Post on 06-Mar-2018
24
BAB II
KEGIATAN USAHA BANCASSURANCE DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
A. Perkembangan Bancassurance
1. Latar belakang timbulnya bancasssurance
Kehidupan masyarakat pada saat ini dengan berbagai pekerjaan juga
kesibukan yang semakin mengimpit dan mendesak sehingga memakan begitu
banyak waktu, pada akhirnya membuat masyarakat tidak mempunyai waktu untuk
berlama-lama dan membutuhkan suatu yang sederhana dan kompleks dalam
memenuhi kebutuhan termasuk dalam urusan keuangan dan perlindungan diri
ataupun keluarga. Jika memang bisa melakukan berbagai kegiatan dan urusan
dalam bidang keuangan dan perlindungan sekaligus, maka tidak perlu harus
bersusah-susah melakukan urusan tersebut secara terpisah.
Bank sebagai lembaga keuangan dan perusahaan asuransi sebagai lembaga
keuangan non-bank yang menjamin perlindungan. Pada dasarnya perusahaan
asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/ menawarkan
suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada
individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain,
atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu
peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.
Bentuk kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dimana terjadi
penggabungan produk asuransi dan produk bank kepada nasabah disebut
Universitas Sumatera Utara
25
bancassurance. Pada prinsipnya, bancassurance merupakan sistem penjualan
produk asuransi melalui saluran distribusi bank. Istilah “bancassurance“ berasal
dari bahasa Perancis, tempat lahirnya produk dan sistem bancassurance.30
Produk bancassurance yang lahir di Perancis kemudian berkembang dan
khususnya di seluruh negara-negara Eropa maju pesat. Produk ini pertama kali
diperkenalkan tahun 1970-an, namun baru dipasarkan secara efektif di negara
tersebut pada tahun 1980.
31 Istilah yang dipergunakan untuk menyatakan
bancassurance di negara asalnya adalah “Bank Insurance Model (BIM)” yang
menggambarkan kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara bank
dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi.32
2. Pengertian bancassurance
Istilah bancassurance sesungguhnya telah disebutkan di dalam Peraturan
Bank Indonesia, yaitu bahwa laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain
laporan pelaksanaan keagenan dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan
bancassurance.33
Menurut Lafferty Business Research, bancassurance adalah distribusi
produk asuransi jiwa melalui kantor-kantor cabang bank. Istilah lainnya yang
sering dipakai untuk menjelaskan bancassurance adalah bank-insunrance atau
Meskipun demikian, pengertian bancassurance tidak dimuat
sama sekali.
30 Ketut Sendra, Bancassurance = Bank + Asuransi ( Jakarta: Penerbit PPM, 2007),
hlm.1. 31 Ketut Sendra, Loc Cit. 32 Yenny Sigalingging, Sejarah Bancassurance, http://www.sejarah-bancassurance.html
(diakses tanggal 12 Januari 2016) 33 Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Universitas Sumatera Utara
26
allfinanz. Asia Insurance Review menyebutkan bancassurance sebagai “ The
provision of a complete range of banking, investment and insurance products and
services, to meet the individual needs of the customers of the bank and it’s
associates. (Ketentuan yang lengkap dan jelas mengenai produk dan jasa
perbankan, asuransi maupun investasi untuk memenuhi kebutuhan individu
nasabah).34 Sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP
Tahun 2010, yang dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara bank
dengan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut bancassurance ini adalah
aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka
memasarkan produk asuransi melalui bank.35
Bancasurrance menurut G.M. Verrijn Stuart, adalah layanan bank dalam
menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi
untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang. Bank merupakan salah satu
badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan
alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan
jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
36
Sisi hukum dari bancassurance yakni merupakan aktivitas hukum yang
timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana
bank sepakat untuk bertindak sebagai agen penjualan produk-produk asuransi di
dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh bank tersebut. Dari hasil
penjualan produk asuransi tersebut, bank akan mendapatkan pembayaran dalam
34 Manoj Kumar, “Marketing and Distribution Channel in Bancassurance”. Harian
Singapore Asian Insurance Review, 1998. 35 Surat Edaran BI No.12/35/DPNP butir I. 1 36 http://elqorni.wordpress.com2009/03/12/bancassurance/ (diakses pada tanggal 20
November 2015)
Universitas Sumatera Utara
27
bentuk fee ataupun komisi dalam jumlah yang telah disepakati. Dari pengertian di
atas, terlihat bahwa hubungan hukum yang terbangun antara pihak perusahaan
asuransi dengan pihak bank lebih pada hubungan keagenan dimana pihak bank
bertindak sebagai agen (sales representative) yang menjual produk-produk
asuransi mitra berkontraknya, di wilayah aktivitasnya sebagai bank.37
Bancassurance dibentuk untuk melayani kebutuhan nasabah dan
memberikan solusi yang menyeluruh kepada nasabah bank, serta melakukan
proteksi terhadap risiko bank. Dan tujuan bancassurance bagi bank itu sendiri
ialah untuk meningkatkan fee based income, loyalitas nasabah dan efektifitas
penjualan dalam bank serta melakukan proteksi terhadap risiko bank.
38
3. Bancassurance di Indonesia
Bancassurance di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Saat
itu yang dikembangkan hanyalah asuransi kredit yang merupakan bagian kecil
dari bancassurance. Selanjutnya mulai tumbuh pola yang mengikuti bentuk
bancassurance, seperti Lippo Bank dan Lippo Life (sekarang AIG Life) dengan
produk Warisan-nya, BCA dan Indolife dengan produk Study Save-nya, Bank
Niaga dan Niaga Cignalife, BRI dan BRIngin Life, Danamon dan Zurich Life
dengan produk Primajaga-nya. Baru pada tahun 2000-an bisnis bancassurance di
Indonesia mulai semarak dan dijadikan alternatif distribusi yang menguntungkan
bank, perusahaan asuransi maupun nasabah. Bank yang mengembangkan bisnis
bancassurance sebagai unit bisnis antara lain BNI dengan BNI Life, Bank NISP
37 Ricardo Simanjuntak, “Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia,” http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9446/tinjauan-hukum-ibancassurance-di-Indonesia (diakses 20 November 2015)
38 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 102.
