Post on 27-Oct-2020
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas
berkat rahmat dan Ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun
Anggaran 2017.
Penyusunan LKjIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
PedomanPenyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kinerja tahun 2017, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 November
2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan
akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2017, yang
menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, baik berupa kebijakan, program dan
kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah
ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.
i
KATA PENGANTAR
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak di
lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah membantu dan bekerja
sama dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan
manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14
Denpasar Tahun 2017 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja
di tahun berikutnya.
Denpasar, Februari 2018
Kepala Pengadilan Militer III-14
Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014940863.
ii
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
DAFTARISI
Halaman
KATAPENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
IKHTISAR EKSEKUTIF iv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 6
C. STRUKTUR ORGANISASI 8
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 15
E. REGULASI TAHUN 2016 S.D 2017 21
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 24
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 25
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 36
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN 37
KINERJA TAHUN 2018)
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 41
A. PENGUKURAN KINERJA TA 2017 41
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 43
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 52
BAB IV : PENUTUP 60
A. KESIMPULAN 60
B. SARAN 63
iii
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Militer III-14 Denpasar adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam memberikan laporan akuntablitas
kinerja lembaganya selama kurun waktu 1(satu) tahun yaitu tahun anggaran
2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka
memenuhi amanah yang tertuang dalam :
1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator KinerjaUtama.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer
III-14 Denpasar mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja
yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan 3
(tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketiga sasaran
strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 8 (delapan) indikator kinerja
dan 3 (tiga) target kinerja.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis
yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 3 (tiga) sasaran
strategis pula yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Terwujudnya
Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas
Pengelolaan penyelesaian perkara serta meningkatnya Akses Masyarakat
miskin dan terpinggirkan (Acces to Justice).
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-14
Denpasar adalah sebesar 91,5 %.
Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : a. Pidana Militer b. Pidana Umum
100% 100%
100% 100%
100% 100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : a. Pidana Umum b. Pidana Militer c. Pidana Pelanggaran
100% 100 % 100%
100 % 77,2% 100%
100 % 77,2% 100%
3. Persentase perkara In absensia yang diselesai- kan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
100%
100%
100%
4. Persentase penurunan sisa perkara : a. Pidana Militer b. Pidana Umum
100% 100%
-150% 100%
-150% 100%
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan kembali
98% 99% 99%
81,5% 79,6% 100%
81,5% 79,6% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1
71,6 %
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2
SASARAN STRATEGIS 2
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer dan Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu.
100%
100%
100%
2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
100%
100%
100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 100%
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Persentase perkara yang di-selesaikan di luar Gedung Pengadilan.
95%
50%
50%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 50 %
Ke-3 (tiga) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang
dikelola Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 yang terdiri dari
DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 5.679.191.000,- (Lima
milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu
rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp. 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola
adalah sebesar Rp. 5.725.941.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Masing-masing DIPA mengalami revisi dimana baik itu revisi POK maupun
revisi DIPA. Pagu setelah revisi untuk DIPA BUA menjadi Rp. 4.579.191.000,-
(Empat milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah) untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tidak terdapat revisi yang dapat
mengakibatkan perubahan pagu, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun
tetap.
Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan program-
program pada masing-masing DIPA yaitu :
A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).
Pada DIPA BUA tahun 2017 ada 2 untuk program (01) yaitu “Program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah
Agung” dengan pagu awal sebesar Rp. 5.474.191.000,- (Lima milyar empat
ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dimana
didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang.
Untuk program (02) yaitu Program peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu awal Rp. 205.000.000 (dua ratus
lima juta rupiah).
3
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Untuk DIPA BUA (Bagian anggaran 005.01.663335) telah mengalami
revisi POK sebanyak 7 (tujuh) kali dan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali,
dimana revisi DIPA BUA yang ke-5 mengakibatkan perubahan pagu yaitu
berupa pemangkasan pagu Belanja Pegawai, sehingga pagi DIPA BUA yang
semula Rp. 5.679.191.000,- ( lima milyard enam ratus tujuh puluh Sembilan
juta seratus Sembilan puluh satu ribu), setelah revisi menjadi Rp.
4.579.191.000,- (empat milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus
Sembilan puluh satu ribu).
DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).
Untuk Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara tahun 2017 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”
dengan total anggaran sebesar Rp 46.750.000,- (Empat puluh enam juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah), dimana didalamnya hanya terdapat belanja
barang.
Untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara (Bagian Anggaran 005.05.663336) telah mengalami revisi POK
sebanyak 1(satu) kali dan Revisi DIPA sebanyak 4(empat) kali, namun revisi-
revisi tersebut tidak mengakibatkan perubahan pagu, sehingga Pagu untuk
DIPA Dirjen Badilmiltun sampai dengan akhir tahun 2017 tetap.
Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar
adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya
yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun
anggaran 2017. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada
beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber
Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas serta infra
struktur yang kurang memadai yakni belum mempunyai Gedung kantor dan
rumah jabatan yang mandiri.
4
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Namun dengan segala keterbatasan yang ada Pengadilan Militer III-14
Denpasar selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja
disemua unit termasuk Sumber Daya Manusianya sehingga dapat
meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka
memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.
5
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
AB I – PENDAHULUAN
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan
Militer Pertempuran.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut, serta berdasarkan
pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/109/VII/1985 dan
Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Pengadilan
Militer III-14 Denpasar adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan
oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :
1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang
berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan
atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang berpangkat
Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan
Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu
pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.
Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan
memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :
1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Terdakwanya termasuk dalam satuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Militer III-14 Denpasar
1
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar sendiri berlokasi di Jalan Yos Sudarso
No. 1 Denpasar, sedangkan wilayah hukumnya meliputi propinsi Bali dan NTB.
Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus
perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang
berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya
berkedudukan di Propinsi Bali dan Propinsi NTB sebagai bagian dari Pengadilan di
lingkungan Peradilan Militer. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu
atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan
harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini
semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan
dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14
Denpasar selama tahun 2017 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang
yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina
administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2017
telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi,
Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program
kerja tahun 2017, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan
sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran
DIPA tahun 2017.
Pengadilan Miliiter III-14 Denpasar sebelum tahun 2004 secara Organisasi,
Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai
dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan
Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah
Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI.
Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara
Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor :
KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004.
Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No.
1 Denpasar adalah Gedung Exs Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah diserah
terimakan pada tanggal 29 September 2011 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan
Fungsi Penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi
Denpasar yang lama menjadi tanah dan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-
14 Denpasar dengan luas 1.365 M2.
2
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi 2 (dua) wilayah
Propinsi yaitu Propinsi Bali dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi satuan-
satuan di jajaran TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU yang terdiri dari :
1. Kodam IX/Udayana dan Satker Jajarannya yang berkedududkan di
Denpasar.
2. Rindam IX/Udayana yang berkedudukan di Tabanan.
3. Korem 163/WSA yang berkedudukan di Denpasar membawahi beberapa
Satuan :
a. Kodim 1609/Buleleng.
b. Kodim 1610/Klungkung.
c. Kodim 1611/Badung.
d. Kodim 1616/Gianyar.
e. Kodim 1617/Jembrana.
f. Kodim 1619/Tabanan.
g. Kodim 1623/Karangasem.
h. Kodim 1626/Bangli
l. Denpom IX/3 Denpasar.
j. Yonif 741 Mekanis/Negara
k. Densatkomlek Strada di Denpasar.
l. Denpal Singaraja.
m. Denkesyah Singaraja.
