Post on 02-Mar-2019
Buku SakuPanduan Penanggulangan
Kemiskinan
TKPK KABUPATEN KULON PROGO
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
1
KATA PENGANTAR
Program Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah bahkan lembaga-lembaga non pemerintah.
Disisi lain masyarakat miskin selalu ditandai dengan keterbatasan “akses”, baik informasi maupun kesempatan untuk memperoleh layanan. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan informasi dan layanan program dan kegiatan, maka dibentuk kader penanggulangan kemiskinan.
Buku saku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi ringkas tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebagai panduan bagi kader penanggulangan kemiskinan dalam mendampingi masyarakat miskin.
Sebagai panduan, buku ini bersifat dinamis dan terbuka atas masukan demi penyempurnaan. Semoga buku panduan ini bermanfaat.
Wates, 2014
Ketua TKPK
Kabupaten Kulon Progo
ttd
Drs. H. Sutedjo
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul…………………………..……………... i
Kata Pengantar…………………..………………….….. 1
Daftar Isi…………………………..…………..…….….. 2
I. Pendahuluan…………………………………..... 4
II. Konsep Kemiskinan……………………………. 4
A. Pengertian Kemiskinan………………………… 4
B. Data Kemiskinan Makro……………………….. 5
C. Garis Kemiskinan………………………………. 7 D. Data Kemiskinan Mikro………………………… 11
III. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon
Progo................................................................ 12
A. Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo
Dibandingkan dengan Kab/Kota Lain, dengan
DIY dan Nasional……………………………….. 12
B. Pendataan Keluarga Miskin Tahun 2013………... 13
C. Upaya Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo………. 24
D. Tugas Kader Penanggulangan
Kemiskinan....................................................... 25
IV. Program Penanggulangan
Kemiskinan………………………………………. 26
A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi…................................................. 26
B. Dinas Kesehatan…………………………........... 36
3
C. Dinas Pendidikan………………………………… 44
D. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan KB……… 50
E. Dinas Pertanian dan Kehutanan……………….. 63
F. Dinas Kelautan Perikanan dan
Peternakan......................................................... 69
G. Dinas Koperasi dan UMKM…………………….. 77
H. Dinas Perindustrian Perdagangan dan
ESDM................................................................. 84
I. Bagian Administrasi Kesra – Sekretariat
Daerah…………………………………………….. 93
J. Pentasyarufan Zakat Infaq Sodaqoh BAZDA
Kab. Kulon Progo……………………………….... 94
K. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)…….…………. 103
V. Penutup………………………………………..….. 109
- Lampiran 1
Daftar SKPD/Instansi dan No Telepon…...........
109
- Lampiran 2
Daftar Kader Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo….………………...........
110
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
4
I. PENDAHULUAN
Dasar Hukum :
1. Perpres 15/2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
2. Permendagri 42/2010 tentang TKPK Propinsi &
Kabupaten/Kota
3. Keputusan Bupati 325/2010 tentang
Pembentukan TKPK Kab KP
4. Peraturan Bupati 80/2011 tentang Pedoman
Pembentukan TKPK Kecamatan dan Desa/
Kelurahan.
II. KONSEP KEMISKINAN
A. Pengertian Kemiskinan
Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi
dimana seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
yang bermartabat. Untuk mengukur tingkat
kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyediakan 2 jenis data yaitu : data
kemiskinan makro dan mikro.
5
B. Data Kemiskinan Makro
Data kemiskinan makro digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan program-program
penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan
oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Data
kemiskinan makro disajikan oleh BPS setiap tahun
(dua kali setahun sejak tahun 2011), berupa
persentase dan jumlah penduduk miskin serta
informasi-informasi lain terkait kemiskinan seperti
indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Data
ini diperoleh dari hasil survey yaitu SUSENAS
(survey sosial ekonomi nasional).
Salah satu konsep penghitungan kemiskinan
yang diaplikasikan di banyak negara termasuk
Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai suatu
kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang
dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran
per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi
kebutuhan hidup standar minimum.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
6
Kebutuhan standar minimum yaitu batas
minimum pengeluaran per kapita per bulan
untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan
dan non Pangan yang digambarkan dengan
garis kemiskinan (Kulon Progo tahun 2012 :
256.575,-). Penduduk dengan tingkat
pengeluaran / pendapatan perkapita per bulan
berada dibawah garis kemiskinan maka dapat
disebut sebagai penduduk miskin.
Kebutuhan pangan yakni sebesar nilai rupiah
dari pengeluaran untuk makanan yg
menghasilkan energi 2.100 kilo kalori /orang
/hari.
Kebutuhan non pangan yakni mencakup
pengeluaran untuk perumahan, penerangan,
bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan,
transportasi, barang-barang tahan lama serta
barang dan jasa esensial lainnya.
11
D. Data Kemiskinan Mikro
Data kemiskinan mikro ditujukan untuk program-
program yang sifatnya target sasaran. Data ini berupa
direktori yang memuat daftar rumah tangga sangat
miskin, miskin, dan hampir miskin, lengkap dengan
nama kepala dan angggota rumah tangga beserta
alamatnya (by name by address). Selama ini, BPS telah
tiga kali melakukan pengumpulan data mikro
kemiskinan: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun
2005 dan Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS) pada tahun 2008 dan 2011 -yang datanya telah
diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K).
42,345 33,28052,895
194,479
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
PSE 2005 PPLS 2008 PPLS 2011
Perbandingan PSE2005, PPLS2008, PPLS2011
Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Rumah Tangga Jumlah Individu
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
12
III. KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN KULON PROGO
A. Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Dibandingkan dengan Kab/Kota Lain, dengan DIY dan Nasional
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional
Tahun 2005 – 2012
Sumber: BPS, diolah
13
Jumlah (000)
%Jumlah (000)
%
Kota Yogyakarta 314,311 37.7 9.62 340,324 37.6 9.38
Bantul 264,546 159.4 17.28 284,923 158.8 16.97
Kulon Progo 240,301 92.8 23.62 256,575 92.4 23.32
Gunungkidul 220,479 157.1 23.03 238,438 156.5 22.72
Sleman 267,107 117.3 10.61 288,048 116.8 10.44
DIY 257,909 564.3 16.14 270,110 562.1 15.88
Kab/Kota
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut kabupaten/kota di DIY Tahun 2011-2012
Sumber: BPS, diolah
September 2011 September 2012Garis
Kemiskinan (Rp./kap/bln)
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)
Penduduk Penduduk
B. Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon Progo
Mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo melaksanakan kegiatan pendataan keluarga
miskin yang diharapkan dapat memberikan gambaran
riil kondisi keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo
yang akan digunakan sebagai panduan penentuan
sasaran pelaksanaan program dan kegiatan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
14
penanggulangan kemiskinan. Pendataan dilakukan
setiap setahun sekali dengan menggunakan 16
(enam belas) indikator. Keluaran dari kegiatan ini
berupa prosentase dan jumlah: jiwa dan KK miskin
sekaligus data by name by address-nya.
Metodologi :- Pendataan dilakukan dengan
melakukan kunjungan langsung kepada responden
dengan berbasis keluarga (berdasarkan kepemilikan
Kartu Keluarga Kab. Kulon Progo) dengan
menggunakan 16 indikator (Perbup No.39/2011 ttg
Indikator Lokal Kemiskinan), yaitu:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang
dari 8 m2 per orang.
2. Jenis lantai terluas bangunan tempat tinggal
terbuat dari tanah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terluas terbuat dari
bambu/kayu berkualitas rendah.
15
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak
menggunakan listrik dan/atau tagihan listrik
rata-rata perbulan kurang dari Rp. 17.500,-
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air
tidak terlindung/sungai/air hujan.
6. Tidak punya fasilitas MCK/milik
bersama/umum.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari
adalah kayu bakar/arang.
8. Keluarga tidak mampu membeli atau
menyediakan daging/unggas/susu/ikan satu
kali dalam seminggu untuk dikonsumsi.
9. Keluarga hanya mampu membelikan pakaian
baru bagi anggota keluarga maksimal 1 (satu)
kali dalam setahun.
10. Keluarga hanya mampu memberi makan
anggota keluarga maksimal 2 (dua) kali setiap
hari.
11. Apabila ada anggota keluarga yang sakit tidak
mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar.
12. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap
bulan kurang dari garis kemiskinan.
13. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi
kebutuhan komponen biaya pendidikan dasar 9
tahun.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
16
14. Tidak memiliki tabungan/barang selain tanah
dan bangunan yang mudah dijual dengan nilai
Rp 1.000.000,-
15. Ada anggota keluarga yang menderita penyakit
katastropik (berbiaya mahal).
16. Ada anggota keluarga yang menderita cacat
mental dan/atau fisik berat.
Kriteria status kemiskinan keluarga ditentukan
dengan interval nilai :
# Sangat Miskin : 0,8 n 1
# Miskin : 0,6 n 0,8
# Hampir Miskin : 0,2 n 0,6
# Tidak Miskin : 0,0 n 0,2
Nilai status kemiskinan diperoleh dari hasil pengolahan
melalui sistem informasi dengan memasukkan variabel
kecamatan. Sedangkan prosentase jumlah keluarga
atau penduduk miskin diperoleh dengan
membandingkan jumlah status kemiskinan tertentu
17
dengan total jumlah keluarga atau penduduk dalam
suatu wilayah tertentu pada saat dilakukan pendataan.
Mulai tahun 2013, mekanisme pendataan ditambah
tahapan musyawarah desa yang merupakan wahana
untuk meningkatkan validitas dan obyektifitas data.
Musyawarah desa mencermati data hasil pendataan
untuk kemudian diberikan rekomendasi terhadap KK
yang akan diganti atau terhadap KK yang belum masuk
pendataan. Hasil musyawarah desa kemudian diolah
lagi ke dalam aplikasi untuk kemudian diperoleh hasil
final yaitu berupa: prosentase tingkat kemiskinan,
jumlah KK miskin dan sekaligus data by name by
address-nya.
