Post on 08-Nov-2020
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Respon Masyarakat
2.1.1. Pengertian Masyarakat
Aguste Comte (dikutip dalam Abdulsyani, 2007:31) mengatakan bahwa
masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas
baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiridan berkembang menurut
dengan polanya sendiri. Masyarakat dapat Membentuk kepribadian yang khas bagi
manusia,sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat
banyak dalam kehidupannya.Sedangkan menurut Soejono Soekanto (dikutip dalam
Abdulsyani,1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu
bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok,
yaitu :
a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang
mutlak atau angka yang pasti untuk mentukan berapa jumalh manusia yang
harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum ada dua orang yang
hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah
sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena berkumpulnya
manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat
bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan
untuk menyampaikan kesankesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat
hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-
peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama
menimbulkan menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota
kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.
Menurut W.J.S. Poerwadarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan
hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat
dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu (dikutip dalam Abdulsyani,2006:3).Ciri-ciri
masyarakat di atas nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana telah di
kemukankan oleh J.L. Gilian dan J.P. Gilian, bahwa masyarakat adalah kelompok
manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisisikap dan perasaan persatuan
yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-pengelompokkan yang lebih
kecil. (dikutip dalam Abdulsyani,2007:32).Berdasarkan beberapa teori tersebut
bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang bekerja sama cukup lama
dan saling mempengaruhi serta menganggap diri sabagai satu kesatuan serta mampu
membentuk sebuah kebudayaan yang merupakan cerminan dari kebiasaan hidup
sehari-hari mereka.
Marzuki (2006:35) menjelaskan bahwa didalam penelitian hukum yang
merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya
kerangka konseptual atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting. Teori adalah
untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu, dan suatu
teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan
ketidak benarannya.
2.1.2. Pengertian tentang respon
Menurut Soekanto (1993:48) respon sebagai perilaku yang merupakan
konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawabansuatu
persoalan atau masalah tertentu. Pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak
acuh terhadapapa yang disampaikan oleh komunikator oleh pesannya. Respon dapat
dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah
jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persolan dinyatakan dengan kata-kata yang
diucapkan atau tertulis.Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif
terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu.
Respon mempunyai dua bentuk, yaitu :
a. Respon positif
Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka
dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan
pribadi atau kelompok.
b. Respon negatif
Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias
ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau
kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis. Menurut
Walgito (1980:16-17) respon adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil akhir dari
adanya stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi dua, yaitu :
a) Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa disadari individu)
merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak
sebagai pusat kesadaran.
b) Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas
adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang
diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh
individu yang bersangkutan.
Berlo berpendapat bahwa respon adalah segala sesuatu yang dilakukan
seseorang terhadap rangsangan. Jadi respon adalah reaksi yang dilakukanseseorang
terhadap rangsangan atau prilaku yang dihadirkan oleh rangsangan. Respon dibagi
menjadi dua kategori :
a) Over response, adalah respon yang dapat dilihat oleh orang lain.
b) Covert response, adalah respon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan
sifatnya adalah pribadi.
Respon yang muncul pada diri manusia selalu dengan urutan yaitu sementara,
ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan trial response, artinya terpelihara jika
organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang. Sementara itu, respon
dapat menjadi kebiasaan dengan urutan sebagai berikut:
a) Penyajian rangsangan.
b) Pandangan dari manusia akan rangsangan.
c) Interpretasi dari rangsangan.
d) Menanggapi rangsangan.
e) Pandangan akibat menanggung rangsangan.
f) Interpretasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut.
g) Membangun hubungan rangsangan-rangsangan yang baik.
Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang
sudah tidak ada. jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-
kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Dalam hal ini untuk
mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikapdan partisipasi.
Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan
kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku jikaia menghadapi
suatu ransangan tertentu.Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon
seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan
lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung
menyenangi, mendekati dan mengharapkan suatu objektif, seseorang disebut
mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik.
Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan
atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan
membenci objek tertentu.
Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negative.
Apabila respon positif makaorang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau
mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.
Respon merupakan reaksi terhadap stimulus yang terbatas pada perhatian persepsi,
pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus
tersebut. Respon ada dua jenis yaitu respons aktif yang disertai oleh tindakan individu
akibat adanya rangsangan, kedua adalah respons pasif yaitu rangsangan yang tidak
disertai oleh tindakan. Berdasarkan teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
dimaksud respon dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan atau reaksi yang
merupakan akibat adanya rangsangan baik positif maupun negatif yang disampaikan
oleh komunikator berupa opini, pesan, maupun sikap dalam diri manusia pribadi
maupun masyarakat umum.