4. Korem 162/WB Mataram membawahi beberapa Satuan :
a. Kodim 1606/Lombok Barat.
b. Kodim 1607/Sumbawa.
c. Kodim 1608/Bima.
d. Kodim 1614/Dompu.
e. Kodim 1615/Lombok Timur.
f. Kodim 1620/Lombok Tengah.
g. Yonif 742/SWY.
h. Denpom IX/2 Mataram.
i. Denkesyah Mataram.
j. Denzibang Mataram.
k. Denhubrem Mataram.
l. Denpal Mataram.
m. Denbekang Mataram.
3
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
5. Yonif 900/ Raider yang berkedudukan di Singaraja.
6. Yon Zipur 18/Ykr yang berkedudukan di Gianyar.
7. Ki Kavser Dam IX/Udayana yang berkedudukan di Badung.
8. Otmil III-14 yang berkedudukan di Denpasar.
9. Denkomlek Strada yang berkedudukan di Denpasar.
10. Pekas TNI yang berkedudukan di Denpasar.
11. Lanud Ngurah Rai yang berkedudukan di Badung.
12. Lanal Denpasar yang berkedudukan di Denpasar.
13. Lanud Rembiga yang berkedudukan di Mataram.
14. Lanal Mataram yang berkedudukan di Mataram.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah merupakan salah satu Instansi
Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada
Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari
keadilan selama TA 2017 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang
telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2018.
Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
dilakukan dengan:
1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.
2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-14
Denpasar.
3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2017
4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan
pelaksanaan program dan kegiatan
5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji
kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan
dengan kinerja tahun sebelumnya
4
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan
TAHUN ANGGARAN 2014
Penerapan LKjIP tahun 2017 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya
dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Militer III-14 Denpasar berdasarkan Renstra 2015-2019. Diharapkan penerapan LKjIP ini
dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan
pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan
yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.
5
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
KEDUDUKAN
Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi
dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana
dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan
Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.
TUGAS POKOK
Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
Wilayah Hukum Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar. Dalam melaksanakan tugas,
sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan
peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini
Pengadiln Militer III-14 Denpasar yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain
yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI
1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni:
a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara
tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat
Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi
wewenangnya).
b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan
Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang
teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku
Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara,
pelaksanaan dan administrasi umum.
6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung
pelakasanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. [
5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.
7
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
1. Susunan Organisasi
Organisasi Pengadilan MiliterIII-14 Denpasar disusun sebagai berikut:
1. Unsur Pimpinan
a. Kepala Pengadilan Militer
b. Wakil Kepala Pengadilan Militer.
2. Unsur Kepaniteraan.
Panitera membawahi antara lain :
a. Panitera Muda Pidana.
b. Panitera Muda Hukum.
Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :
a. Panitera Pengganti
b. Pranata Peradilan
3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.
Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :
a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :
a. Fungsional Arsiparis.
b. Fungsional Pustakawan.
c. Fungsional Pranata Komputer.
d. Fungsional Bendahara.
4. Unsur Pelaksana.
a. Majelis Hakim.
b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.
8
C. STRUKTUR ORGANISASI
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasarsebagaimana tercantum
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai
berikut:
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
KEPALA
KOLONEL CHK SUWIGNYO HERI P, SH.MH.
WAKIL KEPALA Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.
PANITER
A MUDA
PIDANA
PANITER
A MUDA
HUKUM
KASUB
BAG
PERENCA
NAAN, TI
&
PELAPOR
AN
KASUB
BAG
KEPEGA
WAIAN,
ORGANIS
ASI &
TATALAK
SANA
KASUB
BAG
UMUM
DAN
KEUANGA
N
LETTU CHK DEDE
JUHAEDI, S.Pd, SH.
DIJABAT PAMA
PANGKAT LETTU KATHARINA I NYOMAN SUARTIKA, SE
SH I WAYAN PARNA, SH.
9
SEKRETARIAT
I KETUT KARDA, SH. PANITERA
MAYOR LAUT (KH) M. ZAINAL A, SH.
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
1. Fungsional Arsiparis
2. Fungsional Pustakawan
3. Fungsional Pranata Komputer
4. Fungsional Bendahara.
KELOMPOK JAB.
FUNGSIONAL
1.Kapten Chk Teddy Septiana, SH..
sebagai Panitera Pengganti
2. Pranata Peradilan
MAJELIS
1. Kolonel Chk Suwignyo Heri P, SH. MH.
2. Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.
3. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.
4. Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH.
5. Letkol Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.
6. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH MH.
POK KIMMIL
1 .Letkol Chk M. Djundan, SH. MH.
2. Letkol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH.
3. Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. 4. Mayor Sus Siti Mulyaningsih, SH. MH.
5. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, SH. MH.
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab
1. Kepala Dilmil III-14 Denpasar.
a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara
fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas
kewajiban sebagai berikut:
1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas
penyelenggaraanfungsi-fungsi Dilmil.
2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam
rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama
Dilmil.
3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan
penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan
para Pok Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan
keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan
peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai
yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14 tahun 1970.
b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas
pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI
2. Wakil Kepala.
Mewakili Kepala Pengadilan Militer apabila Kepala Dilmil berhalangan,
melaksanakan tugas-tugas ke dalam.
3. Panitera.
a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum yang
berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut :
1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi
perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah
mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
yang diterbitkan oleh MARI.
10
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas
perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam
proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.
3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum
dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan Peninjauan
Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan
Dilmil.
5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.
6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen
perkara di Dilmil.
7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera,
8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas
penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.
9) Penunjukkan Panitera pengganti.
b. Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, serta
membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera
Pengganti dan Pranata Peradilan.
c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku
Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan
dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.
4. Kesekretariatan.
a. Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pama/PNS Eselon III a, sebagai
Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1) Keskretariatan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Pengadilan Militer.
Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2) Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai Tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana
dilingkungan Pengadilan Militer.
11
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Selain melaksanakan tugas kesekretariatan Pengadilan Militer
menyelenggarakan fungsi antara lain :
a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program
dan anggaran;
b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
c) pelaksanaan urusan keuangan;
d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata
laksana;
e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat
dan perpustakaan; dan
g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan
Pengadilan Militer.
2) Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain :
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi
informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana.
c. Subbagian Umum dan Keuangan.
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
urusan surat penyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,
perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
3) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional
yang terdiri dari ;
a. Fungsional Arsiparis.
b. Fungsional Pustakawan.
12
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
c. Fungsional Pranata Komputer.
d. Fungsional Bendahara.
b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.
5. Majelis Hakim.
Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan
mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya
terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.
a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-
rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang
terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten
dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda
Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara
pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,
b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh
Kepala Pengadilan Militer.
c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim
menganut asas peradilan bebas.
d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan
kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.
6. Pok Kimmil.
a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk
melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun
dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan
fungsi teknis kepada Kepala Pengadilan Militer.
b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.
c. Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum
dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam
persidangan Dilmil atas penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.
2) Sebagai Hakim Ketua :
13
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan
grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan
diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman
sesuai dengan perundang-undangan.
Berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, penempatan
pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Pengadilan, minimal dijabat oleh seorang Perwira Menengah
dengan jenjang pendidikan S-1 Hukum, dimana Kepala Pengadilan berkedudukan
pula sebagai Hakim Militer.
2. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1 Hukum.
3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1 Hukum.
4. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat
Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan jenjang pendidikan SMA.
5. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan
jenjang pendidikan S-1 Hukum
6. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan
jenjang pendidikan SMA.
7. Hakim Militer, menimal diduduki oleh Perwira Pertama dengan jenjang
pendidikan S-1 Hukum.
