Post on 28-Feb-2018
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 1/75
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN
REMISI DALAMPEMIDANAAN
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika
A.. Pengertian Narkotika
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, pengertian dari narkotika adalah:
Narkotika adalah at atau o!at "ang !erasal dari tanaman atau !ukan
tanaman, !aik sintetis maupun semisintetis, "ang dapat men"e!a!kan
penurunan atau peru!ahan kesadaran, hilangn"a rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa n"eri, dan dapat menim!ulkan ketergantungan, "ang
di!edakan ke dalam golongan-golongan se!agaimana terlampir dalam
Undang-Undang ini#
$e%ara umum, "ang dimaksud dengan narkotika adalah se&enis at
"ang dapat menim!ulkan pengaruh-pengaruh tertentu !agi orang-orang "ang
menggunakann"a, "aitu dengan %ara memasukan ke dalam tu!uh#
'stilah narkotika "ang dipergunakan di sini !ukanlah narcotics pada
farmacologie ()armasi*, melainkan sama artin"a dengan drug , "aitu
se&enis at "ang apa!ila dipergunakan akan mem!a+a e)ek dan pengaruh-
pengaruh tertentu pada tu!uh si pemakai, "aitu mempengaruhi kesadaran,
mem!erikan dorongan "ang dapat !erpengaruh terhadap perilaku manusia,
dan pengaruh-pengaruh terse!ut dapat !erupa: Penenang, perangsang(!ukan rangsangan se*, menim!ulkan halusinasi (pemakain"a tidak
mampu mem!edakan antara kha"alan dan ken"ataan, kehilangan
kesadaran akan +aktu dan tempat*#1
Pada mulan"a at narkotika ditemukan orang "ang penggunaann"a
ditu&ukan untuk kepentingan umat manusia, khususn"a di !idang pengo!atan#
engan !erkem!ang pesat industri o!at-o!atan de+asa ini, maka kategori
1$oed&ono ir&osis+oro, Segi Hukum Tentang Narkotika, PT# .ar"a Nusantara, Bandung, 19/,hlm# 1
1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 2/75
&enis at-at narkotika semakin meluas pula seperti haln"a "ang tertera dalam
lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika#
engan perkem!angan ilmu pengetahuan dan teknologi terse!ut, maka o!at-
o!at sema%am narkotika !erkem!ang pula %ara pengolahann"a#
Belakangan diketahui pula !ah+a at-at narkotika terse!ut memiliki
da"a ke%anduan "ang !isa menim!ulkan si pemakai !ergantung hidupn"a
terus-menerus pada o!at-o!at narkotika itu# engan demikian, maka untuk
&angka +aktu "ang mungkin agak pan&ang si pemakai memerlukan
pengo!atan, penga+asan, dan pengendalian guna !isa disem!uhkan#
enurut $udarto Perkataan narkotika !erasal dari perkataan 4unani
Narke, "ang !erarti ter!ius, sehingga tidak merasa apa-apa#2
$mith .line dan 6re%h 7lini%al $ta)) mengemukakan de)inisi tentang
narkotika adalah: 8at-at atau o!at "ang dapat mengaki!atkan
ketidaksadaran atau pem!iusan dikarenakan at-at terse!ut !eker&a
mempengaruhi susunan s"ara) sentral, termasuk %andu, at-at "ang di!uat
dari %andu (morphine, codein, methadone*#3
e)inisi lain dari Biro Bea dan 7ukai merika $erikat dalam !uku
Narcotic Identification Manual , se!agaimana dikutip &oko Prakoso "ang
mengatakan !ah+a "ang dimaksud dengan narkotika ialah: 7andu, gan&a,
kokain, at-at "ang !ahann"a diam!il dari !enda terse!ut, "akni morphine,
2&oko Prakoso, Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara, Bina ksara, akarta, 199/, hal/0
3 Ibid , hlm# /1#
2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 3/75
heroin, codein, hasisch, cocain, narkotika sintetis "ang menghasilkan at-at,
o!at "ang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant #
enurut Verdooende Middelen !rdonantie Staatblad 19;2 No# 2;/
&o# No# 53 "ang telah diu!ah dan ditam!ah, "ang dikenal se!agai undang-
undang o!at !ius, narkotika adalah: Bahan-!ahan "ang terutama mempun"ai
e)ek ker&a pem!iusan, atau "ang dapat menurunkan kesadaran# i samping
menurunkan kesadaran &uga menim!ulkan ge&ala-ge&ala )isik dan mental
lainn"a apa!ila dipakai se%ara terus-menerus dan liar dengan aki!at antara lain
ter&adin"a ketergantungan pada !ahan-!ahan terse!ut#
Narkotika pada Pasal <##=# staat!lad 192; No# 2;/ &o# Nomor 53
adalah untuk tu&uan pengo!atan atau ilmu pengetahuan# =!at !ius ke%uali
%andu olahan, cocaine kasar, codeine han"a dapat diolah dan dikeluarkan oleh
mereka "ang ditentukan undang-undang, "aitu:
1# poteker dan ahli kedokteran>
2# okter he+an>
3# Pengusaha pa!rik o!at#5
alam undang-undang o!at !ius terse!ut, "ang dikategorikan se!agai
narkotika tern"ata tidak han"a o!at !ius sa&a melainkan dise!ut &uga %andu,
gan&a, kokain, morphin, heroin, dan at-at lainn"a "ang mem!a+a pengaruh
atau aki!at pada tu!uh#8at-at terse!ut !erpengaruh karena !ergerak pada
hampir seluruh sistem tu!uh, terutama pada s"ara) otak dan sumsum tulang
Ibid #5 $oed&ono ir&osis+oro, Segi Hukum Tentang Narkotika, PT# .ar"a Nusantara, Bandung, 19/,
hlm# 150#
3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 4/75
!elakang# $elain itu karena mengkonsumsi narkotika akan men"e!a!kan
lemahn"a da"a tahan serta hilangn"a kesadaran#
8at-at narkotika "ang semula ditu&ukan untuk kepentingan
pengo!atan, namun dengan perkem!angan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususn"a perkem!angan teknologi o!atan-o!atan, maka &enis-&enis narkotika
dapat diolah sedemikian !an"ak seperti "ang terdapat pada saat ini, serta dapat
pula disalahgunakan )ungsin"a "ang !ukan lagi untuk kepentingan di!idang
pengo!atan, !ahkan sudah mengan%am kelangsungan eksistensi generasi suatu
!angsa#
A.!. "aktor#"aktor Terja$in%a Tin$ak Pi$ana Narkotika
Pen"alahgunaan narkotika di 'ndonesia mulai mun%ul pada tahun
199 dan dalam perkem!angan selan&utn"a narkotika "ang disalahgunakan
tidak ter!atas pada &enis opioida sa&a, melainkan &uga &enis
sedati?a@hipnotika#Tidak &arang pen"alahguna memakai narkotika !erganti-
ganti dan men%ampur satu &enis at dengan at lainn"a ( pol"drugs abuser *#
iperoleh gam!aran pen"alahgunaan narkotika se!agai !erikut:
199-19;3ter!an"ak atau hampir seluruhn"a mor)in dan gan&a#
19;3-19; mor)in, gan&a, !ar!iturat, sedati?a@hipnotika, sedangkan
mor)in menurun#19;9-19/5 gan&a, !ar!iturat, sedati?a@hipnotika, al%ohol sedangkan
mor)ine dan heroin mulai !ertam!ah lagi#
19/5-1990 gan&a, sedati?a@hipnotika, alkohol, !ar!iturat, pethidin,
mor)in, heroin#
1990-2002 gan&a, sedati?a@hipnotika, alkohol, !ar!iturat, pethidin,
mor)in, heroin, kokain, am)etamine, dan turunann"a
(misaln"a ps"chedeli#ue atau AT7@ $cstas"*#
$is+anto $unarso, %enegakan Hukum Narkotika& a&a Cra)indo, akarta, 200, hal# 121-122#
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 5/75
Untuk masa sekarang ini !er!agai narkotika "ang masih
disalahgunakan adalah gan&a, alkohol, mor)in@heroin, kokain dan narkotika#
$edangkan "ang dimaksudkan dengan at &enis narkotika di sini adalah:
a# Colongan Psikodesleptika, "aitu asam lisergik, dietilamina@D$,
meskalina, psilosi!ina dan at lain "ang khasiatn"a serupa>
!# Colongan $timulansia, "aitu am)etamine dan turunann"a dan at
lain "ang khasiatn"a serupa>
%# Colongan Eipnotika, "aitu !ar!iturat dan persen"a+aann"a serta
at lain "ang khasiatn"a serupa>
d# Colongan nsiolitika dan at lain "ang khasiatn"a serupa#
6aktor "ang men"e!a!kan ter&adin"a pen"alahgunaan narkotika, oleh
Ea+ari dikemukakan !ah+a:
a# Pen"alahgunaan narkotika ter&adi oleh interaksi antara
)aktor-)aktor predisposisi (kepri!adian, ke%emasan, depresi*,
!# 6aktor kontri!usi (kondisi keluarga*
%# 6aktor pen%etus (pengaruh teman kelompok se!a"a dan at
itu sendiri*#;
Pen"alahgunaan narkotika adalah suatu proses gangguan mental
adikti)# Pada dasarn"a seorang pen"alahguna narkotika adalah seorang "ang
mengalami gangguan &i+a ("aitu gangguan kepri!adian, ke%emasan dan atau
depresi*, sedangkan pen"alahgunaan narkotika merupakan perkem!angan
le!ih lan&ut dari gangguan &i+a terse!ut, demikian pula dengan dampak sosial
"ang ditim!ulkann"a#
ari sudut psikiatri pen"alahgunaan narkotika dapat mengaki!atkan
gangguan mental organik aki!at narkotika atau dise!ut &uga sindrom otak
organik, "ang dise!a!kan oleh e)ek langsung dari narkotika terse!ut
terhadap susunan sara) pusat@otak# ki!at lain adalah "ang dise!ut se!agai
;adang Ea+ari, 'ntisipasi %en"alahgunaan Narkotika dan Narkotika& 'lkohol dan (at 'diktif ,
ana Bakti Prisma 4asa, 4og"akarta, 199, hal# 13/#
5
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 6/75
gangguan penggunaan narkotika "ang men"oroti peru!ahan perilaku "ang
!erkaitan dengan penggunaan narkotika "ang mempengaruhi susunan
sara) pusat#/
Pen"alahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika di luar indikasi
medik, tanpa petun&uk@resep dokter, pemakaian sendiri se%ara relati) teratur
atau !erkala sekurang-kurangn"a selama satu !ulan#Pemakaian !ersi)at
patologik dan menim!ulkan perusahaan (impairment * dalam )ungsi sosial,
peker&aan dan sekolah#$edangkan, "ang dimaksudkan dengan ketergantungan
narkotika adalah pen"alahgunaan narkotika "ang disertai dengan adan"a
toleransi dan ge&ala putus narkotika ()ithdra)al s"mptom*#
FE= pada tahun 199 mem!erikan !atasan tentang o!at (drug * se!agai
!erikut: o!at adalah setiap at (!ahan@su!stansi* "ang &ika masuk ke dalam
organisme hidup akan mengadakan peru!ahan pada satu atau le!ih )ungsi-
)ungsi organisme terse!ut# Narkotika mempun"ai e)ek seperti itu,
khususn"a dalam )ungsi !erpikir, perasaan dan perilaku orang "ang
memakain"a#8at terse!ut seringkali disalahgunakan sehingga
menim!ulkan ketagihan (addiction* "ang pada gilirann"a sampai pada
ketergantungan (dependence*#9
A.& Dam'ak Tin$ak Pi$ana Narkotika
Narkotika maupun at psikoakti), "aitu at "ang mempengaruhi
akti)itas mental# 8at psikoakti) lainn"a adalah al%ohol, tem!akau dan pelarut
"ang mudah menguap# $elain itu digolongkan kedalam at akti) "aitu at "ang
dapat menim!ulkan sindrom ketergantungan#10
Narkotika men"angkut opium, morphine, heroin, %odein, kokain,
mari"uana, !ar!itures, !ensedrine, sodium amital dan lain-lainn"a#$emua
&enis narkotika terse!ut menim!ulkan dampak "ang !er!eda-!eda apa!ila
/ $is+anto $unarso, op*cit*&hal# 123#9 Ibid& hal# 123#
10Tau)ik akarao, op*cit #, hal# #
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 7/75
dipergunakan oleh pemakain"a# =!at-o!atan "ang menim!ulkan halusinasi
dapat mempengaruhi susunan sara), persepsi akan hal-hal "ang n"ata men&adi
rusak# Tidak merasa apa "ang !iasa dirasa, tidak dapat mendengar apa "ang
!iasa didengar, tidak dapat melihat apa "ang !iasa dilihat !ahkan ia dapat
men%ium !un"i, atau mendengar apa +arna atau melihat !au#
enurut pengaruh penggunaann"a, aki!at kele!ihan dosis, dan ge&ala
!e!as pengaruhn"a dikalangan medis, o!at-o!atan "ang disalahgunakan
di!agi men&adi lima kelompok:
a# .elompok narkotika alami#
1* enis "ang termasuk dalam kelompok ini adalah opium !erat dan
sedang, mor)in, kodein, heroin, hidromor)on, dan metadon#
2* Pengaruhn"a menim!ulkan euphoria, rasa ngantuk "ang !erat,
pen%iutan pupil mata, rasa mual dan sesak pernapasan#
3* .ele!ihan dosis akan men"e!a!kan na)as lam!at dan pendek, ke&ang,
koma dan adakalan"a kematian#
!# .elompok depressant#
1* enis "ang termasuk dalam kelompok ini adalah kloral hidrat, o!at-
o!at tidur#
2* Pengaruhn"a menim!ulkan gagap, disorientasi, rasa ma!uk tanpa !au
alkohol#
3* .ele!ihan dosis akan mengaki!atkan perna)asan pendek, kulit
lem!a!, pele!aran pupil mata, lemah disertai den"ut nadi %epat, koma
!ahkan kematian#
%# .elompok stimulant
1* enis "ang termasuk dalam kelompok ini adalah kokain, ampetamin,
metil penidad#
2* Pengaruhn"a men"e!a!kan ke+aspadaan dan "ang kegairahan !erle!ihan, euphoria, per%epatan den"ut nadi, kehilangan na)su
makan, susah tidur#
3* .ele!ihan dosis men"e!a!kan sikap agitasi, peningkatan suhu !adan,
halusinasi, ke&ang adakalan"a kematian#
* Ce&ala !e!as pengaruhn"a +aktu tidurn"a !ertam!ah lama, gampang
marah, murung, disorientasi#
d# .elompok hallusinogen#
1* enisn"a antara lain adalah D$ (l"sergi% a%id dielh" lamide*,
meskalin#
2* Pengaruh menim!ulkan halusinasi, memper!uruk persepsi tentang
&arak dan +aktu#
;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 8/75
3* .ele!ihan dosis akan menim!ulkan pengalaman mengalami kisah
"ang he!at dan lama, gangguan &i+a adakalan"a kematian#
e# .elompok %anna!is#1* enis "ang termasuk dalam kelompok ini adalah gan&a kering, hashis,
semua !ahan-!ahan dari tanaman %anna!is, marihuana#
2* Pengaruhn"a menim!ulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, na)su
makan !ertam!ah, disorientasi#11
.elima &enis o!at-o!atan tadi, hampir semuan"a menim!ulkan
toleransi artin"a penggunaann"a men&adi tahan pada dosis "ang sama,
sehingga setiap kali menggunakan o!at tanpa penga+asan dokter dosisn"a
harus ditam!ah apa!ila menginginkan pengaruh seperti se!elumn"a# pa!ila
dilihat dari segi medis, narkotika digunakan untuk menghilangkan rasa sakit,
tetapi pengo!atan "ang !erle!ihanpun dapat menim!ulkan ketagihan dan
penggunaan di luar penga+asan dokter menim!ulkan aki!at "ang )atal "aitu
kematian#
$ehu!ungan dengan ke%anduan o!at !ius, para ahli !iasan"a
mem!edakan men&adi dua, "aitu:
a# .etergantungan ps"%hologis ( ps"chological dependences*# $uatu
keadaan penderita mem!utuhkan o!at, karena dengan memperolehn"a
ia akan merasakan suatu perasaan tenang dan !e!as dari ke%emas-
ke%emasan# pa!ila ia tidak menggunakann"a, maka ia akan
merasakan suatu kepin%angan di dalam &i+an"a !ahkan kehilangan
keseim!angan oleh karena !ahan pengim!angn"a telah susut#
!# .etergantungan phisik ( ph"sical dependences*# $uatu keadaanke%o%okan organis terhadap narkotika#12
Earold Ne+ ## mengemukakan !ah+a:
asalah ketagihan o!at !ius !ersi)at ke%anduan "ang memerlukan
pera+atan daripada penghukuman# 4ang mengarah pada kriminalitas
!ukanlah se!agai aki!at kera%unann"a, melainkan usaha untuk
11 Ibid , hal# 9#
12 Ibid , hal# 10-11#
/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 9/75
memperoleh o!atn"a itu "ang seringkali mendorong pada per!uatan-
per!uatan kriminalitas#13
ampak "ang signi)ikan pen"alahgunaan narkotika adalah
men"e!a!kan implikasi "ang luas !erupa kriminalitas, kerugian ekonomi,
pemutusan ker&a# $edangkan se%ara indi?idual akan menim!ulkan perilaku
"ang kontra produkti) seperti malas !ela&ar, tidak dapat !eker&a, akhlak
semakin runtuh, !ersi)at sosial, serta mengeluarkan !an"ak uang untuk
memenuhi ke!utuhan narkotikn"a#1
B. Pemi$anaan $an Pem(inaan 'e)aku Tin$ak Pi$ana Narkotika
B..'engertian 'emi$anaan
Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak
pidana narkotika, maka akan di&elaskan per!edaan istilah hukuman dan
pidana# alam sistem hukum, !ah+a hukuman atau pidana "ang di&atuhkan
adalah men"angkut tentang per!uatan-per!uatan apa "ang dian%am pidana,