Dengan demikian yang dimaksud respon masyarakat adalah suatu tanggapan
atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-
harapannya.
2.2. Teori Pertukaran Sosial Petter M. Blau
Teori Pertukaran memiliki unsur dasar yang sama dalampertukaran, yaitu
aktor, sumber daya, struktur, dan proses (Ritzer,2011:516-518). Aktor sebutan bagi
partisipan pertukaran. Aktor dapatberupa individu atau kelompok perusahaan, atau
entitas lain yang spesifik.Meminjam konsep Teori Pilihan Rasional, aktor dipandang
sebagaimanusia yang tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya mencapai tujuanitu
(Ritzer, 2004:357).Sementara sumber daya adalah kekayaan atau kecakapan perilaku
yang dimiliki seorang aktor dan dihargai oleh aktor-aktor lain. Aktor yang melakukan
tindakan akan menanggung biaya danmemberikan hasil pada aktor lain. Hasil yang
diberikan kepada aktor lainbisa bernilai positif atau negatif. Kepemilikan dan akses
sumber dayamenentukan tingkat daya tawar aktor (Ritzer, 2004:357).
Strukturmerupakan relasi ketergantungan timbal balik pertukaran yang bentuknyaada
beberapa macam, yaitu pertukaran langsung (direct exchange),pertukaran umum
(generalize exchange), dan pertukaran produktif(productive exchange). Proses
merupakan gambaran terjadinya interaksidi dalam struktur pertukaran1.
Relasi pertukaran berkembang menurut struktur ketergantungantimbal balik.
Ada 3 bentuk yaitu, pertukaran langsung (direct exchange),pertukaran umum
(generalized exchange), dan pertukaran produktif(productive exchange) (Ritzer,
2011: 517-518). Dalam relasi pertukaranlangsung antara dua aktor, hasil tiap aktor
tergantung secara langsungterhadap perilaku aktor yang satunya. Misalnya, A
memberikan nilaikepada B, dan B memberikan nilai kepada A. Relasi yang terjadi
sepertigambar 2.2.a dan 2.2.b. :
A B
Gambar 2.2.a. Pertukaran Langsung Diadik
A
B C
Gambar 2.2.b.Pertukaran Langusung Jaringan
Dalam relasi pertukaran umum diantara tiga aktor atau lebih,ketergantungan
timbal balik bersifat tidak langsung: manfaat yang diterimaoleh B dari A tidak secara
langsung dikembalikan B kepada A, namundengan cara tidak langsung, lewat
pemberian B kepada aktor lain di dalamjaringan. Akhirnya, A menerima
pengembalian dari perukaran yang telahdilakukannya dari aktor terpilih dari sistem,
tetapi bukan dari B. Prosesnyaseperti gambar 2.2.c. Sementara, relasi pertukaran
umum, kedua aktor bersama - sama harus melakukan pemberian kepada orang lain
agar dapatmemperloeh manfaat. Bentuknya seperti gambar 2.2 d
A
B C
Gambar 2.2.c Pertukaran Umum
1 Teori Pertukaran Sosial Peter Blau,
https://www.researchgate.net/publication/320998624_Teori_Pertukaran_Sosial_Peter_Blau
AB
B C
Gambar 2.2.d. Pertukaran Produktif
Proses pertukaran menggambarkan terjadinya interaksi di dalam struktur
pertukaran. Kesempatan pertukaran memberikan aktor peluanguntuk menginiasikan
pertukaran. Ketika inisiasi terbalas, pertukaran timbalbalik antara manfaat-manfaat
yang hasilkan disebut dengan transaksi.Serangkaian transaksi terus menerus diantara
aktor-aktor yang samamerupakan relasi pertukaran. Transaksi dalam relasi pertukaran
langsungmengambil dua bentuk, negosiasi dan timbal balik. Dalam
transaksinegosiasi, para aktor terlibat dalam proses keputusan bersama.
Dalamtransaksi timbal balik, sumbangan aktor kepada pertukaran dilakukan
secaraterpisah dan tanpa negosiasi. Para aktor menginisiasi pertukaran
tanpamengetahui apakah aktor lain akan memberikan balasan atau kapanbalasan itu
akan diberikan.