19
KK % JIWA %
1812 19.21 5067 18.90
1 JANGKARAN 69 11.39 178 10.42
2 SINDUTAN 205 27.08 543 26.56
3 PALIHAN 193 24.65 534 24.39
4 GLAGAH 103 11.17 260 9.56
5 KALIDENGEN 91 20.54 259 19.90
6 PLUMBON 63 8.44 199 8.65
7 KEDUNDANG 45 5.92 120 5.36
8 DEMEN 38 8.45 92 6.89
9 KULUR 467 48.49 1385 51.72
10 KALIGINTUNG 184 32.17 524 31.55
11 TEMON WETAN 72 13.18 176 11.88
12 TEMON KULON 95 15.96 272 16.72
13 KEBON REJO 64 12.68 166 12.47
14 JANTEN 66 15.53 218 18.03
15 KARANG WULUH 57 15.96 141 14.43
KECAMATAN/DESAJUMLAH PENDUDUK MISKIN
I. TEMON
2051 13.63 6223 13.69
1 KARANGWUNI 114 10.91 265 8.56
2 SOGAN 58 8.76 149 7.56
3 KULWARU 57 6.39 169 6.19
4 NGESTIHARJO 205 18.57 626 18.90
5 BENDUNGAN 431 19.78 1439 21.60
6 TRIHARJO 427 19.37 1393 20.63
7 GIRIPENI 500 19.87 1483 19.75
8 WATES 259 5.83 699 5.21
II. WATES
Jumlah Jiwa dan KK Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
20
KK % JIWA %
2329 19.00 6733 18.57
1 GARONGAN 160 14.34 457 13.19
2 PLERET 293 19.08 797 17.33
3 BUGEL 313 21.55 882 20.88
4 KANOMAN 209 28.83 598 29.70
5 DEPOK 183 17.85 503 16.83
6 BOJONG 172 12.62 539 13.05
7 TAYUBAN 129 16.41 336 15.17
8 GOTAKAN 236 25.70 813 28.44
9 PANJATAN 133 25.68 371 26.19
10 CERME 239 20.31 706 20.30
11 KREMBANGAN 262 16.02 731 15.03
KECAMATAN/DESAJUMLAH PENDUDUK MISKIN
III. PANJATAN
2002 5.52 5273 16.82
1 BANARAN 287 3.45 656 12.31
2 KRANGGAN 213 9.80 567 23.37
3 NOMPOREJO 125 8.45 339 16.11
4 KARANG SEWU 469 2.56 1253 15.73
5 TIRTORAHAYU 423 4.80 1169 16.94
6 PANDOWAN 139 6.20 371 18.70
7 BROSOT 346 10.15 918 19.78
IV. GALUR
2594 19.58 7240 18.76
1 WAHYUHARJO 166 24.27 420 22.30
2 BUMIREJO 669 21.51 1760 20.43
3 JATIREJO 421 17.87 1118 16.90
4 SIDOREJO 698 27.57 2047 27.09
5 GULUREJO 413 17.74 1221 17.56
6 NGENTAKREJO 227 10.17 674 9.65
V. LENDAH
21
KK % JIWA %
3869 17.60 11829 25.29
1 DEMANGREJO 326 16.65 966 29.94
2 SRIKAYANGAN 491 12.90 1466 28.82
3 TUKSONO 892 41.47 2796 35.17
4 SALAMREJO 242 5.56 693 13.13
5 SUKORENO 705 13.23 2200 27.91
6 KALI AGUNG 534 18.95 1700 28.92
7 SENTOLO 474 9.08 1431 18.11
8 BANGUNCIPTO 205 16.84 577 16.18
KECAMATAN/DESAJUMLAH PENDUDUK MISKIN
VI. SENTOLO
2808 17.72 8242 17.17
1 TAWANGSARI 326 20.84 932 20.06
2 KARANGSARI 432 12.95 1233 12.15
3 KEDUNGSARI 323 22.63 993 22.86
4 MARGOSARI 452 23.72 1319 22.83
5 PENGASIH 220 7.67 641 7.23
6 SENDANGSARI 579 19.62 1827 19.96
7 SIDOMULYO 476 26.60 1297 25.51
VII. PENGASIH
3924 30.75 11601 34.03
1 HARGOMULYO 641 20.79 1794 23.78
2 HARGOREJO 765 15.31 2062 23.16
3 HARGOWILIS 696 23.04 2097 34.10
4 KALIREJO 843 63.36 2653 58.24
5 HARGOTIRTO 979 47.45 2995 43.14
VIII. KOKAP
2682 33.52 7845 33.20
1 JATIMULYO 691 30.20 2081 30.34
2 GIRIPURWO 972 42.67 2856 42.49
3 PENDOWOREJO 492 25.91 1363 25.03
4 PURWOSARI 527 34.31 1545 33.55
IX. GIRIMULYO
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
22
KK % JIWA %
1907 20.29 5661 19.48
1 BANYUROTO 392 31.82 1220 31.81
2 DONOMULYO 204 10.73 549 9.18
3 WIJIMULYO 441 25.75 1298 24.89
4 TANJUNGHARJO 408 29.37 1302 29.65
5 JATISARONO 208 12.83 598 12.20
6 KEMBANG 254 16.45 694 14.61
X. NANGGULAN
KECAMATAN/DESAJUMLAH PENDUDUK MISKIN
2812 30.65 8335 30.67
1 KEBONHARJO 419 26.44 1266 26.65
2 BANJARSARI 492 46.46 1471 47.76
3 PURWOHARJO 481 29.69 1495 30.05
4 SIDOHARJO 351 22.36 1021 22.14
5 GERBOSARI 426 31.86 1238 31.26
6 NGARGOSARI 205 26.18 618 27.03
7 PAGERHARJO 438 35.87 1226 34.92
XI. SAMIGALUH
2664 27.12 7716 26.47
1 BANJARARUM 962 31.84 2848 32.04
2 BANJARASRI 422 26.15 1137 24.77
3 BANJARHARJO 662 27.06 1927 26.58
4 BANJAROYO 618 22.54 1804 21.45
XII. KALIBAWANG
Sumber : SK Bupati Kulon Progo No.275 Tahun 2014 tentang Status Kemiskinan Keluarga Tahun 2013.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
24
C. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo:
Pembentukan TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan TKPK Desa sebagai upaya Integrasi Program Nangkis pada tahapan perencanaan dan sinkronisasi program pada tahapan pelaksanaan serta upaya sinergitas antar pelaku (pemerintah,swasta,dan masyarakat).
Pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan untuk meningkatkan akses orang miskin.
Jaminan kesehatan (Total Coverage) untuk meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup.
Bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hidup dan semangat gotong-royong serta kepedulian sosial.
Pembentukan KAKB (Kelompok Asuh Keluarga Binangun) untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif.
Gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo” Program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan
melalui CSR (Corporate Social Responsibility)
25
D. Tugas Kader :
a. Membantu memberikan informasi kepada
masyarakat terutama masyarakat miskin
tentang berbagai program
penanggulangan kemiskinan
b. Mendampingi masyarakat miskin dalam
upaya memperoleh fasilitas dan layanan
yang tersedia
c. Mendampingi masyarakat miskin dalam
program pemberdayaan sosial ekonomi
termasuk mendampingi Kelompok Asuh
Keluarga Binangun (KAKB) dan Desa
Binaan Menuju Bebas Kemiskinan.
d. Melakukan assesment PMKS
e. Menyusun Profil Keluarga Miskin.
f. Membuat laporan kegiatan secara berkala
bulanan.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
26
IV. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
A. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jenis Bantuan Sosial bersumber dari APBD
Kabupaten
Lanjut Usia Terlantar
Orang Terlantar
Pengiriman Psikotik ke RSJ
Penyandang Cacat Berat dan Sedang
Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin
Jenis Bantuan Sosial bersumber APBD Provinsi :
1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Kelompok Usaha Bersama PKH (KUBE PKH)
Jenis Bantuan Sosial dari APBN :
1. Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan
Berat (JSODK)
Kriteria sasaran :
Penyandang cacat berat yang memenuhi
kriteria:
a. Kecacatannya sudah tidak dapat
direhabilitasi.
b. Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas
sehari-hari seperti : makan, minum, mandi,
dll (memerlukan bantuan org lain)
27
c. Sepanjang waktu kegiatan kehidupannya
sangat tergantung kepada bantuan orang
lain
d. Tidak mampu menghidupi diri sendiri
e. Bukan klien dalam panti
f. Belum pernah mendapatkan pelayanan/
bantuan sejenis
g. Diutamakan berasal dari keluarga miskin
h. Terdaftar sebagai penduduk setempat
2. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
Kriteria Sasaran :
a. Penerima berusia 60 tahun ke atas
(semakin tua semakin diprioritaskan).
b. Kepala/anggota rumah tangga miskin
sesuai kriteria Pendataan Sosial
Ekonomi Penduduk Tahun 2005
(PSE05) dari BPS.
c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau Surat Keterangan dari Kepala
Desa/Lurah.
d. Tidak mendapatkan bantuan/santunan
dari pemerintah/ lembaga sosial.
e. Tidak memiliki sumber penghasilan tetap
baik dari diri sendiri maupun dari orang
lain utk memenuhi kebutuhan dasar.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
28
f. Sakit-sakitan dan /atau tidak mampu
melakukan aktivitas sehari-hari.
g. Bukan penyandang cacat berat yang
akan atau telah menerima
bantuan/santunan dari
pemerintah/lembaga sosial.
h. Bukan perintis kemerdekaan/ janda
perintis kemerdekaan.
i. Bukan klien Panti Sosial Tresna
Wredha/Panti Sosial.
j. Indera penglihatan dan pendengaran
sudah tidak berfungsi normal.
k. Dalam satu hari makan kurang dari dua
kali.
l. Makan daging/ikan/telur dalam satu
minggu kurang dari dua kali.
m. Tidak memiliki pakaian yang cukup (satu
s.d empat pasang).
n. Apabila berstatus suami istri, maka yang
berkesempatan memperoleh jaminan
sosial adlh salah seorg dari mereka.
o. Memiliki kartu jaminan sosial yang
dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI.
3. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kriteria sasaran :
29
a. Memiliki KTP / identitas diri yang berlaku;
b. Kepala keluarga / anggota keluarga tidak
mempunyai sumber mata pencaharian
atau mempunyai mata pencaharian tetapi
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok
yang layak bagi kemanusian;
b. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan
bantuan pangan untuk penduduk miskin
seperti zakat dan raskin;
c. Tidak memiliki asset lain apabila dijual
tidak cukup untuk membiayai kebutuhan
hidup anggota keluarga selama 3 bulan
kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri
yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik
atau ada surat keterangan kepemilikan dari
kelurahan /desa atas status tanah.
e. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah
rumah tidak layak huni yang tidak
memenuhi syarat kesehatan, keamanan
dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut
:
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
30
1. Tidak permanen dan / atau rusak;
2. Dinding dan atap dibuat dari bahan
yang mudah rusak/lapuk, seperti :
papan, ilalang, bambu dsb;
3. Dinding dan atap sudah rusak
sehingga membahayakan, d.Lantai
tanah / semen dalam kondisi rusak;
4. Diutamakan rumah tidak memiliki
kamar mandi, cuci & kakus.
4. Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
ASKESOS merupakan suatu sistem
perlindungan untuk memberikan
pertanggungan dan perlindungan sosial bagi
warga masyarakat pekerja sektor informal
terhadap risiko menurunnya tingkat
kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah
utama dalam keluarga meninggal dunia, sakit,
atau mengalami kecelakaan. Dalam bentuk
pemberian bantuan sosial “pengganti
pendapatan” keluarga yang mengalami
penurunan atau kehilangan penghasilan
disebabkan karena pencari nafkah utama sakit,
kecelakaan dan atau meninggal dunia
5. KUBE PKH APBN
6. Program Keluarga Harapan (PKH)
31
PKH merupakan Bantuan Sosial Tunai
Bersyarat yang diberikan kepada Rumah
Tangga Sangat Miskin yang memiliki ibu
hamil/nifas, anak Balita atau anak usia usia
sekolah sampai SMP/MTs.
Skenario Bantuan Bantuan per
RTSM per Th
Bantuan tetap Rp. 200.000
Bantuan bagi RTSM yang
memiliki:
a. Anak usia di bawah 6
tahun
Rp. 800.000
b. Ibu hamil/menyusui Rp. 800.000
c. Anak usia SD/MI Rp. 400.000
d. Anak usia SMP/MTs Rp. 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM Rp. 600.000
Bantuan maksimum per
RTSM
Rp. 2.200.000
7. Beras Miskin (Raskin)
Sasaran Program : berkurangnya beban
pengeluaran RTS berdasarkan data
berdasarkan PPLS 2005 dan per Juni 2012
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
32
berdasarkan PPLS 2011 dalam mencukupi
kebutuhan pangan beras melalui
pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180
Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15
Kg/RTS/bulan dengan harga tebusan Rp
1.600/kg netto di titik distribusi.
Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin
(Peraturan Bupati No. 52/2013)
Tujuan :
Untuk membantu meringankan beban keluarga
miskin yang anggotanya keluarganya
meninggal dunia. Keluarga miskin dimaksud
adalah data keluarga berdasarkan hasil
Pendataan Keluarga Miskin Kabupaten Kulon
Progo yang tercantum dalam Keputusan Bupati
(SK Bupati No. 384/2011).
Penerima santunan kematian adalah ahli waris
dari almarhum/almarhumah.
Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud
tidak cakap hukum atau karena alasan lain
yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, maka dapat memberi kuasa kepada
Pengurus RT, Pengurus RW bagi Kelurahan
33
atau Perangkat Desa bagi Pemerintah Desa
untuk menerima santunan kematian.
Persyaratan :
1. Persyaratan yang harus diserahkan untuk
memperoleh santunan kematian oleh ahli
waris dari almarhum/almarhumah adalah
sebagai berikut :
a. fotokopi kutipan akta kematian atau
fotokopi bukti pengambilan kutipan akta
kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
almarhum/almarhumah yang masih
berlaku pada saat meninggal dunia
dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak
2 (dua) lembar;
c. apabila KTP dan KK sebagaimana
dimaksud pada huruf b hilang, harus
dilengkapi bukti laporan kehilangan dari
Kepolisian;
d. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima
santunan kematian sebanyak 2 (dua)
lembar; dan
e. surat keterangan dari Kelurahan atau
Pemerintah Desa yang menyatakan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
34
sebagai ahli waris dari
almarhum/almarhumah.
2. Persyaratan yang harus diserahkan untuk
memperoleh santunan kematian oleh
kuasa dari ahli waris
almarhum/almarhumah adalah sebagai
berikut :
a.fotokopi kutipan akta kematian atau
fotokopi bukti pengambilan kutipan akta
kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
b.fotokopi KTP almarhum/almarhumah
yang masih berlaku pada saat meninggal
dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua)
lembar;
c.fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa
sebanyak 2 (dua) lembar; dan
d.Surat Kuasa dari ahli waris kepada
Pengurus RT, Pengurus RW bagi
kelurahan atau Dukuh bagi pemerintah
desa dengan bermaterai cukup.
3. Proses permohonan dan pemenuhan
persyaratan Santunan Kematian paling lama
40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal
peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun
anggaran berkenaan.
35
4. Pengajuan permohonan untuk peristiwa
kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari
sebelum berakhirnya tahun anggaran
berkenaan dapat dimintakan pada tahun
anggaran berikutnya.
5. a. Anak lahir mati dari Keluarga Miskin yang
namanya belum tercantum dalam KK
berhak mendapatkan santunan kematian.
b. Persyaratan untuk memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada 5.a. adalah
sebagai berikut :
1)fotokopi KTP orang tua kandung dari
bayi lahir mati yang masih berlaku pada
saat meninggal dunia dan/atau KK
sebanyak 2 (dua) lembar;
2)surat keterangan lahir mati dari
Pemerintah Desa/ Kelurahan/rumah
bersalin/rumah sakit; dan
3)surat pernyataan orang tua bermaterai
cukup yang menyatakan bahwa anak
tersebut merupakan anak kandungnya
diketahui oleh Pemerintah
Desa/Kelurahan setempat.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
36
Besaran santunan kematian yang diberikan
adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah) per orang dan berlaku sejak tanggal 1
Oktober 2013.
B. Dinas Kesehatan
Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan
dan meningkatkan askes pelayanan kesehatan,
pemerintah mengembangkan berbagai program
jaminan kesehatan.
I. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
PESERTA JAMKESMAS
1. Peserta yang memiliki kartu :
Peserta JAMKESMAS bersumber dari data terpadu
Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan
Kemiskinan (TNP2K) Pemerintah Pusat, di
Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 sebanyak
232.514 jiwa.
2. Peserta yang tidak memiliki kartu, terdiri dari :
a. Gelandangan, pengemis, anak dan orang
37
terlantar serta masyarakat miskin penghuni
panti sosial.
b. Masyarakat miskin penghuni lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan.
c. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
d. Bagi bayi dan anak yang lahir dari kedua
orang tua atau salah satu orang tuanya
peserta Jamkesmas, maka otomatis menjadi
peserta jamkesmas dan berhak mendapatkan
hak kepesertaan.
e. Korban bencana pasca tanggap darurat.
f. Penderita Thalassaemia Mayor.
g. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
PROSEDUR PELAYANAN JAMKESMAS
1. Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
dan jaringannya.
Peserta harus menunjukkan kartu
JAMKESMAS atau surat keterangan/
rekomendasi Dinas Sosial setempat atau kartu
PKH bagi peserta PKH yang belum memiliki
kartu JAMKESMAS.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
38
2. Pelayanan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit
Peserta membawa surat rujukan dari
puskesmas dan jaringannya disertai kartu
peserta JAMKESMAS atau surat
keterangan/rekomendasi Dinas Sosial atau
kartu PKH yang ditunjukkan sejak awal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan,
kecuali pada kasus gawat darurat (emergency).
Pada kasus gawat darurat, jika memerlukan
rawat inap dan identitas kepesertaannya belum
lengkap, maka yang bersangkutan diberi waktu
2 x 24 jam hari kerja untuk melengkapinya atau
status kepesertaannya dapat merujuk pada
data base kepesertaan yang dilengkapi oleh
petugas PT ASKES Persero.
JENIS PELAYANAN JAMKESMAS
1. Di Puskesmas dan Jaringannya
a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) :
b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) :
c. Persalinan normal yang dilakukan di
Puskesmas non-perawatan/bidan di
39
desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan
swasta yang telah menjalin kerja sama.
d. Pelayanan gawat darurat (emergency).
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai
Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/ Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)/Balai
Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) /
Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM).
a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
c. Pelayanan gawat darurat (emergency)
kriteria gawat darurat
PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN
1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan
ketentuan
2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk
kosmetika
3. General check up
4. Prothesis gigi tiruan.
5. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur,
pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang
belum terbukti secara ilmiah
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
40
6. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan
dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi
tabung dan pengobatan impotensi.
7. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat
bencana alam.
8. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan
bakti sosial.
II. Jaminan Kesehatan Sosial (JAMKESOS)
Peserta Jamkesos adalah masyarakat miskin yang
tidak tercakup dalam kepesertaan jamkesmas.
Program JAMKESOS :
1. Jamkesos PBI (Penerima Bantuan Iuran) : ditujukan
bagi masyarakat miskin yang belum tercover di
dalam Jamkesmas.
2. Jamkesos COB (Coordination of Benefit) : Sistem
jaminan kesehatan sosial yang pengelolaannya
secara bersama dan terkoordinasi antara
pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten-kota meliputi paket manfaat,
kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.
Prioritas bagi masyarakat miskin dan menderita
katastropik (sakit berbiaya mahal).
41
3. Jamkesos Mandiri : ditujukan bagi masyarakat
mampu dan sehat.
Pelayanan kesehatan yang dijamin : 1. Di Puskesmas dan Jaringannya
Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas
non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah
pasien/praktek bidan swasta yang telah menjalin
kerja sama.
Pelayanan gawat darurat (emergency).
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Balai
Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)/ Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)/Balai
Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) /
Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM).
3. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
4. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
5. Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat
darurat
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
42
CAKUPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN 2013
JENIS KEPESERTAAN JUMLAH %
ASKES SOSIAL (PNS, TNI, POLRI)
45,349
9.64
JAMSOSTEK 3,013
0.64
JAMKESMAS 232,514
49.45
JAMKESOS (MASKIN & KADER)
60,475
12.86
JAMKESOS MASALAH SOSIAL 3,939
0.84
JAMKESDA (COB) 124,899
26.56
Jumlah Penduduk Kulon Progo
470,189 100
III. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Peserta Jamkesda :
Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang belum memiliki
jaminan kesehatan apapun.
PERSYARATAN MENJADI PESERTA
1. Penduduk yang memiliki kartu KTP tetap/KK wilayah
Kulon Progo
43
2. Tidak mengikuti program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan lainnya dari pemerintah, swasta, atau
asuransi pribadi.
PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)
1. Puskesmas se-Kulon Progo dan jaringannya.
2. Pelayanan kesehatan Pemerintah/swasta yang
kerjasama dengan UPTD Jamkesda
Rawat jalan
Menunjukan Kartu Jamkesda/identitas peserta (KTP/KK).
Surat rujukan dari Pusk. bila ke RSUD (Wajib -
kecuali gawat darurat
Rawat inap
a. Fotokopi kartu identitas
b. Fotokopi KTP bagi peserta yang sudah berusia 17
th
c. Fotokopi kartu keluarga
d. Surat Jaminan dari UPTD
e. Rujukan dari Puskesmas
BESAR JAMINAN Peserta Jamkesda mendapat Jaminan Kesehatan
maksimal sebesar 5 Juta /orang/ tahun.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
44
C. Dinas Pendidikan
1. Bantuan Khusus Murid (BKM) Tahun 2014
Tujuan:
a) Memberikan peluang bagi Siswa SMP/MTs
dari kel. Kurang Mampu untuk dapat
melanjutkan sekolah di jenjang
SMA,MA,SMK.
b) Mengurangi jumlah siswa putus Sekolah
c) Meringankan Beaya Pendidikan bagi siswa
yang kurang mampu dalam ekonomi.
Ketentuan Siswa Penerima:
a) Siswa kelas X, XI, XII
b) Siswa Yatim, Piatu atau Yatim Piatu.
c) Siswa mempunyai lebih dari tiga
bersaudara yang umurnya dibawah 18
Tahun.
d) Bertempat tinggal jauh dari sekolah.
e) Pertimbangan lain : kelainan fisik, korban
musibah berkepanjangan, anak korban
PHK, dan indikator lokal lainnya.
Pemanfaatan:
Untuk kebutuhan non operasional sekolah
lainnya misal untuk keperluan Iuran Sekolah,
perlengkapan belajar siswa, buku dll, transport,
biaya hidup/makan, seragam/pakaian
45
2. Beasiswa Pertanian dan Pelayaran termasuk
Program Keahlian Nautika.
Sasaran : siswa dan calon siswa yang
menempuh pendidikan Bidang Studi Keahlian
Pelayaran dan Pertanian Program Keahlian
Pertanian dan Pelayaran termasuk Nautika.
3. Beasiswa Program Keahlian Khusus
Sasaran: siswa yang menempuh pendidikan
Program keahlian khusus Perawatan Sosial,
Seni Rupa ( Kecuali Desain Komunikasi
Visual dan Desain Produk Interior dan
Landscaping ), Seni Pertunjukan (kecuali
seni musik non klasik) dan Desain Produksi
Kriya.
4. Beasiswa Prestasi
Sasaran : siswa baru yang memiliki hasil UN
berada pada Rangking 1 s/d 10 pada
SMP/MTs sekolah asal.
5. Beasiswa Gubernur DIY
Sasaran: siswa Miskin yang belum
menyelesaikan kewajiban pembayaran
terhadap Sekolah, yakni Sumbangan Uang
Gedung, Uang Seragam, Uang Praktek, Iuran
Rutin
Syarat pengajuan :
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
46
a) Surat Permohonan dari Orang Tua
Mengetahui Desa/Kelurahan,
b) Surat Keterangan tidak Mampu dari
Desa/Kelurahan,
c) Foto Copy KTP Orang Tua, Foto Copy
Kartu Keluarga,
d) Surat Tagihan dari Sekolah
6. Beasiswa Bencana Alam
Sasaran : siswa yang terkena dampak
Bencana Alam, misal: Gunung Berapi, Pasca
Gempa dll.
7. Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK.