Universitas Sumatera Utara
28
dengan Alliance Life dan Great Eatren Life Indonesia, Standard Chartered Bank
dengan Alliance Life, Bank Mandiri dengan Axa Mandiri Life, Bank Mega
dengan Mega Life, Takaful dengan Bank Muamalat.39
Terdapat berbagai produk bancassurance seperti produk kredit pemilikan
rumah yang disertai dengan asuransi kebakaran bagi rumah dan asuransi jiwa bagi
nasabah peminjam/debitur, atau kendaraan bermotor yang disertai dengan
asuransi kerugian, kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai dengan asuransi
jiwa terhadap nasabah peminjam/debitur, bundled product dan lain sebagainya.
Namun produk-produk asuransi yang digunakan pada aktivitas bancassurance
pada umumnya merupakan asuransi jiwa. Bahkan di Asia, 72 % produk
bancassurance adalah asuransi jiwa.
40
Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan bancassurance begitu
pesat, antara lain:
41
a. turunnya suku bunga dan depresi global, diyakini sebagai faktor utama
yang menyebabkan perbankan gencar mencari alternatif pendapatan di luar
bunga (fee based income);
b. bahwa upaya kerjasama dengan lembaga asuransi yang memiliki reputasi
internasional, akan meningkatkan brand image bank (lokal) yang terlibat
dan dengan adanya diversifikasi produk akan membuat bank tersebut
menjadi lebih bonafit di mata nasabahnya;
39 Hendry Risjawan, “Bancassurance, Layanan Satu Atap yang Menggiurkan,”
http://www. wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624 ( diakses tanggal 7 Januari 2016). 40 http://mornje.wordpress.com/2009/03/12/bancassurance/ (diakses tanggal 13 Januari
2016) 41 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
29
c. bagi perusahaan asuransi sendiri, bancassurance menjadi suatu cara untuk
meningkatkan kemampuan penetrasi pasar dengan memanfaatkan
database nasabah dan jaringan kantor bank. Hal ini menjadi penyebab
mengapa umumnya lembaga asuransi yang gencar melakukan kerjasama
ini adalah asuransi asing yang belum memiliki jaringan pada pasar lokal
dengan memilih bank lokal yang mempunyai jaringan kantor yang luas;
d. bagi nasabah, bancassurance memiliki nilai tambah tersendiri.
Kemudahan dalam pelayanan sebagai suatu one stop finance service dan
tawaran premi yang umumnya lebih ringan menjadi nilai tambah tersendiri
bagi nasabah;
Demikian pula di Indonesia, praktik bancassurance timbul dan berkembang
dengan baik. Terdapat dua alasan utama yang mendorong bisnis bancassurance
dapat berkembang, antara lain:42
a. Tuntutan kebutuhan nasabah yang semakin berkembang saat ini
Tuntutan kebutuhan nasabah sekarang ini semakin tinggi. Orang-orang
kaya sangat demanding, hampir setiap bank memiliki layanan khusus bagi para
nasabah ’berduit’ yang disebut dengan layanan priority banking dimana mereka
akan mendapatkan prioritas layanan dibandingkan nasabah umum lainnya.
Kebanyakan nasabah sekarang sudah semakin pintar, dan mereka menginginkan
agar bank menyediakan produk yang dapat memberikan return yang tinggi atas
investasi dana yang mereka tempatkan. Melalui produk bancassurance, nasabah
42Emy Trimahanani, http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2009/07/02 ,/
penghargaan-insurance-company-terbaik-2009/30 (diakses tanggal 7 Januari 2016 ).
Universitas Sumatera Utara
30
akan mendapatkan manfaat antara lain adanya rekomendasi atau advise yang
diberikan oleh financial adviser di cabang-cabang bank.
b. Posisi bank sebagai lembaga keuangan yang strategis
Bank memiliki distribution channel yang luas melalui cabang bank biasa
atau priority banking, maupun electronic channel yang sudah semakin canggih.
Sehingga bank dianggap sangat strategis untuk memasarkan produk asuransi.
Demikan juga dengan adanya financial adviser atau financial planner akan
membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka secara lebih bijaksana dan
menguntungkan.
Bank akan mencari mitra perusahaan asuransi yang bisa memberi value.
Begitu juga dengan perusahaan asuransi, mereka akan mencari bank mana yang
punya database yang banyak dan cabang yang luas. Karena, kekuatan
bancassurance adalah channel distribution. Makin banyak jumlah cabang akan
makin banyak kesempatan untuk mendapatkan bisnis atau revenue.
4. Manfaat bagi para pihak dalam kegiatan bancassurance
Bancassurance dalam kegiatannya dapat memberikan manfaat ataupun
keuntungan bagi para pihak baik pada bank, perusahaan asuransi maupun
nasabah. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak.
a. Bagi pihak bank 43
1) Memperkuat produk dan meningkatkan pangsa pasar.
2) Produk bancassurance sebagai salah satu strategi mengurangi
ketidakpastian sumber pendanaan.
43 Ketut Sendra, Op Cit.,hlm.25.
Universitas Sumatera Utara
31
3) Meningkatkan efisiensi.
4) Meningkatkan loyalitas nasabah.
5) Memaksimalkan potensi penjualan dan costumer data based yang ada
di bank.
6) Meningkatkan brand image bank (lokal).
7) Staf bank yang memasarkan produk bancassurance mendapatkan
pengetahuan baru tentang perasuransian yang memungkinkan mereka
menjadi perencana keuangan (financial planner atau financial
consultant ).
8) Bancassurance dapat dijadikan diversifikassi produk bank, di luar
produk-produk perbankan pada umumnya. Keuntungan ini dapat
dirasakan secara signifikan apabila nama produk bancassurance
tersebut mendekati nama dan istilah perbankan.
9) Merupakan sumber pendapatan (fee based income) dan sumber
penggalian dana baru di luar jasa perbankan lainnya.
10) Menciptakan kesetiaan nasabah (customer retention) , karena
kebutuhan jasa keuangan yang lengkap dapat dilayani oleh bank itu
sendiri.
11) Memberikan peluang penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat
melalui setoran pembayaran premi asuransi, karena dana yang
terakumulasi di bank dapat dimanfaatkan oleh pihak banksesuai
kesepakatan dan perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi.
