TIPE-TIPE SISTEM POLITIK

HENDRAWAN PRASETYO, S.SOS

Pengertian Sistem Politik :

a. Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi.

b. Seperangkat interaksi dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat.

Pengertian Sistem Politik Menurut Ahli

1. David Easton sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat.

2. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.

3. Rusandi Simantapura sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng

sistem politik adalah…

… (1) allocates values; (2) its allocations are authoritative; and (3) its authoritative allocations are binding on the society as a whole (David Easton)

… any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority (Robert A. Dahl)

… that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation, by means of the employment, or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion (Gabriel A. Almond)

… (1) allocates values; (2) its allocations are authoritative; and (3) its authoritative allocations are binding on the society as a whole (David Easton)

… any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority (Robert A. Dahl)

…….that system of interactions to be found in all independent societies which performs the functions of integration and adaptation, by means of the employment, or threat of employment, of more or less legitimate physical compulsion (Gabriel A. Almond)

A. Secara umum :1. Sistem politik tradisional terdiri atas

sispol Patriachal dan sispol Patrimonial dan sispol Feodal.

2. Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sispol Kerajaan Birokrasi

3. Sistem politik Modern yang terdiri atas sispol Demokrasi dan sispol Kediktatoran (Otoriter dan totaliter)

Macam-macam Sistem Politik

B. Sistem Politik yang banyak dianut negara-negara sekarang

adalah Sispol Modern yaitu :

1. Sispol Demokrasi yaitu Sispol yang memegang kekuasaan banyak orang, berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaannya terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat.

2. Sispol Kediktatoran (otoriter) Yaitu : Sispol yang memegang kekuasaan beberapa orang atau kelompok orang, Kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.

Prinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :

1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa

paksaan12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau

perundingan

B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :

1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.

2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional3. Negara berdasarkan kekuasaan4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar

musyawarah, tetapi melalui dekrit5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya

untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara

6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol yang memonopoli kekuasaan

7. Manajemen pemerintahan tertutup8. Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas

ditindas9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi10.Badan peradilan tidak bebas dan bisa

diintervensi oleh penguasa11.Pemempatan pejabat pemerintahan dengan poil

sistem serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi

12.Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja

13.Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan

Perbandingan Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Sispol Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 yaitu :

1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi

2. Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet

3. Presiden mengangkat meneri-menteri dan kepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri bertanggung jawab kepada Presiden

4. Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR

5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga tertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA

6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR bersama Presiden

7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan

DPRD II

Sispol Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu

1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsi dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

2. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecara langsung oleh rakyat dlam satu paket

3. Presiden membentuk Kabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya

4. Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan (bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu

5. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta dapat memberhentukan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya.

6. Tidak ada sebutan lenbaga tertinggi dan tinggi negara, yang ada hanya Lembaga-lembaga negara yang terdiri atas MPR, DPR, DPD. BPK, Presiden dan kekuasaan kehakiman (MA,MK dan KY).

7. DPA ditiadakan, dibentuk Dewan Pertimbangan yang berada langsung dibawah Presiden

8. Sistem kepartaian multi partai9. Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu Pemilu Legislatif

(memilih angota MPR, DPD dan DPRD Idan II dan pemilu Eksekutif (memilih Presiden dan Wakil Presiden)

10.Jaminan HAM lebih lengkap dengan tambahan pada pasal 28A – 28J UUD 1945

Bagan Sistem Politik

environment

input sistem politik output(tuntutan & dukungan) (keputusan &

kebijakan)

feedback

fungsi input & output

FUNGSI INPUT• sosialisasi politik &

rekrutmen • artikulasi

kepentingan• agregasi

kepentingan• komunikasi politik

FUNGSI OUTPUT• pembuatan

peraturan• penerapan

peraturan• ajudikasi peraturan

fungsi sistem politik

inputoutput

artikulasikepentingan

agregasikepentingan

pembuatankebijakan

penerapankebijakan

ajudikasikebijakan

lingkungan

domestik

Kemampuan Sistem Politik

a. ekstraktif: mengumpulkan sumber dayab. regulatif: mengontrol anggotac. distributif: mengalokasikan sumber dayad. simbolik: mencitrakan dirie. responsif: mengelola input (esp. tuntutan)f. domestik & internasional: menjalankan