14
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk
meningkatkan kinerja Pengadilan, berikut ini beberapa aspek strategis dan beberapa
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah
Agung secara konsisten terus menerus meningkatkan pelayanan masyarakat
khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah
Agung menerbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014
tentang Penyeleaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada
Pengadilan Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur
(SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah sebagai
berikut;
a. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer
maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan;
b. SOP penyelesaian perkara tingkat pertama untuk perkara pidana Militer
khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan
dengan Putusan In absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Persentase penyelesaian perkara
TAHUN PERKARA JUMLH PKR YG HRS
DISELESAIKAN
PKR YG
DISELESAIKAN
DLM WKT 5 (LIMA)
BLN
PERSENTASE
PKR YG TELAH
DISELESAIKAN
DLM WKT 5 (LIMA)
BLN
Perkara Tk. Pertama, diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan
2017
Pidana Umum 37 37 100 %
Pidana Militer
22 17 77,2 %
5 perkara (Desersi di Masa Damai) Terdakwanya tidak diketemukan
5 perkara (Diputus Inabcentia) dalam waktu 6 bulan
22,7%
Pelanggaran 5 5 100 %
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. Manajemen Penanganan Perkara
Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus
(minutasi) dan eksekusi putusan. Dalam proses penyelesaian perkara tersebut
diperlukan adanya jaminan, bahwa proses penyelesaian perkara dengan cepat,
sederhana dan biaya murah, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel
dan transparan.
Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut antara lain; substansi aturan, SDM,
sarana prasarana dan teknologi informasi.
Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penyelesaian perkara di
Pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.
Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar
pembuatan putusan, dan juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.
Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan Perma dan SOP penggunaan
dan supervisi SIPP.
Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan
perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam
manajemen penanganan perkara masih banyak dikeluhkan para pencari keadilan
(publik) tentang akurasi informasi pada SIPP dan masih terbatasnya kemampuan
SDM dalam hal pemanfaatan teknologi informai ini.
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan
Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (upaya hukum
Kasasi) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain;
a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan Pengadilan baik
pada tingkat pertama maupun di tingkat banding yang dirasa tidak memenuhi
rasa keadilan;
Untuk meminimalisir rasa ketidak puasan para pencari keadilan, harus secara
konsisten secara berjenjang dilaksanakan peningkatan SDM Hakim dalam hal
hukum formil dan Materiil.
b. Masih rendahnya pengetahuan tentang Hukum Positif (ancaman pidana) dan
kesadaran para pencari keadilan terhadap apa yang dilakukan (tindak pidana)
16
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Persentase perkara yang mengajukan Upaya Hukum
TAHUN PERKARA
JUMLAH
PERKARA YANG
DISELESAIKAN
PERKARA YANG
MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM
PERSENTASE PKR
YG MENGAJUKAN
UPAYA HUKUM
2017
Pidana Umum 37 20 54 %
Pidana Militer 22 - -
Pelanggaran 5 - -
4. Akses terhadap pengadilan
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan tentang
prosedur di pengadilan, dan masih sulitnya mengakses perjalanan perkara baik di
pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat kasasi (MA RI).
Sebagai tindak lanjut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 serta Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan, maka Mahkamah Agung RI secara komitmen akan berusaha terus
mewujudkan layanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi
dengan membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk
4 Lingkungan Peradilan, khusus Peradilan Militer dimulai tahun 2015 sampai
dengan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konten yang belum tersedia,
SIPP ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server
dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser
melalui jaringan internet atau intranet, dan merupakan upaya pengembangan dan
penyempurnaan dari sistem aplikasi sebelumnya (SIADMIL).
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam hal memberikan kemudahan layanan
akses informasi kepada pencari keadilan, telah menyediakan/menggunakan
sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai
informasi termasuk perjalanan/tahapan penyelesaian perkara (konten Direktori
putusan) pada website pengadilan.
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak
terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis
peradilan maupun non teknis.
17
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Dalam hal penguatan SDM di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung
menetapkan kebijakan pelatihan teknis peradilan bagi Hakim dan Panitera,
sedangkan untuk tenaga non teknis melalui pelatihan terkait dengan administrasi
umum, manajerial dan kepemimpinan.
Selain kebijakan tersebut, Mahkamah Agung RI dalam rangka peningkatan SDM,
dan peningkatan kinerja aparatur, telah menetapkan dan melaksanakan fit and
propertest untuk pola karir promosi jabatan Eselon II keatas.
6. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja aparatur
maupun secara kelembagaan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah
pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan
(voorvost) Mahkamah Agung dalam menindak lanjuti laporan/pengaduan yang
berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal
keterbatasan SDM pengawasan, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat
mekanisme pengaduan dan juga belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan
dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan (Jaminan Keamanan Pelapor).
Potensi dan Permasalahan
Potensi Permasalahan
1.
Penyelesaian Perkara
1 2
SE MA RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 Lingkungan Peradilan. SOP Penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
1
Masih ada penyelesaian perkara untuk Tk. Pertama lebih dari 5 bulan,khususnya penyelesaian perkara Desersi Di Masa Damai yang Terdakwanya tidak diketemukan, hal ini diatur dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk penyelesaian perkara Inabsensia dapat diselesaikan secepat-cepatnya 6 bulan.
2.
Manajemen penanganan perkara
1
Pemanfaatan teknologi informasi
1
Masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2 3 4
Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menggunakan template putusan Regulasi MA RI yang mendukung pelakanaan SIPP’
2
SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif; Etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
3.
Penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan
Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia, MA RI telah melaksanakan Diklat Hakim dan Panitera.
1
Masih tingginya para pencari keadilan yang belum merasa mendapatkan keadilan dalam berperkara baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga memicu para pihak untuk melakukan upaya hukum (Kasasi).
4.
Akses terhadap Pengadilan
1 2 3
Adanya program penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling. Pemanfaatan/tersedianya teknologi informasi dalam mengakses informasi Pengadilan melalui sarana meja informasi. SK Ketua MA RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
1 2
Terbatasnya anggaranyang tersedia untuk penyelesaian perkara dengan program sidang keliling, mengingat secara wilayah hukum Pengadilan Militer III-4 Denpasar yaitu Bali dan NTB Masih terbatasnya sarana informasi yang disediakan, sehingga belum menjamin transparansi di Pengadilan.
5.
SDM
1 2
Pelatihan bagi tenaga teknis peradilan. Dilaksanakannya sistem kompetensi dalam rangaka promosi jabatan melalui Fit and Propertest
1 2 3
Masih kurangnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan Pola karier yang belum berdasarkan kompetensi. Beban kerja yang belum merata.
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
6 Fungsi Pengawasan
1 2 3
Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai kawal depan (Voorvost) MA RI dalam hal menindak lanjuti pengaduan/ laporan dari daerah/ Peradilan di jajarannya. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan KMA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lemabaga Peradilan.
1 2 3
Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan. Masih kurangnya pemahaman para Pencari keadilan tentang mekanisme pengaduan. Belum adanya regulasi jaminan terhadap kerahasiaan identitas, perlindungan bagi pelapor pengaduan.
20
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
1. Pada penghujung tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor : 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan
Kesekretariatan, sehingga tidak ada lagi jabatan rangkap/rangkap jabatan.
Kemudian sebagaimana dalam Pasal 461 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :
7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyebutkan “Dengan ditetapkan
Perma ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan
Panglima TNI Nomor : KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan
Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI………….dst.” dinyatakan
tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya, mengatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1 (1-8), Berisikan tentang hal-hal yang dimaksud; Disiplin
Kerja, Hakim, Sanksi, Hakim, Hakim Ad Hock, Hakim Yustisial,
Hakim Non Palu, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua/Kepala dan
Wakil Ketua/Wakil Kepala.
Bab II : Disiplin Kerja Hakim
Pasal 2 s.d. 12, Mengatur tentang Kewajiban, Hari Kerja, Jam
Kerja, Jam Istirahat, Daftar Hadir, Daftar Pulang dan Izin.
