Post on 02-Nov-2014
description
dadang-solihin.blogspot.com 2
33
Materi• Kriteria Proses Penyusunan RKPD yang
Berkualitas• Rancangan Tema RKP 2015• Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015• Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan
APBD• Upaya Peningkatan Kualitas RKP• Landasan Hukum RKP 2015 • Arah Kebijakan Pembangunan• Prioritas Pembangunan• Isu Strategis
4dadang-solihin.blogspot.com
Kriteria Proses Penyusunan RKPD yang Berkualitas
No. Kriteria Parameter1. Dari Bawah
(Bottom-up)• Usulan dari Musrenbang Kecamatan dalam penyusunan
RKPD• Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD
2. Dari Atas(Top-down)
• Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten/ Kota, RKPD Provinsi dan Prioritas Nasional dalam RKP
• Sinergi program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/ Kota, RKPD Provinsi, dan RKP
3. Teknokratik • Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD
• Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD4. Politik • Pertimbangan dan Pendapat DPRD dalam penyusunan
RKPD• Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD
5. Inovasi • Inovasi pada proses perencanaan• Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan
5dadang-solihin.blogspot.com
Rancangan Tema RKP 2015MELANJUTKAN REFORMASI PEMBANGUNAN
BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
•Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2•Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019): memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.•Kata Kunci :
1. Reformasi Pembangunan; 2. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.
6dadang-solihin.blogspot.com
Pertimbangan Penyusunan Tema RKP 2015
1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).
3. RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.
7dadang-solihin.blogspot.com
1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja; 2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis untuk
mendorong investasi sektor riil;3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Kementerian/Lembaga; 4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan sumbatan-
sumbatan dalam implementasi program/kegiatan; serta 5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan APBD
dadang-solihin.blogspot.com 8
9
1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan sinergi antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi dalam berbagai sektor.
2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana dan komunikasi yang baik antar perencana.
3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah. 4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan
pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi perencanaan pembangunan ke depan; serta
5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas proses perencanaan dan produk RKP.
Upaya Peningkatan Kualitas RKP
dadang-solihin.blogspot.com
Landasan Hukum RKP 2015 • RKP Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-
2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono.
• Sementara itu, RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai basis penyusunan RKP 2015 belum tersusun.
• Kondisi ini telah diantisipasi dalam UU no. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025.
• Dengan demikian, kevakuman hukum terhindari.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Landasan Hukum RKP 2015
Pasal 5Ayat (1): Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presidenyang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannyadiwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahunpertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Ayat (2): RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaipedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Ayat (1): Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.
Ayat (2): Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertamapemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
PENJELASAN
dadang-solihin.blogspot.com 11
Landasan Hukum RKP 2015
• Sesuai UU 25/2004 tentang SPPN pasal 4, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
• Sesuai dengan UU 17/2003 tentang KN pasal 12 ayat 2, RKP merupakan pedoman penyusunan RAPBN
• Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan berjalan (Pasal 7, PP 90/2010 tentang RKAKL)
(Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Bapak Presiden RI Nomor 0028/M.PPN/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk RKP 2015)
dadang-solihin.blogspot.com 12
Koridor Tema RKP 2015
1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-20252. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 3 dan
merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.
4. Tema disusun berdasarkan:– Tantangan– Keberlanjutan– Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan
pembangunan periode RPJMN 2015-20195. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan
RPJPN 2005-2025
dadang-solihin.blogspot.com 13
Tahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
RPJM 4(2020-2024)
RPJM 1(2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun
Indonesia yang amandan damai, yang adil
dan demokratis, dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM 2(2010-2014)
Memantapkanpenataan kembali
NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangun
kemampuan iptek, memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM 3(2015-2019)
Memantapkan pemba-ngunan secara menye-
luruh denganmenekan-kanpembangunan
keunggulan kompetitifperekonomian yang ber-basis SDA yang tersedia, SDM yang
berkualitas, sertakemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil danmakmur melalui
percepatanpembangunan di
segala bidang denganstruktur perekonomian
yang kokohberlandaskan
keunggulan kompetitif.
Substansi RKP 2015 disusundengan merujuk pada tema-pembangunan RPJMN 2015-
2019 (RPJMN 3)
dadang-solihin.blogspot.com 14
Tantangan Pembangunan - Eksternal
• Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan:– Arus modal asing berbalik ke negara maju;– Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga
mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.• Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah
(Middle-income trap). • Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy
Community) akan mulai pada tahun 2015
dadang-solihin.blogspot.com 15
Tantangan Pembangunan - Internal
• Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. – struktur industri manufaktur masih dangkal– ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan
setengah jadi masih tinggi• Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum
optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi. • Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. • Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian
juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Arah Kebijakan PembangunanSecara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:a) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan
diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
b) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap).
c) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.
17dadang-solihin.blogspot.com
Prioritas Pembangunan• Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu
strategis untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu bidang pembangunan:1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama2. Ekonomi 3. Sarana dan Prasarana4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi6. Politik7. Pertahanan dan Keamanan8. Hukum dan Aparatur9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
• Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isu-isu strategis yang teridentifikasi.
dadang-solihin.blogspot.com 18
Isu StrategisNo. Bidang
Pembangunan Isu Strategis
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayic. Pengendalian Jumlah Pendudukd. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinane. Optimalisasi Anggaran Pendidikan
2. Ekonomi a. Transformasi Struktur Industrib. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
3. Sarana dan Prasarana
a. Perkuatan Sistem Logistik Nasionalb. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasionalc. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasid. Penataan Perumahan / Permukimane. Pembangunan transportasi massal perkotaan.
4. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
a. Perkuatan Ketahanan Panganb. Peningkatan Ketahanan Energi
5. Ilmu Pengetahuandan Teknologi
Perkuatan kapasitas IPTEK
6. Politik Konsolidasi Demokrasi7. Pertahanan dan
KeamananPercepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
8. Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas9. Pembangunan
Wilayah dan Tata Ruang
Pembangunan Daerah Tertinggal
19dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 20