Post on 11-Nov-2021
BERSINERGI MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DIAN RACHMAWATI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
10 Juni 2021
TOPIK HARI INI
Menjaga IntegritasTips & Rekomendasi
01
Korupsi
Bentuk-bentuk Korupsi
02
03
Strategi
Pemberantasan
KorupsiStrategi Pemberantasan Korupsi,
Zona Integritas, dan Data
01Strategi
Pemberantasan
KorupsiStrategi Pemberantasan Korupsi, Zona
Integritas, dan Data
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI
PenindakanTakut
Korupsi
Pencegahan Tidak Bisa
Korupsi
Pendidikan &
Peran serta
masyarakat
Tidak Mau
Korupsi
Knowledge
Character
Values
BeliefsKOMITMEN BERSAMA
PENCEGAHAN KORUPSI & PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
SOSIALISASI ANTIKORUPSI
SERTIFIKASI ANTIKORUPSI
KAMPANYEANTIKORUPSI
Target: INDIVIDU
PELAPORAN LHKPN
PELAPORAN GRATIFIKASI
WBS
Target: SISTEM
PANDUAN CEGAH KORUPSI (CEK) DUNIA USAHA
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
03 Selain pembangunan Unit kerja, Pembangunan ZI juga dislaksanakan di UnitLayanan Kawasan Terpadu yang bersifat Strategis (Kaw. Bandar Udara danKaw. Pelabuhan) dan Prioritas Stranas PK
PEMBANGUNAN ZI BERDASARKAN STRANAS PK
01PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZIDeklarasi/pernyataan dari Pimpinan suatu Instansi Pemerintah bahwaInstansinya telah siap membangun ZI
02 Penentuan Komponen Pengungkit dan Hasil yg akan dibangun dan bersifatKonkrit. Penetapan satu/beberapa unit kerja yang diusulkan sebagaiWBK/WBBM
PROSES PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM
04PENILAIAN MANDIRI OLEH TPITim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penilaianUnit Kerja dalam rangka memperoleh Predikat WBK/WBBM. Misal: APIPdan Unit lain yg ditunjuk
KOMPONEN PENGUNGKIT
PENATAAN TATALAKSANAMeningkatkan efisiensi dan efektivitas system,
proses, dan prosedur kerja yg jelas, efektif, efisien, dan terukur
MANAJEMEN PERUBAHANPerubahan secara sistematis & konsisten mekanisme
kerja, pola piker (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJAMeningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
PENGUATAN PENGAWASANMeningkatkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah
PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKMeningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDMMeningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur pd Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
KOMPONEN HASIL
1TERWUJUDKANYA PEMERINTAHAN YG
BERSIH DAN BEBAS KKN
Nilai Persespsi Korupsi (Survey Eksternal)Presentase Penyelesaian TLHP
2TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIC KEPADA MASYARAKAT
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)
Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa
negara tersebut memiliki risiko kejadian
korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK
rendah menunjukkan bahwa negara
tersebut memiliki risiko kejadian korupsi
yang tinggi.
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 37
POIN
URUTAN
KE 102
DARI 180
NEGARA
TAHUN
2020
51 85 36 3488 88 85 85
S e landia Baru De nmark Fi nlandia S i ngapura S wiss
85 85
S we dia
Sumber: Transparency International Indonesia
5 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN
Ma laysia S i ngapura Tha iland Fi l ipina
TURUN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
37 38
2017 2018
40
85
2019
37
102
2020
IPK mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukanoleh pejabat negara dan politisi
96 89
180 180 180 180
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB) 2020
* The number of respondents who had contact with a judge or a court official is below 70, too low to generalize for the entire population
Alasan memberikan uang atau pemberian lain
Karena diminta: 25%
Ditawari agar layanan lebih cepat/lebih baik: 21%
Tidak diminta tapi biasanya diharapkanmemberi: 17%
Tidak diminta, sebagai ‘ucapan’ terima kasih: 33%
25% Supply-side71% Demand side,
atau setidaknya ada pada control pemberi
PERSEPSI VS PENGALAMAN
3,54
3,663,71 3,73
3,813,86
3,80
3,683,58
3,583,49
3,39
3,60 3,573,65
3,91
3,553,63
3,61
3,59
3,713,66
3,70
3,84
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
Indeks Persepsi Indeks Pengalaman Indeks Perilaku Antikorupsi
SPAK 2020: Dimensipersepsi lebih buruk daripengalaman(3,68 vs 3,91)
SPAK 2018-2020: Dimensi persepsi lebihmemburuk daripengalaman
• Aspek perilaku menjadi penting untuk diintervensi karena semakin tinggi toleransi public terhadap korupsi, semakin besarkecenderungan publik memberikan uang/fasilitas melebihi ketentuan manakala berhubungan dengan layanan publik. Data SPAK menyebutkan hampir 73% pemberi tidak keberatan.
