Post on 01-Apr-2019
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
76
BAB III
KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP BUMN DI INDONESIA
A. Sejarah BUMN dan Privatisasi BUMN di Indonesia.
1. Periode Pertama (1945 – 1966) adalah Periode Presiden
Soekarno.
a. Pada Tahun 1958.
Indonesia setelah lepas dari penjajahan Belanda, maka bentuk
usahanya hampir sama yaitu mendapatkan penghasilan bagi
negara, yang semula untuk pemerintah Belanda beralih ke
pemerintah Indonesia. Perusahaan Negara di Indonesia dikenal
dengan BUMN sekarang,
Perkembangan perusahaan negara di Indonesia yang dikenal
dengan BUMN lekat dengan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No
23 Tahun 1958 LN, No 39 tahun 1958 tentang Penguasaan
Perusahaan-Perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia.
Sebelum PP No 23 Tahun 1958, pengambilalihan
perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Regelling op den Staat van Orlog en
Beleg” (Stbl 1939 No.582) atau SOB yang diubah dengan
UU No 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN Tahun
1957 No 60; TLN No. 1485). Melalui pengaturan ini seluruh
perusahaan swasta Belanda beralih menjadi milik pemerintah
Republik Indonesia, yang merupakan cikal bakal perusahaan
negara saat ini1
1 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari
UUD 1945 (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, 2011), 27.
76
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
77
Tujuan mendirikan perusahaan negara dan nasionalisasi
perusahaan Belanda pada saat itu menurut Bung Karno adalah
untuk mendorong perekonomian nasional, terutama perusahaan
negara yang bergerak dalam bidang infrastruktur. Sederetan
Perusahaan Belanda yang dinasionalisasi seperti PT Kereta Api
atau Djawatan Kereta Api, 2PT Pos (Djawatan Pos), PT Garuda
Indonesia Airways, dan pada masa akhir Pemerintah Soekarno
sempat mendirikan Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi.
b. Pada Tahun 1960
Diperkirakan perusahaan negara berjumlah 822 buah3. Perusahaan
negara tersebut memiliki corak sendiri dan aturan tersendiri. Untuk
itu diadakan perubahan pada tahun 1960 di adakan perubahan dan
perbaikan bentuk, sistem pengelolaannya dengan cara
penyegaraman berbagai bentuk berdasarkan pada Undang-Undang
Perusahaan Negara.
Perusahaan negara yang terdapat pada periode tahun 1960-an
mendasarkan dirinya pada Undang-Undang No 19 Prp. 1960 yang
mendefinisikan Perusahaan Negara adalah :
2Undang-Undang nomor 71 tahun 1957 www.hukumonline.com/pusatdata /downloadfile
/.../parent/24871. 3 Direktur Pembinaan BUMN, Himpunan Peraturan BUMN, Departemen Keuangan, Jakarta,
1991, hal vii
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
78
“ semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk
seluruhnya merupakan kekayaan Republik Indonesia kecuali
ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”.
2. Periode Kedua (1967-1998) adalah Periode Presiden Soeharto
a. Pada Tahun 1967.
Sejarah Perkembangan Perusahaan Negara dimulai dengan Inpres
No 17 Tahun 1967 yang mengatur mengenai reorganisasi bentuk
perusahaan negara menjadi tiga yaitu : Perjan (Departmental
Agency); Perum (Public Corporation; dan Perusahaan Perseroan
(Public/ State Company). Agar lebih memberikan dasar hukum
lebih kuat pada ketiga badan Usaha ini diterbitkan Undang-
Undang Bentuk Bentuk Usaha Negara. 4
b. Pada Tahun 1969.
Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha
Negara. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, maka yang dimaksud dengan perusahaan
negara ialah .
(1) Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan
I.B.W. (Stbl. 1927: 419); perusahaan ini dinamakan PERJAN.
(2) Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang
diatur menurut hokum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Stbl.1847:23) baik yang saham-sahamnya untuk seluruhnya
4 Safri Nugraha, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari
UUD 1945, 30.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
79
maupun untuk sebagiannya dimiliki oleh negara dari kekayaan
negara yang dipisahkan; perusahaan ini dinamakan PERSERO.
