Post on 02-Oct-2020
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Resep
2.1.1 Pengertian Resep
Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker
pengelola apotek untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta
menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006).
Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau
tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut.
Resep yang lengkap memuat hal-hal sebagai berikut :
1. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan.
2. Tanggal penulisan resep (inscriptio).
3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (invocatio).
4. Nama setiap obat dan komposisinya (praescrippio/ordonatio).
5. Aturan pemakaiain obat yang tertulis (signatura).
6. Tanda tangan atau paraf dokterr penulis resep sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (subscriptio).
7. Jenis hewan serta nama dan alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.
8. Tanda seru atau paraf dokter untuk setiap resep yang melebihi dosis
maksimalnya (Anief, 2000).
Gambar 1 : Contoh Resep
2.1.2 Tahap-Tahap Pelayanan Resep
Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.
Pelayanan resep adalah menjadi tanggung Apoteker Pengelola Apotek. Apoteker
wajib melayani resep sesuai dengan tanggung dengan keahlian profesinya dan
dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker wajib memberi informasi
tentang penggunaan secara tepat, aman, rasional, kepada pasien atas permintaan
masyarakat (Anief, 2005).
Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat
ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan palayanan
kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi
menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup dari pasien.
Dr. Bajuri Ahmad
SIP no. 228/K/84
Jln. Budi Kemulian no. 8A No. Telp. 4040601
Jakarta.
Jakarta, 13-5-1984
R/ Acetosal mg 500 mg
Codein HCL 20 mg
C.T.M 4 mg
S.L q.s
m.f. pulv. Dtd. No. XV
da in caps
S.t.d.d. caps. I
Pro: Ny Elin (dewasa)
Paraf/tanda tangan Dokter
Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberin
informasi, monitoring pnggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai
harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan
menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error)
dalam proses pelayanan (Anonim, 2004).
Berikut digambarkan tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum :
Gambar 2 : Tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum
Resep Datang
Skrining Resep
Resep Diberi
] Harga
Pasien Setuju Pasien Tidak Setuju
Diajukan obat alternatif dengan jenis,
jumlah, dan harga sesuai kemampuan pasien
Kembali
Ke Dokter
Ke Apotek
Lain
Ke Apotek
Lain
Ke Apotek
Lain
Pasien Tidak Setuju
Pasien Setuju
Penyiapan/Peracikan Obat
Penyerahan Obat
Pemberian Konseling, Informasi, dan Edukasi
Monitoring Penggunaan Obat
a. Skrining resep. Apoteker melakukan skrining resep meliputi :
1) Persyaratan Administratif :
a. Nama, SIPA dan alamat dokter
b. Tanggal penulisan resep
c. Tanda tangan/paraf dokter penulis resep
d. Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
e. Cara pemakaian yang jelas
f. Informasi lainnya
2) Kesesuaian farmasetik. Bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,
inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.
3) Pertimbangan klinis. adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian
(dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep
hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan
pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan
setelah pemberitahuan.
b. Penyiapan obat
1) Peracikan, merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur,
mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan
peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan
dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.
2) Etiket, etiket harus jelas dan dapat dibaca.
3) Kemasan obat yang diserahkan, obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam
kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.
4) Penyerahan obat, sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan
pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep.
Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat
dan konseling kepada pasien.
5) Informasi obat, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan
mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi
obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara
penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan
minuman yang harus dihindari selama terapi.
6) Konseling, apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan
farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat
memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari
bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita
penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit
kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.
7) Monitoring penggunaan obat, setelah penyerahan obat kepada pasien,
apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk
pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit
kronis lainnya.
8) Promosi dan edukasi, dalam rangaka pemberdayaan masyarakat, apoteker
harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri
(swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilih obat yang sesuai dan
apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi.
Apoteker ikut membantu desiminasi informasi, antara lain dengan
penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya (Anonim,
2004).
2.2 Pemilihan Obat
2.2.1 Tahap Pemilihan Obat
Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar
diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat
yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang
meliputi :
1. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan
efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan
ditimbulkan.
2. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari
duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan
indikasi yang sama dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan
Drug of Choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi.
3. Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih
baik.
4. Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek
yang lebih baik dibandingkan obat tunggal.
