Post on 03-Nov-2021
Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian
ARAH BARU PERDAGANGAN DAN INVESTASI UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LEBIH TINGGI
J A K A R T A , 1 5 O K T O B E R 2 0 1 9
D r . D a r m i n N a s u t i o nM e n t e r i K o o r d i n a t o r B i d a n g P e r e k o n o m i a n
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
OUTLINE
EKONOMI GLOBAL & DOMESTIK
PERMASALAHAN INDUSTRI DAN PERDAGANGANINDONESIA
ARAH BARU KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA
PEMBENAHAN EKOSISTEM INVESTASI
3-11
13-15
17-31
32
EKONOMI GLOBAL
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
PEMANGKASAN PERTUMBUHAN
EKONOMI GLOBAL 2019
MENURUNNYA PERTUMBUHANVOLUME PERDAGANGAN DUNIA
2.9 %
2.7 %2.6%Jan’
19
Jun’19
Apr ’19
World Bank
3.5 %
3.3 %3.2%
Jan ’19
Jul’19
IMF
Apr ’19
Trade Volume 2017 2018 2019f 2020f
World 5,5 3,7 2,5 3,7
Advances Economies 4,4 3,1 2,2 3,1
Emerging Market & Developing Economies
7,4 4,7 2,9 4,8
Sumber: WEO IMF, Juli 2019
PERANG
DAGANG
PENURUNAN HARGA
KOMODITAS
SUMBER KETIDAKPASTIAN
GLOBAL
PELONGGARAN
KEBIJAKAN MONETER
KETIDAKSTABILAN
GEOPOLITIK
TERJADI PENINGKATAN KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL Ketidakpastian perekonomian global meningkat yang bersumber dari perang dagang dan penurunan harga komoditas.Ketidakpastian global semakin meningkat karena diikuti dengan ketidakstabilan geopolitik dunia seperti Brexit, keteganganIran, Korea, dll. Ketidakpastian tersebut telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Sementara kebijakanmoneter secara bertahap mulai melonggar.
JALUR PERDAGANGAN
RISIKOEKONOMIDOMESTIK
JALUR
KEUANGAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pertumbuhan
ekonomi
masih pada
kisaran 5%
Tingkat
kemiskinan
pengangguran,
dan gini rasio
membaik
Inflasi tetap
terjaga
CurrentAccount Defisit
Meningkat;
Volatilitas nilai
tukar dan
saham
4
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n PELEMAHAN EKONOMI GLOBAL
49.5
47.0
46
51
56
61
66
12/
20
15
03/
20
16
06/
20
16
09/
20
16
12/
20
16
03/
20
17
06/
20
17
09/
20
17
12/
20
17
03/
20
18
06/
20
18
09/
20
18
12/
20
18
03/
20
19
06/
20
19
09/
20
19
PMI Manufaktur Global dan Kawasan mengalami kontraksi (PMI < 50)
Global ASEANDeveloped Markets Euro ZoneIndonesia
Kondisi Ekonomi AS Aktvitas ManufakturPerlambatan Pertumbuhan Ekonomi
Walaupun belum menunjukkan resesi, namun pelemahan ekonomi global mulai menguat, tercermin dari beberapa indikator seperti perlambatan ekonomiakibat pelemahan permintaan dan penurunan harga komoditas global, inversi yield obligasi AS antara tenor jangka pendek dan jangka panjang sertapelemahan pada aktivitas industri manufaktur di beberapa negara
-0.06 -0.05
0.41
1.22
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2015 2016 2017 2018 2019
Perekonomian negara Eropa sepertiJerman, UK, dan Italy melambat
Italy Germany UK
-0.07 (1998)
-0.51 (2000)
-0.19 (2006) 0.02
-1.000
-0.500
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Selisih yield obligasi tenor 10 Y – 2 Y AS
Sumber: Bloomberg, CEIC
4.80
3.00
8.00
13.00
18.00
23.00
01
/20
10
10
/20
10
07
/20
11
04
/20
12
01
/20
13
10
/20
13
07
/20
14
04
/20
15
01
/20
16
10
/20
16
07
/20
17
04
/20
18
01
/20
19
China
Bahkan Turki dan Argentina sudah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 3 kuartal terakhir ......