Buku Blau tahun 1964, Exchange dan Power in Social Life, memberikan
penjelasan sistematika Teori Pertukaran. Salah satu tujuanutamanya adalah untuk
menunjukkan bagaimana ketidakseimbangandalam transaksi pertukaran
menimbulkan perbedaan status dankekuasaan, dengan struktur kekuasaan
memberikan landasan (meso atau makro) tingkat struktur yang lebih besar. Blau
sebelumnya telahmengantisipasi beberapa prinsip dasar pendekatan dalam studi
kasustentang kekuasaan informal dan status yang berkembang antara agendalam
sebuah organisasi birokrasi. Secara singkat, individu yangmempunyai keahlian
berbagi keahlian dengan rekan-rekan yang kurangpengalaman, mereka
mengembangkan peringkat yang berbeda, denganmenggunakan perbedaan
pengetahuan yang dimiliki.Pada tingkat mikro, teori pertukaran Blau ini dimaksudkan
untukditerapkan pada perilaku dalam mengantisipasi penghargaan dari oranglain, dan
yang tidak berlanjut dengan tidak adanya respon menguntungkan.
Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yangmenggabungkan
tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni
antara kelompok, organisasi atau negara.Dengan kata lain, Blau ingin memusatkan
perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa
proses-proses sosialyang terjadi pada relasi diantara individu. Menurut Blau, tujuan
dari studitentang interaksi dari muka ke muka adalah meletakkan dasar
untukpemahaman yang lebih mendalam tentang struktur sosial (Raho, 2007:176).
Berbeda dengan Homans yang tertarik pada pertukaran individu dikelompok kecil,
Blau memperhatikan organisasi-organisasi besar dan penekanan pada prinsip
kelahiran (emergency). Prinsip kelahiran (emergency) merujuk pada perubahan dalam
proses sosial yang terjadidalam struktur sosial yang sederhana menuju pada struktur
yang kompleks,dan pada kekuatan sosial baru yang tumbuh dan terakhir (Poloma,
2003:82-83).
Teori Pertukaran Sosial Homans dan Blau langkah yang dimaksud transaksi-
transaksi pertukaran pribadi diantaraorang-orang yang menimbulkan, deferensiasi
status dan kekuasaan yang mendorong, legitimasi dan organisasi yang menaburkan
benih-benih, dan perlawanan dan perubahan (Ritzer, 2012:726-727)Transaksi-
Transaksi Pertukaran Pribadi Diantara Orang-Orang yang menimbulkan orang
tertarik satu sama lain karena beragam alasan yang menyebabkan mereka
membangun asosisasi-asosiasi sosial. Sesekali ikatan-ikatan awal ditempa,
penghargaan-penghargaan yang mereka berikan satu sama lain membantu dan
memelihara ikatan-ikatan itu. Situasiyang berlawanan juga mungkin dengan
penghargaan yang tidak memadai,suatu asosiasi akan melemah dan pecah.
Penghargaan bisa bersifat intrinsik atau ekstrinsik (Ritzer, 2012:727). Teori ini
relevan dengan topic penelitan respon masyarakat terhdap konversi lahan pertanian
menjadi kawasan industry. Dalam hal ini terkait dengan tujuan utama teori ini yaitu,
menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan dalam transaksi pertukaran
menimbulkan perbedaan status dankekuasaan, dengan struktur kekuasaan
memberikan landasan (meso atau makro) tingkat struktur yang lebih besar.
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah
Menurut D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah “wujud
fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi
manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan
yang layak” (Warlan, 1997:6).Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang2. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosiaekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut
merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi
Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah sususnan pusat-pusat
pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya).
Menurut Herman Hermit “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu
keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam
pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-
Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan ”Berdasarkan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang
diselenggarakan berdasarkan asas :
2Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
1. Keterpaduan
Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain,
adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola
ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
3. Keberlanjutan
Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin
kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang
terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruangyang
berkualitas.
5. Keterbukaan
Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Kebersamaan dan kemitraan
Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan umum
Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan
Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan
9. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi,dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukakn secara berjenjang dan komplementer.
Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional,
penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling
melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi
tumpah tindih kewenangan.
2.4. Konversi Lahan.
Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam
memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input
tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan
nonpertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi
tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan
komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembagan kebutuhan lahan untuk
setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembagan jumlah permintaan
setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap
pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya
adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan
cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian
dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan
pertanian (Syarif, 2008:17).
Menurut Lestari (2009:47) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya
disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagain atau seluruh
kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain
yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu
sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat,
terutama dalam struktur mata pencaharian.