2.2.2 Kriteria pemilihan obat
Sebelum melakukan perencanaan obat perlu diperhatikan kriteria yang
dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat, yaitu :
1. Obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi penyakit.
2. Obat memiliki keamanan dan khasiat yang didukung dengan bukti ilmiah.
3. Obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal.
4. Obat mempunyai mutu yang terjamin baik ditinjau dari segi stabilitas maupun
bioavailabilitasnya.
5. Biaya pengobatan mempunyai rasio antara manfaat dan biaya yang baik.
6. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa
maka pilihan diberikan kepada obat yang :
a. Sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah.
b. Sifat farmakokinetiknya diketahui paling banyak menguntungkan.
c. Stabilitas yang paling baik.
d. Paling mudah diperoleh.
e. Harga terjangkau.
f. Obat sedapat mungkin sediaan tunggal.
Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi harus mempertimbangkan :
a. Kontra Indikasi.
b. Peringatan dan Perhatian.
c. Efek Samping.
d. Stabilitas.
Pemilihan obat didasarkan pada Obat Generik terutama yang tercantum dalam
Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku (Anonim, 2008).
2.3 Tinjauan Apotek
Kesehatan merupakan keadaan sejatera baik jahmani, rohani maupun
sosial seseorang. Kesehatan dapat dicapai dengan adanya kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat pada setiap masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tempat untuk
menyelenggarakan kesehatan disebut sarana kesehatan. Salah satu sarana
pelayanan kesehatan adalah apotek (Furdiyanti dkk, 2006).
2.3.1 Pengertian Apotek
Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan
922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pedmberian Izin
Apotek Pasal 1 Ayat (a) : “Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat
dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi. Perbekalan
kesehatan lainnya kepada masyarakat”, sedangakan Apoteker adalah sarjana
farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan
pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker (Hartini dan Sulasmono,
2006).
Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat
13 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh apoteker (Anonim, 2009).
2.3.2 Tugas dan Fungsi Apotek
Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep
dan yang berhubungan dengan itu, serta pelayanan obat tanpa resep. Dalam
pelayanan obat ini Apoteker harus berorientasi pada pasien/penderita, apakah obat
yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya serta ada
tidaknya efek samping yang merugikan (Anief, 2005).
Tugas dan fungsi Apotek menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No.25
Tahun 1980, yaitu :
a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah
jabatan.
b. Sarana Farmasi yang telah melakukan peracikan, perubahan bentuk,
pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan baku obat.
c. Penyaluran perbekalan farmasi yang harus mendistribusikan obat secara luas
dan merata (Anief, 2005).
2.3.3 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perapotekan
Peraturan perundang-undangan perapotekan di indonesia telah beberapa
kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
(PP) No.26 tahun 1965 tentang pengelolaan dan perizinan Apotek, kemudian
disempurnakan dalam peraturan pemerintah No.25 1980, beserta petunjuk
pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Kesehatan No.26 tahun 1981 dan surat
keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuandan tata cara pengelolaan
apotek. Peraturan selanjutnya yang ber laku adalah Keputusan Menteri Kesehatan
No.1332/Menkes/SK/X/2002 yang memberikan beberapa keleluasaan kepada
apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Peraturan yang
terakhir berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1027/Menkes/SK/IX/2004 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian (Hartini dan Sulasmono, 2006).
Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai
Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 adalah sebagai
berikut :
a. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan
sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di
Indonesia sebagai Apoteker.
b. Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) adalah Surat Izin yang diberikan oleh
menteri kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana
Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu.
c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin
apotek.
d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai
Asisten Apoteker (Anonim, 2010).
2.4 Apotek Motilango
2.4.1 Profil Apotek Motilango
Apotek Motilango Kota Gorontalo pertama kali didirikan pada tahun 1999
yang berbentuk „KOPKAR‟ yaitu Koperasi Karyawan Askin dimana pemiliknya
terdiri atas 5 orang karyawan PT. Askes. Apotek Motilango mengadakan
perjanjian kerjasama dengan PT. Askes, Pemerintah Daerah dan PT. Jamsostek
dalam pengambilan obat untuk pasien.
Pada awalnya Apotek Motilango hanya melayani pasien tanggungan
Askes. Tetapi setelah adanya perubahan, maka apotek motilango saat ini sudah
banyak melayani pasien tanggungan kesehatan seperti : Jamkesda, Jamkesta,
jamkespro, Jamsostek, Jamkespra, dan Inhealt.
