Post on 03-May-2018
22
BAB II
PENGATURAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAANPENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
A. Penanaman Modal Asing
Isu penanaman modal asing (untuk selanjutnya disingkat dengan PMA)
dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan
pembangunan nasional dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk
investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini
yang makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik
Penanaman Modal Asing ke Indonesia.47
Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia, usaha untuk menarik investasi
. Beberapa andalan utama yang selama ini menjadi insentif dalam menarik investor
asing seperti pasar dalam negeri yang cukup aktif dan berpeluang untuk berkembang
pesat, tenaga kerja yang relatif murah, sumber daya alam yang cukup besar dan
beraneka ragam, tidak lagi dapat diandalkan dengan sepenuhnya.
Persyaratan-persyaratan tertentu dalam investasi asing bagi negara
berkembang bukanlah untuk menghambat kegiatan perdagangan dari perusahaan
investasi asing, akan tetapi adalah untuk memastikan kontribusi yang lebih efisien
dari modal asing untuk pembangunan ekonomi, untuk mempertinggi dan
memaksimalkan peluang kerja, mengurangi kerugian industrial, ekonomi dan sosial
dari daerah-daerah tertentu, mengurangi tekanan atas mata uang asing dan membuat
47Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Dan Penanaman Modal Asing,(Jakarta; Pustaka Jaya,1995), hal 46
22
Universitas Sumatera Utara
23
penggunaan mereka lebih efisien, mempertinggi kontribusi investor asing dalam
pengembangan kemampuan tehnologi dalam negeri dan untuk memastikan lebih
efisiennya penggunaan sumber daya alam untuk memperluas pasar ekspor.48
Tidak hanya pembenahan infrastruktur sebagai langkah peningkatan investasi
asing, kesiapan perangkat hukum sangat menunjang agar calon investor tidak ragu-
ragu atau melirik negara lain yang lebih siap. Paket Kebijakan 23 Oktober 1993
(Pakto II), yang mencakup enam bidang usaha, termasuk deregulasi investasi
merupakan langkah maju mengikis hambatan-hambatan dibidang investasi. Tinggal
bagaimana calon investor khususnya investor asing memanfaatkan setiap peluang
bisnis dan investasi yang ditawarkan.49
Pemerintah telah mengeluarkan enam paket deregulasi pada tanggal 23
oktober 1993 (Pakto 1993). Paket deregulasi itu meliputi bidang ekspor- impor,
bidang tarif dan tata niaga impor, bidang penanaman modal, bidang perizinan, bidang
farmasi dan bidang amdal.50
Berbagai ketentuan yang diatur dalam Pakto ini antar lain adalah sebagai
berikut:51
1. Izin investasi langsung dapat diurus di tingkat kabupaten dan kotamadya, tidak
perlu melalui instansi di tingkat propinsi. Izin ini meliputi: izin mendirikan
bangunan (IMB), izin lokasi, izin Undang-Undang gangguan (HO). Urusan lain
48 Mahmul Siregar, Disertasi Perdagangan Dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap KesiapanHukum Di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral Yang Terkait Dengan PeraturanPenanaman ModalMedan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hal 158
49 Pandji Anoraga,Op.cit, hal 13050 Ibid, hal 15751 Ibid, hal 158
Universitas Sumatera Utara
24
yang berkaitan dengan izin investasi juga ditangani oleh instansi tingkat
kabupaten dan kotamadya, seperti sertipikat tanah, Hak guna bangunan.
Sedangkan Hak guna usaha tetap harus diselesaikan di instansi pusat dan atau
propinsi.
2. Penghapusan surat pencadangan tanah dari gubernur. Sebelumnya surat ini
menjadi syarat untuk penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal baik asing
(PMA) maupun dalam negeri (PMDN).
3. Penghapusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek. BKPMD dan instansi lain
di daerah tidak perlu lagi melakukannya sebagai syarat bagi penerbitan Izin
Usaha Tetap (IUT). Sekarang penerbitan IUT cukup dilampiri Laporan Kegiatan
Penanaman Modal yang di susun oleh setiap pengusaha.
4. Penghapusan permohonan persetujuan penanaman modal, khususnya
menyangkut pemilikan saham yang sekarang dibolehkan untuk koperasi.
Latar belakang dikeluarkannya paket deregulasi ini antara lain untuk lebih
menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional. Sebab
selama ini prosedur perizinan yang terkait dengan birokrat dirasakan berbelit-belit
dan terlalu panjang. Untuk memperoleh izin mendirikan perusahaan misalnya,
dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, karena
membutuhkan rekomendasi dari berpuluh-puluh instansi. Pemerintah pusat dan
Universitas Sumatera Utara
25
Pemerintah daerah Tingkat I menjadi mata rantai panjang dalam perizinan untuk
investasi.52
Kondisi demikian mendorong para pengusaha melakukan jalan pintas
berkolusi dengan oknum pejabat. Akibatnya budaya sogok dan suap merajalela. Hal
ini menyebabkan timbulnya ekonomi biaya tinggi, dalam jangka panjang kondisi
yang demikian sangat merugikan perekonomian nasional.
Dalam iklim investasi yang tidak kondusif seperti itu, tidak aneh bila para
konglomerat melarikan modalnya ke luar negeri.
Paket kebijakan diatas merupakan pengembangan dari peraturan-peraturan
bidang penanaman modal sebelumnya seperti : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
24/1986 tentang jangka waktu izin perusahaan PMA, kemudian PP Nomor 24/1987
tentang kegiatan perusahaan PMA dibidang usaha perdagangan ekspor, PP Nomor
15/1990 tentang usaha perikanan yang juga dapat dimasuki PMA, PP Nomor 17/1992
tentang pemilikan saham dalam rangka PMA, Keppres Nomor 34/1992 tentang
pemanfaatan tanah HGU dan HGB atas usaha patungan dalam rangka PMA, Keppres
Nomor 37/1992 tentang usaha penyediaan listrik oleh swasta.53
Disamping itu beberapa peraturan BKPM tentang PMA juga telah disiapkan
untuk meningkatkan arus investasi asing seperti SK BKPM Nomor 5/SK/1987
tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA, SK BKPM
Nomor 9/SK/1989 tentang persyaratan minimal investasi PMA yang ditetapkan
52 Ibid53 Ibid, hal 130
Universitas Sumatera Utara
26
minimal US$ 250.000.Dilihat dari segi lokasi, berdasarkan data BKPM, lebih dari
60% nilai PMA dialokasikan ke kawasan Barat Indonesia (KBI), sementara
selebihnya ditujukan ke kawasan Timur Indonesia (KTI). Tahun 1992, nilai total
PMA yang disetujui pemerintah di wilayah kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa
tenggara, Maluku, Irian Jaya dan Timor-Timur sebesar Rp.1.869,9 miliar dengan 27
proyek. Sedangkan jumlah PMA yang disetujui pemerintah tahun 1992 di Jawa dan
Sumatera masing-masing Rp. 5.992,0 miliar (230 proyek) dan Rp. 2.452,4 miliar (48
proyek).54
Dengan semakin maraknya PMA di Indonesia dan penyebarannya lebih
merata di seluruh wilayah jelas akan memberikan kontribusi cukup besar bagi
pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, khususnya daerah yang relatif belum
berkembang. Manfaat ekonomi lainnya dari investasi asing ini adalah,
dimungkinkannya transfer teknologi dari negara asal, peningkatan skala produksi
untuk tujuan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, serta mempengaruhi
perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.55
Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang penanaman modal asing
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk mendapat
perbandingan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.
