp 451.500.000,00
Jumlah Tanah pada Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2017
adalah Rp. 451.500.000,00 yaitu aset berupa Kantor Sekretariat Dinas Sosial
Kota Salatiga senilai Rp 168.000.000,00 dengan nomor sertifikat HP 62
tertanggal 27 Mei 2010 dan Rumah Singgah senilai Rp Rp 283.500.000,00
dengan nomor sertifikat HP 61 AU 996712 tertanggal 08 Agustus 2003.
5.4.1.3.2 PERALATAN DAN MESIN .................................. Rp 2.132.336.988,84
Jumlah peralatan dan mesin pada Dinas Sosial Kota Salatiga per 31
Desember 2017 adalah Rp 2.132.336.988,84. Rincian atas peralatan dan mesin
menurut jenisnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
36
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
a Alat - alat Besar/ Berat 1.200.000,00 6.124.761,91 7.324.761,91
b Alat - alat Angkutan 1.143.991.306,00 - 202.494.651,00 1.346.485.957,00
c Alat - alat Bengkel / Alat Ukur 5.500.000,00 10.173.333,33 15.673.333,33
d Alat Kantor 67.872.438,00 38.915.000,00 2.040.000,00 104.747.438,00
e Alat Rumah Tangga 119.186.859,00 86.023.874,04 2.259.967,74 202.950.765,30
f Meja dan Kursi Kerja 89.875.029,00 - 4.206.100,00 94.081.129,00
gAlat-alat Studio dan
Komunikasi 17.200.000,00 23.830.030,72 267.397,26 40.762.633,46
h Komputer 219.105.162,00 416.755.000,00 315.549.191,16 320.310.970,84
1.663.930.794,00 581.822.000,00 206.700.751,00 320.116.556,16 2.132.336.988,84
Peralatan dan Mesin Pengadaan 2017 Mutasi Masuk Mutasi Keluar
Jumlah
a. Alat Besar/Berat ............................................................. Rp 7.324.761,90
Jumlah alat bantu per 1 januari 2017 sebesar Rp 1.200.000,00 mengalami
penambahan Rp 6.124.761,91,00 sehingga jumlah aset alat berat/besar per 31
Desember 2017 menjadi Rp 7.324.760,00. Rincian Besar/Berat adalah sebagai
berikut:
No Uraian 31 Desember 2017
a. Portable Water Pump 1.200.000,00
b. Perlengkapan Rescue 6.124.761,91
Jumlah 7.324.761,90
Pada tahun 2017 tidak terdapat mutasi masuk/keluar pada aset alat
besar/berat.
b. Alat-alat Angkutan ..................................................... Rp 1.346.485.957,00
Jumlah alat-alat angkutan per 31 Desember 2017 mengalami perubahan dari
tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.346.485.957,00. Rincian Alat Angkutan per
31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Alat - alat
Angkutan 1.143.991.306,00 - 202.494.651,00 1.346.485.957,00
1.143.991.306,00 - 202.494.651,00 - 1.346.485.957,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan MesinPengadaan
2017Mutasi Masuk
Dari saldo awal 2017 sebesar Rp 1.143.991.306,00 ada kenaikan sebesar Rp
202.494.651,00 berasal dari Mutasi Tambah dari BKD berupa Station Wagon senilai
Rp 173.452.651,00 dan Sepeda Motor senilai Rp 29.042.000,00.
Mutasi masuk berupa dropping dari BKD dapat dirinci sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah Barang Harga
1 Station Wagon 1 173.452.651
2 Sepeda Motor 2 29.042.000
Jumlah 202.494.651
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
37
c. Alat-alat Bengkel/Alat Ukur ............................................ Rp 15.673.333,33
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Alat-alat
Bengkel/Alat Ukur 5.500.000,00 - 10.173.333,33 15.673.333,33
5.500.000,00 - 10.173.333,33 - 15.673.333,33
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan MesinPengadaan
2017Mutasi Masuk
Jumlah alat-alat bengkel/alat ukur per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp
5.500.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp 10.173.333,33 berupa pembelian
Toolkit Perbengkelan senilai Rp 5.636.857,14 dan Chain Saw Stell 20" senilai Rp
4.536.476,19 sehingga saldo per 31 Desember sebesar Rp. 15.673.333,33.