Pada awalnya Apotek Motilango berlokasi di Jalan Aloe Saboe lama,
berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo. Namun pada tahun
2004, setelah Rumah Sakit dipindahkan ke Jalan Taman Pendidikan, Apotek pun
dipindahkan di bangunan yang baru.
Pada awal didirikan Apotek Motilango telah memiliki Surat Izin Tempat
Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apotek Motilango
mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun dan telah memiliki
Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA)
Salman S.Si.,M.S.i.,Apt. Sekarang ini seluruh saham Apotek Motilango telah
dimiliki satu orang yaitu Mantan kepala PT. Askes dr. Burhanudin Umar.
Untuk pelayanan pasien, Apotek Motilango melayani resep umum, Askes,
Jamkesda, Jamsostek, Inhealt, resep dokter keluarga juga untuk pasien yang
melakukan swamedikasi.
Apotek Motilango memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, bersih dan
nyaman. Lingkungannya selalu terjaga kebersihannya serta memiliki suplai listrik
yang konstan, terutama untuk lemari pendingin dan lemari untuk obat-obat
kemoterapeutik.
Selain itu sarana yang dimiliki Apotek Motilango diantaranya :
1) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien
2) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan
brosur/materi informasi.
3) Ruang racikan
4) Tempat pncucian alat
5) Perabotan apotek yang tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat
dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu,
kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi
ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan.
6) Gudang penyimpanan sediaan farmasi.
7) Kamar kecil untuk pasien dan petugas.
2.4.2 Struktur Organisasi Apotek Motilango
Sedikit banyaknya tenaga kerja di apotek tergantung besar kecilnya
apotek. Struktur organisasi sebuah apotek dapat disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan dan besarnya volume aktivitas apotek itu sendiri. Agar dapat mencegah
tumpang tindih kewajiban serta wewenang petugas maka dengan adanya suatu
struktur organisasi sebuah apotek akan memperjelas posisi hubungan antar elemen
orang. Berikut struktur organisasi Apotek Motilango Kota Gorntalo :
Gambar 3 : Struktur Organisasi Apotek Motilango
2.4.3 Personalia Apotek Motilango
Untuk menjaga tugasnya sebagai sarana pelayanan kesehatan yang
beroperasi selama 24 jam penuh maka Apotek Motilango memiliki 14 (empat
belas) orang petugas dan 1 (satu) orang Apoteker Penanggung jawab Apoteker.
Dimana tugas dan tanggung jawab dari kedelapan orang petugas dibagi menjadi :
1. Petugas pengadaan obat : 1 orang
2. Petugas administrasi keuangan : 1 orang
3. Petugas pelaporan resep Askes Jamsostek dan Jamkesda : 1 orang
Apoteker
Pengelola Apotek
Petugas
Pengadaan
Sediaan Farmasi
Pelaksana Umum
Administrasi
Pemilik Sarana
Apotek
Petugas
Pelayanan
Resep
Petugas
Pelaporan
Resep
Petugas
Administrasi
Keuangan
4. Petugas Komputer : 4 orang
5. Petugas pelayanan resep : 7 orang
2.5 Tinjauan Asuransi
Semua negara yang telah menyadari pentingnya kesehatan sebagai salah
satu syarat menuju kesejahteraan hidup dengan berbagai upaya berusaha untuk
menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan mereka. Salah
satu diantaranya adalah dengan melaksanakan asuransi kesehatan (health
assurance) yang dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan ditengah-tengah
masyarakat (Nurhayati, 2010).
2.5.1 Pengertian Asuransi
Asuransi yang dalam bahasa Belanda disebut Verzekering, atau Assurantie
disebut dengan pertanggungan sedangkan pihak penanggung disebut sebagai
verzekeraar yaitu orang yang menerima resiko dan terhadap tertanggung disebut
dengan verzekerde yaitu orang yang mengalihkan resiko yang ada padanya
(Muhammad, 2006).
Istilah asuransi (assurantie) lebih banmyak dikenal dan dipakai dalam
praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari. Asuransi adalah perjanjian dan
penegasan yang dibuat antara pihak penanggung jawab dengan tanggungannya
yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Sofyanto,
2009).
Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa asuransi ataupun pertanggungan
adalah perjanjian atau kontrak antar para pihak yang sepakat. Dimana salah satu
pihak bertindak sebagai penanggung jawab terdapat resiko dari suatu potensi
kerugian yang diperjanjian dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung, yang
akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai
yang diperjanjikan (Widjaja dan Yani, 2000).
2.5.2 Dasar Hukum Asuransi
Sesuai dengan arah pembangunan nasional dan dengan pemikiran dasar
dari sistem kesehatan nasional, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya
mutu dan lingkungan hidup yang optimal bagi setiap penduduk dengan
mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 pasal 1
menyebutkn bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan
setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan
pemerintah. Oleh karena itu, negara telah menyadari pentingnya kesehatan
sebagai syarat menuju kesejahteraan hidup, sehingga dengan berbagai upaya
berusaha menyediakan dana bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.
Pembangunan yang berlangsung selama ini telah mempeluas kesempatan kerja
dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja
dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat
berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dihadapi, misalkan kecelakaan,
cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.
Berikut beberapa dasar hukum asuransi kesehatan di indonesia :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja(sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jamian Sosial Tenaga Kerja.
2.5.3 Asuransi Kesehatan
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan dirikepada seorang tertanggung, dengan menerima
suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena
suatu peristiwa yang tidak tentu. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23
Tahun 1992 antara lain disebutkan bahwa penyelanggaraan pemeliharaan
kesehatan pembiayaan dikelola secara terpadu, dilakukan secara pra upaya. Upaya
pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeliharaan kesehatan dasar itu wajib
diikuti setiap peserta, dan pemeliharaan kesehatan tambahan yang walaupun
sifatnya sukarela harus tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dari pemeliharaan kesehatan dasar (Poernomo, 2004).
Salim dalam Dwiriani (2009) menyebutkan bahwa asuransi kesehatan
adalah salah satu jenis produk asuransi secara khusus menjamin biaya kesehatan
atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau
mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan
perusahaan-perusahaan asuransi yaitu rawat inap (in-patient treatment) dan rawat
jalan (out-patient treatment). Asuransi adalah suatu sistem untuk merendahkan
kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang ke
badan lainnya. Seseorang yang menyalurkan resiko disebut sebagai tertanggung,
sedangkan badan yang menerima resiko disebut penanggung. Perjanjian antara
kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah kontrak legal yang menjelaskan
setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar tertanggung kepada
penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut premi yang biasanya
ditentukan oleh penanggung.
PT. Asuransi kesehatan indonesia atau juga dikenal dengan nama PT.
Jamostek Indonesia (Persero) adalah merupakan badan Usaha Milik Negara yang
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelanggarakan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah
kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit,
kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara
efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan
diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jamsostek itu untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal dan
mandiri. Negara berkewajiban melindungi mereka semua. Jadi, semua pekerja
wajib diikitkan oleh pengusaha menjadi peserta Jamsostek.
Keluarga yang dimaksud adalah isteri atau suami dan anak yang sah dan
atau anak angkat dan peserta yang mendapat tunjangan keluarga Dalam satu
keluarga, maksimal yang ditanggung adalah lima orang. (PT. Jamsostek, 2008).
2.5.4 Tujuan Asuransi Kesehatan
Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada
dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.
Demikian juga hal asuransi kesehatan tujuannya adalah membayar biaya rumah
sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya
pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Sedangkan tujuan
asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi
peserta dan anggota keluarganya. Asuransi kesehatan juga bertujuan memberikan
bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya (Dwiriani,
2009).
PT. Jamsostek (persero) Indonesia sebagai badan pengelola asuransi
kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan
derajat kesehatan bagi Tenaga Kerja penerima pensiun beserta anggota
keluarganya dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat
dan dinamis seta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa.
2.6 Jamsostek
2.6.1 Pengertian Jamsostek
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu
yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani
kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-
Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang
kewajibannya adalah membayar iuran.
Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga
harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan
pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas
saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari tua dan
meninggal dunia.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) merupakan salah satu program
JAMSOSTEK dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja
melalui usaha kesehatan. Melalui program JPK tenaga kerja bergotong royong
mengumpulkan dana, sehingga mereka yang sehat dapat membantu yang sakit,
dan mereka yang berpenghasilan lebih besar membantu mereka yang
berpenghasilan lebih kecil. Jadi melalui program JPK biaya untuk pelayanan
kesehatan tidak lagi menjadi masalah bagi tenaga kerja. Dengan adanya jaminan
biaya untuk pelayanan kesehatan diharapkan tenaga kerja maupun keluarganya
yang sakit atau kecelakaan dengan segera dapat diobati sehingga cepat sembuh
atau penyakitnya tidak bertambah parah. Dengan terjaminnya kesehatan tenaga
kerja beserta keluarganya diharapkan tenaga kerja mampu bekerja dengan
produktivitas yang tinggi.
Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut masih dijumpai berbagai
masalah sehingga program yang diharapkan memberikan ketenangan bagi tenaga
kerja beserta keluarganya ternyata menimbulkan kekecewaan justru pada saat
mereka membutuhkan pelayanan. Masalah-masalah tersebut akhirnya menjadi
biang keladi kekecewaan para peserta, kemudian ketidak percayaan pada program
JPK maupun JAMSOSTEK, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemutusan
kepesertaan atau keluar dari program JPK (Anonim, 2012).
2.6.2 Tinjauan Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)
Pelayanan obat merupakan salah satu mata rantai penting dari pelayanan
kesehatan. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan obat yang terbaik kepada
peserta, PT. Jamsostek (Persero) menerapkan suatu daftar obat-obatan dengan
harga yang tertentu yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)
yang diharapkan menjadi acuan bagi dokter penulis resep dalam memberikan
pelayanan obat kepada masyarakat indonesia. Daftar Obat Standar Jamsostek
(DOSJ) disusun dengan melibatkan berbagai pihak yaitu para ahli dan mitra PT.
Jamsostek (Persero) yang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga obat-
obatan yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) dapat
dipertanggung jawabkan (Anonim, 2012).
2.6.3 Pengertian Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)
Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) adalah daftar obat dengan nama
generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya
serta daftar harganya. Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) merupakan
pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat-obatan bagi peserta PT.
Jamsostek (Persero) untuk pelayanan tingkat pertama di dokter keluarga dan
pelayanan tingkat lanjut baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit
(Anonim, 2012).
Jika pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas obat
disediakan oleh puskesmas dimana obat merupakan komponen pelayanan
kesehatan yang dibayar oleh PT. Jamsostek secara kapitasi, untuk pelayanan
dokter keluarga obat dapat diperoleh di apotek yang ditunjukan berdasarkan resep
dari dokter keluarga yang berpedoman pada Daftar Obat Standar Jamsostek
(DOSJ). Pada pelayanan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap
pmberian obat berdasarkan resep obat dari dokter spesialis yang merawat,
berpedoman pada Daftar Obat Standar yang berlaku (Hutagaol, 2008).
2.6.4 Ruang Lingkup Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)
Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) terdiri dari daftar obat I dan daftar
obat II yang meliputi obat Esesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan
obat tambahan diluar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), berdasarkan
rekomendasi Tim Ahli DOSJ, yaitu :
a. Daftar Obat I :
1. Obat untuk penyakit umum dan khusus
2. Peresepan obat untuk kebutuhan 3-5 hari, kecuali untuk penyakit kronis
dapat untuk kebutuhan maksimum selama 30 hari.
3. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi PPK PT.Jamsotek
(Persero).
b. Daftar Obat II :
1. Obat untuk penyakit kanker.
2. Peresepannya sesuai dengan stadium penyakit serta kondisi pasien.
3. Resepnya hanya boleh diresepkan oleh dokter Ahli Onkologi dan harus
dilengkapi dengan protokol terapi dari dokter yang merawat yang
diketahui oleh Tim Dokter Onkologi/Spesialis konsultannya kecuali obat
Goserelin Asetat Leuprorelin Asetat dapat diresepkan dan disetujui oleh
Dokter Ahli Urologi.
4. Resep harus dilegalisir terlebih dahulu oleh PT. Jamsostek (Persero).
5. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi / PPK / PT. Jamsostek
(Persero).
6. Peresepan obat sitostatika pada PKK yang memiliki Dokter Ahli
Onkologi/Spesialis konsultannya yang menetap bekerja maka peresepan
obat sitostatika diberikan oleh dokter tersebut (Anonim, 2012).