Bab III : Pembinaan
Pasal 13 s.d. 15, Mengatur tentang Cuti Sakit dan Sanksi
Bab IV : Pelaporan
Pasal 16 s.d. 19, Mengatur tentang Kewajiban Melaporkan
dalam hal adanya tindak pelanggaran disiplin.
Bab V : Pembentukan an Susunan Tim Pemeriksa.
Pasal 20, Mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Tim
Pemeriksa.
21
E. REGULASI TAHUN 2016 S.D. 2017
AGUNG RI
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Bab VI : Pelanggaran
Pasal 21, Mengatur tentang Penjatuhan Sanksi atas Tindak
Pelanggaran
Bab VII : Sanksi
Paal 22, 23, Mengatur tentang Jenis-jenis Sanksi.
Bab VIII : Ketentuan Peralihan
Pasal 24, Menyatakan bahwa dengan berlakunya Peraturan
Mahkamah Agung ini, Kep KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009
tentang Perubahan Pertama atas Kep KMA No.
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja
dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan
disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus
kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya, mengatur tentang:
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1, mengatur tentang yang dimaksud dengan Pengawasan
dan Pembinaan Atas Langsung, Pengawasan Melekat,
Pengawasan Fungsional, Hakim, Bawahan, Apartur, Kode etik
aparatur Peradilan, Atasan Langsung, Pimpinan Mahkamah
Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan
Pengadilan Tingkat Pertama, Pejabat Struktural, Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
Bab II : Kewajiban Pengawasan dan Pembinaan Atas Langsung.
Pasal 2 s.d. 8, mengatur tentang Kewajiban Atas LAngsung,
Tindak lanjut, Bentuk-bentuk Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi
Sementara.
Bab III : Pelanggaran, Sanksi dan Penghargaan
Pasal 9 s.d. 11, mengatur tentang Bentuk-bentuk Sanksi dan
Penghargaan.
Bab IV : Penutup
Pasal 12 dan 13, menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya
Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Keputusan KMA Nomor :
22
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam
melaksanakan tugas pengawasan dinyatakan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Bab I : Ketentuan Umum
Pasal 1 s.d. 3, mengatur tentang hal-hal yang dimaksud:
Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Meja Pengaduan,
Penelaahan Pengaduan, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim, Pihak
Terkait, ASN, Pelanggaran, Pemeriksaan, Konfirmasi, Klarifikasi,
Rekomendasi, Tindak lanjut, Rehabilitasi, Pejabat Pembina
Kepegawaian, Pelapor dan atau Whistleblower, Terlapor, Saksi,
Ahli, Pendamping, SIWAS MARI, SIKEP, Hari, Tujuan Penanganan
Pengaduan dan Sarana Pengaduan.
Bab II : Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan
Pasal 4, mengatur tentang prinsip-prinsip pengaduan yang meliputi:
Terintegrasi, Objektivitas, Efektif, Transparansi, Akuntabilitas,
Kerahasiaan, Adil, Non Diskriminatif, Independensi, Netralitas,
Kepastian Hukum, Profesionalitas, Proporsionalitas dan Menjunjung
tinggi Independensi Peradilan.
Bab III : Kewenangan Penanganan Pengaduan
Pasal 5 s.d. 9, mengatur tentang Penanganan Pengaduan adalah
kewenangan Badan Pengawasan, Pendelegasian wewenang
kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan
Pengawasan melaksanakan Penanganan Pengaduan atas inisiatif
sendiri maupun atas perintah Pimpinan Mahkamah Agung dan
Penanggung Jawab Penanganan Pengaduan.
Bab IV : Penyampaian dan Pengadministrasian Pengaduan
Bab V : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan
Bab VI : Pelaporan dan Pengarsipan
Bab VII : Penutup
23
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan
Militer III-14 Denpasar dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang berisikan antara lain : Latar Belakang, Kedudukan,Tugas
Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan
penetapan kinerja yang berisikan antara lain;
A. Rencana Strategis 2015-2019
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2018
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2018
BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja
Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang terdiri dari;
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja).
C. Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV Penutup yang terdiri dari;
A. Kesimpulan
B. Saran-saran.
LAMPIRAN berisi antara lain;
1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
2. SK Ka Dilmil III-14 Denpasar tentang Penetapan IKU
3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2018
4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2018
5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019
6. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. SK Renstra
8. SKP Anggota
9. Perjanjian Kinerja Individu
24
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer III-14
Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai
pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
1. VISI DAN MISI
Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan
merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama
penglihatan.
Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran
keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
Adapun Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.
Adapun Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di
Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam
bekerja, Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki motto I.N.D.R.A yang bila
diuraikan adalah merupakan singkatan dari :
I : Inisiatif
N : Netral
D : Dedikasi
R : Responsif
A : Adil
25
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar tujuan yang hendak dicapai
Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan
3. Meningkatnya kepastian hukum
2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer
III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Peningkatan kualitas pengawasan
6. Peningkatan sarana dan prasarana
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan.
Seiring tuntutan reformasi birokrasi khususnya upaya peningkatan pelayanan
publik yang baik, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 (tahun
ketiga RPJM 2015-2019) telah melakukan Reviu-I terhadap RENSTRA 2015-2019
terutama mereviu Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam proses percepatan
penyelesaian perkara sebagaimanatelah dituangkan dalam tujuan dan sasaran
strategis, sebagaimana SE Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014.
26
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
(REVIU I TAHUN 2017) INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
1)Pidana/Kejahatan 2)Pelanggaran Lalu Lintas
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara.
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya.
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
Banding Kasasi PK
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara yang ada x 100%
Tn.1− Tn
Tn.1 x 100%
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Jumlah Putusan Perkara x 100%
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Salinan Putusan
yang dikirim ke Papera, Oditur,
Polisi Militer, Ankum/Terdakwa
dan Penasehat Hukum atas
permintaan/Pengadilan Pengaju
tepat waktu.
Panitera
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase berkas perkara
yang dimohonkan Upaya
Hukum Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang di selesaikan (putus)
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
Catatan : Pengirman berkas tepat waktu (banding 14 hari).
27
x 100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar
gedung pengadilan
x 100%
x 100% Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu
Jumlah Putusan perkara
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai
berikut :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA FORMULA
1 4. 5. Pencari
keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan nya terpenuhi
1
Peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara
a b c
Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Tingkat Pertama - PidanaUmum - PidanaMiliter Persentase Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan: - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Persentase Perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabcentia)yang diselesaikan dalam Jangka waktu 6 bulan : - Pidana Militer
a b c
Jml sisa perkara yang diselesaikan dibagi Jml sisa perkara yang harus diselesaikan X 100% Jml Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan dlm jangka waktu 5 bl. dibagi Jml Perkara Tingkat Pertama yang hrs diselesaikan dlm jangka waktu 5 bl. X 100%
Jml Perkara Tingkat Pertama Inabcentia yang diselesaikan dlm waktu 6 bulan dibagi Jumlah Perkara Inabcentia yg hrs diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulanX 100%
6. d
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran
d
Jumlah perkara yg diselesaikan dengan cara sidang keliling dibagi Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling X 100%
28
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
2
Setiap
pencari
keadilan
dapat
menjangkau
badan
peradilan
untuk
mencari
keadilan
2
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
Persentase Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK
Jumlah putusan Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus X 100%
3
Meningkat nyakepas- tian hukum
3
Peningkatan efektifitas Pengelolaan administrasi penyelesaian perkara
a b c d e
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses Peradilan
a b c d e
Jml berkas perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK yg lengkap dibagi Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK X 100% Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dibagi Jml berkas perkara yang diterima/tersedia X 100%
Jml pemberitahuan put yg disampaikan ke para pihak tepat waktu dibagi Jml putusan X 100% Jml perkara putus dibagi Jml Majelis Hakim = …… perkara Jml responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi Jumlah responden yang disurvey X 100%
29
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan
menggunakan target selama kurun waktu tertentu.Dalam rangka mencapai sasaran
strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan
beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain;
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;
a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan
pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP)
b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan
pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP)
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana
Militer dan pelanggaran(sesuai SOP)
b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana
Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.
