Post on 03-Feb-2016
description
Arah Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Indonesia
Environmental Sector Program (ESP) 1
Indonesia State Ministry of the Environment and DANIDA
Atiek Koesrijanti Soeryo AdiwibowoTriarko Nurlambang
DEFINISI
APA KLHS?APA KLHS?
Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan,
pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana,
atau program pembangunan
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA: Strategic Environmental Assessment)
MENGAPA PERLU KLHS?MENGAPA PERLU KLHS? Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
In some cases sustainability remains an implicit background policy. In other cases sustainability issues are used as (Partidário, 1996b):(i) benchmarks against which objectives and criteria in SEA can be measured; or(ii) a strong policy that helps to shape new forms of decision-making in support of sustainable development.SEA contribution towards sustainability1. Provides broader environmental vision2. Ensures early consideration of environmental issues3. Anticipates environmental impacts4. Facilitates environmentally-oriented chain of actions5. Contributes to integrated policy-making and planning (Partidario, 2003)
PRINSIP-PRINSIP
● Sesuai tujuan (fit for purpose)● Bersifat obyektif (objective led)● Dijiwai oleh semangat keberlanjutan
(sustainability led)● Komprehensif (comprehensive scope)● Relevan untuk keputusan (decision
relevant)● Integratif (integrative)● Partisipatif (participative)● Efektif biaya (cost-effectiveness)
KARAKTERISTIK
Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]:◊ Nasional provinsi kabupaten/kota◊ Kebijakan rencana program
instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga menjawab distorsi pemahaman OTDA
Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik. Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat
KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..
BEDA DENGAN AMDAL [1]
AMDAL KLHS
POSISIStudi kelayakan proyek [HILIR] Perumusan kebijakan, rencana,
dan program [HULU]
SIFATWajib Kontekstual (masih dalam
proses pembahasan)
JANGKAUAN LIPUTAN
Areal proyek, dsk Wilayah
Definisi yg jelas saat dimulai & berakhirnya proyek
Kajian dapat bersifat tiering (berjenjang): kebijakan, rencana, program; nasional, provinsi, kebupaten/kota
KEPUTUSAN
Kelayakan lingkungan proyek pembangunan Mengarahkan keberlanjutan
pembangunanFokus pada upaya mitigasi dampak
BEDA DENGAN AMDAL [2]
AMDAL KLHS
PRODUK Dokumen ANDAL, RKL, RPL Dokumen KLHS
Dokumen KRP
PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah
INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL
Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS
Kebijakan Perencanaan Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS ProgramatikKLHS ProgramatikKLHS KebijakanKLHS Kebijakan
KLHS Regional KLHS Regional
KLHS SektoralKLHS Sektoral
AMDAL
Source: Partidario, 2000
TIPOLOGI
Rekomendasi Kebijakan
Apapun definisi KLHS yang akan dikonstruksikan definisi tersebut tidak boleh eksklusif, tidak boleh menjadi rujukan tunggal dan tidak boleh menegasikan definisi lain yang kemungkinan akan timbul dan dikonstruksikan oleh para akademisi, praktisi atau institusi tertentu.
Definisi KLHS setidaknya perlu mengandung 4 komponen:– Diselenggarakan pada tahap awal perumusan kebijakan,
rencana atau program KRP);– Menelaah dampak lingkungan dari KRP– Mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi– Mempertimbangkan aspek keberlanjutan
Suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan
(A systematic and comprehensive process to evaluate environmental impact, social and economic consideration, as well as sustainability assurance of proposed development policy, plan or programs)
Definisi KLHS untuk Indonesia
Atribut AMDAL KLHS
Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan
Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cencerung pro-aktif
Fokus analisisIdentifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan
Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Dampak kumulatif Amat terbatasPeringatan dini atas adanya dampak kumulatif
Titik berat telaahanMengendalikan dan meminimumkan dampak negatif
Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan
Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif
Kedalaman Sempit, dalam dan rinciLuas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum
Deskripsi prosesProses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir
Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu
Fokus pengendalian dampak
Menangani simptom kerusakan lingkungan
Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,
Tujuan KLHSTiga macam tujuan KLHS (Sadler 2005: 20):
● Instrumental ● Transformative● Substantive
Rekomendasi Kebijakan
● Dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu disebutkan bahwa tiga macam tujuan KLHS merupakan pilihan terbuka
● Pengguna perlu memahami konsekuensi yang dihadapi bila yang dipilih adalah KLHS tujuan transformative atau subtantive
Manfaat KLHS
● Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
● Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia,
● Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
● Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini
● Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi
● Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
● Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.
