Post on 20-Nov-2020
RENSTRA DINAS KETAHANAN TAHUN 2013-2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang difokuskan pada
peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan
penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan
karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai
perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara
keseluruhan.
Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan
memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan
melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b)
sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c)
sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.
Dengan demikian, program-program ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong
terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan
yang mantap dan berkelanjutan.
Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia,
juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh
komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan
Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis
saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan
konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator,
serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat
berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tengagra sebagai bagian integral dari Pemerintah
Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk
melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan
kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain
tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit
1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001,
serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 200 yang isinya antara lain
menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di
dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Berdasar kerangka berfikir dan komitmen tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tugas pokoknya yaitu
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan
mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk
dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebas masyarakat dari kelaparan dan kerawanan
pangan.
Sebagai wilayah agraris sekaligus bahari, peluang pengembangan ketahanan pangan di
daerah Kabupaten Minahasa Tenggara cukup terbuka dan menjanjikan dimana peluang-peluang
tersebut antara lain:
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini maka data/ informasi dapat diakses secara
cepat, tepat dan mudah oleh penggunanya. Ketersediaan data dan informasi pangan sangat
diperlukan dalam merumuskan perencanaan ketahanan pangan, sehingga perencanaan
dibidang pangan lebih terarah.
Sebagai daerah agraris dan bahari Minahasa Tenggara mempunyai sumberdaya alam relatif
kaya dan beragam yang dapat dikelolah untuk membangun ketahanan pangan.
Berbagai sumber pangan dan makanan lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
pangan masyarakat.
Partisipasi industri rumah tangga pengolahan pangan makin berkembang, sehingga dapat
mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif dalam penganekaragaman konsumsi pangan.
Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, mutu, pangan dan gizi bertambah tinggi sehingga tumbuh kesadaran
masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dalam jumlah, tepat dan gizi seimbang.
Otonomi daerah memberi peluang bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ketahanan
pangan yang berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal.
Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan
berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk
mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018. Renstra tersebut
merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
mempedomani Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013
- 2018.
Untuk itu sejalan amanat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi
Daerah, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan,
maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi
Utara untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Memperhatikan akan
kompleksitas dan pentingnya ketahanan pangan, maka pemerintah Kabupetan Minahasa Tenggara
pada tahun 2010 membentuk Dinas Ketahanan Pangan, namun pada tahun 2011 diubah menjadi
Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4
Tahun 2011 tanggal 26 Januri 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara. Dan ini sebagai suatu institusi yang membantu Bupati dalam bidang ketahanan pangan
di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat juga digunakan
sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian agar pembangunan dapat berjalan
secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar
yang dihadapi Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di bidang ketahanan pangan. Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kabupetan Minahasa Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan ketahanan pangan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan
mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2014 - 2018, dengan penekanan pada
pencapaian sasaran Prioritas Daerah dan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
ketahanan pangan di Kabupaten/Kota dan Millenium Development Goals (MDG’s).
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan secara umum :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23Tahun 2014 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah
tahun 2013 – 2018 Nomor Tahun
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B Kabupaten Minahsa Tenggara
Tahun 2016 Nomor 48 Tahun 2016
Landasan Hukum secara khusus mengacu pada :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label & Iklan Pangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan
pertanggungjawaban urusan ketahanan pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 tahun 2009 tentang Percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal serta Instruksi Gubernur
Sulawesi Utara nomor 3 tahun 2009 tentang Penggunaan pangan lokal dalam
pertemuan/rapat/pelatihan serta peningkatan keamanan pangan.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan
Dinas Ketahanan Pangan secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi, menginternalisasikan sistem perencanaan strategis
kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Ketahananan Pangan
Kabupeten Minahasa Tenggara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
2. Tujuan
Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan
tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Ketahanan Pangan,
sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu 2013-2018 dapat tercapai.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal
maupun eksternal.
Untuk lebih memantapkan terselengaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam pencapaian sasaran
pembangunan khususnya di bidang ketahanan pangan
Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan ketahanan
pangan sampai di tingkat rumah tangga
Mengkomunikasikan rencana strategis ini kepada semua dinas/kantor/institusi yang
secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam upaya mewujudkan
ketahanan pangan.