(3) Semua perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh
negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan yang tidak
dibagi atas saham-saham yang didirikan dan diatur berdasarkan
ketentuan-ketentuan Undang-Undang no 19 Prp. Tahun 1960;
perusahaan ini dinamakan PERUM.5
3. Periode Ketiga (2001-2004) adalah Periode Presiden Megawati
soekarno putri.
a. Pada Tahun 2002
Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 2002. Arahan
IMF yang tercermin pada masterplan BUMN 2002 untuk
melakukan efisiensi melalui privatisasi telah banyak dilakukan
pada periode ini. Dasar hukum yang dipakai adalah tetap mengacu
pada PP No 55 Tahun 1990 jo PP Nomor 59 Tahun 1996 dan PP
No 12 Tahun 1998 jo. PP No 45 Tahun 20016
b. Pada Tahun 2003.
Pada Tahun 2003 adalah periode Undang-Undang No 19 Tahun
2003 yaitu terbitnya Undang-Undang BUMN, yang bersamaan
dengan terbitnya Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Undang-Undang
BUMN ini menghilangkan bentuk Perjan, sehingga usaha negara
hanya berbentuk Perum dan Persero.
Pada Tahun tersebut, pemerintah menjadikan legalitas hukum
untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN.
Dalam Undang-Undang BUMN ini diatur jelas mengenai BUMN :
5 Ibid., 33 6 Ibid., 34.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
80
(1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
(2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya
terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling seikit 51 %
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.7
4. Periode keempat (2004-2014) adalah periode Presiden DR.H.Susilo
Bambang Yudhoyono.
a. Pada Tahun 2005
Beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang BUMN di
terbitkan antara lain :
(1) PP No.33 Tahun 2005 tentang cara privatisasi
(2) PP No.43 Tahun 2005 tentang penggabungan BUMN.
(3) PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan;
(4) PP No 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian Pengurusan
dan Pembubaran BUMN.8
b. Pada Tahun 2009
Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah
7 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN , 2 dan 3. 8 Safri, Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Di tinjau dari UUD
1945, 35.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
81
No 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan
perseroan (persero).
Pada Tahun 2009 Total BUMN adalah 141 sebagaimana tahun
2008.
c. Pada Tahun 2012
Pada tahun 2012, perusahaan BUMN berjumlah 142
perusahaan yang terdiri dari 15 Perum, 108 Persero dan 19 PT
(Persero) Tbk.9 Badan Usaha Milik Negara tersebut dikelompok
ke dalam sembilan lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian, (2)
Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik,
Gas dan Air, (5) Bangunan dan Kontruksi, (6) Perdagangan, Hotel
dan Restoran, (7) Angkutan dan Komunikasi, (8) Lembaga
Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-Jasa.
d. Pada Tahun 2013
Pada Tahun 2013, Total jumlah BUMN pada tersebut
adalah 141 dan jumlah lapangan usaha yaitu 13.diantara lain (1)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan
Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik, Gas,
Uap/Air Panas dan Udara Dingin, (5) Pengadaan air, Pengelolaan
Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah
dan Sampah, (6) Kontruksi (7). Perdagangan Besar dan
Eceran;Reparasi dan Perawatan (8) Transportasi dan Pergudangan,
9 Sentot Bangun, dkk, Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah 2012 (Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2012), 12.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
82
(9) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan minum. (10)
Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12)
Real Estat, (13) Jasa Profesional, ilmiah dan Teknis
Tabel 3.1
Jumlah BUMN menurut Kategori Usaha
Tahun 2009-2013
No Kategori Usaha
2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24 24 24 24 25
2 Pertambangan dan Penggalian 5 5 5 5 5
3 Industri Pengolahan 33 34 33 33 30
4 Pengadaan Listrik,Gas, Uap/Air
Panas dan Udara Dingin
2 2 2 2 2
5 Pengadaan air, Pengelolaan Sampah
dan Daur Ulang, Pembuangan dan
Pembersihan Limbah dan Sampah
2 2 2 2 2
6 Kontruksi 8 8 8 9 10
7 Perdagangan Besar dan
Eceran;Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor
4 4 4 4 4
8 Transportasi dan Pergudangan 24 24 24 24 24
9 Penyediaan Akomodasi dan
Penyediaan makan minum
1 1 1 1 1
10 Informasi dan Komunikasi 3 3 3 3 3
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 22 22 22 22 22
12 Real Estat 3 3 3 3 3
13 Jasa Profesional, ilmiah dan Teknis 10 10 10 10 10
Jumlah 141 142 141 142 141
Sumber data : Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia10
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara dalam mengeluarkan kebijakan
ekonomi terkait privatisasi BUMN.