-4.17-1 0.00
-5 .00
0.00
5.00
10.00
15.00
01/2
011
10/2
011
07/2
012
04/2
013
01/2
014
10/2
014
07/2
015
04/2
016
01/2
017
10/2
017
07/2
018
04/2
019
Jerman
Pertumbuhan Industrial Production (%YoY)
Titik terendah sejak 17 tahun terakhir
5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1/1/
2017
3/1/
2017
5/1/
2017
7/1/
2017
9/1/
2017
11/1
/201
7
1/1/
2018
3/1/
2018
5/1/
2018
7/1/
2018
9/1/
2018
11/1
/201
8
1/1/
2019
3/1/
2019
5/1/
2019
7/1/
2019
Penjualan Retail AS (%YoY)Periode Turki Argentina
2
018
Q1 7.44 4.11
Q2 5.64 -3.81
Q3 2.30 -3.65
Q4 -2.81 -6.08
2019
Q1 -2.36 -5.83
Q2 -1.52 0.65
-2 0.00
-1 0.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
60
80
100
120
140
160
180
Penurunan Indeks Harga Komoditas Global dan Impor Dunia
Indeks Harga Komoditas GlobalPertumbuhan Impor Dunia (%YoY) - rhs
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
6
PENURUNAN HARGA KOMODITAS GLOBAL DAN PELONGGARAN KEBIJAKAN MONETER
52.8140
50
60
70
80
90
Harga Minyak (USD/Barrel)
WTI Brent
70.0530.000
50.000
70.000
90.000
110.000
130.000
150.000 Harga Batu Bara (USD/MT)
2105
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800 Harga CPO (MYR/MT)
Sumber: Bloomberg per 7 Oktober 2019
Efek perang dagang juga mulai merembet pada penurunan komoditas harga global
Penurunan Tingkat Suku Bunga Berbagai Negara Tahun 2019
Negara Jumlah Tingkat Suku Bunga (%)
Indonesia 3x 5.75 5.50 5.25
Rusia 3x 7.50 7.25 7.00
India 4x 6.25 6.00 5.75 5.40
Australia 3x 1.25 1.00 0.75
Brazil 2x 6.00 5.50
Filipina 2x 4.50 4.25
Afrika Selatan 1x 6.50
Korea Selatan 1x 1.50
Sejumlah bank sentral di negara maju dan negara berkembang meresponsdinamika ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan menempuhkebijakan moneter yang lebih longgar, termasuk bank sentral AS yangmemutuskan memangkas suku bunga acuan 50 basis poin ke kisaran 1.75-2.00 persen
1.75
6.55.25
2
0
2
4
6
8
1/1/
200
0
7/1/
200
0
1/1/
200
1
7/1/
200
1
1/1/
200
2
7/1/
200
2
1/1/
200
3
7/1/
200
3
1/1/
2004
7/1/
200
4
1/1/
2005
7/1/
200
5
1/1/
200
6
7/1/
200
6
1/1/
200
7
7/1/
200
7
1/1/
200
8
7/1/
200
8
1/1/
200
9
7/1/
200
9
1/1/
201
0
7/1/
2010
1/1/
201
1
7/1/
2011
1/1/
201
2
7/1/
201
2
1/1/
201
3
7/1/
201
3
1/1/
201
4
7/1/
201
4
1/1/
201
5
7/1/
201
5
1/1/
2016
7/1/
201
6
1/1/
2017
7/1/
201
7
1/1/
201
8
7/1/
201
8
1/1/
201
9
7/1/
201
9
Suku Bunga AS
EKONOMI DOMESTIK
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
8
Ditengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh dikisaran 5 persen dengan kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yangrendah dan stabil serta menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DIIRINGI KUALITAS YANG SEMAKIN MEMBAIK
11.22
9.41
Mar'13Sep'13Mar'14Sep'14Mar'15Sep'15Mar'16Sep'16Mar'17Sep'17Mar'18Sep'18Mar'19
0.408
0.382
Tingkat Kemiskinan
Rasio Gini
Tingkat Pengangguran
INDIKATOR SOSIAL
5.81
5.01
Feb'13Aug'13Feb'14Aug'14Feb'15Aug'15Feb'16Aug'16Feb'17Aug'17Feb'18 Ags'18Feb'19
8.36
3.35 3.02 3.61 3.13
2014 2015 2016 2017 2018
INFLASI
Sumber: BPS
Inflasi September 2019
-0,27 %mtm
3,39 %YoY
2,20%Ytd
5.56
5.01
4.88
5.03 5.075.17
5.06
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Smst I-
2019
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PDB PER KAPITA (USD)
3,532
3,370
3,602
3,877 3,932
2014 2015 2016 2017 2018
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
9
-3.50-4.24 -4.26
-1.96-2.41
-1.73
-3.01-3.04
5.05
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan PDB vs % Transaksi Berjalan thd PDB
% Transaksi Berjalan Pertumbuhan PDB - rhs
RISIKO SEKTOR EKSTERNAL: DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN
• Defisit transaksi berjalan pada Q2-2019 mencapai USD -8,4 miliar atau -3,04% thd PDB. Lebih besar dari Q1-2019 (-2,6%) dan Q2-2018 (-3,01%)• Melebarnya defisit didorong dari menurunnya surplus barang, melebarnya defisit jasa, dan melebarnya defisit pendapatan primer• Untuk menutupi defisit transaksi berjalan (Investasi > tabungan) diperlukan sumber pendanaan luar negeri dalam bentuk utang. Namun utang yang dicatat dalam
transaksi modal dan finansial sebesar USD 7,05 miliar belum mampu mencukupi sehingga NPI pada Q2-2019 defisit USD 1,98 miliar.
Komponen Transaksi Berjalan(Miliar USD)
2018 2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1. Barang 2.32 0.28 -0.45 -2.58 1.19 0.19
- Ekspor 44.37 43.74 47.71 44.90 41.21 40.08
- Impor -42.05 -43.46 -48.16 -47.49 -40.02 -39.89
2. Jasa -1.57 -1.84 -2.01 -1.64 -1.87 -1.96
- Ekspor 7.00 6.38 7.46 7.17 6.73 6.76
- Impor -8.57 -8.22 -9.47 -8.81 -8.60 -8.72
3. Pendapatan Primer -7.39 -8.02 -7.99 -7.03 -8.12 -8.72
4. Pendapatan Sekunder 1.44 1.63 1.78 2.04 1.83 2.06
TRANSAKSI BERJALAN -5.20 -7.95 -8.68 -9.22 -6.97 -8.44
Saving – Investment Gap Negatif
Saving – Investment Gap Positif
-8.44
7.05
-1.98
-20
-10
0
10
20
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Neraca Pembayaran (Miliar USD)
Transaksi Berjalan Transaksi Modal & Finansial NPISumber: Bank Indonesia
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n DEFISIT NERACA PERDAGANGAN BARANG INDONESIA
10
• Defisit neraca perdagangan selama periode Januari s.d Agustus 2019 mencapai USD 1,81 miliar dimana surplus neraca non migas belummampu menutupi defisit migas meskipun lebih baik dibandingkan Januari s.d Agustus 2018 sebesar USD 4,16 miliar.