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Kondisi Yang Diharapkan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategik Kebijakan
BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
I. PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN
A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. Perumusan kebijakan teknis;
b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan
pangan;
d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
e. Penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
f. Penyelenggaraan urusan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
g. Penyelenggaraan urusan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan
administrasi umum, perencanaan dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai
fungsi:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi;
c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam tugasnya Sekretariat dinas membawahi
1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Kepala Subbagian Umum
1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
a. Tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/keuangan di
lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai pekerjaan :
a) melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan, dan pelaporan
keuangan;
b) melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan
pelaporan;
c) melakukan penyusunan anggaran;
d) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
e) melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
f) melakukan pelaksanaan urusan keuangan, verifikasi keuangan;
g) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan
pajak;
h) melakukan penyusunan laporan keuangan;
i) melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j) melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
k) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
l) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan
tugasnya.
2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum
a. Tugas
Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi
birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan
tata usaha.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a) melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
b) melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
c) melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta
ketatalaksanaan;
d) melakukan urusan kepegawaian;
e) melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
f) melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan
pengelolaan informasi publik;
g) melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan
retensi serta pemusnahan arsip;
h) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan
peraturan perundang undangan; dan
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai
dengan tugasnya.
C. Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
1. Tugas
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
menyelenggarakan fungsi:
Dalam tugasnya Bidang Ketersediaan Pangan membawahi :
1. Seksi Ketersediaan Pangan
2. Seksi Sumber Daya Pangan
3. Seksi Kerawanan Pangan
1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Ketersediaan Pangan
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang peningkatan ketersediaan pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas
pekerjaan terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketersediaan pangan;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan
pangan;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
f) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan
pangan;
g) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan
(NBM);
h) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH)
ketersediaan pangan;
i) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi
Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
j) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.
2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Sumberdaya Pangan
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Sumberdaya Pangan melakukan uraian tugas
pekerjaan terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
b) melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur
pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya; dan
f) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kerawanan Pangan.
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang penanganan kerawanan pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas
pekerjaan terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
penanganan kerawanan pangan;
d) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
e) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan
pangan dan gizi
f) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan
kabupaten;
g) melakukan penyiapan bahan pendampigan di bidang kerawanan pangan
h) melakukan penyiapan bahan pemantauan, eavluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang kerawanan pangan; dan
i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
D. Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
1. Tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta
pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi Pangan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga
dan cadangan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan
pangan;
e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan
pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan
cadangan pangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam tugasnya Bidang Disribusi dan Cadangan Pangan memebawahi :
1. Seksi Distribusi Pangan
2. Seksi Harga Pangan
3. Seksi Cadangan Pangan
1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Distribusi Pangan.
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang distribusi pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan
terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang distribusi pangan;
d) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi
pangan ;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distribusi pangan;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
f) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
g) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan; dan
h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya
2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Harga Pangan
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang harga pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Harga Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan
terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang pasokan dan harga pangan;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pasokan dan
harga pangan;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pasokan dan harga pangan;
f) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
g) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan
konsumen untuk panel harga;
h) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.
3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Cadangan Pangan.
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang cadangan pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Cadangan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan
terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di
bidang cadangan pangan;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan
pangan;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang cadangan pangan;
f) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah
kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
g) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah
kabupaten/kota;
h) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya
E. Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
1. Tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
konsumsi dan keamanan pangan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi
pangan, dan keamanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman
konsumsi pangan;
h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan
evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Dalam tugasnya Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
1. Seksi Konsumsi Pangan
2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3. Seksi Keamanan Pangan
1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi Pangan.
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang konsumsi pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan
terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang konsumsi
pangan dan pengembangan pangan lokal;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
f) melakukan penyiapan penghitungan konsumsi pangan;
g) melakukan penyiapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan
keluarga;
h) melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya..
4. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Pangan Konsumsi Pangan
melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman
konsumsi pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
f) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
g) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras
dan non terigu;
h) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis
sumber daya lokal;
i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya..
5. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Keamanan Pangan
a. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi
di bidang keamanan pangan.
b. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan
terdiri atas:
a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan
pangan;
b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan,
pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di
bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
d) melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi
keamanan pangan;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
e) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan
kerja sama dan informasi keamanan pangan;
f) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
g) melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
h) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan
pangan;
i) melakukan tugas lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang undangan; dan
j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.
A. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
a. Analis Ketahanan Pangan;
b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
d. Jabatan fungsional lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
a) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan
kerawanan pangan;
b) melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan
pangan;
c) melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan
keamanan pangan; dan
d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
e) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
b) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
c) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
b) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
c) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
a. Sumber Daya Manusia /Ketenagaan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara
sampai pada 31 Desember Tahun 2018 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri
atas laki-laki 8 orang dan perempuan 14 orang dengan perincian sebagai berikut
GOLONGAN A
(orang)
B
(orang)
C
(orang)
D
(orang) JUMLAH
IV 3 2 - - 5
III - 5 5 2 12
II 2 3 - - 5
I - - - - -
b. Sarana dan Prasarana Aset
No Jenis Barang/
Nama Barang Jumlah/Volume Keterangan
1 Kendaraan Roda 4 1 unit Mobil dinas
2 Komputer PC 3 unit 1 unit rusak
3 Laptop 5 unit 1 hilang
4 Printer 5 buah 4 rusak
5 Meja Kepala/Sekretaris 2 buah Baik
6 Kursi Kepala/Sekretaris 2 buah 1 rusak
7 Meja ½ Biro / Meja Kerja 13 buah 2 rusak
8 Meja rapat 1 buah Baik
9 Kursi lipat 8 buah Baik
10 Lemari 1 buah Baik
11 Kursi sofa 2 buah Baik
12 Flash disk 6 buah 3 rusak
13 UPS/Stabilizator 2 buah 1 hilang
14 Kursi rapat 12 buah Baik
15 Kursi kerja 5 buah Baik
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
2.2. Kinerja Pelayanan SKPD
Pada Tahun 2011 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara diganti
menjadi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara diarahkan dan difokuskan pada
pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya
meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk
pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/ OT.140/12/10 tentang SPM Bidang
Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :
1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Dari hasil pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan di Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Minahasa Tenggara selang tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan realisasinya mencapai 100%, dan tingkat efisiensi pelaksanaan setiap
kegiatan cukup efisien dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas
yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif.
Peran serta Kantor Ketahanan Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan
pangan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan
langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan
Program aksi GENTANASI (Gerakan Sehari Tanpa Nasi), Penanganan daerah rawan
pangan, Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, Percepatan diversifikasi konsumsi
pangan, Penanganan mutu dan keamanan pangan dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
Pencapaian kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara
selama Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini :
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
2.3. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD
a. Dinamika ekonomi pangan global
Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada
kemandirian pangan , masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang
terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di dunia khususnya bagi negara-
negara miskin dan berkembang, sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan
mengancam keamanan dunia bahkan dapat menimbulkan krisis sosial. Menurut catatan
PBB, pada saat ini tidak kurang dari 5 Juta jiwa lahir ke dunia setiap 10 hari, dan
diperkirakan jumlah penghuni bumi mencapai 9,2 milyar jiwa pada tahun 2050. Dari
segi kebutuhan pangan diperkirakan besar kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan
pangan tidak saja jumlah yang mencukupi, tetapi juga harus memenuhi standar dan
kualitas nutrisi . Untuk itu, produksi pertanian harus meningkat sebesar 70 persen agar
dapat memenuhi kebutuhan . Dampak dari perubahan atau anomali iklim dapat juga
menambah besarnya kesulitan dan risiko bagi pembangunan ketahanan pangan secara
berkelanjutan. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum
memberikan imbas yang relatif besar terhadap Indonesia umumnya atau Kabupaten
Minahasa Tenggara khususnya hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih mendukung
produksi pangan sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan domestik. Namun
demikian, untuk 5 tahun kedepan kemandirian pangan di Indonesia akan menghadapi
tantangan yang cukup serius masih banyak tantangan yang dihadapi baik dalam aspek;
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan,
kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan
Keberhasilan pembangunan dibidang ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan
berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu sebagai persyaratan bagi
keberlanjutan eksistensi bangsa indonesia dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya
identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas
dari pengaruh keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan dengan menggunakan teknik peta
kekuatan ( analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan ekternal sebagai berikut :
Faktor Internal meliputi :
1. Kekuatan (Strenght)
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun bermutu, bergizi dan beragam
aman, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
2. Kelemahan (Weaknees)
Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan
tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi
melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan
pangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Faktor eksternal, meliputi :
1. Peluang (opportunities)
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan dijelaskan bahwa pangan adalah
segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan
sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan dan atau pembuatan makanan.
b. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar
Pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara .
e. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Tantangan (Threats)
a. Perlu tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penduduk/masyarakat, baik jumlah maupun mutunya serta aman.
b. Perlu adanya pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga
stabil dan terjangkau oleh rumah tangga.
c. Perlu adanya pengembangan ketahanan pangan dalam bentuk Desa Mandiri Pangan,
Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan.
d. Perlu diadakan Advokasi dan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi kepada
Pemerintah daerah dan Stakeholder setiap tahun.
b. Perubahan Iklim Global , Anomali Iklim
Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak beberapa
dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa lokasi dan maju
di lokasi lain. Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap
stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan
iklim. Ketahanan pangan Nasional kerapkali menghadapi tantangan tidak ringan baik
dari dalam maupun dari luar. Salahsatu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan
cuaca esktrim akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada
ketahanan pangan nasional dan wilayah. Dampak anomali iklim yang didominasi oleh
kekeringan dan kebanjiran terhadap ketahanan pangan terkait dengan dampaknya
terhadap produksi dan distribusi pangan, kemampuan akses pangan masyarakat terhadap
pangan dan kerusakan sumberdaya alam di sentra produksi pangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
c. Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Kemiskinan, Akses
Pangan dan Perubahan Gaya Hidup.
Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, namun tidak diikuti oleh
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan yang harus dihadapi
dan diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi maka dapat
menjadi ancaman yang besar dalam upaya penyediaan pangan. Hal ini karena dengan
semakin bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin
meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan perubahan
selera . Dinamika dari sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat
dalam jumlah, mutu dan keragaman jenis dan keamanannya. Selain dihadapkan pada
tantangan penyediaan pangan yang terus meningkat disisi lain dihadapkan pada masalah
penanganan kemiskinan . Menurut data BPS dari total jumlah penduduk miskin terdapat
sekitar 68 persen berada di pedesaan yang menggantungkan nasibnya pada sektor
pertanian, sedangkan sisanya di perkotaan, maka hal ini berarti bahwa permasalahan
kemiskinan sangat terkait dengan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor
yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan
mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global, maka dalam
pengembangan sektor pertanian/ ketahanan pangan akan menjadi suatu tantangan yang
cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk
miskin. Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan
diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada,
serta pola makan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan
berkembangnya industri pangan dan industri makanan olahan, maka Renstra Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018 kedepan
masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan sesuai selera tanpa kendala keuangan.
Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang
sederhana dan murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang semula terfokus
pada pangan sumber karbohidrat beralih kemakanan sumber protein,vitamin dan
mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan
produktif. Selain itu terjadi perubahan dalam psikologis seseorang dalam bentuk ingin
mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur ”kegengsian”yang merupakan
salah satu cara untuk perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan moderen, sehingga
muncul istilah perubahan gaya hidup (lifestyle) akan mengubah gaya makan (eat style).
Perubahan gaya hidup dan gaya makan akan merupakan tantangan yang dihadapi dalam
mengembangkan teknologi pangan , industri pangan olahan berbasis pada bahan pangan
lokal dan budaya lokal. Oleh karena itu Pemerintah harus dapat melakukan
rekontruksi/perubahan pola hidup dan pola makan yang hanya mengkonsumsi beras
sebagai makanan pokok dapat mengubah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi
dan seimbang untuk dapat hidup sehat dan produktif antara lain dengan menggunakan
berbagai macam cara yaitu baik melalui media massa/elektronik, seminar, pameran,
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
jargonjargon, ataupun event-event lain di masyarakat untuk dapat merobah pola pangan,
dengan demikian bentuk dan jenis pangan olahan yang berbasis bahan pangan lokal bisa
terus dikembangkan sesuai selera (preferensi) dan budaya msyarakat.
d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan
Kelembagaan dan manjemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis merupakan
salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
Kemampuan manajemen ketahanan pangan merupakan pendorong dan penggerak
dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional, daerah hingga
rumah tangga. Berbagai permasalahan yang dihadapi yang perlu ditanggulangi secara
terkoordinasi antara lain;
- Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota masih rendah tentang
kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah, dan
belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai
lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan.
- Belum adanya keseragaman nomenklatur lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang
dibentuk di Kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan
pangan belum optimal.
- Kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat seperti lumbung pangan, PKK,
Posyandu, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), Koperasi tani,
KTNA belum berfungsi secara efektif. - Belum terlaksananya kegiatan ketahanan
pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan
Pangan serta kurangnya dukungan APBD provinsi dan Kabupaten/kota dalam
mendukung program ketahanan pangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berikut ini
beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Minahasa Tengara, meliputi:
1) Pangan terutama beras yang berasal dari produksi lokal masih terbatas.
2) Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara
optimal.
3) Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan
kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur
serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
4) Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan,
merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan,
disebabkan: (a) terbatasnya fasilitas untuk mendukung transparansi informasi pasar; dan
(b) terbatasnya kemampuan lembaga pemasaran dalam pengelolaan usahanya.
5) Distribusi bahan pangan masih sering mengalami kendala disebabkan karena infrastruktur
yang kurang memadai terutama dalam menjangkau wilayah/desa di pedalaman.
6) Masih adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan
penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam,
bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari
keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c) adanya
kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (d)
lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan
lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai
sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji
yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya
kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi
seimbang, dan aman;
7) Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan,
antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan
konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
(b) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan
pengawet; (c) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang
dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
(d) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; (e) standar
keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga
buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam
negeri; (f) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang
pangan segar; (g) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan
belum optimal; dan (h) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk
menerapkan peraturan/standar yang telah ada.
8) Belum optimalnya perencanaan dan koordinasi terpadu dalam wadah Dewan Ketahanan
Pangan;
9) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
10) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
Isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:
1. Konsumsi pangan beras masih cukup tinggi
Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk
menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu
yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan sumberdaya
berbasis keragaman sumberdaya lokal, permasalahan/isu berkaitan dengan ketersediaan
pangan adalah sebagai berikut :
Kebutuhan beras masih sangat tinggi.
Pangan terutama beras yang berasal dari produksi lokal masih terbatas.
Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara
optimal.
2. Kerentanan dan kerawanan pangan di daerah pedalaman masih cukup tinggi.
Kemiskinan berhubungan erat dengan masalah kerawanan pangan. Meningkatnya
jumlah penduduk miskin memberikan indikasi meningkatnya jumlah penduduk yang
rentan terhadap rawan pangan. Tingginya kemiskinan yang menyebabkan masyarakat di
pedesaan rentan terjadinya kerawanan pangan disebabkan karena :
Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan
yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering
terjadinya bencana alam.
Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan
kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur
serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
3. Informasi pasokan, harga dan akses pangan belum optimal
Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan,
merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan,
disebabkan: (a) terbatasnya fasilitas untuk mendukung transparansi informasi pasar; dan
(b) terbatasnya kemampuan lembaga pemasaran dalam pengelolaan usahanya. Penurunan
harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya
pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi
dan menekan konsumen. Selain itu juga distribusi bahan pangan masih sering mengalami
kendala disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai terutama dalam
menjangkau desa di pedalaman.
Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, melalui
pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara
maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis
serta hasil kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan belum
tersedia secara periodik. Sedangkan peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong
stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu ditingkatkan.
Informasi pasokan, harga dan akses pangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat
pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya dalam rangka perencanaan pemenuhan
pangan di wilayah.
4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah,
yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan
aman. Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang
beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi
dari keluarga; (b) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; (c)
adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
(d) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan
lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai
sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji
yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
(f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip
konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan
Dinas Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam
memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan
aneka produk olahan pangan lokal; dan (b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan
aman;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
(c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui
berbagai media, masih terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis
pangan lokal.
5. Pengawasan keamanan pangan segar belum optimal
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Semakin maju suatu
bangsa semakin besar perhatiannya terhadap mutu makanan yang dikonsumsi. Aset
terbesar dan paling berharga bagi manusia adalah kesehatan. Untuk menjaga agar tubuh
tetap sehat menuntut persyaratan pangan yang bukan saja harus bergizi tinggi, tetapi juga
harus aman dikonsumsi serta memiliki mutu yang baik.
Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang
tidak aman oleh cemaran berbagai jenis kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa
penyakit, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar
ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat
membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.
Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan
yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain: (a) kurangnya
pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya
keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum optimalnya kontrol
penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (c) belum efektifnya
penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman
masih terbatas; (d) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan
segar; (e) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas
diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah
masuk ke dalam negeri; (f) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum
di bidang pangan segar; (g) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan
pangan belum optimal; dan (h) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan
untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.
6. Sinergitas kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan belum optimal
Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non-teknis,
merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:
Kinerja Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi kebijakan ketahanan
pangan belum optimal.
Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di kabupaten/kota belum
seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan
menjadi tidak optimal.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu
ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program di
kabupaten/kota.
Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan
yang akurat masih terbatas.
Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar
perencanaan dan pelaksanaan program
Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara
optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
Belum tersusunnya Standart Pelayanan Minimal kelembagaan.
1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
tertuang dalam Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari,
pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin
kondusif yang dilaksanakan melalui program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat serta Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap
pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat
pada tabel telaahan visi dan misi KDH dan wakil KDH terpilih.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat
ketergantungan pada bahan pangan pokok beras faktor penghambatnya adalah teknologi
pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna
kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini dukung dengan sudah adanya program peningkatan
produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.
Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi
seimbang dan aman serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius,
faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada
masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal
diharapkan B2SA dapat segera terwujud.
Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah
mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini
merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah
ketersediaan pangan Jawa Timur yang selalu surplus kecuali untuk kedelai.
Permasalahan lain adalah belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan
dan gizi (SKPG) yang saat ini belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Kab/Kota,
dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang
terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan
pangan dapat lebih ditingkatkan.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan harus lebih
ditingkatkan, untuk itu diperlukan penyuluhan yang tangguh. Namun penyelenggaraan
penyuluhan belum efektif, dan ini dapat lihat dari kualitas SDM pelaku utama dan pelaku
usaha belum optimal untuk itu dengan adanya pembinaan dan pendampingan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan
pangan lebih meningkat.
3.2. Kondisi Yang Diharapkan.
Kondisi yang diharapkan dari program dan kegiatan yang di buat adalah untuk
memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang
dikuasainya demi terwujudnya ketahanan pangan secara berkelanjutan yang meliputi:
a. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilo kalori/hari dan
penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari
b. Berkurangnya jumlah penduduk yang rawan pangan
c. Menurunnya konsumsi beras yang diimbangi dengan naiknya konsumsi umbi-
umbian, dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi
peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan Skor
Pola Pangan Harapan (PPH)
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
d. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas
harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
e. Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan pemerintah
desa serta berkembangnya lumbung pangan masyarakat di desa.
f. Meningkatnya pengawasan terhadap keamanan pangan segar melalui peran dan
partisipasi masyarakat.
g. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan
Ketahanan Pangan.
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
4.1 Visi dan Misi Badan Ketahanan Ketahanan Pangan
Berpijak dari Visi, Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Visi Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 adalah :
Terwujudnya Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga
Menuju Kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara
Pengertian visi :
- Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata
dan terjangkau.
- Kemandirian Pangan : Kemampuan produksi pangan dalam negeri (daerah) yang didukung
kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang
cukup di tingkat rumah tangga, baik jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang
terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan
keragaman lokal.
Sedangkan Misi Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2014-2018 adalah :
1. Memantapkan diversifikasi konsumsi pangan sebagai pilar utama dalam perwujudan ketahanan
pangan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan
3. Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
4. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan
pada tingkat rumah tangga dan daerah berbasis sumberdaya dan budaya lokal;
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
A. Tujuan
1. Meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam mengantisipasi serta menanggulangi
kerawanan pangan;
A.1 Indikator Tujuan :
Tercapainya ketahanan pangan secara berkelanjutan
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
B. Sasaran
1. Tersedianya ketersediaan pangan;
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
2. Tercapainya peningkatan sistem distribusi pangan yang mampu menjaga stabilitas
harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
3. Terciptanya penanganan keamanan pangan segar;
4. Terciptanya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan ;
5. Terpantaunya daerah yang beresiko rawan pangan.
4.3 Strategi Dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa
Tenggara pada tahun 2018 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang
Ketahanan Pangan, maka dalam periode 2014-2018 akan dilaksanakan strategi dan kebijakan
dengan fokus pada
1. Strategi
a. Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumber daya lokal
b. Mendorong pengembangan cadangan pangan dan sistem distribusi pangan
c. Menjaga stabilisasi harga pangan
d. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
e. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan
pangan pada tingkat rumah tangga dan daerah berbasis sumberdaya dan budaya
lokal
2. Kebijakan
a. Pengembangan pengawasan keamanan pangan
b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah
c. Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
d. Pengembangan Sistem Kewaspaadan Pangan dan Gizi
e. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan melakukan penyuluhan, pembinaan
dan pengembangan agroindustri pedesaan
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan
misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk pemenuhan pelayanan
dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka langkah-langkah
operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang
mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu
program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi
bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu
rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif
maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan
evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran
rencana program dan kegiatan.
Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, merupakan program
prioritas Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 65/Permenten/OT.140/12/2010).
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 8
berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanankan dari tahun 2013 s/d 2018,
jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa
Tenggara sebesar Rp. 10,966,389,826 ,-. Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.1 di bawah
ini.
RENSTRA DINAS KETAHANAN TAHUN 2013-2018
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PERIODE PELAKSANA TAHUN 2015- 2016
SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN
NO SASARAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN PADA AWAL
TAHUN PERENCANAAN (2013)
TARGET PADA AKHIR TAHUN
PERENCANAAN (2018)
TARGET RPJMD PADA RKPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
CAPAIAN TARGET RPJMD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA MELALUI
PELAKSANAAN RKPD
TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
MELALUI PELAKSANAAN RKPD
(%)
CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN
PERENCANAAN (2018)
RASIO CAPAIAN
PADA AKHIR TAHUN
PERENCANAAN (2018)
% Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2015
Tahun 2016
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K % K % K Rp. K Rp. 1 Meningkatnya
ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan Pangan Utama; Ketersediaan Regulasi Tentang Pangan
550,000
574 6,282,519,625 1,511,095,500 811,100,000 105 1,474,262,400 234 798,777,000 97.56 98.48
6,374,727,750 101.47
2 Tersusunya peta kerawanan pangan
Penyediaan informasi daerah rawan pangan (Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam penyusunan peta kerawanan pangan)
Jumlah peta daerah rawan pangan
48 12 Kec 7,585,000 12 Kec 38,750,000
12 Kec
6,690,000 12 Kec 38,666,000 100 88.20 100 99.78
24 45,356,000 50.00
3 Tersusunya laporan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
Jumlah pasar,sekolah,desa
48 41,225,000 12 Kec 6,500,000 12 Kec 10,000,000
12 Kec
5,375,000 12 Kec 36,800,000 100 82.69 100 368.00
24 42,175,000 50.00
102.30
4 Tersedianya cakupan pangan
Analisa NBM (Nilai Bahan Makanan)
Jumlah Ketersediaan pangan
60 24,668,125 12 kec 9,910,000 12 kec 4,250,000
12 kec
6,785,000 12 kec 4,200,000 100 68.47 100 98.82
24 10,985,000 40.00
44.53
5 Tersusunya data harga pangan dan pasokan pangan
Analisis harga pangan pokok dan pasokan pangan serta daya beli masyarakat
Jumlah dokumen panel harga pangan pokok
60 27,575,000 12 kec 6,635,000 12 kec 5,450,000
12 kec
2,775,000 12 kec 5,350,000 100 41.82 100 98.17
24 8,125,000 40.00
29.47
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
6 Terpenuhinya cadangan pangan
Pengembangan cadangan pangan
Jumlah bahan pangan yang tersedia untuk cadangan pangan daerah
30 375,900,000 7,5 ton
91,500,000 5 ton 60,000,000
15 165,150,000 5 59,675,000 180.49
99.46
20 224,825,000 66.7
59.81
7 Tersedianya regulasitentang ketahanan pangan
Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah dokumen kebijakan mengenai ketahanan pangan di daerah
12 193,375,000 1 dok 19,750,000 1 dok 50,000,000
2 8,000,000 3 37,429,000 40.51 74.86
5 45,429,000 23.49
8 Terciptanya masyarakat yang mandiri
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan Desa Mandiri pangan
Jumlah Desa penerima bantuan
12 34,725,000 6 desa 10,000,000
2 2,650,000 26.50
2 2,650,000
7.63
9 Terciptanya kelompok yang mandiri
Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan LDPM
Jumlah Gapoktan 24 34,725,000 6 Gapktan
10,000,000
6 10,000,000 100.00
6 10,000,000
28.80
10 Terciptanya kelompok yang mandiri
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Lumbung Pangan
Jumlah Kelompok Lumbung Pangan
40 34,725,000 20 10,000,000
20 9,750,000 97.50 . 20 9,750,000
28.08
11 Tersedianya laporan pola pangan harapan masyarakat
Analisa Pola Pangan Harapan
Jumlah laporan skor pola pangan harapan
144 138,900,000 144 40,000,000
144 39,607,000 99.02
144 39,607,000
28.51
12 Meningkatnya Penganekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan segar
Pembinaan, pengembangan penganekaragaman produk pangan, monitoring dan evaluasi P2KP
Jumlah kelompok KRPL
26 144,812,500
13 Tersedianya lumbung pangan Pembangunan lumbung
pangan pangan tosuraya
14 Terbentuknya kelompok pengolahan pangan lokal
Pembinaan,pengembangan penganekaragaman produk pangan
Jumlah kelompok penerima manfaat
25 144,812,500
15 Tersedianya lumbung pangan Pengadaan Lumbung
pangan dan lantai jemur