1. Faktor Eksternal.
10 Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2013 (Jakarta:
Badan Pusat Statistik, 2014), 15.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
83
Faktor-Faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan
privatisasi secara legalitas, diawali dari peran Amerika Serikat dan
Inggris melalui Bank Dunia dan IMF yang dalam pemberian kreditnya
terhadap negara-negara sedang berkembang (NSB) selalu
mensyaratkan dilaksanakannya paket program penyesuaian structural
(structural adjustment programs) untuk mereformasi ekonomi negara-
negara tersebut11. Adapun Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Ian Litte,
Harry Johnson, Bela Balassa, Jagdish Bhagwati, dan Anne Krueger
mengemukakan bahwa campur tangan negara dalam kegiatan
perekonomian memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.12
Komponen-komponen liberalisasi neoklasik yang penting, seperti yang
diartikulasi oleh IMF dalam program penyesuaiannya yaitu : a)
mengurangi peran pemerintah dalam ekonomi, b) membiarkan pasar
memainkan peranannya dan c) meliberalisasikan perdagangan luar
negeri13 Tuntutan liberalisasi, pasar bebas dan kecenderungan global
terhadap kebijakan privatisasi, kemudian dijadikan legalitas dalam UU
agar apa yang dilakukan boleh dilaksanakan, Di dalam Penjelasan atas
Undang- Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha
Milik Negara. sebagaimana dijelaskan :
”… perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis,
terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi
perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional
seperti kesepakatan Word Trade Organization (WTO), ASEAN
11 Labib, Privatisasi dalam Pandangan Islam, 37. 12 Michael.P Todaro dan Stephen C.Smith, Pembangunan Ekonomi (Jakarta : Airlangga,2011),
155. 13 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 172.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
84
Free Trade Area (AFTA) ASEAN Framework Agreement on
Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific (Asia
Pcific Ekonomic Cooperation /APEC).14
2. Faktor Internal.
Faktor yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan privatisasi
secara legalitas adalah faktor internal dari pemerintah sendiri yang
menentukan kebijakan ekonomi dengan menghubungkan undang-
undang dasar tahun 1945. Dan telah di jelaskan dalam UU No 19
Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu :
Mengingat :Pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 23 ayat (4), dan pasal 33
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Pasal 5 ayat (1) UUD 45
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 20
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
14 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 34.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
85
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.
Paal 23 ayat 4
Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
Pasal 33 UUD 45 yaitu :
“Bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat
orang banyak dikuasai negara, pengelolaannya diarahkan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
C. Konsep Privatisasi
Istilah Privatisasi dimulai dari pemerintahan Margareth Thatcher di
Inggris. Pada tahun 1980-an. Selama tahun 1985 dan 1986, Roll Royce,
British Gas Corporation, British Airways, dan beberapa penerbangan
diprivatisasikan.15. Di Italia Juni 1985 menangani penjualan saham Sirti,
sebuah perusahaan telekomunikasi. Pada Tahun 1985, Jerman Barat
memulai rencana untuk aktivitas privatisasi awal. Di Prancis, privatisasi
15 Erma Wahyuni dkk, Kebijakan & Manajemen Privatisasi BUMN/BUMD (Yogyakarta:Yayasan
Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, tt), 104.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
86
diluncurkan bulan November 1986,16. Kemudian Privatisasi menjadi
kebijakan global di seluruh dunia termasuk kawasan Asia, Amerika latin
dan Afrika. Untuk memahami privatisasi dengan baik adalah memahami
konsep privatisasi secara komprehensif (menyeluruh).
1. Definisi Privatisasi secara bahasa :
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privatisasi adalah
pemrivatan; penswastaan. 17
2. Definisi Privatisasi menurut para ahli :
Ada beberapa para ahli ekonomi mendefinisikan konsep privatisasi
yaitu :
Menurut Van de Walle, yang dimaksud privatisasi adalah :
“ a transfer of ownership and control firm the public to the private
sector with particular reference to asset sales”18.
“Pengalihan kepemilikan dan kontrol perusahaan publik kepada
sektor swasta dengan referensi khusus untuk penjualan aset".
Menurut J.A Kay dan D.J. Thomson, mendefinisikan privatisasi
secara luas adalah
16 Ibid., 104-105 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa (Jakarta:Balai Pustaka,1990), 701. 18 Adrew F. Cooper, Regionalisation and Global governance :The Taming of Globalization,
Routledge,2008 , 25
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
87
“… means of changing relationship between the government and
private sector.” 19
Privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah
dan sektor swasta.