12) Menciptakan layanan keuangan “One Stop Shop”
Universitas Sumatera Utara
32
13) Produk dapat dibuat secara khusus untuk melengkapi produk perbankan
bank dan nasabah bank.
b. Bagi pihak perusahaan asuransi
1) Bagi perusahaan asuransi bertambahnya saluran distribusi, akan
memperluas pasar dan secara otomatis akan menambah pendapatan dari
premi asuransi baru (new business) maupun premi lanjutannya
(renewal).
2) Perusahaan asuransi dapat memposisikan diri sebagai lembaga jasa
keuangan yang tidak hanya menjual jasa asuransi melalui keagenan
ataupun broker.
3) Proses underwriting-nya lebih sederhana karena persyaratannya yang
cukup sederhana dan keputusannyapun hanya memilih diterima atau
ditolak. Umumnya proses underwriting pada produk bancassurance
sederhana dan singkat serta diberlakukan sebagai asuransi kumpulan
atau kolektif.
4) Biaya distribusi dan administrasi yang rendah karena penjualannya
dilakukan oleh staf bank dan telah terintegrasi dengan teknologi dan
sistem perbankan yang ada. Perusahaan asuransi tidak harus
mengeluarkan biaya promosi yang besar untuk mempromosikan
perusahaannya, cukup membantu biaya promosi produk bancassurance
yang akan dipromosikan oleh bank.
Universitas Sumatera Utara
33
5) Perusahaan asuransi tidak dalam kendali pihak bank, karena
kesemuanya bekerja sesuai dengan kontrak kerja sama bancassurance
yang sangat berbeda dengan perjanjian keagenan.
6) Mendapatkan kemudahan dalam transaksi dan transfer dana, karena
kesemuanya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi
perbankan. Dana premi dapat ditempatkan dalam bentuk deposito di
bank untuk mendapatkan bunga dan demikian juga dapat segera ditarik
atau dialihkan tanpa mengalami kesulitan. Transaksi dapat dilakukan
secara cepat, seperti dialihkan untuk membayar kewajiban klaim
asuransi kepada tertanggung yang sekaligus sebagai nasabah bank.
c. Bagi nasabah44
1) Kemudahan dalam bertransaksi.
2) Mendapatkan pelayanan perbankan yang lebih luas, membeli asuransi
lebih mudah, sehingga nasabah lebih menghemat waktu dan biaya.
3) Istilah asuransi yang banyak sulit untuk dimengerti dapat dijembatani
dengan istilah perbankanyang sederhana dan mudah dimengerti
(consumer friendly).
4) Desain produknya sederhana dan dirancang mendekati produk
perbankan yang sangat memenuhi kebutuhan nasabah dan nasabah
tidak merasa bingung, namun nasabah akan merasa membeli produk
atau jasa perbankan dengan fitur yang lengkap.
44Hargo Utomo, http://www.mmugm.ac.id/index.php/indexmanagementthough/505-
membangun-kesadaran-berasuransi (diakses tanggal 13 Januari 2016).
Universitas Sumatera Utara
34
5) Produk dan jasa perbankan yang dibeli dapat memberi perlindungan
atas jiwa dan benda yang diasuransikannya.
6) Nasabah merasakan adanya kepastian atas produk yang dibelinya,
karena tempat membelinya jelas dan setiap permasalahan yang
dirasakan memiliki tempat pengaduan yang jelas pula.
7) Nasabah akan mendapatkan produk asuransi yang dipercaya dengan
tingkat premi asuransi yang lebih rendah.
Di samping itu, terdapat keuntungan lain yang dapat diperoleh nasabah dari
produk bancassurance antara lain:45
1) Dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi.
2) Pilihan dana investasi yang beragam, sesuai dengan besarnya toleransi
terhadap risiko dan potensi keuntungan yang sesuai dengan keinginan
nasabah.
3) Jumlah perlindungan jiwa dapat dipilih dan dapat ditambahkan sesuai
kebutuhan.
4) Kebebasan untuk melakukan penambahan maupun penarikan dana
sewaktu-waktu dan perlindungan asuransi nasabah tetap berjalan.
5) Pertumbuhan dana investasi dapat dipantau setiap hari.
B. Bentuk- Bentuk Kegiatan Bancassurance
Sampai saat ini di Indonesia keberadaan bancassurance masih belum
diatur secara hukum dengan tegas, hanya melalui Surat Edaran BI, yang mana
45 http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2009/07/02/penghargaan-insuran
ce-company-terbaik-2009/30 (diakses tanggal 12 Januari 2016).
Universitas Sumatera Utara
35
sebuah surat edaran hanya lah memiliki kekuatan untuk mengatur dan hanya
sebagai panutan dan rujukan dalam pelaksanaan suatu prinsip atau menjalankan
suatu program kegiatan dalam dunia lembaga keuangan. Berbeda apabila diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
mana sebuah peraturan memiliki ketentuan hukum yang jelas dan harus diikuti
dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga ataupun perusahaan yang
ditunjuk dan diberi perintah dalam peraturan tersebut. Surat Edaran sebagaimana
diketahui hanya seperti surat pemberitahuan saja dan surat pemberitahuan
bukanlah sesuatu yang wajib diikuti namun dapat dijadikan sebagai suatu
pedoman dan rujukan untuk dilaksanakan. Sedangkan sebuah peraturan yang
dikeluarkan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan haruslah dituruti oleh
lembaga-lembaga ataupun perusahaan yang ditunjuk oleh peraturan tersebut dan
wajib dikenakan sanksi apabila ketentuan dalam peraturan tersebut tidak
dilaksanakan.
Produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dimaksud untuk
memberikan aturan terhadap dunia perbankan menggunakan istilah surat edaran
yang tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan
menggunakan sebutan keputusan menteri, dan beberapa lainnya menggunakan
istilah peraturan menteri dan surat edaran menteri. Keputusan presiden yang
bersifat mengatur dengan keputusan presiden yang bersifat penetapan
administratif biasa tidak dibedakan, kecuali dalam kode nomornya saja, sehingga
Universitas Sumatera Utara
36
tidak jelas kedudukan masing-masing sebagai salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan yang bersifat mengatur.46
Perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat
mengatur (regeling) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif
(beschikking) dalam rangka mewujudkan penyusunan tertib peraturan perundang-
undangan.
