Post on 17-Jan-2020
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang
berkaitan dengan Tugas umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga)
klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sukasari, yaitu
permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis
operasional.
Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sukasari
dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah
Kecamatan Sukasari sebagai berikut :
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan
Sukasari, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,86;
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Kecamatan ditandai dengan
nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 47,13;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga
berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di
Kecamatan Sukasari.
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada
bagian/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukasari dapat
diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sukasari,
sebagai berikut :
1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat
Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa factor anatara lain
adalah belum terjalinnya komunikasi yang efektif antara stakeholder
dalam aktivitas partisipasi;
2. Belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini
dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang
bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama
kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya
pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
7. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam
penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang
dan Jasa (metode swakelola).
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi
dari pelayanan Kecamatan Sukasari sebagai berikut :
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan
terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali
overload;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan
program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam
membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan
Sukasari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan
Sukasari, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan
Sukasari Kota Bandung antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan
tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada
peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata
dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja
Pemerintahan Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah :
1. Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan
kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum
sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.
Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara
umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan
Sukasari Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 - 2018, adalah
sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang
sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak
dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara
terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan
dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan
perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus
dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah
dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan
kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan
prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang
mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme
aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman
terhadap manajemen strandar pelayanan minimal public services and
public complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis
dalam kerangka perwujudan good govermance. Kata kunci dalam
penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang
lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali
paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber
daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan
efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-
sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasari
dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,
penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen
secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara
terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector
penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan
good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata
kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas
dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.
Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh
unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan
penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem
penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai
dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini
terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai
stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga
Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik
perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih
menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,
melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali
pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,
perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu
modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh
karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu
hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah
lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya
diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih
berorientasi kinerja (performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy
Budget).
System manajemen keuangan daerah (financial
management system) merupakan bagian penting dalam rangka
mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian
lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran
dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan
internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar
pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for
money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu:
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian
(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.
Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan
asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai
daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :
(1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,
menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan
barang daerah dan system pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan
efektivitas penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang daerah;
(4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang
daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2014 – 2018 yaitu:
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota
Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan
dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811
hingga sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi
daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan
dan kesejahteraan warga kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisi mana kualitas lingkungan
terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan
kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu
kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah,
air dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk
ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya
responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia
dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi.
Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan
kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan
lingkungan sebagai dasar pengokohan social masyarakat.
Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah
dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.
Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup
yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi
tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi rohani,
akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling
berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan
makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah
sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk
kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk
mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi
teladan bagi kota lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 merupakan
penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005 - 2025
dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III
tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi.
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan
misi ini adalah : Manusia Yang Berdaya Saing, Ekonomi Kokoh, Tata
Kelola Pemerintah Yang Baik, Infrastruktur Berkelanjutan, serta
Kokohnya Interaksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Kota
Bandung.
Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang
akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang
pembangunan di Kota Bandung. Adapun misi tersebut terdiri dari :
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan
infrastruktur dan fasilitas publik yang berkelanjutan (sustainable)
dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan
melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya
saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung
2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari
Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
NO ASPEK INDIKATOR
1. BANDUNG SEHAT 1. Asuransi kesehatan
2. Ambulance gratis 3. Santunan kematian Rp. 2 juta/jiwa
4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24
jam
2. BANDUNG RESIK 1. Bebas sampah dalam 2 tahun 2. Bebas banjir dalam 3 tahun
3. Jalan mulus dan caang dalam 3 tahun
4. Bebas macet dalam 4 tahun
3. BANDUNG NYAMAN 1. Sarana olahraga/taman berbain disetiap RW
2. Penyediaan sarana air bersih
3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
4. Bantuan 100 juta/RW/tahun
5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
6. Bantuan 100 juta / karang taruna
kelurahan/tahun
4. BANDUNG SEJAHTERA 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru
3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa
per tahun
4. Bantuan keuangan untuk guru
honorer, guru madrasah dan tempat ibadah.
5. Subsidi harga sembako dan gas 3 kg
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Gambar 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Bandung Resik
2014 2015 2016 2017 2018
Bandung Sehat
Asuransi kesehatan
Ambulance gratis
Santunan kematian
Rp.2juta/jiwa
Puskesmas gratis dan pelayanan
24 jam
Bandung Nyaman
Sarana olahraga/ taman
bermain disetiap RW
Penyediaan sarana air bersih
Perbaikan 10.000 rumah tidak
layak huni
Bantuan 100 juta/RW/tahun
Bantuan 100 juta PKK/
kelurahan /tahun
Bantuan 100 juta / karang
taruna kelurahan/tahun
Bandung Sejahtera
Menciptakan 100.000
wirausahawan
Menciptakan 250.000 lapangan
pekerjaan baru
Bantuan 100.000 beasiswa
untuk siswa SD, SMP, SMU dan
mahasiswa per tahun
Bantuan keuangan untuk guru
honorer, guru madrasah dan
tempat ibadah
Subsidi harga sembako dan gas
3 kg Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
Bebas Banjir : 3 thn
Bebas Sampah : 2 thn
Jalan mulus dan caang : 3 thn
Bebas macet : 4 thn
Sukasari bersama stakeholder untuk turut
mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Kecamatan Sukasari untuk mengawal janji-janji politik Walikota
Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih, secara terkoordinasi
bersama dengan stakeholder di lingkungan Kecamatan Sukasari dan
Kota Bandung pada umumnya.
Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung nomor
002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 kelompok kerja
meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) program/ kegiatan untuk
mewujudkan Bandung juara atau unggul dibandingkan dengan
Pemerintah kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan
Sukasari Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung
Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana
terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung
Juara adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Rencana Aksi Menuju Bandung Juara
NO KELOMPOK KERJA JUMLAH KEGIATAN/
RENCANA AKSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kelompok Kerja Kemacetan Bandung
Kelompok Kerja Pedagang Kaki Lima
Kelompok Kerja Sampah Bandung
Kelompok Kerja Bandung Hijau
Kelompok Kerja Bandung Aman (Masalah
Sosial)
Kelompok Kerja Banjir Bandung
Kelompok Kerja Kota Kreatif Bandung
Kelompok Kerja Bandung Kota Budaya
Kelompok Kerja Bandung Smart City
Kelompok Kerja Kolaborasi Bandung
Kelompok Kerja Kampung Juara
Kelompok Kerja Revitalisasi Bandung
Kelompok Kerja Reformasi Pendidikan
Kelompok Kerja Pariwisata Bandung
24
11
18
30
11
7
16
15
13
22
21
15
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kelompok Kerja Reformasi Pasar Bandung
Kelompok Kerja Taman Tematik
Kelompok Kerja Bandung Kota Musik/ Film
Kelompok Kerja Bandung Kota Desain
Kelompok Kerja Index Kebahagiaan (Index Of
Happinnes) Bandung
Kelompok Kerja Public Relation Bandung
Kelompok Kerja Reformasi Dekranasda
Bandung
Kelompok Kerja Reformasi Pkk Bandung
Kelompok Kerja Kesehatan
Kelompok Kerja Bandung To Wtp
6
21
12
15
7
5
8
9
6
15
JUMLAH 335
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya system politik yang demokratis,
Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang
berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan
didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-
2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:
a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system
politik dalam negeri yang demokratis;
b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
umum;
c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan yang desentralistik;
d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar
daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam
pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan
masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata
ruang yang aman, nyaman, produktif, afektif, efisien, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif
yang bertaraf nasional. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan,
kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai :
a. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kota;
serta
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah
dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang
kota.
Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral
lainnya;
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar
sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. Penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang
sebagaimana dimaksud terdiri atas :
a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas :
a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien
dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota
perdaganagan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam
lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa
Barat dan Nasional;
b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu
dan terkendali; dan
c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan
prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota
yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota
sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industry kreatif
dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa
Barat dan Nasional meliputi :
a. Mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan
wilayah Bandung Timur;
b. Membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani
oleh 1 (satu) SPK;
c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata;
d. Menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan
sesuai skala pelayanannya; dan
e. Menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan
dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas
pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi
publik yang terpadu dan terkendali meliputi:
a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sector privat dan
masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan
pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta
menghilangkan gangguan sisi jalan;
d. Memprioritaskan pengembangan system angkutan umum masal
yang terpadu;
e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan
pusat-pusat kegiatan;
f. Mengembangkan system terminal dalam kota serta membangun
terminal dibatas kota dengan menetapkan lokasi yang
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan
g. Mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan system
transportasi kota.
Kebijakan pola ruang kota terdiri atas :
a. Perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b. Optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi
kawasan lindung meliputi :
a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khusunya di
Kawasan Bandung Utara;
b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan
hutan kota;
c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air
atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin
ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta
melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam
bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi dan jalur
kereta api;
e. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak
member ijin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan
ruang terbuka hijau;
f. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya
yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur,
bentuk dan wujud arsitektural;
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan
dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan
tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan
dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang
kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien
dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan
dan jasa yang didukung industry kreatif dalam lingkup kawasan
perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengmebangan Bandung
sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.
Hal ini sejalan dengan perencanaan di tingkat Provinsi
Jawa Barat berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan
Bupati/ Walikota di Provinsi Jawa Barat Nomor : 912/05/Bapp/2010,
bahwa dalam pendekatan Tematik Kewilayahan Kota Bandung bersama
Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya
termasuk dalam kota dengan tema pengmebangan jasa perdagangan dan
industry kreatif.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah
Kecamatan Sukasari Kota Bandung dituntut lebih responsive, kreatif
dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat
local, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya
selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin
dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi
dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan
yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggara pemerintahan menuju
good governance and clean government sehingga akan berdampak pada
kualits pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah
pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukasari Kota Bandung
pada tahun 2014-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahandan
isu pembangunan Kota Bandung.
Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi
antara lain:
1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima.
2) Adanya tuntutan akntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat
SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam meyelenggarakan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara
komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan
dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arah pemanfaatan ruang,
indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan
program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas
pokok dan fungsi Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagai berikut :
1) Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat,
efisien dan transparan.
2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan
TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang
sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada
Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang
signifikan bagi SKPD dimasa dating. Suatu kondisi/ kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang.
9 (Sembilan) isu strategis pembangunan adalah sebagai
berikut :
1. Isu Lingkungan hidup
- Pencemaran lingkungan
- Banjir cileuncang
- Penimbunan sampah
- Penyediaan RTH
2. Isu Infrastruktur
- Kemacetan lalu lintas
- Ketersediaan transportasi umum
- Buruknya drainage lingkungan
- Kualitas jalan
3. Isu pendidikan dan kebudayaan
4. Isu kesehatan – belum optimalnya layanan kesehatan bagi
penduduk miskin
5. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga
7. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
8. Isu perkembangan teknologi dan informasi
9. Isu Reformasi Birokrasi
Isu strategis tersebut secara fungsional saling
berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu
isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya
penanganan isu strategis lainnya.
Berdasarkan hasil analisis isu strategis Pemerintah
Kecamatan Sukasari Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal
sebagai berikut :
Tabel 3.3
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Dan Dinamika Lingkungan Strategis
Tupoksi Isu Strategis
Kecamatan mempunyai
tugas pokok melaksanakan
sebagian kewenangan
pemerintahan yang
dilimpahkan Walikota
kepada Camat untuk
menangani sebagian urusan
otonomi daerah.
Kecamatan mempunyai
fungsi :
- Mengkoordinasikan
kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan
penerapan dan penegakan
peraturan perundang-
undangan;
- Mengkoordinasikan
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan
umum;
- Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat
kecamatan
- Membina penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
- Melaksanakan pelayanan
ketatausahaan kecamatan
1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
Tuntutan Warga Kota terhadap kebutuhan
pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi
dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi
yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur,
penguasaan komunikasi dan presentasi serta
pemahaman terhadap manajemen standar
pelayanan minimal public services and public
complaint. Sumber daya aparatur merupakan asset
strategis dalam kerangka perwujudan good
governance. Kata kunci dalam penataan sumber
daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang
lebih menekankan kepada semangat kerja dan
menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai
„pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber daya
aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, yang
menekankan pada transparansi, manajemen
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas
dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada
upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah
Kecamatan Sukasari dalam makna lain adalah juga
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,
penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan
pengendalian manajemen secara terencana,
bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui
kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil
langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara
(public service reform) dalam rangka mewujudkan
good governance.
2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang
baik (good governance) diperlukan upaya-upaya
penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.
Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak
terlepas dari daya dukung penyelenggaraan
manajemen public yang baik. Penataan
kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan
seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen
public lebih kepada menata pada system
penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif
dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan
jaman.
Factor kunci keberhasilan penataan
kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan
aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan
masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK,
karang taruna dan lain-lain Lembaga
Kemasyarakatan tingkat kecamatan sebagai
shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan
pelayanan public perlu melakukan perubahan
menuju profesionalisme birokrasi dan lebih
menekankan langkah-langkah efisiensi dan
efektifitas birokrasinya, melalui penataan system
dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan
pegawai, memperbaiki reward and punishment
system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta
mengubah kultur organisasi.
3. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan barang daerah merupakan
salah satu modal utama dalam penyelenggaraan
pemerintah Kecamatan, oleh akrena itu manajemen
keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal
yang strategis dalam menunjang pencapaian
keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan
dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan
kepada entreupreneurnal management yang pada
intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan
barang daerah yang lebih berorientasi kinerja
(performance budget), bukan pada kebijakan (policy
budget).
System manajemen keuangan daerah
(financial management system) merupakan bagian
penting dalam rangka mendukung terciptanya good
governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang
sama pentingnya adalah menata perencanaan
penganggaran dan pengeluaran, pemahaman
akuntansi serta system pengawasan internal
pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan
pembaharuan system keuangan tersebut adalah
agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan
mendasarkan konsep value for money sehingga
tercipta akuntabilitas public (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa
tahap yaitu: perencanaan kebutuhan,
penganggaran, pengadaan, pendistribusian
(termasuk penyimpanan), penggunaan,
pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap mulai
dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan
asset daerah harus diketahui dan
dipertanggungjawabkan kepada masarakat melalui
legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai
daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah,
antara lain adalah : (1) terwujudnya tertib
administrasi mengenai kekayaan daerah,
menyangkut barang inventarisasi tanah dan
bangunan, penghapusan barang daerah dan system
pelaporan; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas
penggunaan barang daerah; (3) pengamanan barang
daerah; (4) tersedianya data dan informasi yang
akurat mengenai jumlah barang daerah.