Sasaran:
Siswa SMK Kelas XII yang mengikuti Ujian
Kompetensi keahlian ( UKK )
Tujuan :
meningkatkan kualitas pengujian melalui bahan
pengadaan perangkat soal praktik kejuruan,
pengelolaan administrasi hasil penilaian, dan
atau sertifikat uji kompetensi.
8. Beasiswa RETRIEVAL.
Sasaran : siswa yang pernah putus sekolah
dan telah kembali bersekolah
9. Beasiswa Rawan Putus Sekolah
( RAPUS ).
47
Sasaran : siswa yang berpotensi keluar
sekolah akibat alasan Ekonomi
10. Beasiswa Transisi :
Sasaran : siswa SD/MI yang berpotensi tidak
melanjutkan sekolah ke SMP/MTs karena
alasan ekonomi
11. Beasiswa Miskin :
Sasaran : siswa dari anggota keluarga miskin
Program Pendidikan Non Formal
Meliputi :
1. Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan
Mandiri
Yaitu program yang dilaksanakan oleh
Bidang Paudni untuk menuntaskan Buta
Aksara yang masih ada di masyarakat
agar masyarakat lebih melek huruf/bisa
Calistung (Membaca, menulis, dan
berhitung). Meliputi program KF Dasar
untuk melek huruf dan program KF Usaha
Mandiri untuk Buta Aksara dan
berketrampilan.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
48
2. Kejar Paket A
Yaitu pendidikan setara SD yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang putus
sekolah SD/DO SD atau sama sekali tidak
sekolah, yang ingin melanjutkan atau
mengikuti pendidikan setara SD.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui
PKBM diwilayah Desa masing-masing atau
mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo.
3. Kejar Paket B
Yaitu pendidikan setara SMP yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum yang
putus sekolah SMP/DO SMP atau tidak
melanjutkan ke tingkat SMP. Persyaratan
yang harus dipenuhi yaitu :
a. Harus memiliki ijasah SD/MI
b. Bagi yang DO SMP harus bisa
menunjukkan nilai raport terakhir di
tingkat SMP formal.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui PKBM
diwilayah Desa masing-masing atau
mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo.
49
4. Kejar Paket C
Yaitu pendidikan setara SMA yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum
yang putus sekolah SMA/DO SMA atau
yang tidak melanjutkan pendidikan ke
tingkat SMA. Persyaratan yang harus
dipenuhi yaitu :
a. Harus memiliki ijasah SMP
b. Bagi yang DO SMA harus bisa
menunjukkan nilai raport terakhir di
tingkat SMA Formal.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui
PKBM diwilayah Desa masing-masing atau
mendaftar di SKB Kab. Kulon Progo.
5. LKP (Lembaga Kursus Dan Pendidikan)
Yaitu lembaga yang menyediakan
beberapa jenis kursus ketrampilan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum
yang membutuhkan pendidikan
ketrampilan dan kursus disamping
pendidikan formal untuk kelangsungan
hidup dan dapat diakses melalui Lembaga-
lembaga kursus yang berada disekitar
wilayah Kabupaten Kulon Progo, antara
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
50
lain LKP Bina Mandiri Wates, LKP
POPBAYO Wates, LKP LPBA Wates, LKP
Delta Comp. Wates, LKP Abadi Wates,
LKP Tari Semusim Wates, LKP Muslimah
Wates, LKP Puspa Rini Wates, LKP Erlya
Temon, LKP Justicia Wates, dll
Pendaftaran dapat dilakukan di Lembaga
Kursus masing-masing.
D. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan Dan Keluarga
Berencana
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM)
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam
wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan
acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri
dilaksanakan melalui harmonisasi dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan
prosedur program, penyediaan pendampingan
dan pendanaan stimulan untuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya
51
penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan. Di dalam PNPM terkandung misi
pemberdayaan masyarakat yang dimaksud
pemberdayaan masyarakat adalah upaya
untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas
masyarakat, baik secara individu maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas
hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk
memberikan kesempatan dan menjamin
keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Program PNPM Mandiri yang dilaksanakan di
Kabuupaten Kulon Progo terdiri dari beberapa
jenis kegiatan yaitu :
a) PNPM Perdesaan
Sasaran Lokasi : 11 Kecamatan di Kulon
Progo kecuali Kecamatan Wates
Bentuk Kegiatan :
• BLM utk berbagai kegiatan
masyarakat antara lain jalan
pedesaan, gedung paud, simpan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
52
pinjam, saluan irigasi, talud, gedung
TK, beasiswa, posyandu, PMT Balita,
PMT lansia dan sarana air bersih.
• Pendampingan, bantuan teknis,
pelatihan & peningkatan kapasitas
pemda
Mekanisme :
Usulan kegiatan melalui musyawarah
pedukuhan, musyawarah desa dan
Musyawarah Antar Desa (MAD).
b) PNPM Perkotaan :
Sasaran Lokasi : 7 desa dan 1 kelurahan
di Kecamatan Wates
2. Pengembangan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UPPKS)
UPPKS adalah Sekumpulan keluarga yang
saling berinteraksi, terdiri dari berbagai
tahapan keluarga baik yang sudah menjadi
akseptor KB, maupun PUS yang belum ber
KB serta anggota masyarakat lainnya.
Prinsip UPPKS :
AKSI : Melakukan kegitan ekonomi
produktif
MOTIVASI : Terpanggil untuk
bersosialisasi baik didalam maupun
53
diluar kelompok untuk melakukan
kegiatan dlm upaya peningkatan
kesejahteraan keluarga.
TRANSAKSI : Perkembangan usaha
akan sangat tergantung adanya
transaksi dan berlangsung terus
menerus
INOVASI : Utk transaksi terus menerus
harus ada inovasi produk dan ini
memerlukan kreativitas
TRANSISI : Tujuan hakiki UPPKS adalah
adanya transisi /perkembangan tahapan
keluarga sejahtera
3. Bantuan Stimulan
Bantuan Stimulan kepada LPMD/LPMK atau
Rumah Tangga :
a. Semen
Sasaran :
Sasaran bantuan semen untuk
pembangunan prasarana fisik yang
dimanfaatkan untuk fasilitasi umum melalui
pemberdayaan LPMD/K guna mendukung
program pembangunan Kabupaten Kulon
Progo yang berbasis Tirto, Margo, Saras.
Tirto/air meliputi kegiatan pembangunan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
54
sarana dan prasarana irigasi, penampung
air hujan (PAH), dan sarana dan prasarana
pendayagunaan air. Margo/jalan meliputi
kegiatan pembangunan jalan desa/jalan
lingkungan dalam bentuk corblok atau
conblock, talud desa, jembatan desa,
gorong-gorong dan drainase jalan.
Saras/kesehatan meliputi kegiatan
pembangunan: MCK umum, prasarana
olah raga, dan sarana prasarana
pendukung kesehatan lingkungan.
Prosedur :
LPMD/K mengajukan proposal yang
memuat kegiatan (1 LPMD/K hanya
diperbolehkan mengajukan 1 proposal
yang memuat 1 kegiatan saja). Proposal
diajukan kepada Bupati dengan tembusan
Kepala BPMPDPKB,Kepala DPU,dan
Camat setempat, paling kurang memuat:
maksud,tujuan,susunan panitia/pengurus,
rancana anggaran, rencana anggaran,
gambar rencana teknis kegiatan,
kesanggupan swadaya dan kesanggupan
melaksanakan kegiatan dari bantuan
semen tersebut.
55
b. Dana Gotong Royong
Sasaran dan prosedur bantuan dana
gotong-royong sama dengan bantuan
semen perbedaannya pada wujud
bantuan dimana untuk bantuan semen
berupa semen (bukan uang) sedangkan
bantuan dana gotong-royong penggunaan
dana bantuan dalam pelaksanaannya
meliputi untuk : 1. Pembelian Material, 2.
Sewa stom walls untuk keperluan
pemadatan perkerasan jalan dan 3. Sewa
molen.
4. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah
Kepada Desa (Dana CD)
a. Pemberian dana bantuan keuangan dan
dana bantuan sosial dimaksudkan untuk
dan kelurahan guna peningkatan ekonomi
produktif.
b. Tujuannya:
Menumbuhkembangkan kegiatan
perekonomian Desa/Kelurahan
Meningkatkan kegiatan usaha dan
memperluas kesempatan kerja
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
56
untuk meningkatkan pendapatan
Desa/Kelurahan.
c. Distribusi Dana CD :
60% dari seluruh dana dibagi
secara merata.
40% dari seluruh dana dibagi
secara proporsional berdasarkan
luas wilayah dan jumlah penduduk.
Penggunaan Dana CD paling
banyak 30% untuk
pembangunan/rehabilitasi
infrastruktur lingkungan.
Paling sedikit 70% untuk
pemberdayaan masyarakat dalam
rangka ekonomi produktif.
5. Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka
Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014
a. Dasar
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 60.1 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Keuangan Daerah dalam Upaya
57
Pengentasan Kemiskinan Tahun
Anggaran 2014;
Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 205/KEP/2013 tentang
Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Rangka
Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran
2014;
Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
18 Tahun 2014 tentang Penetapan
Penerima Hibah & Bantuan Sosial Tahun
2014.
b. Latar Belakang :
Tingginya angka kemiskinan DIY dan
angka kemiskinan di Kabupaten Kulon
Progo.
Kerawanan penduduk yang berada di
wilayah garis kemiskinan menjadi atau
tetap miskin.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
58
Perlu adanya pemberdayaan terhadap
penduduk miskin & penduduk tidak miskin
yang berada di wilayah garis kemiskinan.
c. Tujuan :
Mempercepat pengurangan angka kemiskinan
melalui pemberian bantuan sosial
pemberdayaan terhadap penduduk miskin &
penduduk tidak miskin yang berada di wilayah
garis kemiskinan sehingga diharapkan dapat
menurunkan angka kemiskinan DIY sebesar
2%.
d. Sasaran :
Rumah tangga sasaran (RTS) yaitu
penduduk yang berada di wilayah garis
kemiskinan yang tertuang pada
Keputusan Gubernur DIY nomor
205/KEP/2013 tentang Penetapan rumah
tangga sasaran dan jumlah bantuan
keuangan khusus kepada kabupaten/kota
tahun 2014, dimana untuk Kulon Progo
sebanyak 2.782 RTS.
Penerima bantuan adalah kelompok
dimana kelompok terdiri dari RTS
digunakan untuk usaha ekonomi produktif.
59
e. Pembentukan Kelompok :
Pemerintah desa membentuk kelompok
sasaran penerima bantuan sosial.
Dengan persetujuan camat, pemdes
mengusulkan kepada bupati melalui
BPMPDPKB untuk ditetapkan dengan
keputusan bupati.
Pembentukan kelompok dibantu oleh
Kader Penanggulangan Kemiskinan.
f. Ketentuan dan Syarat Pembentukan Kelompok
Dalam satu kelompok jumlah anggota 8 s/d
15 orang RTS
Domisili anggota dalam 1 (satu)
Desa/Kelurahan;
Jumlah anggota dapat kurang dari 8 orang
RTS apabila dalam satu desa jumlah RTS
nya kurang dari 8 orang;
Jenis usaha dalam satu kelompok
pengelola bantuan sosial paling banyak 3
(tiga) jenis usaha; dan
Setiap kelompok memiliki pengurus paling
kurang terdiri dari ketua, sekretaris dan
bendahara.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
60
Setiap kelompok akan menerima dana
Rp.8 – 15 juta (tergantung jumlah anggota
kelompok).
g. Penggantian RTS
RTS dapat diganti apabila: kepala RTS
meninggal dunia dan tidak terdapat
anggota RTS yang berhak menerima.