Pengadaan Alat Bengkel/Alat Ukur dapat dirinci sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah Barang Harga
1 Chain Saw Stell 20" 1 4.536.476,19
2 Shelter Toolkit 1 5.636.857,14
Jumlah 10.173.333,33
d. Alat-alat Kantor .............................................................. Rp 104.747.438,00
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Alat-alat Kantor 67.872.438,00 38.915.000,00 2.040.000,00 104.747.438,00
67.872.438,00 38.915.000,00 - 2.040.000,00 104.747.438,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan Mesin Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah alat-alat kantor per 1 Januari 2017 adalah Rp 67.872.438,00
mengalami perubahan berupa pengadaan belanja modal sebesar Rp 38.915.000,00
dan mutasi keluar sebesar Rp 2.040.000,00, yaitu reklas dari aset intrakomtable ke
aset ekstrakomptable dikarenakan harga satuan dibawah Rp 350.000,00. Sehingga
Saldo per 31 Desember 2017 menjadi Dengan rincian sebagai berikut:
Pengadaan belanja modal:
No Uraian Jumlah Harga
1 Rak Baja 4 tingkat 4 4.526.000
2 Filling Cabinet 3 5.445.000
3 Almari 2 Pintu Kaca 2 8.154.000
4 Mesin Absensi 1 7.864.491
5 Mesin Penghancur Kertas 1 4.185.509
6 Mesin Ketik Elektrik 2 6.700.000
7 Papan Nama Instansi 3 522.000
8 Besi Papan Nama 6 1.518.000
Jumlah 38.915.000
Reklas aset:
No Uraian Jumlah Harga
1 Papan Nama Instansi 3 522.000
2 Besi Papan Nama 6 1.518.000
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
38
Jumlah 2.040.000
e. Alat Rumah Tangga .................................................... Rp. 202.950.765,30
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Alat Rumah Tangga 119.186.859,00 86.023.874,04 2.259.967,74 202.950.765,30
119.186.859,00 86.023.874,04 - 2.259.967,74 202.950.765,30
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan Mesin Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah alat-alat rumah tangga per 1 Januari 2017 adalah Rp 119.186.859,00
mengalami perubahan berupa pengadaan belanja modal sebesar Rp 86.023.874,04
dan mutasi keluar yaitu reklas dari aset intrakomptable ke aset ekstrakomptable
dikarenakan harga satuan dibawah Rp 350.000,00 sebesar Rp 2.259.967,74 dengan
rincian sebagai berikut:
Pengadaan belanja modal:
No Uraian Jumlah Harga
1 Rak Piring 1 2.400.000,00
6 Meja Rapat Pejabat 1 3.900.000,00
2 Kompor Gas 1 1.928.000,00
7 Zice 1 3.000.000,00
11 Kipas Angin Dinding 3 1.331.161,46
12 AC Split 3 22.923.838,55
13 TV Flat 2 10.100.000,00
19 Handycam Merk Olympus 1 10.466.129,03
18 Wireless Type ZW-770 3 26.520.967,74
26 Tangga Alumunium Lipat 1 1.193.809,52
33 Cangkir Holland Cup 2 660.000,00
34 Alat Dapur Lain (Teko Teapot) 1 307.000,00
35 Dispenser 2 602.000,00
31 Loudspeaker 2 690.967,74
Jumlah 86.023.874,04
Reklas aset:
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 Loudspeaker 2 690.967,74
2 Cangkir Holland Cup 2 660.000,00
3 Alat Dapur Lain (Teko Teapot) 1 307.000,00
4 Dispenser 2 602.000,00
Jumlah
2.259.967,74
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
39
f. Meja dan Kursi Kerja ...................................................... Rp. 94.081.129,00
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Meja dan Kursi Kerja 89.875.029,00 4.206.100,00 94.081.129,00
89.875.029,00 - 4.206.100,00 - 94.081.129,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan Mesin Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah Meja dan Kursi per 1 Januari 2017 adalah Rp 89.875.029,00
mengalami perubahan berupa mutasi masuk yaitu hibah dari BKD Kota Salatiga
sebesar Rp 4.206.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 Meja Kerja Eselon II 1 2.462.100,00
2 Kursi Kerja Eselon II 1 1.744.000,00
Jumlah
4.206.100,00
g. Alat-alat Studio dan Komunikasi .................................. Rp 40.762.633,46
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Alat Studio dan
Komunikasi 17.200.000,00 23.830.030,72 - 267.397,26 40.762.633,46
17.200.000,00 23.830.030,72 - 267.397,26 40.762.633,46