47 Semua pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan
politis berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif,
misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan
membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya. Secara hukum, semua jenis putusan
tersebut dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional. Akan tetapi,
pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi
ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan
(regeling) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau
hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara
warganegara dengan negara dan pemerintah.48
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan yaitu:
49
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46 NPD Sinaga, “Probmatika SEMA,” Artikel dalam FORUM PENGADILAN, tanggal 3
Mei 2011, hlm. 37. 47Bagir Manan, Kecendrungan Histories Pasal 18 UUD 1945 (Jakarta : UNISCA, 1993),
hlm. 3. 48Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta : Konstitusi
Press, 2006), hlm. 37. 49 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Pasal 7 ayat (1) )
Universitas Sumatera Utara
37
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Undang-undang menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain
dimaksud di atas dalam undang-undang yaitu peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
yang setingkat. 50 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diuraikan
beberapa kedudukan surat edaran adalah sebagai berikut:51
1. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan
mendesak.
50 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
(Pasal 8 ayat (1) ) 51Saiful Anam, http://saifulanamlaw.blogspot.co.id/2013/01/kedudukan-surat-edaran-
menteri-dalam.html (diakses pada 11 Januari 2016)
Universitas Sumatera Utara
38
2. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan
menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas
makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
3. Surat edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat
edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan
berdasarkan peraturan yang ada. Surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak
ada sanksi karena bukan norma.
4. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kapada
bawahannya/orang di bawah binaannya.
5. Surat edaran sering dibuat dalam bentuk surat edaran menteri, surat edaran
tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang
menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.
6. Pejabat penerbit surat edaran tidak memerlulan dasar hukum karena surat
edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata
berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor
sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
a. Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.
b. Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.
c. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
d. Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik.
7. Surat edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan
hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.
Universitas Sumatera Utara
39
Kerjasama kegiatan bancassurance berdasarkan Surat Edaran BI No.
12/35/DPNP Tahun 2010, diklasifikasikan dalam 3 bentuk/model bisnis dari
bancassurance tersebut, yaitu:
1. Kegiatan referensi52
Referensi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk
asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan
suatu produk asuransi kepada nasabah. Peran bank dalam melakukan pemasaran
terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi dari
perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada
perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi kepada nasabah.
Aktivitas ini dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Referensi dalam rangka produk bank
Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang
menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah.
Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan
dan perlindungan kepada bank atas risiko terkait dengan produk yang diterbitkan
atau jasa yang dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada
hakikatnya produk asuransi juga untuk melindungi debitur sebagai pihak
tertanggung meskipun dalam polis dicantumkan banker’s clause karena bank
sebagai penerima manfaat. Contoh produk bank yang mempersyaratkan
keberadaan asuransi adalah:
52 Surat Edaran BI No.12/35/DPNP butir I. 1. a.
Universitas Sumatera Utara
40
1) Kredit pemilikan rumah yang disertai kewajiban asuransi kebakaran
terhadap rumah atau bangunan yang dibiayai oleh bank serta asuransi
jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
2) Kredit kendaraan bermotor yang disertai kewajiban asuransi kerugian
terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai oleh bank.
3) Kredit kepada pegawai/pensiunan yang disertai kewajiban asuransi
jiwa terhadap nasabah peminjam (debitur).
b. Referensi tidak dalam rangka produk bank
Bank mereferensikan produk asuransi yang tidak menjadi persyaratan
untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Aktivitas kerjasama
pemasaran ini dapat dilakukan melalui:
1) Bank meneruskan brosur, leaflet, dan/atau hal-hal sejenis yang
memuat penawaran, informasi, dan/atau penjelasan dari perusahaan
asuransi mitra bank atas suatu produk asuransi kepada nasabah bank,
baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik,
termasuk menggunakan website bank. Dalam hal nasabah memerlukan
informasi lebih lanjut atau bermaksud membeli produk asuransi yang
direferensikan melalui pemasaran tersebut, maka bank harus
mengarahkan nasabah ke perusahaan asuransi mitra bank yang
bersangkutan.
2) Bank menyediakan ruangan di dalam lingkungan kantor bank yang
dapat digunakan oleh perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka
pemasaran produk asuransi(in-branch sales) kepada nasabah.
Universitas Sumatera Utara
41
3) Bank menyediakan data nasabah yang dapat digunakan oleh
perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka pemasaran produk
asuransi dengan mematuhi prinsi-prinsip sebagaimana dimaksud
dalam butir II.B.3 yaitu mengenai penggunaan data nasabah.
2. Kegiatan distribusi53
Kerjasama distribusi merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran
produk asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara
memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung
kepada nasabah. Penjelasan dari bank dapat dilakukan melalui tatap muka dengan
nasabah dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing),
termasuk melalui surat, media elektronik, dan website bank.
Peran bank tidak hanya sebagai perantara dalam meneruskan informasi
produk asuransi dari perusahaan asuransi mitra bank kepada nasabah, tetapi bank
juga memberikan penjelasan secara langsung yang terkait dengan produk asuransi
seperti karakteristik, manfaat, dan risiko dari produk yang dipasarkan dan
meneruskan minat atau permintaan pembelian produk asuransi dari nasabah
kepada perusahaan asuransi mitra bank.
3. Kegiatan integrasi produk54
Integrasi produk merupakan suatu aktivitas kerjasama pemasaran produk
asuransi, dengan bank berperan memasarkan produk asuransi kepada nasabah
dengan cara melakukan modifikasi dan/atau menggabungkan produk asuransi
dengan produk bank. Aktivitas kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh bank
53 Surat Edaran BI No.12/35/DPNP butir I. 1. b. 54 Surat Edaran BI No.12/35/DPNP butir I. 1. c.
Universitas Sumatera Utara
42
dengan cara menawarkan atau menjual bundled product kepada nasabah melalui
tatap muka dan/atau dengan menggunakan sarana komunikasi (telemarketing),
termasuk melalui surat, media elektronik, dan website bank.
Sebelum melakukan kegiatan kerjasama bancassurance yang telah
dijelaskan sebelumnya, bank dan perusahaan asuransi terlebih dahulu melakukan
kerjasama kemitraan yang dalam praktik ada beberapa bentuk yaitu:55
1. Penggabungan pemasaran
Penggabungan pemasaran ini dapat berbentuk exclusive atau non
exclusive. Exclusive berarti kedua belah pihak tidak dapat memasuki
penggabungan pemasaran yang serupa dengan pihak lain. Sedangkan non
exclusive berarti sebaliknya. Kelebihan dari bentuk kemitraan ini adalah tidak
memerlukan modal yang besar, karena merupakan penggabungan dari produk dan
layanan dari bank dan perusahaan asuransi dengan dukungan jaringan distribusi
yang luas dan lebih dekat dengan konsumen.
