PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN BATANG TUBUHNYA

Memahami Makna Pembukaan UUD45

• Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan bukan sekedar untuk merdeka, akan tetapi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan untuk menciptakan keadaan yang memberi kemungkinan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip yang hidup di dalam kalbu

• Bung Karno : Declaration of Independence

yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45, memberikan pedoman-pedoman tertentu utk mengisi kemerdekaan

nasional, utk melaksanakan ke Negaraan, utk mengetahui tujuan dlm memperkembangkan kebangsaan , utk setia kpd suara-batin yg hidup dlm kalbu rakyat kita.

• Dalam Deklarasi Kemerdekaan yang tertuang sebagai Pembukaan UUD 1945 kita akan dapat menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa Indonesia

• Dalam Deklarasi Kemerdekaan itulah kita akan dapat menemukan “raison d’etre” (alasan keberadaan/ eksistensi) bangsa Indonesia. Dengan demikian seluruh arah dan tujuan, serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara harus merupakan turunan (derivasi) serta penjabaran dari Pembukaan UUD 1945.

• ironisnya, banyak pendukung Proklamasi yang tidak menyadari, tidak memahami, atau tidak peduli bahwa telah terjadi pengkhianatan yang akan menghancur-leburkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.

Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain :

• menonjolnya kepentingan subyektif (baik pribadi, kelompok maupun golongan),

• tidak memahami bahwa perombakan Pancasila maupun UUD 1945 akan merombak seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara,

• tidak mengetahui atau tidak memahami makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Pancasila (walaupun hafal)

Makna pembukaan UUD 1945• Merupakan sumber motivasi dan

perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

• Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan.

• Mengandung nilai-nilai : - Universal - Lestari

Makna alinea-alinea dalam pembukaan UUD 1945• Alinea Pertama - Mengungkapkan suatu dalil obyektif, bahwa

penjajahan tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.

- Mengungkapkan pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah.

• Alinea Kedua - Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa

Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

- Menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian.

• Alinea Ketiga - Memuat motivasi spiritual yang luhur dan

merupakan pengukuhan atasProklamasi kemerdekaan. - Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa.• Alinea Keempat - Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk

mencapai tujuan nasional. - Menegaskan bahwa bangsa Indonesia menpunyai

fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. - Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk

Republik. - Menegaskan bahwa negara Indonesia mempinyai

dasar falsafah Pancasila.

Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945

• Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan Persatuan (Sila III Pancasila).

• Negara mewujudkan Keadilan Sosial (Sila V Pancasila).

• Negara yang Berkedaulatan Rakyat (Sila IV Pancasila).

• Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila I dan II Pancasila).

• 1. Pokok pikiran pertama: • Negara begitu bunyinya ‘melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dgn berdasarkan atas persatuan dgn mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’

• dlm pengertian negara persatuan, negara yg melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yg tidak boleh dilupakan.

• Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran ‘persatuan’ dgn pengertian yg lazim, penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan.

•

2. Pokok pikiran kedua,• negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, ini

merupakan pokok pikiran ‘keadilan sosial’ yg didasarkan pd kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yg sama utk menciptakan

keadilan sosial dlm kehidupan masyarakat.

• 3. Pokok pikiran ketiga, • yg terkandung dlm Pembukaan UUD 1945, negara yg berkedaulatan

rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. karena itu sistem negara yg termasuk dlm Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar asas pemusyawaratan perwakilan. ini sesuai dgn sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran ‘kedaulatan rakyat yg menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

• 4. Pokok pikiran keempat

• yg terkandung dlm “Pembukaan “ negara berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusia yang adil dan beradab. Oleh karena itu, UUD harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yg lain utk memelihara budi pekerti kemanusia yg luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran, ini membuktikan bahwa pokok pikiran ini merupakan dasar falsafat negara Pancasila.