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan Mesin Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah alat-alat studio dan komunikasi per 1 Januari 2017 sebesar Rp
17.200.000,00 mengalami perubahan berupa pengadaan belanja modal sebesar Rp
23.830.030,72 dan mutasi keluar yaitu reklas dari aset intrakomtable ke aset
ekstrakomptable dikarenakan harga satuan dibawah Rp 350.000,00 sebesar Rp
267.397,26 sehingga jumlah alat-alat studio dan per 31 Desember 2017 adalah Rp
40.762.633,46 dengan rincian sebagai berikut:
Pengadaan belanja modal:
No Uraian Jumlah Harga
1 Camera Digital 4 9.571.935,48
2 Mesin Fax 1 2.630.000,00
3 Handy Talky (HT) 1 1.704.657,53
4 Pesawat RIG 1 5.347.945,21
5 GPS 1 4.308.095,24
6 Antene 1 267.397,26
Jumlah
23.830.030,72
Reklas aset:
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 Antene 1 267.397,26
Jumlah
267.397,26
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
40
h. Komputer ...................................................................... Rp. 320.310.970,84
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Komputer 219.105.162,00 416.755.000,00 - 315.549.191,16 320.310.970,84
219.105.162,00 416.755.000,00 - 315.549.191,16 320.310.970,84
Mutasi Keluar
Jumlah
Peralatan dan
MesinPengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah Aset Komputer per 1 Januari 2017 sebesar Rp 219.105.162,00
mengalami perubahan berupa pengadaan belanja modal sebesar Rp 416.755.000,00
dan mutasi keluar yaitu mutasi aset ke OPD sebesar Rp 315.549.191,16 sehingga
jumlah Aset Komputer per 31 Desember 2017 adalah Rp 320.310.970,84 dengan
rincian sebagai berikut:
Pengadaan belanja modal:
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 37 280.303.436,04
2 Printer Laser Jet Merk Canon 36 76.498.074,15
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 37 46.381.925,85
4 Laptop 2 13.571.563,96
Jumlah 416.755.000,00
Mutasi Keluar:
Mutasi Keluar ke 4 Kecamatan dan 2 OPD dalam rangka menunjang kegiatan
Pendataan dan Validasi Data PMKS di Kota Salatiga, sebagai berikut :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 29 219.697.287,70
2 Printer Laser Jet Merk Canon 28 59.498.502,12
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 29 36.353.401,34
Jumlah 315.549.191,16
Mutasi Keluar tersebut terdiri dari :
a. Droping ke Kecamatan Tingkir dengan Berita Acara Serah Terima
Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 8 60.606.148
2 Printer Laser Jet Merk Canon 8 16.999.572
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 8 10.028.525
JUMLAH 87.634.245
b. Droping ke Kecamatan Argomulyo dengan Berita Acara Serah Terima
Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 7 53.030.380
2 Printer Laser Jet Merk Canon 7 14.874.626
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 7 8.774.959
JUMLAH 76.679.964
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
41
c. Droping ke Kecamatan Sidorejo dengan Berita Acara Serah Terima
Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 7 53.030.380
2 Printer Laser Jet Merk Canon 7 14.874.626
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 7 8.774.959
JUMLAH 76.679.964
d. Droping ke Kecamatan Sidomukti dengan Berita Acara Serah Terima
Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 5 37.878.843
2 Printer Laser Jet Merk Canon 5 10.624.733
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 5 6.267.828
JUMLAH 54.771.403
e. Droping ke Dinas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 1 7.575.769
2 UPS Merk Prolink 1200 VA 1 1.253.566
JUMLAH 8.829.334
f. Droping ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Berita Acara
Serah Terima Barang No. 027/1851/403 :
No. Nama Barang Jumlah Barang Harga
1 PC Unit Komputer Merk Lenovo 1 7.575.769
2 Printer Laser Jet Merk Canon 1 2.124.947
3 UPS Merk Prolink 1200 VA 1 1.253.566
JUMLAH 10.954.281
5.4.1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN ............................... Rp 1.417.806.076,00
Jumlah gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Salatiga
per 31 Desember 2017 tidak mengalami perubahan dari Saldo Awal.