• Selama tahun berjalan, kinerja ekspor turun 8,3 persen dengan penurunan hampir ke semua negara tujuan utama Indonesia
-2.2
7.79.5
11.8
-8.5
-1.81
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017 2018 Jan-Agst
2019
Neraca Perdagangan Barang (Miliar USD)
Migas Non Migas Total
Nilai Perdagangan(Miliar USD)
2014 2015 2016 2017 2018Jan-
Agst’19%YtD
Total Ekspor 176,0 150,4 145,2 168,8 180,2 110,07 -8,28
- Non Migas 146,0 131,8 132,1 153,1 162,8 101,48 -6,66
- Migas 30,0 18,6 13,1 15,7 17,4 8,60 -23,88
Total Impor 178,2 142,7 135,7 157,0 188,7 111,88 -9,89
- Non Migas 134,7 118,1 116,9 132,7 158,8 97,61 -6,50
- Migas 43,5 24,6 18,7 24,3 29,9 14,27 -27,82
Total Neraca -2,2 7,7 9,5 11,8 -8,5 -1,81
- Neraca Non Migas 11,2 13,7 15,2 20,4 4,0 3,87
- Neraca Migas -13,4 -6,0 -5,6 -8,6 -12,5 -5,68
NoHS
CodeURAIAN BARANG
Nilai Ekspor (Miliar USD)Januari– Agustus 2019
Nilai Perubahan Agustus thd
Juli(Miliar USD)
%YTDJan-Aug
Share Jan-Aug 2019
(%)2018 2019
1 27 Bahan bakar mineral 16,46 15,05 -0,16 -8,57 14,83
2 15 Lemak & minyak hewan/nabati 13,47 10,85 0,02 -19,42 10,69
3 85 Mesin/peralatan listrik 5,82 5,55 -0,07 -4,62 5,47
4 87 Kendaraan dan Bagiannya 4,86 5,32 0,01 9,62 5,25
5 71 Perhiasan/Permata 3,89 4,70 0,17 20,75 4,63
6 72 Besi dan Baja 3,63 4,61 0,00 27,07 4,55
7 40 Karet dan Barang dari Karet 4,41 4,13 -0,07 -6,25 4,07
8 84 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 3,85 3,55 -0,02 -7,91 3,50
9 62 Pakaian jadi bukan rajutan 3,02 3,06 -0,04 1,40 3,02
10 48 Kertas/Karton 3,04 2,97 -0,02 -2,31 2,92
Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas sumber daya alam (SDA)
Sumber: BPS
No NEGARA
Nilai Ekspor (Miliar USD)
%YTDShare
Jan-Aug (%)2017 2018
s.d Aug2018
s.d Aug 2019
1 China 23.0 27.1 18,1 17,2 -5,0 15,66
2 United States of America 17.8 18.5 12,4 11,6 -6,5 10,49
3 Japan 17.8 19.5 13,3 10,7 -19,5 9,76
4 Singapore 12.8 13.0 8,6 8,8 2,3 8,04
5 India 14.1 13.7 8,8 7,7 -12,5 6,95
6 Malaysia 8.5 9.4 6,2 5,8 -6,5 5,27
7 Korea, Republic of 8.2 9.5 6,2 5,0 -19,4 4,51
Sepanjang tahun berjalan 2019, ekspor Indonesia turun ke negara tujuan utama
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
42
48
42 43
32
60 60 5962
56
2015 2016 2017 2018 2019
Peringkat Daya Saing Perekonomian
Daya Saing Bisnis Daya Saing Bisnis Digital
MENJAGA IKLIM USAHA, INVESTASI DAN DAYA SAING ....