A.1 Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
54 Ibid, hal 13155 Ibid
Universitas Sumatera Utara
27
1. Pengertian
Dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disingkat
dengan PMA) hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang
dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1967 dan yang digunakan
menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung
menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.56
Sedangkan pengertian modal asing disini ialah:
b. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan
devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk
pembiayaan perusahaan di Indonesia;
c. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang
asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah
Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa
Indonesia;
d. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang No 1 tahun
1967 diperkenankan di transfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai
perusahaan di Indonesia.
Istilah penanaman modal asing sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa
Inggris yaitu Investment. Penanaman modal asing atau investasi seringkali
dipergunakan dalam artian yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah
investasi terletak pada cakupan dari makna yang dimaksudkan.
56 I.G.Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, Op.cit, hal 30
Universitas Sumatera Utara
28
2. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha
Perusahaan PMA yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di
Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu
perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai
kesatuan perusahaan tersendiri.57
Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing
di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun
ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan
pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan
daerah.
3. Bidang Usaha Modal Asing
Dalam Undang-undang tentang penanaman modal asing, pemerintah
menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut
urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modal
asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian menurut urutan proritas ditetapkan tiap
kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta
teknologi.58
57 Ibid, hal 3058 Ibid, hal 31
Universitas Sumatera Utara
29
1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara
penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
a. Pelabuhan-pelabuhan;
b. Telekomunikasi;
c. Pelayanan;
d. Penerbangan;
e. Air minum;
g. Mass media;
h. Pembangkitan tenaga atom;
i. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara
antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang
dilarang sama sekali bagi modal asing.
Selain yang telah disebutkan diatas, pemerintah dapat menetapkan bidang-
bidang usaha tertentu yang tidak boleh lagi di tanam modal asing.
Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja
sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat
dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
30
4. Tenaga Kerja
Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi
perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam.
Perusahaan-perusahaan modal asing:
a. Wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara
Indonesia.
b. Di izinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan
tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat
diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.
c. Berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan
dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi
warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur dapat diganti oleh
tenaga-tenaga warga negara Indonesia.
Terhadap penggunaan tenaga kerja warga negara asing tersebut pemerintah
mengawasi pelaksanaannya.
5. Pemakaian Tanah
Demi keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah
dengan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai menurut peraturan
perundangan yang berlaku.
Namun, salah satu hal yang tidak kalah kompleks dalam menarik investor
adalah terkait dengan penggunaan tanah. Untuk menggunakan tanah dibutuhkan izin.
Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan
Universitas Sumatera Utara
31
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Dalam pasal 1 butir 1 dijelaskan:
izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal tersebut guna keperluan usaha
penanaman modalnya.59
Dalam bukunya Erman Rajagukguk menjelaskan tentang hak-hak atas tanah
bagi investor dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) antara lain menyatakan:
“...UUPA Tahun 1960 adalah anti modal asing. Menteri Agraria Mr.Sadjarwo
dalam pidatonya tanggal 14 September 1960 mengantarkan jawaban pemerintah atas
Pemandangan Umum Anggota DPR-GR mengenai Naskah RUU Pokok Agraria di
muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan:”...Rancangan Undang-Undang
ini selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-
abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia, hendaknya akan mengakhiri
pertikaian dan sengketa-sengketa tanah antara rakyat dan pemerintah dengan
rakyatnya sendiri, yang akibatnya mencetus sebagai peristiwa-peristiwa berdarah dan
berkali-kali pentraktoran-pentraktoran yang sangat menyedihkan”.
Selanjutnya ia mengatakan:
“...Kami hanya ingin menambahkan beberapa soal yang belum kami singgung diatas
ialah persoalan modal asing. Soal ini dalam pasal-pasal yang bersangkutan serta
penjelasannya sudah terang, yaitu pasal-pasal 28,35 dan dalam hubungannya dengan
peralihan 55, yang pada pokoknya bahwa modal asing hanya mempunyai sifat
59 Sentosa sembiring, Hukum Investasi: pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,Cetakan Ke II,(Bandung: Cv.Nuansa Aulia,2010), hal 160
Universitas Sumatera Utara
32
sementara,sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pembangunan Semesta
Berencana. Yang sudah ada disini mempunyai afloopend karakter (untuk
menghabiskan sisa jangka waktunya), dengan maksimum 20 tahun.”
Dalam Sidang terakhir di parlemen mengenai perdebatan tentang UUPA tahun 1960.
Menteri Agraria Mr.Sadjarwo menyatakan kembali:
“...dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, kita mengeliminasi investasi
asing...”.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah paling
lama 35 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Jangka waktu ini
tidak memadai lagi untuk investor. Dinegara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura,
Vietnam dan Cina hak atas tanah untuk investor berkisar antara 75 tahun sampai
dengan 90 tahun.60
Pada masa akhir pemerintahannya, Soekarno berada dibawah tekanan
pemerintahan baru dibawah pimpinan Soeharto. Presiden Soekarno menandatangani
kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Indonesia kembali lagi mengundang investor asing. Periode hak atas tanah bagi
investor dianggap tidak lagi memadai. Pada tahun 1996 pemerintah Indonesia
berusaha untuk memodifikasi hak atas tanah bagi investor dengan mengeluarkan
Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.61
60 Erman Rajagukguk,Hukum Investasi Di Indonesia:Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia,2007), hal 64
61 Ibid
Universitas Sumatera Utara
33
Didalam Pasal 11, pasal 28,dan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 ada istilah pembaharuan hak yang tidak didapati dalam Undang-Undang
Pokok Agraria tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria
berdasarkan dua alasan. Pertama, Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak
mengatur apakah yang akan terjadi setelah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
itu berakhir setelah diperpanjang jangka waktunya kecuali menyebutkan bahwa Hak
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan akan dihapus apabila jangka waktu berakhir.
Logikanya adalah, dengan hapusnya Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan
tersebut, diatas tanah bekas Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang
statusnya kini menjadi tanah negara dapat diberikan sesuatu hak atas tanah, termasuk
kemungkinan diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan baru, baik kepada
pemohon baru, maupun pemohon bekas pemegang hak. Jika pemohonnya adalah
bekas pemegang hak hak yang lama yang masih memenuhi persyaratan, maka istilah
yang tepat digunakan adalah pembaharuan hak, mengingat bahwa Hak Guna Usaha
atau Hak Guna Bangunan itu tidak dimohon untuk pertama kali, tetapi di mohon
menjelang berakhirnya perpanjangan waktu Hak Guna Usaha atau hak Guna
Bangunan tersebut. Kedua, penggunaan istilah pembaharuan hak, yang tentunya juga
masih membuka kemungkinan untuk diberi perpanjangan apabila syarat-syaratnya
dipenuhi.62
62 Ibid, Hal 66
Universitas Sumatera Utara
34
6. Perpajakan dan Pungutan Lain
Perusahaan-perusahaan modal asing yang bergerak di berbagai bidang usaha
yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diberikan kelonggaran-kelonggaran
perpajakan sebagai berikut:63
a. Pembebasan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari
penanaman modal asing.
b. Pembebasan atau keringan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan
(impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam
wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat kerja atau pesawat-pesawat yang
diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
c. Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal untuk pertama
kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dua tahun setelah
saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.
7. Jangka Waktu PMA, Hak Transfer dan Repatriasi
a. Dalam setiap izin PMA ditentukan jangka waktu berlakunya.
b. Kepada PMA diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal dasar nilai
tukar yang berlaku untuk :
1) Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan
kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia.
2) Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang diperkerjakan
di Indonesia.