Jumlah Lumbung pangan dan lantai jemur
15 2,455,237,500 3 540,000,000 3 539,677,000 99.94 7 1,066,184,000
43.42
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
16 Terciptanya produk unggulan daerah Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan unggulan daerah
Jumlah Produk 555 1,269,529,500 137 168,750,000 137 168,750,000 100.00
284 287,945,000
22.68
17 Kegiatan Lomba Cipta Menu
Jumlah PKK 60 233,250,000 12 40,000,000
12 40,000,000 100.00
24 50,500,000
21.65
18
Sosialisasi B2SA
Jumlah Tim Penggerak PKK yang mengikuti
400 359,200,000 100 40,000,000
100 40,000,000 100.00
200 101,200,000
28.17
19 Promosi hasil produksi unggulan daerah
Jumlah produk yang terpromosi
95 677,079,200 25 88,750,000
25 88,750,000 100.00
60 136,245,000
20.12
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00
Predikat Kinerja SR
RATAHAN, April 2017
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
MUCHTAR WANTASEN, S.E
PEMBINA TKT I
NIP. 19680812 200012 1 007
RENSTRA DINAS KETAHANAN TAHUN 2013-2018
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013-2018
Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan
suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau
organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.
Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Program dan Indikator kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-
2018 terkait dengan bidang ketahanan pangan adalah ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :
RENSTRA DINAS KETAHANAN TAHUN 2013-2018
BAB VII
PENUTUP
Dengan mengacu pada Visi Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Visi Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan
Tingkat Rumah Tangga menuju Kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Minahasa
Tenggara.
Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan 2014-2018 disusun sebagai upaya untuk
menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa
Tenggara dalam kebijakan program serta kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Disamping
itu pula diperlukan untuk merencanakan perobahan dalam lingkup yang semakin kompleks,
berorientasi pada masa depan, peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat serta dapat
meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
Untuk mewujudkan keberhasilan visi, misi, tujuan, sasaran serta kegiatan pokok yang
tercantum dalam Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2014-2018, maka semuanya terpulang kepada lembaga instansi Pemerintah Daerah yaitu Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara dan sumberdaya manusianya. Didalamnya
meliputi unsur pimpinan dan staf yang saling bersinergi. Selanjutnya figur kepemimpinan yang
memiliki komitmen, integritas, kepribadian, berjiwa profesional dan kemampuan intelektual
dilandasi moral yang baik didukung oleh staf yang memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki
loyalitas pada tugas dan tanggungjawab pekerjaannya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Muchtar Wantasen, SE
Pembina
NIP. 196808122000121007
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
RENCANA STRATEGIS
PERIODE TAHUN 2014 - 2018
(REVISI )
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
KATA PENGANTAR
engan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih
sayang dan tuntunanNya sehingga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2013
– 2018 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.
Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 ini memuat program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima
tahun kedepan.
Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014 – 2018 ini
dibuat. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, bahkan semua
pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis data, penulisan dan penerbitan
dokumen ini.
Terima kasih.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Muchtar Wantasen, SE NIP. 196808122000121007
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013-2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.5. Latar Belakang
1.6. Landasan Hukum
1.7. Maksud dan Tujuan
1.8. Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.4. Kondisi Yang Diharapkan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
4.4. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan
4.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
4.6. Strategik Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
RENSTRA DINAS KETAHANAN TAHUN 2013-2018