operasi di lingkup domestik & internasional

Sistem Politik Indonesia

Klasifikasi EvolutifDidasarkan pada teori evolusi sosial yang dibagi dalam sistem sebagai berikut : demokrasi yang dibedakan dengan absolutisme, monarkhi yang dibedakan dengan republik, lembaga politik barat yang dibedakan dengan despotisme timur.

Klasifikasi DeskriptifBiasanya dipakai oleh para sosiolog, terbagi menjadi monarkhi dan republik, negara federal dan negara kesatuan

Klasifikasi Sistem Politik

Klasifikasi PurbaDi zaman Yunani Kuno rezim politik digolongkan ke dalam monarkhi, oligarki, dan demokrasi.

Aristoteles kemudian membuat analisis yang terkenal tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang baik dan yang buruk. Berdasar bentuk pemerintahan, yang buruk adalah tirani, oligarkhi, dan demokrasi sedangkan yang baik adalah monarkhi aristokrasi dan timokrasi (demokrasi dengan pemilihan terbatas). Dalam praktek monarkhi merupakan bentuk pemerintahan yang paling buruk, sedangkan aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik.

Klasifikasi Legal Masa SekarangDari ide Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan muncul penggolongan rezim politik ke dalam tiga jenis yaitu : Rezim dengan pemusatan kekuasaan, Rezim dengan pemisahan kekuasaan, Rezim Parlementer

Klasifikasi Sosiologis ModernRezim Pluralistik :Terkenal sebagai rezim yang liberal di mana kebebasan umum diakui yang memungkinkan setiap orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara lisan maupun tertulis melalui keaggotaan di dalam partai atau melalui partisipasinya dalam demonstrasi umum.

DUA SISTEM POLITIK YANG BERPENGARUH DI ZAMAN MODERN

DemokrasiDemokrasi mencakup pemeliharaan kebebasan-kebebasan publik dalam arti setiap warga negara memiliki hak–hak tertentu seperti hak untuk berkomunikasi secara bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat secara bebas yang harus dihormati oleh negara.

TotalitarianismeCiri pemerintahan ini disugestikan oleh kata “total”. Dibawah Totalitarianisme semua institusi sosial dikontrol oleh negara. Kontrol tersebut mencakup : ekonomi, pendidikan, agama, dan bahkan keluarga. Negara dijalankan oleh satu partai tunggal, sehingga negara mendominasi kehidupan individual.

TIPE SISTEM POLITIK DI NEGARA BERKEMBANG

DEMOKRASI POLITIK Sistem politik dimana terdapat badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan –badan tersebut berfungsi dan memiliki kedudukan yang otonom dan bebas.DEMOKRASI TERPIMPINPerbedaan antara Demokrasi terpimpin dengan demoklrasi politik terletak pada fakta bahwa kekuasaan dalam system demokrasi terpimpoin lebih terkonsentrasi pada tangan aparat eksekutif yang lebih berkuasa daripada legislatif.

OLIGARKI PEMBANGUNANKekuasaan terkonsentrasi di tangan pemerintah yang dianggap sebagai syarat untuk perwujudan persatuan dan demi kecepatan proses pembangunan

OLIGARKI TOTALITERElit politik dalam system ini memiliki ideology yang konsisten dan terperinci yang menjabarkan system pemerintahannya dengan jelas dan merupakan legitimasi baginya

OLIGARKI TRADISIONALElit politik bertanggug jawab atas pembuatan dan pelaksanaan undang-undang. Pembentukan pendapat umum ditangani oleh pemerintah, tidak ada poula organisasi bebas yang dapat mempengaruhi proses politik.

The End