BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD...

div class=trans-pagebuttonPage 1button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 1: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATANBendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 7 Penyertaan src=https:reader035fdocumentpubreader035viewer20220716076144ef1534130627ed50aaedhtml5thumbnails1jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 2button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 2: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATANBendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 7 Penyertaan src=https:reader035fdocumentpubreader035viewer20220716076144ef1534130627ed50aaedhtml5thumbnails2jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 3button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 3: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATANBendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 7 Penyertaan src=https:reader035fdocumentpubreader035viewer20220716076144ef1534130627ed50aaedhtml5thumbnails3jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 4button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 4: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATANBendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 7 Penyertaan src=https:reader035fdocumentpubreader035viewer20220716076144ef1534130627ed50aaedhtml5thumbnails4jpg width=142 height=106 layout=responsive amp-img divdivdiv class=trans-pagebuttonPage 5button div class=trans-image amp-img class=trans-thumb alt=Page 5: BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATANBendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 7...

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD...

Documents

Transcript of BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN...Bendahara Urnum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD...

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENGELOLA … · 9Bendahara/Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada PA/KPA/PPKD melalui PPK SKPD/UKPD/PPKD 9PPK memverifikasi dan

PANDUAN TEKNIS BENDAHARA PENERIMAANdjpb.kemenkeu.go.id/portal/images/panduan_teknis/...Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah

BUPATI PESAWARAN...26.SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas …

jdih.padang.go.id...Kepala SKPD Dinas Pendidikan memohon kepada PPKD sel Bendahara Umum Daerah agar mengesahkan Realisasi Pendapa dan Belanja Dana Operasional Sekolah I Saldo Awal

Banten · 2020. 3. 19. · Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan ... 915/210-SK. PPKD/X11/2019, tentang Pengesahan Dokumen

jdih.bengkuluprov.go.id · 2019. 4. 11. · melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Perubahan...599/A/2018 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 2 TAHUN … · Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam

PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA … · tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. 27. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH … · rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 11.

jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

PEMERINTAH KOTA AMBON PERATURAN DAERAH KOTA … · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. ...

Akuntansi PPKD

kali - ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id · BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR … · Bendahara Pengeluaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah Bendahara

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI DEMAK ......APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA ......fotokopi surat pengantar pengiriman pertanggungjawaban akhir tahun bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan; dan 4. Berita acara

humas.jatengprov.go.idhumas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1552984198221-2. Dokumen...pemerintah provinsi jawa tengah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah

Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014 1jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/Pergub 70... · Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 … · 2014-06-16 · Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala ... 17. Bendahara Penerimaan adalah