3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk
memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Sidang keliling
b. Pelaksanaan Hakim Terbang
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial.
b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi
tenaga teknis
c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.
30
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya
dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis
peradilan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan;
1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.
2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar
Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran
(Monev).
3. Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan
Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan
Publik)
4. Peningkatan kualitas Pengawasan (Tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas,
Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional
dan berkualitas)
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana
dan prasarana, pada TA 2017 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah
memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan
prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat
berjalan sesuai yang diharapkan.
5. KEBIJAKAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer III-14
Denpasar telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Peningkatan kinerja;
Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;
a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan
kompetensi.
31
LKjIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2017
b. Pengawasan eksternal dan internal.
c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;
a. Memiliki standar pelayanan.
b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.
c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.
Hubungan antara Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat
digambarkan sebagai berikut;
32
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
SASARAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
KEGIATAN
1. Peningkatan proses Percepatan dan penyelesaian Perkara.
1. Persentase sisa perkara yang diselesai- kan 2.Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan. 6. Persentase perkara yang dapat di selesaikan dengan cara sidang keliling
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi. b. Pengawasan eksternal dan internal. c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya. d. Dukungan sarana dan prasarana. e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi; 1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara 2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Proses percepatan penyelesaian Perkara, meliputi: a. Penyelesaian sisa perkara:
Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas
b. Penyelesaian perkara:
Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas c. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu maksimal 5 bulan :
Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas
d. Penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan:
Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas
e. Penyelesaian perkara, yang diselesaikan dalam Jangka waktu kurang dari 5 bulan:
Pidana Umum Pidana Militer PelanggaranLalu Lintas
f. Penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan cara sidang keliling
Pidana Umum Pidana Militer Pelanggaran Lalu Lintas
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi - PK
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier
dan penempa-tan posisi jabatan, sesuai dengankompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal.
c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen Peradilan, meliputi;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
3. Penyediaan dana pelaksa-naan sidang keliling dan hakim terbang
4. Peningkatan kua- litas sumber daya manusia (SDM)
1. Pelaksanaa Diklat/Bintek Teknis Yudisial. 2. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis. 3. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan
3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara
1. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 4. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 5. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan kinerja, dalam hal; a. Sistem karier
dan penempat-an posisi jabatan, sesuai dengan kompetensi.
b. Pengawasan eksternal dan internal.
c. Pengawasaan SOP sesuai tupoksinya.
d. Dukungan sarana dan prasarana.
e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.
Peningkatan Manajemen
Peradilan, meliputi;
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara.
3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan hakim terbang
4. Peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM)
1.Penyelesaian adminis trasi perkara pidana kejahatan dan pelang-garan tepat waktu (sesuai SOP). 2. Penyampaian berkas perkara pidana kejahatan dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu 3. Pendistribusian berkas perkara ke Majelis secara lengkap dan tepat waktu
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
35
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces to justice)
1. Persentase amar putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
2. Persentase pendistribusian salinan putusan kpd para pihak dlm waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan. c. Dukungan sarana dan prasarana
1.
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan ketersediaan dana operasional perkantor an /pemeliharaan perkantoran
1. Publikasi perkara yang telah diselesaiakan/diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (One Day Publish). 2. Penyediaan sarana dan Prasarana (alat pengolah data) dan alat komunikasi pelayanan publik
5. Peningkatan Kualitas pengawasan
1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
2. Persentase temuan yang ditindak lanjuti
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal; a. Standar pelayanan b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung, dalam hal; Peningkatan kualitas Pengawasan eksternal dan internal
1. Menindak lanjuti pengaduan secara profesional dan berkualitas. 2. Menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase pengadaan sarana danprasarana
Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dalam hal;
a.Standar pelayanan. b. Sistem dan mekanisme penanganan pengaduan c. Dukungan sarana dan prasarana
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tidak ada kegiatan
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.
a.
b.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
100% 100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan
c.
d.
e.
a
b
- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
Persentase penurunan sisa perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu Persentase berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
100% 100% 100%
100%
100% 100%
98% 99% 99%
100%
100%
95%
36
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Nomor : W3.Mil03/ / I /2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : I Ketut Karda, SH.
Pangkat/NIP : Pembina IV/a / 19631231198603 1039.
Jabatan : Sekretaris Dilmil III-14 Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Suwignyo Heri Prasetyo, SH.,MH.
Pangkat/NRP : Kolonel Chk/1910014940863.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja
tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Denpasar, Januari 2018
Kepala Pengadilan Militer III-14 Sekretaris Suwignyo Heri Prasetyo, SH.MH I Ketut Karda, SH. Kolonel Chk NRP.1910014940863. NIP.196312311986031039.
37
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran : 2018
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum
Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran Lalu Lintas
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
Persentase penurunan sisa perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum / Terdakwa dan Penasehat Hukum atas pemintaan/ Pengadilan Pengaju tepat waktu.
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, yang disampaikan secara lengkap.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100%
100 % 100 %
98% 99% 99%
100%
100%
95%
Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2018 sebesar Rp 3.803.437.000,- Terdiri dari:
1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp 39.000.000,- 2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.704.891.000,- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. 59.546.000,-
38
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR NOMOR :W3.Mil03/ /I/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIU-I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
3.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 - 2019.
Bahwa untuk mewujudkan capaian kinerja pada tahun 2018 sesuai Reviu I Renstra 2015-2019 dan Reviu IKU yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
39
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Reviu-I Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019, Reviu-I IKU Tahun 2017, Reviu-I RKT Tahun 2017 dan Reviu-I PKT Tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PENETAPAN REVIU-I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017 PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
Pertama : Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan dokumen Indikator Kinerja Utama
Tahun 2017 sebagai acuan kinerja jangka menengah yang akan
diwujudkan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian
kinerja dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan
disampaikan kepada MENPAN.
Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal Januari 2018
Kepala Pengadilan Militer III-14
Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Kolonel Chk NRP 1910014940863 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta 2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI 3. Kepala Pengadilan Militer Utama. 4. KEpala Pengadilan Militer Tinggi III Sby
40
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun
secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran
perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
dan strategi instansi pemerintah/organisasi.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan
gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk
memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun
2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belumtercapai dalam tahun 2017 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam
tabel dibawah ini.
41
A. PENGUKURAN KINERJA TA 2017
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi : Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Tahun Anggaran : 2017
NO SASARAN
STRATEGI INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1
2
3
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer - Pidana Umum
b. Persentase perkara yg diselesaikan tepat waktu :
100% 100%
100% 100%
100% 100%
- Pidana Umum - Pidana Militer - Pelanggaran
c. Persentase perkara Inabsensia yang di selesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
100% 100% 100%
100%
100% 77,2
100%
100%
100% 77,2
100%
100%
d. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/ Terdakwa dan Penesehat Hukum atas permintaan /Pengadilan Pengaju tepat waktu.
b. Persentase berkas perkara yang dimohon kan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
100% 100%
98% 99% 99%
100%
100%
95%
-150 % 100 %
81,5% 79,6% 100%
100 %
100 %
50%
-150 100%
81,5% 79,6% 100%
100%
100%
50%
42
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2017 mengacu
pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut
Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada
tahun 2017 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan
tahun 2015, adalah sebagai berikut :
NO
INDIKATOR 2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % ) TARGET
( % ) REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1. a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana Militer
- Pidana Umum - Pelanggaran Lalu Lintas
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
b. Persentase perkara : - Pidana Militer
- Pidana Umum - Pelanggaran
Yang diselesaikan tepat waktu.
