Post on 06-Feb-2020
ANALISIS KELAYAKAN AGUNAN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU
TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Husnul Layali
NIM 11140530000089
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M / 1440 H
PEDOMAN TRANSLITERASI
Huruf
Arab
Huruf
Latin Keterangan
Tidak dilambangkan ا
b Be ب
t Te ت
ts te dan es ث
j Je ج
h h dengan garis bawah ح
kh ka dan ha خ
d De د
dz de dan zet د
r Er ر
z Zet ز
s Es س
sy es dan ye ش
s es dengan garis di bawah ص
d de dengan garis di bawah ض
t te dengan garis di bawah ط
z zet dengan garis di bawah ظ
koma terbalik di atas hadap kanan ‘ ع
gh ge dan ha غ
f Ef ف
q Ki ق
k Ka ك
l El ل
m Em م
n En ن
w We و
h Ha ه
Apostrof ` ء
y Ye ي
i
ABSTRAK
Husnul Layali. Analisis Kelayakan Agunan Terhadap
Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan, 2019
Kelayakan suatu agunan merupakan pondasi terpenting terhadap
keputusan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan dalam memberikan pembiayaan kepada calon
nasabahnya.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar penilaian
agunan beserta standar kelayakan yang diatur oleh pihak Bank
Syariah Mandiri dalam menilai suatu agunan yang diserahkan
oleh nasabah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
mengambil data-data primer dari lapangan yang dilakukan pihak
Bank Syariah Mandiri. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul
kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar penilaian agunan
untuk mencari nilai likuidasi yaitu hanya berdasarkan nilai pasar
yaitu maksimal 70%. Kriteria agunan harus mempunyai nilai
ekonomis dan yuridis, serta penentuan kelayakan agunan
berdasarkan prinsip 5C.
Kata Kunci: Agunan, Dasar Penilaian, Standar Kelayakan,
Pemberian Pembiayaan, Bank Syariah Mandiri.
ii
KATA PENGANTAR
Al-hamdulillaahirobbil’aalamiin, puji serta syukur peneliti
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai
macam nikmat yang tak ternilai harganya, baik nikmat iman,
nikmat Islam dan nikmat sehat wal ‘afiat sehingga atas izin-Nya
peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis
Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian
Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan”. Shalawat serta salam
tidak lupa peneliti sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman
kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini.
Peneliti menyadari tidak sedikit kesulitan dan hambatan
yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini. Namun atas
bimbingan-Nya melalui perantara dari berbagai pihak baik berupa
motivasi maupun bantuan moril dan materil, peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini walaupun peneliti menyadari bahwa
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, tidak
lupa peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses
penyusunan skripsi ini, di antaranya kepada:
iii
1. Ibu Prof. Dr. Amany Burhanuddin Lubis, Lc. M.A selaku
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Bapak Drs. Arief Subhan, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, M.A selaku Ketua Jurusan
Manajemen Dakwah.
4. Bapak Drs. Sugiharto, M.A selaku Sekretaris Jurusan
Manajemen Dakwah.
5. Bapak Dr. H. M. Sungaidi, M.A selaku Dosen Pembimbing
Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah
banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sabar
dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan
skripsi.
6. Ibu Dra. Rochimah Imawati, M.Psi selaku Dosen Penguji
Skripsi.
7. Bapak H. Mulkanasir, BA, S.Pd, M.M selaku Dosen
Penguji Skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi dan Staff Tata Usaha Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Ibu Meida Liesdiana selaku Branch Operation and Service
Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan yang telah memberikan izin kepada
peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di Bank yang
dipimpin.
iv
10. Bapak Abdul Rosyid selaku Micro Analyst di unit Warung
Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan yang telah banyak membantu peneliti
selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
11. Orang tua, Abi (Muhammad Nasir) dan Mama (Munhana
Ardawih) yang senantiasa memberikan dorongan moril
maupun materil, mendoakan dan memberikan dukungan,
semangat, perhatian, doa dan kasih sayang kepada peneliti
dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah
angkatan 2014, semoga sukses selalu.
13. Untuk semua orang yang ada dalam kehidupan peneliti
yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta
memberikan kontribusi berupa saran maupun ide kepada
peneliti.
Serta semua pihak yang tidak bisa disebut namanya satu
persatu. Atas bantuan dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada
peneliti mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan balasan pahala yang
berlipat ganda. Jazakumullah Ahsanal Jaza.
Jakarta, Januari 2019
Peneliti
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................. i
KATA PENGANTAR ............................................................ ii
DAFTAR ISI ........................................................................... v
DAFTAR TABEL .................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................. 1
B. Ruang Lingkup Penelitian .............................. 6
C. Rumusan Masalah .......................................... 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................... 7
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................ 8
F. Metode Penelitian ........................................... 11
G. Sistematika Penulisan .................................... 17
BAB II LANDASAN TEORI
A. Agunan ........................................................... 19
1. Definisi Agunan ...................................... 19
2. Dasar Hukum Agunan ............................. 21
3. Kriteria Barang Agunan .......................... 23
4. Jenis-Jenis Agunan .................................. 24
5. Kegunaan Agunan ................................... 26
6. Pengikatan Agunan ................................. 27
7. Dasar-Dasar Penetapan Penilaian Agunan 30
8. Penentuan Barang Agunan ...................... 31
vi
B. Pembiayaan .................................................... 32
1. Definisi Pembiayaan ............................... 32
2. Penilaian Pemberian Pembiayaan ............ 35
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan ............ 38
C. Usaha Mikro ................................................... 40
1. Pengertian Usaha Mikro .......................... 40
2. Karakteristik Usaha Mikro ...................... 43
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro 44
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri ....................... 48
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ............. 51
C. Budaya Perusahaan ........................................ 51
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .... 53
E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri ........... 57
F. Profil Unit Warung Mikro Bank Syariah
Mandiri ........................................................... 58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian Data Hasil Penelitian ..................... 60
1. Produk Pembiayaan Usaha Mikro ............. 60
2. Penentuan Kelayakan Agunan ................... 61
B. Pembahasan .................................................... 65
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................... 78
B. Saran-saran ..................................................... 78
vii
DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Tinjauan Kajian Terdahulu ................................. 8
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil ............ 35
Tabel 2.2 Kriteria Usaha Mikro .......................................... 42
Tabel 4.1 Dokumen yang Diperlukan Saat Mengajukan
Pembiayaan ......................................................... 61
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perbankan yang didasarkan pada konsep
dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam
sistem perbankan internasional.1 Industri keuangan syariah
berkembang pesat sejak pertama kali beroperasi pada awal
tahun 1970. Saat ini, layanan keuangan syariah telah tersebar
di segala penjuru dunia dalam bentuk lembaga keuangan.