Konversi lahan pertanian tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian
berproduktivitas tinggi seperti lahan sawah beririgasi. Kecenderungan demikian
sangat tidak menguntungkan kerja di pedesaan namun terkesan sulit dihindari. Dua
faktor utama yang dapat menjadi penyebabnya adalah:
1) Ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif dominan yang
berpengaruh terhadap preferensi investor dalam memilih lokasi lahan yang
akan dibangun untuk kegiatan di luar pertanian. Infrastruktur tersebut secara
umum lebih tersedia di daerah pertanian yang sudah berkembang akibat
pembangunan masa lalu. Konsekuensinya adalah permintaan lahan oleh
investor cenderung lebih tinggi di daerah pertanian yang sudah berkembang,
utamanya yang mendekati sasaran konsumennya seperti di daerah pinggiran
kota.
2) Perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif lemah.
Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar terhadap lahan pertanian
yang cenderung under estimate karena lahan pertanian dianggap hanya
menghasilkan komoditas pertanian yang berharga murah dan bernilai tambah
rendah. Persepsi demikian melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat
termasuk para ekonom makropun persepsi demikian sangat dominan sehingga
pertumbuhan ekonomi. Yang direfleksikan dalam pertumbuhan GDP (gross
domestic product) hanya diukur dari nilai produksi pertanian secara fisik,
padahal lahan pertanian memiliki multifungsi yang sangat luas secara
lingkungan dan sosial. Persepsi demikian pula yang menyebabkan konversi
lahan pertanian seringkali.
Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, efisiesnsi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi
nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga
negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan
perkembagan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan
fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah
secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahan, dan kedaulatan pangan.
Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam
peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.3
PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada
petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa
peningkatan infrastruktur,bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi
pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.4
PP No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk
dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok
bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan
untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan
3www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_41.pdf (di unduh 19 Maret 2018, Pukul 11.27 WIB) 4unnes.ac.id/wp-content/uploads/uu-12-2012.pdf (di unduh 19 Maret 2018, Pukul 11.32 WIB)
ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan pada masa yang akan datang.5
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruangan bahwa ruang Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri
Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu
ditingkatkan upaya pengelolaanmya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna
dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah
nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan
keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusioan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1995.6
Dalam UU dan PP yang ada diatas dapat dilihat bahwasannya pemerintah
memberi perhatian besar terhadap lahan sawah, dimana selain UU dan PP yang
menjabarkan tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan nasional
pemerintah juga memberi perhatian serius kepada petani pemilik lahan, guna
meminimalisir alih fungsi lahan pertanian. Tapi kurang tegasnya dalam penerapan
dilapangan, membuat UU dan PP yang ada tidak memberikan dampak yang besar,
petani masih tetap mengalih fungsikan lahannya dan lahan sawah akan terus
terancam.
2.5. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji
penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis
mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian
5www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4d467fa097aad/.../lt4d46795fea065(di unduh 19
Maret 2018, Pukul 11.40 WIB) 6www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl52198/parent/26897(di unduh 19 Maret 2018, Pukul 11.55 WIB)
pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa
jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
Seperti penelitian Abdullah tahun 2010dengan judul tentang Pengaruh
Perkembangan Industry Terhadap Pola Pemanfaatan Lahan di Wilayah Kecamatan
Bergas Kabupaten Semarang dengan hasil analisis terhadap data statistik
memperlihatkan perkembangan industri terjadi di hampir semua wilayah dan
didominasi oleh industri pakaian jadi. Perkembangan industri juga mempengaruhi
pola pemanfaatan lahan, yang berubah dari pola berbentuk rantai terputus menjadi
rantai yang menyambung menyerupai gurita. Yang membedakan dengan penelitian
penulis adalah penelitian ini terfokus untuk mengkaji pengaruh perkembangan
industri terhadap pola pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang.
Kemudian melihat penelitian Muhamad Dika Yudhistira dengan judul
Analisis Dampak Alih Fungsi LAhan Pertanian dengan hasil penelitian menunjukan
bahwa pola alih fungsi lahan pertanian yang terjadi adalah pola yang diawali dengan
alih kekuasaan lahan dari petani kepada pihak lain. Petani menjual lahan pertanian
kepada pemborong. Pihak pemborong nantinya menjual lahan tersebut kepada
investor untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri pengolahan. Yang
membedakan adalah penelitian ini terfokus menganalisis dampak yang terjadi akibat
alih fungsi lahanterhadap ketahanan pangandi Kabupaten Bekasi
2.6.Kawasan Industri
Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari
sistem perekonomian atau sistem mata pencaharian dan merupakan suatu usaha
manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya
lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendro, 2000:20-21).
