Post on 15-Oct-2021
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 1
BAB IPENDAHULUAN
Inspektorat Kabupaten Sikka di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor
21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain menjalankan tugas dan fungsinya,
Inspektorat juga melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan peraturan
perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini
merupakan penjamin mutu atau quality assurance dan consulting partner atau
sebagai konsultan maupun early warning system atau sebagai peringatan dini
dengan maksud untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
Uraian tugas dan fungsi, wewenang Inspektorat Kabupaten Sikka, aspek strategis
organisasi, struktur organisasi, kegiatan dan layanan serta sistematika penyajian
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten,
Inspektorat Kabupaten Sikka berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu
Wilayah (Irbanwil), Kepala Sub Bagian, Auditor dan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 2
dalam lingkungan masing-masing atau dengan Inspektorat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Pemerintahan Lainnya seperti Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan
Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan
kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.
Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten Sikka
menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Selain berpedoman pada tugas dan fungsi dimaksud, secara khusus melaluiPeraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Piagam PengawasanInternal Pemerintah Kabupaten Sikka, Inspektorat memiliki Kewenangansebagai berikut:
a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT
maupun non PKPT;
c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok
dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 3
pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang
dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu
pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai
tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan
berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai
proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak
tumpang tindih;
h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka
pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menerima atau menolak permintaan pelaksanaan pemeriksaan dari pihak
lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Aspek Strategis Organisasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sikka dalam rangka
mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai
Perubahn RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten
Sikka telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-
2023. Perubahan Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
program, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2018-2023 dengan target
output dan outcome yang akan dicapai.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 4
Dalam rangka mencapai visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Sikka menyusun
strategi yang menggambarkan domain Inspektorat Kabupaten Sikka dalam
akuntabilitas keuangan daerah meliputi :
1. Reformasi birokrasi bidang pengawasan dengan melakukan pembangunan
Zona Integritas, penanganan gratifikasi, penilaian mandiri Maturitas SPIP,
peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur;
2. Monitoring dan evaluasi dengan melakukan peningkatan penyampaian
LHKPN, pendampingan penutupan buku & fasilitasi penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah, percepatan TLHP BPK dan APIP;
3. Kegiatan reviu dengan melakukan reviu dokumen perencanaan dan
pelaksanan anggaran;
4. Kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawas dengan
melakukan bimbingan teknis fungsional bagi pejabat P2UPD dan Auditor,
diklat pembentukan P2UPD dan Auditor.
3. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Sikka, Inspektorat Kabupaten Sikka memiliki struktur organisasi yang terdiri
dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur
Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur
Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.
d. Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari Auditor dan Pengawas
Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 5
Bagan 1.1
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sikka
Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini
dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka keadaan per 31 Desember 2020
sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang diklasifikasikan menurut pangkat dan
golongan, tingkat pendidikan, jabatan struktural dan fungsional dengan uraian
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 6
1) Berdasarkan Pangkat dan Golongan :
2) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikana) Pendidikan Formal :
b) Pendidikan dan Pelatihan Struktural :
3) Berdasarkan Jenis Jabatan :
a) Jabatan Struktural :
b) Jabatan Fungsional Tertentu :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 7
c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :
4. Kegiatan dan Layanan Produk OrganisasiInspektorat Kabupaten Sikka melaksanakan jenis kegiatan pengawasan dan
layanan produk organisasi sebagai berikut:
1. Audit Kinerja;
2. Audit Operasional/ Reguler :
a. Audit Kinerja Tingkat Kabupaten;
b. Audit Kinerja Tingkat Kecamatan;
c. Audit Kinerja Tingkat Kelurahan;
d. Audit Kinerja Tingkat Sekolah;
e. Audit Kinerja Tingkat Puskesmas;
f. Audit Kinerja Tingkat Desa.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 8
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu :
a. Audit terhadap Pengaduan Masyarakat;
b. Audit atas Perintah Lisan/Tertulis dari Bupati Sikka;
c. Audit atas Rekomendasi BPK RI;
d. Audit atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Sikka.
e. Audit Investigasi;
f. Audit Kepatuhan.
4. Audit Pengadaan Barang/Jasa
5. Reviu :
a. Reviu LKPD Kabupaten Sikka;
b. Reviu LPPD Kabupaten Sikka;
c. Revius RKPD;
d. Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sikka;
e. Reviu RKA SKPD;
f. Reviu DAK Fisik.
6. Pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya :
a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Pendampingan Penutupan Buku Kas SKPD
Untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sikka
menerapkan strategi pengawasan sebagai berikut :
a. Pre-emptif
Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur
yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik,
dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya
penyakit birokrasi yang bersifat laten.
b. Preventif
Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk
memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan
peringatan dini (early warning system) atas proses governance,
manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan
dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah
meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 9
c. Represif
Jenis kegiatan represif berupa Audit Investigatif untuk menjustifikasi
perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah atas kasus-kasus dengan
atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/ tindak pidana korupsi.
Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus
penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.
5. Sistematika Penyajian :
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja, adalah sebagai berikut ;
Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi antara lain :
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi;
2. Aspek Strategi Organisasi;
3. Struktur Organisasi;
4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi;
5. Sistematika Penyajian.
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bab ini disajikan secara singkat Rencana Strategis dan
ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja than ini dengan target tahunlalu dan beberapa
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 10
tahun terakhir;
c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional;
e) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
g) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Bab IV : Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu :
A. KesimpulanB. Saran
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur
dan alat bantú bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
khususnya dalam kebijakan pembangunan.
Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan
penjabaran visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023.
a) Visi dan Misi
1) VisiVisi Kabupaten Sikka yaitu :
Formulasi visi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pemenuhan Hak-hak Dasar
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokokyang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekatpada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yangmerupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hakatas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak,Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan,Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram darimasyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan,pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisankeluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisirumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 12
2) MisiMisi merupakan sesuatu yang harus diemban dalam upaya
mewujudkan visi. Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan
fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan, maka tugas dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Sikka terkait erat dengan pencapaian
Misi Kedua Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Derah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yaitu :
Dalam mewujudkan Misi Kedua tersebut, terdapat 1 (satu) tujuan
pembangunan yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
akuntabel dengan indikator tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.Dalam mendukung pencapaian tujuan terdapat tiga sasaran
pembangunan yaitu :
selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 3 strategi
yaitu:
Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 13
b) Tujuan dan SasaranPerumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sikka mengacu
pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunanan
sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun
2018-2023. Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2023 serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan
isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Sikka, Maka tujuan Inspektorat
Kabupaten Sikka yaitu:
1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
birokrasi.
Tujuan Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
birokrasi dengan Indikator Opini BPK.2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang
Pengawasan.
Tujuan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik bidang
pengawasan dengan Indikator Indeks Kualitas Pelayanan PublikInspektorat Kabupaten Sikka.
Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Sikka tersebut diatas,
dirumuskan sasaran Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yaitu:
1. Meningkatnya kualitas pengawasan internal.
Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan internal dengan
Indikator Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Kapabilitas APIP danPersentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan
Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B.3. Meningkatnya Profesionalitas ASN.
Sasaran meningkatnya Profesionalitas ASN dengan Indikator IndeksProfesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
publik.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 14
Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan publik dengan Indikator Indeks Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Sikka.
c) Strategi dan Arah KebijakanStrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan efisien. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra
Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Inspektorat Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten SikkaTahun 2018-2023.
Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Perubahan Renstra Inspektorat
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi dan arah
kebijakan sebagai berikut:
1. Penerapan SPIP dan Peningkatan Kesadaran Pelaku Kerugian
Negara/Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan dengan PeningkatanPemahaman Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP danPemberian Sanksi terhadap Pelaku Kerugian Negara/Daerah melaluiProgram Program Penyelenggaraan Pengawasan dan ProgramPerumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporanKinerja.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Administrasiumum perkantoran melalui Program Program ProgramPenyelenggaraan Pengawasan.
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan keterampilan
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 15
Dasar, sosial dan Mental ASN Inspektorat dengan Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
4. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja PemerintahDaerah.
Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan
peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor denganProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
5. Penerapan SPIP dan Peningkatan Kesadaran Pelaku KerugianNegara/Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan dengan PeningkatanPemahaman Pimpinan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPIP danPemberian Sanksi terhadap Pelaku Kerugian Negara/Daerah melaluiProgram Program Penyelenggaraan Pengawasan dan ProgramPerumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporanKinerja.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Administrasiumum perkantoran melalui Program Program ProgramPenyelenggaraan Pengawasan.
7. Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat.
Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasadalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan keterampilan
Dasar, sosial dan Mental ASN Inspektorat dengan Program PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
8. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja PemerintahDaerah.Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut diatasdengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 16
peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor denganProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:Visi :
“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”
Misi II : Mewujudkan Reformasi BirokrasiNo Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan1. Meningkatnya
akuntabilitaskeuangandanakuntabilitaskinerjabirokrasi
Meningkatnyakualitaspengawasaninternal
Penerapan SPIP danPeningkatan KesadaranPelaku KerugianNegara/Daerah padamasing-masingPerangkat Daerah
Peningkatan PemahamanPimpinan Perangkat Daerahdalam menerapkan SPIPdan Pemberian Sanksiterhadap Pelaku KerugianNegara/Daerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerjaperangkatdaerah
Peningkatan KualitasPerencanaa,pengukuran, evaluasidan pelaporan kinerja
Peningkatan AdministrasiPenunjang urusanPemerintahan Daerah
2. Meningkatnyakinerjaaparaturdalampelayananpublik bidangPengawasan
MeningkatnyaprofesionalitasASN
Peningkatan KompetensiAparatur Inspektorat
Peningaktan ketrampilanDasar, Sosial dan MentalASN
Meningkatnyakualitas dankuantitassarana danprasaranapelayananpublik
Peningkatan standarisasisarana dan prasaranakerja pemerintah daerah
Peningkatanperalatan/perlengkapanperabot, interior dan tataruang kantor
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sikka adalah indikator
yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan
peran utama Inspektorat Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa. IKU Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan ukuran keberhasilan dari
tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sikka. IKU tersebut terbagi
dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif
manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 17
Inspektorat Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten Sikka, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa di Kabupaten Sikka.
Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi
stakeholder internal Inspektorat Kabupaten Sikka. Penetapan indikator tersebut
dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan
yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur
dengan menggunakan indikator keluaran.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sikka :
C. RENCANA KERJA TAHUNANPerencanaan kinerja tahun 2020 diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap
sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program. Setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan
tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Sikka yang merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sikka, perencanaan
kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020
yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai. RKT
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 18
tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen
penetapan kinerja dan Perubahan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.
Tabel 2.1.Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat
Kabupaten Sikka Tahun2020
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan
Renstra Inspektorat Kabupaten Sikka dilakukan melalui pengukuran pencapaian
sasaran startegis, dalam hal ini pengukuran IKU, maka untuk menguatkan
pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja.
Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian
kinerja memuat pernyataan dalam format/ formulir yang mencantumkan sasaran
strategis, IKU organisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan
komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil
yang diinginkan dari setiap sasaran.
Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil kerja dengan berpedoman pada
rencana kerja tahun 2020, maka Perjanjian Kinerja antara Bupati Sikka dengan
Inspektur Kabupaten Sikka sejalan dengan dokumen Perubahan RPJMD
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Inspektorat
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dengan rincian sasaran strategis, IKU dan
target kinerja tahun anggaran 2020 yang wajib dipenuhi dan sebagai dasar
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 19
penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka
pada akhir tahun anggaran 2020, sesuai tabel berikut ini :
Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka
Tahun 2020
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 20
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan
capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 dan
disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran sesuai DPA
Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020.
1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator
Sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya
dapat di uraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.1.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam indikator sasaran, secara
umum dapat dikatakan sangat baik. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaa dan manfaat serta efisiensi
dan efektivitas. Analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 21
Sasaran I
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
2. Indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)
Sasaran Meningkatnya Kalitas Pengawasan Internal diukur dari
kemampuan OPD dalam menerapkan SPIP untuk mendukung tujuan
organisasi. Maturitas SPIP menggambarkan tingkatan/struktur
kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat kematangan Implementasi
SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 yang dapat dilihat dari tabel berikut :
Tingkat kematangan implementasi SPIP Inspektorat Kabupaten Sikka
Tahun 2020 berada pada Level 3 atau “Terdefinisi” sesuai target yang
ditentukan di dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun
2018-2023 dengan capaian 100%.
3. Indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)
Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu
kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara
efektif. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi NTT Tahun 2020, tingkat kapabilitas APIP Inspektorat
Kabupaten berada pada Level 2 (infrastructure) yang artinya APIP
mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan
mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Tingkat Kapabilitas APIP Level 2
sesuai dengan target di Tahun 2020 dengan capaian kinerja mencapai
100%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 22
4. Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti
Persentase tindaklanjut hasil temuan didukung oleh besarnya realisasi
tindaklanjut pelaku kerugian dan kewajiban setor keuangan atas
temuan yang bersumber dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas
Fungsional (APF). Tahun 2020 realisasi tindaklanjut APF sebesar
Rp1.060.486.796,51 yang dapat dirincikan sebagai berikut :Tabel 3.2.