Sistem bancassurance seperti ini harus diperkuat dengan suatu sistem
perjanjian keagenan antara bank dan asuransi yang disebut dengan kontrak agensi.
Kontrak agensi ini berbeda halnya dengan kontrak asuransi atau yang biasa
disebut dengan polis. Karena polis adalah perjanjian atau kontrak antara
penanggung dan tertanggung mengenai segala macam yang diperjanjikan dalam
pertanggungan. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa
telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.56
55 Trisnawati Taswin, “Bancassurance Menjadi Mitra atau Pemasok” Harian Infobank
No. 285. Februari, 2003. 56 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2002), hlm. 59.
Sedangkan
Universitas Sumatera Utara
43
kontrak agensi ini adalah perjanjian antara bank dan perusahaan asuransi yang
isinya merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai saluran
distribusi produk asuransi melalui bank yang di dalamnya tercantum mengenai
hak dan kewajiban bank maupun pihak perusahaan asuransi.
2. Membentuk perusahaan distribusi joint venture
Perusahaan asuransi dan bank dalam bentuk ini sepakat untuk
membentuk suatu perusahaan baru. Karyawan perusahaan ini merupakan
gabungan antara karyawan dari bank dan asuransi serta mempunyai direksi
yang terpisah dari direksi bank atau direksi perusahaan asuransi. Produk dan
layanan dapat diciptakan bersama oleh bank dan asuransi di luar manajemen
perusahaan ini. Pada perusahaan distribusi joint venture ini ada kewajiban dari
masing-masing pihak untuk menyetor sejumlah modal tertentu. Hal ini akan
menimbulkan komitmen jangka panjang dari masing-masing pihak. Selain itu,
dapat menciptakan center of excellent, karena masing-masing pihak akan
menyumbangkan keahlian dan kemampuan inti mereka pada perusahaan ini.
3. Akuisisi57
Pada bentuk ini satu pihak mengakuisisi seratus persen saham pihak lain
yaitu bank atau perusahaan asuransi. Keuntungan dari akuisisi adalah pengaturan
dari satu pihak saja yang paling berkepentingan atas perusahaan ini, sehingga
adanya komitmen atas suksesnya perusahaan ini secara jangka panjang.
Kelemahannya adalah membutuhkan modal yang cukup besar, selain itu adanya
57 Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris, “acquisition” yang dalam bahasa Inggris
sering disebut dengan istilah “take over” yang berarti pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain.
Universitas Sumatera Utara
44
potensi terjadi ketidaksesuaian persepsi, visi dan misi pada tingkatan pelaksanaan
atau operasional.
Peran bank disini dapat dinyatakan yaitu meneruskan dan memberikan
penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah. Kemudian juga
menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled product, termasuk yang terkait
dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra bank.
C. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Kerjasama Usaha Bancassurance
Awal dari adanya kegiatan bancassurance timbul dari perjanjian antara
pihak bank dengan perusahaan asuransi. Sebuah perjanjian berisikan kesepakatan
antar para pihak akan hak dan kewajiban (prestasi) masing-masing, sehingga
berakibat hukum yakni pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan
kewajibannnya.
Pihak bank dalam perjanjian kerjasama kegiatan bancassurance ini
bertindak sebagai agen dari produk asuransi tersebut. Agen perusahaan adalah
orang per seorangan atau badan usaha yang melayani beberapa pengusaha sebagai
perantara dengan pihak ketiga. Agen berfungsi memberikan jasa perantara dari
prinsipal atau penunjuk kepada konsumen di wilayah pemasaran tertentu. 58 Ciri
spesifik dari agen adalah sebagai berikut:59
1. Pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal.
58 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang I (Jakarta: Djambatan, 1995),
hlm. 43. 59 Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan
Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993, hlm.10.
Universitas Sumatera Utara
45
2. Pendapatan yang diterimanya berupa komisi berdasarkan jumlah barang atau
jasa yang dijualnya kepada konsumen.
3. Barang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen jika antara agen
dengan konsumen mencapai suatu persetujuan.
4. Pembayaran atas barang yang telah diterima konsumen langsung kepada
prinsipal bukan melalui agen.
Karakteristik dari kontrak agensi adalah sebagai berikut :60
1. Agen dalam hal ini pihak bank tidak bertanggung jawab secara hukum
langsung kepada pembeli, tetapi yang bertanggung jawab adalah perusahaan
asuransi.
2. Agen dibatasi untuk satu territori tertentu.
3. Jangka waktu keagenan relatif singkat.
4. Titel kepemilikan terhadap prduk berpindah langsung dari pihak perusahaan
asuransi kepada pihak pembeli.
5. Merek dan logo tidak disediakan oleh agen.
Jenis perjanjian pada kerjasama kegiatan bancassurance ini dapat
digolongkan kepada perjanjian tidak bernama (Ombenoemde Overeenkomst).
Dikatakan perjanjian ini tidak bernama, karena perjanjian tersebut di dalam
praktik kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak
diatur di dalam undang-undang, setidaknya di Indonesia belum diberikan
pengaturannya secara khusus.61
60 Ibid. 61 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Bandung P.T Citra
Aditya Bakti, 2001), hlm. 177.
Universitas Sumatera Utara
46
Dasar hukum perjanjian tidak bernama tersebut berdasarkan kebebasan
berkontrak, yakni pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama
khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum. Sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata
mengenai syarat sahnya kontrak,62
Sesuai dengan prinsip dalam kegiatan bancassurance, pihak bank-lah
sebagai salah satu saluran dalam memberikan layanan produk asuransi dari
perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank tersebut. Dalam
perjanjian kerjasama ini, bank memperoleh komisi (fee based income) dari premi
yang diperoleh, selain itu kerjasama ini merupakan sarana efektif karena dana
maka perjanjian ini berlaku dan memiliki nilai
hukum.