Menurut C. Pas, B Lowes dan L. Davies yang mengartikan
privatisasi sebagai denasionalisasi suatu industri, merubahnya dari
kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.20
Menurut Savas, yang dimaksud privatisasi adalah : “an act of
reducing the role of government, or increasing the role of the
private sector, in an activity or in the ownership of assets. 21
“tindakan mengurangi peran pemerintah, atau meningkatkan peran
sektor swasta, dalam suatu kegiatan atau dalam kepemilikan aset.”
Menurut Peacok, yang dimaksud privatisasi adalah : pemindahan
industri dari milik pemerintah ke sektor swasta yang
berimplikasikan bahwa saham dominan dalam pemilikan aktiva
akan berpindah ke pegang saham swasta.22
19 Sembel Roy H. M, Privatisasi BUMN di Indonesia dalam mengembangkan Strategi Ekonomi
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, 1998), 50. 20 C. Pas, B.Lowes. L Davies, Kamus Lengkap Ekonomi “ter”. Tumpul Rumapea & Posmon
Haloho. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1998), 519. 21 Savas,E., The Key to Better Government, (Chatam House Publishers. 1987), 3. 22 Indra Bastian, Model Pengelolaan Privatisasi (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA,2000), 27.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
88
Dari dua definisi sebelumnya yaitu definisi secara bahasa dan
istilah , maka dapat disimpulkan bahwa ada dua sudut pandang
definisi privatisasi yaitu :
a. Privatisasi dalam arti sempit sebagai denasionalisasi atau penjualan
asset atau saham BUMN ke swasta yang memiliki konsekuensi
pengalihan manajemen dan operasional perusahaan
b. Privatisasi dalam arti luas adalah mencakup seluruh bagian metode
atau kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka untuk
meningkatkan peran besar dalam roda perekonomian nasional,
dengan berbagai metode penyampaian barang dan jasa oleh sektor
swasta.
D. Konsep Privatisasi BUMN menurut UU No 19 Tahun 2003.
Privatisasi menurut definisi UU no 19 tahun 2003 pada BAB I
Ketentuan Umum pasal 1. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud
dengan : no 12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja
dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,
serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.23
Pemerintah telah memilih dan mendefinisikan privatisasi dalam
bentuk undang-undang seperti pada pasal diatas sehingga memperjelas
23 Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 4.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
89
bahwa definisi tersebut, termasuk privatisasi dalam arti yang sempit dan
arti yang luas.
Agar memahami konsep privatisasi dengan baik maka perlu
memahami pasal-pasal yang terkait dengan undang-undang privatisasi.
secara menyeluruh sebagaimana telah dilampirkan. Adapun yang menjadi
perhatian adalah kreteria dapat dan tidak dapat privatisasi BUMN adalah
pasal 76 dan pasal 77,
Pada pasal 76,
(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria :
a. Industri / sector usaha kompetitif; atau
b. Industri / sector usaha yang unsure teknologinya cepat berubah
(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban
pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang
kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan
untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk
selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
Pada Pasal 77,
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :
a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Persero yang bergerak di sector tertentu yang oleh pemerintah
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara
tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang
untuk diprivatisasi.24
24 Ibid, 26
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
90
Gambar. 3.1 Skema Sistem Konsep Privatisasi secara umum dalam Undang-
Undang RI No 19 tahun 2003.
Pasal 76 dan Pasal 77
BUMN yang boleh
diprivatisasi dan tidak boleh
diprivatisasi
Pasal 74
Maksud dan Tujuan
Privatisasi
Pasal 75
Memperhatikan prinsip-
prinsip, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas,
pertanggung jawaban dan
kewajaran
Pasal 78
Metode Privatisasi
dengan menjualkan
saham ke pasar mo
dal, investor, mana
jemen/karyawan
Pasal 79,80,81
Tugas dan Struktur
Komite Privatisasi
Pasal 82
Tata Cara
Privatisasi oleh
pemerintah
lewat seleksi
Pasal 86
Hasil
Privatisasi
Pasal 83,84,85
Ketentuan lanjutan
privatisasi, larangan
thdp orang atau
badan hukum yang
benturan kepentinan,
kerahasiaan
informasi
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
91
E. Konsep Privatisasi BUMN yang dapat di privatisasi dan yang tidak
dapat diprivatisasi menurut pasal 76 dan pasal 77 serta
Penjelasannya.