Manfaat KLHS
Dua manfaat utama KLHS:● Mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL ● Mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan
ramah lingkungan dengan lebih efektif
Rekomendasi kebijakan
Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan macam manfaat KLHS
Prinsip, Nilai Dasar & Mutu KLHS
Nilai dasar (diperoleh dari hasil pilot project KLS) Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial dan ekonomi (socio-economic just)
Mutu KLHS: SEA performance criteria (IAIA 2002)
Rekomendasi Kebijakan
Di dalam Buku Pegangan dan Pedoman KLHS perlu dicantumkan prinsip, nilai dasar dan mutu KLHS
Pendekatan KLHSAda 4 macam pendekatan KLHS● KLHS dengan pendekatan menyerupai AMDAL (EIA
mainframe)● KLHS sebagai instrumen penilaian lingkungan
(appraisal style)● KLHS sebagai kajian terpadu (sustainability appraisal)● KLHS sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber
daya alam berkelanjutan
Rekomendasi Kebijakan
1. Hindari untuk mengharuskan menggunakan pendekatan yang seragam untuk aplikasi KLHS.
2. Mendorong pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota untuk mengembangkan pendekatan/kelembagaan KLHS yang sesuai dengan kondisi Indonesia dgn mempertimbangkan:– Sumber daya manusia dan kapasitas institusi– Kompleksitas aplikasi dan pembahasan KLHS – Peluang untuk menerbitkan kebijakan, rencana atau
program– Peluang penguatan birokrasi
3.7. Macam Aplikasi KLHS
7 Macam Aplikasi KLHS di Indonesia
KLHS Tata Ruang
KLHS Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN)
KLHS Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD)
KLHS Regional (Daerah Aliran Sungai, Kawasan Ekonomi Khusus)
KLHS Program Pengembangan Kota
KLHS Sektor
KLHS Pengelolaan Sumber Daya Alam (Nasional, Provinsi, Kabupaten, Pulau)
Macam Aplikasi KLHS
Waktu
Proyek Program Rencana Kebijakan
AMDAL
Ruang
KLHS Tata
Ruang
KLHS Rencana
Pembangunan
SEA Natural
Resource (SENRA)
Nasional
Provinsi
Kabupaten
Kota
Proyek
SEA Urban Dev
(NUES)
Rekomendasi Kebijakan
KLHS Tata
Ruang
KLHS Rencana
Pembangunan
KLHS Kebijakan
Pengelolaan SDA
KLHS Sektor
Peraturan Pemerintah tentang KLHS
KLHS Regional Pedoman
Teknis KLHS
Perlu ditetapkan peraturan perundangan ttg KLHS
Rekomendasi Kebijakan
● Amalgamasi atau Integrasi Pertimbangan Lingkungan
KRP KLHS
Proses IntegrasiProses amalgamasi (merging)
SISTEM PERENCANAAN & KLHS
PERENC. TATA RUANG NAS
PERENC. PEMB. NAS
P’RNC.TAT’ RUANG - Prop
P’RNC. PMB. Daerah/ Prop
P’RNC. TAT’ RUANG Kab
P’RNC. PMB. Daeran/ Kab
BAPPENAS BKTRN DPU SEKTOR DDN
KLH
BAPPEDA BKPRD DINAS
BAPEDALDA
BAPPEDA BKPRD DINAS
BAPEDALDA
KLHS
KLHS
KLHS
PERENC. SEKTOR NAS
PERENC. SEKTOR - Prop
PERENC. SEKTOR - Kab
Propinsi
Kab/ Kota
Nasional
KLHS Prosedur & MetodeKLHS menyerupai
AMDALKLHS Penilaian Lingkungan
KLHS Tipe Analisis Terpadu SDA
Penapisan Penapisan Penilaian awal
Pelingkupan Analisis efek lingkungan Analisis Terpadu Sumber Daya Alam
Laporan KLHS Lingkup dan karakter efek lingkungan
Final Analisis Terpadu Sumber Daya Alam