haruslah terle!ih dahulu telah ter%antum dalam undang-undang pidana,
artin"a, &ika tidak ada undang-undang "ang mengatur, maka pidana tidak
dapat di&atuhkan#
i dalam Ba! ' Pasal 1 "at (1* .UEP ada asas "ang dise!ut nullum
delicttum nulla poena sine praeia lege poenale, "ang pada intin"a
men"atakan !ah+a tiada suatu per!uatan dapat dipidana ke%uali sudah ada
ketentuan undang-undang "ang mengatur se!elumn"a# adi di sinilah letak
per!edaan istilah hukum dan pidana# rtin"a adalah !ah+a pidana harus
13 Ibid , hal# 15#
1Trisno ahar&o, Hukum Narkotik Indonesia, 7itra dit"a Bakti, Bandung, 1990, hal# 51#
9
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 10/75
!erdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman le!ih luas
pengertiann"a#
da !an"ak de)inisi "ang dikemukakan para ahli hukum mengenai
pidana, hukum, dan hukum pidana, di antaran"a: $udarto men"atakan !ah+a
pidana ialah penderitaan "ang senga&a di!e!ankan kepada orang "ang
melakukan per!uatan "ang memenuhi s"arat-s"arat tertentu itu#15
engenai masalah hukum $imorangkir dalam !ukun"a Pela&aran
Eukum 'ndonesia men"e!utkan:
Eukum se!agai peraturan-peraturan "ang !ersi)at memaksa, "ang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan mas"arakat, "ang
di!uat oleh !adan-!adan resmi "ang !er+a&i!, pelanggaran mana terhadap
peraturan-peraturan tadi !eraki!at diam!iln"a tindakan, "aitu dengan
hukuman "ang tertentu#1
e)inisi hukum pidana "aitu se!agai !erikut:
a# Eukum pidana adalah hukum sanksi#
e)inisi ini di!erikan !erdasarkan %iri "ang melekat pada hukum
pidana "ang mem!edakan dengan lapangan hukum lain#
!# Eukum pidana adalah keseluruhan aturan
ketentuan hukum mengenai per!uatan-per!uatan "ang dapat dihukum#
%# Eukum pidana adalah keseluruhan aturan
mengenai (i* per!uatan "ang dilarang "ang disertai an%aman !erupa
pidana !agi pelanggarn"a, (ii* dalam keadaan apa terhadap
pelanggarn"a dapat di&atuhi hukuman, dan (iii* !agaimana %ara
penerapan pidana terhadap pelakun"a#1;
Berdasarkan pendapat atau de)inisi di atas, !ah+a hukum pidana dapat
dilihat melalui pendekatan dua unsur, "aitu norma dan sanksi, selain itu,
!ah+a antara hukum dan pidana &uga mempun"ai persamaan, keduan"a
!erlatar !elakang tata nilai (alue* seperti ketentuan "ang mem!olehkan dan
15$udarto, op*cit #, hal# ;#1$imorangkir, %elajaran Hukum Indonesia, Cunung gung, akarta, 19/2, hal# #1;7haerudin, Materi %okok-pokok 'sas-asas Hukum %idana, 6E-Uni?ersitas 'slam s-s"a)iGiah,
199, hal# ;#
10
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 11/75
larangan !er!uat sesuatu dan seterusn"a# engan demikian, !ah+a norma dan
sanksi sama-sama meru&uk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan
kelompok manusia ada ketentuan "ang harus ditaati dalam pergaulan "ang
men&amin keterti!an hukum dalam mas"arakat, sedangkan sanksi
mengandung arti suatu an%aman pidana agar norma "ang dianggap suatu nilai
dapat ditaati#
=leh karena itu pidana !erkaitan erat dengan hukum pidana, dan
hukum pidana merupakan suatu !agian dari tata hukum, karena si)atn"a "ang
mengandung sanksi# =leh karena itu, seorang "ang di&atuhi pidana ialah orang
"ang !ersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan
tindak ke&ahatan#
$e!agaimana "ang ter&adi para ahli )ilsa)at, diskusi "ang serius
diantara para ahli hukum pidana mengenai pemidanaan masih terus
!erlangsung# engenai konsep pemidanaan, disertai terdapat gap antara apa
"ang dise!ut pemidanaan dan apa "ang digunakan sekarang se!agai metode
untuk memaksakan kepatuhan# Peru!ahan dalam sentimen pu!lik, kema&uan
dalam ilmu pengetahuan, adan"a kesatuan polisi penuh, semuan"a telah
mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan#
$e!agian ada "ang !erpandangan !ah+a pemidanaan adalah se!uah
persoalan "ang murni hukum ( purel" legal matter+* ## a!!ott misaln"a,
memandang seorang pen&ahat se!agai seseorang "ang telah melanggar suatu
hukum, !ukan orang &ahat# enurutn"a, seorang "ang tidak !ersalah adalah
seseorang "ang !elum melanggar suatu hukum, meskipun dia !isa &adi
11
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 12/75
merupakan orang &ahat dan telah melanggar hukum hukum lain# $e!agai
seorang retri!uti?is a!!ott memandang pemidanaan merupakan aki!at +a&ar
"ang dise!a!kan !ukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum# rtin"a,
&ahat atau tidak &ahat, !ila seseorang telah !ersalah melanggar hukum, maka
orang itu harus dipidana#1/
Cuna men%ari alasan pem!enaran terhadap pen&atuhan sanksi pidana
atau hukuman kepada pelaku ke&ahatan, ada 3 (tiga* teori dalam hukum
pidana#
a# Teori !solut
enurut Teori !solut, !ah+a dasar hukum dari pidana ialah "ang
dilakukan oleh orang itu sendiri# 'ni !erarti !ah+a, dengan telah
melakukan ke&ahatan itu sudah %ukup alasan untuk men&atuhkan pidana,
dan ini !erarti &uga !ah+a pidana dipakai untuk melakukan pem!alasan#
engan pidana itu dimaksudkan untuk men%apai tu&uan praktis dan &uga
untuk menim!ulkan nestapa !agi orang terse!ut#
Tindakan pem!alasan itu mempun"ai 2 (dua* arah, "aitu:
2* Pem!alasan su!&ekti), ialah pem!alasan "ang langsung ditu&ukan
terhadap kesalahan orang itu, diukur dari !esar ke%iln"a kesalahan#
3* Pem!alasan o!&ekti), ialah pem!alasan terhadap aki!at "angditim!ulkan oleh per!uatan itu# ika aki!atn"a ke%il maka
pem!alasann"a ke%il &uga#19
eskipun ada 2 (dua* ma%am pem!alasan, tetapi itu !ukan !erarti
satu sama lain !erla+anan melainkan saling melengkapi# 7ontoh:
menem!ak B, tetapi tidak mengenai sasaran# enurut pem!alasan
1/ $holehuddin, s"stem sanksi dalam hukum pidana ide dasar double track s"stem dan
implementasin"a, a&a+ali Cra)indo, 7tk ketiga , akarta, 2003, hal# /#
19Tau)ik akarao, Tindak %idana Narkotika, Chalia 'ndonesia, akarta, 2003, hal# 3/#
12
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 13/75
su!&ekti) &ika B kena atau tidak kena kesalahann"a tetap sama, se!a! ia
!ermaksud mem!unuh B# .alau B tidak kena !erarti aki!atn"a tidak
se!erat daripada kalau B kena# da !an"ak pengikut teori ini, di antaran"a
!erikut ini#
1* 'mmanuel .ant !erpendapat>
ke&ahatan itu menim!ulkan ketidakadilan, maka ia harus di!alas
dengan ketidakadilan pula#
2* Eegel !erpendapat> hukum atau
keadilan merupakan ken"ataan, maka apa!ila orang melakukan
ke&ahatan itu !erarti ia men"angkal adan"a hukum atau hal itudianggap tidak masuk akal# engan demikian, keadaan men"angkal
keadilan itu harus dilen"apkan dengan ketidakadilan pula, "aitu
dengan di&atuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan#
3* Ee!ert !erpendapat> apa!ila orang
"ang melakukan ke&ahatan !erarti ia menim!ulkan rasa tidak puas
pada mas"arakat# alam hal ter&adin"a ke&ahatan, maka mas"arakat
itu harus di!erikan kepuasan dengan %ara men&atuhkan pidana,
sehingga rasa puas dapat dikem!alikan lagi#20
!# Teori elati)
enurut teori relati), dasar hukum dari pada pidana ialah
menegakkan tata terti! mas"arakat, di mana tata terti! mas"arakat itu
adalah merupakan tu&uan, dan untuk men%apai tu&uan terse!ut diperlukan
adan"a pidana# 'ni !erarti !ah+a pidana merupakan alat untuk men%apai
tu&uan, "aitu men%egah adan"a ke&ahatan, "ang !erarti tata terti!
mas"arakat dapat ter&amin#
enurut teori ini, pidana merupakan alat pen%egahan, adapun
pen%egahan itu ada 2 (dua* ma%am, "aitu:
1* Pen%egahan umum ( generate preentie*
20 Ibid , hal# 3/-39#
13
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 14/75
$ampai pada re?olusi 6ran%is, orang menganggap da"a
pen%egahan umum dari pidana itu terletak pada %ara
melaksanakann"a, "aitu %ara "ang menakutkan mas"arakat, dengan
melaksanakan pidana terse!ut di muka umum# isaln"a, si terpidana
dipukuli sampai !erdarah, dengan melihat ke&adian itu mas"arakat
men&adi takut# nselm <on 6euer!a%h pada tahun 1/00, men%iptakan
teori tekanan psikologis pidana "ang dian%amkan menim!ulkan
tekanan di dalam alam pikirann"a, sehingga ia akan takut melakukan
suatu ke&ahatan#21
2* Pen%egahan khusus ( speciale preentie*
enurut <an Eamel din"atakan !ah+a, Tu&uan pidana di
samping mempertahankan keterti!an mas"arakat, &uga mempun"ai
tu&uan kom!inasi untuk menakutkan, memper!aiki, dan untuk
ke&ahatan tertentu harus di!inasakan#22
Tu&uan terse!ut di%apai dengan men&atuhkan pidana kepada si
terpidana dengan maksud menakut-nakuti, memper!aiki, dan
mem!uat ia tidak !erda"a lagi#
%# Teori Ca!ungan
Teori ini digolongkan men&adi 3 (tiga* golongan:
1* da "ang !ertindak se!agai pangkal pem!alasan, pem!alasan di sini
di!atasi oleh penegakkan tata terti! hukum# rtin"a pem!alasan han"a
dilaksanakan apa!ila diperlukan untuk menegakan tata terti! hukum#
.alau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pem!alasan#
2* em!erikan perlindungan kepada mas"arakat se!agai tu&uan, di
dalam menggunakan pidana untuk mem!erikan perlindungan kepada
21Bam!ang Purnomo, 'sas-asas Hukum %idana, Chalia 'ndonesia, akarta, 19/5, hal# 29#
22 Ibid , hal# 30#
1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 15/75
mas"arakat itu perlu di!erikan !atasan, !ah+a nestapan"a harus
seim!ang dengan per!uatann"a# Baru, apa!ila pen%egahan umum itu
tidak !erhasil digunakan, pen%egahan khusus "ang terletak padamenakut-nakuti, memper!aiki, dan mem!uat ia tidak !erda"a lagi#
Untuk itu, ada !atasann"a terhadap ke&ahatan ringan haruslah di!eri
pidana "ang la"ak dan kela"akan ini diukur dengan rasa keadilan
mas"arakat#
3* Titik pangkal pem!alasan dan keharusan melindungi mas"arakat#
alam hal ini <os !erpendapat: Bah+a da"a menakut-nakuti itu
terletak pada pen%egahan umum dan ini tidak han"a pen%egahan sa&a,
&uga perlu dilaksanakan#23
Pen%egahan khusus "ang !erupa memper!aiki dan mem!uat
tidak !erda"a lagi, mempun"ai arti penting, tetapi menurut <os lagi,
Eal ini sesungguhn"a sudah tidak la"ak lagi dalam arti sesungguhn"a,
meskipun se!etuln"a apa!ila diga!ungkan antara memper!aiki dan
mem!uat tidak !erda"a itu, merupakan pidana sesungguhn"a#2
$e!alikn"a, dalam hal tertentu pidana dapat mempun"ai hal
"ang !er)aedah, "aitu si terpidana men&adi tahu dan segan terhadap
terti! hukum# Tu&uan praktis terse!ut !elum dapat mem!erikan alasan
untuk memperoleh adan"a pidana, di samping itu, harus ada harapan
untuk melakukan pem!alasan, se!a! dalam alam pikiran mas"arakat
orang "ang melakukan ke&ahatan harus di!erikan pidana, oleh karena
itu, !aik pem!alasan su!&ekti) maupun o!&ekti) tidak !oleh dia!aikan#
Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu per!uatan "ang
melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain "ang
termasuk dan atau tidak !ertentangan dengan undang-undang terse!ut#
23 Ibid , hal# 2/#
2 Ibid #
15
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 16/75
B. .! Tujuan Pemi$anaan
Berdasarkan ka&ian "ang dilakukan oleh !er!agai kalangan ahlihukum
dikatakan !ah+a,perkem!angan teori pemidanaan %enderung!eran&ak dari
prinsip menghukum "ang !erorientasi ke !elakang(back)ard-looking * ke arah
gagasan@ide mem!ina "ang !erorientasi kedepan ( for)ard-looking *#25
enurut oeslan $aleh, pergeseran orientasipemidanaan dise!a!kan oleh
karena hukum pidana !er)ungsi dalammas"arakat# Eukum pidana
men%erminkan gam!aran masan"a dan!ergantung pada pikiran-pikiran "ang
hidup dalam mas"arakat#2
Untuk le!ih memahami pergeseran orientasi pemidanaan "angter&adi
dalam hukum pidana, !erikut ini akan dikemukakan se%ara singkat!er!agai
aliran "ang !erkem!ang dalam hukum pidana "ang melandasiadan"a
pergeseran terse!ut#
1# Teori !solut @ etri!uti?e ( ,etributism*
enurut teori a!solut, pidana adalah suatu hal "ang mutlak
harusdi&atuhkan terhadap adan"a suatu ke&ahatan#Pidana adalah hal "ang
tidakmengenal kompromi untuk di!erikan se!agai pem!alasan terhadap
suatuke&ahatan#2;
Teori retributiisme men%ari pendasaran hukuman
dengan memandang kemasa lampau, "aitu memusatkan argumenn"a pada
tindakan ke&ahatan "angsudah dilakukan#enurut teori ini, hukuman
di!erikan karena si pelaku harus menerimahukuman itu demi
25 Barda Na+a+i rie), Kebijakan egislatif dalam %enaggulangan Kejahatan dengan %idana
%enjara, nana, $emarang, 19/3, hal# 1#2 oeslan $aleh, op* cit #, hal# 2#
2;ndi Eamah, op*cit*&hal# 2
1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 17/75
kesalahann"a#Eukuman men&adi retri!usi "ang adil !agikerugian "ang
sudah diaki!atkan#
ndi Eamah mengemukakan, dalam teori a!solut atau
teoripem!alasan, pidana tidaklah !ertu&uan untuk "ang praktis, seperti
memper!aikipen&ahat#.e&ahatan itu sendiri "ang mengandung unsur-
unsur untukdi&atuhkann"a pidana#Pidana se%ara mutlak ada, karena
dilakukann"a suatuke&ahatan dan tidak perlu memikirkan man)aat dari
pen&atuhan pidana#2/
enurut teori a!solut, pidana adalah suatu hal "angmutlak harus
di&atuhkan terhadap adan"a suatu ke&ahatan#Pidana adalah hal"ang tidak
mengenal kompromi untuk di!erikan se!agai pem!alasan terhadapsuatu
ke&ahatan#enurut ohanes ndenaes, tu&uan utama dari pidana menurut
teoria!solut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan
pengaruhpengaruhn"a"ang menguntungkan adalah merupakan tu&uan "ang
kedua#29
Tuntutan keadilan "ang a!solut ini terlihat &elas dalam
pendapat'mmanuel .ant di dalam !ukun"a %hilosoph" of a)#
.antmen"atakan se!agai !erikut:
Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata se!agai sarana
untukmempromosikan tu&uan@ke!aikan lain, !aik !agi si pelaku itu
sendiri maupun!agi mas"arakat, tetapi dalam semua hal harus
dikenakan han"a karena orang"ang !ersangkutan telah melakukansuatu ke&ahatan# Bahkan +alaupun seluruhanggota mas"arakat sepakat
untuk menghan%urkan dirin"a sendiri(mem!u!arkan mas"arakat*,
pem!unuh terakhir "ang masih !erada dalampen&ara harus dipidana
mati se!elum resolusi@keputusan pem!u!aranmas"arakat itu
dilaksanakan#Eal ini harus dilakukan karena setiap orangseharusn"a
menerima gan&aran dari per!uatann"a, dan perasaan !alas dendamtidak
!oleh tetap ada pada anggota mas"arakat, karena apa!ila tidak
demikianmereka semua dapat dipandang se!agai orang "ang ikut
2/ Ibid*
29 uladi dan Barda Na+a+i rie), op*cit*&hal# 11#
1;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 18/75
am!il !agian dalampem!unuhan itu "ang merupakan pelanggaran
terhadap keadilan umum#30
uladi dan Barda Na+a+i rie) men"atakan !ah+a
.antmemandang pidana se!agai Kategorische Imperatief , "aitu
seseorang harusdipidana oleh hakim karena ia telah melakukan
ke&ahatan# Pidana !ukanmerupakan suatu alat untuk men%apai tu&uan,
melainkan men%erminkankeadilan#engan demikian, .ant
!erpendapat !ah+a pidana merupakan suatutuntutan kesusilaan#31
Tokoh lain dari penganut teori a!solut "ang terkenal ialah Eegel#
Eegelmengeluarkan teori "ang dikenal dengan #uashi-mathematic, "aitu:
a* .rong being /crime+ is the negation of right0 and