Dari penjabaran undang-undang RI no 19 Tahun 2003 tentang
privatisasi secara umum, yang menjadi hasil realisasi dan dampak yang
bisa dirasakan masyarakat secara langsung adalah pasal 76 dan pasal 77
yaitu : BUMN mana yang boleh diprivatisasi atau mana yang tidak boleh
diprivatisasi.
Untuk memahami pasal 76 dan 77 telah dijelaskan dalam
penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2003,
kemudian dijelaskan lagi dalam peraturan pemerintah republik indonesia
No 33 Tahun 2005 pasal 7, 8, dan 9. Kemudian dikeluarkan lagi
penjelasan peraturan pemerintah republik indonesia No 33 Tahun 2005
Tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan (Persero) pada pasal
7,8 dan 9.
Gambar. 3.2 Skema Urutan Penjelasan Pasal 76 dan 77.
Dari skema diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut : Dalam
Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang dapat
diprivatisasi dan yang tidak dapat diprivatisasi adalah :
Undang-Undang
Republik Indo
nesia nomor 19
tahun 2003 Pa sal 76 dan Pasal 77 dan Penje lasannya
Penjelasan
Undang-Un
dang Republik
Indonesia no
mor 19 tahun
2003 Pasal 76
dan Pasal 77
Peraturan Pe
merintah Re
publik Indo
nesia nomor 33
tahun 2005 Pa
sal 7, 8, dan 9
Penjelasan Pe
merintah Re
publik Indo
nesia nomor 33
tahun 2005 Pa
sal 7, 8, dan 9
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
92
Pada pasal 76,
(1) Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria :
c. Industri / sektor usaha kompetitif; atau
d. Industri / sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah
(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban
pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang
kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan
untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk
selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
Gambar. 3.3 Skema Kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi, pada pasal 76
Pada Pasal 77,
Kompetitif
Teknologi cepat berubah
Industri/Sektor Usaha
Sebagian Asset atau
Kegiatan Persero yang
melaksanakan kewajiban
umum
Berdasarkan UU kegiatan
usaha harus dilakukan
BUMN, dapat dipisahkan
untuk dijadikan penyerta
an dalam pendirian peru
sahaan untuk selanjutnya
dapat diprivatisasi
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
93
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :
a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
b. Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara
tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dilarang
untuk diprivatisasi
Gambar. 3.4 Skema Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, pada
pasal 77
Persero
Ketentuan peraturan
perundangan-undangan hanya
dikelola oleh BUMN
Sektor Usaha yang berkaitan
dengan pertahanan dan
keamanan negara
Sektor tertentu yang diberi
tugas khusus oleh pemenrintah
yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat.
Bidang usaha sumber daya alam
yang secara tegas dilarang
diprivatisasi.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
94
Didalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2003. Pasal 76 dan 77, adalah sebagai berikut. :
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan industri / sektor usaha kompetitif adalah industri /
sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik
BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan perundang-
undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan
di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut tidak semata di khususkan
untuk BUMN.
Yang dimaksud dengan indutri/ sektor usaha yang unsur teknologi cepat
berubah adalah industri/ sektor usaha kompetitif dengan ciri utama
terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat berubah adalah
industry/ sector usaha kompentitif dengan cirri utama terjadinya perubahan
terknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar
untuk mengganti teknologinya
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas 25
Gambar 3.5. Skema Penjelasan Kompetitif
25 Ibid., 66-67
Kompetitif
Industri / sektor usaha dapat
diusahakan siapa saja baik
BUMN maupun swasta
Tidak ada peraturan
perundang-undangan yang
melarang swasta melakukan
kegiatan tersebut
Tidak semata di khususkan
BUMN
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
95
Yang dimaksud dengan indutri/ sektor usaha yang unsur teknologi cepat
berubah adalah industri/ sektor usaha kompetitif dengan ciri utama
terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat berubah adalah
industri/ sektor usaha kompentitif dengan ciri utama terjadinya perubahan
terknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat
besar untuk mengganti teknologinya26
Gambar 3.7. Skema penjelasan teknologi cepat berubah.
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 33 Tahun 2005
yaitu27 :
BAB III
KRITERIA PERSERO YANG DAPAT DIPRIVATISASI
Pasal 7
Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria :
a. Industri / sektor usahanya kompetitif; atau
b. Industri / sektor usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah.