Kepala RTS mutasi keluar kabupaten.
Kepala RTS telah mendapatkan bantuan
keuangan khusus kemiskinan pada tahun
2013.
Kepala RTS tidak bersedia menerima
bantuan.
Penggantian RTS ditetapkan dengan
keputusan bupati melalui usulan SKPD
Pengampu (BPMPDPKB).
Usulan SKPD Pengampu dilakukan
setelah menerima laporan/usulan
penggantian RTS dari Kepala Desa
Usulan Penggantian RTS diambil dari RTS
Pengganti yang ada di wilayah desa
setempat (tercantum dlm SK Gub) untuk
Kulon Progo sejumlah: 1.568 RTS.
Bila desa tdk tersedia RTS Pengganti
maka RTS Pengganti diambilkan dari desa
61
lain dalam satu Kecamatan atas
rekomendasi Camat.
h. Mekanisme Pencairan
Kelompok mengajukan proposal rencana
penggunaan dana kepada Bupati melalui
BPMPDPKB
Dalam penyusunan proposal dibantu oleh
Kader Pendamping Penanggulangan
Kemiskinan.
Proposal rencana penggunaan dana paling
sedikit memuat :
- Maksud tujuan;
- jenis dan rencana usaha;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha
kelompok;
- susunan pengurus; dan
- kesanggupan melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dari dana bantuan
sosial.
- Proposal disetujui oleh Kepala
Desa/Lurah dan disampaikan kepada
Camat;
- Proposal yang telah diterima Camat,
dimintakan verifikasi dan pengesahan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
62
kepada SKPD Teknis yang terkait jenis
usaha kelompok.
Proposal yang telah di sahkan SKPD Teknis,
disampaikan oleh Camat pd Bupati melalui
BPMPDPKB paling kurang 3 (tiga) eksemplar,
dilampiri :
Pakta integritas dari kelompok penerima
bantuan yang menyatakan bahwa akan
menggunakan sesuai dengan rencana
penggunaan;
Foto kopi rekening kelompok di Bank BPD DIY
Cabang Wates atau kantor pembantu Bank
BPD DIY Cabang Wates.
Kelompok sasaran penerima bantuan sosial
membuka rekening pada Bank BPD DIY atas
nama ketua kelompok.
Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan
administrasi pencairan dibebankan pada
kelompok.
63
E. Dinas Pertanian Dan Kehutanan
Sasaran : Kelompok Tani - bukan perorangan.
Cara Akses Program/ Kegiatan
Pengajuan Proposal
Untuk mengajukan permohonan bantuan/
fasilitasi dari Dinas Pertanian dan
Kehutanan, masyarakat harus
mempunyai wadah/ membentuk
kelompok tani.
Permohonan/ usulan diajukan oleh
kelompok tani dalam bentuk proposal,
yang diketahui oleh : Pemerintah Desa,
Kecamatan, Petugas Pengolah dan
Penyaji Data Tanaman Pangan dan
Hortikultura/ Kehutanan dan Perkebunan
(Mantri Tani/ Mantri Hutbun), dan
Penyuluh di BP3K setempat.
Persyaratan Kelompok Tani :
1. Kelompok dan kegiatan usahanya
berada di wilayah Kabupaten Kulon
Progo dan menjadi binaan Dinas
Pertanian dan Kehutanan/ Kantor
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
64
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Kulon Progo
2. Mempunyai organisasi dengan
kepengurusan yang aktif, dengan
susunan pengurus minimal terdiri dari
ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Mempunyai kemauan dan kemampuan
serta berpotensi mengembangkan
kegiatan usahanya
4. Tidak sedang menerima bantuan
penguatan modal dari proyek atau skim
bantuan/proyek lainnya dibidang
pertanian untuk komponen penggunaan
biaya yang sama pada saat yang
bersamaan, kecuali sifat bantuannya
saling mendukung/ memperkuat dan
bukan pada komponen penggunaan
biaya yang sama.
5. Tidak mempunyai tunggakan kredit
program di bidang pertanian, kecuali
memang belum jatuh tempo batas akhir
pelunasannya.
6. Bersedia membuat pernyataan tentang
kesanggupan yang dituangkan dalam surat
pernyataan kelompok tani yang memuat :
65
- Kesanggupan menerima bimbingan
teknis, manajemen maupun
administrasi
- Kesanggupan melaksanakan usaha
secara kooperatif baik dalam satu
kelompok maupun dengan
kelompok lain.
- Kesanggupan melaksanakan
pengelolaan dan pembukuan secara
tertib, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan pada
semua pihak dan bersedia diperiksa
setiap saat.
Proses seleksi kelompok penerima :
Seleksi didasarkan pada proposal
yang diajukan oleh kelompok, yang
telah dibuat sebelum pelaksanaan
kegiatan.
Dilakukan penilaian secara
administrasi maupun fisik di lapangan.
Kelompok yang terpilih akan
ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
66
Program/ Kegiatan di Dinas Pertanian dan
Kehutanan Tahun Anggaran 2014
1. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Pengendalian OPT
Pertanian/Perkebunan, berupa
SLPHT dan penyediaan pestisida
Akses mendapat bantuan pestisida :
Kelompok tani melaporkan
adanya serangan hama kepada
petugas POPT kecamatan.
(pengamat hama).
Petugas POPT kecamatan
melakukan pengamatan di
lapangan, dan membuat
rekomendasi pengendalian
termasuk di dalamnya
kebutuhan pestisida.
Kelompok tani membuat surat
permohonan bantuan pestisida
kepada Kepala Dinas dilampiri
rekomendasi pengendalian dari
petugas POPT.
Pengembangan Agribisnis Sayur-
sayuran dan Biofarmaka, berupa
67
pembinaan kelompok tani sayuran
dan tanaman obat
Pengembangan Agribisnis Buah-
buahan, berupa pembinaan
kelompok tani buah - buahan dan
tanaman hias
Peningkatan Produksi Tanaman
Perkebunan, berupa pembinaan
kelompok tani perkebunan,
intensifikasi tanaman bahan baku
kerajinan
2. .Program Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Tanaman
Serealia, berupa fasilitasi sarana
pengolahan dan pasca panen hasil
tanaman serealia (terpal, pedal
threser, moisture meter)
Penanganan Pasca Panen,
Pemasaran dan Peningkatan Mutu
Hasil Tanaman Perkebunan,
berupa pelatihan pengolahan kopi
dan petik teh, fasilitasi/ bantuan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
68
alat pengolahan kopi dan alat petik
teh.
3. Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Pertanian / Perkebunan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Perkebunan, berupa pembangunan
jalan pertanian mendukung
perkebunan.
Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Pertanian, berupa pembinaan
kelompok tani pengelola lahan dan
air dan P3A(perkumpulan petani
pemakai air).
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian/ Perkebunan
(DAK), berupa pembangunan jalan
usaha tani dan jaringan irigasi air
permukaan.
4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pengendalian Kerusakan Hutan
dan Lahan, berupa penanaman
mangrove.
Konservasi dan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan, berupa pengkayaan
hutan rakyat/ bibit tanaman
69
kehutanan, pembangunan
bangunan konservasi tanah dan
air.
5. Program Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Hutan, berupa pembinaan
kelompok tani hutan, bantuan stup
lebah madu.
Pengembangan Pengujian dan
Pengendalian Peredaran Hasil
Hutan, berupa pembinaan
peredaran hasil hutan
F. Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan
Berbagai program & kegiatan dilaksanakan dengan
sasaran:
Kelompok peternak (sapi, kambing/ domba,
ayam, itik)
Kelompok pembibit/ pembudidaya ikan (lele,
gurami, nila)
Nelayan
Kelompok/ pelaku pengolah hasil peternakan
Kelompok/ pelaku pengolah hasil perikanan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
70
Pokmaswas (kelompok masyarakat
pengawas).
Melalui program/ kegiatan tersebut beberapa
bantuan berupa sarana dan prasarana usaha bisa
diakses oleh kelompok kelompok tersebut di atas
dengan beberapa syarat.
Syarat kelompok pemanfaat
Kelompok Aktif Dinamis, Dapat Dipercaya
Mampu Mengembangkan Usaha Ternaknya
Jumlah Anggota Minimal 20 Orang
Tidak Memiliki Tunggakan Kredit Perbangkan,
Kredit Program Atau Sumber Permodalan
Lainnya
Tidak Sedang Mendapat Penguatan Modal Blm
Pada Saat Yang Bersamaan
Mempunyai Pengalaman, Ketrampilan
Teknis, dan Kemauan dalam Mengelola
Usaha
Memerlukan Modal Dalam Mengembangkan
Usahanya
Mengajukan Proposal Pada Skpd Pengampu
Kegiatan
71
Sanggup Melaksanakan Ketentuan Dalam
Perjanjian Yang Telah Disepakati Dengan
Dinas Pengampu
Tatacara seleksi kelompok
Kelompok Berada Pada Lokasi
Pengembangan Peternakan
Seleksi Berdasarkan Atas Usulan / Proposal
Dari Kelompok (Telah Membuat Proposal
Sebelum Kegiatan Dilaksanakan)
Seleksi Kelompok Berdasarkan Penilaian
Administrasi Dan Fisik Lapangan
Kelompok Terpilih Ditetapkan Oleh Kepala
Dinas Pengampu Sebagai Kelompok
Pelaksana Kegiatan
Tatacara Pembuatan Proposal
(Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Kepenak No
800/0341)
Sistematika :
1. PENDAHULUAN
Latar belakang
Lokasi kegiatan
Pelaksana kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
72
Tujuan kegiatan
Sasaran
Rencana kegiatan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau
Rencana Usaha Kelompok (RUK)
3. Penutup
4. Lampiran
Susunan pengurus dan daftar anggota
kelompok
Daftar nama pelaksana kegiatan
Foto kopi / keterangan register
kelompok (untuk kelompok tani), Akte
Pendirian bagi LM3
Perhitungan Analisa Usaha Tani
Pengajuan proposal
Membuat surat permohonan yang dilampiri
pengajuan proposal, ditanda tangani ketua
kelompok dengan diketahui/mendapatkan
rekomendasi dari :
Pemerintah Desa setempat
Kecamatan setempat
P3D Peternakan untuk komoditas ternak/ P3D
perikanan untuk komoditas perikanan dan
sarana kelautan
73
Penyuluh BP3K setempat
Kepala Dinas Kepenak apabila proposal
ditujukan keluar dinas
Bantuan permodalan juga tersedia melalui
beberapa lembaga keuangan di Kabupaten Kulon
Progo yang dibentuk diperuntukkan bagi kelompok-
kelompok tersebut di atas, antara lain :
A. Kelompok Peternak
1. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi)
KKPE diperuntukkan bagi peternak sapi,
kambing/ domba dan peternak ayam
berupa pinjaman dengan bunga 4%
melalui bank pelaksana yaitu BPD dan
BRI.
2. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)
KUPS diperuntukkan khusus bagi peternak
sapi berupa pinjaman dengan bunga
sebesar 5% melalui bank pelaksana yaitu
BPD dan BRI.
3. LKMA (Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis)
LKMA menyediakan pinjaman dengan
bunga 6% khusus bagi peternak yang
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
74
bergabung dalam kelompok ternak yang
telah menjadi anggota LKMA.
Sekretariat LKMA di Ruko Sogan, Jl.