!# %unishment is the negation of that negation#32
alam teori terse!ut, Eegel !erpendapat !ah+a pidana
merupakankeharusan logis se!agai konsekuensi dari adan"a
ke&ahatan#.arena ke&ahatanadalah pengingkaran terhadap keterti!an
umum atau keterti!an hukum Negara "ang merupakan per+u&udan dari
%ita susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (peniadaan
atau pengingkaran terhadap pengingkaran*#
Nigel Falker men"atakan !ah+a para penganut teori retri!uti) ini
dapatpula di!agi dalam !e!erapa golongan, "akni:
a# Penganut teori retri!uti) "ang murni (the pure retributiist * "ang
!erpendapat !ah+a pidana harus %o%ok atau sepadan dengan
kesalahan si pem!uat>
!# Penganut retri!uti) tidak murni (dengan modi)ikasi*, "ang dapat
pula di!agi dalam:
1* Penganut retri!uti) "ang ter!atas (the limiting retributiist *
"ang !erpendapat !ah+a pidana tidak &arus %o%ok@sepadan
30 Ibid
31 Ibid
32 Ibid , hal# 12#
1/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 19/75
dengan kesalahan> han"a sa&a tidak !oleh mele!ihi !atas "ang
%o%ok@sepadan dengan kesalahan terdak+a#
2* Penganut retri!uti) "ang distri!uti) (retribution in distribution*,disingkat dengan teori distri!uti?e, "ang !erpendapat !ah+a
pidana &anganlah dikenakan pada orang "ang tidak !ersalah,
tetapi pidana &uga tidak harus %o%ok@sepadan dan di!atasi oleh
kesalahan# Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati,
tetapi dimungkinkan adan"a penge%ualian, misaln"a dalam hal
strict liabilit"#33
Nigel Falker selan&utn"a men&elaskan !ah+a:
Ean"a golongan the pure retributiist sa&a "ang mengemukakan
alasan-alasan atau dasar pem!enaranuntuk pengenaan pidana#=lehkarena itu, golongan ini dise!ut golongan %unisher (penganut teori
pemidanaan*#$edangkan golongan the limiting retributiist dan
golongan retri!ution in distri!ution tidak menga&ukan
alasanalasanuntuk pengenaan pidana, tetapi manga&ukan prinsip-
prinsip untukpem!atasan pidana# enurut Falker, kedua golongan
terakhir ini le!ih dekatdengan paham "ang non-retri!uti?e# $elan&utn"a
menurut Nigel Falker,ke!an"akan .UEP disusun sesuai dengan
penganut golongan the limitingretri!uti?ist, "aitu dengan menetapkan
pidana maksimum se!agai !atas atas,tanpa me+a&i!kan pengadilan
untuk mengenakan !atas maksimum "ang telahditentukan#3
dapun E#B# <os mem!agi teori a!solut atau teori pem!alasan ini
men&adipem!alasan su!"ekti) "aitu,pem!alasan terhadap kesalahan
pelaku ke&ahatandan pem!alasan o!"ekti) "aitu pem!alasan terhadap
aki!at "ang di%iptakan olehpelaku terhadap dunia luar#35
ohn .aplan, mem!edakan teori retri!ution ini men&adi duateori
"ang se!enarn"a tidak !er!eda, tergantung dari %ara !erpikir pada
+aktumen&atuhkan pidana, "aitu apakah pidana itu di&atuhkan karena
kitamenghutangkan sesuatu kepadan"a atau karena ia !erhutang
sesuatu kepadakita# .edua teori terse!ut adalah "aitu:
33 Ibid
3 Ibid , hal# 13#35 E#B# <os, eerboek an Nederlands Strafrecht , Eaarlem> E## T&eenk, Fillink, 1950, hal 2;
dalam ndi Eamah, $istem Pidana dan Pemidanaan di 'ndonesia, op*cit*& hal# 2#
19
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 20/75
a# Teori pem!alasan (the reenge theor"*>
!# Teori pene!usan dosa (the e1piation theor"*#3
engan mun%uln"a teori-teori pem!alasan terse!ut, tim!ul
pulake!eratan-ke!eratan terhadap teori pem!alasan "ang mens"aratkan
se%aramutlak adan"a pidana terhadap suatu ke&ahatan#
ndi Eamah men"atakan adan"a dua ke!eratan terhadap adan"a
teoripem!alasan terse!ut, "aitu:
a# Teori ini tidak mem!erikan pen&elasan "ang rin%i mengenai alasan
Negara harus men&atuhkan pidana#
!# Pen&atuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan "ang
praktis#3;
dan"a ke!eratan-ke!eratan terhadap teori pem!alasan
terse!ut,kemudian mun%ul teori lain "ang !ertentangan dengan teori
pem!alasan# Teori"ang !ertentangan dengan teori pem!alasan terse!ut
dikenal dengan teorirelati)#
2# Teori elati)@ Teleologis (Teleological Theor"*
enurut teori ini, memidana !ukanlah untuk memuaskan tuntuan
a!solute dari keadilan#Pem!alasan itu sendiri tidak mempun"ai nilai, tetapi
han"ase!agai sarana untuk melindungi kepentingan mas"arakat#=leh
karena itu, #ndenaes menganggap teori ini dapat dise!ut se!agai teori
perlindunganmas"arakat (the theor" of socialdefence*#3/
3uladi dan Barda Na+a+i rie), loc*cit*
3; ndi Eamah, op*cit*&hal# 29#
3/ uladi dan Barda Na+a+i rie), op*cit*&hal# 1;#
20
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 21/75
asar pem!enaran dari teori ini adalah adan"a pidana terletak
padatu&uann"a# Pidana di&atuhkan !ukan karena orang mem!uat ke&ahatan
(#uia peccatum est *, melainkan supa"a orang &angan melakukan
ke&ahatan(nepeccatur *#39
$elan&utn"a dikemukakan &uga oleh uladi mengenai Nigel
Falker "ang!erpendapat !ah+a:
Teori ini le!ih tepat dise!ut se!agai teori atau aliranredukti) (the
reductie point of ie)*, karena dasar pem!enaran menurut teoriiniadalah untuk mengurangi )rek+ensi ke&ahatan#engan demikian
pidana!ukanlah sekedar untuk melakukan pem!alasan atau
pengim!alan kepada orang"ang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempun"ai tu&uan-tu&uantertentu "ang !erman)aat#=leh karena
itu, teori relati) ini sering dise!ut &ugateori tu&uan (utilitarian
theor"*#asar pem!enaran dari teori ini adalah adan"apidana terletak
pada tu&uann"a# Pidana di&atuhkan !ukan karena orangmem!uat
ke&ahatan (#uia peccatum est *, melainkan supa"a orang
&anganmelakukan ke&ahatan (nepeccatur *#0
Berdasarkan tu&uan pidana "ang dimaksudkan untuk
pen%egahanke&ahatan ini, selan&utn"a di!edakan dalam pre?ensi khusus
"ang ditu&ukanterhadap terpidana dan pre?ensi umum "ang ditu&ukan
terhadap mas"arakatpada umumn"a#
<an Eammel menun&ukkan pre?ensi khusus suatu pidana ialah
se!agai!erikut:
a# Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supa"a men%egah
pen&ahat "ang mempun"ai kesempatan, untuk tidak melaksanakan
niat !urukn"a#
!# Pidana harus mempun"ai unsur memper!aiki terpidana#
%# Pidana mempun"ai unsur mem!inasakan pen&ahat "ang tidak
mungkin diper!aiki#
39 Ibid , hal# 1#
0 Ibid , hal# 1#
21
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 22/75
d# Tu&uan satu-satun"a suatu pidana ialah memmpertahankan tata %ara
terti! hukum#1
Berkaitan dengan pre?ensi umum, maka menurut ohanes
ndenaes, adatiga !entuk pengaruh dalam pengertian pre?ensi umum atau
general pre?ention,"aitu:
a# Pengaruh pen%egahan>
!# Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral>
%# Pengaruh untuk mendorong ke!iasaan per!uatan patuh pada hukum#2
<an Bemmelen mengemukakan sesuatu "ang !er!eda#enurutn"a,
$elainpre?ensi spesial dan pre?ensi general, ada satu hal lagi "ang &uga
termasukdalam golongan teori relati) ini, "aitu sesuatu "ang
dise!utn"a se!agai da"auntuk mengamankan#alam hal ini di&elaskan
!ah+a merupakan ken"ataan,khususn"a pidana pen%a!utan
kemerdekaan, le!ih mengamankan mas"arakatterhadap ke&ahatan
selama pen&ahat terse!ut !erada di dalam pen&ara daripadakalau dia
tidak dalam pen&ara#3
3# Teori etri!uti?e Teleologis (Teleological ,etributiist * @ TeoriCa!ungan
i samping pem!agian se%ara tradisional terhadap teori-
teoripemidanaan seperti "ang dikemukakan di atas, "aitu teori a!solut
danteori relati), terdapat lagi teori ketiga "ang merupakan
ga!ungan#enurut ndi Eamah, teori ga!ungan ini !er?ariasi &uga,
ada"ang menitik!eratkan pem!alasan dan ada pula "ang
menginginkansupa"a unsur pem!alasan seim!ang dengan unsur
pre?ensi#
1 C## <an Eammel, Inleiding tot de Studie an Het Ned Strafrecht , Earlem: e Hr?en 6# Bohn,1929, hal# 29#2 uladi dan Barda Na+a+i rie), op*cit*&hal# 1/#3 Ibid , hal# 19#
ndi Eamah, op*cit*&hal# 31#
22
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 23/75
<an Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut
teoriga!ungan "ang menitik!eratkan pada unsur pem!alasan#
Beliaumengatakan:Pidana !ertu&uan mem!alas kesalahan dan
mengamankanmas"arakat# Tindakan !ermaksud mengamankan dan
memeliharatu&uan#adi pidana dan tindakan keduan"a !ertu&uan
mempersiapkanuntuk mengem!alikan terpidana ke dalam kehidupan
mas"arakat#5
alam hal teori ga!ungan "ang menginginkan supa"a unsur
pem!alasan seim!ang dengan unsur pre?ensi, maka ndi
Eamahmengemukakan !ah+a:
Teori ini tidak !oleh le!ih !erat daripada "angditim!ulkann"a dan
gunan"a &uga tidak !oleh le!ih !esar daripada
"angseharusn"a#$elan&utn"a diketengahkan &uga oleh !eliau, !ah+a
teoriini se&a&ar dengan teori Thomas Iuino "ang mengatakan
!ah+akese&ahteraan umum men&adi dasar hukum undang-undang
pidanakhususn"a#
enurut uladi, terdapat !e!erapa penulis-penulis lain
"ang!erpendirian !ah+a,pidana mengandung !er!agai kom!inasi
tu&uan"aitu pem!alasan, pre?ensi general serta per!aikan se!agai
tu&uanpidana# ereka adalah Binding, erkel, .ohler, i%hard $%hmid
danBeling#;
engan demikian, pada umumn"a para penganut teori
ga!unganmempun"ai paham !ah+a dalam suatu pidana terkandung unsur
pem!alasandan unsur perlindungan mas"arakat#dapun titik !erat maupun
5 Ibid # hal# 32# Ibid #
;uladi dan Barda Na+a+i rie), loc*cit*
23
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 24/75
keseim!angandi antara kedua unsur terse!ut tergantung dari masing-
masing sudut pandangpenganut teori ga!ungan ini#
i samping itu menurut aliran ini, maka tu&uan pemidanaan
!ersi)at plural(umum*, karena menghu!ungkan prinsip-prinsip teleologis
(prinsip-prinsiputilitarian* dan prinsip-prinsip retributiist di dalam satu
kesatuan sehinggaseringkali pandangan ini dise!ut se!agai aliran
integrati?e#Pandangan ini mengan&urkan adan"a kemungkinan untuk
mengadakanartikulasi terhadap teori pemidanaan "ang mengintegrasikan
!e!erapa )ungsisekaligus, misaln"a pen%egahan dan reha!ilitasi, "ang
kesemuan"a dilihatse!agai saran-saran "ang harus di%apai oleh suatu
ren%ana pemidanaan#
Berkaitan dengan masalah tu&uan atau maksud diadakann"a pidana,
ohn.aplan mengemukakan adan"a !e!erapa ketentuan dasar-dasar
pem!enaranpidana, "aitu:
a# Untuk menghindari !alas dendam (aoidance of blood feuds*>
!# dan"a pengaruh "ang !ersi)at mendidik (the education effect *>
%# empun"ai )ungsi memelihara perdamaian (the peace-keeping
function*#/
enurut E#D# Pa%ker, punishment ke!eradaann"a dilandasioleh
!e!erapa alasan pem!enar se!agai !erikut:
a# The preention of crime or undersired conduct or offending conduct >
/ ohn .aplan, dalam uladi dan Barda Na+a+i rie), op*cit*&hal# 20#
2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 25/75
!# The desered infliction of suffering on eildoers2 retribution for
perceied )rong doing #9
$elan&utn"a uladi mengemukakan:
Perumusan teori tentang tu&uan pemidanaan terse!ut sangat !erman)aat
untukmengu&i sampai se!erapa &auh suatu lem!aga pidana mempun"ai
da"a guna,"ang dalam hal ini ditentukan oleh kemampuan lem!aga
pidana terse!ut untukmemenuhi pel!agai tu&uan pemidanaan "ang
!ersum!er pada !aikperkem!angan teori-teori "ang !ersi)at uni?ersal,
maupun s"stem nilai "ang!erlaku di dalam mas"arakat 'ndonesia
sendiri# Pada a!ad sekarang, pidanatidak han"a selalu le!ih
!erperikemanusiaan, akan tetapi &uga dipakaisedemikian rupa sehinggamem!erikan sum!angan untuk mengem!alikan sipen&ahat ke tengah-
tengah mas"arakat# Para pem!uat undang-undang danhakim pada
+aktu sekarang dalam menentukan sanksi pidana !erusaha
sedapatmungkin meringankan penderitaan "ang akan ditim!ulkan#50
Teori"ang mun%ul !ersamaan dengan lahirn"a aliran dalamhukum
pidana tidaklah !erusaha untuk men%ari dasar pem!enar daripidana, tetapi
!erusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana "ang!erman)aat
dan mempun"ai da"a guna "ang praktis#51
Pengertian !erman)aat dalam hal ini diartikan dalam artian "ang
luas, !ukansa&a untuk mas"arakat, terdak+a tetapi &uga !agi
kor!an#$edangkan pengertianpraktis le!ih mengandung makna !ah+a
hukum pidana "ang mudah penerapann"atanpa memerlukan prosedur "ang
!er!elit-!elit tetapi dengan tidak men"impangdari asas-asas hukum "ang
!erlaku#$e%ara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana harus
kondusi)terhadap keseluruhan upa"a-upa"a pen%apaian tu&uan pidana dan
pemidanaan,"aitu:
9 Ibid*&hal# #50 uladi, op*cit*&hal# 5#
51 uladi dan Barda N+a+i rie), op*cit*&hal# 25#
25
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 26/75
a# angka pendek "ang !erupa resosialisasi pelaku tindak pidana,
!# angka menengah untuk pen%egahan ke&ahatan, dan
%# angka pan&ang dalam rangka me+u&udkan kese&ahteraan sosial#
engan demikian, dapat din"atakan !ah+a se%ara umum, tu&uan
umum daripenggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal*
adalah upa"aperlindungan mas"arakat ( social defence* untuk men%apai
kese&ahteraanmas"arakat#
alam hal konsepsi tentang perlindungan mas"arakat di atas, ar%
n%elmengemukakan adan"a dua konsepsi atau interpretasi pokok
mengenai social defence "ang se%ara )undamental !er!eda satu sama lain,
"aitu:
a# 'nterpretasi "ang kuno atau tradisional, "ang mem!atasi pengertian
perlindungan mas"arakat itu dalam arti penindasan ke&ahatan
(repression of crime*# adi menurut pena)siran pertama ini, social
defence diartikan se!agai perlindungan mas"arakat terhadap
ke&ahatan (the protection of societ" against crime*# =leh karena
itu, penindasan ke&ahatan merupakan the essential needs of social
defence# .onsepsi pertama ini menurut ar% n%el masih
mempun"ai!an"ak pendukung#
!# .onsepsi modern, "ang mena)sirkan perlindungan mas"arakat
dalam artian pen%egahan ke&ahatan dan pem!inaan para pelanggar
(the preention of crime and the treatment of offenders*# umusan
demikian diterima oleh Perserikatan Bangsa-!angsa se!agai tu&uan
pada +aktu ter!entukn"a seksi Perlindungan as"arakat (the social defence section of 3nited Nation*# Pada tahun
19/,pandangan modern ini menampakkan diri se!agai suatu
reaksi terhadap sistem pem!alasan semata-mata (e1clusiel"
retributie s"stem*# Pandangan modern ini didasarkan pada premis
"ang essential !ah+a karena ke&ahatan merupakan suatu ken"ataan
sosial dan suatu per!uatan manusia (a social fact and a human
act *, maka proses memperlakukan ke&ahatan tidaklah selesai segera
setelah per!uatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan
disesuaikan dengan pidana "ang ditetapkan oleh undang-undang>
tetapi masih diperlukan pemahaman ke&ahatan se!agai ge&ala sosial
dan ge&ala indi?idual (a social and indiidual phenomenon*,
2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 27/75
diperlukan pen%egahan terhadap ter&adin"a ke&ahatan itu dan
penanggulangann"a, dan akhirn"a perlu menan"akan diri sendiri
apakah sikap kita terhadap si pen&ahat itu melampaui kuali)ikasi"ang ditetapkan undangundang#52
.emudian dalam perkem!angann"a, konsepsi mengenai