63 I.G.Rai.Widjaja,Op.cit, hal 32
Universitas Sumatera Utara
35
3) Biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut.
4) Penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap.
5) Kompensasi dalam hal nasionalisasi.
c. Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama
kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut
masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh pemerintah.64
8. Nasionalisasi dan Kompensasi.
Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan
nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.
Pertama, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun
1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari
pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan
tembakau belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli
akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus
tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas
perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Pemilik
perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai
miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan
nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.
Kedua, pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan
Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan Konfrontasi dengan Malaysia. Pada
64 Ibid, hal 33
Universitas Sumatera Utara
36
tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama
pembentukan negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Soekarno dianggap sebagai
neo kolonialisme dan neo imperialisme.65
Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian “Konfiskasi”.
“onteigening” dan “Pencabutan hak”. L.Erades memberikan arti nasionalisasi, yakni
suatu peraturan dengan mana pihak penguasa memaksakan semua atau segolongan
tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak-hak mereka atas semua atau
beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara. Dengan demikian
nasionalisasi adalah suatu cara peralihan hak dari pihak partikelir kepada negara
secara paksa. 66
Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak
milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-
tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang
bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara
menghendaki tindakan demikian.
Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut maka pemerintah wajib
memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya
disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang
berlaku.
65 Ibid, Hal 4866 Budiman Ginting, Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas
Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, (Medan: Pustaka Bangsa Press,2007), hal 47
Universitas Sumatera Utara
37
Apabila antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah,
macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase
yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang
yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang dan orang
ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik
modal.67
9. Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional
Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan
kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan
mengenai bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha yang berlaku.
Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan
cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan
modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan
jasa-jasa.
Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama
antara asing dan modal nasional tersebut, setelah dikurangi pajak-pajak serta
kewajiban-kewajiban lain yang dibayar di Indonesia, diizinkan untuk di transfer
dalam valuta asing dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian
modal asing yang ditanam.
67 I.G.Rai Widjaja, ,Op.cit, hal 33
Universitas Sumatera Utara
38
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai kelonggaran perpajakan
dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian konpensasi berlaku pula untuk
modal asing tersebut di atas.68
Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu
investasi portfolio dan investasi langsung. Investasi portfolio ini di lakukan melalui
pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan
investasi langsung yang di kenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan
bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi
perusahaan.69
Dibanding dengan investasi portfolio, penanaman modal asing (PMA) atau
Foreign Direct Investment (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya
permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam alih
tekhnologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.
Lapangan kerja ini penting diperhatikan mengingat bahwa masalah menyediakan
lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah. Sedangkan
dalam investasi portfolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat
berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.70
A.2 Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang tentang
penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor
68 Ibid, hal 3469 Pandji Anoraga,Op.cit, hal 4670 Ibid
Universitas Sumatera Utara
39
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan
tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini
sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di
Indonesia.
Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, penanaman modal menjadi salah
satu alternatif yang tersedia untuk pemecahan masalah kesulitan pembiayaan dalam
pembangunan nasional. Selain dari itu, penanaman modal juga menyumbang pada
perbaikan sarana dan prasarana disekitar lokasi penanaman modal tersebut berada,
membantu untuk menciptakan lapangan kerja baik untuk tenaga kerja terampil
maupun untuk tenaga kerja yang kurang terampil, membantu untuk perbaikan dan
peningkatan teknologi produksi, meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari
pajak dan penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan penerimaan devisa bagi
negara dari penanaman modal yang produksinya berorientasi untuk ekspor, dan
mendorong peningkatan efisiensi produksi dan distribusi.71
Sejalan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa penanaman modal
akan membantu pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan
bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
71 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia ,(Bandung;Penerbit PT.Alumni,2009), hal 94
Universitas Sumatera Utara
40
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal,baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri,dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara sistematika Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal terdiri dari 18 bab dan 40 pasal. Sebagaimana lazimnya suatu
Undang-undang, dalam undang-undang penanaman modal ini pun dijabarkan
beberapa istilah yang digunakan, antara lain disebutkan, penanaman modal adalah
segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri
maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik
Indonesia (pasal 1 butir 1).
Pengertian segala bentuk kegiatan dalam kerangka Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berarti yang dimaksud adalah dalam
bentuk penanaman modal secara langsung (direct investment). Demikian juga halnya
untuk penanaman modal secara langsung pun ada pembatasan-pembatasan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
pengertian penanaman secara langsung berarti penanam modal (investor) membentuk
suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
41
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya
(melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang
berbentuk perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang
memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT)
dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan
karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan
usaha lainnya.72
Wujud dari bentuk badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
Penanaman modal negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk
badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan
perundang-undangan; ayat (2) penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; ayat (3) penanam
modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseroan terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri PerseroanTerbatas,(Jakarta;Ghalia Indonesia,2002), hal 13
Universitas Sumatera Utara
42
Dalam ketentuan diatas, tampaknya pembentuk undang-undang dapat
menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat bahwa untuk badan usaha
yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus
dalam bentuk badan hukum. Lain halnya untuk badan usaha yang berstatus sebagai
penanaman modal asing, pembentuk undang-undang memasyarakatkan badan
usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).
Perbedaan utama dari badan hukum dan bukan badan hukum adalah:
a. Pemilik dan pengurus badan usaha yang mempunyai status badan hukum
memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perusahaan sebagai badan
hukum;
b. Pemilik dan pengurus badan usaha berbadan hukum tidak bertanggung jawab
terhadap hutang-hutang perusahaan.
Penanaman modal asing oleh seorang asing dalam statusnya sebagai orang
perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan mengenai status
hukum yang dipakai. Dengan status Badan Hukum Indonesia, maka jelas bentuk
perusahaannya dan hukum yang dipakai adalah Hukum Indonesia.73
Apa alasan mengapa harus berbentuk PT tidak dijelaskan dalam Undang-
Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hanya saja bila dicermati
lebih dalam apa alasannya berbentuk PT, tampaknya ada kaitannya dengan eksistensi
PT sebagai subjek hukum yang mandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di
pengadilan.
73 Ibid
Universitas Sumatera Utara
43
Dari penjelasan diatas, kiranya dapat dikemukakan disini, apapun bentuk
badan usaha yang dipilih oleh para calon investor, satu hal yang pasti kegiatan yang
dilakukan oleh investor dalam menjalankan usahanya dilakukan diwilayah negara
Republik Indonesia.74 Jelas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
penanaman modal, khususnya penanaman modal asing bilamana ingin menanamkan
modalnya di Indonesia.
Perizinan di Indonesia khususnya perizinan terhadap penanaman modal
berkaitan erat dengan prosedur dan tata cara penanaman modal yang sekarang diatur
dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal. Berbagai pengaturan pula telah dikeluarkan oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan penanaman modal, khususnya
penanaman modal asing yang sering kali menjadi keluhan dan alasan bagi para
penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya harmonisasi antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya agar tidak saling berbenturan.