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Gedung dan
Bangunan 1.417.806.076,00 - - - 1.417.806.076,00
1.417.806.076,00 - - - 1.417.806.076,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Uraian Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
42
5.4.1.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ........................ Rp. 77.725.000,00
Jumlah aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Kota
Salatiga per 31 Desember 2017 tidak mengalami perubahan dari awal tahun yaitu
sebesar Rp. 77.725.000,00. Dapat digambarkan sebagai berikut:
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Jalan, Irigasi dan
Jaringan 77.725.000,00 - - 77.725.000,00
77.725.000,00 - - - 77.725.000,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Uraian Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
5.4.1.3.5 ASET TETAP LAINNYA ........................................ Rp. 59.919.800,00
Jumlah aset tetap Dinas Sosial Kota Salatiga per 31 Desember 2017
tidak mengalami perubahan dari awal tahun yaitu sebesar Rp. 59.919.800,00.
Dapat digambarkan sebagai berikut:
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Aset Tetap Lainnya 59.919.800,00 - - 59.919.800,00
59.919.800,00 - - - 59.919.800,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Uraian Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
5.4.1.3.6 AKUMULASI PENYUSUTAN .............................. Rp. 1.530.829.504,08
Akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.530.829.504,08 adalah akumulasi
penyusutan aset tetap.
Rekapitulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2017 :
Akumulasi
Penyusutan Penyusutan 2017 Akum Penyusutan
1 Januari 2017 31 Desember 2017 31 Desember 2017
1 Tanah - -
2 Peralatan dan Mesin 899.108.872,93 384.950.527,51 1.284.059.400,44
3 Gedung dan Bangunan 188.181.482,12 28.356.121,52 216.537.603,64
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 26.086.250,00 4.146.250,00 30.232.500,00
5 Aset Tetap Lainnya - -
417.452.899,03 1.530.829.504,08 Jumlah
No Uraian
Nilai penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 417.452.899,03
didapat dari nilai penyusutan per tahun 2017 sebesar Rp 343.116.048,60
ditambah dengan akumulasi penyusutan 2017 sebesar Rp 74.336.850,43 yang
merupakan hasil dropping aset peralatan dan mesin dari BKD berupa kendaraan
station wagon 1 (satu) unit senilai Rp 173.452.651,00 dengan tahun perolehan
2014.
5.4.1.4 ASET LAINNYA ..................................................... Rp. 112.562.632,00
Jumlah aset lainnya per 1 Januari 2017 sebesar Rp 121.622.632,00.
Terdapat perubahan karena mutasi kurang sebesar Rp 9.060.000,00 berupa
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
43
penghapusan aset CABTA, sehingga aset lainnya per 31 Desember 2017 menjadi
Rp 112.562.632,00, dengan rincian sebagai berikut:
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Aset Tak
Berwujud - - - - -
2
Aset
Dikerjasamakan
dengan Pihak
Ketiga
- - - -
3 Aset Lain lain 121.622.632,00 - 9.060.000,00 112.562.632,00
Mutasi KeluarUraian Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
5.4.1.4.1 Aset Tak Berwujud ........................................................... Rp 0,00
Dinas Sosial Kota Salatiga tidak memiliki Aset tidak berwujud berupa
program aplikasi komputer, Website serta Sistem Informasi Elektronik.