perlindunganmas"arakat ini &uga !an"ak mengundang !an"ak kritikan#
$alah satun"ase!agaimana dikatakan oleh Barda Na+a+i rie), "ang
mengutip pendapat dari6let%her, !ah+a:
7a%at "ang serius dari teori perlindungan mas"arakat ialah !ah+amerekamenitik!eratkan perhatian pada ke!aikan (spekulati)* "ang
akan ter&adi danmenga!aikan pengim!alan terhadap si pelanggar#
engan melihat ke!aikan "angakan ter&adi dari pidana "ang akan
di&atuhkan maka hal ini akan mengalihkanperhatian hakim dari masa
lalu, khususn"a pada per!uatan "ang telah dilakukan siterdak+a#
.eadaan demikian tidak han"a men"e!a!kan tidak &elasn"a
pers"aratan"ang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi &uga
laman"a pidana pen&aramen&adi tidak pasti#.etidak pastian ini tim!ul
karena penentuan laman"a pidanapen&ara "ang dianggap patut le!ih
!ergantung pada pro"eksi si)at !er!aha"an"a sipelanggar atau pada
ke!utuhann"a untuk melakukan pem!inaan (treatment*,daripada
!eratn"a pelanggaran "ang dilakukan# engan demikian menurut
6let%her,tu&uan perlindungan mas"rakat %enderung untuk
menghapuskan dua prinsipkeadilan "ang sangat penting, "aitu prinsip:
(1* !ah+a han"a orang "ang !ersalahsa&alah "ang seharusn"a
dipidana, dan (2* !ah+a luasn"a pemidanaan harus sesuaidengan
proporsin"a dengan ke&ahatan "ang dilakukan#53
dan"a kritikan terhadap konsepsi perlindungan mas"arakat di
atas,menandakan suatu ke!angkitan kem!ali (reial2the renascence of
retribution* akan dasar-dasar pem!enaran pidana "ang !ersi)at
retri!uti?e#.eadaan ini menurut 6let%her dise!a!kan oleh keke%e+aan
orang terhadap teoriperlindungan mas"arakat, khususn"a terhadap tu&uan
reha!ilitasi#5
52 Barda Na+a+i rie), Kebijakan egislatif JJJop*cit*&hal# /3-/#53 Ibid , hal# 92#
5 Ibid*
2;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 28/75
.eseluruhan uraian tentang tu&uan pemidanaan dari masing-
masingteori di atas, pada hakekatn"a han"a merupakan rin%ian dari tu&uan
utama !erupamem!erikan perlindungan se%ara men"eluruh !agi
mas"arakat guna ter%apain"atu&uan akhir "aitu kese&ahteraan
mas"arakat#$edangkan di 'ndonesia sendiri dengan !ertitik tolak pada
kepri!adian!angsa@!uda"a !angsa, maka tu&uan pemidanaan "ang akan
men&adi a%uan dalampenerapan &enis sanksi pidana, haruslah senantiasa
diorientasikan pada nilai-nilai"ang tersirat dalam Pan%asila "aitu !erupa
pengakuan persamaan dera&at,persaman hak dan ke+a&i!an antara sesama
manusia, saling men%intai sesame manusia, tidak !ersikap semena-mena
terhadap orang lain, men&un&ung tinggi nilaikemanusian#
Eal terse!ut diatas tentun"a mengharuskan adan"a upa"a
mengutamakantindakan pen%egahan dari pada tindakan represi) dan
menempatkan )aktor-)aktor"ang !erkaitan dengan si pelaku tindak pidana
dalam kedudukan "ang pentingdisamping )aktor-)aktor "ang !erkaitan
dengan si pelaku tindak pidana dalamkedudukann"a "ang penting
disamping )aktor-)aktor "ang !erkaitan denganper!uatann"a#
engan demikian, terdapat keinginan dari !anga 'ndonesia
untukmengakomodasi adan"a keseim!angan perlindungan !aik
kepentingan mas"arakatmaupun kepentingan indi?idu pelaku (asas
monodualisme* dalam upa"apen%egahan dan penanggulangan tindak
pidana dengan sarana hukum pidana !agipelaku#
2/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 29/75
alam an%angan .UEP Nasional tahun 2000, tu&uan pemidanaan
dapatdilihat dalam Pasal 50 (selan&utn"a masuk dalam pasal 5 an%angan
.UEPNasional tahun 200* "ang perumusann"a adalah se!agai !erikut:
Pasal 50 an%angan .UEP Nasional tahun 2000 (Pasal 5
an%angan .UEPNasional tahun 200*
(1* Pemidanaan !ertu&uan :
a# men%egah dilakukann"a tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi penga"oman mas"arakat>
!# memas"arakatkan terpidana dengan mengadakan pem!inaansehingga men&adi orang "ang !aik dan !erguna>
%# men"elesaikan kon)lik "ang ditim!ulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseim!angan dan mendatangkan rasa damai
dalam mas"arakat> dan
d# mem!e!askan rasa !ersalah pada terpidana#
(2* Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan marta!at manusia#
Berkaitan dengan perumusan tu&uan pemidanaan dalam .onsep
terse!ut,$udarto mengemukakan:
Perumusan tu&uan atau pem!erian pemidanaan seperti dalam konsep
an%angan.UEP Nasional adalah dengan melihat ke muka#Perumusan
terse!utmemperlihatkan pengaruh dari aliran 4efence Sosiale, suatu
aliran "angmerupakan pertum!uhan le!ih lan&ut dari aliran
modern#liran 4efence Sosiale inise%ara akti) hendak menghilangkan
!aha"a terhadap mas"arakat itu denganmengadakan resosialisasi dari
pem!uat#.esimpulann"a ini terungkap pula didalam salah satu
keputusan $eminar .riminologi ketiga "aitu hukum pidanahendakn"a
dipertahankan se!agai salah satu sarana untuk social defence dalamartimelindungi mas"arakat terhadap ke&ahatan dengan memper!aiki
ataumemulihkan kem!ali (reha!ilasi* si pem!uat tanpa mengurangi
keseim!anganperorangan (pem!uat* dan mas"arakat#55
Pasal 50 .onsep tahun 2000 (Pasal 5 .onsep 200* terse!ut di
atas,memuat tu&uan-tu&uan pemidanaan, "aitu tu&uan pertama !erupa
perlindunganmas"arakat, dan tu&uan kedua "ang mengarah pada
55 $udarto, op*cit*&hal# 5/-59#
29
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 30/75
resosialisasi terpidana danmengintegrasikan "ang !ersangkutan ke dalam
mas"arakat, disamping untukmereha!ilitasi#
Tu&uan "ang ketiga se&alan dengan pandangan hukum adat, dalam
artireaksi adat itu dimaksudkan untuk mengem!alikan keseim!angan "ang
tergangguoleh per!uatan "ang !erla+anan hukum adat#adi pidana "ang
di&atuhkandiharapkan dapat men"elesaikan kon)lik atau pertentangan dan
&ugamendatangkan rasa damai dalam mas"arakat#
dapun tu&uan "ang keempat !ersi)at spiritual "ang di%erminkan
dalamPan%asila se!agai dasar Negara epu!lik 'ndonesia# Pasal 50 a"at
(2* konsep 2000(Pasal 5 a"at (2* konsep 200* di atas mem!erikan
makna kepada pidana dalamsistem hukum 'ndonesia, karena meskipun
pidana itu pada hakekatn"a merupakansuatu nestapa, namun pemidanaan
tidak dimaksudkan untuk merendahkanmarta!at manusia# .etentuan ini
akan !erpengaruh terhadap pelaksanaan pidana"ang se%ara n"ata akan
dikenakan kepada terpidana#ari uraian di atas dapatlah diamati
perkem!angan !ah+a arahperkem!angan tu&uan pemidanaan atau hukum
pidana itu sendiri !ertitik tolakpada suatu pokok pemikiran mengenai
keseim!angan antara perlindungankepentingan mas"arakat dan
kepentingan indi?idu#
B..& Pemi$anaan ter*a$a' 'e)aku tin$ak 'i$ana narkotika
alam undang-undang no#35 tahun 2009 tentang narkotika (selan&utn"a
dise!ut se!agai UU Narkotika 2009*, pada dasarn"a mengklasi)ikasi
pelaku tindak pidana (delict * pen"alahgunaan narkotika men&adi 2(dua*,
30
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 31/75
"aitu : pelaku tindak pidana !erstatus se!agai pengguna (pasal 11,121,
dan 12;* dan !ukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 11, 119 dan
129*, untuk status pengguna narkotika dapat di!agi lagi men&adi 2(dua*,
"aitu pengguna untuk di!erikan kepada orang lain (pasal 11 dan 121* dan
narkotika untuk dirin"a sendiri (pasal 12;*# 4ang dimaksud dengan
penggunaan narkotika "ang tanpa melalui penga+asan medis# ika orang
"ang !ersangkutan menderita kemudian ketergantungan aki!at tanpa
adan"a penga+asan medis terse!ut, maka ia harus men&alani reha!ilitasi,
!aik se%ara medis maupun se%ara sosial, dan pengo!atan serta masa
reha!ilitasin"a akan diperhitungkan se!agai masa men&alani pidana,
sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika "ang !erstatus se!agai !ukan
pengguna diklasi)ikasi lagi men&adi (empat*, "aitu : pemilik (pasal 111
dan 112*, pengolah (pasal 113*, pem!a+a dan pengantar (pasal 11 dan
119*, dan pengedar (pasal 129*#
dapun "ang dimaksud se!agai pemilik adalah orang "ang
menanam, memelihara, mempun"ai dalam persediaan, memiliki,
men"impan, atau menguasai dengan tanpa hak dan mela+an hukum#"ang
dimaksud se!agi pengolah adalah orang "ang memproduksi, mengolah,
mengekstraksi, mengkon?ersi, merakit, atau men"ediakan narkotika
dengan tanpa hak dan mela+an hukum se%ara indi?idual atau melakukan
se%ara terorganisasi# 4ang dikuali)ikasikan se!agai pem!a+a atau
pengantar adalah orang "ang mem!a+a, mengirim, mengangkut, atau
mengtrans)er narkotika dengan tanpa hak dan mela+an hukum se%ara
31
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 32/75
indi?idual atau se%ara terorganisasi#$edangkan, "ang dimaksud pengedar
adalah orang "ang mengimpor, pengekspor, mena+arkan untuk di&ual,
men"alurkan, men&adi pem!eli, men"erahkan, menerima, men&adi
perantara dalam &ual !eli#tau menukar narkotika dengan tanpa hak dan
mela+an hukum se%ara indi?idual maupun se%ara terorganisasi# 'ni
merupakan kategorisasi su!&ek hukum dari pelaku tindak pidana narkotika
"ang menurut penulis rele?an untuk dipaparkan dalam !a! ini#
.emudian pemidanaan atau !isa dimaknai se!agai pen&atuhan
pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur oleh UU Narkotika
2009 !erisi !e!erapa pasal "ang mem!erikan klasi)ikas-klasi)ikasi sanksi,
adapun de)inisi pemidanaan menurut sudarto adalah hukuman
menurutn"a pidana tidak han"a dirasakan pada saat di&alani, namun
sesudah orang "ang dinekai itu masih merasakan aki!atn"a pas%a
hukuman "aitu !erupa stigma atau la!el "ang diperloeh oleh pelaku
tindak pidana narkotika pada khususn"a#
da pendapat, seperti "ang dikemukakan oleh ?an 6eur!a%h, !ah+a
pada hakikatn"a an%aman pidana mempun"ai suatu aki!at psikologis "ang
menghendaki orang itu terti!, !erhu!ung pidana itu merupakan pene&raan
duka nestapa !agi pelaku, oleh karena itu diperlukan adan"a s"arat-s"arat
tertentu atau parameter pemidanaan# Baik "ang men"angkut segi
per!uatan maupun "ang men"angkut segi orang atau si pelaku, pada segi
32
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 33/75
orang "ang digunakan adalah asas kesalahan dan pada segi per!uatan
adalah asas legalitas#5
B.!. Pem(inaan Nara'i$ana Pe)aku Tin$ak Pi$ana Narkotika
B. !.. Pengertian Nara'i$ana
'stilah narapidana se!agai pengganti istilah orang hukuman
dipopulerkan oleh .oesnoen pada tahun 191 dalam !ukun"a "ang !er&udul
%olitik %enjara Nasional # $edangkan pidana pen&ara itu sendiri menurut
.oesnoen adalah:
Pidana pen&ara adalah pidana pen%a!utan kemerdekaan, asal-usul kata
pen&ara adalah Pen&oro (&a+a* "ang !erarti to!at#enurut politik pen&ara
sekarang "ang !ertu&uan memper!aiki narapidana men&adi !aik, tidak
sesuai lagi, karena tidak !isa seseorang narapidana men&adi !aik karena
di!ikin to!at, menurut pengalamanpun tidak dapat seseorang !etul-!etul
men&adi to!at#5;
.oesnoen mempun"ai gagasan mengu!ah istilah narapidana dengan
Tuna Farga#Namun istilah tuna +arga ditentang oleh o%htar
.usumaatma&a dan &uga para pe&a!at pada +aktu itu, karena mengandung
prasangka "ang le!ih !uruk, oleh se!a! itu istilah narapidana tetap
digunakan#5/
enurut alil di $u!roto "ang dimaksud narapidana adalah: =rang
"ang dipen&ara karena melakukan kesalahan dan dipen&ara atau lem!aga
pemas"arakatan adalah tempat narapidana dimas"arakatkan#59
5 ndi Eamah, sistem pidana dan pemidanaan 'ndonesia, dari retri!usi ke re)ormasi, Pradn"aParamita, akarta, 1993, hal# 121#5; ## .oesnoen, op*cit*& hal# 9#5/ Ibid #59 alil di $u!roto, %embinaan Narapidana sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan
%emidanaan& 6akultas Eukum U'', 4og"akarta, Makalah& $eminar Nasional, 1995, hal# 90#
33
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 34/75
e)inisi pem!inaan narapidana menurut .eputusn enteri .ehakiman
epu!lik 'ndonesia Nomor #02#P.#0#10 Tahun 1990 adalah:
$emua usaha "ang ditu&ukan untuk memper!aiki dan meningkatkan akhlak
(!udi pekerti* para narapidana dan anak didik "ang !erada dalam Dem!aga
Pemas"arakatan@utan (intramural treatment * dan klien pemas"arakatan di
luar tem!ok (ekstramural treatment *#
Berdasarkan !e!erapa de)inisi terse!ut, maka dapat disimpulkan
!ah+a pada hakikatn"a narapidana itu adalah seseorang "ang di&atuhi pidana
dan sedang men&alani pidana hilang kemerdekaan di Dem!aga
Pemas"arakatan (DP$*#
Bam!ang Poernomo men&elaskan narapidana adalah seseorang
manusia anggota mas"arakat "ang dipisahkan dari indukn"a dan selama +aktu
tertentu dengan tu&uan, metode, dan sistem pemas"arakatan#0
$oed&ono ied&osis+oro &uga men&elaskan !ah+a:
Narapidana adalah manusia !iasa seperti manusia-manusia lain, han"a
karena melanggar hukum, diputuskan oleh hakim untuk men&alani suatu
sistem perlakuan# Narapidana selain se!agai indi?idu &uga se!agai anggota
mas"arakat "ang dalam pem!inaann"a tidak !oleh diasingkan dari
kehidupan mas"arakat, &uga harus diintegrasikan kedalamn"a#1
Berdasarkan kedua de)inisi terse!ut, maka dapat disimpulkan pula
!ah+a hakikat narapidana adalah manusia !iasa, seperti haln"a manusia pada
umumn"a, han"a karena mereka itu melanggar hukum dan melalui putusan
hakim, maka harus men&alani suatu sistem perlakuan dengan tu&uan dan
metode tertentu#dapun aspek penting lainn"a !ah+a narapidana selama
men&alani sistem perlakuan tidak !oleh diisolasikan dari pergaulan
mas"arakat, melainkan harus diintegrasikan kedalamn"a#
0 Bam!ang Poernomo,op*cit*& hal# 1/0#
1 $oed&ono ird&osis+oro, op*cit*& hlm# 192#
3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 35/75
.etentuan "ang mengatur tentang lem!aga pemas"arakatan pada saat
ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemas"arakatan#
Pasal 1 angka (* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemas"arakatan men"e!utkan !ah+a:
Terpidana adalah seseorang "ang dipidana !erdasarkan putusan pengadilan
"ang telah memperoleh kekuatan hukum tetap#
$edangkan pada angka (;* dise!utkan !ah+a:
Narapidana adalah terpidana "ang men&alani hilang kemerdekaan diDem!aga Pemas"arakatan#
apat disimpulkan !ah+a terpidana, "aitu orang "ang telah mendapat
?onis dari hakim, sedangkan orang "ang telah mendapat ?onis dari hakim
terse!ut setelah dimasukkan ke dalam Dem!aga Pemas"arakatan !arulah
dise!ut narapidana# ise!ut pula dalam pen&elasan Pasal 11 Undang-Undang
Nonor 12 Tahun 1995, !ah+a peru!ahan status narapidana "aitu ter&adi setelah
sekurang-kurangn"a dilakukan pen%atatan putusan pengadilan, &ati diri dan
!arang "ang di!a+a, serta pem!uatan a%ara serah terima terpidana dari
ke&aksaan kepada lem!aga pemas"arakatan#
Pada hekakatn"a narapidana adalah manusia dari anggota mas"arakat
"ang telah melanggar hukum dalam mas"arakat@telah melakukan tindak
pidana "ang oleh Pengadilan di&atuhi hukuman untu ditempatkan di dalam
Dem!aga Pemas"arakatan (DP$* atau umah Tahanan Negara (UTN*#
Namun narapidana "ang telah melakukan per!uatan pidana terse!ut di atas
tetap merupakan +arga Negara "ang masih mempun"ai hak-hak asasi manusia