Sumaatmadja (1981:179) memberikan batasan industri dari sudut pandang geografi
sebagai berikut, industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan subsistem fisis
dan subsistem manusia. Subsistem fisis yang mendukung pertumbuhan dan
perkembangan industri yaitu komponen-komponen lahan, bahan mentah atau bahan
baku, sumber daya energi, iklim dengan segala proses alamiahnya. Sedangkan
subsistem manusia yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan industri
meliputi komponen-komponen tenaga kerja, kemampuan teknologi, tradisi, keadaan
politik, keadaan pemerintahan, transportasi dan komunikasi, konsumen dan pasar.
Industri juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memproduksi
barang jadi, bahan baku, atau barang mentah melalui proses penggarapan dalam
jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah
mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandy,1985:148). Industri merupakan
bagian dari produksi dimana bagian itu tidak mengambil bahan-bahan yang langsung
dari alam yang kemudian diolah menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat (
Bintarto,1997:88). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:330) Industri
didefinisikan sebagai perusahaan untuk membuat atau menghasilkan (memproduksi
barang-barang).
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri pengolahan
(termasuk jasa industri) adalah suatu kegiatan pengubahan barang jadi/setengah jadi
atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan
maksud untuk dijual. Perusahaan industri adalah suatu unit (kesatuan) produksi yang
terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan untuk mengubah
barang-barang (bahan baku) dengan mesin atau kimia atau dengan tangan menjadi
produk baru, atau mengubah barang-barang yang kurang nilainya menjadi barang
yang lebih tinggi nilainya, dengan maksud untuk mendekatkan produk tersebut
dengan konsumen akhir7.
Industri sebagai suatusistem terdiri dari unsur fisik dan unsur perilaku
manusia. Unsur fisik yang mendukung proses produksi adalah komponen tempat
7BPS : Industri Besar dan Sedanghttps://www.bps.go.id/news.html
meliputi kondisinya, peralatan, bahan mentah/baku dan sumber energi. Sedangkan
unsur perilaku manusia meliputi komponen tenaga kerja, keterampilan, tradisi,
transportasi dan komunikasi, keadaan pasar dan politik. Perpaduan antara unsur fisik
dan manusia tersebut akan mengakibatkan terjadinya aktivitas industri yang
melibatkan berbagai faktor (Hendro, 2000: 21-22). Untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang diinginkan pemerintah mengundang modal swasta asing dan dalam
negeri untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia,
termasuk kegiatan industri membutuhkan lahan yang luas. (Saragih, 1993: 2).
Perkembangan industri merupakan perkembangan kehidupan lebih lanjut dari
proses cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Suatu masyarakat tradisional
sebelum dapat memasuki kehidupan industri lebih dulu menjalani pra kondisiuntuk
tinggal landas(precondition for take off) atau masa transisi, dan kemudian baru dapat
melakukan tahap tinggal landas (take off) kesuasana pembangunan industri.
Perkembangan industri pada masa transisi ini dapat dikatakan baru menjajagi kearah
pertumbuhan yang akan dimatangkan jika kondisi untuk tinggal landas itu telah
penuh. Pada saat ini pemindahan teknologi atau alih teknologi (transfer of
technology) telah mulai terjadi, untuk itu perlu adanya kehati-hatian supaya pada
masa yang akan datang tidak terjadi ketimpangan. Oleh karena itu perlu
diterapkannya konsep teknologi tepat yang biasa disebut dengan teknologi adaptif,
yaitu alih teknologi dari negara-negara maju yang disesuaikan dan diserasikan dengan
pertimbangan-pertimbangan keadaan lingkungan masyarakat yang menerapkannya.
Untuk menerapkan teknologi tepat inilah perlu adanya pengkajian
keruangan8.Berdasarkan penelaahan studi geografi, penerapan teknologi adaptif pada
sektor industri berarti:
a. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi fisis geografis wilayah yang akan
dikembangkan sektor industrinya
8 http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/9/jhptump-a-hedwinpram-401-1-babi.pdf (diunduh tanggal 20
Januari 2019, pukul 07.16 WIB)
b. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi ekonomi setempat
c. Tepat sesuai dan serasi dengan kondisi demografi setempat
d. Dapat memberikan lapangan usaha dan lapangan kerja baru bagi penduduk
setempat, terutama bagi para petani yang masih terikat oleh lapangan di sektor
pertanian yang sudah jenuh.
Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas salah satu karakteristik industri
adalah menerapkan teknologi adaptif pada setiap sektor industri untukpengembangan
industri kearah yang lebih maju. Ciri lainnya adalah mampu menyediakan lapangan
kerja, menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar, dapat menurunkan penggunaan
mata uang asing dan menghemat devisa (D. Seers dalam M Dawam Rahardjo, 1984:
83-84 ).Pada hakikatnya penentuan lokasi suatu industri tidak terlepas dari proses
produksi maupun lokasi pasar yang akan dilayani perusahaan. Proses produksi
mencakup penentuan jenis bahan baku dan faktor produksi lainnya maupun
perbandingan dalam mempergunakannya. Jumlah bahan baku ditentukan oleh skala
produksi yang ada pada dirinya. Banyaknya produksi dipengaruhi oleh luas pasar
yang akan dilayani (Wibowo, 2004: 85).
Penduduk yang relatif sedikit membuat pasar lekas jenuh. Daerah yang
memiliki pendapatan tinggi merupakan pasar yang efektif. Bila distribusi yang merata
terjadi bersamaan dengan pendapatan perkapita yang rendah maka kondisi demikian
bukanlah pasar potensial untuk memasarkan barang dan jasa yang relative mewah
atau setengah mewah. Jika variabel biaya angkutan cenderung semakin rendah, maka
industri akan semakin bebas dalam menentukan lokasinya.
Keadaan ini mengakibatkan daerah perkotaan dengan pasarnya yang luas
semakin menarik sebagai lokasi industri dan perusahaan. Pasar mempengaruhi lokasi
melalui tiga unsur, yaitu :
(1) ciri pasar
(2) biaya distribusi
(3) harga yang terdapat di pasar bersangkutan.
Faktor lain yang menentukan penentuan lokasi industri adalah Aglomerasi,
yaitu adanya kecenderungan dalam memilih lokasi industri mendekati atau
berkelompok dengan industri- industri sejenis. Terkumpulnya berbagai jenis industri
mengakibatkan timbulnya penghematan ekstern (eksternal economies), yang dalam
hal ini merupakan penghematan aglomerasi. (Rudi Wibowo, 2004: 127). Malecki
(dalam Mudrajat, 2002; 23) menyebutkan bahwa industri cenderung beraglomerasi di
daerah-daerah dimana potensi dan kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan
mereka, dan mereka mendapatkan manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling
berdekatan.
Kemudahan memperolehtanah bagi penanam modal dijamin oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 tentang Industrial Estate. Yang
dimaksud dengan Industrial Estate adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
penyediaan, pengadaan dan pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri,
yang merupakan lingkungan pabrik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
umum yang diperlukan. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai pengembangan
dari peraturan penyediaan tanah untuk industri ditetapkan Keputusan Presiden Nomor
53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Dalam Keputusan Presiden tersebut,
pemberian lokasi untuk kawasan industri diberikan petunjuk sebagai berikut:
1) Sejauh mungkin harus dihindarkan pengurangan areal tanah yangsubur;
2) Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak ataukurang
produktif;
3) Dihindari pemindahan penduduk dari tempat kediamannya;
4) Diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran
bagi lingkungan (Parlindungan, 1992: 37).
2.7.Kerangka Teori
Bagan 2.1 Kerangka Pikir
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada
sub bab terdahulu, maka tahap awal dari penelitian ini adalah menganalisis terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi kawasan industry di Bergas Kidul, Kecamatan
Bergas untuk dapat mengetahui perubahan pola pemanfaatan lahan, sosial – ekonomi
masyarakat dan masalah – masalah sosial yang ada d masyarakat. Selanjutnya
dilakukan analisis faktor penyebab berkembangnya industri di Bergas Kidul,
Kecamatan Bergas, dengan tujuan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang
secara dominan menyebabkan berkembangnya industri tersebut. Tahap selanjutnya
dilakukan analisis bagaimana respon masyarakat terhadap adanya konversi lahan di
Lahan Pertanian
Respon
Masyarakat
Konversi Lahan
Pertanian menjadi
Industri
Perubahan
Pemanfaatan Pola
Ruang
Teori Pertukaran
Sosial
Petter M Blau
Sosial - ekonomi Masalah – masalah
sosial
Desa Bergas Kidul..Hasil analisis ini adalah suatu kesimpulan yang menjelaskan
sejauhmana respon masyarakat terhadap konversi lahan pertanian menjadi industry
berlangsung di Bergas Kidul Kecamatan Bergas.