5.4.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga ............................................ Rp 0,00
Dinas Sosial Kota Salatiga tidak memiliki Aset yang sedang dalam
proses Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
5.4.1.4.3 Aset Lain-Lain ........................................................... Rp 112.562.632,00
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1 Aset Lain-lain 121.622.632,00 - 9.060.000,00 112.562.632,00
121.622.632,00 - - - 112.562.632,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Uraian Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Jumlah Aset Lain-lain pada Dinas Sosial Kota Salatiga per 1 Januari
2017 adalah Rp 121.622.632,00 terdapat pengurangan sebesar Rp. 9.060.000,00
menjadi Rp. 112.562.632,00. Hal ini dikarenakan adanya mutasi keluar berupa
penghapusan aset CABTA (Catatan Ada Barang Tidak Ada) dengan SK nomor
032/520/501 tanggal 31 Desember 2017.
Penghapusan aset CABTA tersebut terdiri dari:
No Uraian 31 Desember 2017
a. Lemari Besi 1.500.000,00
b. Mesin Ketik Portable 990.000,00
c. Filling Besi/Metal 2.970.000,00
d. Mesin Ketik Manual Portable 3.600.000,00 Jumlah 9.060.000,00
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
44
KETERANGAN BARANG EKSTRAKOMTABEL
Barang ekstrakomptabel merupakan barang-barang yang termasuk dalam
peralatan dan mesin yang mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,00.
Saldo Awal Saldo akhir
1 Januari 2017 31 Desember 2017
1Peralatan dan
Mesin 32.473.273,00 - 4.567.365,00 - 37.040.638,00
2Gedung dan
Bangunan - - - -
3Jalan, Irigasi dan
Jaringan - - - -
- - - - 37.040.638,00
Mutasi Keluar
Jumlah
Extracomtapble Pengadaan 2017 Mutasi Masuk
Aset Barang Ekstrakomptabel per 31 Januari 2017 sebesar Rp 32.473.273,00.
Terdapat mutasi masuk sebesar Rp 4.567.365,00 dikarenakan adanya reklas belanja
modal peralatan dan mesin. Sehingga aset barang ekstrakomptable per 31 Desember
2017 sebesar Rp 37.040.638,00. Mutasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
No Nama Barang Harga
1 Papan Nama Instansi 522.000,00
2 Besi Papan Nama 1.518.000,00
3 Loudspeaker 690.936 ,74
4 Antene 267.397,26
5 Cangkir Holland Cup 660.000 ,00
6 Alat Dapur Lain (Teko Teapot) 307.000,00
7 Dispenser 602.000,00 Jumlah 4.567.365,00
5.4.2 KEWAJIBAN ................................................................. Rp 3.126.994,00
Kewajiban sebesar Rp. 3.126.994,00 merupakan Kewajiban Jangka
Pendek berupa Utang Belanja Jasa Listrik, Air dan Telepon tahun 2017 dengan
rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2017
1. Utang Belanja Jasa telepon 1.473.518,00
2. Utang Belanja Jasa air 255.020,00
3. Utang Belanja Jasa listrik 1.398.456,00
Jumlah 3.126.994,00
5.4.3 EKUITAS ....................................................................... Rp 2.719.488.498,76
Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Sosial Kota
Salatiga, jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2017 sebesar
Rp 2.719.488.498,76 yang terdiri dari:
No Uraian 31 Desember 2017
5.4.3.1. Ekuitas Akhir LPE (3.378.205.671,24)
5.4.3.2. RK PPKD 6.097.694.170,00
Jumlah Ekuitas 2.719.488.498,76
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
45
5.5. Analisis Vertikal dan Horisontal
Untuk menentukan kewajaran dari pos-pos Laporan Keuangan Dinias Sosial
Kota Salatiga Tahun 2017, maka akan dilakukan analisis vertikal dan horisontal.
Analisis vertikal dan horisontal ini akan membandingkan nilai pada pos-pos laporan
keuangan, yaitu :
5.5.1. Analisis Vertikal
a. Analisis Vertikal Laporan Realisasi Anggaran
Dalam Laporan Realisasi Anggaran, SILPA tahun berjalan haruslah sama
dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total
penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dan Laporan
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 telah memenuhi
prinsip tersebut.
Adapun SILPA Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah sebesar
Rp(6.097.694.170,00) yang merupakan hasil dari total pendapatan dikurangi total
belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi
pengeluaran pembiayaan. Atau dengan rumus :
SILPA = total pendapatan - total belanja dan transfer + total penerimaan
pembiayaan - pengeluaran pembiayaan.