Tindaklanjut APF Tahun 2020(Termasuk Tindaklanjut
Seketika)maka realisasi tindak lanjut kerugian dan kewajiban Setor
Negara/Daerah/Desa hasil pemeriksaan APF dari Tahun 1990/1991
sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak Rp44.580.511.926,52,
yang dapat dirincikan sebagai berikut :
Tabel 3.3.Rincian Total Tindak Lanjut Hasil Temuan APF
Tahun 1990/1991 s/d 31 Desember 2020(Termasuk Tindaklanjut Seketika)
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sisa temuan APF yang
harus ditindaklanjuti adalah sebesar Rp69.085.192.880,53 dengan
rincian sebagai berikut :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 23
Tabel 3.4.Sisa Temuan s/d 31 Desember 2020
Berdasarkan data temuan dan tindaklanjut diatas, realisasi temuan
yang ditindaklanjut Tahun 2020 adalah sebesar 63,55% dari target
60,25% yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Realisasi = Total Tindaklanjut sampai dengan 31 Desember 2020
=
X 100%
63,55%
Total Temuan sampai dengan 31 Desember 2020
70.145.679.677,04Rp44.580.511.926,52Rp
x 100% =
Capaian kinerja tahun 2020 dapat diukur dengan membandingkan
persentase realisasi temuan tahun 2020 dengan persentase target
tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai perubahan Renstra
Inspektorat Tahun 2018-2023 sehingga capaian kinerja persentase
hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 105,48% dengan
perhitungan sebagai berikut :
% Capaian = 63,55%60,25%Target
Nilai Realisasix 100% = x 100% = 105,48%
Sasaran II
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi aspek
perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta aspek pelaporan
kinerja. Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan Evaluasi AKIP
pada 23 perangkat daerah dari target evaluasi sebanyak 45 perangkat
daerah. Dari hasil evaluasi, jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai B
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 24
sebanyak 22 perangkat daerah. Target Nilai SAKIP Tahun 2020 adalah
sebesar 48,89%, target ini sesuai dengan realisasi kinerja tahun 2020
sebesar 48,89% dengan capaian kinerja 100%. Realisasi sasaran ini dapat
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran III
Menigkatnya Profesionalisme ASN
Target sasaran ketiga diukur berdasarkan indeks profesionalitas ASN (IPP).
Realisasi Indeks Profesionalisme Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka
Tahun 2020 adalah sebesar 90,74% dari target 65,23% dengan capaian
kinerja sebesar 139,40%.
Sasaran IVMeningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana PelayananPublikTarget sasaran Keempat diukur berdasarkan indeks sarana dan prasarana
pelayanan publik. Realisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan Tahun 2020 sebesar 0,29% dengan capaian kinerja 100%.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 25
2. Realisasi Anggaran
Total Anggaran Belanja TA 2020 Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar
Rp3.473.077.087,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp2.728.486.129,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp744.590.958,00
Target dan realisasi anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Sikka
TA. 2020 yang menunjang kegiatan pengawasan untuk mencapai Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tersebut diatas dapat digolongkan berdasarkan
program dan jenis belanja sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program :
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 26
2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja :
Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi belanja langsung Inspektorat
Kabupaten Sikka sebesar 96,69% dengan rincian dapat dilihat pada tabel
berikut ini :Tabel 3.5.
Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 27
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 28
BAB IVP E N U T U P
A. KESIMPULAN
Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :
1. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 ini
merupakan jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan Good
Governace oleh Inspektorat Kabupaten Sikka.
2. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Sikka pada berada pada
Level 3 ”Terdefinisi”.3. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sikka berada pada
Level 2.
4. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 63,55%.
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mendapat nilai 48,89.
6. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar
90,93%.
7. Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten
Sikka sebesar 0,29%.
B. SARAN
Upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Sikka yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka disarankan agar :
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Organisasi
Perangkat Daerah;
2. Setiap perangkat daerah wajib membentuk TPKD (Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupat
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan dan
Barang Milik Daerah..
3. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan APF perlu
ditingkatkan dengan pimpinan perangkat daerah, desa dan instansi
terkait lainnya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/ daerah dan
kewajiban setor negara/daerah.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 29
4. Perlu peningkatan budaya kerja anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola uang dan
barang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.
6. Perlu peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Fungsional untuk
terwujudnya pengawasan yang profesional dan upaya peningkatan
kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sikka dari level 2 ke level 3.
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sikka Tahun 2020 ini, disusun dengan
harapan dapat memacu, membangun dan mewujudkan kepemerintahan yang baik
dan bersih dengan melibatkan semua stakeholder untuk mewujudkan tata kelola
birokrasi yang baik dan bersih pada masing-masing perangkat daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintahan Desa, sehingga dapat
mengeliminir kelemahan-kelemahan dan/atau hambatan yang ada dan kedepan
akan tercapainya sasaran-sasaran program/kegiatan dan hasil kerja yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk sebagai
upaya terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka Bahagia 2023
Maumere, 01 Februari 2021