Standar pelaporan keuangan, akuntansi dan auditing pun
telah diterapkan. Beberapa kemajuan telah diraih, seperti
dengan dibentuknya pasar modal dan pasar uang antar bank
syariah, agensi rating syariah dan lembaga pengawas layanan
keuangan syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan
betapa pentingnya industri keuangan syariah bagi sistem
keuangan internasional.
Bank syariah merupakan lembaga intermediary2 yang
berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana
kepada masyarakat. Oleh karena itu, lembaga perbankan
mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut
menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju
perekonomian dan pembangunan di Indonesia.
Sehubungan dengan fungsi bank syariah yaitu
menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah pasti
1 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah
Teori, Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 29. 2 Kata Benda, yang Berarti Perantara.
2
terindikasi adanya resiko. Resiko yang muncul berakibat
pada kerugian materil maupun non materil bagi pihak bank
dan masyarakat yang menyimpan dananya di bank, maka
pihak bank dalam hal ini menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam asas-asas pembiayaan yang sehat sejak dini, untuk
meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan
bermasalah.
Upaya menekan rasio NPF (Non Performing Finance)3
dengan melempar pembiayaan baru pun jelas tidak mudah,
sebab kondisi pasar melemah, resiko pembiayaan meningkat,
dan secara industri, Biro Riset Infobank (birl) mencatat,
kinerja separuh bank syariah menurun tiga tahun terakhir,4
salah satu bank yang mengalami kemerosotan saat ini adalah
Bank Syariah Mandiri, alasan tersebutlah yang mana pihak
Bank Syariah Mandiri saat ini berhati-hati dalam pemberian
pembiayaan. Bank Syariah Mandiri melakukan pengawasan
ketat dalam menganalisis pembiayaan yang akan disalurkan
ke masyarakat. Mengingat pengikatan agunan bagi bank
syariah sampai saat ini belum ada peraturannya secara
khusus, maka pelaksanaan dalam penentuan kelayakan
agunan yang dilakukan oleh bank syariah adalah
memberlakukan peraturan perundang-undangan
konvensional yang ada tentang lembaga jaminan atau
agunan.5
3 Yang Berarti Pembiayaan Bermasalah.
4 Majalah Info Bank edisi Pebankan Syariah. 2016.
5 Faturahman Dzamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di
Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40-41.
3
Perbankan syariah, sebagai sub-sistem dari perbankan
nasional, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian
diwujudkan dalam hal antara lain dengan adanya agunan
(collateral). Agunan ini berfungsi untuk mendukung
keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai
dengan yang diperjanjikan.6
Agunan yang diberikan oleh nasabah kepada bank hanya
akan dicairkan apabila nasabah melakukan pelanggaran.
Namun, apabila nasabah melanggar, tidak begitu saja agunan
dicairkan, tetapi ada beberapa proses yang akan dilakukan
bank secara bertahap dalam upaya penyelesaian pembiayaan
bermasalah yang terjadi. Agunan merupakan jalan terakhir
apabila debitur benar-benar tidak mempunyai i’tikad baik
atau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi semua
kewajibannya kepada bank.7
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan melakukan kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana. Khususnya dalam penyaluran dana, Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan memiliki beberapa macam akad yang dipakai, di
mana disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pada Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan terdapat unit Warung Mikro yang melayani
6 Abdul Ghofur Anshori, dkk, Kapita Selekta Perbankan Syariah di
Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 177-178. 7 Kantor BI Semarang, Penanganan Kredit Bermasalah, 2004, hlm.
157.
4
pembiayaan jangka pendek dan membiayai pembiayaan
dengan plafon sampai dengan 200 juta rupiah dan untuk
jangka waktu tertentu. Syarat dan kepengurusan yang mudah,
serta produk pembiayaan Warung Mikro yang target utama
dari pembiayaan ini adalah para pengusaha kecil, pedagang,
petani serta pegawai negeri.8
Walau plafonnya dikategorikan kecil, namun tetap saja
pasti memiliki resiko tinggi. Tingkat resiko tinggi disebabkan
jangka waktunya yang dinilai singkat atau pendek dari
pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan. Maka, untuk mitigasi
resiko yang mungkin terjadi di saat pembiayaan, Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan mensyaratkan penyertaan barang milik nasabah
sebagai agunan, jika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat
melunasi pinjaman.
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan memandang agunan sebagai salah satu
bagian dari objek penilaian. Agunan adalah pilihan terakhir
(second way out) apabila debitur tidak bisa melunasi
pembiayaannya. Analisis penentuan kelayakan agunan di
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan menggunakan standar yang telah ditentukan oleh
8 Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku Micro Analyst
pada hari Senin, 22 Oktober 2018.
5
Bank Syariah Mandiri pusat, tetapi untuk harga suatu agunan
disesuaikan dengan kondisi harga pasar.9
Mekanisme penentuan kelayakan agunan di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan dilakukan oleh micro analyst (analis mikro), meliputi
penerimaan berkas dari micro marketing, tinjauan langsung
ke tempat nasabah, wawancara dengan nasabah dan
sebagainya sampai proses akhir yaitu pembuatan laporan
hasil analisis. Maka dari itu, analis mikro harus mampu
menganalisis agunan tersebut agar tidak terjadi resiko yang
tidak diinginkan.10
Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan memerlukan
sikap kehati-hatian dalam penentuan kelayakan agunan,
sehingga peneliti menganggap penting melakukan penelitian
tentang analisis penilaian dalam menentukan kelayakan
agunan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan dalam menyalurkan
pembiayaan terhadap calon nasabahnya.
Inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk
mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Analisis
Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian
Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan”.
9 Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku Micro Analyst
pada hari Senin, 22 Oktober 2018. 10
Wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid selaku Micro Analyst
pada hari Senin, 22 Oktober 2018.
6
B. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ruang Lingkup Objek
Objek penelitian ini adalah standar kelayakan
agunan, pembiayaan usaha mikro akad murabahah pada
unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan.
2. Ruang Lingkup Subjek
Subjek penelitian ini adalah produk pembiayaan
usaha mikro dengan akad murabahah yang digunakan
untuk modal kerja dan investasi bagi nasabah di Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan.
3. Ruang Lingkup Tempat
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan, yang
beralamat di Bintaro Jaya Sektor IIIA Blok DD 10/1 Jl.
Mandar XX Tangerang Selatan, 15255.
4. Ruang Lingkup Waktu
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober
sampai 29 Oktober 2018.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka timbul
permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana penentuan kelayakan suatu agunan yang
dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
7
Pembantu Tangerang Selatan pada pemberian produk
pembiayaan usaha mikro?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui penentuan kelayakan suatu
agunan pada pemberian produk pembiayaan usaha mikro
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:
a. Kegunaan Teoritis
Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah
wawasan bagi para akademisi yang memperdalam
ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu
perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan gambaran dan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat
digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan
maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah
perbankan syariah yang telah terjadi dan juga untuk
menambah sumber pustaka yang telah ada.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan, hasil penelitian
8
ini dapat digunakan sebagai bahan masukan
mengenai penilaian dalam menentukan
kelayakan suatu agunan pada produk
pembiayaan usaha mikro.
