Post on 14-Mar-2019
36
BAB III
PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBUAT KOSTUM COSPLAY
DAN UPAYA PEMULIHANNYA
1. Pelanggaran Hak Cipta Pembuat Kostum Cosplay
Pada Bab sebelumnya telah dibahas oleh Penulis tentang Hak Ekonomi dan
pengalihannya. Namun pengalihan Hak bukan satu – satu nya cara untuk
melakukan Eksploitasi Hak Cipta, namun dapat juga dilakukan dengan Lisensi40
.
Lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan pasal 86 UUHC. Pemberian
Lisensi oleh Pencipta dapat memberikan izin kepada Pihak lain untuk
melaksanakan Hak Ekonomi seperti yang tertera pada pasal 9 UUHC atas Ciptaan
tersebut.
Lisensi dibagi menjadi dua bagian yaitu Lisensi yang diatur dalam pasal 80
sampai pasal 83 UUHC dan Lisensi Wajib yang diatur dalam pasal 84 sampai
pasal 86 UUHC. Pembuat Kostum Cosplay telah melakukan Pengadaptasian
Ciptaan seperti yang tertera pada pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC dan memperjual
belikannya sehingga muncul unsur komersial seperti yang dilarang pada pasal 9
ayat (3) UUHC, untuk itu Lisensi yang tepat untuk adalah Lisensi Sukarela
(Voluntary Lisence).
Perlu diketahui sebelumnya bahwa tidak dipenuhinya keberadaan lisensi,
ada atau tidaknya pelanggaran dalam penciptaan sebuah Kostum Cosplay, namun
40
Berdasarkan Pasal 1 UUHC Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak
Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
37
tidak dapat langsung diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran sebab terdapat
pembatasan – pembatasan yang dapat digunakan dalam kasus yang berkaitan
dengan Cosplay. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Civil Law,
pembatasan yang digunakan antara lain adalah Three-Step Test untuk menentukan
adanya pembatasan Hak Cipta.
Three-Step Test merupakan sebuah tes yang digunakan sebagai batasan
antara Hak Eksklusif Pencipta dan Hak Istimewa dan keseimbangan utama untuk
menggunakan (privilage to use)41
. Three-Step Test mencakup tiga tahapan yang
bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan, yakni42
:
1. Criterion 1: Basic Rule: limitation must be certain special case
2. Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: no conflict with
a norma explotation-compulsory licences impossible.
3. Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule: no
unreasonable prejudice to legitimate interest-compulsory licences
posible.
Pada langkah yang pertama, aturan dasar yang digunakan adalah bahwa
pembatasan berlaku hanya untuk kasus khusus tertentu dan tidak terdapat tujuan
yang bersifat komersial43
. Commercial activity menurut Black Law Dictionary44
versi Brian A. Garner adalah “an activity, such as operating business, conducted
41
Rahmi Jened I, h.157
42 Ibid., seperti yang dikutip dalam Martin Stentfleben, Copyright, Limitations and Three
Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer, Den Haag, 2003, h. 112.
43 Ibid., h. 158
44 Bryan A. Garner, ed., Black‟s Law Dictionary (Ninth Edition), West, Dallas, 2009, h 38.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
38
to make profit.” (Suatu kegiatan, seperti menjalankan bisnis, yang dilakukan
untuk mendapatkan keuntungan). Pemakaian yang tidak bersifat komersial tidak
mendatangkan keuntungan finansial bagi pihak yang melakukannya. Contoh
pemakaian non-komersial adalah pemakaian untuk kepentingan pendidikan,
penggunaan pribadi, dan lain – lain.
Pembuatan Kostum Cosplay untuk pribadi tidak mendatangkan keuntungan
finansial bagi penciptanya, karena perbuatannya hanya sekedar cara untuk
menyalurkan kecintaannya terhadap Karakter yang dia Cosplay kan. Namun
Pembuatan Kostum Cosplay yang bertujuan untuk untuk diperjual belikan
membawa keuntungan finansial dan bersifat komersial bagi pembuat kostumnya.
Tahap Ke-dua, tindakan menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin, harus
tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal (normal exploitation) Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta.45
Dalam pembuatan Kostum Cosplay elemen yang
dipinjam dari Desain Karakter adalah Kostum dari Karakter tersebut. Meskipun
bentuknya baru namun unsur – unsur dari Kostumnya adalah sepenuhnya milik
Pencipta Desain Karakter tersebut. Sehingga kurang memenuhi unsur
kreativitasnya sendiri. Namun, apabila terdapat improvisasi yang cukup dari
Kostum Cosplay tersebut maka unsur kreativitas masih bisa dikatakan terpenuhi
karena adanya ide dan Obsesi dari pencipta Kostum Cosplay tersebut. Improvisasi
yang cukup yang dimaksud disini adalah ketika ada krativitas personal dari
pencipta kostumnya sehingga menjadi unsur pembeda terhdap Desain
Karakternya.