Pasal 8
(1) Sebagian asset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan
kewajiban pelayanan umum dan / atau yang berlandaskan undang-
undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik
Negara, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian
perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
26 Ibid., 67. 27 http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/Nomor%2033%20Tahun%202005.pdf
Teknologi cepat
berubah
Industri / sektor usaha
kompetitif
Investasi yang besar
untuk mengganti
teknologi
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
96
(2) Aset atau kegiatan Persero sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah asset
atau kegiatan yang bersifat komersial dengan memperhatikan
ketentuan pasal 7.
Pasal 9
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah :
a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara.
b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan keamanan negara;
c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah
diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara
tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang
untuk diprivatisasi.
Kemudian dikeluarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan
Perseroan (Persero).
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
97
Pada pasal 7 Yang dimaksudkan dengan “industri/sektor usaha kompetitif” adalah
industri / sektor usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa
saja, seperti BUMN maupun swasta. Dengan kata lain tidak ada peraturan
undang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan
kegiatan di sector tersebut atau sektor tersebut tidak semata-mata
dikhususkan untuk BUMN. Yang dimaksud dengan industri/sektor usaha
yang unsur teknologinya cepat berubah” adalah industri / sektor usaha
kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat
cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti
teknologinya tersebut.
Pelaksanaan privatisasi BUMN dengan kriteria tersebut diatas juga harus
memperhatikan manfaat eksternalitas dan kinerja dari BUMN yang akan
diprivatisasi. BUMN yang memiliki manfaat eksternalitas rendah dan
kinerja rendah dapat dijual atau dilikuidasi. Terhadap BUMN yang
memiliki manfaat eksternalitas rendah tetapi kinerja tinggi, Pemerintah
dapat menjual atau mendatangkan investor baru. BUMN yang memiliki
manfaat eksternalitas tinggi dan kinerja tinggi perlu dipertahankan namun
pemerintah tidak perlu memilikinya 100 %. Terhadap BUMN yang
memiliki manfaat eksternalitas tinggi tetapi kinerja rendah, Pemerintah
perlu melakukan upaya pemberdayaan atau revitalisasi untuk
meningkatkan kinerja..
Gambar 3.8 Skema Sikap pemerintah terhadap manfaat eksternalitas dan
kinerja dari BUMN yang akan diprivatisasi
Manfaat eksternalitas rendah dan
kinerja rendah dapat dijual atau
dilikuidasi
Manfaat eksternalitas rendah dan
kinerja tinggi Pemerintah dapat
menjual atau mendatangkan
investor baru
Manfaat eksternalitas tinggi dan
kinerja tinggi perlu dipertahankan
namun pemerintah tidak perlu
memilikinya 100 %
Manfaat eksternalitas tinggi dan
kinerja rendah perlu melakukan
pemberdayaan atau revitalisasi
untuk meningkatkan kinerja
BUMN yang
akan
diprivatisasi
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
98
Pasal 8
Ayat (1) Pendirian perusahaan dimaksud adalah pendirian anak perusahaan, dan
selanjutnya saham milik Persero pada anak perusahaan tersebut dijual.
Ayat (2) Cukup Jelas
Pada pasal 9
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Persero yang termasuk dalam kategori ini hanya terbatas pada Persero
yang core bussinessnya terkait langsung dengan pertahanan keamanan,
namun termasuk Persero lain yang apabila dijual dapat mempengaruhi
kepentingan pertahanan keamanan. Persero kategori ini ditetapkan
berdasarkan masukan dari Departemen Pertahanan dan / atau Markas
Besar Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Republik
Indonesia.
Huruf c
Persero seperti ini adalah persero yang kelangsungan hidupnya sangat
tergantung pada penugasan pemerintah tersebut, terutama subsidi
Pemerintah.
Huruf d
Cukup Jelas
Gambar 3.9. Skema Persero yang tidak dapat diprivatisasi.
Persero yang diberi
tugas khusus oleh
Pemerintah Subsidi pemerintah
Persero yang core
bussiness
Mempengaruhi kepentingan
pertahanan keamanan
Persero lain apabila
dijual
Terkait langsung dengan
pertahanan dan keamanan
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
99
F. Hasil realisasi Kebijakan Privatisasi terhadap BUMN sebelum dan
sesudah di tetapkan UU RI no 19 tahun 2003 pasal 76 dan pasal 77.