2) Bagi peneliti lain, dapat mempertimbangkan
kelebihan dan kekurangan yang mungkin
ditemukan dalam penelitian ini, apabila di
kemudian hari akan melakukan penelitian
sejenis.
3) Bagi peneliti, memberikan wawasan
pengetahuan mengenai agunan dan pembiayaan
di Bank Syariah Mandiri.
4) Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini
dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan
masukan dalam penelitian sejenis pada
penelitian yang akan datang.
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Untuk menghindari plagiarism, maka peneliti akan
melampirkan penelitian terdahulu di antaranya adalah:
Tabel 1.1
Tinjauan Kajian Terdahulu
Peneliti, Judul,
Tahun Hasil Penelitian Perbedaan
Eka Fitriyana,
Analisa
Mekanisme
Penilaian
Barang Jaminan
Hasil penelitian ini
mengungkapkan bahwa
analisa penilaian barang
jaminan dalam mendapatkan
pembiayaan murabahah
Perbedaan
dengan
penelitian
yang akan
diteliti oleh
9
dalam
Mendapatkan
Pembiayaan
Murabahah di
KJKS BMT
Walisongo
Mijen
Semarang.
(2015)
pada BMT Wali Songo
Semarang yaitu dengan
menggunakan Nilai Pasar,
Nilai Wajar, Nilai Likuiditas
dan Nilai Jual Objek
Pajak.11
peneliti yaitu
terletak pada
objek dan
fokus
penelitian.
Penelitian
yang
dilakukan
peneliti yaitu
analisis yang
terfokus pada
kelayakan
suatu barang
yang
dijadikan
sebagai
agunan.
Muhammad
Syafi’i, Aplikasi
Penjamin
Pembiayaan
Murabahah
untuk
Mengantisipasi
Pembiayaan
Bermasalah
pada PT. Bank
Syariah Mandiri
Cabang Salatiga.
(2011)
Hasil penelitian ini
menunjukkan keterkaitan
dengan penjaminan
pembiayaan murabahah
bagi nasabah perorangan.
Pertama, PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Salatiga
terlebih dahulu telah
melakukan analisis terhadap
jaminan yang akan
diberikan kepada bank,
Kedua, upaya penyelesaian
atas pembiayaan bermasalah
yang terjadi pada
pembiayaan murabahah
bagi nasabah adalah, (1)
monitoring (pengawasan)
angsuran, (2) angsuran
jaminan, (3) melakukan
Perbedaan
dengan
penelitian
yang akan
diteliti oleh
peneliti yaitu
terletak pada
tujuan
penelitian.
Penelitian
yang
dilakukan
oleh peneliti
yaitu untuk
mengetahui
standar
kelayakan
suatu agunan
yang
11
Eka Fitriyana, Analisis Mekanisme Penilaian Barang Jaminan
dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Wali Songo,
(Tugas Akhir, FEBI, UIN Wali Songo, Semarang, 2015).
10
komunikasi secara intensif,
(4) lebih memperhatikan
hal-hal berkaitan dengan
jaminan, (5) melakukan
pengawasan terhadap
nasabah, (6) lebih
memperhatikan hal-hal
berkaitan dengan jaminan,
dan (7) kebijakan La
Risywah.12
diserahkan
oleh nasabah.
Ida Nuraida,
Manajemen
Pembiayaan
Murabahah
Bermasalah.
(2010)
Hasil penelitian ini
memperlihatkan bahwa
prosedur atau tata cara
untuk mendapatkan
pembiayaan murabahah
pada Bank Muamalat, yaitu
pertama, bank melakukan
pengumpulan data nasabah
yang mengajukan
pembiayaan. Kedua,
penyelidikan berkas oleh
pihak bank kepada calon
nasabah berupa kunjungan
setempat, informasi dari
pihak lain yang memiliki
hubungan dengan calon
nasabah pembiayaan.
Ketiga, pengajuan
Memorandum Usulan
Pembiayaan (MUP) ke KPP
untuk dipertimbangkan
apakah nasabah tersebut
layak atau tidak
mendapatkan pembiayaan.
Keempat, adalah keputusan
pembiayaan oleh komite.
Perbedaan
dengan
penelitian
yang akan
diteliti oleh
peneliti yaitu
terletak pada
ruang
lingkupnya.
Penelitian
yang
dilakukan
oleh peneliti
yaitu hanya
menganalisa
pada sisi
kelayakan
agunannya
saja, tidak
melebar
kepada
penilaian
pada aspek
5C lainnya.
12
Muhammad Syafi’i, Aplikasi Penjaminan Pembiayaan
Murabahah untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga, (Tugas Akhir, STAIN Salatiga,
2011).
11
Selanjutnya adalah realisasi
keputusan pembiayaan
berupa akad
penandatanganan
pembiayaan dan penyerahan
jaminan kepada pihak bank,
dan yang terakhir adalah
pemantauan pelaksanaan
kegiatan nasabah dan
pelunasan pembiayaan.
Kemudian peneliti
menyebutkan kendala yang
dihadapi oleh Bank
Muamalat dalam
pembiayaan murabahah,
salah satunya yaitu ketika
melakukan penilaian
jaminan dan lemahnya
aspek supernise dan
monitoring yang dimiliki
oleh Bank Muamalat.13
F. Metode Penelitian
Agar dalam penelitian dan penulisan skripsi ini
terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang
optimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk
bertindak serta berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah,
ini disebut metode.14
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah
pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu
13
Ida Nuraida, Manajemen Pembiayaan Murabahah Bermasalah:
Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (Skripsi, FSH, UIN
Jakarta, 2010). 14
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 1998),
hlm. 6.
12
gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode
penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan
tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam
melakukan penelitian.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research) atau biasa disebut penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.15
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian
yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah
di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.16
b. Sifat Penelitian
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat
deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis
adalah penelitian yang memaparkan data yang
didapat di lapangan dan selanjutnya dilakukan
analisa dengan menggunakan pendekatan landasan
teori yang ada sebagai pijakan dalam menganalisa.17
15
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), hlm. 36. 16
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 15. 17
Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.
13
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan, yang
beralamat di Bintaro Jaya Sektor IIIA Blok DD 10/1 Jl.
Mandar XX Tangerang Selatan, 15255. Penelitian ini
berlangsung pada tanggal 19 Oktober sampai 29 Oktober
2018.
3. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.18
Sumber
data ini diperoleh dari seseorang yang dimintai
informasi (narasumber). Data yang diperoleh
langsung dari salah satu staff Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan serta
pihak-pihak bank lainnya yang menurut peneliti
dapat memberikan informasi mendukung mengenai
penelitian yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.19
Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi-
skripsi, laporan-laporan tahunan di Bank Syariah
18
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 308. 19
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 308.