Sumber: IMD World Competitveness Center
• Pemerintah secara konsisten melakukan perbaikan kemudahan berusaha dan berupaya menjaga daya saing perekonomian• Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan ke Indonesia oleh beberapa lembaga rating internasional
Penilaian Lembaga Rating
Sumber: IRU, Bank Indonesia
April 2019, RatingAffirmed at BBB/Stable
April 2018, RatingUpgraded at Baa2/Stable
March 2019, RatingAffirmed at BBB/Stable
May 2019, RatingUpgraded at BBB/Stable
April 2019, RatingAffirmed at BBB/Positive,
Outlook Revised toPositive
2019 Diff. From 2018
Rank Negara Score Rank Score
1 Singapore 84.8 +1 +1.3
27 Malaysia 74.6 -2 +0.2
40 Thailand 68.1 -2 +0.6
50 Indonesia 64.6 -5 -0.3
64 Filipina 61.9 -8 -0.3
67 Vietnam 61.5 +10 +3.5
Peringkat Global Competitiveness Indeks (GCI)
Sumber: GCI 2019, World Economic Forum
114109
91
72 73
2015 2016 2017 2018 2019
Sumber: Laporan EODB 2019
Peringkat EODB Indonesia Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
32 32
34
3637 37
38
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Transparency Internasional11
PERMASALAHAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
13
5.05
3.54
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW-22019
Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDB (%)
PDB Industri Pengolahan
26.8%
19.9%
2008
2018
Kontribusi industri pengolahan thd PDB yang semakin menurun
14.7
10111213141516
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
% Porsi tenaga kerja sektor industri pengolahan thdtotal tenaga kerja menempati peringkat ke-3
INDUSTRI SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA
1. PROSES PRODUKSI
Insentif Fiskal
Tarif Dasar Listrik
Peningkatan kualitas SDM
Pemberian Insentif BahanBaku (Program KITE, KB)
Kemudahan akses Bahan Baku
Sistem Pengupahan
PeningkatanKapasitas Produksi
Revitalisasi Mesin
Regulasi yang menghambat proses produksi dan kemudahan ekspor
2. REGULASI
Akses pasar
(non-tradisional market)
3. AKSES PASAR
Industri pengolahan masih menjadi motor penggerak ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja yangcukup besar. Namun pertumbuhannya terus menurun dan berada dibawah pertumbuhan ekonominasional dengan kontribusi thd PDB yang semakin menurun. Permasalahan dari sisi proses produksi,regulasi dan akses pasar terus menjadi fokus perhatian pemerintah
Permasalahan Industri (1)
Sumber: BPS
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n BEBERAPA PERMASALAHAN INDUSTRI DAN EKSPOR INDONESIA
Prosedural ekspor yang membebanieksport ir sepert i Health Cert ificate (HC)dan SVLK yang tidak dipersyaratkan olehnegara tujuan ekspor dan tingginya biayaLaporan Surveyor (LS)
Tingginya tarif bea masuk ke negaratujuan ekspor yang belum melakukankerja sama dengan negara Indonesia
Banyak dan sulitnya hambatan non-tarifdi negara tujuan ekspor yang dihadapioleh eksport ir Indonesia sepert i kendalalalat buah yang ada pada buah tropisIndonesia
Sulitnya memperoleh akses informasiterkait dengan prosedur ekspor danpangsa pasar ekspor bagi eksport ir
Struktur ekspor Indonesia masih dalambentuk primary product yang manabelum sesuai dengan struktur permintaandunia yaitu produk manufaktur
Permasalahan Ekspor …
Ketergantungan industri terhadap
impor bahan baku
74.4
16.5
9.2
Bahan Baku/Penolong
Barang Modal
Barang Konsumsi
Share ImporMenurutBarang(%)
Penurunan investasi ke sektor industri
*)Share Investasi Tahun 2017 – 2019 (% Tota l Investasi)
Q1-2017
Q2-2019
20.06%
18.53% 29.81%
41.99%
51.66%
37.96%
Agrikultur Industri Jasa
Mismatch keahlian pendidikan vokasi yang tidak
sesuai dengan kebutuhan industri
2.65
5.04
6.78
8.63
6.246.89
SD atau
lebih
rendah
SMA SMP SMK Universitas Diploma
I/II/III
TPT Menurut Pendidikan (%)
Ket: membandingkan seluruh pengangguran pada jenjang pendidikan tertentu
terhadap jumlah angkatan kerja di tingkat pendidikan y ang sama
Tingginya biaya logistik
8%13%
24%
15%
9% 9%13%
9% 8%
% Biaya logistik terhadap PDB
Permasalahan Industri lainnya …
Berbagai permasalahan industri dan ekspor Indonesia menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang masihterus dibenahi
14
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
• Selain tantangan ekonomi, terdapat tantangan Industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif.
• Sebagai langkah pertama penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum Revolusi Industri 4.0 untuk menarik industri yang
masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisien dan produktif
Masih Terdapat Industri di Indonesia yang berada pada fase R.I 1,2,3
RevolusiIndustri 3.0
RevolusiIndustri 2.0
RevolusiIndustri 1.0
RevolusiIndustri 4.0
Contoh: Mesin Mekanik: • Industri Textil (Alat tenun) • Pertanian (Mesin Bajak)
Contoh:Produksi Massal:Industri Mamin (Mie Instan)Percetakan (Koran)
Contoh: KomputerisasiIndustri ElektronikOtomotif
Contoh: OtomatisasiFintech (crowdfunding, P2P Lending)Consumer Digital (GO-JEK)
• Industri Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi revolusi industri 1.0 – 3.0. Industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif
untuk menarik industri 1.0 – 3.0 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal.
• Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan akan ‘naik kelas,’ meninggalkan industri 1.0 – 3.0, dan seutuhnya masuk ke revolusi industri 4.0
• Dengan pengoptimalan ini, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sebesar30-50% dari penambahan tenaga kerja di tahun 2030*
15
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SEBAGAI TANTANGAN BARU BAGI INDUSTRI
ARAH BARU KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN INDONESIA
I. PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG BERBASIS SDA DAN INDUSTRI 4.0I.1 PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG BERBASIS SDAI.2 PENGEMBANGAN INDUSTRI 4.0
II. PERBAIKAN PERIJINAN BERUSAHAIII. PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKANIV. INSENTIF FISKALV. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
V.1 PENINGKATAN PRODUK EKSPOR DENGAN TERLIBAT SEBAGAI BAGIAN GLOBAL VALUE CHAINV.2 SIMPLIFIKASI PROSEDURAL UNTUK MENEKAN BIAYA DAN WAKTUV.3 EFISIENSI LOGISTIKV.4 DIPLOMASI EKONOMI DAN PENINGKATAN PASAR
VI. PENINGKATAN KUALITAS SDMVII. PENGOPTIMALAN INFRASTRUKTUR
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
17
I. PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG BERBASIS SDA DAN INDUSTRI 4.0
Dalam rangka pengembangan industri berbasis SDA dari hulu ke hilir dan membuat daya saing yang tinggi telah diberikan tax holiday sesuai besaran investasi
dan telah ditetapkan SDA yang mendapatkan tax holiday.