Sebelum dikeluarkan UU RI no 19 Tahun 2003 tentang privatisasi,
pemerintah telah melakukan privatisasi secara terbatas pada sejumlah
perusahaan. Namun program yang dilakukan belum terprogram secara
utuh dan menyeluruh. Kemudian setelah dikeluarkan UU tersebut
pemerintah semakin terprogram dan menyeluruh secara kuat.
1. Privatisasi BUMN sebelum di keluarkan UU RI no 19 tahun 2003
Pada tahun 1987, tercatat (tujuh) BUMN skala kecil yang
diprivatisasi: yakni
- Perusahaan perakitan mobil PT Gaya Motor dari 100 % milik
negara menjadi 75,92 % milik Astra Group.
- Perusahaan PT Sari Husada yang bergerak dibidang pangan (dari
55 % , melalui Kimia Farma) menjadi 43,54 milik negara.
- Perusahaan PT Dainippon Indonesia (percetakan, joint venture, 51
% Dainippon Printing Co) dengan seluruh saham milik negara
(lewat PT Gita Karya) dijual kepada PT Tumbak Mas.
- Perusahaan PT Indonesia Engineering (perekayasaan, joint venture,
50 % Promet Berhad Malaysia) dengan seluruh saham milik negara
di jual kepada PT Bumi Akar Rejeki;
- PT Golden Martapura, 100 % dialihkan kepada swasta.
Pada Tahun 1991 Ada 24 BUMN diluar Pertamina dan Bank Negara
yang secara financial layak untuk masuk pasar modal28 .
28 Sembel, Privatisasi BUMN, 68.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
100
Tabel 3.1
Privatisasi BUMN Tahun 1991-2003
Thn BUMN % Yang Dijual MT Perdana Hasil %Sisa
Shm RI
1991 PT.Semen Gresik Tbk. 27(saham baru)
8(saham negara)
IPO Rp 7.000 Rp280 milyar
Rp126milyar
65
1994 PT.Indosat Tbk. 10 (saham baru)
25(saham negara)
IPO Rp 7.000 Rp2.537milyar 65
1995
PT. Tambang Timah Tbk 25(saham negara)
10(saham baru)
IPO Rp 2.900 Rp511 milyar 65
PT.Telkom Tbk 10(sahambaru)
13(saham negara)
IPO Rp 2.050 Rp 5.058 milyar 80
1996 PT.BNI Tbk 25(saham baru) IPO Rp 850 Rp 920 milyar 75
1997 PT.Aneka Tambang Tbk 35(saham baru) IPO Rp 1.400 Rp 603 milyar 65
1998 PT.Semen Gresik Tbk 14(saham negara) SS - Rp 1.317 milyar 51
1999 PT.Telkom Tbk 9,62(saham negara) PL - Rp 3.188 milyar 66,19
2001
PT.Kimia Farma Tbk 9,2(saham baru) IPO Rp 200 Rp 110 milyar 90,8
PT.Indofarma Tbk 19,8(saham baru) IPO Rp 250 Rp 150 milyar 80,2
PT.Sucofindo Tbk 30(saham negara) SS - USD45,4 juta 10
PT.Telkom Tbk. 11,9(saham negara) PL - Rp3.100milyar 54,29
2002
PT.Indosat Tbk 8,06(saham negara)
41,94(shm negara)
PL
SS
- Rp967milyar
USD608.4 juta
56,94
14,39
PT Telkom Tbk 3,1(shm.negara) PL - Rp1.100 milyar 51,19
PT.Tambang Batubara
Bukit Asam Tbk.
15(shm negara)
1,26 (shm baru)
IPO Rp 675 Rp 156milyar 84
PT WNI 41,99 (saham baru) SS - Rp 255 milyar 0
2003
PT.Bank Mandiri Tbk 20(saham negara) IPO Rp575 Rp2.547milyar 80
PT.Indocement TP.Tbk 16,67(shm negara) SS - Rp1.157 milyar 0
PT.BRI Tbk 30 (shm negara)
15(shm baru)
IPO 875 Rp2.512milyar 57,57
PT.PGN Tbk 20(shm negara)
19(shm baru)
IPO Rp1.500 Rp1.235milyar 60,03
Sumber data :bumn.go.id29
2. Privatisasi BUMN sesudah diterbitkan UU RI no 19 tahun 2003.
Pada tahun 2003, pemerintah mentarget perolehan 12 trilyun dengan
memprivatisasi 30 BUMN.30. Setelah dikeluarkan UU RI no 19 tahun
2003 tersebut pemerintah semakin terprogram dan menyeluruh secara
kuat dalam melakukan privatisasi.