45
Rahmi Jened I, Loc.Cit.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
39
Dan pada tahap ke tiga, Tindakan menggunaka ciptaan orang lain tanpa izin
harus tidak mengurangi kepentingan yang sah (prejudice legitimate interest) dari
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.46
Seperti yang telah dibahas pada Bab
sebelumnya Cosplay memang dapat meningkatkan penjualan produk dari Desain
Karakter seperti Komik, film, video game dan lain – lain. Karena semakin banyak
orang yang melakukan Cosplay terhadap suatu Karakter maka Karakter tersebut
akan semakin terkenal. Namun dalam kasus tertentu penjualan kostum Cosplay
justru mengakibatkan kerugian pada agen resmi yang menjual aksesoris dari
karakter tersebut yang telah mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang
hak cipta. Contohnya dalam kasus penjualan kostum Cosplay Ironman, penjualan
kostum tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya pembeli topeng Ironman
yang dijual resmi oleh perusahaan yang memegang hak cipta, karena penggemar
Ironman yang hendak membeli topeng tersebut akan lebih tertarik untuk membeli
kostumnya secara utuh. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan yang
diterima oleh pemegang hak cipta, karena pangsa pasar topeng Ironman dan
aksesoris lain yang berhubungan dengan Karakter tersebut akan berkurang.
Sehingga membahayakan kepentingan pemegang hak cipta yang telah
mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta.
Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam Penciptaan Kostum
Cosplay ada yang dapat memenuhi Three-step Test sebagai norma dasar
pembatasan Hak Cipta dan ada yang tidak memenuhinya. Dilihat dari sudut
kegunaannya, apabila digunakan untuk pengunaan pribadi (Personal use),
46
Ibid.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
40
kemudian memiliki daya pembeda sehingga tidak bertentangan dengan
pemanfaatan normal, dan tidak diperjual belikan, maka Kostum Cosplay tersebut
dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari hasil
Three Step Test. Sebaliknya jika pengunaannya adalah untuk kepentingan
komersial, kemudian tidak memiliki daya pembeda sama sekali dengan desain
karakter aslinya, dan diperjual belikan sehingga mempengaruhi penjualan
aksesoris suatu karakter maka dapat disimpulkan bahwa Kostum Cosplay tersebut
tidak dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari
hasil Three-Step Test.
Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay
dalam menggunakan Hak Eksklusif dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta dari
Desain Karakter dapat ditindak lanjuti oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas
Desain karakter yang bersangkutan dengan melakukan upaya pemulihan.
2. Upaya Pemulihan atas Pelanggaran
Bentuk Perlindungan Hukum ada dua hal yaitu Preventif dan Represif,
menurut Hadjon bentuk Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk
perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif, sedangkan bentuk Perlindungan Hukum represif yakni
perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.47
47
http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, di kunjungi pada 20 September 2015.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
41
Atas kegiatan Pembuatan dan Jual Beli Kostum Cosplay yang merupakan
pelanggaran Hak Cipta, maka upaya represif yang dapat dilakukan dalam rangka
penegakan Hukum Hak Cipta adalah penyelesaian sengketa melalui jalur
pengadilan atau melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa.
Untuk upaya pemulihan atas pelanggaran melalui jalur pengadilan, ada dua jalur
yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata
dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan
sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang
merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk
kepentingan negara / masyarakat48
.
a. Gugatan Keperdataan
Upaya Pemulihan dari aspek perdata adalah untuk ganti kerugian ekonomi
dari si pemilik Hak49
. Pada dasarnya efek jera dan penghentian pelanggaran
merupakan tujuan utama dari jalur litigasi dalam bidang HKI, termasuk Hak Cipta.
upaya tersebut termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil
pelanggaran termasuk alat – alat yang digunakan untuk memproduksi barang
tersebut50
.
Dasar gugatan ganti rugi dalam UUHC adalah pasal 96 ayat (1) UUHC.
Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta
dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris adalah pihak yang berhak
48
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.60.
49 Rahmi Jened I, OP.Cit., h.224
50 Ibid.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
42
memperoleh ganti rugi51
atas kerugian hak ekonomi yang dideritanya. Dalam hal
adanya kepemilikan bersama dari Hak Cipta maka pihak yang dapat mengajukan
gugatan pelanggaran Hak Cipta adalah salah satu dari pemegang hak. Pemegang
lisensi eksklusif juga berhak mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi
biasanya membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak52
.
Karena Hak Cipta yang timbul secara otomatis, maka segala alat bukti dapat
didayagunakan, mengingat tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya dan
memperoleh surat pendaftaran Hak Cipta53
. aturan tentang pembuktian kasus hak
cipta sama seperti pembuktian dalam kasus perdata biasa yang merujuk pada pasal
1865 BW yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau
guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya
hak atau peristiwa tersebut.”
Kemudian Alat bukti diatur dalam pasal 1866 BW yang terdiri atas:
“bukti tulisan, bukti dengan sanksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan – aturan yang ditetapkan
dalam bab – bab yang berikut.”
51
Ganti rugi menurut pasal 1 angka 25 UUHC adalah “pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau
pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan
hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak
terkait.”