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 telah
sesuai dengan prinsip tersebut diatas, yaitu :
Rp (6.097.694.170,00) = Rp 0,00 – 6.097.694.170,00 + Rp 0,00 – Rp0,00
b. Analisis Vertikal Laporan Operasional
Pada prinsipnya, surplus/defisit Laporan Operasional harus sama dengan
total pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total
surplus (defisit) kegiatan non operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar
Biasa (LO). Atau dengan rumus :
Surplus/defisit Laporan Operasional = total pendapatan (LO) - total Beban
(LO) +/- total surplus (defisit) kegiatan non operasional (LO) +/- Pos Luar
Biasa (LO)
Dengan rumus tersebut, maka Surplus/defisit Laporan Operasional Dinas
Sosial Kota Salatiga adalah:
Rp (5.893.513.636,10) = Rp 0,00 - 5.893.513.636,10 + Rp 0,00 + Rp 0,00.
c. Analisis Vertikal Laporan Perubahan Ekuitas
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
46
Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Sosial Kota Salatiga
ini haruslah sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO
ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas. Atau dengan rumus :
Ekuitas akhir = ekuitas awal +/- surplus/defisit LO ditambah (dikurangi)
+/- koreksi berdampak ke ekuitas
Dengan rumus tersebut, maka ekuitas akhir Dinas Sosial Kota Salatiga
adalah
Rp 2.719.488.498,76 = Rp 2.676.532.202,95 - Rp 5.857.925.218,60 -
Rp 196.812.655,59
d. Analisis Vertikal Neraca
Dalam penyajian neraca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
- Bahwa nilai aset haruslah sama dengan total kewajiban ditambah dengan total
ekuitas. Atau dengan rumus :
Aset = Kewajiban + Ekuitas
Dengan rumus ini, maka nilai aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca Dinas
Sosial Kota Salatiga telah sesuai, dimana
Rp 2.722.615.492,76 = Rp 3.126.994,00 + Rp 2.719.488.498,76
- Bahwa Kas di bendahara pengeluaran harus sama dengan sisa uang persediaan
yang belum disetor ke kasda ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran
yang belum disetor ke kas negara. Dengan rumus :
Kas di bendahara pengeluaran = sisa uang persediaan yang belum disetor ke
kasda + utang PFK di bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.
Adapun nilai Kas di bendahara Dinas Sosial Kota Salatiga adalah Rp 0,00 dengan
tidak ada sisa uang persediaan dan utang PFK yang belum disetor.
5.5.2. Analisis Horisontal
a. Analisis horisontal antara LRA dan Neraca
➢ Bahwa SILPA di LRA harus sama dengan kas di daerah (dalam hal ini adalah
RK PPKD) di tambah kas di bendahara Pengeluaran ditambah kas di BLUD
ditambah setara kas dikurangi dengan utang PFK di neraca. Atau dengan
rumus :
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
47
SILPA (LRA) = kas di daerah + kas di bendahara Pengeluaran + kas di
BLUD + setara kas - utang PFK di neraca
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal LRA dan Neraca Dinas
Sosial Kota Salatiga adalah :
Rp (6.097.694.170,00) = Rp (6.097.694.170,00) + Rp0,00 + Rp0,00 +
Rp 0,00 – Rp 0,00
➢ Bahwa realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap
(dan aset lainnya).
Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun
2017, realisasi belanja modal Dinas Sosial Kota Salatiga adalah sebesar
Rp 581.822.000,00. Sedangkan penambahan aset Dinas Sosial Kota Salatiga
Tahun 2017 adalah Rp 468.406.194,84. Terdapat selisih Rp
113.415.805,16 dalam penambahan aset ini yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
- Penambahan aset akibat mutasi masuk dari BKD senilai
Rp 206.700.751,00;
- Pengurangan aset akibat reklas intrakomptable ke ekstracomptable
senilai Rp 4.567.365,00;
- Pengurangan aset akibat mutasi ke OPD lain senilai
Rp 315.549.191,16.