Wates-Purworejo; cp. Riandari
081328654407
B. Kelompok Pembibit/ Pembudidaya Ikan
1. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan
Energi)
2. KUR (Kredit Usaha Rakyat)
Jenis kredit di atas diperuntukkan bagi
pembibit/ pembudidaya ikan dengan ketentuan:
Merupakan anggota Pokdakan serta
mengolah atau memiliki lahan usaha, yang
dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau
perjanajian sewa lahan atau surat kuasa
yang diketahui oleh Kepala Desa setempat
Memiliki KTP setempat, telah menetap/
berdomisili di wilayah tersebut selama 6
bulan
Bersedia menaati petunjuk teknis dan
mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai
perserta KKPE
Berumur minimal 21 tahun atau sudah
menikah
75
Belum memperoleh fasilitas kredit atau
sedang memperoleh fasilitas kredit dengan
kriteria „LANCAR‟
Ada juga yang diperuntukkkan bagi kelompok
pembibit/ pembudidaya ikan dengan ketentuan:
Merupakan anggota UPP serta terdaftar
dan dibina oleh dinas teknis terkait
Mempunyai anggota yang melaksanakan
usaha pembudidaya ikan dengan
komoditas sejenis dengan jumlah anggota
minimal 10 orang
Memiliki organisasi dengan pengurus aktif,
minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara
dan mendapat pengukuhan dari pejabat
yang berwenang
Organisasi kelompok telah berjalan
minimal 1 tahun
Bersedia menaati dan mematuhi
ketentuan-ketentuan sebagai peserta
KKPE
Bersedia mengadakan tabungan Kelompok
tani pada Bank Pelaksana
Belum memperoleh fasilitas kredit atau
sedang memperoleh fasilitas kredit dengan
kriteria „LANCAR‟
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
76
Fitur Produk Limit : Rp 50 jt per orang-tidak ada self financing
Jenis Kredit : Kredit Investasi (KI) Aflopend
Kredit Modal kerja (KMK) Non Revolving
Jangka Waktu
: KI max. 5 tahun
KMK: 1. Siklus usaha <1 thn disesuaikan dengan
siklus usaha max. 1 thn tidak dapat diperpanjang
2. Siklus usaha>1 thn disesuaikan dengan siklus max. 2 thn tidak dapat diperpanjang
Suku Bunga : Beban 6% pa. Subsidi pemerintah 7% Dibayar pada akhir jangka waktu atau pada saat panen atau pada saat pelunasan (sesuai siklus usaha dan kesepakatan dengan debitur)
Agunan : 1. Obyek yang dibiayai 100% 2. Fixed asset min. sebesar 50% dari limit
kredit berupa: - Tanah (sertifikat SHM, SHGB) - Tanah belum bersertifikat (Girik, Akte
Hibah, Petok D, Letter C) - Benda bergerak lainnya
Pengikatan : 1. Agunan bergerak diikat dengan fiducia, obyek hewan dengan kuasa jual, inventory dengan cessie
2. Agunan bersertifikat berupa fixed asset diikat minimal dengan SKMHT, belum bersertifikat dengan surat kuasa jual
3. Benda bergerak diikat dengan fiducia di bawah tangan
77
Ketentuan yang „harus’ ada yaitu disertai
rekomendasi dari Dinas Kelautan Perikanan
dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
3. KSU-LEPP M3 (Koperasi Serba Usaha
Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir
Mikro Mitra Mina)
KSU-LEPP M3 menyediakan pinjaman bagi
pelaku usaha Perikanan dan Kelautan di
wilayah kecamatan peisisr (Kecamatan Wates,
Galur, Panjatan & Temon). Sekretariat ada di
Jl. Raya Panjatann Dusun I RT 01 RW 01,
Panjatan, Panjatan Telp. (0274) 773950.
G. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Dasar Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang
UMKM dan UU No. 17 tahun 2012 tentang
Perkoperasian.
Definisi UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
78
Mikro yaitu Asset ≤ RP. 50 jt dan Omset ≤
Rp. 300 jt ;
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di
kuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar dengan kriteria
Asset > RP. 50 jt s/d Rp. 500jt Omset >
Rp. 300 jt s/d Rp. 2,5 M
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Kecil atau usaha besar dengan
kriteria Asset > RP. 500 jt s/d Rp. 10 M
Omset > Rp. 2,5 M s/d Rp. 50 M
Program dan kegiatan berkaitan pronangkis
Tahun 2014
79
1. Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan kompetitif
- Peningkatan kerjasama di Bidang HAKI
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi KUMKM
- Pemantauan Pengelolaan Penggunaan
dana Pemerintah
- Peningkatan dan Pengembangan jaringan
kerjasama usaha bagi KUMKM
- Penguatan Ekonomi KUMKM di
Lingkungan Industri Hasil Tembakau
3. Program Peningkatan Kualitas kelembagaan
KUMKM
- Revitalisasi/Pendataan KUMKM
- Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian
- Pelayananan Perijinan Akta Pendirian,
Perubahan AD dan Pembubaran
Koperasi
- Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Diklat Organisasi, Manajemen, Usaha
dan Keuangan Koperasi
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
80
Akses Bantuan Sosial / Bantuan Peralatan
Sumber :
- Kementerian Koperasi dan UKM RI
- APBD Kabupaten Kulon Progo
81
Akses Permodalan Koperasi dan UMKM
Sumber permodalan :
- LPDB KUMKM
- BUMN *
- KUR *
- APBD DIY
Ketentuan Umum :
Koperasi :
Plafon Kredit sesuai kapasitas, bunga 6 %
(LPDB + BUMN)
Plafon Kredit s/d Rp 500 Juta, bunga 12 %
(KUR)
Plafon dan bunga Kredit sesuai Program
(APBD Provinsi)
Analisa kelayakan usaha
Telah Berbadan Hukum
Berpengalaman 3 tahun menjalankan
usaha simpan pinjam (KSP/USP)
Memiliki kinerja yang baik selama 2
tahun terakhir (RAT)
Bersedia menyampaikan surat
pernyataan
Rekomendasi Dinas Koperasi dan
UMKM
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
82
PROPOSAL dilampiri Laporan keuangan
3 tahun terakhir, FC Akte pendirian dan
FC KTP Pengurus.
UMKM :
Plafon Kredit sesuai kapasitas, bunga 6
% (LPDB + BUMN)
Plafon Kredit Rp 20 Juta (tanpa
Jaminan) s/d Rp 200 Juta (dengan
Jaminan) , bunga 12 % (KUR)
Plafon dan bunga Kredit sesuai Program
(APBD Provinsi)
Analisa kelayakan usaha
Menjalankan usaha produktif
Memiliki potensi menciptakan lapangan
kerja
Bersedia mengikuti ketentuan yang
berlaku
Bersedia menyampaikan surat
pernyataan
Rekomendasi Dinas Koperasi dan
UMKM
PROPOSAL dilampiri Surat Keterangan
Usaha, Data Keuangan, FC KK dan FC
KTP Pemohon
83
KETERANGAN
BUMN yang bekerjasama: Bank Mandiri, PT ASEI, Perum Peruri, PT. ASKES, dll. (khusus BUMN menyesuaikan program dan regulasi terbaru)
Bank Penyalur KUR: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BTN, Bank BPD DIY dan Bank BNI.
DIAGRAM ALUR
KETENTUAN UMUM
PERSYARATAN
S U R V E Y (±14 Hari)
1 DITOLAK
DISETUJUI
PENCAIRAN DANA
1 Minggu
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
84
H. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan
Energi Sumber Daya Mineral
A. Urusan Perindustrian
1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi:
a. Kegiatan Pengembangan kapasitas
pranata pengukuran, standarisasi,
pengujian dan kualitas produk:
terselenggaranya kapasitas pranata
pengukuran, standarisasi, pengujian
dan kualitas melalui pelatihan dan
bantuan peralatan bagi IKM olahan
kayu sebanyak 1 paket kelompok
Kumpak, Triharjo, Wates, sandang
sebanyak 1 paket KUB Busana
Mandiri RT 20/ RW 14 Siwalan,
Sentolo.
b. Kegiatan Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri/
Pembinaan kemampuan teknologi
industri tembakau :
terselenggaranya pengembangan
sistem inovasi teknologi industri
85
yang mendukung sistem produksi
IKM melalui pelatihan dan bantuan
peralatan bagi 5 IKM olahan herbal
biofarmaka.
c. Kegiatan Pembinaan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi :
terfasilitasinya penguatan
kemampuan industri berbasis
teknologi melalui bantuan peralatan
untuk kelompok IKM Subur
Manunggal, Tanjungharjo,
Nanggulan; Bina Karya, Klopo X,
Bendungan, Wates; Melati,
Bonorejo, Gulurejo, Lendah.
2. Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
a. Kegiatan Pembinaan mutu dan
desain produk industri kecil:
terwujudnya peningkatan mutu dan
desain produk industri kecil
unggulan melalui pelatihan
sebanyak 2 hari, dan bantuan
peralatan bagi IKM olahan pangan;
IKM kimia dan bahan bangunan;
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
86
IKM kerajinan (olahan kayu dan
bambu); IKM sandang dan kulit; dan
IKM logam dan jasa.
b. Kegiatan Pembinaan Perijinan
Industri: terlaksananya pembinaan
perijinan industri kecil sebanyak 60
orang yang terbagi dalam 2
angkatan.
c. Kegiatan kemitraan industri mikro,
kecil dan menengah dengan swasta:
terwujudnya kemitraan industri IKM
dengan swasta dalam peningkatan
kualitas produk dan akses
pemasaran melalui sarasehan,
sosialisasi legalitas usaha IKM,
bimtek produk kerajinan,
peningkatan mutu dan desain
produk, packaging, dan pelatihan
cinderamata.
d. Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Daerah : bertumbuhnya industri
berbasis gula kelapa/gula semut melalui
pelatihan dan bantuan peralatan bagi
IKM gula kristal (kelp. Nyawiji Mulyo,
Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap).
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
88
B. Urusan Perdagangan
1. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
a. Kegiatan Pembangunan Promosi
Perdagangan Internasional:
terlaksananya fasilitasi pameran
tingkat propinsi dan tingkat nasional
bagi perajin Kulon Progo.
2. Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
a. Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sarana Prasarana Pasar
Tradisional: terbangunnya sarana
prasarana (los, kios) Pasar
Percontohan Sentolo Tahap III,
rehabilitasi di Pasar Jombokan dan
Pasar Bangeran bagi usaha kecil
menengah (UMKM).
b. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi
Usaha Perdagangan : terwujudnya
pengelolaan perijinan dan fasilitasi
perijinan usaha perdagangan serta
tersalurkannya bantuan sarana
prasarana perdagangan bagi UMKM
yaitu Kelompok Sendang Makmur
89
Karangsari Pengasih, dan Pedagang
Dawet Segar Temben Ngentakrejo
Lendah.
c. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan Industri dan atau Daerah
Penghasil Bahan Industri Hasil
Tembakau : terlaksananya pelatihan
kewirausahaan bagi pedagang yang
berusaha yang berusaha di luar pasar
140 orang, sosialisasi peraturan
perundangan yang terkait dengan
usaha perdagangan 180 orang,
pembinaan Pedagang Kaki Lima
sebanyak 120 orang.
C. Urusan ESDM
1. Program Pengembangan Pengelolaan
Usaha Pertambangan yang Bertumpu
pada Prinsip Konservasi
a. Kegiatan Pengembangan dan
Sosialisasi Pengelolaan Pasir Besi di
Wilayah Kontrak Karya: terlaksananya
fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
90
koordinasi Pengelolaan Pasir Besi di
wilayah kontrak karya bagi 200 orang.
b. Kegiatan Pelayanan dan penyuluhan
perijinan pertambangan dan energi:
terlaksananya pelayanan dan
penyuluhan perijinan pertambangan;
penetapan Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR); pemberian
rekomendasi teknis untuk perijinan
pertambangan sebanyak 38
perusahaan.