100
100 100
77,2
100 100
77,2
100 100
100
100 100
88,2
78,9 100
88,2
78,9 100
100
82,9 100
c. Persentase penurunan sisa
perkara: - Pidana Militer - Pidana Umum
100 100
-150 100
-150 100
100 100
0
-166,6
0
-166,6
0 0
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100 100 100
81,5 79,6 100
81,5 79,6 100
100 100 100
82,2 91,1 97,7
82,2 91,1 97,7
87,9 96,5 98,2
Analisis keempat indikator dari sasaran 1 yakni; Terwujudnya Proses peradilan
yang pasti, Transparan dan Akuntabel, sebagai berikut :
43
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
PENYELESAIAN PERKARA
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan - Pidana Militer - Pidana Umum
- Pelanggaran
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
100 100
100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang
harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2016
adalah sebesar 100 %, capaian tersebut, pada TA 2017 sisa perkara tersebut
baik perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya dapat
diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat
mencapai target 100 %. Dengan rincian sebagai berikut :
a. Pidana Umum: sisa perkara TA 2016 sejumlah 8 perkara
b. Pidana Militer: sisa perkara TA 2016 sejumlah 2 perkara,
Pada TA 2016 sisa perkara (Pidana Umum) tersebut dapat diselesaikan
100%, realisasi persentase sisa perkara 100% sehingga dapat mencapai
target 100 %.
PENYELESAIAN SISA PERKARA TA. 2016
Data SisaPerkara TA. 2016 Jumlah Target Realisasi Capaian
Pidana Umum:
Sisa perkara TA. 2016 8
Perkara masuk TA. 2017 29
Jumlah Perkara TA. 2017 (Sisa + Masuk) 37
Sisa perkara TA. 2016 yang diselesaikan pada Th. 2017 0 100% 100% 100%
Perkara TA.2017(Perkara Masuk) yang diselesaikan 37
Sisa perkara akhir TA.2017 0
Pidana Militer:
Sisa perkara TA. 2016 2
Perkara masuk TA.2017 20
Jumlah Perkara TA. 2017 (Sisa + Masuk) 22
Sisa perkara TA. 2016 yang diselesaikan 2 100% 100% 100%
Perkara TA. 2017(Perkara Masuk) yang diselesaikan 54
Sisa perkara akhir TA. 2017 5
44
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
2. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
2. Persentase perkara yang
Diselesaikan tepat waktu : - Pidana Militer - Pidana Umum
- Pelanggaran
100 100
100
77,2 100
100
77,2 100
100
100 100
100
88,2 78,9
100
88.2 78,9
100
100 82,9
100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan
dengan Jumlah perkara yang ada (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah
perkara masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan tepat waktu
(Realisasi) dengan Jumlah perkara yang ada dan dikalikan seratus persen.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 3,4%, capaian tersebut dengan
rincian sebagai berikut :
Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2017 dapat mencapai target, kondisi
ini disebabkan antara lain:
1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara
yang ada yakni 59 perkara tersedia/diregistrasi terdiri dari 59 perkara
diselesaikan oleh 2 Majelis Hakim.
[[
2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil III-14 Denpasar sangat Luas, namun biaya
untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 59 perkara maupun
Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Bali, sehingga direncanakan
penyelesaian perkara dengan cara;
a. Sidang Keliling, sejumlah 4 perkara bertempat di Mataram dengan putus
perkara 2 (dua).
b. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan,
dikarenakan perkara Inabsensia, selain itu jadwal persidangan bertepatan
pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti/dihadiri oleh Kadilmil dan
Kimmil serta Panitera.
45
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Perencanaan penyelesaian perkara ini tidak bermaksud menyimpangi/
mengabaikan ataupun tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan SEMA No.
3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, Kep KMA No.
026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan dan Skep Kadilmiltama No. Skep/07/II/2011 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP).
c. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah
59 perkara.
d. Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah
dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa
dan Saksi walau di luar Bali dalam kategori bisa/mudah dijangkau dengan
tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang.
e. Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah
20 perkara lebih.
3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau
alasan yang lainnya.
4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Bali) sering terkendala oleh
cuaca yang buruk (tidak mendukung).
5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan
belum siap.
6. Perkara yang diterima/masuk pada tanggal 13 Desember TA 2017 ( Perkara
yang diterima/masuk TA 2017), dan adanya perkara In absensia. Kondisi seperti
inilah yang menjadikan salah satu faktor penyebab terhambatnya percepatan
proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan terdapatnya perkara sisa
di akhir tahun berjalan.
46
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
PENYELESAIAN PERKARA TA 2016 dan 2017
Data Perkara TA. 2016 Jumlah Target Realisasi Capaian
Pidana Umum:
Sisa perkara TA. 2015 3
Perkara masuk TA. 2016 35
Jumlah perkara diregister/Tersedia 35
Perkara yang diselesaikan TA. 2016 30 100% 78,9% 78,9%
Sisa akhir TA. 2016 8
Pidana Militer:
Sisa perkara TA. 2015 0
Perkara masuk TA. 2016 17
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia 17
Perkara yang diselesaikan TA. 2016 15 100% 88,2% 88,2%
Sisa akhir TA. 2016 2
Data Perkara TA. 2017 Jumlah Target Realisasi Capaian
Pidana Umum:
Sisa perkara TA. 2016 8
Perkara masuk TA.2017 29
Jumlah perkara diregister/Tersedia(Sisa + Masuk)
37
Perkara yang diselesaikan TA.2017 37 100% 100% 100%
Sisa akhir TA. 2017 0
Pidana Militer:
Sisa perkara TA. 2016 2
Perkara masuk TA.2017 20
Jumlah perkara yang diregister/Tersedia (Sisa + MAsuk)
22
Perkara yang diselesaikan TA.2017 17 100% 77,2% 77,2%
Sisa akhir TA 2017 5
47
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
3. Persentase Penurunan sisa Perkara.
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
3 Persentase penurunan sisa
perkara : - Pidana Militer - Pidana Umum
- Pelanggaran Lalu Lintas
100 100
100
-150 100
100
-150 100
100
100 100
100
0
-166,6
100
0
166,6
100
0 0
100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017
meningkat di bandingkan tahun 2016 yang sisa 10 perkara adalah perbandingan
sisa perkara tahun lalu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus
diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya
ditambah perkara masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya
adalah perbandingan antara persentase penurunan sisa perkara (Realisasi)
dengan target yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase penurunan sida
perkara pada TA 2017 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun
sebelumnya.
4. Indikator Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya Hukum
Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
2.
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali.
98 99
99
81,5 79,6
100
81,5 79,6
100
100 100
100
82,2 91,1
97,7
82,2 91,1
97,7
87,9 96,5
98,2
Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 4 ini adalah:
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dengan jumlah Putusan perkara.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang
ditetapkan.
Pada TA 2017 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum secara keseluruhan sebesar 87%, sedangkan pada TA 2016
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebsar 90,3%.
48
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN
PERKARA
Capaian sasaran Peningkatan Efentivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pengelolaan
penyelesaian perkara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO
INDIKATOR 2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % ) TARGET
( % ) REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1.
2
Persentase Salinan Putusan yang
dikirim ke Papera, Oditur, Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan
/Pengadilan Pengaju tepat waktu
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat
waktu.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Efentivitas
Pengelolaan Penyelesaian perkara sebagai berikut :
1). Indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Oditur,
Polisi Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas
permintaan/Pengadilan Pengaju tepat waktu
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1.
Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Papera, Oditur, Polisi
Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas permintaan /Pengadilan Pengaju tepat waktu.