Hal lain yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal adalah dicantumkannya sejumlah asas yang menjiwai norma yang
ada dalam undang-undang penanaman modal. Seperti dalam pasal 3 ayat (1) beserta
penjelasannya disebutkan sejumlah asas dalam penanaman modal yakni:
1. Asas kepastian hukum
74 Sentosa Sembiring, Op.cit, hal 201
Universitas Sumatera Utara
44
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan
penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah
perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal asing, maupun antara penanam
modal dari negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan
Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal
secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan
Universitas Sumatera Utara
45
Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan dari
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
untuk mewujudkan iklim berusaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan
Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan
berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun untuk masa yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan
Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan
dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan
lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian
Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara sendiri, dengan tidak menutup diri
pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas
yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (non diskriminatif). Asas ini baru
Universitas Sumatera Utara
46
dikenal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan
dunia pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah
mengikuti arus globalisasi dan kecendrungan keinginan dunia usaha yang
menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi MIGA yang salah satu
klausula di dalamnya adalah bahwa negara-negara penanda tangan konvensi tidak
boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal dalam negeri terhadap penanam
modal asing. Di dalam kesepakatan GATT-WTO khususnya yang berkaitan dengan
perdagangan dan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures
(TRIMs) ditentukan juga bahwa setiap negara penanda tangan persetujuan TRIMs
tidak boleh membeda-bedakan antara penanaman modal dalam negeri dengan
penanaman modal asing. Oleh karena itu, peraturan prundang-undangan negara-
negara peserta GATT-WTO tidak boleh lagi membedakan adanya modal asing dan
modal dalam negeri.75
Peraturan penanaman modal dalam perjanjian-perjanjian WTO, seperti
TRIM’s Agreement maupun GATS sebenarnya merupakan penegasan kembali secara
lebih spesifik prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah dinegosiasikan sejak
tahun 1947. Salah satu prinsip dasar dari perdagangan internasional yang
ditransformasikan adalah prinsip national tretment. Prinsip ini dijadikan sebagai
alasan mendasar bagi dilarangnya sebuah persyaratan penanaman modal karena
dianggap mengandung tindakan diskriminatif terhadap produk impor.
75 Jonker Sihombing, Op.cit, hal 9
Universitas Sumatera Utara
47
Jiwa dari prinsip national treetment adalah adanya perlakuan yang sama oleh suatu
negara baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara
lain.76
Sebagaimana yang telah disebutkan semula, Undang-Undang yang berlaku
sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri tidak mencantumkan secara khusus asas-asas penanaman modal seperti
yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya secara tidak
langsung dikandung juga oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri , karena kedua Undang-Undang tersebut juga
didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Apabila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa UndangUndang Nomor 25
Tahun 2007 di satu pihak menetapkan asas perlakuan yang sama (non diskriminatif)
dalam penanaman modal di Indonesia. Namun, di pihak lain bidang-bidang usaha
tertentu dinyatakan tidak terbuka untuk semua penanaman modal karena
diperuntukan khusus bagi pengusaha UMKMK, sehingga asas perlakuan yang sama
kelihatannya tidak diterapkan secara utuh. Dengan demikian asas perlakuan yang
sama yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut hanyalah
sebatas asas perlakuan yang sama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan
76 Mahmul Siregar, Op.cit, hal 74
Universitas Sumatera Utara
48
perizinan penanaman modal, dan belum mencakup perlakuan yang sama terhadap
bidang-bidang usaha yang terhadap bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki untuk
kegiatan penanaman modal. Pengertian ini harus dipegang secara teguh karena
implikasinya akan berbeda terhadap keberhasilan dan kesinambungan pembangunan
nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera sebagaimana yang
dicita-citakan. Sampai saat ini pemerintah masih memandang perlu untuk
mempertahankan kebijakan tersebut karena bagaimanapun juga dalam semangat
liberalisasi perdagangan yang begitu mewabah dewasa ini tentunya tidak semua
bidang usaha dapat dibuka dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar
bebas. Adanya persaingan bebas pada akhirnya akan dapat mematikan pengusaha
nasional yang sampai saat ini masih perlu diberikan perlindungan.77
Seperti yang diuraikan dalam pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa semua
bidang usaha atau jenis usaha bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha
atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dan dalam
pasal 12 ayat 2 menetapkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal
asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.
Ayat 3 pasal ini menyatakan bahwa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun
77 Ibid, hal 93-94
Universitas Sumatera Utara
49
dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
Selanjutnya ayat 4 menjelaskan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup
dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan
yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan
Presiden. Serta didalam ayat 5 menyatakan pemerintah menetapkan bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro,
kecil,menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan
kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan basan
usaha yang ditunjuk pemerintah.
Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas pemerintah telah
mengeluarkan, Peraturan Presiden, yaitu:
1. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentng Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang
Penanaman Modal.
Berkenaan dengan itu pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar tentang
penanaman modal di Indonesia dengan maksud untuk lebih mendorong terciptanya
iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, sekaligus juga untuk
Universitas Sumatera Utara
50
penguatan daya saing perekonomian nasional yang akhir-akhir ini dirasakan
mengalami banyak kemunduran.
Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang Kebijakan Dasar penanaman
Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di
Indonesia baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Dalam
menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud ini maka pemerintah akan:
a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi
penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
1. Fasilitas Penanaman Modal
Dalam rangka merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah
memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para penanam modal, baik bagi
penanam modal baru maupun bagi penanam modal akan melakukan perluasan usaha.
Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha dalam negeri yang akan melakukan
penanaman modal dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum,
sedang untuk penanaman modal asing wajib di wujudkan dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia. Badan usaha yang berbentuk perseroan Terbatas yang akan
Universitas Sumatera Utara
51
menanamkan modalnya di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang akan
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat mewujudkan
rencana tersebut dengan cara mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut
didirikan, membeli saham dari perseroan yang sedang berjalan, maupun dengan
melakukan cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Supaya mempercepat pertumbuhan penananaman modal di Indonesia,
pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan,
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan
terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dari
lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau provinsi,
ataupun kabupaten/kota.
Pada saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan
koordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah,
antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, maupun sesama antar instansi pemerintah daerah.
Universitas Sumatera Utara
52
Untuk melaksanakan hal-hal tersebut BKPM mempunyai fungsi dan tugas
untuk:78
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma,standar, dan prosedur, pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor-sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara lain dengan meningkatkan kemitraan, meningkatkan
daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan
informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman
modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang di hadapi oleh penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal.
9. Mengkordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan
penanaman modalnya di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan
78 Ibid,hal 98-99
Universitas Sumatera Utara
53
10. Mengkordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
Serangkaian aturan telah ditetapkan untuk dipenuhi oleh para penanam modal
baru yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Penanam modal baru yang
ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut setidaknya harus memenuhi
salah satu kriteria sebagai berikut:79
a. Menyerap banyak tenaga kerja.
b. Termasuk skala prioritas tinggi.
c. Termasuk pembangunan infrastruktur.
d. Melakukan alih teknologi.
e. Melakukan industri pionir.
f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan.
g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
h. Melaksanakan kegiatan penelitian,pengembangan,dan inovasi.
i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, atau
j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin-mesin atau peralatan
yang di produksi di dalam negeri.
Fasilitas yang di berikan kepada penanaman modal baru tersebut dapat
berupa:80
79 Ibid, hal 10080 Ibid
Universitas Sumatera Utara
54
1).Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai pada tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu.
2).Pembebasan ataupun keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
3).Pembebasan ataupun keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu.