Partisipasi Masyarakat Pencegahan efek lingkungan
Konsultasi Lingkup dan karakter efek residual
Pengambilan Keputusan Tindak lanjut dan pemantauan efek lingkungan
Pemantauan Kepedulian masyarakat dan stakeholders
Sadler (2005: 18)
Rekomendasi Kebijakan
Buku Pegangan dan Pedoman KLHS harus memuat:● KLHS adalah “marga” konsep, pendekatan dan
instrumen● Mendorong pengembangan KLHS yang sesuai
dengan kondisi Indonesia
Sukarela dan Wajib
● Wajib vs Sukarela: perdebatan
● Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan, rencana, atau program tertentu yang wajib KLHS tanpa melalui proses penapisan
● Kebijakan, rencana, atau program tertentu wajib KLHS setelah menempuh proses penapisan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Proses penapisan dapat dilakukan oleh– Pemerintah pusat– Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota
Proses Penapisan
Perilaku Dampak Lingkungan
Karakter Kebijakan, Rencana & Program
● Kemungkinan potensi dampak penting
● Dampak kumulatif● Resiko terhadap
keberlanjutan ekosistem
● Kemungkinan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan
● Kemungkinan kerusakan sumber daya alam
Daftar Uji, Matrik
Tanpa proses Penapisan
Wajib KLHS Keputusan Tidak WajibYa Tidak
Proses Penapisan KLHS
Sistem Lingkungan Hidup
Perubahan Iklim dan Variasinya
Kejadian ekstrim (bencana)
Ketersediaan SD Air, udara dan
tanah berkualitas
Naiknya permukaan air laut
Dam
pak
pd
LH
Perubahan pada emisi dan tutupan lahan
Perubahan pada SD Air, Tanah,
Permodalan, Ketenagkerjaan, dan
produktifitas
Perubahan pada pola produksi dan konsumsi
Dam
pak
pd E
kono
mi
Ker
enta
nan
KEBIJAKANMitigasiAdaptasi
Sistem Ekonomi
Tekanan LH
Tekanan Ekonomi
Contoh Simplifikasi Model Kajian Integrasi Pembangunan dan LH (KLHS)
Policy recommendation for SEA Guideline
Factor
SEA Institution/Approach
EIA mainframe
EIA Modified
Integrated Assessment
Sustainable Resource
Capacity of institution and human resource requirements
M M H H
Level of difficulty of SEA application and review
L M H H
Opportunity to develop better PPP
M M H H
Opportunity to increase bureaucracy
H M L L
ROAD-MAP RENCANA APLIKASI KLHSTUJUAN
Merancang garis besar rencana penerapan KLHS pada proses perumusan, pelaksanaan dan pengendalian Perencanaan Pembangunan
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
• 3 aspek mendasar: capacity building (lembaga, SDM, Sistem)
• Persiapan perumusan perencanaan pembangunan daeraha. Persyaratan substansib. Persyaratan pelaksanaan perencanaan
• Proses perumusan perencanaan pembangunan daeraha. Tata laksana dan koordinasib. Kriteria kinerja perumusan
• Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daeraha. Kriteria kinerja pelaksanaanb. Sistem pengendalian
OUTPUT TUGAS
Berupa penjelasan singkat identifikasi permasalahan di atas dan dapat dengan menggunakan skema ataupun butir-butir penjelasan. Masing-masing kelompok dimohon untuk mempresentasikan output ini pada sesi I hari Jumat tgl 1 Agustus 2008.