• Tingginya toleransi dan angka yang tidak merasa keberatan menyebabkan publik enggan menolak atau melapor
Sumber : Badan Pusat Statistik
STASTISTIK TINDAK PIDANA KORUPSIper 1 Januari 2021
https ://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
BERDASARKAN PROFESI/JABATAN
BERDASARKAN JENIS PERKARA80%
kasus korupsi yang diungkap melibatkan sektor swasta & sektor publik/instansi pemerintah. Modusnya antaralain:
SUAP-MENYUAP, GRATIFIKASI, dan PBJ
274
28
4
7
21
122
230
22
10
2
12
308
157
6
0 50 100 150 200 250 300 350
Anggota DPR dan DPRD
Kepala Lembaga/Kementerian
Duta Besar
Komisioner
Gubernur
Walikota/Bupati dan Wakil
Eselon I / II / III
Hakim
Jaksa
Polisi
Pengacara
Swasta
Lainnya
Korporasi
Pengadaan Barang/Jasa
21%
Perij inan
2%
Penyuapan
66%
Pemerasan
2%
Penyalahgunaan Anggaran
4%
TPPU
3%Merintangi Proses
1%
02
KORUPSIBentuk-bentuk Korupsi
RISIKO KORUPSIBAGI INSTANSI PEMERINTAH
Risiko hukum
01
Pelaku tipikor baik orang atau
Instansi berisiko mendapat sanksi
hukum (penjara, denda,
pemberhentian)
Risiko operasional
02
Risiko yang timbul pada kelancaran
Proses dan Kualitas Pelayanan
Publik
Risiko reputasi
03
Menurunnya tingkat kepercayaan Publik
yang bersumber dari persepsi negatif
terhadap Instansi Pemerintah maupun
Aparaturnya
UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001tentang Tindak Pidana Korupsi
PERMA 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Peraturan lainnya
PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN
• Perampasan barang• Uang pengganti• Penutupan usaha• Pencabutan hak tertentu
• Penjara (Waktu tertentu-Mati)• Denda (Rp.50juta-1M)• Mati (Kondisi tertentu, psl.2)
KORUPSI? Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)
7
PAHAMI BEDANYA
• Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkankesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secararahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihak daripenerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:Pengusaha memberi hadiahvoucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalampengurusan perizinan
Contoh:Pejabat memaksa calon peserta tender untukmemberikan sejumlah uang dengan ancaman akanmenggugurkan calon peserta tersebut
Contoh:Pengusaha menyuap pejabatpemerintah untukmendapatkan proyek
Tentang GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS
Pasal 12b dan 12c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 meliputi:
• Uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya
• Diterima di dalam maupun di luar negeri
• Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa saranaelektronik
Yang diberikan:
Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengankewajiban atau tugas Penyelenggara Negara/ PegawaiNegeri
Ancaman Hukuman
• Pidana penjara 4 – 20 tahun
• Denda Rp200 juta – Rp1 milyar
JENIS GRATIFIKASI
03Menjaga
IntegritasTips & Rekomendasi
INTEGRITAS /in·teg·ri·tas/
Keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatandengan standar norma / hukum / nilai yang
berlaku
Disiplin dan Taat Kode Etik
Kinerja dan Loyalitas
Pelayanan Publik Tanpa Korupsi
INTEGRITAS
MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN
KUALITAS KINERJA
KEKUASAAN & WEWENANG KEPENTINGAN PRIBADI
PENYELENGGARA NEGARA MEMILIKI / DIDUGA MEMILIKI
BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN
Menerima gratifikasiPenggunaan asetjabatan/instansi
Informasi rahasia
Perangkapan jabatan Akses khususPengawasan tidak
mengikuti prosedurPenilaian suatu obyek
kualifikasi
Menentukan sendiribesarnya gaji
KUNCI DIRI PENCEGAHAN KORUPSI
Jangan mau jadi KORBAN
Jangan mau jadi
PELAKU
SALURAN PENGADUAN KORUPSI
Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptordiantaranya merupakan hasil dari peran serta dankepedulian masyarakat dalam melaporkan kasuskorupsi.
Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptorbermula dari laporan masyarakat.
Call Center : 198
pengaduan@kpk.go.id
http://kws.kpk.go.id
0811 9595 75
Kondisi yang membuat Pegawai/Publik yang menyaksikan atau mengetahui adanyapelanggaran MAU untuk melaporkannya
Sikap Instansi Pemerintah terhadappembalasan yang mungkin dialami oleh Pelapor pelanggaran
Kemungkinan tersedianya akses pelaporanpelanggaran ke luar Instansi Pemerintah bilatidak mendapatan respon yang sesuai
1
2
3
WHISTLEBLOWING SYSTEM YANG EFEKTIF
SKKNI 383/2017 tentang Ahli Pembangun Integritas (API)
5. Ahli Pembangun Integritas - Chief Integrity Officer (8 UK)
KKNI 303/2016 tentangPenyuluh Antikorupsi (PAK)
1. Penyuluh Antikorupsi Pertama (5 UK)
2. Penyuluh Antikorupsi Muda (9 UK)
3. Penyuluh Antikorupsi Madya (17 UK)
4. Penyuluh Antikorupsi Utama (20 UK); dan
SKEMA SERTIFIKASI PROFESI SEKTOR ANTIKORUPSI
LSP KPK dapat melaksanakansertifikasi kompetensi kerja
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi KPK
Diresmikan oleh PimpinanKPK pada 10 November 2017 berdasarkan Lisensi dariBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : BNSP-LSP-915-ID sebagai LSP PihakKedua sehingga
untuk internal KPK dan jejaring kerja antikorupsi
https://lsp.kpk.go.id
lsp.kpk@kpk.go.id
TERIMA KASIH
Pelayanan Informasi Publik
Telp: 198
Email: informasi@kpk.go.id
Websites:
www.kpk.go.id
aclc.kpk.go.id
Social media
@KPK_RI
@ official.kpk
KPK RI