4).Pembebasan ataupun penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor
barang modal atau mesin-mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang
belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5).Penyusutan ataupun amortisasi yang dipercepat, dan
6).Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
Pemerintah menetapkan bahwa pembebasan atau pengurangan pajak
penghasilan badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu hanya dapat di berikan
kepada penanaman modal baru yang termasuk dalam kategori industri pionir, yakni
industri yang memiliki keterkaitan yang luas, yang memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, industri yang memperkenalkan teknologi baru, serta industri
yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Selain dari itu, untuk
penanaman modal yang sedang berlangsung yang memerlukan penggantian mesin-
Universitas Sumatera Utara
55
mesin ataupun barang modal lainnya, pemerintah juga dapat memberikan keringanan
atau pembebasan bea masuk. Dengan adanya pemberian keringanan fasilitas bea
masuk maka penanam modal dapat melakukan penggantian (replacement) atas mesin-
mesin produksinya yang telah usang, sehingga target produksi dapat dipenuhi oleh
peralatan yang ada.81
Keringanan di bidang perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat
diinginkan oleh para penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun
penanam modal asing. Keringanan tersebut di butuhkan terutama pada masa-masa
awal penanaman modalnya sampai saat penanaman modal tersebut dapat
menghasilkan. Untuk memberikan keringanan perpajakan tersebut, pemerintah antara
lain telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas
PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha dan Daerah Tertentu. Fasilitas
yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tersebut
menyangkut:82
- Pengurangan penghasilan neto kena pajak sebesar 30% selam 6 (enam) tahun.
- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
- Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun
81 Ibid, hal 101-10282 Ibid
Universitas Sumatera Utara
56
- Pengenaan potongan pajak atas dividen yang di bayar kepada wajib pajak luar
negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan
penghindaran pajak berganda.
2. Bidang Usaha yang Terbuka bagi Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap penanam
modal berhak untuk mendapatkan kepastian hak, perlindungan hukum,informasi yang
terbuka mengenai bidang usaha yang akan/telah dijalankannya, hak pelayanan, serta
berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Pemerintah juga menetapkan bahwa semua bidang/jenis usaha dinyatakan
terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang/jenis usaha yang dinyatakan
tertutup,atau dinyatakan terbuka dengan persyaratan.
Penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam negeri
maupun bagi penanaman modal asing dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti
kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan
nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
Sedang penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu
dilakukan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan dan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK),
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh
pemerintah. Khusus bagi penanaman modal asing, pemerintah menetapkan
Universitas Sumatera Utara
57
bidang/jenis usaha yang tertutup bagi mereka yaitu bidang bidang-bidang yang
mencakup:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang,serta
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.83
3. Hak Repatriasi dan Transfer dalam Valuta Asing
Kemudahan-kemudahan bagi pemilik modal untuk melakukan penanaman
modalnya di Indonesia ditempuh antara lain dengan cara memberikan serangkaian
rangsangan kepada para pemilik modal. Rangsangan tersebut dapat diberikan dalam
bentuk hak untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain, sepanjang
aset tersebut tidak termasuk dalam katagori aset yang ditetapkan oleh undang-undang
sebagai aset yang dikuasai oleh negara/pemerintah.
Pemilik modal juga diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
dalam valuta asing terhadap komponen-komponen:
a. Modal
b. Keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lainnya.
c. Dana yang diperlukan untuk:
- pembelian bahan baku dan bahan penolong, barang setengah jadi, atau
barang jadi, atau
- penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup
penanaman modal.
83 Ibid, hal 105
Universitas Sumatera Utara
58
d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman.
f. Royalti atau biaya yang harus dibayar.
g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam
perusahaan penanaman modal.
h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal.
i. Kompensasi atas kerugian.
j. Kompensasi atas pengambilalihan.
k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus
dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan
l. Hasil penjualan asset yang dimiliki yang dialihkan kepemilikannya kepada
pihak lain.84
Hak yang dimiliki oleh penanam modal untuk melakukan transfer dana dan
repatriasi dalam valuta asing yang disebutkan diatas dapat dilaksanakan tanpa
mengurangi kewenangan pemerintah untuk terlebih dahulu mendapatkan pajak
dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari setiap kegiatan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk menjamin terlaksananya
penegakkan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari para kreditur,
maupun pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.
84 Ibid, hal 107
Universitas Sumatera Utara
59
Keberadaan hak dari para penanam modal untuk melakukan transfer dana dan
repatriasi dalam valuta asing yang disebutkan diatas tanpa mengurangi kewenangan
pemerintah untuk memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan
pelaporan dari pelaksanaan transfer dana dimaksud.
4. Perizinan Impor dan Pelayanan Keimigrasian.
Supaya meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia, pemerintah
juga memberikan kelonggaran dan keringanan-keringanan di bidang perizinan impor,
pelayanan keimigrasian, serta hak-hak atas tanah yang dipergunakan untuk lokasi
penanaman modal.
Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas impor diberikan oleh
pemerintah kepada para penanam modal untuk mengimpor barang-barang
sebagaimana tersebut dibawah ini:85
a. Barang-barang yang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang.
b. Barang-barang yang tidak memberikan dampak negatif bagi keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa Indonesia.
c. Barang-barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri kedalam wilayah
Indonesia,dan
d. Barang-barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.
Dipihak lain, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian dapat diberikan untuk:
85 Ibid, hal 109-111
Universitas Sumatera Utara
60
1. Penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan
penanaman modalnya di Indonesia.
2. Penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat
sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan
pelayanan purna jual, serta
3. Calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal di
Indonesia.
Khusus bagi para penanam modal yang membutuhkan tenaga kerja asing
dalam rangka merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia serta para penanam
modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara untuk
melakukan perbaikan mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi lainnya,
kemudahan pelayanan fasilitas keimigrasian yang disebutkan diatas akan diberikan
oleh pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Secara rinci fasilitas yang dapat diberikan kepada penanam modal asing yang
akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk:
a). Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua)
tahun.
b).Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin
tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun
berturut-turut.
Universitas Sumatera Utara
61
c). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1
(satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan.
d). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah indonesia untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2
(dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan, dan
e). Pemberian izin masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal di
berikan.
Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana yang
disebutkan diatas akan dilakukan oleh Direktorat jenderal Imigrasi, tentunya setelah
terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari BKPM.
5. Hak atas Tanah
Selain dari kemudahan-kemudahan dalam bidang fasilitas impor dan fasilitas
keimigrasian sebagaimana yang disebutkan diatas, pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan juga kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan hak atas tanah. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah
yang diberikan pemerintah ditempuh dengan cara hak atas tanah diperpanjang dimuka
Universitas Sumatera Utara
62
sekaligus, dan dapat diperbaharui kembali sesuai penanaman modal. Kemudahan-
kemudahan tersebut berupa:86
a. Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 95
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang
dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun, dan kemudian dapat
diperbaharui kembali selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 80
(delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka
sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun , dan kemudian dapat diperbaharui
kembali selama 30 (tiga puluh) tahun ; serta
c. Hak Pakai (HP) yang dapat diberikan untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh)
tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama
45 (empat puluh lima) tahun dan kemudian dapat diperbaharui kembali
selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Pemberian hak atas tanah sekaligus dengan perpanjangannya dimuka
sebagaimana yang disebutkan diatas hanya dapat diberikan dengan memperhatikan
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1). Penanaman modal yang akan dilakukan harus untuk jangka waktu yang relatif
panjang, dan terkait dengan rencana perubahan struktur perekonomian
Indonesia yang lebih berdaya saing.
86 Ibid, hal 112
Universitas Sumatera Utara
63
2). Penanaman modal yang akan dilakukan memiliki tingkat resiko yang
memerlukan pengembalian modal dalam jangka yang relatif panjang, sesuai
dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan.
3). Penanaman modal yang akan dilakukan diperkirakan tidak memerlukan area
yang luas untuk pelaksanaan kegiatan usahanya.