2. Program Diversifikasi, Intensifikasi, dan
Konservasi Energi
b. Kegiatan Pembangunan Biodigester :
Memberikan bantuan biodigester
untuk kelompok ternak (APBD
Propinsi), lokasi: Kec. Sentolo.
c. Kegiatan Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh):
terlaksananya pembangunan 1
jaringan PLTMh (APBD Propinsi)
lokasi: Blumbang, Banjararum,
Kalibawang.
91
d. Pembangunan Listrik Pedesaan:
terlaksananya pembangunan jaringan
listrik pedesaan: i. melalui satker PLN
Area Jateng dan DIY (42 dusun, 29
desa, 12 kec), dan melalui APBD
Propinsi (3 dusun, 3 desa, 3 kec); ii.
Pemasangan Sambungan Rumah
(SR): melalui satker PLN Area Jateng
dan DIY (250 RTS), dan melalui APBD
Propinsi (100 RTS).
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
92
Diagram Alir Bantuan Sambungan Rumah (SR)
Listrik bagi RTS (Rumah Tangga Sasaran)
Ya
Proposal dari desa
Bupati/Dinas Perindag ESDM
Verifikasi Proposal
Memenuhi Syarat
Dinas PUP ESDM DIY
Satker PLN DIY-Jateng
Verifikasi Calon
Penerima dari Satker
PLN DY-Jateng
Ditolak
Disetujui
Pemasangan
Sambungan Rumah (SR)
93
I. Bagian Administrasi Kesra dan
Kemasyarakatan – Setda Kab. Kulon Progo
Bantuan yang diampu :
1. Bantuan Hibah untuk tempat ibadah
2. Bantuan hibah untuk pondok pesantren
3. Bantuan hibah untuk madrasah diniyah/sekolah
minggu/PIA
4. Bantuan sosial untuk yatim piatu
Prosedur pengajuan bantuan :
1. Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati
Kulon Progo dengan tembusan: Bappeda,
DPPKA, dan Bagian Adm. Kesra dan
Kemasyarakatan. Proposal sekurang-
kurangnya memuat: susunan pengurus, rincian
biaya, waktu pelaksanaan, diketahui
lurah/kades, camat dan KUA setempat.
2. Waktu pengajuan sebelum pembahasan di
tingkat DPRD (paling lambat tanggal 30 April)
selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim yang
ditunjuk/dibentuk tentang kelayakannya,
kemudian diusulkan kepada tim anggaran.
3. Penerima bantuan tidak dapat menerima
bantuan terus-menerus.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
94
J. Pentasyarufan Zakat Infak Shodaqoh
BAZDA Kab. Kulon Progo
Persyaratan Umum:
A. Calon penerima pentasyarufan dana zakat,
infak, dan shodaqoh adalah :
1. Penduduk Kabupaten Kulon Progo (kepala
keluarga/anggota keluarga) dan Keluarga
Fakir Miskin Kulon Progo sebagaimana
tercantum dalam SK Bupati Nomor: 384
Tahun 2011, beragama Islam kecuali ibnu
sabil, muallaf, korban bencana alam, dan
korban kebakaran. Bagi KK atau warga
yang tidak masuk dalam SK Bupati No.
384 Tahun 2011 agar melampirkan SKTM
dari kades/lurah setempat diketahui camat.
2. Pengurus takmir/pengurus pondok
pesantren/pengurus panti
asuhan/pengurus organisasi Islam
(Sabilillah).
3. Anak-anak yatim piatu Islam penduduk
Kulon Progo penghuni panti
asuhan/ponpes di wilayah Kabupaten
Kulon Progo/bukan penduduk Kulon Progo
(fakir miskin).
95
4. Guru mengaji/ustadz madrasah
diniyah/ponpes/TKA-TPA (Sabilillah).
5. Guru PAUD/MI/TK/honorer yayasan Islam
(Sabilillah).
6. Siswa SMP/sederajat dari lingkungan
pendidikan Islam, SMA/sederajat,
mahasiswa D1-S1 dari KK Miskin (fakir
miskin).
7. Orang yang kehabisan bekal dalam
perjalanan ketika melintas di Kulon Progo
(Ibnu Sabil).
8. Fakir miskin opname di rumah sakit/rawat
jalan yang kekurangan biaya (Ghorim).
9. Jompo, cacat berat, sakit menahun yang
fakir miskin (Riqob).
10. Muallaf, orang masuk agama Islam.
B. Pemohon perorangan (yang bersangkutan,
sanak keluarga, relawan, lembaga)
mengajukan permohonan, pemohon lembaga
mengajukan proposal ditujukan kepada Ketua
Bazda Kab. Kulon Progo, diketahui oleh dukuh,
lurah/kades, camat setempat dilampiri fotokopi
KTP suami-isteri (bagi yang berkeluarga)/Kartu
Keluarga yang masih berlaku. Untuk korban
bencana, bantuan anak yatim-piatu langsung
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
96
diusulkan oleh camat setempat, untuk bantuan
anak yatim berupa babon langsung ditetapkan
oleh pengurus takmir.
C. Bantuan zakat, infak, shodaqoh dari Bazda
prinsipnya diberikan satu kali dalam setahun.
Bagi yang telah menerima, baru dapat
dipertimbangkan untuk dapat menerima pada
tahun berikutnya melalui rapat Badan
Pelaksana Bazda.
D. Bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi
siswa SMP/sederajat dari lingkungan
pendidikan Islam, SMA/sederajat, dan
mahasiswa D1-S1 dari keluarga miskin,
sedangkan untuk bantuan biaya pendidikan
bagi siswa SMP/sederajat ke bawah menjadi
kewenangan Bazda kecamatan.
E. Bantuan untuk masjid/panti asuhan
Islam/ponpes menjadi kewenangan Bazda
kabupaten, sedangkan bantuan untuk
musholla/langgar menjadi kewenangan Bazda
kecamatan.
Persyaratan Khusus
A. Bantuan Fakir Miskin untuk Program Bedah
Rumah Swadaya Berbantuan
97
1. Rumah yang diajukan diprioritaskan milik
fakir-miskin lansia yang kondisinya paling
tidak layak huni, tanahnya tidak
bermasalah, dan diusulkan secara tertulis
langsung oleh camat setempat.
2. Pemohon mengajukan proposal kepada
Ketua Bazda Kab. Kulon Progo diketahui
oleh dukuh, lurah/kades, dan camat
setempat, dengan memuat sekurangnya:
a. Rencana Anggaran Biaya
b. Swadaya dari pemilik dan masyarakat
sekitar
c. Susunan panitia pelaksana
pembangunan
d. Waktu pelaksanan pekerjaan
e. Foto/gambar kondisi rumah sebelum
dibangun
f. Bukti pengurusan IMB dari BPMPT
Kab. Kulon Progo
3. Penerima bantuan melaporkan
penggunaan dana bantuan yang telah
diterima kepada Ketua Bazda Kab. Kulon
Progo, diketahui dukuh, lurah/kades dan
camat setempat, selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari kalender terhitung sejak
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
98
tanggal diterimanya bantuan, dengan
dilampiri :
a. Kwitansi toko pembelian bahan
bangunan/material
b. Kwitansi pembayaran IMB dari
BPMPT Kab. Kulon Progo
c. Foto/gambar kondisi rumah setelah
dibangun.
B. Bantuan Fakir Miskin untuk Program Bedah
Rumah Swadaya Berbantuan karena Korban
Bencana. Persyaratan :
a. Laporan dari camat setempat dengan
melampirkan foto pada waktu terkena
musibah
b. Beragama Islam
c. Kondisi rumah tidak dapat ditempati lagi
d. Pemohon mengajukan proposal kepada
Ketua Bazda, diketahui dukuh,
lurah/kades, dan camat setempat, dengan
memuat sekurang-kurangnya :
1. Rencana Anggaran Biaya
2. Swadaya masyarakat sekitar
99
3. Surat keterangan dari kades/lurah
setempat tentang kesiapan aparat dan
masyarakat desa bergotong-royong.
C. Bantuan Pengobatan di Rumah Sakit (Ghorim)
Diperuntukkan bagi kepala keluarga/anggota
keluarga yang telah mendapatkan fasilitas
jaminan pelayanan Jamkesda, Jamkesmas,
atau Jamkesos yang berobat atau opname di
rumah sakit yang kekurangan biaya
pengobatan/perawatan.
Mengajukan permohonan kepada Ketua Bazda
Kab. Kulon Progo diketahui oleh dukuh,
lurah/kades, dan camat setempat dengan
melampirkan :
1. Fotokopi KTP/KK yang masih berlaku
2. Kwitansi biaya perawatan dari rumah sakit
atau surat keterangan rawat inap
3. Surat keterangan dari Kepala UPTD
Jamkesda Kulon Progo bagi yang opname
di rumah sakit.
D. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa
SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan
Islam, SMA/sederajat, dan mahasiswa D1-S1
dari keluarga miskin.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
100
1. Diperuntukkan bagi siswa SMP/sederajat
dari lingkungan pendidikan Islam,
SMA/sederajat, dan mahasiswa D1-S1.
2. Khusus biaya pendidikan bagi mahasiswa
D1-S1 dari keluarga miskin, diperuntukkan
membantu kesulitan biaya penyusunan
skripsi/karya tulis akhir.
3. Bantuan biaya pendidikan siswa
SMP/sederajat dari lingkungan pendidikan
Islam, SMA/sederajat, diserahkan
langsung kepada kepala sekolah yang
bersangkutan untuk membayar kewajiban
siswa yang belum dapat diselesaikan.
4. Pemohon (orang tua/ siswa/ mahasiswa
yang bersangkutan) mengajukan
permohonan kepada Ketua BAZDA
Kabupaten Kulon Progo diketahui, Lurah/
Kepala Desa dan Camat setempat, dengan
dilampiri :
i. Foto copy KTP/KK.
ii. Kartu pelajar/mahasiswa yang masih
berlaku.
iii. Surat Keterangan kekurangan
pembayaran dari sekolah yang
101
ditandatangani oleh Kepala Sekolah
yang bersangkutan.
iv. Surat Keterangan tengah
menempuh/menyelesaikan tugas
penulisan karya akhir atau skripsi dari
Rektor/Ketua/Direktur/ Dekan
Perguruan tinggi yang bersangkutan,
bagi mahasiswa D1 – S1.
v. Rincian kebutuhan untuk penulisan
karya tulis akhir atau skripsi yang
ditandatangani oleh pemohon
(mahasiswa D1 – S1).
vi. Membuat surat kesanggupan
menyampaikan karya tulis akhir atau
skripsi kepada Ketua BAZDA
Kabupaten Kulon Progo setelah
dinyatakan lulus.
E. Bantuan Pembangunan Masjid/Pondok
Pesantren/Panti Asuhan
1. Pemohon mengajukan proposal Kepada
Ketua BAZDA Kulon Progo diketahui oleh
Lurah/Kedes, KUA dan Camat setempat
dengan memuat sekurang-kurangnya :
a. Rincian anggaran biaya.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
102
b. Swadaya dari takmir/jamaah/Panti
Asuhan/Pondok Pesantren.
c. Susunan Panitia Pembangunan.
d. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
a. Pemohon menyampaikan laporan
penggunaan dana bantuan yang telah
diterima Kepada Ketua BAZDA Kulon
Progo diketahui oleh Lurah/Kepala
Desa,KUA dan Camat setempat,
selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari kalender terhitung sejak
diterimanya bantuan, dengan dilampiri:
Kwitansi dari toko pembelian bahan
bangunan/material.