Pengertian UUD 1945

• Pengertian UUD Kesepakatan bersama

(common platform) yg

mengikat kelomp yg hidup dlm teritotial tertentu. Hukum dasar tertulis yg menetapkan struktur dan

prosudur organisasi yg hrs diikuti oleh otoritas publik agar keputusan2 yg dibuat mengikat komonikasi politik

Naskah , yang terdiri dari: Pembukaan UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 Terdiri dari: 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan

dan 2 ayat aturan tambahan. Dan berisi 2 bagian pokok, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Negara 2. Hub. Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Penjelasan UUD 1945

Amandemen UUD 1945 yang ditetapkan MPR-RI

• Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

• Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

KEDUDUKAN UUD 1945Hukum Dasar tertulis 1. Sebagai norma hukum

- UUD 1945 bersifat mengikat. - Berisi norma-norma 2. Sebagai hukum dasar - UUD 1945 merupakan sumber hukum - Sebagai alat kontrol

Hukum Dasar tidak tertulis : Konvensi

SIFAT UUD 1945• Singkat 1. UUD 1945 hanya memuat sebanyak 37 pasal. 2. UUD 1945 memuat aturan-aturan poko saja.

• Supel (elastis) 1. Dapat berkembang sesuai dgn perkembangan zaman. 2. Aturan yang menyelanggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU yang lebih mudah cara membuat, merubah

dan mencabutnya.

FUNGSI UUD 1945• Sbg dasar bg pihak yg berkuasa utk

menjalankan kekuasaan• Sbg kerangka kerja institusional bg

lembaga2 negara merupakan “kontainer” dmn proses politik dan pemerintahan bekerja secara dinamis.

• Mendefenisikan organ2 inti pemerintahan dan juridiksinya.

• Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan.

• Menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara.

Hubungan Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

• Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.

• Suasana kebatinan UUD 1945 serta Cita Hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila.

ISI UUD 1945• 1. Dasar dibentuknya Negara• 2. Dasar Negar• 3. Tujuan Negara• 4. Kewajiban dasar Negara• 5. Bentuk Pemerintahan• 6. Lembaga-lembaga Negara• 7. Hubungan antar Lembaga

Negara• 8. Hak dan Kewajiban Dasar

Warga Negara

Tujuh Kunci Pokok sistem Pemerintahan Negara RI• Indonesia adlh negara yg berdasarkan atas hukum.• Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi

(hukum dasar), tidak bersifat absolutisme.• Kekuasaan negara yg tertinggi dilaksanakn MPR.• Presiden adlh penyelenggara pemerintahan negara

yg tertinggi di bawah MPR.• Presiden tidak bertanggung jawab kpd DPR.• Menteri negara adlh pembantu presiden, menteri

negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Kelembagaan Negara• Lembaga tertinggi negara adlh MPR, pemegang dan

pelaksanaan kedaulatan rakyat.• Lembaga tinggi negara - Presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dan mendataris MPR. - DPR, sebagai wakil rakyat yang memili fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. - DPA, sabagai penasihat presiden. - BPK, sebagai pemeriksa tanggung jawab keuangan negara. - MA, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

Hubungan Negara Dengan Warga Negara dan HAM Menurut UUD 1945

• Menurut UUD 1945, hubungan negara dengan warga negara erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

• Warga negara ialah orang-orang Indonesia dan orang-orang lain yang bertempat tinggal di Indonesia, meyakini Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI.

• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

• Ikatan seseorang yang menjadi warga negara menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Lambang-lambang Persatuan Indonesia

• Bendera Negara Indonesia adlh Sang Merah Putih.

• Bahasa negara adlh Bahasa Indonesia.• Lambang negara adlh Garuda Pancasila, dgn

semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.• Lagu Kebangsaan negara Indonesia adlh

Indonesia Raya.

Perubahan UUD 1945

• Untuk merubah UUD 1945 sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir.

• Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Kedudukan Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan• Dengan dikukuhkannya Dekrit Presiden 5Juli 1959,

tentang berlakunya kembali UUD 1945, pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tidak berlaku lagi.

• Kecuali Pasal II aturan Peralihan yang berbunyi : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Dinamika UUD 1945 RI

• UUD 1945 -1949• Kontitusi RIS 1949-

1950• UUD 1950 – 1959• UUD 1945 - sekarang

• Amandemen :• Amandemen 1 th

1999• Amandemen ke 2

th 2000• Amandemen ke 3 th

2001• Amandemen ke 4 th

2002