Post on 06-Feb-2018
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
21
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SKPD KECAMATAN CIBEUNYING KALER
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung yang berkaitan dengan
Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi
permasalahan pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, yaitu permasalahan
pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat
didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying
Kaler sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, salah
satunya dalam kaitan pelayanan KTP dan KK dengan prosedur tertentu
menjadikan waktu pengerjaannya relatif lama;
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai
LAKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 58,5 berdasarkan hasil penilaian dari
Inspektorat Kota Bandung;
3. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai
fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit;
4. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya
pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cibeunying Kaler.
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja
di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dapat diidentifikasi
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
22
permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat
Kecamatan. Berbagai hal dapat menjadi alasan atas belum optimalnya
partisipasi lembaga kemasyarakatan. Beberapa alasan tersebut adalah
belum adanya anggaran yang dapat mengakomodir segala bentuk partisipasi
lembaga kemasyarakatan, selain itu faktor-faktor seperti belum terjalinnya
komunikasi yang efektif antara stakeholder dalam aktivitas partisipasi,
misalnya kurangnya sosialisasi kegiatan dan informasi kebijakan yang
menjadikan partisipasi lembaga kemasyarakat belum optimal.
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini
dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana
mambuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5
(lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, hal ini dapat dilihat dari
aspek kurangnya pengetahuan aparatur tentang program dan kegiatan yang
ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antarlembaga kemasyarakatan dalam penanganan
kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan
Jasa (metode swakelola);
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan
Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut
1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan, dari data kepegawaian yang
ada pada Bab sebelumnya, nampak bahwa adanya kekurangan personil
terutama pada tataran staf. Dampaknya adalah aktivitas pelaksanaan
kegiatan dan pelaksanaan administrasi, dan penyusunan laporan dilakukan
oleh pejabat yang bersangkutan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan
kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
23
3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung percepatan
kinerja aparatur, seperti kurangnya kendaraan dinas bagi aparat,
kurangnya PC/Komputer di masing-masing kelurahan, dll;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu
kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying
Kaler diantaranya ada faktor internal dan eksternal. Masalah internal yang
mempengaruhi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara lain :
1. Faktor internal yang sangat mempangruhi pelayanan di Kecamatan
Cibeunying Kaler adalah sumber daya manusia (SDM). Dari aspek SDM
Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki jumlah pegawai yang kurang
memadai dibandingkan dengan tugas dan beban kerja. Selain itu, masih ada
beberapa pegawai yang kurang dari aspek kapasitas (tingkat pendidikan
yang kurang, aspek ekonomi dan finansial pegawai, aspek kedisiplinan, dll).
2. Masi kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan kinerja masih terdapat hal-hal
tumpang tindih pekerjaan, ketidaksesuaian tugas yang dilaksanakan dengan
yang direncanakan, dll;
3. Belum optimalnya pola pembinaan aparat yang beriorientasi pada
peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tersusun dalam
suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien;
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah :
1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat
dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
2. Beragamnya karakter masyarakat yang mempagaruhi baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kinerja Kecamatan Cibeunying Kaler;
3. Kondisi wilayah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan
Cibeuying Kaler, hal ini dapat dilihat dari faktor kemungkinan bencana alam
(banjir sungai cikapayang dan sungai cidurian), kebakaran, dll.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
24
4. Kebijakan pemerintah Kota Bandung tentu saja mempengaruhi kinerja
Pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, misalnya dalam lambatnya
menetapkan anggaran menjadikan aktivitas pelayanan di Kecamatan
Cibeunying Kaler.
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying KalerKota
Bandung dalam kurun waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi
birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa
harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan
berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan
dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat
Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan
pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services
excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi
yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan
presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal
public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset
strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam
penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih
menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma
aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
25
diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada
transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas,
dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam
makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada
hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban,
pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota,
melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan
sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan
good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja
organisasi.Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya
dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan
kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure
pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan
manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan
publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan
jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM,
PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu
melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan
langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
26
dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward
and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah
kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam
penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen
keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam
menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.Manajemen keuangan dan
pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management
yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah
yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan
(Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good
governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah
menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi
serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.
Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan
anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga
tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk
penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap,
mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus
diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui
legislatif.Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan
pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib
administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi
tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2)
Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan
barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah
barang daerah.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 sebagai pedoman pembangunan
daerah dalam kurun waktu tersebut. RPJMD merupakan penjabaran dari visi,
misi dan program walikota yang penyusunannya mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Dengan
mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi,
permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu
strategis maka Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota
Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan
batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan
kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan
terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi
penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai
kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik
sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur
pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
28
memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang
ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada
ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial
masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah
dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.Kesejahteraan dalam
artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari
kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh
dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini
diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang
cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah
adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang
tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang
semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dari Misi
Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran
yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka
mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam
mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi
ini adalah :Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola
pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya
interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal
ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam
bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut
terdiri dari:
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang,pembangunan infrastruktur,
dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka kecamatan
masuk dalam misi kedua dalam RPJMD Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata
kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Misi ini dimaksudkan
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
29
untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima,
menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung
dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK
menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
pemerintahan yang bersih (Clean Government).
Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur
pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani. Hal ini merupakan
turunan dari konsep demokratisasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari fenomena diatas
adalah: pemerintah berkewajiban untuk membangun sebuah kekuatan aparatur
yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala
kondisi kemasyarakatan yang muncul di masing-masing wilayah.
Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai
aparat Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
menjadi mutlak dibutuhkan. Pengejawantahan dari peran tersebut adalah upaya
yang sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, akuntabel dan melayani. Kinerja aparatur pemerintah harus dapat
diukur dengan parameter terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan
harapan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal
pembangunan adalah mutlak diperlukan sebagai langkah membangun sebuah
pemerintahan yang akuntabel. Hal ini pula yang menjadi kerangka dasar
demokratisasi masyarakat, yakni masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi sebuah negara.
Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018
adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil
Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yaitu sebagai berikut :
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
30
Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
No. Aspek Indikator
1 BANDUNG SEHAT 1. Asuransi Kesehatan
2. Ambulance gratis
3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2 BANDUNG RESIK 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun
2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun
3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun
4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3 BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
2. Penyediaan sarana air bersih
3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
4. Bantuan 100 juta/RW/tahun
5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
6. Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
4 BANDUNG
SEJAHTERA
1. Menciptakan 100.000 wirausahawan
2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
31
Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Cibeunying
Kalerbersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas
pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler untuk mengawal
janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara
2014 2015 2016 2017 2018
Asuransi Kesehatan
Ambulance gratis
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Sarana olahraga/taman bermain di
setiap RW
Penyediaan sarana air bersih
Perbaikan 10.000 rumah tidak layak
huni
Bantuan 100 juta/RW/tahun
Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
Bantuan 100 juta/karang taruna
kelurahan/tahun
Menciptakan 100.000
wirausahawan
Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Sehat
Bandung Nyaman
Bandung Sejahtera
Bandung Resik
Bebas Sampah : 2 thn
Bebas Banjir : 3 thn
Jalan Mulus & Caang : 3 thn
Bebas Macet : 4 thn
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
32
terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Cibeunying
Kalerdan Kota Bandung pada umumnya.
Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun
2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima)
Program/ Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di
bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Kecamatan Cibeunying KalerKota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap
sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi
Bandung Juara adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
No. KELOMPOK KERJA JUMLAH
KEGIATAN / RENCANA AKSI
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24
KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJAPEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU
KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA
KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG
KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK
KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES)
BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG
KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP
24 11 18 30
11 7 16 15
13 22 21 15
14 14 6 21
12 15 7
5 8 9
6 15
Jumlah 335
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
33
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Prioritas nasional merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi
RPJMN, dimana reformasi birokrasi merupakan prioritas utama. Tema dalam
prioritas ini adalah pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat
kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas
pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan
di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data
kependudukan yang baik.
Pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai
dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat
yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Memang Indonesia
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian government
effectiveness yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan indikator
tersebut Indonesia memperoleh, ujiskor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada
tahun 2006, pada tahun 2008 yaitu -0.29, -0.19 pada tahun 2010 dan pada
tahun 2012 mencapai 0.19. Nilai tersebut sudah mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan sudah bagus jika dibandingkan
dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara tetangga. Dalam hal ini,
efektivitas pemerintahan di Indonesia sudah diatas dan sebanding dengan
efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan
sudah terpecahkannya masalah dan peningkatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi
aparat pemerintah.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan:
1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.
2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.
3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di tingkat nasional, maka
konsekuensi pembangunan Jawa Barat 2013-2018 akan dikendalikan oleh :
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
34
a. Dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang
berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam
pembangunan dan pengembangan wilayah.
b. Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan
dengan cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan
sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing tinggi
c. Kebutuhan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif berbasis
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama dalam rangka
meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintahan, sektor dunia
usaha, akademisi dan komunitas berbasis masyarakat, dalam
menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perubahan
Dalam menjalankan konsekuensi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa
Barat membuat beberapa sasaran untuk menjalankan salah satu misi dalam
RPJMD 2013-2018, yaitu:
a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan
Cyber System Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia
b. Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat Pengembangan
Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
c. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa melalui pemberian insentif dan
fasilitas kerja bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Jawa
Barat
d. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat
Pada setiap program, baik program nasional maupun provinsi, terdapat
substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi
dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target
bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kota
Bandung, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2014.
Kecamatan sebagai SKPD Kewilayahan mempunyai peranan penting dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui
pelayanan publik yang optimal dengan menerapkan standar pelayanan publik.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
35
Melalui telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, maka
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeunying
Kaler harus mendukung baik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi maupun nasional. Dimana tugas pokok dari kecamatan
adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugas kecamatan.
3.4 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa
Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah ”Terwujudnya sistem
politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan
daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif,
dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu
Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan dalam upaya :
a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri
yang demokratis;
b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
desentralistik;
d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar
kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara
berkelanjutan;
e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
36
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,
nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,
berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi
kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.
RTRWK berfungsi sebagai:
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar
daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud
terdiri atas:
a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa
yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan
Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana
transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan
prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
37
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan
efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan
dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan
Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional meliputi:
a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah
Bandung Timur
b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 1 (satu)
SPK;
c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala
pelayanannya; dan
e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi
dan kapasitas jaringan jalan.
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu
dan terkendali meliputi:
a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat
dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran
jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi
jalan;
d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang
terpadu;
e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat
kegiatan;
f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di
batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan
Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.
Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:
a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
38
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung
meliputi:
a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan
Bandung Utara;
b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau
kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber
daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor
dan erosi;
d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk
jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin
alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang
telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan
wujud arsitektural;
g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan
diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan. Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan
pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan
fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif
dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan
pengembangan Bandung sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.
Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota di
Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010, bahwa dalam Pendekatan
Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat
dan Kota Tasikmalaya termasuk dalam kota dengan tema pengembangan jasa
perdagangan dan industri kreatif.
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota
Bandung
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
39
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Cibeunying KalerKota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif
dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu
dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga
arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang
dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good
governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas
pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan
yang akan dihadapi Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun
2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan
Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk
meningkatkan kemampuannya.
4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan komitmen.
5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung
yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan
ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.
Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibeunying
KalerKota Bandung, sebagai berikut :
1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI
untuk mewujudkan akuntabilitas.
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
40
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan
potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota
Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang
menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.
Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Cibeunying
Kaler Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
dan Dinamika Lingkungan Strategis
No. Tupoksi Isu Strategis
1.
2.
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan
yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
41
No. Tupoksi Isu Strategis
3.
4.
pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan
pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kalerdalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
42
No. Tupoksi Isu Strategis
menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan
dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap
Renstra Revisi Kecamatan Cibeunying Kaler 2013-2018
43
No. Tupoksi Isu Strategis
tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.