52 Rahmi Jened I, Op.Cit., h.225.
53 Ibid.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
43
Dalam UUHC, Perihal gugatan keperdataan diatur dalam pasal 99 sampai
dengan pasal 101 UUHC. Tidak hanya hak ekonomi saja yang dapat perlindungan
hukum dalam UUHC, pada pasal 98 ayat (1) UUHC mengatur tentang upaya
pemulihan terhadap hak moral dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat
orang yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud pasal 5
ayat (1) UUHC.
Namun perlu diingat bahwa pasal 105 UUHC mengatur bahwa “Hak untuk
mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk
menuntut secara pidana.”
b. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUHC memberikan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Terkait masalah ini Pasal 95 UUHC memberikan pilihan untuk menyelesaikan
sengketa melalui jalur Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Berdasarkan Undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan
Alternatif penyelesaian sengketa) pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai
definisi dari Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.sedangkan menurut penjelasan pasal 95
UUHC yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah proses
penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
44
UU Arbitrase dan Alternatif penyeesaian sengketa mengatur tentang proses
penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
lainnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Tentang ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan lebih lanjut dalam
penjelasan pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.
Dalam penjelasan pasal tersebut kegiatan – kegiatan yang dimaksud ruang lingkup
hukum perdagangan antara lain:
a. Perniagaan;
b. Perbankan;
c. Keuangan;
d. Penanaman modal;
e. Industri;
f. Hak kekayaan intelektual.
Penjelasan pasal tersebut menunjukan bahwa Hak kekayaan intelektual yang
didalamnya termasuk Hak Cipta adalah Obyek arbitrase menurut UU Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dalam alternatif penyelesaian sengketa penyelesaiannya di dasarkan pada
itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
negeri54
. Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan pertemuan langsung oleh
54
Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
45
para pihak dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta desain karakter dan
pembuat Kostum Cosplay dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan
hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis55
.
Untuk dapat mengadakan Arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf c UU
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak harus terlebih dahulu
menunjukan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang berlaku.
Sedangkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay
tidak terdapat perjanjian apapun. Karena pelanggaran tersebut dilakukan dengan
tanpa izin maupun lisensi dari Pemilik Desain Karakter yang bersangkutan,
sehingga tidak terdapat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase apapun antara
para pihak dalam kasus semacam ini.
Namun meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya tidak menutup
kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Pasal 9 ayat
(1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dalam hal penyelesaian
sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi dapat dilakukan dengan
persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis
yang ditanda tangani. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian
tersebut, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan
pasal 9 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian
tertulis tersebut harus memenuhi syarat yang di cantumkan dalam pasal 9 ayat (3)
UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang antara lain isinya:
55
Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
46
a. Masalah yang dipersengketakan;
b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. Nama lengkap sekretaris;
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung
segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui
arbitrase.
c. Tuntutan Pidana
Seperti yang telah dibahas penulis sebelumnya, dengan diajukannya gugatan
perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi dalam hal dapat
dilakukannya Tuntutan Pidana oleh Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai
pasal 105 UUHC. Tindak Pidana dalam Hak Cipta merupakan delik aduan
sebagaimana yang diatur pasal 120 UUHC.
Ketentuan pidana dalam UUHC diatur dalam pasal 112 UUHC sampai pasal
120 UUHC. Pelanggaran hak moral seperti menghilangkan, merubah, atau
merusak informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta
dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan ini diatur
pasal 112 UUHC.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
47
Sedangkan Pasal 113 ayat (2) UUHC mengatur Pelanggaran hak ekonomi
dalam bentuk pengadaptasian seperti Pembuatan Kostum Cosplay tanpa hak
dan/atau izin Pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara
komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pemberlakuan hukuman pidana penjara dan denda secara kumulatif
dimaksudkan untuk meningkatkan efek jera kepada pelanggar dan untuk
memperkuat posisi UUHC sebagai salah satu instrument hukum yang dimiliki
oleh negara sebagai sarana kontrol dan pengendalian masyarakat.
d. Penetapan Sementara Pengadilan
Selain jalur jalur diatas Upaya Pemulihan pertama yang sering digunakan
sebagai penyelesaian akhir untuk Hak Cipta adalah penetapan sementara
pengadilan56
. Penetapan sementara bertujuan untuk57
:
1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak
cipta.
2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta
tersebut.
Pengadilan dapat menetapkan agar pihak yang melanggar untuk
menghentikan perbuatannya lebih jauh atas pelanggaran tersebut dalam jalur
pemasaran. Aturan lebih lanjut tentang penetapan sementara pengadilan merujuk
pada Pasal 106 sampai Pasal 109 UUHC. Berdasarkan pasal 107 ayat (1) UUHC,
56
Rahmi Jened I, Op.Cit., h.222.
57 Ibid., h.223
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO
48
Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa hukum nya dapat
mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis dengan syarat:
a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait;
c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen
yang diminta, dicari, dikumpulkan atau diamankan untuk keperluan
pembuktian;
d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang
diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan
menghilangkan barang bukti; dan
e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai
barang yang akan dikenai penetapan semenatara.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA
AGUNG YULIANTO