Terima kasih
Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Pengang
guran
Tabungan terbatas
Kurang modal
Produktifitas rendah
Pendapatan/kapita rendah
Daya beli rendah
Pertmbhn eko. rendah
Keluarga besar
Laju kelahiran
tinggi
Permintaan tenga kerja
tinggi
Output/ pekerja kurang
Pendidikan kurang
Kemiskinan
Perumahan tak layak
Kondisi hidup tak sehat
Kesehatan buruk
Kurang gizi
Diet jelek
Ouput pertanian
kecil
Sedikit input modern
REGION
Jabodetabekcur
Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan
prioritas diantara sektor-sektor
Penetapan Prioritas Pembangunan
Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit
Krisis Ekologi
Berbasis
Regional
Aktifitas Pembangunan
Aktifitas Masyarakat
Tingkat Pembangunan
Jabodetabekjur
Layak untuk melanjutkan
kegiatan pembangunan
Tidak Layak untuk
melanjutkan kegiatan
pembangunan
Kondisi Pembangunan
mengarah kritis perlu
perlakuan khusus
Kondisi Pembangunan sudah
kritis Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/
dihentikan
Kondisi pembangunan
yg aman perlu/ dapat
dipertahankan kelangusngan
nya
Ambang batas Ambang batas
Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Waktu
Tingkat Pembangunan
Jabodetabekjur
Tingkat Pembangunan
Jabodetabekjur
Perumahan
Commercial Area
Pelabuhan
gudangHutan
Housing allocation
Commercial Area
Pelabuhan
gudang
Hutan
Perumahan
T0
Tn
t0
tn
Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Sawah/ tegalan
Sawah/ tegalan
gudang
gudang
Sosial
Ekonomi SDA/ LH
Pembangunan
Berkelanjutan
• lintas sektoral
• lintas wilayah Adm.
• Ketimpangan kesejahteraan sosial• Akses tidak merata terhadap fasum/ fasos• Tingkat pelanggaran hukum masih tinggi (pidana dan perdata)
• Masih terjadi ketimpangan/ disparitas pembangunan ekonomi (wilayah hilr dan hulu)• Pembangunan sektor sekunder (manufaktur/ industri) dan sektor tersier (jasa) semakin mendominasi • Pembangunan Infrastruktur terkonsentrasi di wilayah perkotaan (hilir)
• Sumberdaya Air menjadi sangat sensitif ketersediaannya dibandingkan kebutuhan yang meningkat pesat (di sektor industri dan pemukiman baru di wilayah perkotaan)• Pencemaran air dan udara berpotensi menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan • Sumberdaya alam lainnya belum tergali optimal
• Masih ada keluhan dari pelaku pembangunan swasta nasional/ asing dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (good governance dan layanan publik)• Masyarakat dan pelaku pembangunan belum menyatu dalam proses pembangunan• Mendambakan Civil Society / Masyarakat Madani – Parisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
PerdadiP. Jawa perTingkatWilayah
Motif Perda
Retribusi ijin usaha (pajak) atau
pemberian ijin untuk eksploitasi
SDA
Tindakan kolaboratif
pengelolaan & pemanftan SDA
Hak masyarakat untuk akses,
pemanftan dan kontrol atas SDA
Total(%)
Provinsi 16 18 3 37 (31%)
Kabupaten 46 15 8 69 (58%)
Kota 9 3 1 13 (11%)
Total (Persentase)
71 (60%)
36 (30%)
12 (10%)
119(100%)
Dg kriteria duniaDg kriteria dunia
Dg khas Indonesia tanpa Dg khas Indonesia tanpa pengelolaan sampah &CO2pengelolaan sampah &CO2
Dg khas IndonesiaDg khas Indonesia
dg pengelolaan sampah dan CO2dg pengelolaan sampah dan CO2
Overshoot : Overshoot :
- 462.832.500 - 462.832.500 haha
OvershootOvershoot
- 71.113.436 - 71.113.436 haha
OvershootOvershoot
- 139.695.000 - 139.695.000 haha
Jika jejak ekologi diturunkan 90%Jika jejak ekologi diturunkan 90%
maka lahan di P Jawa mencukupimaka lahan di P Jawa mencukupi
Perbandingan Penilaian Daya Perbandingan Penilaian Daya Dukung LingkunganDukung Lingkungan
SDA yangDiatur
DiP. Jawa
Motif Perda
Retribusi ijin usaha (pajak) atau
pemberian ijin untuk eksploitasi SDA
Tindakan kolaboratif
pengelolaan dan
pemanfaatan SDA
Hak masyarakat untuk akses,