14
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan serta data lainnya yang dapat membantu
ketersediaan data yang relevan dengan tema
penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan
dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak
langsung.20
Dalam penelitian ini, pola observasi
yang dilakukan adalah observasi mekanik sebagai
pengamat mengenai agunan pembiayaan dan cara
menganalisa keputusan pemberian pembiayaan yang
terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan.
b. Wawancara (interview), yaitu suatu cara
pengumpulan data untuk memperoleh informasi
langsung dari sumbernya.21
Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki
keterkaitan dengan masalah yang hendak diteliti,
dalam hal ini yang akan peneliti wawancarai yakni
beberapa staff atau karyawan pada divisi
pembiayaan dan pimpinan cabang Bank Syariah
20
Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 93. 21
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan
Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 150.
15
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan.
c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data
untuk memperoleh data langsung dari objek
penelitian, meliputi laporan perusahaan, foto-foto,
film dokumenter dan data-data lainnya yang relevan
dengan penelitian.22
Dokumentasi didapat dari Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan.
5. Metode Pengolahan Data
Setelah peneliti mengadakan penelitian, kemudian
data yang sudah terkumpul akan dianalisis. Sebagaimana
data tersebut diperoleh baik melalui dokumen maupun
pertanyaan akan dianalisis dengan langkah-langkah
sebagai berikut:23
a. Editing atau pemeriksaan data yaitu mengoreksi
apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap,
sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan
masalah.
b. Tabulasi adalah memasukan data ke dalam tabel
tabulasi setelah diklasifikasikan dan dihitung
presentasenya.
22
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan
Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103. 23
Deni Pramana, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah
bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar dalam Perspektif Etika
Ekonomi Islam, (Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung: 2016), hlm. 16.
16
c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap
hasil observasi sehingga memudahkan peneliti untuk
menganalisis dan menarik kesimpulan.
6. Metode Analisis Data
Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah
selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut sehingga
dapat ditarik kesimpulan. Data tersebut dianalisis dengan
menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif
kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola,
mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kepada orang lain.24
Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik
analisis data dengan menggunakan metode berfikir
deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya
umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum
itu ketika hendak menilai suatu kejadian khusus.25
Yang
dimaksud dengan metode ini adalah data-data pendapat
atau teori-teori yang berkaitan dengan Penentuan
Kelayakan Agunan pada Produk Pembiayaan Usaha
Mikro di Unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan.
24
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 248. 25
Sutrisno Hadi, Metode Penelitian, Jilid I, (Jogjakarta: Andi
Offset, 1989), hlm. 42.
17
G. Sistematika Penulisan
Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara
sistematis dalam beberapa bab. Pembahasan yang akan
dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini, penjelasan mengenai definisi-
definisi yang bersangkutan dengan judul penelitian
yang bersandar pada kepustakaan, yakni
membahas tentang penentuan kelayakan agunan
dan pembiayaan usaha mikro.
BAB III GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
Bagian ini berisi tentang penyajian data yang
menjadi bahan penelitian, yaitu mengenai sejarah
Bank Syariah Mandiri, visi misi, produk-produk
dan struktur organisasi.
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
Bagian ini berisi uraian penyajian data hasil
penelitian dan pembahasan mengenai judul yang
diteliti.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah
18
penelitian disertai dengan saran yang perlu
dilakukan.
19
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Agunan
1. Definisi Agunan
Agunan dalam terminologi hukum perbankan
didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan
tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank
(kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.1
Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan agunan
merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda
bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan
oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit
usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban
nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan Pasal 1
Angka 26 tersebut, terdapat dua istilah yaitu agunan dan
jaminan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan
pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan.
Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.2
Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan
agunan sebagai jaminan tambahan, maka menurut
1 Wangsa Widjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 285. 2 Wangsa Widjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 285.
20
Wangsa Widjaja secara a contrario, jika ada jaminan
tambahan tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat
terminologi hukum yang ada dalam UU Nomor 21
Tahun 2008, jaminan pokok pada dasarnya tidak
disebutkan secara jelas, namun jika merujuk pada istilah
jaminan dan agunan dalam praktik perbankan yang
dikemukan oleh A. Wangsa Widjaja, bahwa istilah ini
muncul dari SK Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28
Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE
Nomor 23/6/UKU Tanggal 28 Februari 1991 tentang
Jaminan Pemberian Kredit.3
Pasal 1 Huruf B dan C SK Nomor 23/69/KEP/DIR
menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan material,
surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh
debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu
kredit atau pembiayaan, apabila debitur tidak dapat
melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dari pengertian lain, jaminan atau yang lebih
dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur
atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika
terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Agunan dalam
pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang
ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti
kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur.
Untuk agunan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis
3 Wangsa Widjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 286.
21
dari officer pembiayaan untuk menganalisis circle live
usaha debitur serta penambahan keyakinan atas
kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan
yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Dasar Hukum Agunan
a. Agunan diperlukan untuk memperkecil resiko-
resiko yang merugikan bank serta untuk melihat
kemampuan nasabah dalam menanggung
pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari
bank. Sebagaimana yang telah Allah firmankan
dalam al-Qur’an sebagai berikut:
ب انز ه آمىا إر آ أ ه إن أجم مسم ا تذاىتم ثذ
ىكم كبتت ثبنعذل فبكتجي نكتت ث ل ؤة كبتت أن
نمهم انز كتت كمب عهم لا انحق فهكتت عه
نتق لا سث ئب ل جخس مى ش (۲۸۲)انجقشح: .
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu
melakukan utang-piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah
telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia
menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu
mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi
sedikit pun dari padanya”. (QS. Al-Baqarah: 282).
22
b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan
Nasa’i sebagai berikut:
صه لا عه لا عىب أن انىج عه عبئشخ سض
ب مه دب إ ن أجم فشى سهم اشتش طعبم
.دسع
“Dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW
pernah membeli bahan makanan dari seorang
Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju
besinya sebagai jaminan”. (HR. Bukhori, Muslim
dan Nasa'i).
c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Abu Dawud
dan Tirmidzi sebagai berikut:
ش شكت إر ا نجه انذس ششة إر كبن مشوب ا انظ
ششة وفقت. عه انز كبن مشوب شكت
“Kendaraan yang dijadikan jaminan bisa
ditunggangi, ternak yang dijaminkan bisa diminum
air susunya. Orang yang menunggangi kendaraan
yang dijaminkan, dan yang meminum air susu
hewan bertanggung jawab membiayai resikonya”.
(HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi).
d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditetapkan
bahwa setiap pembiayaan yang diberikan harus
didasari atas keyakinan bahwa nasabah mampu
untuk mengembalikan kewajiban sesuai dengan
yang diperjanjikan. Untuk mendukung keyakinan
23
tersebut ditetapkan ketentuan bahwa setiap
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah wajib
didukung adanya agunan.4
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 bagian ketiga tentang murabahah
yaitu mengenai agunan dalam murabahah:
1) Agunan dalam murabahah dibolehkan, agar
nasabah serius dengan pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk
menyediakan agunan yang dapat dipegang.5
3. Kriteria Barang Agunan
Suatu barang yang dapat dijadikan agunan harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai
dengan uang dan memiliki nilai atau harga yang
relatif stabil (valuability), serta dapat dengan mudah
dijadikan uang melalui transaksi jual beli
(marketability).
b. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan
merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor
subjektifitas tinggi (ascertainability). Contoh barang
yang tidak memiliki kriteria tersebut misalnya
lukisan, barang antik, benda pusaka atau sarang
burung walet.
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
5 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), hlm. 247.
24
c. Mempunyai nilai yuridis (legality) dalam artian
memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat
berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat
dipindahtangankan kepemilikannya (transferability).
4. Jenis-Jenis Agunan
Berdasarkan sifatnya, agunan dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. Agunan Kebendaan
Penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga
atas barang-barang miliknya kepada bank guna
dijadikan agunan atas fasilitas pembiayaan yang
diperoleh nasabah, di mana bank mempunyai hak
untuk mengambil pelunasan atas fasilitas
pembiayaannya dari hasil penjualan barang tersebut
apabila nasabah cedera janji.6
Jenis agunan kebendaan terdiri dari benda
bergerak dan benda tidak bergerak. Yang dimaksud
dengan benda bergerak adalah semua barang yang
secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali
apabila karena ketentuan Undang-Undang benda
tersebut ditetapkan sebagai benda tidak bergerak,
contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor,
persediaan barang, perhiasan, mesin-mesin kapal
laut dengan bobot di bawah 20 M3, tagihan, surat
6 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 103.
25
berharga (marketable securities) serta deposito (cash
collateral). Sedangkan benda tidak bergerak adalah
tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya
oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai benda
tidak bergerak. Contohnya: tanah dan bangunan,
pesawat terbang, kapal laut dengan bobot 20 M3 ke
atas.7
b. Agunan non Kebendaan
Adalah suatu perjanjian penanggungan hutang
di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk
memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak
dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada
bank.
Jenis agunan non kebendaan terdiri dari:
1) Personal Guarantee / Borgtocht
Adalah jaminan seorang pihak ketiga yang
menjamin pembayaran kembali kepada bank
sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu
(gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
finansialnya terhadap kreditur (bank).8
Personal Guarantee / Borgtocht ini bersifat
umum, artinya mengakibatkan seluruh harta
kekayaan si penjamin (guarantor) menjadi jaminan
pembiayaan debitur yang bersangkutan dengan
7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 103. 8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 104.
26
mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 KUH
Perdata dan telah ada persetujuan suami atau istri.
2) Corporate Guarantee
Adalah agunan perusahaan (pihak ketiga) yang
menjamin pembayaran kembali kepada bank
sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu
(gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
finansialnya terhadap kreditur (bank).9
5. Kegunaan Agunan
Kegunaan agunan adalah untuk:
a. Memberi hak dan kekuasaan kepada bank untuk
mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-
barang agunan tersebut, apabila nasabah melakukan
cedera janji, yaitu tidak membayar kembali
hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian.10
b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam
transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga
kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau
perusahaannya, dapat dicegah sekurang-kurangnya
9 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), hlm. 104. 10
Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 88.
27
kemungkinan untuk dapat berbuat demikian
diperkecil terjadinya.11
c. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk
memenuhi perjanjian pembiayaan. Khususnya
mengenai pembayaran kembali sesuai dengan
syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak
kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada
bank.12
6. Pengikatan Agunan
Agunan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal
ini mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI)
Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972
disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak
memakai lembaga jaminan hipotik, hak tanggungan dan
fidusia. Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap
tertentu milik orang lain yang secara khusus diperikatkan
untuk memberikan suatu tagihan, hak untuk didahulukan
di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang
tersebut.
Dasar hukum pengikatan ini adalah kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Pasal 1162. Pengikatan atau
hipotik akibat perikatan pokok dapat berakhir apabila
pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti
11
Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 88. 12
Thomas Suyatno, dkk, Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 88.
28
dengan penyimpanan dan penitipan, pembaruan hutang,
perjumpaan hutang atau kompensasi, percampuran
hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang
terhutang, pembatalan, berlakunya suatu syarat batal,
lewat batas waktu.
Hapusnya hipotik akibat perikatan pokok dilakukan
oleh kantor pertanahan atas permintaan debitur yang
biasa disebut dengan Roya. Selain itu, hipotik dapat
berakhir bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik
oleh si penghutang. Sedangkan hak tanggungan adalah
agunan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan
memberikan hak preference13
pada pemegang terhadap
krediturnya yang lain, yaitu diutamakan dalam
pengembalian hutangnya dari penjualan barang harta
agunan yang dilelang.
Dasar hukum pengikatan ini adalah UU Nomor 4
Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996 mengenai hak
tanggungan. Terhapusnya hak tanggungan sesuai dengan
Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu:
1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak
tanggungan.
2) Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak
tanggungan.
13
Kata Benda, Yang Berarti Pilihan atau Preferensi.
29
3) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan
peringkat oleh ketua pengadilan negeri.
4) Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak
tanggungan.
Pengikatan yang lain adalah fidusia. Yang dimaksud
fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan bahwa benda yang dimilikinya
tersebut dalam kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pemasangan
fidusia hanya bisa dilakukan oleh pemilik barang
bergerak yang dijadikan agunan yang dilakukan di
hadapan notaris. Apabila dibuat di bawah tangan tidak
mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat barang
agunan.14
Akta fidusia didaftarkan di kantor wilayah
kehakiman setempat dan dapat digunakan untuk
mengajukan permohonan eksekusi. Fidusia memiliki
beberapa unsur, antara lain:
a) Hak agunan
b) Benda bergerak
c) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan
d) Tidak bisa dibebani hak tanggungan
e) Sebagai agunan
f) Untuk pelunasan hutang.
Sedangkan hapusnya fidusia disebabkan oleh
hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian atau
14
Syaifurrahman, Jaminan... diakses 20 September 2018.