100
100
100
100
100
95
95
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan Putusan yang dikirm ke
Papera, Odirur, Polis Militer, Ankum/Terdakwa dan Penasehat Hukum atas
permintaan/Pengadulan Pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara
jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentae salinan
putusan yang dikirm tepat waktu (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat
waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, capaian.
49
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi
dan PK Secara Lengkap dan tepat waktu
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1.
Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
100
100
100
100
100
100
100
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara
yang diajukan Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2017 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%,
capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.
Capaian sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkanpada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan penyelesaian
perkara pada tahun 2016 dan tahun 2015, adalah sebagai berikut:
NO
INDIKATOR 2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % ) TARGET
( % ) REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1.
a. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
95%
50%
50%
100%
98%
98%
95%
Analisis ketiga indikator dari sasaran ini yakni; Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai berikut :
50
SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
TERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
NO
INDIKATOR
2017 2016 2015
TARGET
( % )
REALISASI
( % )
CAPAIAN
( % )
TARGET ( % )
REALISASI ( % )
CAPAIAN
( % )
CAPAIAN
( % )
1 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
100
50
50
100
90
90
89
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan
cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara
sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara
yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target
yang ditetapkan.
Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang
diselesaikan pada TA 2017 menurun dengan hasil 50% dibandingkan capaian
tahun-tahun sebelumnya.
51
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana
kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :
1. DIPA -005.01.2.663335/2017 Tanggal 7 Desember 2016
2. DIPA -005.05.2.663336/2017 Tanggal 7 Desember 2016
Pada awal tahun 2017 untuk DIPA BUA terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”,
dengan pagu awal sebesar Rp. 5.474.191.000,- (Lima milyar empat ratus tujuh puluh
empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Program 02 “Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar
Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), namun setelah revisi DIPA yang ke-5
tanggal 10 Januari 2018, dimana pada revisi ini terdapat pemangkasan pagu belanja
pegawai sehingga pagu DIPA BUA setelah adanya revisi ini menjadi Rp.
4.579.191.000,- (empat Milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus Sembilan
puluh satu ribu rupiah. Pada DIPA-005.05.2.663336/2016 tanggal 7 Desember 2016
hanya terdapat satu program saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara”, dengan total anggaran sebesar Rp. 46.750.000,-
(Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun
anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :
I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut :
PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI PENGEMBALIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Belanja Pegawai 4,693,470,000 3,593,470,000 2,291,679,191 5,365,064 63.77
2 Belanja Barang 780,721,000 780,721,000 776,121,875 613,500 99.41
3 Belanja Modal 205,000,000 205,000,000 203,885,000 - 99.46
5,679,191,000 4,579,191,000 3,271,686,066 5,978,564 71.45
NO KEGIATAN %
JUMLAH
52
[[
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp. 2.291.679.191,- dan Rp. 2.155.312.079,- Realisasi belanja TA 2017
mengalami kenaikan/penurunan sebesar 6,33% dari TA 2016. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi
anggaran yang tertera dalam pasal 1 yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan
Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang
klasifikasi Anggaran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
c. a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI termasuk Uang Makan yang
melekat pada pembayaran Gaji;
b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat
Negara;
c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk
honor Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan
Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam
kategori belanja barang.
1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran
2017 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 4.693.470.000,-
(Empat milyard enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu
rupiah), namun setelah adanya pemangkasan pagu pada revisi ke 5 pagu belanja
51 menjadi Rp. 3.593.470.00,- (tiga milyard lima ratus Sembilan puluh tiga juta
empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
1.2. Pelaksanaan Anggaran
Dari realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31
Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.291.679.191,- (dua milyar dua ratus
sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan
puluh satu rupiah).
53
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.
136.367.112,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu
seratus dua belas rupiah) atau sebesar ( 6,33 %) persen dibandingkan Realisasi
Belanja Pegawai TA 2016, disebabkan karena adanya penambahan pegawai
ditahun 2017 dan adanya kenaikan pangkat/Gol pada beberapa pegawai yang
tentunya ada mengakibatkan kenaikan gaji.
1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang
terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 1.301.790.809,- (satu
milyard tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus
sembilan rupiah) (36,23%) dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang
klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja
barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai
untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak
dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak
memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.
Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang
telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam
standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran
Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja
barang tidak mengikat antara lain :
2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran
2017 di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar Rp. 780.721.000,-
(tujuh ratus delapan puluh juta tujuh Ratus dua puluh satu ribu Rupiah). DIPA (01)
BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah mengalami revisi sebanyak tujuh
kali dimana Revisi DIPA BUA yang ke lima mengakibatkan perubahan pagu, yaitu
berupa pemangkasan pagu belanja Pegawai, sehingga pagu DIPA BUA yang
54
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
semula Rp. 5.679.191.000,- (lima milyard enam ratus tujuh puluh Sembilan juta
seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), setelah Revisi menjadi Rp.
4.579.191.000,- (empat milyard lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus
Sembilan puluh satu ribu rupiah).
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2.2. Pelaksanaan Anggaran
Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan dengan pagu
sebesar Rp. 776.121.875,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh
satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau (16,18%) persen
dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dengan pagu sebesar Rp.
668.059.084,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima puluh Sembilan ribu
delapan puluh empat rupiah). Hal ini disebabkan oleh naiknya pagu belanja
barang sepanjang tahun 2017.
Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2017
(dalam satuan Rupiah)
25,215,000 25,215,000 25,110,665 99.59
364,010,000 381,026,000 380,307,555 99.81
Belanja Barang Persediaan 39,010,000 49,873,000 49,872,500 100.00
Belanja Jasa 148,080,000 115,752,000 113,686,743 98.22
Belanja Pemeliharaan 204,406,000 208,855,000 207,757,912 99.47
Total Belanja Barang 780,721,000 780,721,000 776,735,375 99.49
Pengembalian Belanja Barang - - 613,500 -
Total Belanja Barang (Netto) 780,721,000 780,721,000 776,121,875 99.41
Belanja Barang Operasional
Uraian Anggaran Semula Anggaran Setelah
Revisi Realisasi %
Belanja Perjalanan Dalam
Negeri
55
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
25,110,665 25,072,332 38,333 0.15
380,307,555 315,414,780 64,892,775 20.57
Belanja Barang Persediaan 49,872,500 42,490,540 7,381,960 17.37
Belanja Jasa 113,686,743 107,982,733 5,704,010 5.28
Belanja Pemeliharaan 207,757,912 177,098,699 30,659,213 17.31
Total Belanja Barang 776,735,375 668,059,084 108,676,291 16.27
Pengembalian Belanja Barang 613,500 - - -
Total Belanja Barang (Netto) 776,121,875 668,059,084 108,062,791 16.18
Belanja Barang Operasional
Uraian TA 2017 TA 2016 Kenaikan /
Penurunan %
Belanja Perjalanan Dalam
Negeri
2.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.
4.599.125,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh
lima rupiah) atau sebesar 0,59 % dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana
dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta
kegiatan non fisik yang mendukung Tupoksi.
Realisasi Belanja Modal pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA 2017 adalah
sebesar Rp. 203.855.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,27 % bila dibandingkan dengan
realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp. 210.775.000,- (dua ratus sepuluh juta
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
56
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR).
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per
tanggal 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 810.422.059,- (delapan
ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah) bagian
Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan
yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar
TP/TRG adalah sebagai berikut :
No N A M A Tahun 2017 Tahun 2016
1. Alm. Suharta 810.422.059,- 810.422.059,-
Jumlah 810.422.059,- 810.422.059,-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.
810.422.059,- (delapan ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh
sembilan rupiah) yang merupakan sisa TP/TGR atas kerugian yang diderita oleh
Negara akibat perbuatan melawan hukum oleh Bendahara Pengeluaran TA 2006 An.