seperti haln"a manusia lainn"a# Ean"a sa&a narapidana se!agai manusia "ang
35
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 36/75
telah tersesat di dalam hidupn"a harus di!eri kesadaran untuk mengu!ah
+atakn"a dari +atak pen&ahat men&adi orang "ang !aik dan !erguna !agi
agama, nusa dan !angsa#
anusia pada hakekatn"a tidak !isa terlepas dari kehidupan
mas"arakat# =leh karena itu, keanggotaann"a !ukanlah sesuatu "ang ditam!ah
dari luar, melainkan menun&uk pada si)at manusia se!agai makhluk sosial
artin"a se%ara mendasar manusia itu sendiri "ang mem!entuk suatu kelompok#
anusia tidak !isa hidup sendiri tetapi manusia harus !erdampingan dengan
manusia lain dalam suatu kelompok mas"arakat# =leh karena itu,
mengisolasikan kehidupan narapidana dari kehidupan di luar lem!aga, &ustru
menim!ulkan suatu dampak !uruk "aitu mengaki!atkan gangguan ke&i+aan#
$eiring dengan perkem!angan dalam sistem perlakuan "ang memposisikan
aspek kemanusiaan se%ara su!stansial, maka terhadap segenap narapidana
"ang men&alani pidana pen&ara, !erhak mendapatkan suatu perlindungan dan
pengakuan atas hak dan ke+a&i!an "ang disandangn"a#
B.!.!. Po)a $an (entuk Pem(inaan nara'i$ana
Pola dan Bentuk Pem!inaan Narapidana
Pem!inaan +arga !inaan adalah se!uah sistem#alam sistem
pem!inaan +arga !inaan terdapat asas-asas "ang melandasi pelaksanaan
pem!inaan +arga !inaan# sas-asas terse!ut "aitu:
1# Penga"oman>
2# Persamaan perlakuan dan pela"anan>
3# Pendidikan>
3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 37/75
# Pem!im!ingan>
5# Penghormatan harkat dan marta!at manusia>
# .ehilangan kemerdekaan merupakan satu-satun"a penderitaan>
;# Ter&aminn"a hak untuk tetap !erhu!ungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu#
Hmpat komponen penting dalam pem!inaan +arga !inaan "aitu:
1# Farga !inaan sendiri#
2# .eluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat#
3# as"arakat adalah orang-orang "ang !erada di sekeliling narapidana saat
masih !erada diluar Dem!aga Pemas"arakatan#
# Petugas dapat !erupa petugas kepolisian, petugas Dem!aga
Pemas"arakatan dan lain se!again"a#
enurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tu&uan
pem!inaan +arga !inaan adalah mem!entuk +arga !inaan Pemas"arakatan
agar men&adi manusia seutuhn"a, men"adari kesalahann"a, memper!aiki diri
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kem!ali oleh
lingkungan mas"arakat, dapat akti) !erperan dalam pem!angunan dan dapat
hidup se%ara +a&ar se!agai +arga "ang !aik dan !ertanggung &a+a!# $elain
itu dalam pri!adi +arga !inaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada
Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan !aik didunia maupun akhirat#
Pem!inaan +arga !inaan dilakukan se%ara terus menerus se&ak +arga
!inaan masuk dalam Dem!aga Pemas"arakatan# $istem pemas"arakatan
merupakan suatu proses pem!inaan +arga !inaan se!agai makhluk Tuhan,
indi?idu dan se!agai mas"arakat# alam pem!inaan +arga !inaan
dikem!angkan keadaan &asmani, rohani serta kemas"arakatann"a dan
di!utuhkan pula elemen-elemen "ang !erkaitan untuk mendukung
3;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 38/75
ke!erhasilan dalam pem!inaan# Hlemen-elemen terse!ut adalah lem!aga-
lem!aga "ang !erkaitan dengan pengem!angan semua segi kehidupan
+arga !inaan dan tenaga-tenaga Pem!ina "ang %ukup %akap dan penuhdengan rasa penga!dian#2
The ultimate goal of the correctional s"stem is re-united )ith communit"
correctional 5iti6ens %atronage& as good citi6ens and responsible& so that
the e1istence of e1-5iti6ens in the communit" later %atronage )illing and
able to participate in building societ" and not the reerse in fact is the
bottleneck in deelopment #3
.utipan di atas mengandung pengertian !ah+a tu&uan akhir dari sistem
pemas"arakatan adalah !ersatun"a kem!ali Farga Binaan Pemas"arakatan
dengan mas"arakat, se!agai +arga Negara "ang !aik dan !ertanggung &a+a!,
sehingga ke!eradaan mantan Farga Binaan di mas"arakat nantin"a
diharapkan mau dan mampu untuk ikut mem!angun mas"arakat dan !ukan
se!alikn"a &ustru men&adi pengham!at dalam pem!angunan#
Ber!i%ara tentang masalah tu&uan dari pem!inaan narapidana terse!ut,
maka se%ara tidak langsung !erkaitan erat dengan tu&uan dari pemidanaan#
Tu&uan pemidanaan dari sistem pemas"arakatan adalah Pem!inaan dan
Bim!ingan, dengan tahap-tahap admisi@orientasi, pem!inaan dan
asimilasi#Tahap-tahap terse!ut tidak dikenal dalam $istem .epen&araan#
Tahap admisi@orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal %ara
hidup, peraturan dan tu&uan dari pem!inaan atas dirin"a# Pada tahap
pem!inaan, Narapidana di!ina, di!im!ing agar supa"a tidak melakukan
lagi tindak pidana di kemudian hari apa!ila keluar dari Dem!aga
Pemas"arakatan#
Berdasarkan kepada $urat Hdaran .epala irektorat Pemas"arakatan
No#.P#10#13@3@1 tertanggal / 6e!ruari 19/5 telah ditetapkan pemas"arakatan
se!agai proses, maka dapat dikemukakan !ah+a pem!inaan Narapidana
2 +id&a Pri"atno, %idana %enjara di Indonesia& e)ika ditama, Bandung, 200, hal# 105-10#3 $a!her+al, The rise and stall of prison priati6ation 7 an integration of %olic" 'nal"sis
%erspecties, $mall Business 'nstitute esear%h e?ie+,<ol# 35, No# , 2005, hal#19;#
Earsono, Sistem 8aru %embinaan Narapidana &am!atan, akarta, 1995, hal# 10#
3/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 39/75
de+asa dilaksanakan melalui (empat* tahap "ang merupakan suatu
kesatuan proses "ang !ersi)at terpadu, antara lain:
1# Tahap Pertama
Terhadap setiap Narapidana "ang masuk di Dem!aga
Pemas"arakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikh+al
perihal dirin"a, termasuk se!a!-se!a! Narapidana melakukan pelanggaran
dan segala keterangan mengenai dirin"a "ang dapat diperoleh dari
keluarga, !ekas ma&ikan atau atasann"a, teman seker&a, si kor!an dari
per!uatann"a, serta dari petugas instansi lain "ang telah menangani
perkaran"a# Pem!inaan pada tahap ini dise!ut pem!inaan tahap a+al, di
mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan
untuk menentukan peren%anaan pelaksanaan program pem!inaan
kepri!adian dan kemandirian "ang +aktun"a dimulai pada saat "ang
!ersangkutan !erstatus se!agai Narapidana sampai dengan 1@3 (sepertiga*
dari masa pidanan"a# Pem!inaan pada tahap ini masih dilakukan dalam
Dem!aga Pemas"arakatan dan penga+asann"a maksimun (maksimum
securit"*#
2# Tahap .edua
ika proses pem!inaan terhadap Narapidana "ang !ersangkutan
telah !erlangsung selama 1@3 dari masa pidana "ang se!enarn"a dan
menurut Tim Pengamat Pemas"arakatan (selan&utn"a dise!ut TPP* sudah
di%apai %ukup kema&uan, antara lain menun&ukkan keins"a)an, per!aikan,
disiplin dan patuh pada peraturan tata-terti! "ang !erlaku di Dem!aga
39
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 40/75
Pemas"arakatan, maka kepada Narapidana "ang !ersangkutan di!erikan
ke!e!asan le!ih !an"ak dan ditempatkan pada Dem!aga Pemas"arakatan
dengan melalui penga+asan medium-securit"#
3# Tahap .etiga
ika proses pem!inaan terhadap Narapidana telah di&alani K dari
pidana "ang se!enarn"a dan menurut TPP telah di%apai %ukup kema&uan-
kema&uan, !aik se%ara )isik maupun mental dan &uga dari segi
ketrampilann"a, maka +adah proses pem!inaann"a diperluas dengan
program similasi "ang pelaksanaann"a terdiri dari 2 (dua* !agian, antara
lain:
a# Faktun"a dimulai se&ak !erakhirn"a tahap a+al sampai dengan K dari
masa pidanan"a# Pada tahap ini pem!inaan masih dilaksanakan di
dalam Dem!aga Pemas"arakatan dan penga+asann"a sudah memasuki
tahap medium-securit"#
!# Pada tahapan ini +aktun"a dimulai se&ak !erakhirn"a masa lan&utan
pertama sampai dengan 2@3 (dua pertiga* masa pidanan"a# alam
tahap lan&utan ini Narapidana sudah memasuki tahap similasi dan
selan&utn"a dapat di!erikan Pem!e!asan Bers"arat atau 7uti
en&elang Be!as dengan penga+asan minimum-securit"#
# Tahap .eempat
ika proses pem!inaan telah men&alani 2@3 (dua pertiga* dari masa
pidana "ang se!enarn"a atau sekurang-kurangn"a 9 (sem!ilan* !ulan#
Pem!inaan ini dise!ut pem!inaan tahap akhir "aitu kegiatan !erupa
0
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 41/75
peren%anaan dan pelaksanaan program integrasi "ang dimulai se&ak
!erakhirn"a tahap lan&utan sampai dengan !erakhirn"a masa pidana dari
Narapidana "ang !ersangkutan# Pem!inaan pada tahap ini terhadap
Narapidana "ang telah memenuhi s"arat untuk di!erikan 7uti en&elang
Be!as atau Pem!e!asan Bers"arat dan pem!inaann"a dilakukan di luar
Dem!aga Pemas"arakatan oleh Balai Pemas"arakatan "ang kemudian
dise!ut Pem!im!ing .lien Pemas"arakatan# Pem!im!ingan adalah
pem!erian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaI+aan terhadap
Tuhan 4ang aha Hsa, intelektual, sikap dan prilaku pro)esional,
kesehatan &asmani dan rohani .lien Pemas"arakatan#
Berdasarkan ke-empat tahap terse!ut dalam proses pemasa"arakatan,
penulis dapat !erpendapat pem!inaan terhadap Narapidana di Dem!aga
Pemas"arakatan memang sudah semestin"a melalui !e!erapa tahap seperti
"ang telah diuraikan# Berdasarkan penilaian pada tahap-tahap terse!ut,
akan diketahui perkem!angan kelakuan atau tingkah laku narapidana guna
menentukan tahapan apa "ang perlu dilakukan terhadap narapidana#
Pola pem!inaan dalam !entuk pokok terhadap +arga !inaan pun
se%ara empirik ter!agi men&adi 2 (dua* !erdasarkan in)ormasi "ang didapat
di Dem!aga Pemas"arakatan .elas 2, menurut !apak $"ukron .epala
Bankitmas !ah+a pola dan !entuk terse!ut terdiri dari kemandirian "ang
masuk kedalam kategori $kill treatment, dimana +arga !inaan di!erikan
pelatihan mengenai %ara menum!uhkan kreati)itas "ang !erpotensi
ekonomis sehingga !akat dan keterampilan mereka memiliki alue "ang
1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 42/75
dapat dihargai dan !ernilai eknomis nantin"a# .emudian dalam !entuk
religiusitas atau keagamaan, +arga !inaan ini harus +a&i! memahami
tentang nilai dan norma agama "ang didalamn"a memiliki a&aran tentang
moral "ang komprehensi) !aik itu tentang susilaan maupun kesopanan
dan nilai "ang le!ih dalam terkandung !aik di alkita! maupun ke"akinan
tiap-tiap masing-masing +arga !inaan#
B.!.&. +ak#+ak Nara'i$ana
i dalam Dem!aga Pemas"arakatan setiap narapidana mempun"ai hak
untuk mengem!angkan diri melalui pemenuhan ke!utuhan dasarn"a dan
!erhak mendapatkan pendidikan# elalui sistem kemas"arakatan hak-hak
terse!ut dapat diperoleh para narapidana "ang !erada di Dem!aga
Pemas"arakatan dengan pem!erian hak-hak dasar se!agai !erikut:
1# Pendidikan umum, misaln"a ke&ar paket , u&ian persamaan
$ekolah asar, $ekolah enengah Pertama atau $ekolah enengah
Umum "ang kesemuan"a merupakan ker&asama dengan epartemen
Pendidikan Nasional .antor Fila"ah 4og"akarta#
2# Pendidikan &asmani, misaln"a senam setiap pagi, ?olle", tenis
me&a dan lain-lain#
3# Pendidikan rohani, !eker&a sama dengan epartemen gama
mengadakan penga&ian, ke!aktian, pesantren kilat atau %eramah
agama#
Perlindungan dan kepastian hukum "ang adil serta perlakuan sama
&uga telah !erusaha dilaksanakan oleh para petugas Dem!aga Pemas"arakatan
dengan tidak mem!eda-!edakan antara narapidana "ang satu dengan
narapidana "ang lain, !ahkan setiap narapidana mempun"ai hak untuk !eker&a
serta mendapatkan im!alan dalam lingkungan Dem!aga Pemas"arakatan#
Ean"a sa&a mengenai tempat kegiatan untuk !eker&a, terhadap narapidana
2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 43/75
"ang masih !aru atau narapidana kam!uhan (sering keluar masuk pen&ara*,
lingkungan ker&an"a di!atasi serta ter!atas pada peker&aan "ang tidak ada
im!alann"a#Narapidana "ang !eker&a di lingkungan Dem!aga
Pemas"arakatan, !iasan"a mem!uat kera&inan tangan untuk kemudian di&ual
melalui .operasi "ang !erada di Dem!aga Pemas"arakatan#Easil dari
pen&ualan terse!ut dapat dinikmati oleh narapidana se!agai hasil dari &erih
pa"ahn"a#
engenai hak !eri!adah dari para narapidana menurut agaman"a
masing-masing, dari pelaksanaann"a di Dem!aga Pemas"arkatan, hal terse!ut
telah !er&alan sesuai dengan Undang-undang asar 195 serta Undang-
undang Eak sasi anusia Nomor 39 Tahun 1999# Pelaksanaan dari hak
terse!ut adalah dengan telah tersedian"a sarana untuk !eri!adah !agi para
narapidana, "aitu adan"a ushola "ang !erada di lingkungan Dem!aga
Narapidana serta aula "ang dapat digunakan untuk kegiatan ke!aktian atau
misa atau kegiatan keagamaan lain !agi narapidana#
Eak-hak dari para narapidana untuk !e!as dari pen"iksaan atau
perlakuan "ang merendahkan dera&at marta!at manusia di dalam lingkungan
Dem!aga Pemas"arakatan dilaksanakan dengan sistem penga+asan terpadu#
rtin"a agar tidak mendapatkan perlakuan "ang tidak adil dari sesama
narapidana, maka dilakukan pemisahan terhadap para narapidan !erdasarkan
&enis usia dan &enis kelamin#
3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 44/75
.eputusan enteri .ehakiman epu!lik 'ndonesia Nomor:
#02#P.#0#10 Tahun1990 tentang pola pem!inaan pemas"arakatan "ang
men"e!utkansepuluh prinsip pemas"arakatan, "aitu:5
1# "omi dan !erikan !ekal hidup agar mereka dapat
men&alankanperanann"a se!agai +arga mas"arakat "ang !aik
dan !erguna
2# Pen&atuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar
!elakangpem!alasan'ni!erarti!ah+atidak!olehadapen"iksaan
terhadapNarapidana dan nak idik pada umumn"a, !aik
!erupatindakan, perlakuan, %ara pera+atan ataupun
penempatan#$atu-satun"a derita "ang dialami oleh Narapidana dan nak idik han"a di!atasi kemerdekaann"a
untukleluasa !ergerak didalam mas"arakat !e!as
3# Berikan!im!ingan(!ukan"a
pen"iksaan*supa"amereka!erto!at
# Negara tidak !erhak mem!uat mereka men&adi le!ih !uruk
ataule!ih &ahat dari pada se!elumdi&atuhi pidana
5# $alahsatudiantaran"aagartidak men%ampur-
!aurkanNarapidana dan nak idik "ang melakukan tindak
pidana !eratdengan "ang ringan dan se!again"a
# $elama kehilangan (di!atasi* kemerdekaan !ergerakn"a
paraNarapidanadannakidiktidak!olehdiasingkandarimas"a
rakat# Perlu ada kontak dengan mas"arakat "ang
ter&elmadalam !entuk kun&ungan hi!uran ke Dapas dan
utan@7a!rutanoleh anggota-anggota mas"arakat !e!as dan
kesempatan
"angle!ih!an"akuntuk!erkumpul!ersamasaha!atdankeluarga
n"a
;# Peker&aan "ang di!erikan kepada Narapidana dan nak
idiktidak !oleh !ersi)at sekedar pengisi
+aktuugatidak!olehdi!erikanpeker&aanuntukemenuhikeper
luan &a+atan atau kepentingan Negara ke%uali pada+aktutertentu sa&a# Peker&aan "ang terdapat di mas"arakat,
dan "angmenun&ang pem!angunan, seperti meningkatkan
industri
ke%ildanproduksipangan#Pem!inaandan!im!ingan"angdi!erik
ankepadaNarapidanadannakidikadalah!erdasarkan
Pan%asilaEal ini !erarti kepada mereka harus ditanamkan
semangatkekeluargaan