30
pengakuan hutang yang mendahuluinya, antara lain
hapusnya hutang, pelepasan hak atas agunan fidusia dan
musnahnya barang yang menjadi objek agunan fidusia.15
7. Dasar-Dasar Penetapan Penilaian Agunan
Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa
pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang
diserahkan anggota harus dinilai pada saat dilaksanakan
analisa pembiayaan dan harus berhati-hati dalam
penilaian barang-barang tersebut karena harga yang
dicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukkan
harga sesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan
demikian semua jenis agunan wajib ditaksasi atau dinilai
kembali, minimum satu kali dalam enam bulan atau satu
tahun. Setiap perubahan data agunan, termasuk
perubahan karena taksasi agunan harus disimpan ke
dalam arsip komputer sehingga data agunan yang
terbaru.16
Berdasarkan penelitian agunan mempengaruhi
dalam menentukan porsi pembiayaan yang diajukan oleh
seorang anggota. Porsi pembiayaan tidak bisa melebihi
nilai taksasi agunan yang diberikan anggota untuk
menjadi persyaratan. Dalam mentaksasi agunan harus
memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi pada
pembiayaan, apabila suatu saat pembiayaan akan macet.
15
Syaifurrahman, Jaminan... diakses 20 September 2018. 16
H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial
Management, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008), hlm. 666.
31
Maka dari sebab itu, agunan harus bisa meng-cover
pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk jangka
waktu pembiayaan yang telah diajukan dan agunan juga
harus terus di update berdasarkan harga pasar.
8. Penentuan Barang Agunan
Penentuan suatu agunan berkaitan pada analisa
pembiayaan, yaitu menggunakan aspek 5C, yakni:
a. Character, artinya sifat atau karakter nasabah
pengambil pinjaman.
b. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk
menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman
yang diambil.
c. Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan.
d. Collateral, artinya agunan yang telah dimiliki yang
diberikan peminjam kepada bank.
e. Condition, artinya keadaan usaha nasabah prospek
atau tidak.17
17
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP
YKN, 2002), hlm. 261.
32
B. Pembiayaan
1. Definisi Pembiayaan
Definisi tentang pembiayaan yaitu pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan.18
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan hal itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang
murabahah, salam dan istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit
Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
18
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,
(Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002), hlm. 17.
33
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan,
atau bagi hasil.19
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil.
Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit
berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi
hasil.20
Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah
teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank
Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik
dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk
pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah,
penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal
sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening
19
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sebagai Revisi Dari
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah,
Pasal 1 ayat 25. 20
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1
ayat 12.
34
administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
(SWBI).21
Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah akan
menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang
penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas
nasabah penerima pembiayaan.
Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan
prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu,
masalah membayarkan bunga kepada debitur atau
pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak
akan timbul, yang menjadi perbedaan antara kredit yang
diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan
pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan
prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang
diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional,
keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi
bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan bagi
hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian
pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.22
21
Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei
2003, hlm. 18. 22
Kashmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hlm. 72-73.
35
Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil23
Bunga Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat
pada waktu akad, dengan
asumsi harus selalu untung.
Penentuan besarnya rasio
atau nisbah bagi hasil dibuat
pada waktu akad dengan
berpedoman pada
kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase
berdasarkan pada jumlah
uang (modal) yang
dipinjamkan.
Besarnya rasio bagi hasil
berdasarkan jumlah
keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap
seperti yang dijanjikan
tanpa pertimbangan apakah
proyek yang dijalankan oleh
pihak nasabah untung atau
rugi.
Bagi hasil bergantung pada
keuntungan proyek yang
dijalankan. Bila usaha
merugi, kerugian ditanggung
bersama kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga
tidak meningkat sekalipun
jumlah keuntungan berlipat
atau keadaan ekonomi
sedang “booming”.
Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan jumlah
pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan
(kalau tidak dikecam) oleh
semua agama, termasuk
Islam.
Tidak ada yang meragukan
keabsahan bagi hasil.
2. Penilaian Pemberian Pembiayaan
Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang
sering dilakukan, di antaranya dengan analisis 5C,
analisis 7P dan studi kelayakan. Analisis 5C dan 7P
memiliki hubungan yang erat di mana analisis 7P
merupakan penjelasan dari analisis 5C.
23
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61.
36
Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C:24
a. Character (Karakter/Akhlak)
Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan
seseorang dengan keluarga dan tetangganya. Untuk
mengetahui lebih dalam mengenai karakter
seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya
kepada tokoh masyarakat setempat maupun para
tetangga calon penerima pembiayaan.
b. Condition of Economic (Kondisi usaha)
Usaha yang dijalankan oleh calon penerima
pembiayaan harus baik, dalam arti mampu
mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi
biaya operasional usaha dan kelebihan dari hasil
usaha dapat menjadi modal usaha untuk lebih
berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan,
maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih
baik dan akhirnya mampu melunasi kewajibannya.
c. Capacity (Kemampuan manajerial)
Calon penerima pembiayaan harus mempunyai
kemampuan manajerial yang baik, handal dan
tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya
seorang wirausahawan sudah dapat mengatasi
permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya
apabila sudah berjalan minimal dua tahun.
24
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003).
37
d. Capital (Modal)
Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur
keuangannya dengan baik, dalam hal ini seorang
pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian
keuntungan usahanya untuk menambah modal
sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu
hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha
calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur
permodalannya berasal dari luar (bukan modal
sendiri), maka hal ini akan menimbulkan kerawanan
pembiayaan bermasalah.
e. Collateral (Agunan/Jaminan)
Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha
calon anggota pembiayaan di mana sumber utama
pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari
hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi
kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana
pembiayaan maka perlu diadakannya agunan.
Fungsi dari agunan tersebut pertama, sebagai
pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima
pembiayaan sudah tidak mampu melunasi
pembiayaan. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan
jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi.25
25 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003).
38
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan
Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai
tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank
tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian
suatu pembiayaan antara lain:
a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return
ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau
margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa
dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah.
b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana,
baik dana investasi maupun untuk modal kerja.
c. Membantu pemerintah agar semakin banyak
pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan,
mengingat semakin banyak pembiayaan yang
disalurkan kepada masyarakat maka akan
berdampak kepada pertumbuhan di berbagai
sektor.26
Dilihat dari tujuan di atas, maka dapat dikatakan
bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya
menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang
diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan
pihak yang memberikan pembiayaan.
26
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hlm. 96.
39
Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi:
a. Kepentingan Debitur
1) Memungkinkan untuk memperluas dan
mengembangkan usahanya.
2) Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dana debitur, untuk
pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan
kapasitas usaha yang bersangkutan, dan untuk
pembiayaan modal kerja dapat diperpenjang
berulang-ulang.
b. Kepentingan Perbankan
1) Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu
memasarkan jasa-jasa perbankan.
2) Untuk memperluas pangsa pasar (market share)
dalam industri perbankan nasional, di mana
pada saat ini belum ada keseimbangan antara
penawaran dana dan permintaan akan dana.
c. Kepentingan Pemerintah
1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk
memacu pertumbuhan ekonomi secara umum,
di antaranya menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2) Sebagai sumber pendapatan negara.
d. Kepentingan Masyarakat Luas
1) Dengan adanya kelancaran dari proses
pembiayaan yang diharapkan terjadi sirkulasi
40
dari masyarakat yang kelebihan dana kepada
masyarakat yang kekurangan dana.