Penjelasan mengenai tambah dan kurang aset ini telah dijelaskan di catatan atas
laporan keuangan pos neraca.
b. Analisis horisontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
Neraca
➢ Bahwa ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan
Ekuitas akhir pada neraca periode sebelumnya. Atau dengan rumus :
Ekuitas awal ( LPE) = Ekuitas pada neraca periode sebelumnya
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal antara LPE dan Neraca
Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah :
Rp 2.676.532.202,95 = Rp 2.676.532.202,95
➢ Bahwa surplus/defisit pada LO harus sama dengan surplus defisit pada LPE.
Atau dengan rumus :
Surplus/defisit pada LO = Surplus defisit pada LPE
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
48
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal antara LO dan LPE Dinas
Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah :
Rp (5.857.925.218/,60) = Rp (5.857.925.218/,60)
➢ Bahwa ekuitas akhir pada LPE harus sama dengan ekuitas pada neraca. Atau
dengan rumus :
Ekuitas akhir pada LPE = Ekuitas pada neraca
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal antara LPE dan Neraca
Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah :
Rp (2.719.488.498,76)= Rp (2.719.488.498,76)
c. Analisis horisontal antara LO, LRA dan Neraca
➢ Bahwa pendapatan pajak/retribusi (LO) harus sama dengan pendapatan
pajak/retribusi (LRA) dikurangi piutang pajak/retribusi awal tahun ditambah
piutang pajak/retribusi akhir tahun. Atau dengan rumus :
pendapatan pajak/retribusi (LO) = pendapatan pajak/retribusi (LRA) -
utang pajak/retribusi awal tahun + piutang pajak/retribusi akhir tahun
Mengingat Dinas Sosial Kota Salatiga bukanlah unit penghasil, maka nilai
masing-masing veriabel pendapatan tersebut adalah Rp0,00.
➢ Bahwa beban persediaan (LO) harus sama dengan belanja barang dan jasa
persediaan (LRA) ditambah persediaan awal tahun dikurangi persediaan
akhir tahun. Atau dengan rumus :
beban persediaan (LO) = belanja barang dan jasa persediaan (LRA) +
persediaan awal tahun - persediaan akhir tahun
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal persediaan antara LO dan
Neraca Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah :
Rp 510.625.210,00 = Rp 510.731.610,00 + Rp 1.488.100,00 –
Rp 1.594.500,00
➢ Bahwa beban penyusutan (LO) harus sama dengan akumulasi penyusutan
akhir tahun dikurangi akumulasi penyusutan awal tahun. Dengan rumus:
Beban penyusutan (LO) = akumulasi penyusutan akhir tahun - akumulasi
penyusutan awal tahun
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal akumulasi penyusutan aset
antara LO dan Neraca Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah:
Rp 343.116.048 ≠ Rp 1.530.829.504,08 – Rp 1.113.376.605,05
Terdapat selisih dalam persamaan perhitungan beban akumulasi penyusutan
aset Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017, yaitu sebesar Rp
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
49
74.336.850,43. Selisih tersebut adalah akibat penambahan aset dari BKD
berupa alat angkut dengan tahun perolehan 2014, sehingga terdapat
tambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp 74.336.850,00 sebagaimana
telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan pos neraca.
➢ Bahwa belanja pegawai pada LRA harus sama dengan beban pegawai LO
ditambah saldo awal utang pada neraca dikurangi saldo akhir utang pada
neraca. Atau dengan rumus :
belanja pegawai (LRA) = beban pegawai (LO) + saldo awal utang
pada neraca - saldo akhir utang pada neraca
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal beban dan belanja pegawai
pada LO dan Neraca Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah :
Rp 3.426.524.297 = Rp 3.426.524.297 + Rp 0,00 + Rp 0,00
➢ Bahwa total belanja barang/jasa (LRA) harus sama dengan beban
barang/jasa (LO) ditambah saldo akhir persediaan dikurangi saldo awal
persediaan ditambah saldo akhir belanja dibayar dimuka dikurangi saldo
awal belanja dibayar dimuka dikurangi saldo akhir utang ditambah saldo
awal utang. Atau dengan rumus :
Total belanja barang/jasa (LRA) = beban barang/jasa (LO) + saldo akhir
persediaan - saldo awal persediaan + saldo akhir belanja dibayar dimuka
- saldo awal belanja dibayar dimuka - saldo akhir utang + saldo awal
utang.