dantoleransidisampingmeningkatkanpem!erian pendidikan
5 epartemen .ehakiman epu!li 'ndonesia, %ola %embinaan Narapidana2Tahanan, akarta,
1990, Eal#13
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 45/75
rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan
i!adah sesuai dengan keper%a"aan agama"ang dianutn"a
/# Narapidana dan nak idik !agaikan orang sakit perludio!atiagar mereka sadar !ah+a pelanggaran hukum "ang
pernahdilakukann"aadalahmerusakdirin"a,kemudiandi!ina@di
!im!ingke&alan"ang!enar#$elainituharusdiperlakukan se!agai
manusia !iasa "ang memiliki pula hargadiri agar tum!uh
kem!ali kepri!adiann"a "ang per%a"a akankekuatan sendiri
9# Narapidana dan nak idik han"a di&atuhi pidana
!erupamem!atasi kemerdekaan"a dalam &angka +aktu
tertentu
10# Untuk pem!inaan dan !im!ingan para Narapidana dan
nakidik, maka disediakan sarana dan prasarana "ang
diperlukan#
Titik !erat undang-undang Nomor 12 tahun 1995 adalah
mengenaiperlakuanPetugasPemas"arakatanterhadapFargaBinaanPemas"arakatan
"ang sangat rentan terhadap perlindungan hak-hak Farga Binaan
Pemas"arakatan# Ter&adin"a gangguan keamanan di!e!erapa Dem!aga
Pemas"arakatan mengindikasikan !ah+a )aktorpen"e!a!n"a adalah
ketidakpuasan Farga Binaan Pemas"arakatanterhadap perlakuan Farga Binaan
Pemas"arakatan se%ara su!stansialter%antum pada Pasal 1 a"at (1* undang-
undang Nomor 12 tahun
1995 tentang Pemas"arakatan "ang !er!un"i:
Narapidana !erhak:
a# elakukan i!adah sesuai dengan agama atau keper%a"aann"a#
!# endapat pera+atan, !aik pera+atan rohani maupun &asmani
%# endapatkan pendidikan dan penga&aran
d# endapatkan pela"anan kesehatan dan makanan "ang la"ak
e# en"ampaikan keluhan
5
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 46/75
)# endapatkan !ahan !a%aan dan mengikuti siaran media massalainn"a "ang
tidak dilarang
g# endapatkan upah atau premi atas peker&aan "ang dilakukan
h# enerima kun&ungan keluarga, penasehat hukum, atau orangtertentu lainn"a
i# endapatkan pengurangan masa pidana (remisi*
&# endapatkankesempatan!erasimilasitermasuk7utiengun&ungi .eluarga
k# endapatkan Pem!e!asan Bers"arat
l# endapatkan 7uti en&elang Be!as
m# endapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
$elan&utn"a !agi Negara 'ndonesia "ang !erdasarkan Pan%asila,pemikiran-
pemikiran !arumengenai )ungsi pemidanaan tidak lagisekedar pen&eraan
melainkan &uga suatu usahareha!ilitasi danreintegrasi sosial Farga Binaan
Pemas"arakatan "ang dikenal dengan$istemPemas"arakatanalam $istem
kepen&araan, unsur "ang le!ih ditekankan
adalahunsurpem!alasan(Balasendam*dengan!angunanrumahpen&aran"a "ang
terkesan men"eramkan dengan
tu&uanmem!eriketakutanpadamas"arakat#.esansepertiinipada$istemPemas"arakat
an mulai ditinggalkan karena tidak se&alan dengankonsep reha!ilitasi sosial dan
reintegrasi sosial dimana pada konsep initingkat ke!erhasilan pem!inaan
ditentukan oleh tiga unsur "aitu: unsurpetugas, unsur terpidana, dan unsur
mas"arakat, dimana ketigan"aharus !ersinergi untuk men%apai tu&uan
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 47/75
pemas"arakatan denganmengoptimalkansaranadanprasaranapem!inaan"ang
ada#Partisipasi terpadu antara ketiga unsur terse!ut mutlak diperlukandalam
ke!erhasilan pen%apaian tu&uan, karena tu&uan tidak akanter%apai apa!ila salah
satu dari ketiga unsur terse!ut tidak akti)#
Pemahamanterhadapmakna reintegrasisosialharusmulaidisosialisasikan
kepada mas"arakat luas dalam upa"a mo!ilisasi danmem!erikan kesempatan
kepada mas"arakat untuk terli!at
se%aralangsungdalamusahareintegrasisosialmenu&uter!entukn"apemulihan
kesatuan hu!ungan hidup, kehidupan dan penghidupanFarga Binaan
Pemas"arakatan "ang dilaksanakan di setiap UnitPelaksana Teknis
Pemas"arakatan dengan u&ung tom!akn"a adalahDem!aga Pemas"arakatan
se!agai pelaksana asas Penga"oman#
B.!.,. Pem(inaan Nara'i$ana Pe)aku Tin$ak Pi$ana Narkotika
$e!agai pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemas"arakatan, maka pemerintah mem!uat dan menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem!inaan dan Pem!im!ingan
Farga Binaan Pemas"arakatan# Tu&uan dari Peraturan Pemerintah terse!ut
adalah untuk meningkatkan kualitas ketaI+aan kepada Tuhan 4ang aha
Hsa, intelektual, sikap dan perilaku, pro)esional, kesehatan &asmani dan rohani
narapidana dan anak didik pemas"arakatan# Program pem!inaan
diperuntukkan !agi narapidana, anak didik sedangkan program
pem!im!ingan diperuntukkan !agi klien#
;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 48/75
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pem!inaan dan Pem!im!ingan Farga Binaan Pemas"arakatan men"atakan
!ah+a program pem!inaan dan pem!im!ingan meliputi kegiatan pem!inaan
dan pem!im!ingan kepri!adian serta kemandirian "ang meliputi hal-hal "ang
!erkaitan dengan:
1# .etaI+aan kepada Tuhan 4ang aha Hsa
2# .esadaran !er!angsa dan !ernegara
3# 'ntelektual
# $ikap dan perilaku
5# .esehatan &asmani dan rohani
# .esadaran hukum
;# eintregasi sehat dengan mas"arakat
/# .etrampilan ker&a
9# Datihan ker&a dan produksi#
Pem!inaan terhadap Farga Binaan ter!agi dalam tiga tahap "aitu:
1# Tahap a+al meliputi:
a# asa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan selama 1
(satu* !ulan>
!# Peren%anaan program pem!inaan kepri!adian dan kemandirian>
%# Pelaksanaan program pem!inaan kepri!adian dan kemandirian>
d# Penilaian pelaksanaan program pem!inaan tahap a+al#
2# Tahap lan&utan meliputi:
a# Peren%anaan program pem!inaan lan&utan>
/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 49/75
!# Pelaksanaan program pem!inaan lan&utan>
%# Penilaian pelaksanaan program pem!inaan lan&utan>
d# Peren%anaan dan pelaksanaan program asimilasi#
3# Tahap akhir
Pada tahap akhir tidak dilaksanakan oleh Dem!aga Pemas"arakatan tetapi
di luar Dem!aga Pemas"arakatan "aitu oleh Balai Pemas"arakatan#
enurut di $ud&atno ruang lingkup pem!inaan !erdasarkan
.eputusan enteri .ehakiman epu!lik 'ndonesia Nomor: #02-P.#0#10
Tahun 1990 tentang Pola Pem!inaan Narapidana dapat di!agi ke dalam 2
(dua* !idang "akni:
1# Pem!inaan .epri!adian "ang meliputi, antara lain:
a# Pem!inaan kesadaran !eragama#
!# Pem!inaan !er!angsa dan !ernegara#
%# Pem!inaan kemampuan intelektual (ke%erdasan*#
d# Pem!inaan kesadaran hukum#
e# Pem!inaan mengintegrasikan diri dengan mas"arakat#
2# Pem!inaan kemandirian di!erikan melalui program-program,
"aitu:
a# .eterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misaln"a kera&inan
tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat
elektronika dan se!again"a#
!# .etrampilan untuk mendukung usaha industri ke%il, misaln"a
pengelolaan !ahan mentah dari sektor pertanian dan !ahan alam
men&adi !ahan setengah &adi dan men&adi !ahan &adi#
%# .eterampilan "ang dikem!angkan sesuai dengan !akat paranarapidana masing-masing#
d# .eterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan
pertanian (perke!unan* dengan menggunakan teknologi mad"a
atau teknologi tinggi, misaln"a industri kulit, pa!rik tekstil dan
se!again"a#
$elain Pola Pem!inaan Narapidana !erdasarkan .eputusan enteri
.ehakiman epu!lik 'ndonesia Nomor: #02-P.#0#10 Tahun 1990 tentang
di $ud&atno, Sistem %emas"arakatan Indonesia Membangun Indonesia Mandiri, irektorat
enderal Pemas"arakatan epartemen Eukum dan E, akarta, 200, hal# 1/-21
9
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 50/75
Pola Pem!inaan Narapidana@Tahanan, maka menurut di $u&atno ada unsur-
unsur pokok dalam menun&ang tu&uan pem!inaan dalam sistem
pemas"arakatan, antara lain:
1# Narapidana itu sendiri#
2# Para petugas@pega+ai Dem!aga Pemas"arakatan#
3# as"arakat, dalam hal ini "ang meliputi instansi-instansi pemerintah
dan s+asta, organisasi sosial kemas"arakatan, keluarga dari
Narapidana itu sendiri#;
$ementara untuk para tahanan !erdasarkan .eputusan enteri
.ehakiman epu!lik 'ndonesia Nomor: #02-P.#0#10 Tahun 1990 tentang
Pola Pem!inaan Tahanan dalam Ba! <'' tentang Pelaksanaan Pem!inaan
Tahanan "ang men"atakan !ah+a !entuk pem!inaan, antara lain:
1# Pela"anan Tahanan#
a# Bantuan hukum#
!# Pen"uluhan rohani#
%# Pen"uluhan &asmani#
d# Bim!ingan !akat#
e# Bim!ingan keterampilan#
)# Perpustakaan#
g# Eal-hal "ang harus diperhatikan dalam melaksanakan !im!ingan
kegiatan#
2# Pem!inaan Narapidana dan anak didik#
a# Tahap-tahap pem!inaan#
!# Fu&ud pem!inaan#
; Ibid # hal# 15#
50
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 51/75
%# Pem!inaan Narapidana "ang mendapat perhatian khusus#
3# Bim!ingan klien#
a# Tahap-tahap !im!ingan#
!# Pendekatan !im!ingan#
%# Fu&ud !im!ingan#
$etelah mengetahui se%ara singkat tentang pem!inaan dalam sistem
Pemas"arakatan di Dem!aga Pemas"arakatan, maka dapat dikatakan pada
prinsipn"a, narapidana terse!ut &uga merupakan manusia !iasa "ang &uga
mempun"ai kekhila)an dan kekurangan pada +aktu !er!uat suatu tindak
pidana atau ke&ahatan, akan tetapi &uga mempun"ai potensi "ang positi) untuk
dapat dikem!angkan men&adi hal-hal "ang !erguna !agi dirin"a, keluarga,
mas"arakat dan !ahkan negara#
B.!.-. +ak#+ak Nara'i$ana Pe)aku Tin$ak Pi$ana Narkotika
Undang-Undang Nomor# 12 Tahun 1995 Pasal 1 se%ara tegas
men"atakan narapidana !erhak:
1# elakukan i!adah
sesuai dengan agama atau keper%a"aann"a
2# endapat
pera+atan !aik rohani maupun &asmani
3# endapatkan
pendidikan dan penga&aran
51
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 52/75
# endapatkan
pela"anan kesehatan dan makan "ang la"ak
5# en"ampaikan
keluhan
# endapatkan
!ahan !a%aan dan mengikuti siaran media massa lainn"a "ang tidak
dilarang
;# endapatkan upah
atau premi atas peker&aan "ang dilakukan
/# enerima
kun&ungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainn"a
9# endapatkan
pengurangan masa pidana
10# endapatkan
kesempatan !erasimilasi ternasuk %uti mengun&ungi keluarga
11# endapatkan
Pem!e!asan !ers"arat
12# endapatkan %uti
men&elang !e!as
13# endapatkan hak-
hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang
!erlaku#
52
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 53/75
B.!..+ak Remi/i Nara'i$ana Pe)aku Tin$ak Pi$ana Narkotika $an
Aturan +ukumn%a
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemas"arakatanmem!erikan landasan hukum !agi pen"elenggaraan politik
kriminal modern#Terdapat pergeseran paradigma dari pem!alasan kearah
pem!inaan# Pergeseranparadigma pemidanaan ini mudah di pahami karena
dinamika perkem!anganmas"arakat ke arah "ang le!ih !aik dan le!ih !erada!
sehingga oleh karenan"ahukum pidana se!agai norma "ang &uga !erlaku
dalam mas"arakat &ugamengalami perkem!angan sesuai dengan
perkem!angan mas"arakat terse!ut#engan pandangan !ah+a narapidana
!ukan sa&a o!"ek melainkan &uga su!"ek"ang tidak !er!eda dari manusia
lainn"a "ang se+aktu-+aktu dapat melakukankesalahan atau kekhila)an "ang
dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus di!erantas dan "ang harus
di!erantas adalah )aktor-)aktor "ang dapat men"e!a!kannarapidana !er!uat
hal-hal "ang !ertentangan dengan hukum, kesusilaan, agamaatau ke+a&i!an-
ke+a&i!an sosial lain "ang dapat dikenakan pidana#
$e!agaimana disinggung se!elumn"a, Pasal 1 "at (1* Undang-
UndangNomor 12 tahun1995 tentang Pemas"arakatan men"e!utkan tentang
EakNarapidana dimana dise!utkan dengan tegas !ah+a :
Pasal 1
"at (1* : Narapidana !erhak :
a# elakukan i!adah sesuai dengan agama atau keper%a"aann"a >
53
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 54/75
!# endapat pera+atan, !aik pera+atan rohani maupun &asmani >
%# endapatkan pendidikan dan penga&aran >
d# endapatkan pela"anan kesehatan dan makanan "ang la"ak >
e# en"ampaikan keluhan >
)# endapatkan !ahan !a%aan dan mengikuti siaran media massa lainn"a
"ang tidak dilarang
g# endapatkan upah atau premi atas peker&aan "ang dilakukan >
h# enerima kun&ungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainn"a>
i# endapatkan pengurangan masa pidana (remisi* >
&# endapatkan kesempatan !erasimilasi termasuk %uti mengun&ungi
keluarga >
k# endapatkan pem!e!asan !ers"arat >
l# endapatkan %uti men&elang !e!as > dan
m# endapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
"ang!erlaku#
"at (2* :
.etentuan mengenai s"arat-s"arat dan tata %ara pelaksanaan hak-hak
Narapidanase!agaimana dimaksud dalam a"at (1* diatur le!ih lan&ut dengan
PeraturanPemerintah#$e!agai tindak lan&ut dari pelaksanaan atas hak-hak
narapidana terse!utmaka di!entuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1999 DN tahun 1999Nomor 9 TDN Nomor 3/ tentang $"arat dan Tata
7ara Pelaksanaan EakFarga Binaan Pemas"arakatan "ang kemudian diru!ah
5
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 55/75
dengan PeraturanPemerintah Nomor 2/ tahun 200 DN tahun 200 Nomor 1
TDN Nomor32#$e!elumn"a, pengaturan tentang emisi se!agai hak !agi
narapidanaterdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1999, "aitu :
Pasal 3
"at (1* :
$etiap Narapidana dan nak pidana "ang selama men&alani masa
pidana!erkelakuan !aik !erhak mendapatkan remisi#
"at (2* :
emisi se!agaimana dimaksud dalam "at (1* dapat ditam!ah, apa!ila
selamamen&alani pidana, "ang !ersangkutan:
a# Ber!uat &asa kepada negara>
!# elakukan per!uatan "ang !erman)aat !agi negara atau kemanusiaan>
atau
%# elakukan per!uatan "ang mem!antu kegiatan Dem!aga Pemas"arakatan#
Pasal 35
.etentuan mengenai remisi diatur le!ih lan&ut dengan .eputusan
Presiden#
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata $"arat dan
Tata7ara Pelaksanaan Eak Farga Binaan Pemas"arakatan kemudian diru!ah
denganPeraturan Pemerintah Nomor 2/ tahun 200 DN tahun 200 Nomor 1
TDNNomor 32 dengan alasan perlun"a penin&auan ulang terhadap
pem!erian remisi,asimilasi, %uti men&elang !e!as dan pem!e!asan !ers"arat
55
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 56/75
guna pen"esuaiandengan perkem!angan hukum dan rasa keadilan dalam
mas"arakat terutamaterkait dengan Narapidana "ang telah melakukan tindak
pidana "angmengaki!atkan kerugian "ang !esar !agi negara atau mas"arakat
atau kor!an"ang !an"ak atau menim!ulkan kepanikan, ke%emasan atau
ketakutan "ang luar!iasa kepada mas"arakat# Terdapat !e!erapa peru!ahan
"ang diatur didalamPeraturan Pemerintah Nomor 2/ tahun 200 terse!ut#
Berdasarkan .eputusan Presiden epu!lik 'ndonesia'ndonesia Nomor
1; Tahun 1999 Tentang emisi se!agai !erikut !ah+a dalam :
Pa/a)
(1* $etiap Narapidana dan nak Pidana "ang men&alani pidana pen&ara
sementara dan pidana kurungan dapat di!erikan remisi apa!ila "ang
!ersangkutan !erkelakuan !aik selama men&alani pidana#
(2* emisi di!erikan oleh enteri Eukum dan Perundang-undangan epu!lik
'ndonesia#
(3* emisi se!agaimana dimaksud dalam a"at (1* ditetapkan dengan .eputusan
enteri Eukum dan Perundang-undangan#
Pa/a) !