I.1 PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG BERBASIS SDA
Sektor Berbasis SDA
Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan
Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja)
Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi
Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara
Industri kimia dasar anorganik
Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
Mendorong Industri Berorientasi Ekspor
Industri Prioritas Pada Roadmap Industri 4.0
Makanan & Minuman
Tekstil dan Pakaian
Elektronik Otomotif Kimia
Industri Lainnya
Hasil Sumber Daya Alam(Pertambangan, Perkebunan &
Hortikultura, Kehutanan, danPerikanan)
Pariwisata
Revisi struktur PPnBM
Modernisasi Mesin dengan
Fasilitas Perpajakan
Hilirisasi produkdan peningkatan
nilai tambah
Penyelesaian Fasilitas
PPh Psl 23
Bahan Baku Impor (Nafta Kondensat &
Ethylena)
Modernisasi Mesin
TerobosanPengembangan
DestinasiWisata Baru
18
Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya dengan menyelesaikan akar permasalahan industri
prioritas tersebut, seperti modernisasi permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang membutuhkan.
I.2 PENGEMBANGAN INDUSTRI 4.0
I. PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG BERBASIS SDA DAN INDUSTRI 4.0
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
TANTANGAN TEROBOSANFAKTAISU
Sistem
Regulasi
Kelembagaan
Sedang Migrasi Sistem OSS versi 1.0 ke Sistem OSS versi 1.1
• Menyelesaikan NSPK(NSPK selesai= 38)
• Review PP 24/2018
Pembentukan Satgas Percepatan Pelaks.Berusaha di: ▪ 17 K/L (100%), ▪ 34 Provinsi (100%) ▪ 456 Kab/Kota (88%)
• Kepatuhan penggunaan sistem OSS• Sinkronisasi kebutuhan dunia usaha• Keragaman berbagai jenis PNBP
• Pemahaman K/L terhadap NPSK masihberagam
• Pemahaman kepala daerah terhadappelaksanaan PP 24 Tahun 2018 masihrendah
• Mendorong efektifitas pelaksanaan dan pembentukan Satgas K/L/D
• Memberikan kejelasan kewenangan PTSP, Satgas dan OPD (Dinas)
• Belum semua kewenangan perizinan telah didelegasikan dari dinas ke DPMPTSP
• Penyesuaian Perdadengan Peraturan Pemerintah (PP)
• Mengurangi jenis Izin Usaha (Izin Usaha adalahfungsi dari risiko)
Perubahan dan penguatanperan DPMPTSP di daerah
• Pembuatan Repository perizinan berusaha
• Standarisasi jenis PNBP
II. PERBAIKAN PERIJINAN BERUSAHA
19
Pemerintah melahirkan sistem perijinan terpadu dalam jaringan Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah
perijinan investasi yang akan terus disempurnakan dalam implementasinya
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
Penajaman dan peningkatan fungsi, penataan dan penyempurnaan organisasi
Pembentukan SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas
Penataan system TI dan basis data yang andal, mendukung proses bisnis DJP, dan
menghasilkan output yang akurat dan reliable
Penyerdehanaan proses bisnis agar lebih efisien, efektif, akuntabel, berbasis TI, dan
mencakup seluruh tugas perpajakan
Memperluas basis perpajakan, memberikan kepastian hokum, mengurangi biaya
kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak
20
III. PEMBENAHAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Redesign IT dan Proses Bisnis
Sistem Belum SepenuhnyaTerintegrasi
Teknologi Out of Date
Struktur Basis Data Kompleks
➢ sistem yang dapat mengelola data secaraterintegrasi dan adaptif
➢ memaksimalkan pengolahan data-data automaticEOI, data tax amnesty, dan data dari pihak ketigauntuk penggalian potensi penerimaan di masa yangakan datang
➢ Antisipasi perubahan konsep bisnis dan tenologiinformasi (digital economy)
Perpres No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem
Administrasi Perpajakan.
Reformasi perpajakan diarahan untuk perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan,
perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam
membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang.