Dengan rumus tersebut, maka analisis horisontal beban dan belanja pegawai
pada LO dan Neraca Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2017 adalah:
Rp 2.089.347.873 = 2.088.284.873 + Rp 1.594.500 - Rp 1.488.100,00 – Rp
0,00 + Rp 0,00 – Rp 3.126.994,00 + Rp 4.083.594
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
50
BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tahun 2017
Dinas Sosial Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas
Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Salatiga
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang
sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, serta menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Salatiga berdasarkan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 29 tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota
Salatiga terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahi:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
2. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yang
membawahi:
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
51
1. Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana;
2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data Fakir Miskin; dan
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
1.2 Rencana Strategis Dinas Sosial
Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional,
dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PMKS bisa memperoleh
kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak.
Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang
masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat.
Peran Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan
penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah
penyandang masalah di Kota Salatiga jumlahnya cukup besar
Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan, perencanaan strategis diperlukan sebagai instrumen untuk
lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara
mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu
lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan
perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan
(stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.
Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan
daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan
Kota Salatiga, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan
bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan perencanaan masyarakat, dengan
melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholder yang mampu menjembatani dan
mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis
dan akuntabel dalam jangka periode tertentu dalam bentuk perencanaan strategis daerah.
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Salatiga periode 2017-2022 adalah
merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga sebagai penjabaran dari
RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga. Sedangkan tujuan
Rencana Strategis Dinas Sosial adalah untuk :
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
52
a. menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi
Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai
dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Salatiga;
b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan/operasional yang sudah tertuang dalam
Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Tahunan ( Renja);
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian.
1.3 Strategi dan Kebijakan
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran.
a. Strategi
Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1) memberdayakan masyarakat agar mandiri menyelesaikan masalah-masalah
sosial yang timbul dilingkungannya,
2) mengembangkan usaha kesejahteraan sosial,
3) memperkuat jaringan lembaga serta memperkuat kapasitas PSKS dan TKSK
dalam membangun kesejahteraan PMKS.
b. Kebijakan
Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kota Salatiga dalam rangka pelaksanaan
strategi adalah dengan melakukan “Peningkatan partisipasi stakeholder dalam
pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemampuan PMKS untuk
makin mandiri, serta sinergitas lembaga pengelola PMKS”
Pada dasarnya Rencana strategis Dinas Sosial disusun guna mendukung dan
mewujudkan tercapainya misi Walikota Salatiga nomor 8 (delapan) yaitu “
Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak dengan
tujuan “ Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial”, dengan sasaran yaitu: “Meningkatnya kualitas
penanganan PMKS”
1.4 Informasi Non Keuangan Lainnya
Dalam pelaksanaan mewujudkan visi dan misi Walikota Salatiga periode 2017-
2022, sebagaimana telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Sosial yang
didalamnya memuat indikator kinerja yang harus dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Pada tahun 2017, Dinas Sosial Kota Salatiga telah melakukan upaya-
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
53
upaya strategis dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan PMKS,
khususnya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya
mengurangi jumlah PMKS di Kota Salatiga, meliputi :
1. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak-anak Terlantar, Para
Penyandang Cacat dan Trauma, Balai Asuhan dan Balai Jompo.
2. Tercapainya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Terpenuhinya Bantuan Sosial bagi Masyarakat Rawan Sosial.
4. Terselenggaranya Pemberdayaan Sosial bagi Kelembagaan Sosial.
CALK Dinas Sosial Tahun 2017
54
BAB VII
PENUTUP
Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan akhir
Desember Tahun Anggaran 2017 Dinas Sosial Kota Salatiga yang meliputi Laporan
Realisasi APBD tahun 2017, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,
Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam rangka
mewujudkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.
Laporan ini disusun untuk memberikan informasi dan sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2017 Dinas Sosial sebagai
bahan pertimbangan dalam menyusun program berikutnya.
Demikian untuk menjadikan periksa.
Salatiga, 31 Desember 2017
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA
ROCH HADI, SH, MM
NIP. 19630105 198803 1 004