4). Penanaman modal yang akan dilakukan dengan menggunakan hak atas tanah
negara,serta
5). Penanaman modal yang akan dilakukan tidak mengganggu rasa keadilan
masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
Meskipun pemerintah memberikan kemudahan untuk mendapatkan hak atas
tanah dengan pemberian opsi perpanjangannya di muka sekaligus sebagaimana yang
disebutkan terdahulu, pembaharuan hak tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang
hasil penilaian menunjukkan bahwa tanah tersebut masih dipergunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya
semula.
Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dihentikan atau
dibatalkan pemerintah jika penanam modal menelantarkan tanah, merugikan
kepentingan umum, memanfaatkan tanah yang tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak semula, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria mengenal berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik,hak guna usaha,hak
Universitas Sumatera Utara
64
guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil
hutan, dan hak-hak lainnya. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik,
dengan pengecualian bahwa hak milik tersebut dapat diberikan kepada badan-badan
hukum yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan sepanjang penggunaan tanah
hak milik tersebut murni untuk tujuan sosial dan keagamaan dimaksud.
Dengan demikian, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh penanam modal
yang bukan warga negara Indonesia adalah hak atas tanah diluar hak milik seperti hak
guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun,
sedang hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
Didalam Peraturan Menteri Pertanian (untuk selanjutnya disingkat Permentan)
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengatur
beberapa hal pokok. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha
perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib
membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per
seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
Kedua, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
pertama dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
Ketiga, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana pada ayat pertama,
dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
65
Keempat, rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat pertama harus diketahui oleh Bupati/ Walikota.
Seperti yang ditulis dalam Tabloid mingguan Detak edisi 168, ungkapan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H.Achmad Diran, tentang pasal 11 didalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 , antara lain:
“...Dimata pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, tentu sesuatu aturan yang
menguntungkan, sebab nilainya berprospek menguntungkan masyarakat. Kata
lainnya, masyarakat sekitar perusahaan perkebunan tak lagi jadi penonton. Mereka
sudah memiliki ‘hak’ untuk itu. Dengan keterlibatan masyarakat dibidang
perkebunan, otomatis aturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan
ekonomi masyatrakat disekitar perusahaan dimaksud,” jelas Wakil Gubernur
kalimantan Tengah (Kalteng) H.Achmad Diran. Keterlibatan petani plasma dalam
sebuah perkebunan bisa meminimalisasi sengketa lahan antara masyarakat dengan
perusahaan perkebunan itu sendiri.” Selanjutnya beliau mengatakan: “ Selama ini,
sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan lebih banyak dipicu karena
tidak terlibatnya masyarakat dalam penggarapan perkebunan. Kalau masyarakat
dilibatkan, maka tidak akan ada lagi ganti rugi yang harus dibayar perusahaan...”
Adanya Peraturan Menteri setidaknya ada upaya untuk memperdayakan
masyarakat sekitar hutan. Selama ini masyarakat sekitar perusahaan kebanyakan
menjadi penonton saja. Kalau perusahaan ingin makmur, jangan hanya
memakmurkan investasinya saja, tetapi masyarakat disekitar perusahaan juga harus
makmur. Sayangnya definisi wajib 20% (dua puluh per seratus) pada realitanya masih
Universitas Sumatera Utara
66
membingungkan semua pihak. Tidak sedikit pula yang menilai Peraturan menteri
Nomor 26 Tahun 2007 secara hukum lemah. “Lahan 20 % (dua puluh per seratus)
dimaksud bisa saja berasal dari areal masyarakat, areal yang disediakan pemerintah
atau berdasarkan izin yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. “ Jadi yang
mengatur itu nantinya tergantung pemberi izin,” kata Kepala Bidang Kelembagaan
dan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah.87
Tak hanya lemah dari segi tata aturan perundangan, tapi juga terbitnya
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2007 dinilai terlambat. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebagaimana yang dilansir salah satu media
lokal di Sampit mengatakan, kebijakan PBS untuk mengalokasikan 20 persen lahan
untuk petani plasma bisa dikatakan terlambat. Aturan tersebut baru diterbitkan pada
tahun 2007, sementara investasi perkebunan telah masuk pada tahun 1995. “ Saat itu
pemerintah pusat melalui Bank Indonesia meluncurkan skim kredit untuk program
plasma. Namun program tersebut tidak berjalan lagi sehingga berdampak pada
kondisi keuangan perusahaan perkebunan”, ujarnya88
6. Nasionalisasi dan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.
Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal dicantumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal secara semena-
mena. Jika dengan alasan-alasan tertentu pengambilalihan hak tersebut terpaksa harus
87http://tabloidmingguandetak.blogspot.com/2011/03/kontroversi-kebun-plasma-20-persen.html,Tanggal 6-12-2012,Jam 7.50 WIB
88 Ibid
Universitas Sumatera Utara
67
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah akan melaksanakannya dengan memintakan
persetujuan parlemen (DPR) terlebih dahulu melalui undang-undang yang dibuat
khusus untuk itu.
Selain jaminan dari pemerintah yang tidak akan melakukan nasionalisasi
modal asing sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007, pemerintah juga berusaha memberikan perlakuan yang lebih baik bagi
para penanam modal dengan cara melakukan penyelesaian sengketa penanaman
modal yang timbul diantara pemerintah dengan penanam modal melalui musyawarah
dan mufakat. Namun, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, dibuka
kemungkinan untuk melakukan penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan
kesepakatan para pihak dan apabila hal ini tidak disepakati dapat ditempuh melalui
proses pengadilan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur
bahwa khusus untuk sengketa yang menyangkut penanaman modal yang terjadi
antara pemerintah dengan penanaman modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase
internasional yang disepakati oleh para pihak.
Mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka
sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari Internasional Center For
Settlement of Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang-undang Nomor
5 Tahun 1968 telah meratifikasi konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur
tentang penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing berkaitan dengan
penanaman modal.
Universitas Sumatera Utara
68
Seperti yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
penanaman Modal, pasal 32 ayat 1 menyebutkan dalam hal terjadi sengketa di bidang
penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih
dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ayat 2
menyatakan dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selanjutnya ayat 3 pasal ini menetapkan dalam hal terjadi sengketa di bidang
penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para
pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan
kesepakatan para pihak dan jika penyelasaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Ayat 4
mengatur dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah
dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
Dalam penanaman modal asing terdapat kemungkinan timbul sengketa antara
penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dalam kerjasama mereka
atau perusahaan joint venture atau antara investor asing dengan pemerintah lokal.
B. Pengaturan Kepemilikan Saham Asing.
Cita-cita para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana
menyejahterakan masyarakat. Dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Universitas Sumatera Utara
69
(UUD) 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak
segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak.
Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum
penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung
hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya.
Mencermati peran penanam modal cukup penting dalam membangun
perekonomian, tidaklah mengherankan jika di berbagai negara dalam dekade terakhir
ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara
optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak dari sudut
pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang
untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana
mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam
modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.
Supaya menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima
modal harus disadari tidak mudah. Artinya apabila negara penerima modal terlalu
ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para
investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah ada pun bisa jadi
akan merelokasi perusahaannya. Karena diera globalisasi ini para pemilik modal
sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi
ruang geraknya. Dengan kata lain dalam prespektif, dunia bisnis tidak lagi mengenal
sekat-sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perusahaan
kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan teknologi diberbagai sektor,
Universitas Sumatera Utara
70
khususnya di sektor informasi. Disini terlihat adanya kemajuan dalam bidang
teknologi yang dapat membawa dampak cukup luas dalam dunia bisnis. Artinya,
semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modal pun akan cepat berpindah
dari satu tempat ke tempat lain. Modal akan berhenti atau tepatnya investor akan
menanamkan modalnya di tempat yang peluang investasinya cukup kondusif.
Salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat
berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum. Artinya, apakah
pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dijamin oleh peraturan perundang-
undangan yang jelas. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yang sudah ada di
depan mata yakni bagaimana menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan
negara-negara lain yang juga tengah berupaya untuk menarik investor masuk ke
negaranya.
Jika tidak ingin tertinggal dengan negara lain, maka Indonesia pun harus
mengambil peran aktif dalam mendorong masuknya investasi ke negeri ini.
Sebagaimana diketahui sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada
tahun 1996, juga turut mempengaruhi masuknya investasi. Seperti yang dikemukakan
oleh Djisman S.Simanjuntak:89
“Hal yang menghawatirkan dewasa ini adalah masalah investasi.
Pembentukan modal tetap bruto dalam perkiraan nasional dalam tahun 2003 masih
hampir sepertiga lebih kecil dari pada tahun 1997. Tingkat investasi sebagai
presentase produk domestik bruto anjlok dan belum pulih. Investasi asing langsung
89 Hendrik budi untung, Hukum Investasi,(Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hal 7
Universitas Sumatera Utara
71
ke Indonesia berubah menjadi negatif. Pangsa Indonesia dalam stok investasi asing
langsung yang masuk turun dari 1,68% dalam tahun 1995 menjadi 0,78% dalam
tahun 2002. PMDN dan PMA yang disetujui juga menukik walaupun ada tanda-tanda
kebangkitan tahun 2003. Gangguan keamanan, amuk penjarahan, ketidakpastian
hukum, korupsi, dan perselisihan perburuhan bergabung untuk memudarkan daya
tarik Indonesia ketika ditempat lain muncul lokasi-lokasi yang bersinar cerah,
khususnya cina yang bersaing dengan Indonesia dalam kelompok-kelompok industri
yang sama atau mirip”.
Dari apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi diatas semakin tampak,
bahwa ada beberapa hal yang harus segera dibenahi antara lain masalah kepastian
hukum, korupsi, birokrasi, dan masalah perburuhan atau tenaga kerja.
Adapun bentuk atau modal investasi ada beberapa versi. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Michel J. Trebilock dan Robert Howse:90
“Investasi langsung asing biasanya menggunakan satu dari tiga bentuk
berikut: pemberian dana modal misalnya dalam joint venture atau pabrik baru untuk
pendapatan perusahaan dan peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau
partnernya”.
Dengan adanya pendirian badan usaha apalagi badan usaha yang akan
didirikan tersebut berorientasi ekspor, dapat membawa dampak positif tidak hanya
bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Sumantoro, aspek positif dari Penanaman Modal Asing (PMA) bagi negara penerima
90 Ibid, hal 8
Universitas Sumatera Utara
72
modal adalah PMA dapat menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman
modal di bidang produksi ekspor:91
1. disektor industri penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk
impor;
2. PMA menambah pendapatan negara berupa pajak/royalty dari perusahaan asing
yang bergerak dibidang perminyakan;
3. PMA menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru;
4. menaikkan skill dari tenaga karja yang bekerja di perusahaan asing tersebut;
5. memberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan
modern;
6. di sektor industri penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga
menambah elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri
perusahaan asing tersebut;
7. PMA dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal
asing;
8. PMA dapat diinteregasikan dengan pembangunan nasional.
Dalam sudut pandang yang lain tentang manfaat investasi langsung bagi
negara penerima modal dikemukakan oleh Hans Rimbert Hemmer:92
“ Investasi langsung sebagai bentuk aliran modal mempunyai peranan utama bagi
pertumbuhan ekonomi negara berkembang, karena bukan hanya memindahkan modal
91 Ibid, hal 992Ibid, hal 10
Universitas Sumatera Utara
73
barang, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Agar
investasi langsung tersebut bermanfaat bagi negara penerima modal, maka terlebih
dahulu harus ada modal sumber daya manusia, karena kalau tidak maka know-how
tersebut tidak dapat dimanfaatkan bagi sektor-sektor ekonomi lain atau bahkan sama
sekali tidak dapat ditransfer”.
Dengan demikian untuk dapat menyerap hasil yang maksimal dari kehadiran
investor asing, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang akan ditingkatkan daya
saingnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan kehadiran investor
asing. Jadi harapan untuk adanya alih pengetahuan, manajemen dan teknologi dapat
diwujudkan.
Penanaman modal asing berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang
menjadi cakupan hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena baik asal
usul modal yang akan ditanamkan maupun subjek hukum yang akan melakukan
kegiatan penanaman modal, tidak berasal dari negara yang sama dengan negara yang
menerima penanaman modal.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
memberikan definisi yang sangat luas mengenai penanaman modal asing. Pada pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 disebutkan bahwa penanaman modal asing
meliputi penanaman modal asing secara langsung dan yang digunakan untuk
menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara
langsung menanggung risiko dari penanaman modalnya.
Universitas Sumatera Utara
74
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang
telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 selain memuat
tentang pengertian penanam modal asing, penanaman modal asing juga
mencantumkan pengertian modal asing. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 disebutkan bahwa penanam modal asing adalah:
“Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik indonesia”.
Penanaman modal asing adalah:
“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.
Sedang modal asing adalah:
“Modal yang dimiliki oleh warga negara asing, perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.
Dari cakupan pengertian modal asing sebagaimana yang dimuat pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut kelihatan bahwa penentuan mengenai apakah
suatu modal akan digolongkan sebagai modal asing atau bukan modal asing tetap
didasarkan pada asal muasal (herkomst) dari modal di maksud.
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk dapat
mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih
Universitas Sumatera Utara
75
adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan
nasional.93
Pemerintah menyadari adanya beberapa kendala pokok yang dihadapi pemilik
modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 dibuat dengan mengantisipasi hal-hal tersebut. Untuk itu ketentuan
yang mencakup perizinan dan pengesahan pendirian usaha dibuat dengan melakukan
pelayanan terpadu satu pintu.
Selain memberikan kemudahan-kemudahan, pemerintah juga menetapkan
kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pemilik
saham/pemodal. Pemerintah berharap bahwa segala kemudahan-kemudahan dan
fasilitas yang diberikan kepada pemodal dapat tepat sasaran dan benar-benar
dipergunakan oleh mereka yang serius untuk menanamkan modalnya. Apabila
pemilik modal dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut dengan baik,
hasil dari penanaman modal tersebut diharapkan akan tercermin pada sumbangannya
untuk kelangsungan pembangunan nasional..
Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa
setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan
tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya ke BKPM, menghormati
tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal tersebut
berada, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
93 Jonker Sihombing, Op.cit, hal. 81
Universitas Sumatera Utara
76
1. Ketentuan Umum
Sebagaimana tercantum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman modal, perusahaan dalam negeri yang akan melakukan kegiatan
penanaman modal diperkenankan untuk memilih bentuk perusahaan yang dianggap
lebih cocok, untuk perusahaan penanaman modal asing wajib diwujudkan dalam
bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan harus berkedudukan di
dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, penanaman modal asing
diwajibkan untuk menjaga agar selama kegiatan penanaman modal masih
berlangsung, bentuk badan usahanya tetap dapat mengikuti aturan yang dicantumkan
pada Undang-Undang tersebut.