ORGANISASI
SUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN BASIS DATA
PROSES BISNIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5 Pilar ReformasiPerpajakan
Core Tax System DJP yang Baru
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
21
IV. INSENTIF FISKAL
TAX ALLOWANCETAX HOLIDAYSUPER DEDUCTIONVOKASI & LITBANG
INVESTMENT ALLOWANCE
Dalam rangka mendorong industri, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal guna mengembangkan
industri manufaktur, meningkatkan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi
• Dukungan Pemerintah terhadap
program penciptaan lapangan
pekerjaan dan penyerapan
tenaga kerja
• Fasilitas berupa pengurangan
penghasilan neto sebesar 60%
dari jumlah investasi untuk
industri padat karya tertentu
• Untuk investasi pada industri
pionir yaitu memiliki keterkaitan
luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru,
dan memiliki nilai strategis bagi
perekonomian
• Fasilitas pengurangan PPh
Badan sebesar 100% (untuk
investasi minimal Rp500 miliar)
atau sebesar 50% (untuk
investasi minimal Rp100 miliar)
Super Deduction Vokasi
• Mengikutsertakan industri dalam
kegiatan vokasi untuk memberikan
pengetahuan dan mendorong
transfer of knowledge
• Pengurangan penghasilan bruto
maksimal 200% atas biaya dalam
rangka kegiatan penyediaan
praktik kerja, pemagangan,
dan/atau pembelajaran
Super Deduction Litbang
• Meningkatkan peran industri dalam
menumbuhkan inovasi serta
pemanfaatan teknologi terkini
dalam proses produksi
• Pengurangan penghasilan bruto
maksimal 300% atas biaya litbang
yang dilakukan di Indonesia
• Investasi pada sektor prioritas
dengan kriteria memiliki
investasi tinggi atau untuk
ekspor, menyerap tenaga
kerja tinggi atau menggunakan
TKDN tinggi
• Fasilitas berupa investment
allowance sebesar 30%,
penyusutan dan amortisasi
dipercepat PPh dividen 10%
dan tambahan kompensasi
kerugian yang lebih lama dari
5 tahun
PARADIGMA PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN
Trust & Verify
•Proses kemudahan di awal sejalan dengan prinsip self assessment
•Verifikasi dalam rangka pengawasan
Simplicity&
Certainty
•Sederhana dalam prosedur
•Memberikan kepastian atas hak dan kewajiban
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
IV. INSENTIF FISKAL: TAX HOLIDAY
Keterangan PMK 150/2018
WP yang dapat
diberikan T/H
Penanaman modal baru pada Industri Pionir
dengan nilai investasi minimal Rp 500 miliar
• 18 sektor
• 169 KBLI
Persentase
pengurangan T/H
• 100% (untuk Tax Holiday)
• 50% (untuk Mini Tax Holiday)
Jangka Waktu
Tax Holiday:
▪ Investasi Rp500 M s.d. < Rp1 T –> 5 tahun
▪ Investasi Rp1 T s.d. < Rp5 T –> 7 tahun
▪ Investasi Rp5 T s.d. < Rp15 T –> 10 tahun
▪ Investasi Rp15 T s.d < Rp30 T –> 15 tahun
▪ Investasi minimal Rp30 T –> 20 tahun
Mini tax holiday:
▪ Investasi Rp100 M s.d. < Rp500 M
Masa Transisi• 50% selama 2 tahun (untuk tax holiday)
• 25% selama 2 tahun (mini tax holiday)
Proses Otomasi, diputuskan dengan Sistem OSS
18 Sektor Berdasar PMK No.150 Tahun 2018
a. Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja)b. Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumic. Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubarad. Industri kimia dasar anorganik e. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunanf. Industri bahan baku farmasi g. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi h. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti
semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau display
i. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesinj. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-
mesin manufakturk. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrikl. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotorm. Industri pembuatan komponen utama kapaln. Industri pembuatan komponen utama kereta api o. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang
industri dirgantarap. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang
menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannyaq. Infrastruktur ekonomir. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang
berhubungan dengan itu
22
Capaian per 30 September 2019
• Jumlah Wajib Pajak : 43 Wajib Pajak;
• Rencana Investasi : Rp 517,2 Triliun;
• Penyerapan Tenaga kerja : 31.924 Tenaga Kerja;
• Lokasi Usaha : 16 Provinsi;
• Asal Investor : 11 Negara.
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n V. KEBIJAKAN PERDAGANGANUntuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di era Industri 4.0 diperlukan Kebijakan Perdagangan untuk mendorong ekspor
Peningkatan produk
ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global
Value Chain
Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu
Efisiensi logistik
Diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar
• Partisipasi industri Indonesia dalam global value chain (GVC) masih tergolong rendah
dengan indeks 43,5.
• Peningkatkan ekspor diarahkan pada produk bagian dari rantai nilai global (globalvalue chain).
a. Mengurangi Komoditi yang Wajib LS (Laporan Surveyor)
b. Mengurangi Lartas Ekspor lainnya (ET, TPP, SPE)
a. Sistem DeliveryOrder (DO) Online, InaportNet
b. Prosedur Ekspor Otomotif
c. OtomotifCenter
a. Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi (FTA)
b. Penyelesaian sengketa dagang
c. Peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market)
d. Penguatan Market Intelegence di luar negeri
1
2
3
4
23
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
Partisipasi industri Indonesia dalam global value chain (GVC) masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia maka pembangunan
industri nasional perlu diarahkan dengan menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari rantai nilai global (global value chain).
Pemasaran
ProduksiIde
Distribusi
Pengadaan
Bahan
Baku
Desain
• Value Chain merupakan kegiatan yang dilakukanperusahaan dan pekerja untuk menghasilkan suatu produk,mulai dari konsep sampai dengan distribusi produk akhir
(Kaplinsky & Morris, 2000)• GVC ketika rangkaian value chain dilakukan oleh beberapa
perusahaan yang tersebar di beberapa negara.