29 http://bumn.go.id/halaman/147/Privatisasi. 30 Revrisond Baswir: Privatisasi Masih Serampangan,” Jawa Pos (17 Maret 2003), 3
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
101
Pada tahun 2008, pemerintah melalui menteri koordinator bidang
perekonomian republik indonesia yaitu Boediono mengeluarkan surat
nomor :Kep-04/M.Ekon/1/2008 tentang arahan atas program tahunan
privatisasi perusahaan perseroan (persero) tahun 2008. Dalam surat
tersebut dijelaskan perusahaan yang diprivatisasi pada tahun 2008,
adalah (1) PT. Semen Baturaja, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT.INTI,
(4) PT Industri Sandang Nusantara, (5) PT Rekayasa Industri, (6) PT.
Kawasan Berikat Nusantara, (7). PT. Kawasan Industri Makasar, (8)
PT. Kawasan Industri Medan, (9). PT. Kawasan Industri Wijaya
Kusuma, (10). PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, (11). PT.
Barata Indonesia, (12) PT. Industri Kereta Api, (13) PT. Industri
Kapal Indonesia, (14) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, (15) PT.Dok
dan Perkapalan Kodja Bahari. (16) PT. Kertas Kraft Aceh. (17) PT.
Semen Kupang, (18). PT. Perkebunan Nusantara III, (19). PT.
Perkebunan Nusantara IV, (20) PT. Perkebunan Nusantara VII, (21).
PT.Waskita Karya, (22) PT. Pembangunan Perumahan; (23). PT. Adhi
Karya, Tbk, (24) PT. Sarana Karya, Tbk, (25) PT.Virama Karya, (26)
PT Yodya Karya; (27) PT. Djakarta Lloyd, (28) PT Bahtera
Adhiguna; (29) PT Pengerukan Indonesia, (30) PT.Sucofindo, (31)
PT. Surveyor Indonesia, (32) PT. Asuransi Jasa Indonesia, (33)
PT.Bank Negara Indonesia Tbk, (34) PT. Bank Tabungan Negara. 31
31 www.kadin-indonesia.or.id/enm/.../KADIN-135-3562-11022009.pdf
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
102
Tabel 3.2
Privatisasi BUMN Tahun 2004-2011
Thn BUMN % Yang Dijual MT Perdana Hasil
(Rp milyar)
%Sisa
Shm RI
2004 PT.Pembangunan
Perumahan
49(saham negara) EM - 60 51
PT adhi Karya Tbk 24,5(saham negara)
24,5(sahambaru)
EM
IP
Rp150 65 51
PT.Bank Mandiri.Tbk 10(saham negara) PL - 2.844 69,96
PT.Tambang Batubara
Bukit Asam Tbk
12,5(saham negara) SPO - 180 65,02
2006 PT PGN,Tbk 5,31 (saham negara) PL - 2.088 55,33
PT.BNI,Tbk 11,3(saham negara)
15(saham baru)
SPO - 3.086 76,36
2007 PT.Jasa Marga,Tbk 30 (saham baru) IPO Rp 1700 3.362 70
PT.Wijaya Karya,Tbk 31,7 (saham baru) IPO Rp 420 759,58 68,3
2009 PT.BTN,Tbk 27,08(saham baru) IPO Rp 800 1.819 72,92
PT.Pembangunan
Perumahan Tbk
21,46(saham baru) IPO Rp 560 566 51
PT Krakatau Steel,Tbk 20 (saham baru) IPO 850 2.593 80
2010 PT.BNI,Tbk 3,1 (saham negara)
18,1(right negara
&shm baru)
Div
RI
- 1.355
742
10.460
60
PT.Kertas Blabak 0,84 (saham negara) SS - 0,49 0
PT.Intirub 9,99 (saham negara) SS 6,3 0
PT.Garuda Indonesia,Tbk 26,67 IPO 750 3.187 69,14
PT.Bank Mandiri,Tbk 10,12 (righ
negra&saham baru)
RI - 389,5
11.680
60
2011 PT Kertas Basuki Rachmat 0,38 (saham negara) SS 2,85 0
PT.Atmindo 36,65 (saham
negara)
SS 9,68 0
PT.Jakarta International
Hotel Development,Tbk
1,33 (saham negara) DS 19,89 0
Sumber data :bumn.go.id.