Secara umum, setiap penanam modal berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk:94
a. Menjamin mengenai tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian yang mungkin
timbul jika penanam modal menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek-praktek
monopoli, dan hal-hal lainnya yang merugikan negara;
d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesehatan pekerja; serta
94 Ibid, hal.128-129
Universitas Sumatera Utara
77
f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain dari hal-hal yang disebutkan diatas, pemerintah menganggap perlu
untuk menambah persyaratan-persyaratan dalam bentuk kewajiban tambahan bagi
para penanam modal yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengolahan sumber
daya alam yang tidak terbarukan. Untuk tujuan konservasi lingkungan, para penanam
modal di bidang sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut diwajibkan untuk
mengalokasikan secara bertahap sejumlah dana yang dimaksudkan guna pemulihan
kembali lokasi kegiatan usaha kepada keadaan semula, yang harus memenuhi standar
kelayakan lingkungan hidup.
2. Ketenagakerjaan.
Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, setiap perusahaan penanam modal
harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Dengan jumlah penduduk
yang cukup besar, tentunya Indonesia cukup mampu menyumbangkan tenaga kerja
bagi perusahaan penanaman modal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
perusahaan tersebut. Pemberian izin dari pemerintah bagi penanaman modal di suatu
daerah tentunya telah mempertimbangkan tenaga kerja yang tersedia, terutama
disekitar lokasi perusahaan penanaman modal tersebut berada. Hal ini dinilai sangat
penting karena dengan adanya penanaman modal di suatu daerah diharapkan menjadi
salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar, baik
untuk tenaga kerja yang terdidik maupun bagi tenaga kerja yang kurang terdidik.95
95 Ibid, hal. 130
Universitas Sumatera Utara
78
Perusahaan penanaman modal diperkenankan untuk mempergunakan tenaga
ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Tenaga ahli yang mempunyai kewarganegaraan
asing biasanya hanya diperkenankan untuk mengisi jabatan managerial, sepanjang
memang hal tersebut dibutuhkan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan
sepanjang tenaga kerja warga negara Indonesia belum mampu untuk melaksanakan
jenis pekerjaan dimaksud.
Agar keberadaan tenaga ahli asing tidak berlangsung secara permanen
sehingga dapat menutup kesempatan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia,
perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan
untuk menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja warga
negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk
terciptanya alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tangan tenaga kerja Indonesia dan
kesinambungan pasok tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
diinginkan, perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga
kerja warga negara Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kerja.
Sesuai dengan yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, pasal 10 ayat 1 menyatakan perusahaan penanaman
modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja
warga negara Indonesia. Ayat 2 pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman modal
berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.
Universitas Sumatera Utara
79
Selanjutnya pasal 10 ayat 3 menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal
wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4
menjelaskan perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing
diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Kondisi iklim yang tidak menentu saat ini yang ditandai dengan menipisnya
ozon dan global warming telah menggerakkan pemerintah Negara-negara maju dan
berkembang untuk ambil bagian dalam menciptakan regulasi yang ramah lingkungan.
Kemiskinan dan kerawanan sosial dianggap memiliki sumbangan yang besar dalam
pengrusakan sumber daya alam. Oleh sebab itu, isu lingkungan tidak boleh
dipisahkan dari isu sosial dan kemasyarakatan.96
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.97
Isu tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) adalah suatu topik
yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral
perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan.
96Marisi P.Purba ,Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas,Suatu Pembahasan Kritis AtasUndang-undang no.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,(Yogyakarta;Graha Ilmu,2008), hal 75
97Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan terbatas (berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun2007),(Jakarta: Permata Aksara,2012),hal 131m
Universitas Sumatera Utara
80
Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu
atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan
tata cara yang menguji moral seseorang atau standar moral masyarakat.98
Hal yang relatif baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 yang tidak dimuat secara eksplisit pada Undang-Undang sebelumnya adalah
mengenai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility) sebagaimana termaktub pada pasal 15 huruf b dari
Undang-Undang tersebut. Bagian penjelasan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung
jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma dan budaya masyarakat setempat.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
juga diatur tentang tanggung jawab sosial seperti ditentukan dalam pasal 74
disebutkan bahwa :
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan
(2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
98 Manuel G. Velasquez, Business Ethics Consepts And Cares,(London:Prentice Hall Internasional,2002,hal 8-13,Dalam Bismar Nasution, makalah Aspek Hukum Tanggung Jawab sosial Perusahaan,Disampaikan pada semiloka peran dantanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal wilayah Operasional Perusahaan Perspektif hak asasi Manusia,diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau PekanBaru, Tanggal 23 Februari 2008, hal 1
Universitas Sumatera Utara
81
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur
dengan peraturan pemerintah
Penjelasan pasal 74 ayat (3) diatas bahwa yang dimaksud “dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala
bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, muncul gagasan yang
lebih konfrehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini. Paling
kurang sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai
termasuk dalam apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.99
Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi
kepentingan masyarakat luas. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab
sosial perusahaan, perusahaan diharapkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan
yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial dan moral perusahaan disini
99 A.Sonny Keraf,Etika Bisnis Tuntutan dan relevansinya,(Yogyakarta:Kanisus,2002),hal 123,Dalam Bismar Nasution, Ibid, hal 2
Universitas Sumatera Utara
82
terutama terwujud dalam bentuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang berguna bagi
masyarakat.
Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber
daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi
perusahaan tersebut. Demikian pula sampai tingkat tertentu masyarakat telah
menyediakan tenaga-tenaga professional bagi perusahaan yang sangat berjasa
mengembangkan perusahaan tersebut. Karena itu keterlibatan sosial merupakan balas
jasa terhadap masyarakat.
Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan sosial, perusahaan
memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis
tertentu yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan ikut dalam
berbagai kegiatan sosial, perusahaan merasa punya kepedulian, punya tanggung
jawab terhadap masyarakat dan dengan demikian akan mencegahnya untuk tidak
sampai merugikan masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.
Keempat, dengan keterlibatan sosial, perusahaan tersebut menjalin hubungan sosial
yang lebih baik dengan masyarakat dan dengan demikian perusahaan tersebut akan
lebih diterima kehadirannya dalam masyarakat tersebut. Ini pada gilirannya akan
membuat masyarakat merasa memiliki perusahaan tersebut dan dapat menciptakan
iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan bagi kegiatan
bisnis juga akhirnya punya dampak yang positif dan menguntungkan bagi
kelangsungan bisnis perusahaan tersebut di tengah masyarakat tersebut.
Universitas Sumatera Utara
83
David Hess, Nikolai Rogovsky, dan Thomas W. Dunfee menyatakan bahwa
salah satu faktor yang turut mengubah cara pandang terhadap tanggung jawab sosial
(CSR) adalah “moral marketplace factor”, yang menambah pentingnya penerimaan
atau cara pandang terhadap moralitas suatu perusahaan (corporate morality) yang
akan turut mempengaruhi konsumen, investor dan para pegawai dalam memilih
ataupun berinvestasi.100
Dari pemaparan diatas, secara garis besar, ada 2 (dua) bentuk pendekatan
terhadap CSR, yaitu pendekatan tradisional (traditional approach) dan pendekatan
baru (new approach). Dalam pendekatan tradisional, CSR oleh perusahaan-
perusahaan hanya dipandang oleh sebagai kewajiban semata (fulfilling an obligation),
sedangkan dalam pendekatan baru, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban
yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran
bisnis perusahaan.101
100 Philip Kotler dan Nancy Lee, corporate social Responsibility: Doing The Most Good forYour Company and Your Cause, John Wiley and Sons, Inc Hoboken, New Jersey, 2005, hal 8 ,DalamBismar Nasution, Ibid, hal 7.
101 Ibid
Universitas Sumatera Utara