43.5
60.4
54.3
43.1
47.7 48.6
Indonesia Malaysia Thailand India China NegaraBerkembang
Indeks Partisipasi Global Value Chain 2017
kontribusi Indonesia dalam dalam rantai nilai global (GlobalValue Chain) masih tergolong rendah dimana indeks kontribusiIndonesia sebesar 43.5, di bawah rata-rata kontribusi agregatnegara berkembang sebesar 48.5.
Rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC diantaranyadisebabkan karena Indonesia masih bergantung pada eksporhasil agrikultur dan tambang dimana tidak memberikan value
added cukup besar bagi Indonesia
Sumber: WTO 2017 24
V. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
V.1 PENINGKATAN PRODUK EKSPOR DENGAN TERLIBAT SEBAGAI BAGIAN GLOBAL VALUE CHAIN
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
1. Penghapusan kewajiban LS yang dilakukan oleh Lembaga Survey untuk komoditi CPO dan Produk Turunannya serta
Gas yang dialirkan lewat pipa melalui penerbitan peraturan sebagai berikut :
a. Permendag No. 17 Tahun 2019 tentang Pencabutan Permendag No. 90 Tahun 2015 tentang Verifikasi atau
Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya,
b. PMK No. 22 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk
Turunannya, dan
c. Permendag No. 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar
Lain (pasal 30)
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh
Lembaga Survey untuk kepentingan fiskal dan pengawasan.
Mengurangi Komoditi yang Wajib LS (Laporan Surveyor)
V.2 SIMPLIFIKASI PROSEDURAL UNTUK MENEKAN BIAYA DAN WAKTU
1
Terdapat berapa kesamaan dokumen persyaratan pada Eksportir Terdaftar (ET), Surat Persetujuan Ekspor (SPE), Tanda
Pengenal Produsen (TPP) dan dokumen ekspor lainnya sehingga menyebabkan duplikasi serta menambah waktu dan
biaya pengurusan dokumen ekspor. Pemerintah akan melakukan simplifikasi dan pengurangan prosedur pengurusan
dokumen ekspor terebut.
Mengurangi Lartas Ekspor Lainnya (ET, SPE dan TPP)2
V. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
25
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
V.3 EFISIENSI LOGISTIK
Sistem DO Online, InaPortNet Prosedur Ekspor Otomotif
Otomotif Center
Sistem DO Online adalah programpenebusan delivery order dari
shipping line oleh pemilik barang /freight forward secara elektronik.
Simplifikasi prosedur ekspor otomotifyaitu pemasukan barang ekspor ke
kawasan pabean tidak
memerlukan NPE dan PEB dapatdiajukan setelah masuk ke KawasanPabean.
Pembangunan kawasan “otomotifcenter” untuk mengakomodir seluruh
proses produksi semua perusahaanotomotif dalam satu kawasan khusus
V. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Efisiensi logistik untuk meningkatkan daya saing harga produk ekspor di pasar
26
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
V.4 DIPLOMASI EKONOMI DAN PENINGKATAN PASARV. KEBIJAKAN PERDAGANGAN
27
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
VI. PENINGKATAN KUALITAS SDM
Pemetaan sektor perlu dilakukan untuk mensinergikan sektor prioritas antara K/L terkait sehingga, kebijakan pengembangan vokasi yang dilakukan kedepan
dapat fokus pada sektor unggulan, terintegrasi meliputi tiga fokus lembaga vokasi (SMK, BLK & Poltek), dan dilakukan secara masif dan scalable.
Sektor Prioritas Roadmap Vokasi
123456
MANUFAKTUR
AGRIBISNIS
PARIWISATA
KESEHATAN
EKONOMI DIGITAL
PEKERJA MIGRAN
1. INDUSTRI MANUFAKTUR (3793 SMK)
Sektor Prioritas Revitalisasi SMKTarget 5.000 SMK
2. PERTANIAN (499 SMK)
3. PARIWISATA (453 SMK)
4. EKONOMI KREATIF (65 SMK)
5. KEMARITIMAN (180 SMK)
6. ENERGI & PERTAMBANGAN (10 SMK)
Sektor Prioritas BLKTarget 159 BLK
1. INDUSTRI MANUFAKTUR (74 BLK)
2. AGRIKULTUR (23 BLK)
3. PARIWISATA (18 BLK)
4. EKONOMI KREATIF (44 BLK)
Sektor Prioritas PoliteknikTarget 265 Politeknik
1. INDUSTRI MANUFAKTUR(131 POLTEK)
2. PERTANIAN & KEHUTANAN (34 POLTEK)
3. PARIWISATA(6 POLTEK)
5. MARITIM & TRANSPORTASI (12 POLTEK)
6. KONSTRUKSI(37 POLTEK)
7. PERTAMBANGAN(2 POLTEK)
8. LISTRIK GAS & AIR MINUM (3 POLTEK)
4. SOSIAL & KESEHATAN(38 POLTEK)
9. JASA (REAL ESTATE & COMMERCE) (2 POLTEK)
Sektor Prioritas Vokasi IndustriTarget 3.793 Link and Macth
INDUSTRI MANUFAKTUR (2.612 SMK LINK & MATCH)
Fokus untuk
melakukan
Reskilling &
Upskilling
Sesuai dengan Sektor PrioritasRoadmap Vokasi
Sektor Prioritas yang ditetapkan K/L di luar Sektordalam Roadmap Vokasi
Keterangan:
▪ Pada vokasi industri, seluruh sektor telahsesuai dengan Sektor Prioritas Roadmap Vokasi
▪ Sedangkan pada SMK, BLK dan Politeknik, Sektor Prioritas Roadmap Vokasi yang belummasuk adalah Sektor Kesehatan dan PekerjaMigran 28