emisi se!agaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a# remisi umum, "ang di!erikan pada hari peringatan Proklamasi
.emerdekaan epu!lik 'ndonesia tanggal 1; gustus> dan
!# remisi khusus, "ang di!erikan pada hari !esar keagamaan "ang dianut oleh
Narapidana dan nak Pidana "ang !ersangkutan, dengan ketentuan &ika
suatu agama mempun"ai le!ih dari satu hari !esar keagamaan dalam
setahun, maka "ang dipilih adalah hari !esar "ang paling dimuliakan oleh
penganut agama "ang !ersangkutan#
Pa/a) &
5
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 57/75
(1* emisi se!agaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditam!ah dengan remisi
tam!ahan apa!ila Narapidana atau nak Pidana "ang !ersangkutan selama
men&alani pidana:a# !er!uat &asa kepada negara>
!# melakukan per!uatan "ang !erman)aat !agi negara atau kemanusiaan>
atau
%# melakukan per!uatan "ang mem!antu kegiatan pem!inaan di
Dem!aga Pemas"arakatan#
(2* .etentuan le!ih lan&ut mengenai !er!uat &asa dan melakukan per!uatan
"ang !erman)aat !agi negara atau !agi kegiatan pem!inaan di Dem!aga
Pemas"arakatan se!agaimana dimaksud dalam a"at (1* ditetapkan dengan
.eputusan enteri Eukum dan Perundang-undangan#
Pa/a) ,
(1* Besarn"a remisi umum adalah:
a# 1 (satu* !ulan !agi Narapidana dan nak Pidana "ang telah men&alani
pidana selama (enam* sampai 12 (dua !elas* !ulan> dan
!# 2 (dua* !ulan !agi Narapidana dan nak Pidana "ang telah men&alani
pidana selama 12 (dua!elas* !ulan atau le!ih#
(2* Pem!erian remisi umum dilaksanakan se!agai !erikut:
a# pada tahun pertama di!erikan remisi se!agaimana dimaksud dalam
a"at (1*>
!# pada tahun kedua di!erikan remisi 3 (tiga* !ulan>%# pada tahun ketiga di!erikan remisi (empat* !ulan>
d# pada tahun keempat dan kelima masing-masing di!erikan remisi 5
(lima* !ulan> dan
e# pada tahun keenam dan seterusn"a di!erikan remisi (enam !ulan*
setiap tahun#
Pa/a) -
5;
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 58/75
(1* Besarn"a remisi khusus adalah:
a# 15 (lima !elas* hari !agi Narapidana dan nak Pidana "ang telah
men&alani pidana selama # (enam* sampai 12 (dua !elas* !ulan> dan
!# 1 (satu* !ulan !agi Narapidana dan nak Pidana "ang telah men&alani
pidana selama 12 (dua !elas* !ulan atau le!ih#
(2* Pem!erian remisi khusus dilaksanakan se!agai !erikut:
a# pada tahun pertama di!erikan remisi se!agaimana dimaksudkan dalam
a"at (1*>
!# pada tahun kedua dan ketiga masing-masing di!erikan remisi 1 (satu*
!ulan>
%# pada tahun keempat dan kelima masing-masing di!erikan remisi 1
(satu* !ulan 15 (lima !elas* hari> dand# pada tahun keenam dan seterusn"a di!erikan remisi 2 (dua* !ulan
setiap tahun#
Pa/a)
Besarn"a remisi tam!ahan adalah:
a# 1@2 (satu perdua* dari remisi umum "ang diperoleh pada tahun "ang
!ersangkutan !agi Narapidana dan nak Pidana "ang !er!uat &asa kepada
negara atau melakukan per!uatan "ang !erman)aat !agi negara atau
kemanusiaan> dan
!# 1@3 (satu pertiga* dari remisi umum "ang diperoleh pada tahun "ang
!ersangkutan !agi Narapidana dan nak Pidana "ang telah melakukan per!uatan "ang mem!antu kegiatan pem!inaan di Dem!aga Pemas"arakatan
se!agai pemuka#
Pa/a) 0
(1* Penghitungan laman"a masa men&alani pidana se!agai dasar untuk
menetapkan !esarn"a remisi umum dihitung se&ak tanggal penahanan
sampai dengan hari peringatan Proklamasi .emerdekaan epu!lik
'ndonesia tanggal 1; gustus#
(2* Penghitungan laman"a masa men&alani pidana se!agai dasar untuk
menetapkan !esarn"a remisi khusus dihitung se&ak tanggal penahanan
sampai dengan hari !esar keagamaan "ang dianut oleh Narapidana dannak Pidana "ang !ersangkutan#
(3* alam hal masa penahanan se!agaimana dimaksud dalam a"at (1* dan a"at
(2* terputus, perhitungan penetapan laman"a masa men&alani pidana
dihitung dari se&ak penahanan "ang terakhir#
(* Untuk penghitungan se!agaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu* !ulan
dihitung sama dengan 30 (tiga puluh* hari#
(5* Penghitungan !esarn"a remisi khusus se!agaimana dimaksud dalam a"at (2*
didasarkan pada agama Narapidana dan nak Pidana "ang pertama kali
ter%atat dalam !uku register Dem!aga Pemas"arakatan#
5/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 59/75
Pa/a) 1
(1* alam hal Narapidana dan nak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh
remisi, !esarn"a remisi pada tahun !erikutn"a didasarkan pada remisiterakhir "ang diperolehn"a#
(2* Penghitungan remisi !agi Narapidana dan nak Pidana "ang men&alani
pidana le!ih dari satu putusan Pengadilan se%ara !erturut-turut dilakukan
dengan %ara mengga!ungkan semua putusan pidanan"a#
(3* Pidana kurungan se!agai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan
didalam pengga!ungan putusan pidana se!agaimana dimaksud dalam a"at
(2*#
Pa/a) 2
(1* Narapidana "ang dikenakan pidana pen&ara seumur hidup dan telah
men&alani pidana paling sedikit 5 (lima* tahun !erturut-turut serta
!erkelakuan !aik, dapat diu!ah pidanan"a men&adi pidana pen&ara
sementara, dengan lama sisa pidana "ang masih harus di&alani paling lama
15 (lima !elas* tahun#
(2* Peru!ahan pidana pen&ara seumur hidup men&adi pidana pen&ara sementara
se!agaimana dimaksud dalam a"at (1* ditetapkan dengan .eputusan
Presiden#
(3* Permohonan peru!ahan pidana pen&ara seumur hidup men&adi pidana
pen&ara sementara dia&ukan oleh Narapidana "ang !ersangkutan kepada
Presiden melalui enteri Eukum dan Perundang-undangan#(* .etentuan mengenai tata %ara penga&uan permohonan peru!ahan pidana
seumur hidup men&adi pidana sementara se!agaimana dimaksud dalam a"at
(3* diatur le!ih lan&ut dengan .eputusan enteri Eukum dan Perundang-
undangan#
Pa/a) 3
alam hal pidana pen&ara seumur hidup telah diu!ah men&adi pidana pen&ara
sementara se!agaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pem!erian remisi
!erlaku ketentuan se!agaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal #
Pa/a)
emisi se!agaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 &uga di!erikan kepada:
a# Narapidana dan nak Pidana "ang menga&ukan permohonan grasi sam!il
men&alankan pidanan"a> dan
!# Narapidana dan nak Pidana Farga Negara sing#
Pa/a) !
emisi se!agaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak di!erikan kepada
Narapidana dan nak Pidana "ang:
59
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 60/75
a# dipidana kurang dari (enam* !ulan>
!# dikenakan hukuman disiplin dan dida)tar pada !uku pelanggaran tata terti!
Dem!aga Pemas"arakatan dalam kurun +aktu "ang diperhitungkan pada pem!erian remisi>
%# sedang men&alani 7uti en&elang Be!as> atau
d# di&atuhi pidana kurungan se!agai pengganti pidana denda#
Pa/a) &
(1* Usul remisi dia&ukan kepada enteri Eukum dan Perundang-undangan oleh
.epala Dem!aga Pemas"arakatan, .epala umah Tahanan Negara, atau
.epala 7a!ang umah Tahanan Negara melalui .epala .antor epartemen
Eukum dan Perundang-undangan#
(2* .eputusan enteri Eukum dan Perundang-undangan tentang remisi
di!eritahukan kepada Narapidana dan nak Pidana pada hari peringatan
Proklamasi .emerdekaan epu!lik 'ndonesia tanggal 1; gustus !agi
mereka "ang di!erikan remisi pada peringatan Proklamasi .emerdekaan
epu!lik 'ndonesia atau pada hari !esar keagamaan "ang dianut oleh
Narapidana dan nak Pidana "ang !ersangkutan#
(3* ika terdapat keraguan tentang hari !esar keagamaan "ang dianut oleh
Narapidana atau nak Pidana, enteri Eukum dan Perundang-undangan
mengkonsultasikann"a dengan enteri gama#
4. Ke(ijakan Moratorium Remi/i
7#1# Pengertian oratorium
alam suatu !idang hukum, moratorium (dari Datin, morari "ang
!erarti penundaan* adalah otorisasi legal untuk menunda pem!a"aran utang
atau ke+a&i!an tertentu selama !atas +aktu "ang ditentukan#'stilah ini &uga
sering digunakan untuk menga%u ke +aktu penundaan pem!a"aran itu sendiri,
sementara otorisasin"a dise!ut se!agai undang-undang moratorium#Undang-
undang moratorium umumn"a ditetapkan pada saat ter&adin"a tekanan !erat
se%ara politik atau komersial, misaln"a, pada saat Perang erman-Peran%is,
pemerintah Peran%is mengundangkan undang-undang moratorium#/
/https:@@id#+ikipedia#org@+iki@oratorium diakses pada tanggal 21 agustus 2015 pukul 0#39P
0
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 61/75
Pendukung moratorium utang !erpendapat !ah+a moratorium adalah
keputusan !erdaulat dari se!uah pemerintahan untuk menunda pem!a"aran
utang, &ika pem!a"aran terse!ut dapat mengaki!atkan kerusakan "ang tidak
dapat diper!aiki terhadap kese&ahteraan rak"atn"a#oratorium utang dapat
!er!entuk penundaan pem!a"aran seluruh utang, atau !er!entuk penundaan
pem!a"aran se!agian utang, seperti "ang pernah dilakukan oleh presiden
Peru, lan Car%ia, "ang menerapkan L$olusi $epuluh PersenL, "aitu
menetapkan han"a sepuluh persen dari pendapatan ekspor "ang dapat
digunakan untuk mem!a"ar utang#$etiap !entuk moratorium utang umumn"a
ditolak oleh 'nternational onetar" 6und ('6*# Be!erapa negara "ang
pernah mendeklarasikan moratorium utang antara lain adalah Brasil, eksiko,
dan rgentina#9
Berdasarkan PP 99 Tahun 2012 !ah+asan"a hak remisi merupakan hak
"ang melekat pada +arga !inaan pemas"arakatan, hal ini mem!erikan
kesimpulan !ah+a potensi adan"a ke!i&akan moratorium adalah hal "ang ke%il
kemungkinan ada dalam aturan pem!erian moratorium, khususn"a pada +arga
!inaan mas"arakat para pelaku tindak pidana narkotika, karena ide dan
gagasan negara repu!lik 'ndonesia "ang le!ih mengorientasiokan diri pada
tu&uan pidana "ang le!ih pada retroakti) di!andingkan retri!uti?e# adi upa"a
pemulihan atau reha!ilitasi adalah upa"a "ang e)ekti) dalam mengu!ah atau
pun mengontrol mas"arakat agar tidak te&atuh pada &urang narkotika#
4.!. Moratorium Remi/i Nara'i$ana
9 Ibid
1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 62/75
Pem!erian remisi merupakan ke+a&i!an hukum "ang harus
dilaksanakan se!agaimana ter%antum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemas"arakatan#Pasal 1 a"at (1* undang-undang ini
men"e!utkan se%ara tegas !ah+a narapidana mempun"ai hak mendapatkan
remisi# Pem!erian remisi ini tidak di!edakan atas &enis tindak pidana "ang
dilakukan, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama men&alani
pidana#
eskipun demikian, seiring pemikiran "ang !erkem!ang dalam
mas"arakat, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2/
Tahun 200 "ang merupakan peru!ahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang $"arat dan Tata 7ara Pelaksanaan Eak Farga Binaan
Pemas"arakatan pada pasal 3 a"at (3*# Peraturan pemerintah ini mengatur
pem!erian hak narapidana ("ang salah satun"a hak mendapatkan remisi* !agi
narapidana tertentu (salah satun"a narapidana Narkotika*# Berdasarkan
peraturan pemerintah ini, remisi !agi narapidana akan di!erikan apa!ila "ang
!ersangkutan !erkelakuan !aik dan telah men&alani 1@3 masa pidana#
Be!erapa kalangan !erpendapat !ah+a remisi mempun"ai kesamaan
dengan grasi#=leh karena itu, remisi dapat tidak di!erikan oleh Presiden
se!agaimana grasi#alam tataran de)inisi, grasi dan remisi mempun"ai
kesamaan, "aitu !ah+a keduan"a merupakan pengurangan masa men&alani
pidana kepada terpidana "ang di!erikan oleh Pemerintah#
Ean"a sa&a, !erdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Crasi, grasi akan di!erikan apa!ila terpidana@keluarga menga&ukan
2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 63/75
permohonan kepada Presiden# $edangkan remisi, !erdasarkan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemas"arakatan dan peraturan
pelaksanann"a, di!erikan tanpa adan"a permohonan "ang dia&ukan oleh
terpidana# emisi di!erikan apa!ila terpidana !erkelakuan !aik selama
men&alani pidana#
Per!edaan "ang paling mendasar antara grasi dan remisi adalah !ah+a
grasi !ukan merupakan hak dari setiap terpidana, sedangkan remisi merupakan
hak setiap narapidana (se!agaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemas"arakatan*#Crasi han"a se!uah
instrument "ang dapat dia&ukan oleh terpidana untuk mendapatkan peru!ahan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana# an Presiden, selaku
.epala Negara, mempun"ai hak untuk menga!ulkan atau menolak
permohonan grasi# $edangkan remisi merupakan hak "ang dimiliki oleh setiap
narapidana, dan negara mempun"ai ke+a&i!an untuk memenuhi hak remisi
terse!ut#Negara tidak mempun"ai hak@ke+enangan untuk men%a!ut hak
remisi terse!ut ke%uali &ika terpidana melakukan pelanggaran selama
men&alani pidana#
$e!agai se!uah hak, remisi tidak dapat di%a!ut oleh negara atas dasar
apapun (ke%uali &ika ke+a&i!an "ang harus ditunaikan tidak di&alankan*#
.arena, ada 3 hal "ang perlu diperhatikan !erkaitan dengan hak asasi, "aitu:
1# Pertama, hak-hak itu se%ara kodrati inheren, uni?ersal, tidak dapat di%a!ut,
dimiliki setiap indi?idu, dan semata-mata karena mereka adalah manusia>
3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 64/75
2# .edua, perlindungan ter!aik atas hak-hak asasi terse!ut han"a terdapat pada
Negara demokrasi>
3# .etiga, !atas-!atas pelaksanaan hak han"a dapat ditetapkan dan di%a!ut oleh
undang-undang#
emisi adalah hak "ang diatur dalam undang-undang#=leh karenan"a,
remisi han"a tidak dapat di%a!ut tanpa hak oleh siapapun, termasuk oleh
Presiden !aik se!agai .epala Pemerintahan maupun .epala Negara#emisi
han"a dapat di%a!ut apa!ila ada undang-undang "ang mengamanatkan adan"a
pen%a!utan remisi#Namun demikian, pen%a!utan hak remisi melalui se!uah
aturan hukum pun harus didasarkan pada se!uah ka&ian "ang mendalam, !aik
dari aspek sosiologis maupun )iloso)is#
Berdasarkan paparan mengenai ketentuan remisi dan pem!e!asan
!ers"arat dalam s"stem pemas"arakatan di 'ndonesia dapat diketahui pada
dasarn"a remisi dan pem!e!asan!ers"arat ini merupakan hak "ang melekat
pada setiap narapidana dan anak pidana "ang men&adi +arga !inaan lem!aga
pemas"arakatan# emisi dan pem!e!asan !ers"aratmerupakan salah satu
tanggung&a+a! pemerintah dalam pemenuhan Eak Farga Binaan di Dem!aga
Pemas"arakatan#.etentuan ini !ersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar
hak asasi manusia "ang telah diadopsi dan diterapkan oleh Negara 'ndonesia#
Eal dalam eklarasi Uni?ersal Eak sasianusia Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB* 19/ dan .o?enan Eak-hak $ipil dan PolitikPasal 10 .o?enan
Eak-hak $ipil dan Politik men"e!utkan : $etiap orang "ang dirampas
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 65/75
ke!e!asann"a +a&i! diperlakukan se%ara manusia+i dan dengan menghormati
marta!at"ang melekat pada diri manusia#;0
Be!erapa instrument hak asasi manusia internasional "ang &uga telah
diadopsi dalam regulasi mengenai pemas"arakatan antara lain esolusi PBB
Nomor 3 7 Tahun 195;tentang $tandard inimum ules )or The Treatmen
o) Prisoners (Peraturan-Peraturan $tandar inimum !agi Perlakuan terhadap
Narapidana dan Tahanan* dan esolusi PBB No#0@33 Tanggal 29 No?em!er
19/5 tentang $tandard inimum ules )or the dministration o) u?enile
usti%e (Peraturan M Peraturan $tandar inimum !agi Pengadilan nak*
ataule!ih dikenal dengan 8eijing rules 9:;<=>9
Berdasarkanir&en Pemas"arakatan nomor P$-E#01#02-2 "ang
dikeluarkan pada 31 =kto!er 2011 "ang se%ara ekplisit !ah+a moratorium
pem!erian remisi !agi para narapidana "ang men&adi pelaku ke&ahatan
e1traordinar" crime di!erikan moratorium hak remisi "ang seharusn"a
didapat oleh para narapidana, ter&adi penundaan dengan adan"a surat edaran
terse!ut oleh .emenkumham se!agai lem!aga "ang memiliki otoritas dalam
pem!erian remisi "ang di!erikan se%ara atri!usi oleh peraturan perundang-
undangan "ang terkait# $alah satun"a dari !e!erapa pern"ataan tegas ters!ut
adalah memerintahakan kepada kepala UPT Pemas"arakatan untuk
;0http:@@+++#%ds#or#id@konten#phpnamaOBeritaopOdetailQ!eritaidO/9di akses pada tanggal0; septem!er 2015 pukul 02#35 ;1United Nations $tandard inimum ules )or the dministration o) u?enile usti%e(LTheBei&ingulesL,@H$@0@33,29No?em!er19/5plenar"meeting0@33,http:@@+++#un#org@do%uments@ga@res@0@a0r033#htm di akses pada tanggal 0; septem!er 2015 pukul 3#51 #
5
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 66/75
menindaklan&uti adann"a surat terse!ut "aitu tentang oratorium pem!erian
remisi dan pem!e!asan !ers"arat#
Sejalan dengan kebijakan Menteri hukum dan H'M ,I terkait
pemberian remisi dan pembebasan bers"arat narapidana tindak pidana
Korupsi dan Terorisme& bersema ini dengan hormat kami sampaikan agar
kepala diisi pemas"arakatan untuk memerintahkan kepada kepala 3%T
%emas"arakatan supa"a segera menindaklajuti moratorium pemberian remisi
dan pembebasan bers"arat dengan mengambil langkah-langkah sebagai
berikut :
1# Bagi kepala UPT Pemas"arakatan "ang telah menerima salinan
keputusan pem!e!asan !ers"arat tindak pidana korupsi dan
terorisme, akan tetapi !elum dilaksanakan, diperintahkan untuk
menangguhkan pelaksanaann"a,
2# emerintahkan kepada kepala UPT Pemas"arakatan untuk
tidak mengusulkan remisi, asimilasi, pem!e!asan !ers"arat,
%uti men&elang !e!as dan %uti !ers"arat !agi narapidana tindak
pidana korupsi dan terorisme,
3# emerintahkan kepada kepala UPT Pemas"arakatan untuk
tidak melan&utkan usulan remisi, asimilasi, pem!e!asan
!ers"arat, %uti men&elang !e!as dan %uti !ers"arat !agi
narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme,
# Dangkah-langkah se!agaimana dimaksud dalam angka 1, 2,
dan 3 sampai adan"a ketentuan le!ih lan&ut "ang mengatur
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 67/75
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 68/75
mempun"ai !e!erapa pengertian, seperti "ang diungkapkan oleh !d al Rodir
+dah !ah+a&ina"at adalah per!uatan "ang dilarang oleh s"araG !aik
per!uatan itu mengenai &i+a, harta !enda, atau lainn"a#
4ang dimaksud dengan &ina"at meliputi !e!erapa hukum, "aitu mem!unuh
orang, melukai, memotong anggota tu!uh, dan menghilangkan man)aat !adan,
misaln"a menghilangkan salah satu pan%a indera#alam ina"ah (Pidana
'slam* di!i%arakan Pula Upa"a-upa"a pre)enti), reha!ilitati?e, edukati), serta
upa"a-upa"a represi) dalam menanggulangi ke&ahatan disertai tentang toeri-
teori tentang hukuman#
pada dasarn"a pengertian dari istilah ina"ah menga%u kepada hasil
per!uatan seseorang# Biasan"a pengertian terse!ut ter!atas pada per!uatan
"ang dilarang#i kalangan )uIohaG, perkataan ina"at !erarti per!uatan
per!uatan "ang dilarang oleh s"araG#eskipun demikian, pada umun"a
)uIohaG menggunakan istilah terse!ut han"a untuk per!uatan per!uatan "ang
terlarang menurut s"araG#eskipun demikian, pada umumn"a )uIohaG
menggunakan istilah terse!ut han"a untuk per!uatan per!uatan "ang
mengan%am keselamatan &i+a, seperti pemukulan, pem!unuhan dan
se!again"a#$elain itu, terdapat )uIohaG "ang mem!atasi istilah ina"at kepada
per!uatan per!uatan "ang dian%am dengan hukuman hudud dan Iishash, tidak
temasuk per!uatan "ang dian%am dengan taGir# 'stilah lain "ang sepadan
dengan istilah &ina"at adalah &arimah, "aitu larangan larangan s"araG "ang
dian%am llah $FT dengan hukuman had atau taGir#;2
;2)ile:@@@:@EukumS20PidanaS20'slamS20QS20Bela&arS20Eukum#htm diakses pada pukul
20#33 F'B tertanggal 19 $eptem!er 2015
/
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 69/75
$e%ara umum, pengertian ina"at sama dengan hukum Pidana pada
hukum positi), "aitu hukum "ang mengatur per!uatan "ang "ang !erkaitan
dengan &i+a atau anggota !adan, seperti mem!unuh, melukai dan lain
se!again"a
Pem!entukan hukum !erdasarkankemaslahatan semata-mata
dimaksudkan untuk men%ari kemaslahatanmanusia#aksudn"a, di dalam
rangka men%ari "ang menguntungkan, danmenghindari kemadaratan manusia
"ang !ersi)at sangat luas#an maslahah inimerupakan sesuatu "ang
!erkem!ang !erdasarkan perkem!angan "ang selaludisetiap lingkungan#;3Eal
iini tentu sa&a se&alan dengan misi utamaditurunkann"a agama 'slam sendiri,
"aitu menegakkan kemaslahatan se%arauni?ersal#;
D.Tujuan +ukum Pi$ana I/)am
Tu&uan hukum pada umumn"a adalah menegakkan keadilan !erdasarkan
kemauan pen%ipta manusia sehingga ter+u&ud keterti!an dan ketentraman
mas"arakat#Namun !ila tu&uan Eukum 'slam dilihat dari ketetapan hukum
"ang di!uat oleh llah $FT dan Na!i uhammad, !aik "ang termuat di
dalam l-RurGan maupun l-Eadits, "aitu untuk ke!ahagiaan hidup manusia
didunia dan akhirat kelak, dengan &alan mengam!il segala "ang !erman)aat
dan men%egah serta menolak segala "ang tidak !erguna kepada kehidupan
manusia# engan kata lain tu&uan Eukum 'slam adalah kemaslahatan hidup
manusia !aik &asmani maupun rohani indi?idu dan mas"arakat# .emaslahatan
;3 !dul Faha! .hala), 'lmu Usul al-6iIh, alih !ahaasa: asdar Eelm", (Bandung: Cemaisalah Press, 199*, hlm# 12; $aid Iiel $irad&, 'slam .e!angsaan: 6iIh emokratik .aum $antri, %et: kesatu ( akarta:
Pustaka 7igan&ur, 1999*, hlm# 0#
9
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 70/75
dimaksud, dirumuskan oleh !u 'shak s"-$"athi!i dan disepakati oleh ahli
Eukum 'slam lainn"a seperti "ang telah dikutip oleh E#Eakam EaI, "aitu
memelihara agama, &i+a, akal, keturunan, dan harta#$alah satu hal "ang
mem!edakan Eukum Pidana 'slam dan hukum pidana sekuler adalah adan"a
dimensi-dimensi ukhra+i dalam !er!agai konsepn"a# alam konsep tu&uan
pemidanaan misaln"a, pen&atuhan hukuman tidak han"a !ertu&uan se!agai
pem!alasan, per!aikan, pen%egahan, dan restorasi, tetapi &uga meliputi
se!agai pene!usan dosa#Tu&uan pemidaan dalam 'slam &uga memperhatikan
aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan !agi kor!an dan pelaku ke&ahatan,
sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dina)ikan !egitu sa&a#
"at "ang men&elaskan mengenai pene!usan dosa ialah :
?4an Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamn"a /'t Taurat+
bah)asan"a ji)a /dibalas+ dengan ji)a& mata dengan mata& hidung dengan
hidung& telinga dengan telinga& gigi dengan gigi& dan luka luka /pun+ ada
#ishaashn"a* 8arangsiapa "ang melepaskan /hak #ishaash+n"a& maka
melepaskan hak itu /menjadi+ penebus dosa bagin"a* 8arangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa "ang diturunkan 'llah& maka mereka itu
adalah orang-orang "ang 6alim* = /@*S* 'l-Maidah a"at A<+
'!nu s"ur mengatakan se!agaimana "ang dikutip oleh hsan
Dihasanah, !ah+a +a&i! !agi para ulama untuk mengetahui Billat-Billat
tas"riC serta tu&uann"a se%ara tersurat /6ahir+ maupun tersirat /bathin+# ika
ditemukan se!agian hukum "ang tersem!un"i, karena mereka sudah
mengetahui tu&uann"a, !aik itu se%ara tersurat maupun tersirat, nis%a"a
mereka mengerti dalam mem!erikan )at+a-)at+a hukum#Pemahaman-
pemahaman terse!ut meliputi: pertama& mengetahui perkataan-perkataan dan
)aedah dalil-dalil dalam !entuk lugha)i dan kaidah-kaidah laf6i"ah untuk
;0
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 71/75
menemukan hukum-hukum )iIh> kedua, mem!ahas dalil-dalil "ang
!ertentangan dari "ang sudah dinashakhkan, atau mengaitkan tu&uan
pengamalann"a, atau men&elaskan hu!ungan dalil "ang satu dengan dalil "ang
lain> ketiga& Ri"as digunakan &ika a#)al s"araC (perkatan-perkataan s"araC *
!elum ditemukan hukumn"a> keempat , mem!erikan suatu hukum "ang tidak
ada nash dan Ii"as didalamn"a> kelima, menemukan hukum-hukum s"ariGah
"ang !ersi)at taCabbudi &ika sekiran"a tidak ada pem!ahasan tentang illat-illat
hukum#
engan demikian, ma#ashid al-s"ariCah ini akan mem!antu para
mu&tahid dalam menentukan kedhabitan aturan-aturan hukum serta
mashlahah dan mafsadah, pengetahuan tentang ma#ashid al-s"ariCah, dan
pengetahuan tentang illat-illat hukum#
D.! Pem(agian Jarima* *ukum 'i$ana I/)am
i antara pem!agian &arimah "ang paling penting adalah pem!agian
"angditin&au dari segi hukumann"a#arimah ditin&au dari segi hukumann"a
terse!utter!agi kepada tiga !agian, "aitu &arimah hudud, &arimah Iishas dan
diat, &arimahtaGir#;5arimah hudud dalam hukumann"a telah ditentukan
dengan ketentuanhukum "ang terdapat dalam al-RurGan dan as-$unnah#
dapun %iri khas dari&arimah hudud itu !isa diklari)ikasikan se!agai !erikut:
1# Eukumann"a tertentu dan ter!atas, dalam arti !ah+a hukuman
terse!utditentukan oleh s"araG dan tidak ada !atas minimal dan maksimal#
;5 hmad Fardi uslih, Eukum Pidana 'slam (akarta: $inar Cra)ika,2005*, hlm##
;1
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 72/75
2# Eukuman terse!ut merupakan hak llah semata-mata, atau kalau
ada hakmanusia disamping hak llah, maka hak llah "ang le!ih dominan#;
$edang pem!agian &arimah hudud ada tu&uh ma%am, "aitu: 1* &arimah
ina, 2*&arimah Iada), 3* &arimah s"ur! al-khamr, * &arimah pen%urian, 5*
&arimahhira!ah, * &arimah riddah, ;* &arimah pem!erontakan# arimah hudud
inihukumann"a telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan hukum "ang
terdapatdalam al-RurGan dan as-$unnah#Namun dalam &arimah ini apa!ila
pelaku &arimahtelah tau!at dan men"esali per!uatann"a, maka hapuslah
hukumann"a meskipunitu telah melakukan &arimah "ang selesai#;;$edang
dalam &arimah Iishash di"at harus didasarkan pada !ukti "angotentik setelah
diadakan pemeriksaan "ang teliti#.arena pada &arimah inimen"angkut dengan
hak manusia (hak indi?idu* maka hukuman terse!ut !isadimaa)kan atau
digugurkan oleh kor!an atau keluargan"a#
dapun dalam pidana taGir ter!agi men&adi tiga ma%am:;/ 1*
&arimahhudud atau Iishas@di"at "ang su!hat atau tidak memenuhi s"arat,
namun sudahmerupakan maksiat, misaln"a: per%o!aan pen%urian, per%o!aan
pem!unuhan,pen%urian dikalangan keluarga# 2* arimah-&arimah "ang di
tentukan oleh al-RurGan dan al Eadis, namun tidak ditentukan sanksin"a,
misaln"a: penghinan,saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina
agama# 3* arimah&arimah"ang ditentukan oleh Ulil mri untuk kemaslahatan
umum# alampelaksanaan taGir terse!ut sah dilakukan oleh pemerintah, !aik
; '!id#;;akhrus una&at, 6iIh ina"ah,Norma-norma Eukum Pidana 'slam ($"ariGah Press, 200/*,hlm# ;#
;/&auli, 6iIh &ina"ah####, hlm 13#
;2
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 73/75
didahului denganpermohonan dari tersangka maupun murni ke!i&akan
pemerintah, selama hal ituadalah alternati) ter!aik#;9 Eal ini !ertendensi pada
se!uah hadis Na!i:
alam hal ini a&aran 'slam di&adikan pertim!angan
menentukankemaslahatan utama# Pers"aratan kemaslahatan ini se%ara rin%i
diuraikan dalam!idang Usul 6iIh, misaln"a: pelanggaran dalam peraturan lalu
lintas# alamhukuman taGir !oleh dan harus diterapkan sesuai dengan
tuntutan kemaslahatan#
.aitann"a dengan pengurangan@potongan masa tahanan (remisi*,maka
unsur kemaslahatan ini men&adi pertim!angan "ang mutlak
dalampertim!angan remisi di 'ndonesia#an unsur kemaslahatan ini pula "ang
men&adipokok s"ariGat 'slam#$elain pertim!angan maslahat, dalam pem!erian
pengampunan !erupapengurangan@potongan masa men&alani pidana tidak
terlepas dari konsekuensidari Narapidana untuk memper!aiki diri dan
men"esali segala per!uatann"a serta!erupa"a untuk tidak mengulangina
lagi#Upa"a per!aikan diri terse!ut !isa!er+u&ud perilaku "ang !aik setelah
men"esali per!uatann"a dan !ertau!at#
dapun ukuran untuk menentukan pelaku pidana terse!ut telah
!ertau!at !elumdise!utkan se%ara &elas dalam hukum pidana 'slam, "ang
dapat di&adikan s"aratuntuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan
hukuman# Namun menurut'mam al-Rus"airi (seorang su)i aman klasik dari
Persia*, menerangkan !ah+as"arat tau!at "ang sah itu ada tiga:
;9Tim Pem!ukuan anha&i Tamatan E 2003 Dir!o"o, Paradigma 6iIh asail
.ontekstualisasi Easil Bahtsul asail, %et# .etiga 2005#hlm# 193#
;3
7/25/2019 BAB II moratorium revisi.docx
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-moratorium-revisidocx 74/75
1* en"esal terhadap per!uatan "ang telah dilakukan
2* eninggalkan per!uatan maksiat itu
3* am (!er%ita-%ita* tidak akan mengulangi lagi per!uatan itu#/0
isamping s"arat terse!ut di atas, perilaku !aik merupakan s"arat
"angutama dari pen"empurnaan tau!atn"a seseorang#seperti "ang
dikemukakan olehl-Caali !ah+a orang "ang !ertau!at dikatakan sempurna
!ila tidak han"amen"esali per!uatann"a itu sa&a, tetapi ia harus mengikuti dan
menggantiper!uatann"a itu dengan per!uatan "ang !aik#/1 Per!uatan-
per!uatan "ang !aikterse!ut !isa !erupa sikap tolong menolong terhadap
sesama, melakukan amalan-amalan"ang !aik dan !erman)aat !agi sesama
ataupun mendekatkan diri kepadallah, dan per!uatan-per!uatan !aik lainn"a
"ang !erman)aat, selama tidak!ertentangan dengan norma hukum dan norma
agama#
.riteria !aik terse!ut sudah %ukup untuk di&adikan alasan
untukmem!erikan pengurangan@potongan men&alani masa tahanan (remisi*
di'ndonesia# engingat perilaku !aik didasari dengan niat "ang mulia
merupakanmani)estasi dari rasa pen"esalan atau segala per!uatan-per!uatan
&ahat "ang telahdilakukann"a, sehingga 'a sadar dan !ertau!at, sehingga telah
keluar darihukuman !isa !ermas"arakat dengan !aik dan diterima di
mas"arakat sekitar#
/0 Hnsiklopedi Eukum 'slam, !dul ais# kk, %et-5 (akarta: '%htiar Baru ?an Eoe?e, 2001*,hlm# 1/31#/1 l Caali, Tau!at, $a!ar dan $"ukur, alih !ahasa Nur Eikmah dan E $uminto (akarta:
Tinta as, 19/3*,hlm#22
;