Posisi bank sebagai agen akan lebih berhubungan dengan kepentingan
pihak perusahaan asuransi yang ‘mempekerjakannya’ untuk menjual produk
asuransi daripada kepentingan nasabah bank yang menjadi potensial produk
bancassurance yang dijual. Sebagai agen, secara hukum bank tidak
menggantikan posisi perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dalam
perusahaan asuransi.
62 Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu:
1. Kecakapan untuk mebuat suatu perikatan (Pasal 1329 KUHPerdata) 2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321 KUHPerdata) 3. Sesuatu hal tertentu (Pasal 1333 KUHPerdata) 4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata)
Universitas Sumatera Utara
47
premi dapat langsung disimpan di bank yang bersangkutan. Juga, perusahaan
asuransi nantinya juga memperoleh keuntungan dalam memperbesar preminya
melalui saluran distribusi bank untuk menjangkau nasabah atau tertanggungnya.
Perjanjian kerjasama ini ditetapkan juga bahwa jika perjanjian kerjasama antara
pihak bank dengan perusahaan asuransi berakhir, maka kedua belah pihak tetap
berkewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban masing-masing yang masih
harus dilakukan berdasarkan perjanjian itu.
Praktik bancassurance ini, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam
perjanjian kerjasama tersebut. Yang kedudukan serta hak dan kewajiban masing-
masing para pihak akan diuraikan sebagai berikut :
1. Hak dan kewajiban para pihak63
a. Pihak bank
Pihak bank pada dasarnya dalam perjanjian kerjasama bancassurance
memiliki 2 kedudukan. Hal ini disebabkan karena di satu sisi pihak perbankan
adalah sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama bancassurance
dengan perusahaan asuransi tersebut dan kemudian kedudukan pihak perbankan
sebagai tertanggung sebagai satu kesatuan dengan pihak nasabah yang akan
meneruskan dalam pembayaran premi kepada pihak perusahaan asuransi. Dalam
hal ini maka kewajiban dari pihak perbankan untuk mematuhi setiap isi perjanjian
kerjasama bancassurance yang telah disepakati tersebut di antara kedua belah
pihak.
63 Miranda Dalimunthe, “Tinjauan HukumTerhadap Praktik Bancassurance Melalui
Produk Perbankan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, skripsi Sarjana, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004, hlm.76.
Universitas Sumatera Utara
48
Maka dalam perjanjian kerjasama bancassurance tersebut yang menjadi
kewajiban pihak bank adalah :
1) Memberikan premi yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah, kepada
pihak perusahaan asuransi dimana tata cara pembayaran, perhitungan
maupun besarnya premi untuk masing-masing pemegang dan jenis
rekening ditutup asuransi didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2) Menyampaikan data peserta kepada pihak perusahaan asuransi baik
produk bancassurance dalam kegiatan referensi, distribusi maupun
integrasi produk, serta melakukan pengurusan jika terjadi klaim dari
nasabah peserta asuransi terkhusus dalam produk bancassurance
dalam kegiatan referensi dengan jenis referensi dalam rangka produk
bank dan juga kegiatan integrasi produk.
Kemudian yang menjadi hak dari pihak perbankan adalah sebagai berikut :
1) Menentukan peserta atau nasabah konsumen produk bancassurance
yang akan dilakukan secara bertahap untuk masing-masing jenis-jenis
rekening dengan memperhatikan kondisi, peraturan yang berlaku dan
sumber daya yang tersedia pada pihak perbankan.
2) Memegang polis induk yang diterbitkan pihak perusahaan asuransi.
3) Mendapatkan komisi (fee based income) dari premi yang dibyarkan
nasabah untuk disetor kepada pihak perusahaan asuransi
b. Pihak perusahaan asuransi
Pihak perusahaan asuransi juga memiliki dua kedudukan dalam
perjanjian kerjasama bancassurance ini, yakni sebagai pihak yang ikut dalam
Universitas Sumatera Utara
49
perjanjian kerjasama bancassurance tersebut dan sebagai pihak penanggung
dalam praktik bancassurance ini. Maka kewajiban dari pihak asuransi adalah :
1) Menerbitkan polis induk untuk disampaikan kepada pihak perbankan
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian.
2) Menanggung resiko atas kematian (asuransi jiwa); atas kecelakaan
(asuransi kecelakaan) atau atas kebakaran rumah (asuransi kebakaran
rumah).
Apabila terjadi resiko yang ditetapkan dalam suatu pertanggungan
asuransi maka sudah selayaknyalah perusahaan asuransi mebayarkan
uang pertanggungan. Demikian halnya dengan praktik kerjasama
bancassurance ini, perusahaan asuransi wajib membayar uang
pertanggungan yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi kepada
nasabah. Namun prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah atau ahli
warisnya yang ingin mengajukan klaim tetap harus melalui pihak
perbankan. Maka untuk mengajukan klaim asuransi, maka nasabah
atau ahli waris harus melaporkan diri kepada pihak perbankan dengan
mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan sebelumnya dalam
perjanjian asuransi yang digunakan oleh nasabah.
Kemudian yang menjadi hak dari perusahaan asuransi adalah :
1) Menerima premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak
perbankan untuk kepentingan penutupan asuransi nasabah.
Universitas Sumatera Utara
50
2) Memeperoleh data nasabah pihak perbankan tersebut yang berhak
menerima pertanggungan.
2. Tanggung jawab para pihak terhadap produk asuransi
Bank dan perusahaan asuransi selaku pelaku usaha jika dikaitkan dengan
prinsip tanggung jawab maka harus ikut bertanggung jawab terhadap produk yang
dipasarkannya, diproduksinya, dan diperdagangkannya (product liability). Artinya
pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas
penggunaan produk atau jasa yang dipasarkannya.64
Tanggung jawab pihak bank pada produk asuransi dapat dijabarkan
sebagai berikut yaitu:
Bank yang bertindak sebagai agen pada dasarnya harus memiliki sifat-
sifat yang diharapkan dari seorang agen yakni cermat sebagai konsultan asurani
kepada nasabah, jujur karena menawarkan produk jangka panjang bahkan seumur
hidup, berani karena premi asuransi yang ditawarkannya tidak dapat dinikmati
dalam waktu dini dan bersih karena mempertaruhkan kepercayaan.
65
a. Memahami dan menguasai produk yang ditawarkan kepadan calon
tertanggung atau pemilik polis, dengan segala instrumen-instrumen investasi
yang ada di dalamnya sesuai dengan karekteristik dan fitur-fitur produk
tersebut.
b. Penyampaian informasi produk asuransi yang harus transparan kepada
nasabah baik mengenai rentang waktu, ilutrasi dan kinerja produk asuransi
64 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hlm. 97. 65 Ketut Sendra, Op Cit., hlm.108.
Universitas Sumatera Utara
51
tersebut, risiko, pilihan variasi uang pertanggungan, pengambilan dana
sebagian dan cara pengajuan klaim.
c. Tidak melaukan propaganda melalui produk yang dapat mendiskreditkan
dan merusak nama baik perusahaan.
d. Selalu profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa mencari keuntungan
untuk pribadi.
e. Tidak menyalahgunakan premi asuransi, santunan asuransi pemilik polis
atau tertanggung yang dapat merugikan pihak penanggung
f. Memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dan data-data
mengenai calon pemilik polis atau tertanggung dan penerima manfaat.
Perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengeluarkan produk asuransi
tersebut juga memiliki tanggung jawab terhadap produk asuransi yang
dikeluarkannya, yang tertuang dalam yakni sebagai berikut:
a. Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan
informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai roduk
asuransi kepada pihak bank yang akan diteruskan kepada calon pemegang
polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung,
atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan
perusahaan asuransi.
b. Perusahaan asuransi yang memasarkan PAYDI (Produk Asuransi Yang
Dikaitkan Dengan Investasi) wajib memiliki, menerapkan, dan
mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk
asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung,
Universitas Sumatera Utara
52
atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk profile
assessment).
c. Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait produk asuransi
yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
d. Perusahaan wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis,
tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
e. Dalam hal polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf f, bagian polis asuransi yang berupa
ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.
3. Perlindungan terhadap nasabah asuransi selaku konsumen bancassurance
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang sangat merugikan
konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru
khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan
bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.66
Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar
konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan
adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah yakni pada konsumen
tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar,
dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat
Dalam hal kegiatan
kerjasama bancassurance, konsumen disini adalah nasabah.
66 Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2000), hlm. 9.
Universitas Sumatera Utara
53
dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang
menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum
bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara.67
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut UUPK), pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab di kemudian hari
masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada
dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan
demikian, UUPK ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat
penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
68
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
Tujuan diberikannya perlindungan terhadap nasabah selaku konsumen
adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 UUPK yakni:
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;
67 Abdul Hakim Barkatullah, Hak-hak Konsumen (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.
23. 68 Penjelasan Umum Alinea 10 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Universitas Sumatera Utara
54
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen;
Nasabah asuransi selaku konsumen bancassurance harus dilindungi hak
dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Hak dari konsumen tertuang
dalam Pasal 4 UUPK yaitu :
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
Universitas Sumatera Utara
55
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya;
Nasabah juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya seperti
yang tertulis dalam Pasal 5 UUPK, yakni:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut;
Pelaku usaha demi mewujudkan perlindungan konsumen, mempunyai
hak (Pasal 6 UUPK) yaitu sebagai berikut:
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;
b. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;
c. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
Universitas Sumatera Utara
56
d. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
e. kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UUPK) yaitu sebagai berikut:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian;
Universitas Sumatera Utara
57
D. Peran OJK dalam Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bancassurance
Secara sederhana, pengertian pengawasan adalah proses pengamatan,
penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu
mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan
pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil
secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi,
pengawasan memiliki beberapa fungsi.69
Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan
pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan
apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.
70 Menurut Saiful Anwar,
pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari
penyimpangan-penyimpangan.71 Sedangkan menurut Djamaluddin Tanjung dan
Supardan ,pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk
menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dalam perencanaan.72
Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari
penyelewengan semata, akan tetapi tidak lain adalah agar pencapaian target yang
69 http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pengawasan-controlling.html
(diakses pada 9 Deseber 2015) 70 Prayudi, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 80. 71 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara (Depok: Glora Madani Press,
2004), hlm.127. 72 Ali, http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html
( diakses pada 10 Desember 2015)
Universitas Sumatera Utara
58
telah ditetapkan perusahaan akan mudah tercapai.73 Secara umum dikatakan
bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah :74
1. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai rencana yang telah dibuat, baik
proses, sistem dan hasil yang ingin dicapai.
2. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah
direncanakan.
3. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan
cara membuat sesorang menjadi bekerja secara baik, karena merasa ada
pengawasan terhadap aktivitasnya.
4. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat ataupun
gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan
pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
5. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan
maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk
kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
6. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan
berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pengawasan
tersebut. maka diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan
dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :
73 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 263. 74 Ibid., hlm. 264.
Universitas Sumatera Utara
59
1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif
dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan
berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui
dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan,
pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin
dalam:
a. Tujuan yang ditetapkan.
b. Rencana kerja yang telah ditentukan.
c. Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
d. Perintah yang telah diberikan.
e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka
pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-
kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak
dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakuan secara efisien, bukan justru
menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
Universitas Sumatera Utara
60
6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-
mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya
dan sifat kesalahan itu.
7. Membimbing dan mendidik. Artinya pengawasan harus bersifat membimbing
dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk
melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.
Pengawasan terhadap bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yakni
yang pertama yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut
menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (macro-
economic supervision) dan pengawasan yang mendorong agar bank secara
individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan
baik ( prudential supervision). 75
Sasaran yang ingin dicapai oleh macro-economics supervision adalah
bagaimana mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya,
agar dapat ikut berperan dalam berabagai program pencapaian sasaran ekonomi
makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja,
kestabilan moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan kesempatan
berusaha. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijaksanaan
untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi bank guna melaksanakan pencapaian
sasaran ekonomi makro yang dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya,
walaupun dalam beberapa hal pelaksaan bahkan kadangkala merupakan suatu
75 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Buku I)
(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.146.