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
VII. PENGOPTIMALAN INFRASTRUKTUR: PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)
29
Secara kumulatif, sejak tahun 2016 s.d
agustus 2019 ada 81 PSN yang selesai
dengan investasi mencapai Rp390 T
Pemerintah telah menyusun proyek strategis nasional yang terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan total nilai investasi mencapai
Rp4.183 triliun yang tercantum dalam perpres no. 56/2018
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
VII. PENGOPTIMALAN INFRASTRUKTUR: PENGEMBANGAN KEK
5 KEK
TARGET TAHUN 2018 - 2019
Pengembangan KEK s.d
Oktober 2019
13 KEK(8 KEK Industri dan 5 KEK
Pariwisata)
17
• KEK dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi• KEK yang tersebar dari barat hingga timur wilayah Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur, pemberian fasiltias dan insentif
serta kemudahan berinvestasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menarik investor
13. KEK Singhasari
+ KEK Baru
30
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
Sumber: Laporan PLN
VII. PENGOPTIMALAN INFRASTRUKTUR: PROGRAM KELISTRIKAN 35.000 MW
31
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n PEMBENAHAN EKOSISTEM INVESTASI
TUJUAN
Konsep Omnibus Law
1Dasar acuan penyusunan
norma RUU Kemudahan dan
Daya Saing
2Mempermudah Proses
Investasi3
Standarisasi Perizinan yang cepat,
sederhana, dan terintegrasi
Konsep kebijakan yang menggabungkan sejumlah aturan
terkait dengan perizinan bisnis di beberapa K/L menjadi
satu UU yang akan dijadikan payung hukum baru.
Penataan Kewenangan
(Presiden sebagai Kepala Pemerintahan)
• Kewenangan Pemerintahan
• Perubahan UU Pemerintahan Daerah
• Perubahan UU Administrasi Pemerintah
Persyaratan Investasi
• Daftar Negatif Investasi (DNI) danPortofolio
• Perubahan UU Sektor yang mengatur DNI & PembatasanInvestasi
• Perlindungan UMKM-K
• Penyelenggaran UrusanPenanaman Modal
• Sengketa Penanaman Modal
Kegiatan Usaha Berbasis Risiko
(Risk Based Approach/RBA)
• Mengubah konsep dari License Approach (semua kegiatan wajibpunya izin) → ke Risk-Based Aprroach(izin hanya untuk kegiatan risiko K3L)
• Klasifikasi pengendalian dalam Risk-Based Aprroach :
• Izin dalam rangkaoperasional/komersial
• Standard/Sertifikat/Lisensi
• Registrasi (NIB)
• Inspeksi
32
TERIMAKASIHekon.go.id
LAMPIRAN
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n STATUS KEMAJUAN 223 PROYEK + 3 PROGRAM PSN PER SEPTEMBER 2019
35
Sumber: KPPIP
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n PETA SEBARAN DAN KINERJA INVESTASI KEK
KINERJA INVESTASI KEK
No KEKKomitmen Investasi
(Miliar Rupiah)
1 Galang Batang 36.250,00
2 Mandalika 17.720,80
3 Sei Mangkei 11.222,60
4 Palu 5.545,80
5 Sorong 5.378,90
6 Bitung 2.746,00
7 Tanjung Lesung 2.407,50
8Arun Lhokseumawe 1.762,00
9 MBTK 995,00
10 Tanjung Kelayang 839,00
11 Morotai 433,00
Total 74.078,00
As per August 2019
Telah beroperasi
Pembangunan
36
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n INSENTIF FISKAL: SUPER DEDUCTION UNTUK VOKASI DAN LITBANG
Mendorong Peran Swasta dalam kegiatan Pengembangan SDM Indonesia, dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
300%
Super deduction untuk Industri dengan kegiatan vokasi Super deduction untuk Industri dengan kegiatan litbang
200%
Ps. 35 UU PPh
PP 45/2019
RPMK Fasilitas Super Deduction R&D
PMK 128/PMK.010/2019Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertntu
Hal-hal yang belum cukup diatur, diatur dengan PP
Mengatur:- Jenis Fasilitas- Amanah Pengaturan lebih lanjut dengan PMK
Mengatur- Besaran fasilitas- Jenis kegiatan RnD yang diberi fasilitas- Mekanisme pemberian fasilitas
Mengatur:- Besaran fasilitas- Jenis praktik kerja/pemagangan/pembelajaran pada
kompetensi tertentu yang diberi fasilitas- Mekanisme pemberian fasilitas
KONSTRUKSI PENGATURAN
37
Kem
en
teri
an K
oo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kon
omia
n
Pembangunan 5 pilar utama secara kronologis sebagai landasan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju 2024.
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
INFRASTRUKTUR
MENGURANGI
KETERGANTUNGAN
THD MODAL ASING
(JANGKA PENDEK)
PENINGKATAN
KUALITAS SDM &
EFISIENSI PASAR
TENAGA KERJA
KONFIGURASI
INVESTASI
UNTUK MENDUKUNG
PERTUMBUHAN
Kelima pilar yang dibangun akan saling berkaitan untuk
membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
KEBIJAKAN
PEMERATAAN
EKONOMI
LIMA PILAR TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU INDONESIA 2024
38