F. Bantuan Guru Mengaji/Ustadz/Ustadzah TKA-
TPA/Madrasah Diniyah/Ponpes/TK dan Guru
MI Honorer yayasan Islam.
Pemohon Pemohon mengajukan permohonan
bantuan insentif kepada Ketua BAZDA
Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan :
Diketahui oleh Takmir Masjid/Ketua Lembaga
yang bersangkutan.
103
G. Bantuan untuk Muallaf
Permohonan diajukan oleh kades/lurah kepada
Ketua Bazda Kab. Kulon Progo dengan
ketentuan :
1. Permohonan diketahui KUA dan camat
setempat.
2. Waktu mulai memeluk agama Islam paling
lama 3 tahun terhitung dari tanggal
pengajuan bantuan.
3. Melampirkan fotokopi KTP/identitas
terbaru.
4. Melampirkan surat pernyataan/piagam
ikrar di bawah pembimbing yang dilegalisir
oleh KUA.
H. Bantuan untuk Rois
Permohonan diajukan oleh Forum Rois tingkat
kecamatan kepada Ketua Bazda Kab. Kulon
Progo, diketahui KUA dan camat setempat.
K. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
Program Pelatihan terdiri dari :
I. Pelatihan Institusional
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
104
Pelatihan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja
(UPTD BLK) Kabupaten Kulon Progo.
Kurikulum standar/non standar
Durasi pelatihan 240-480 JPL
Dapat mengikuti On the job training (OJT) di
perusahaan.
II. Pelatihan Non Institusional
Pelatihan dilaksanakan di luar BLK
Kurikulum mengacu standar kompetensi
berbasis masyarakat (jenjang/non jenjang).
Durasi pelatihan 80-240 JPL
Ditambah materi Achievement Motivation
Training (AMT).
Program pelatihan dilaksanakan secara
reguler (dibiayai pemerintah/gratis) dan
swadana (biaya sendiri). Adapun alur
penyelenggaraan pelatihan dimulai dari
pendaftaran calon peserta, tes seleksi calon
peserta, registrasi peserta yang diterima dan
pelaksanaan pelatihan. Bagi peserta yang
memenuhi persyaratan kelulusan akan
diberikan sertifikat.
105
III. Kejuruan yang tersedia
UPTD BLK Kabupaten Kulon Progo
menawarkan 7 (tujuh) kejuruan yang tersedia,
yaitu:
A. Bangunan
B. Listrik dan Elektronika
C. Pertanian
D. Teknologi Mekanik
E. Otomotif
F. Tata Niaga
G. Aneka Kejuruan.
A. Kejuruan Bangunan
Tujuan : membekali peserta dengan
pengetahuan dan ketrampilan di bidang
pertukangan kayu/batu/konstruksi dan
furniture.
Pelatihan yang dilaksanakan :
Pertukangan kayu/batu, konstruksi beton,
furniture.
B. Kejuruan Listrik dan Elektronika
Tujuan : membekali peserta dengan
pengetahuan dan ketrampilan teknis
kelistrikan dan elektronika.
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
106
Program yang dilaksanakan : Instalasi
penerangan, instalasi tenaga/industri,
teknik pendingin, reparasi peralatan listrik
RT, teknisi komputer, teknisi handphone.
C. Kejuruan Pertanian
Tujuan : membekali peserta pelatihan
dengan pengetahuan dan ketrampilan di
bidang pertanian, peternakan, dan
perikanan.
Program yang dilaksanakan : mixed
farming, hortikultura, perikanan,
peternakan, tata boga, pengolahan hasil
pertanian.
D. Kejuruan Teknologi Mekanik
Tujuan : membekali peserta pelatihan
dengan pengetahuan dan ketrampilan
teknis mekanik pengelasan, pemipaan dan
mesin produksi.
Pelatihan yang dilaksanakan : mesin
perkakas/logam, las listrik/karbit,
pemipaan.
107
E. Kejuruan Otomotif
Tujuan : membekali peserta pelatihan
dengan pengetahuan dan ketrampilan
teknis otomotif.
Pelatihan yang dilaksanakan : montir mobil
bensin/diesel, sepeda motor, dan body
repair.
F. Kejuruan Tata Niaga
Tujuan : membekali peserta pelatihan
dengan pengetahuan dan ketrampilan
dalam adminsitrasi perkantoran modern.
Pelatihan yang dilaksanakan: Operator
komputer (MS Word, Excel), desain grafis,
akuntansi komputer, internet.
G. Kejuruan Aneka Kejuruan
Tujuan : membekali peserta pelatihan
dengan pengetahuan dan ketrampilan di
bidang aneka kejuruan.
Pelatihan yang dilaksanakan: menjahit
(mesin standar dan mesin kecepatan
tinggi), bordir, batik/sablon, kerajinan kayu,
rias pengantin. ©2014
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
108
V. PENUTUP
Buku saku ini hanya memberikan sekilas informasi
dan jauh dari sempurna. Untuk penjelasan lebih lanjut
dapat menghubungi SKPD/Instansi/Lembaga
pengampu kegiatan.
Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat untuk
kita semua khususnya bagi keluarga miskin di
Kabupaten Kulon Progo
Wates, 2014
Ketua TKPK
Kabupaten Kulon Progo
ttd
Drs. H. Sutedjo
109
Lampiran1 Daftar SKPD/Instansi dan Telepon yang dapat dihubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan program dan kegiatan tersebut dalam buku saku ini:
No Instansi Telp./Fax
1 Dinas Pendidikan (0274)774535
2 Dinas Kesehatan (0274)773011
3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(0274)773026
4 Dinas Koperasi dan UMKM (0274)773270
5 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
(0274)773073
6 Dinas Pertanian dan Kehutanan (0274)773009
7 Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
(0274)773126
8 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
(0274)773917
9 Badan Amil Zakat Daerah Kulon Progo (Bag.Kesra Setda)
(0274)773010 Psw 1115
10 Sekretariat TKPK Kab. Kulon Progo – Bidang Kesra Bappeda KP
(0274)773247 Psw 1205
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
110
Lampiran 2
Daftar Kader Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kulon Progo
No Nama Desa No HP
Kecamatan Galur
1 Dwi Patmaningsih Banaran 081904127561
2 Supinah Brosot 087838366878
3 Fatih Muhammad Karang Sewu 08157997724
4 Tri Yuni Lestari Kranggan 0817278739
5 Rohadi Nomporejo 085747822515
6 Sri Budi Winarti Pandowan 085743203510
7 Anni Amirotun N Tirto Rahayu 085725752869
Kecamatan Girimulyo
8 Dwi Lestari Giripurwo 087839492423
9 Marsudi Jatimulyo 08562897366
10 Sudaryanti Pendoworejo 081936071360
11 Sidiq Purwanto Purwosari 085799043601
Kecamatan Kalibawang
12 Asih Saryati Banjararum 081904082563
13 Gandung H Sasongko Banjarasri 087838156011
14 Subaryadi Banjarharjo 081911384711
15 Ch. Sri Suhartanti PA Banjaroyo 087705530142
Kecamatan Kokap
16 Taufik Aji Hargomulyo 081932768983
17 Parjono Hargorejo 087839094789
18 Tri Antara Hargotirto 08122761149
19 Wiji Astuti Hargowilis 087838188655
20 Sigit Triyanta Kalirejo 081328095715
111
Kecamatan Lendah
21 Supriyanto Bumirejo 085729256781
22 Yuni Puspitasari Gulurejo 08170406410
23 Surono Jatirejo 085729912707
24 Slamet Riyadi Ngentakrejo 085292907487
25 Dian Eka Prihastomo Sidorejo 087839777395
26 Dwi Yuli Astuti Wahyuharjo 08179409625
Kecamatan Nanggulan
27 Muh. Afif Arham Banyuroto 085747235164
28 Enik Zulaika Donomulyo 085743429419
29 Titin Andriana Jatisarono 087739051544
30 Fitri Astuti Kembang 085228881954
31 Sutrisno Tanjungharjo 081392102277
32 Sri Juliati Wijimulyo 085601533832
Kecamatan Panjatan
33 Aris Prasetyo Cahyono Bojong 085927486079
34 Supenidyah Susilowati Bugel 085743235584
35 Joko Sugiyantoro Cerme 08122961192
36 Tresnaning Putri Depok 085743722533
37 Ifa Sukaryati Garongan 085643909126
38 Ika Puji Rahayu Gotakan 085868273457
39 Eska Prabantorojati Kanoman 085725716900
40 Rais Purwanto Krembangan 08157962595
41 Ari Budianto Panjatan 081805685224
42 Nur Daryanto Pleret 081328714886
43 Jati Asmoro Tayuban 081578859181
Kecamatan Pengasih
44 Evi Retnaningrum Karangsari 0852288773370
45 Mursanto Kedungsari 085643640847
46 R Wakhid Nur Cahya N Margosari 08156859887
47 Sri Samiasih Pengasih 081392391727
48 Slamet Supriyono Sendangsari 085643580370
Buku Saku Panduan Penanggulangan Kemiskinan
112
49 Dewi Nugraheni Sidomulyo 085326064446
50 Agus Waluyo Tawangsari 082328998559
Kecamatan Samigaluh
51 Berdadia S Banjarsari 085702373172
52 M Nur Huda Gerbosari 08562954213
53 Purwanti Kebonharjo 087738157426
54 Abdul Zurohman Ngargosari 085292291563
55 Suyono Effendy Pagerharjo 081328271038
56 Bibiana Dwi Utari R Purwoharjo 081903722254
57 Viga Sabdahana Sidoharjo 085743083908
Kecamatan Sentolo
58 Kawit Mujiana Banguncipto 08121571749
59 Supiyati Demangrejo 081228484406
60 Sri Arminiwati Kaliagung 085643369370
61 Tyasih Apriyani Salamrejo 085228400838
62 Sudiyanto Sentolo 085228076761
63 Ujang Supriyadi Srikayangan 085228613111
64 Sunardi Sukoreno 081328459326
65 Sri Nahriyati Tuksono 081327072062
Kecamatan Temon
66 Dwi Retnaningsih Demen 085228328554
67 Novid H Rahmawanto Glagah 085328084444
68 Endah Srimudeni Jangkaran 085641043783
69 R. Tri Novianto A Janten 085868680500
70 Muh Masruri Mustofa Kalidengen 08562896918
71 Sukapti Kaligintung 087838730945
72 Fajar Febriani Karang Wuluh 085743484268
73 Maryanto Edi Nugroho Kebonrejo 081578347115
74 Sarifatun Kedundang 085228765080
75 Endah Rahmawati Kulur 085643886649
76 Yusa K Palihan 085875222297
77 Endang Pujiati Plumbon 081802636708
113
78 Sofiah Sindutan 081805367004
79 Tuty Herawati Temon Kulon 085643003267
80 Herny Triharyanti Temon Wetan 081578724692
Kecamatan Wates
81 Rr. B. Pingkan Ardantu Bendungan 085743590665
82 Berta Ramadhani W Giripeni 081617379773
83 Andrian Wuryantini Karang Wuni 085740225656
84 Heni Siti Wahyuni Kulwaru 08157643833
85 Lia Puspa N Ngestiharjo 085643756825
86 Tatik Farikhah Sogan 085293153400
87 Sendi Yulistya P Triharjo 081904047489
88 Rr. Ajeng Karesti Kel. Wates 081224545775