pemanfaatan dan kontrol atas SDA
Total(%)
AirAir 2828 1616 22 46 (39%)46 (39%)
Tanah 11 1 0 12 (10%)
HutanHutan 1515 1010 77 32 (27%)32 (27%)
Tambang 17 0 0 17 (14%)
Baku Mutu Lingkungan
0 9 3 12 (10%)
Total (Persentase)
71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%)
Kehidupan dan PembangunanKehidupan dan PembangunanLingkungan HidupLingkungan Hidup
DefinisiDefinisi
Lingkungan Hidup adalah Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang kesatuan ruang dengan dengan semua benda, daya, keadaan, semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunyadan perilakunya, yang , yang mempengaruhi mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia kesejahteraan manusia serta mahluk serta mahluk hidup lainnya hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997 (UU no. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)1)
RuangRuangDefinisiDefinisi
Ruang adalah wadah yang Ruang adalah wadah yang meliputi ruang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayahsebagai satu kesatuan wilayah, , tempat manusia dan mahluk hidup tempat manusia dan mahluk hidup lainlain, , melakukan kegiatan, dan melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan memelihara kelangsungan hidupnya hidupnya (UU no. 26 tahun 2007, (UU no. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Bab 1 , tentang Penataan Ruang, Bab 1 , Pasal 1)Pasal 1)
(Zone B1 & B4)(Zone B1 & B4)
Sumber: Citra Landsat 30-07-1992
Oleh :Ditjen PenataanRuang dan LAPAN
(Zone B3 & B4)(Zone B5)(Zone B2)(Zone N2 & N2)
(Zone N2)(Zone N2)(Zone N2)
Sumber: Citra Landsat 17-07-2001
Oleh :Ditjen PenataanRuang dan LAPAN
1992
2001
PENGURANGAN RUANG TERBUKA HIJ AU DI
J ABODETABEK
• Hampir semua kegiatan kehidupan dan Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/ lokasi/ ruang. • Konsep Ruang identik dengan Lingkungan
Arah Kebijakan dan Tujuan PembangunanArah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan
Basis Pembangunan Nasional : Mainstreaming Pembangunan
Berkelanjutan
Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan Pembangunan Lingkungan
Hidup
OUTPUT:Peningkatan Kesejahteraan
• Pro growth• Pro-poor
• Sustainability
Dari Ide menjadi RealitaDari Ide menjadi RealitaPeran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dari Ide menjadi RealitaDari Ide menjadi RealitaPeran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Visi & Misi
Tujuan Pembangunan
Strategi Pembangunan
Arah Kebijakan
Program
Prosedur/ Peraturan
Pelaksanaan
Konsep/ Ide
Realita
Monitoring & Evaluasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KLHS : “is a systematic process
for evaluating the
environmental consequences of
proposed policy, plan, or
program initiatives in order to
ensure they are fully included
and appropriately
addressed at the earliest appropriate
stage of decision-making on
par with economic and social considerations”
(Sadler dan Verheem, 1996).
KLHS:“It is an integrative tools to support cross-sectoral approaches, which are needed to achieve long term Sustainability Objectives”
KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)
Kajian Lingkungan dalam konteks Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan KeputusanTahap Pengambilan Keputusan
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Analisa Dampak Lingkungan
Kebijakan
Perencanaan
Program
Proyek- Proyek
Kontribusi SEA bagi Penguatan Kontribusi SEA bagi Penguatan Penataan RuangPenataan Ruang
Arah Kebijakan,
Tujuan dan Strategi
Pembangunan
RPJM/D
Penataan Ruang berwawasan
Lingkungan dan berbasis
Pembangunan Berkelanjutan
RTRW
Pelaksanaan Pembangunan
Proyek-Proyek
Perlu lokasi untuk ekeskusi
kegiatan pembangunan
B K P R N / D
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS