Post on 19-Oct-2020
12
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sucahyono,H. 2019)
yang berjudul “Pengelolaan APBDesa dengan Sistem Keuangan Desa di
Kabupaten Malang Jawa Timur” menunjukkan hasil bahwa perlu adanya
penyesuaian yang ekstra dalam pengimplementasian Permendagri No.20
Tahun 2018.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Bela, H. &
Utama, A. 2019) yang berjudul “ Implementasi Prinsi-Prinsip Good
Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa “ menunjukkan hasil
bahwa implementasi Good Governance masih terdaat beberapa
kesenjangan karena adanya ketidaksesuaiannya dengan Permendagri
No.113 tahun 2014 yang dipengaruhi oleh lingkungan kelompok sasaran
dan karakter dari kelomok sasaran.
Penelitian lain yang dilakukan oleh (Meuti &Liliana, 2017) yang
berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa” penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dengan cara survei, dan wawancara. Hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek
penelitiannya telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014.
13
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliansyah &
Munandar. 2017) yang berjudul “Kepatuhan Aparatur Desa dalam
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri
No.113 tahun 2014 diwilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas”
menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa yang ada cukup baik
hampir seluruh desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai
dengan Permendagri, Kendala yang terjadi adalah kurang diadakannya
pelatihan teknis dan sumber daya manusia yang kurang memadai.
B. Tinjauan Pustaka
1. Teori Agensi (Agency Theory)
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan
kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak
yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk
melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya
sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).
Dikutip dalam (Santoso 2015) Agency adalah keterikatan hubungan
antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agent,
yaitu pihak yang diberikan kewengana untuk melakukan perbuatan
untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain, yaitu
principal. Principal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada
agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan
tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen
disebut dengan third party.
14
Menurut Anggraini di dalam (Suryani 2018) hubungan keagenan,
terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan
(monitoring cost), biaya kontrak (contracting cost) dan visibilitas
politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak
yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat
meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi
visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan
tehnik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.
Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori
agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik
yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah
dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya
hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.
2. Kepatuhan Hukum (Legal Obedience)
Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan
turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan
berarti ketundukan,ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu
atau sesorang. Jadi, dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah
keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu
aturan main (hukum) yang berlaku.
15
Menurut Maronie S, Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada
hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini
didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau
peraturan perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan,
kekuatan berlaku atau “rechtsgeltung”.
Kalau suatu undang-undang itu memenuhi syarat-syarat formal atau
telah mempunyai kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara
sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, ini yang disebut kekuatan
berlaku secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang
disebut filosofische rechtsgetung, yaitu apabila isi undang-undang
tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.
Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan
negatif, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum
tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial.
Menurut Satjipto Rahardjo ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat
mematuhi hukum:
a. Compliance, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu
imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang
mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
16
b. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada
bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan
kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang
diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut.
c. Internalization, seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum
dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.
Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas
motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu,
manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan
sikap atau bertindak. Oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah
pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi
karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk
identifikasi dirinya dalam kelompok manusia akan patuh.
3. Pengelolaan Keuangan
Menurut Wardoyo (1980:41) Pengelolaan adalah suatu rangkaian
kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian penggerakan
dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang
berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang
bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang
17
dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang
telah direncanakan sebelumnya.
Menurut Rahayu (2014), pengelolaan keuangan dan aset desa
meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban . Sedangkan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan asset desa, antara lain : laporan
pertanggungjawaban APBDesa, laporan pertanggungjawaban Dana
Desa, laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dan laporan
pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.Pengelolaan keuangan desa
mencakup: Perencanaan (penyusunan) APBDes: pendapatan dan
belanja, Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari
berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan
dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan
yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang
dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sesuai
dengan
(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015) uraian
sebagai berikut:
a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi
18
seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
c. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa yang
bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap
pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang
diselanggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat
dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara
langsung atau tidak.
d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa
harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
19
5. Laporan Keuangan Desa
Dalam Sujarweni (2015), tahapan dalam pembuatan laporan
keuangan desa adalah sebagai berikut:
a. Membuat rencana berdasarkan visi dan misi yang dituangkan
dalam penyususan anggaran.
b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun Pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
c. Dalam pelaksanaan anggaran timbull transaksi. Transaksi tersebut
harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas
umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku
inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian
berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan
desa.
e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban
pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.
6. Akuntansi Desa dan Keuangan Desa
Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi
di desa, dibuktikan dengan nota- nota kemudian dilakukan pencatatan
dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam
bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang
berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17).
20
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, dimana keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan
desa di antaranya adalah Masyarakat Desa, Perangkat Desa,
Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Pusat.
Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,
belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan
desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran,
terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni,
2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa
untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa
kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan
uang desa.
21
Dikutip dalam buku (Nurcholis 2011) Anggaran belanja dan
pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang
memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan,
dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan
dengan peraturan desa.
Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun
sebagai berikut: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.
a. Pendapatan Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak
desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas jenis yaitu hasil
usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong,
serta lain- lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa).
2) Transfer, terdiri atas jenis yaitu Dana Desa, Bagian dari Hasil
Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah,
Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
22
3) Pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis yaitu hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta Lain
lain pendapatan desa yang sah.
b. Belanja Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa
dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas
kelompok:
1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas jenis yaitu
Penghasilan tetap dan tunjangan, serta operasional perkantoran.
2) Pelaksanaan pembangunan desa.
3) Pembinaan kemasyarakatan desa.
4) Pemberdayaan masyarakat desa.
5) Belanja tak terduga.
c. Pembiayaan Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:
23
1) Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan
dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.
2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup Pembentukan dana
cadangan, dan Penyertaan modal desa.
8. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
a. Tahap Perencanaan
Bersadarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan
bahwa perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa. Rancangan
Peraturan Desa yang telah dibuat diserahkan kepada Kepala Desa
yang kemudian akan dimusyawarahkan dengan Badan
Permusawaratan Desa (BPD) oleh Kepala Desa untuk disepakati
bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan
peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja yang
telah disepakti Bersama akan diserahkan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak tanggal
disepakati.
Dikutip dalam buku (Nurcholis:2011) perencanaan pembangunan
desa terdiri dari :
1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa,
24
arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program,
program perangkat desa, program prioritas kewilayahan,
disertai dengan rencana kerja.
2). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu)
tahun, merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat
kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju, bai yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan RKPDesa.
Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa maka
sebelumnya akan dilakukan kegiatan musyawarah yang
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif dalam rangka pengalokasian
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
desa. Dalam musyawarah tersebut nantinya akan menghasilkan
keputusan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).
Penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangan yang berpedoman pada perencanaan kabupaten
25
atau kota, musyawarah dalam penyusunan perencanaan
program kerja, kebutuhan desa ataupun lainnya harus
dilakukan. Dalam tahap perencanaan dimulai dengan
Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa
(RKPDesa). Sekretaris Desa menyampaikan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
Kemudian Kepala Desa menyamikannya kepada Badan
Permusyawartan Desa untuk dimusyawarakan dan disepakati
bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
Rancangan Peraturan Desa (RPD) yang telah disepakati
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari
setelah disepakati. Bupati/Walikota menetapkan hasil evalusi
Rancangan APBDesa paling lama 20 ( dua puluh ) hari sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
tersebut.
b. Tahap Pelaksanaan
Berdasarkan pada permendagri No.113 Tahun 2014,
Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah
unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa. Semua
penerimaan dan pengeluaraan desa dalam rangka pelaksanaan
26
kewenanagan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua
penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah. Setiap pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa
dan disetujui oleh Kepala Desa untuk melaksanakn kegiatan.
Selanjutnya Bendahara Desa menerima SPP yang telah disetujui
Kepala Desa dan melakukan pembayaran. Pelaksana kegiatan
kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
Dalam pengelolaan keuangan desa, tahapan selanjutnya setelah
penganggaran adalah pelaksanaan keuangan desa yang terkait
dengan pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
1). Pendapatan Desa
Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan
berbagai sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli
desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desamisalnya
penerimaan pungutan dan sewa; pendapatan transfer yang
berasal dari pemerintah supra desa (misalnya dana desa, alokasi
dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah dan bantuan
keuangan) serta lain-lain pendapatan desa berupa hibah dan
27
sumbangan dari pihak ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya
di dalam APB Desa.
2). Pelaksanaan Belanja Desa
Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari
RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang
telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APB Desa.
3). Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan
Atas transaksi keuangan yang telah dilakukan maka wajib
dikenakan pajak, Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk
melakukan pemungutan/pemotongan. Seluruh potongan pajak
wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai ketentuan
perpajakan.
Pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksanaan desa, semua
kegiatan yang dilaksanakan wajib dilengkapi dengan papan
informasi kegiatan yang dipasang dilokasi pelaksanaan. Semua
pengeluaran maupun penerimaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang
lengkap sah. Dana atau uang dapat disimpan di kas desa oleh
bendahara desa, untuk jumlah dana atau uang yang akan
dijadikan sebagai kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati
atau Walikota dan disahkan oleh Kepala Desa.
28
c. Tahap Penatausahaan
Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan desa dimana proses penetapan dilakukan oleh
Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan
desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dan penadapatn lain-
lain.
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Menurut
Permendagri No.113 tahun 2014 dalam buku (Sujarweni:2015)
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara
tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan serta pengeluaran
menggunakan :
1). Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas
yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran kas, baik
yang terjadi secara tunai maupun kredit.
2). Buku Kas Pembantu Pajak
Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat semua
aktifitas yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran
kas yang berhubungan dengan pajak.
29
3). Buku Bank
Buku Bank digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang
berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang
berhubungan dengan kas bank.
d. Tahap Pelaporan
Kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan
atas pelaksanaan tugas, keuangan, hak dan kewajibannya dalam
pengelolaan keuangan desa. Laporan ini terdiri dari laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksamaam
APBDesa kepada Bupati/Walikota.
1). Laporan semester pertama berupa Laporan Realisasi
APBDesa, realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2). Laporan Semester Akhir Tahun
Disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
e. Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban mengenai semua penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus formil maupun
materil, begitu juga dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
30
disimpan oleh perangkat desa sebagai objek pemeriksaan yang
salinannya dikirim ke kecamatan.
1). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap
akhir tahun anggaran.
2). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan
yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud
untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah
tindakan mempraktekkan (Lukman Ali, 1995).
Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang
digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem juga
dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur,
komponen atau variabel yang terorganisir dan saling berinteraksi satu
sama lain yang mana perpaduan tersebut gunanya untuk pencapaian
tujuan (Sutabri, 2005:3).
Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
31
(BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa
yang bersifat akuntabel dan transparan. Sistem keuangan desa memiliki
kelebihan diantaranya, yaitu: Sesuai dengan peraturan, memudahkan
tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikas, dilengkapi
dengan sistem pengendalian intern; didukung dengan petunjuk
pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.
Penerapan Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan
aplikasi berbasi online, menggunakan user id dan password desa untuk
bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft
access sehingga lebih mudah diterapkan. Aplikasi SISKEUDES
merupakan alat untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel,
transparan dan partisipatif sehingga penggunaannya bersifat online.
Dimulai dari pengisian data umum, yaitu proses utama yang harus
dilakukan. Tanpa pengisian data umum, maka akan ada proses yang
tidak dapat dilakukan, hal yang harus diperhatikan bahwa parameter
data umum di kelola oleh administrator pada tingkat Kabupaten.
Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan pengubahan atau
penambahan tanpa izin dari kabupaten. Menu data umum ini digunakan
untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang
menggunakan aplikasi SISKEUDES, seperti alamat, pemda, ibukota
dan anggaran. Pengisian data umum ini bertujuan agar tidak dapat
dipertukarkan antar pemda.
32
Setelah kabupaten melakukan pengisian data umum, maka
kecamatan dan desa melakukan pengisian parameter data kecamatan
dan desa, berupa kode kecamatan dan kode desa sesuai dengan wilayah
administratif, selanjutnya adalah pilih menu data entri, secara umum
menu data netri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan
tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri
yang dimaksud terdiri dari:
a) Modul Perencanaan, merupkan kelompok menu yang digunakan
untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
b) Modul Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan
untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama
APBDesa dan Penjabaran APBDesa.
c) Modul Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan
untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan
anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan
pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku
penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku
Pajak, Buku Panjar dan Kuitansi.
d) Modul Pembukuan, merupakan kelompok menu dalam rangka
menghasilan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi
Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan
Keuangan Desa (CaLK). Pada modul ini juga disediakan Laporan
33
Kompilasi yang menggabungkan seluruh laporan desa-desa yang
ada di pemda.