Alm PNS Suharta. Jumlah tersebut telah dikurangi dengan pelunasan ganti rugi sebesar
Rp. 186.027.941,-(seratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus
empat puluh satu rupiah) pada tanggal 21 September 2012, dimana jumlah
pengembalian ini berasal dari tabungan Alm. PNS Suharta yang disetorkan ke Kas
Negara oleh Ahli warisnya melalui SSBP Nomor : 001/663335/IX/2012 tanggal 20
September 2012.
II. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI
adalah sebagai berikut :
57
NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %
(Rp.) (Rp.)
1.
Belanja Barang
46.750.000,-
46.339.908,-
99,12
JUMLAH
46.750.000,-
46.339.908,-
99,12
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah
mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Revisi POK dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan
2. DIPA dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang
ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan
meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan
Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer, dan terdapat pengembalian
belanja barang sebesar Rp. 410.092,- (empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh
dua rupiah).
DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2017 telah
mengalami revisi sebanyak empat kali, namun revisi-revisi tersebut tidak
mengakibatkan perubahan pagu, sehingga pagu untuk DIPA Dirjen Badilmiltun
sampai dengan akhir TA 2017 tetap.
1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA
RI Tahun Anggaran 2017 untuk Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebesar
Rp. 46.385.590,- (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
lima ratus Sembilan puluh rupiah).
Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja
Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer III-14 Denpasar per 31
Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp.46.339.908,-(empat
puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan
rupiah) dan Rp. 42.080.712,- (empat puluh dua juta delapan puluh ribu tujuh
ratus dua belas rupiah).
58
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan nilai
sebesar Rp. 4.259.196,- (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
seratus sembilan puluh enam rupiah). atau sebesar (10,12%) persen
dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan oleh
menurunnya pagu belanja perjalanan dinas dalam Negeri pada TA 2017
Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)
1,208,972 667,875 541,097 81.02
Belanja Barang Persediaan 2,667,150 3,350,500 (683,350) (20.40)
42,509,468 41,976,743 532,725 1.27
Total Belanja Barang 46,385,590 45,995,118 390,472 0.85
Pengembalian Belanja Barang 45,682 3,914,406 - -
Total Belanja Barang (Netto) 46,339,908 42,080,712 4,259,196 10.12
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Uraian TA 2017 TA 2016 Kenaikan /
Penurunan %
Belanja Barang Operasional
3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang
sebesar Rp. 4.259.196,- (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
seratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 10,12 % dari total pagu
yang tersedia.
59
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Dari seluruh materi yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pengadilan Militer
III-14 Denpasar Tahun 2017 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok
sebagai berikut :
1. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterima oleh Pengadilan Militer III-14
Denpasar mengukuhkan bahwa pelayanan public di Pengadilan Militer III-14
Denpasar telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara
internasional.
2. Seluruh jabatan struktural di pengadilan Militer III-14 Denpasar telah terisi
dan tidak menyisakan kekosongan di jabatan Kasubag Kepegawaian, Organisasi
dan tata Laksana
3. Telah disusun SOP untuk masing-masing jabatan, sebagai acuan kerja yang
jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, sehingga pekerjaan
bias dikerjakan dengan baik, terukur, efektif dan efisien dan juga hasil pekerjaan
yang diperoleh akan sama dan sesuai.
4. Ditinjau dari seberan jenjang pendidikan dan SDM di Pengadilan Militer III-14
Denpasar berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang
meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
5. Dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara keseluruhan
memiliki beban perkara sebanyak 59 Perkara dan berhasil menyelesaikan
sebanyak 54 perkara, yang berarti bahwa rasio produktifitas memutus perkara
sebesar 91,5 % dan sisa perkara sebesar 8,5 %. Dengan demikian kinerja
memutus perkara dikualifikasikan baik.
6. Adanya keterbukaan informasi membuat publikasi Putusan Pengadilan Militer
III-14 Denpasar dapat dimanfaatkan dikalangan masyarakat pencari keadilan.
7. Adanya aplikasi SIPP yang secara kontinyu terus disempurnakan merupakan
salah satu dukungan teknologi informasi bagi pelayanan public dalam hal
keterbukaan informasi.
60
A. KESIMPULAN
BAB IV. PENUTUP
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
8. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai
lebih dari 63,77 % dimana bahwa pengelola anggaran pada dasarnya telah sejalan
dengan program kerja yang telah direncakan. Adapun penyerapan DIPA 05 dari
Dirjen Badilmiltum yang mencapai 99,41 %
9. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang serta
oleh Tim Auditor Internal, dimana hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang
akan diserahkan ke Kepala pengadilan sedang hasil pengawasan oleh Tim Auditor
Internal akan menjadi dasar bagi Tim Auditor Eksternal untuk menilai kelayakan
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mempertahankan perolehan sertifikat
ISO 9001:2015.
Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun
2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan
tahun 2018.
Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja
di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :
1. Keberhasilan.
Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan
adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.
Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja
yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer III-14
Denpasar pada tahun 2017 adalah :
a. Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengukuhan bahwa
pelayanan public di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi
standar mutu secara Internasional.
b. Publikasi perkara melalui aplikasi SIPP yang telah menunjukkan indikator
baik.
c. Penyelesaian perkara yang menunjukkan kinerja baik dengan rasio
produktifikasi memutus perkara sebesar 91,5% dan sisa perkara sebesar
8,5%.
61
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
d. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi
telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum
memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi
e. Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan
dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun
sisa perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan
telah memenuhi target.
2. Kendala atau Hambatan.
Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar di
tahu 2017 adalah :
a. Bahwa saat ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum memiliki
gedung kantor sendiri dan saat ini masih menggunakan gedung pinjaman
dari Pengadilan Tinggi Denpasar karena Simak BMN gedung tersebut
masih di kelola oleh Pengadilan Tinggi Denpasar.
b. Kepala Pengadilan Militer, Wakil Kepala dan para Hakim Pengadilan
Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum menempati rumah dinas
karena untuk rumah dinas Eks gedung 3 (bekas gedung perpustakaan)
Pengadilan Tinggi Denpasar yang disetujui oleh Mahkamah Agung RI untuk
rumah dinas Kadilmil III-14 Denpasar belum dilepaskan oleh Pengadilan
Tinggi Denpasar walaupun sudah melalui Surat maupun koordinasi namun
belum ada jawaban.
c. Jumlah Personil Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini
belum memadai sehingga masih terjadi rangkap tugas.
d. Belum tersedianya alat genset apabila terjadi pemadaman listrik oleh
PLN, dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok.
e. Kurangnya personil yang memiliki sertifikasi barang dan jasa, sehingga apabila belanja modal meminjam personel yang bersertifikasi barang/jasa pada satker lain. f. Kurangnya personel/Staf yang berlatar belakang Sarjana di bidang IT,
untuk memperlancar tugas-tugas di bidang penyampaian infomasi yang
harus segera di sampaikan.
g. Adanya perkara yang masuk di akhir tahun dan perkara Desersi
Inabsensia pada bulan Desember, sehingga menghambat pencapaian
target penyelesaian perkara di tahun berjalan.
62
LKjIP PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN 2017
Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau
solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala
atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah :
Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian
secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah
Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan pentingnya waktu penyelesaian
perkara.
Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu
pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara
Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga
memakan waktu pengiriman yang lama.
Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan unit-unit kerja di
lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi
Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di buat untuk dapat di jadikan
sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijaksanaan.
Denpasar, Februari 2018. Kepala Pengadilan Militer III-14
Suwignyo Heri Prasetyo, SH. MH. Kolonel Chk Nrp. 1910014940863.
63
B. SARAN-SARAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2017
TAHUN ANGGARAN 2014
KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR
DENPASAR, FEBRUARI 2018