Universitas Sumatera Utara
61
beban, kepada bank biasanya ditetapkan suatu reward atau penalty, yaitu bagi
bank yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang tidak
dapat memenuhinya.76
Fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah tidak akan lebih
baik dari kekuatan landasan hukum yang hukum yang dimilikinya. Untuk
menjamin kesiapan materi hukum, Bagir Manan mengatakan bahwa selain
pembaruan terhadap hukum nasional yang ada, masih diperlukan berbagai aturan
hukum baru, baik dalam kerangka memperbarui hukum kolonial maupun sebagai
suatubentukan baru. Hukum mengenai menjalankan asuransi, termasuk juga
Hukum Perjanjian. Usaha-usaha pemerintah dengan berbagai PP, Kepmen,
Permen, Peraturan Bank Indonesia kemudian Peraturan OJK dalam menunjukkan
upaya pembaruan tersebut walaupun belum berarti telah tuntas.
Sedangkan tujuan dari prudential supervision adalah
mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta
keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan
masyarakat.
77
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan jasa keuangan terlaksana secara teratur, adil, transparan dan akuntabel,
serta mampu mewujudkan ssistem keuangan yang tumbuh secara terus-menerus
dan berkelanjutan, stabil serta mampu melindungi kepentingan nasabah selaku
konsumen dan masyarakat. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan
nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian
dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek
76 Ibid. 77 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 307.
Universitas Sumatera Utara
62
positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik, yang meliputi independensi (indenpendency), akuntabilitas
(acountability), pertanggungjawaban (responsibility), transparansi (transparancy)
dan kewajaran (fairness).78
Bancassurance secara sederhana dapat diartikan sebagai asuransi yang
dikembangkan dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi dan
didistribusikan melalui jaringan bank.
Yang kemudian pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK),
menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK salah satunya adalah dalam
kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
79
78 Adrian Sutedy (Buku I), Op Cit., hlm. 199. 79GembongPrakoso,http://bancassuranceindonesia.com/bas/phocadownload/userupload/p
ustaka/Kajian/290 2010/Bancassurance%20-\Konsep%20Implementasi.pdf (diakses tanggal 17 Desember 2015). Bandingkan dengan http://masalahpajak.blogspot.com/2007/06/ bancassurance.html (diakses tanggal 18 Desember 2015).
Perusahaan asuransi dan bank
bekerjasama dalam mendistribusikan produk-produk perusahaan asuransi. Dengan
adanya bancassurance ini, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan berbagai
kelebihan yang dimiliki oleh bank, misalnya besarnya jumlah nasabah (customer
based) yang berpotensi sebagai pengguna jasa asuransi, sistem pemasaran yang
kuat dan luas sehingga perusahaan asuransi dapat memperkecil biaya distribusi
karena proses penjualannya dibantu oleh pihak bank. Sedangkan di sisi lain pihak
bank memiliki keuntungan seperti memperoleh fee based income dari perusahan
asuransi. Bancassurance sebagai salah satu metode pemasaran juga akan
memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memperoleh layanan produk, baik
Universitas Sumatera Utara
63
produk asuransi maupun bank. Selain itu, nasabah memperoleh kenyamanan dan
kemudahan dalam memilih asuransi karena umumnya bank bekerjasama dengan
perusahaan asuransi terpilih dibandingkan dengan jika nasabah harus memilih
sendiri asuransinya. Nasabah juga mendapatkan standar layanan yang sama dari
bank.80
Peranan OJK dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam
bancassurance adalah hubungannya dengan ketentuan dalam UUPK karena
muara dari seluruh pengawasan semata-mata demi kepentingan konsumen selaku
nasabah bancassurance tersebut. Dimana pada perjanjijan asuransi terdapat
sejumlah permasalahan yang dapat merugikan konsumen, yaitu sebagai berikut :
81
1. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk dan layanan
purna jual, diminta atau tidak; hak didengar atas pendapat dan keluhan; hak
untuk mendapat advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa secara
patut; hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen; hak atas pelayanan
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan kebebasan memilih penanggung
( Pasal 4b-h)
2. Konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Dalam
kenyataannya, sebagai akibat dari pelanggaran atas hak konsumen terhadap
informasi yang benar, konsumen dirugikan dikemudian hari terutama apabila
80 Hendry Risjawan, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624 (diakses
tanggal 17 Desember 2015). 81 Junaedy Gaeny, Op Cit. Hlm. 338
Universitas Sumatera Utara
64
timbul klaim atau pembatalan polis, konsumen lebih sering dirugikan dan
tidak diberikan haknya (Pasal 4c).
3. Hak konsumen berhak atas harga yang wajar acapkali dilanggar terutama atas
pembelian asuransi melalui agen yang tidak sah yang mengambil alih hak
potongan harga untuk konsumen (Pasal 9a).
4. Pencatuman klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau sulit
dimengerti (Pasal 18 ayat (2)). Kalusul baku seringkali dibuat dalam bahasa
yang tidak dimengerti oleh konsumen (Bahasa Inggris) atau ditulis dengan
gaya bahasa yang tidak mudah dimengerti masyarakat awam.
Peran OJK dalam melindungi konsumen secara khusus tertuang dalam
Pasal 28 UU OJK dimana OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian
konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik
sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. menampung pengaduan dari pihak konsumen yang dirugikan oleh pihak
lembaga jasa keuangan beserta memberikan bantuan pembelaan hukum
terhadap konsumen yang dirugikan tersebut;82
82 Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
Universitas Sumatera Utara
65
Hal tersebut sebagai perwujudan dari wewenang OJK itu sendiri dalam
hal tugas pengawasan yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional, melakukan
pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain
terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa
keuangan, penunjukan dan pengelolaan pengguna statuter, memberikan perintah
tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi
administratif kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.83
Pengawasan terhadap bank dan perusahaan asuransi yang juga sebagai
wujud dalam melindungi konsumen yang dilakukan oleh OJK dimana OJK
meminta data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan
perlindungan konsumen dari pelaku usaha jasa keuangan dimana dalam kegiatan
bancassurance pelaku usaha yakni bank dan perusahaan asuransi.
84Dimana data
dan informasi tersebut dibuat dalam suatu kebijakan dan prosedur tertulis yang
wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan
panduan dalam seluruh kegiatan operasional.85
Dalam hal kewenangan OJK
dalam melakukan pemeriksaan tulis terhadap perjanjian kerjasama bancassurance
yang harus sesuai dengan Surat Edaran BI No. 12/35/DPNP Tahun 2010 butir II.
C.1, 2 dan 3 mengenai penerapan manejemen risiko dalam rangka bancasurance.
83 Kasmir, Op Cit., hlm. 267. 84 Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan 85 Pasal 49 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan
Universitas Sumatera Utara