2) Meningkatkan daya beli masyarakat.
C. Usaha Mikro
1. Pengertian Usaha Mikro
Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian
Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, di
antaranya dalam menyediakan lapangan kerja,
menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha
untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan
peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam
pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat
penting.27
Pembahasan tentang UMKM meliputi
pengelompokkan jenis usaha, yaitu jenis industri skala
kecil menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil
dan menengah (PSKM). Karena dengan
pengelompokkannya pada akhirnya terfokus pada
permasalahan kesempatan lapangan kerja dan diletakkan
pada kemampuan pengembangan ISKM dan PSKM.28
Adapun pengertian usaha mikro di berbagai negara
tidak selalu sama dan bergantung pada konsep yang
digunakan oleh negara tersebut. Oleh karena itu,
27
Ahmad Ghazali, Serba-Serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga
Di antara Kita, (Jakarta: Media Komputindo, 2005). 28
Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejono, Ekonomi
Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002),
hlm. 16.
41
pengertian usaha mikro ternyata berbeda antara satu
negara dan negara lainnya. Dalam pengertiannya
mencakup dua aspek, yaitu aspek tenaga kerja dan aspek
pengelompokkan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang
diserap dalam kelompok perusahaan tersebut (range of
the member of employes).29
Di Indonesia, berdasarkan literatur yang ada hingga
kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada
besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang
digunakan. Batasan-batasan tersebut antara lain:30
a. Usaha Mikro
1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro
adalah usaha produktif milik perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki
kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan
bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan
(omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah).
2) Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan memberi batasan berdasarkan aset
yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan
29
Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejono, Ekonomi
Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002),
hlm. 14. 30
Tulus T.H Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009).
42
bangunan) bahwa usaha mikro adalah usaha
yang memiliki aset kurang dari Rp. 50.000.000
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tersebut, pengertian usaha mikro tergambar dari kriteria
usaha mikro yang dibedakan berdasarkan, pertama:
kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan),
kedua: hasil penjualan tahunan (omzet/tahun). Secara
ringkas kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:31
Tabel 2.2
Tabel Kriteria Usaha Mikro32
Kriteria UMKM Mikro
Kekayaan bersih
(tidak termasuk
tanah dan
bangunan)
Paling banyak
Rp. 50.000.000,-
Hasil Penjualan
Tahunan
(omzet/tahun)
Paling banyak
Rp. 300.000.000,-
Dalam dunia perbankan, pengelompokkan atau
klasifikasi usaha mikro didasarkan pada jumlah
(plafond) pembiayaan yang dapat diberikan kepada
usaha mikro, yaitu untuk usaha mikro pembiayaan yang
diberikan sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
31
Kementerian Koperasi dan UKM, Kriteria Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,
Diakses pada 17 Januari 2019 dari
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&
id=129 32
Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009), hlm. 11.
43
Dalam penelitian ini, jenis usaha yang termasuk ke
dalam pembiayaan mikro yaitu hanya terpaku pada
usaha mikro dan kecil saja, di mana jumlah pembiayaan
yang disalurkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai
dengan maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Karakteristik Usaha Mikro
Berikut ini ciri-ciri usaha mikro:33
a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu
tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-
waktu dapat pindah tempat.
c. Belum melakukan administrasi keuangan yang
sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan
keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum
memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun
sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga
keuangan non bank.
g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau
persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro
adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk
33
Tri Prasetyo, Produk Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Syariah
Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua, (Skripsi, FSH, UIN Jakarta).
44
dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi
intermediasinya karena usaha mikro mempunyai
karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki
oleh usaha non mikro, antara lain:
a. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi,
kemampuannya menyerap dana yang mahal dan
dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih
tetap berjalan bahkan terus berkembang.
b. Tidak sensitif terhadap suku bunga.
c. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis
ekonomi dan moneter.
d. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan
dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan
pendekatan yang tepat.
Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih
banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan
kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi
usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro
Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh usaha
mikro dibandingkan dengan usaha besar antara lain:34
a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi
dalam pengembangan produk.
34
Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soedjono, Ekonomi:
Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
hlm. 20.
45
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam
perusahaan kecil.
c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri
terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat
dibandingkan dengan perusahaan berskala besar
yang pada umumnya birokratis.
d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan
kewirausahaan.
Sedangkan kelemahan yang dimiliki usaha mikro
adalah:35
a. Kesulitan pemasaran
Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh
James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara
ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang
terkait dengan masalah pemasaran yang umum
dihadapi oleh pengusaha usaha mikro adalah
tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik
dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-
pengusaha besar dan impor, maupun di pasar
ekspor.
b. Keterbatasan finansial
Usaha mikro di Indonesia menghadapi dua masalah
utama dalam aspek finansial, antara lain: modal
(baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial
35
Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soedjono, Ekonomi:
Skala Kecil, Menengah dan Koperasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
hlm. 21.
46
jangka panjang untuk investasi yang sangat
diperlukan untuk pertumbuhan output jangka
panjang.
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga
merupakan salah satu kendala serius bagi
perkembangan usaha mikro di Indonesia, terutama
dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen,
teknik produksi, pengembangan produk, kontrol
kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi,
pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian
pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan
untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas
produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas
dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan
menembus pasar baru.
d. Masalah bahan baku
Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga
sering menjadi salah satu masalah serius bagi
pertumbuhan output atau kelangsungan produksi
bagi usaha mikro di Indonesia. Terutama selama
masa krisis, banyak sentra-sentra usaha mikro
seperti sepatu dan produk-produk tekstil mengalami
kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain
karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal
akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.
47
e. Keterbatasan teknologi
Berbeda dengan Negara-negara maju, usaha mikro
di Indonesia umumnya masih menggunakan
teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua
atau alat-alat produksi yang sifatnya manual.
Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat
rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam
proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas
produk yang dibuat serta kesanggupan bagi usaha
mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar
global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh
banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi
untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan
informasi mengenai perkembangan teknologi, dan
keterbatasan sumber daya manusia yang dapat
mengoperasikan mesin-mesin baru.
48
BAB III
GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri
Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999,
sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca
krisis ekonomi dan moneter 1997 – 1998. Sebagaimana
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang
disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung
politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif
yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi
tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh
bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.
Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan
merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di
Indonesia.1
Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti
(BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai
(YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi
juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi
tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa
bank lain serta mengundang investor asing.
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan
penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara,
Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu
1 www.syariahmandiri.co.id
49
bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal
31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga
menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank
Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim
Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini
bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah
di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani
transaksi syariah (dual banking system).2
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang
bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan
momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank
Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.
Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah
segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga
kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi
bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan
nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum
dalam Akta Notaris: Sutjipto, S.H, No. 23 tanggal 8
September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi
bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank
Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,
25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan
2 www.syariahmandiri.co.id
50
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.
1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi
PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan
pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara
resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H,
atau pada tanggal 1 November 1999.
PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh
sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha
dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan
operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-
nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank
Syariah Mandiri dalam kiprahnya dalam dunia perbankan di
Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia
menuju Indonesia yang lebih baik.
Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang
mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan
operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai
spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank
Syariah Mandiri dalam kiprahnya dalam dunia perbankan di
Indonesia. Per Desember 2016, Bank Syariah Mandiri
memiliki 765 kantor layanan di seluruh Indonesia, 996 unit
ATM Syariah Mandiri dengan akses lebih dari 100.000
jaringan ATM.3
3 www.syariahmandiri.co.id
51
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
1. Visi
Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang
mulia.
2. Misi
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas
rata-rata industri yang berkesinambungan.
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis
teknologi yang melampaui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan
penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah
universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan
lingkungan kerja yang sehat.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyararakat
dan lingkungan.
C. Budaya Perusahaan
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank Syariah
Mandiri, insan-insan Bank Syariah Mandiri perlu
menyumbangkan (share) untuk Bank Syariah Mandiri
dengan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan Bank
Syariah Mandiri telah menggali dan menyepakati nilai-nilai
yang dimaksud, yang kemudian disebut Bank Syariah
Mandiri Shared Values.4
4 www.syariahmandiri.co.id
52
Bank Syariah Mandiri Shared Values tersebut adalah
ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity dan
Customer Focus).5
1. Excellence:
Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect
result-oriented)
a. Kerja Keras
b. Cerdas
c. Tuntas
d. Sepenuh Hati
e. Hasil Terbaik
2. Teamwork:
Mengembangkan lingkungan kerja yang saling
bersinergi.
a. Aktif
b. Bersinergi
c. Sukses Bersama
3. Humanity:
Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan
lingkungan.
a. Peduli
b. Ikhlas
c. Memberi Maslahat
d. Mengalirkan Berkah
4. Integrity:
a. Jujur
5 www.syariahmandiri.co.id
53
b. Taat
c. Amanah
d. Bertanggung Jawab
5. Customer Focus:
Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah
dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan
eksternal).
a. Berorientasi
b. Berkesinambungan
c. Saling Menguntungkan
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan
Gambar di bawah ini menunjukkan bagan struktur
organisasi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan. Terlampir.6
Deskripsi jabatan merupakan uraian dan tanggung jawab
dari masing-masing unit organisasi yang ada dalam
perusahaan. Adapun deskripsi jabatan dari struktur organisasi
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan dipegang oleh Kepala Kantor Cabang.
1. Kepala Kantor Cabang / Branch Manager
a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar
dapat mendukung kelancaran operasional bank.
b. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran
produk bank guna mencapai tingkat volume atau
6 Berdasarkan Buku Pedoman Bank Syariah Mandiri.
54
sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan,
dana maupun jasa.
c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta
menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
d. Melakukan kegiatan penghimpunan dana,
pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan
mencapai target yang telah ditetapkan.
e. Melakukan review terhadap ketajaman dan
kedalaman analisa pembiayaan guna mengantisipasi
resiko dengan penekanan.
f. Mengimplementasikan Corporate Culture Bank
Syariah Mandiri kepada seluruh cabang.
2. Operating Officer
a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang
operasi agar dapat mendukung kelancaran
operasional cabang.
b. Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan cabang
di bidang operasi.
c. Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat atau
syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan
Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad
pembiayaan serta otorisasinya.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Cabang.
3. Account Officer
a. Membantu manajemen pemasaran dalam
menetapkan rencana kerja (RKAP) tahunan bidang
55
pemasaran, baik pembiayaan, pendanaan maupun
jasa-jasa bank.
b. Melaksanakan strategi pembiayaan produksi bank
guna mencapai volume atau sasaran yang telah
ditetapkan.
c. Melakukan survei atau pengamatan secara langsung
terhadap kondisi atau potensi bisnis daerah.
d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk
oleh atasan.
4. Customer Service
a. Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon
nasabah atau investor mengenai produk-produk
Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syarat maupun
tata cara prosedurnya.
b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan
sesuai dengan permohonan investor.
c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk
atasan.
5. Teller
a. Bersama dengan Operating Officer:
1) Mengambil atau menyimpan uang tunai dari
atau ke dalam brangkas kas atau teller.
2) Melakukan pengawasan brangkas.
3) Menghitung persediaan uang yang ada di
brangkas teller.
4) Pada awal atau akhir membuka dan menutup
brangkas teller.
56
b. Pada awal atau akhir hari mengambil dan
menyimpan box teller dari atau ke dalam brangkas.
c. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai
dengan benar dan cepat.
d. Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui
terminalnya.
6. Back Office
a. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua
transaksi transfer keluar masuk maupun nota debit
keluar masuk setiap hari.
b. Memeriksa kebenaran dan kecocokan antara fisik
blanko nota kredit atau nota debit.
c. Mengimplementasikan budaya ETHIC.
7. Pelaksana Marketing Support
a. Memperkenalkan produk-produk Bank Syariah
Mandiri kepada calon nasabah.
b. Memastikan kelengkapan persyaratan-persyaratan
penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan
nasabah.
c. Mengimplementasikan budaya ETHIC.
8. Sharia Founding Executive
a. Memperkenalkan produk-produk Bank Syariah
Mandiri kepada calon nasabah.
b. Memastikan kelengkapan persyaratan-persyaratan
penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan
nasabah.
c. Membantu tugas Pelaksana Marketing Support.
57
E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan
Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank
Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat luas saat ini.
Oleh karena itu, upaya untuk senantiasa melayani dan
memenuhi kebutuhan nasabah dalam pengelolaan keuangan
secara syariah akan terus selalu dikembangkan. Dalam
perbankan syariah yang mengutamakan keseimbangan
layanan untuk kesejahteraan finansial dan spiritual maka
produk dan layanan yang kini terdapat di Bank Syariah saat
ini meliputi:7
1. Tabungan Mabrur Junior dan Tabungan Regular
2. Layanan Gadai dan Cicil Emas
3. Pembiayaan Griya dan Griya Hijrah
4. Pembiayaan Usaha Mikro dan Serbaguna Mikro
5. Pembiayaan Pensiunan
6. Tabungan BSM
7. BSM Tabungan Berencana
8. BSM Tabungan Simpatik
9. BSM Tabungan Investa Cendekia
10. BSM Tabungan Dollar
11. BSM TabunganKu
12. Tabungan Saham Syariah
7 www.syariahmandiri.co.id
58
F. Profil Unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri8
Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan merupakan salah satu dari 479
outlet Warung Mikro yang dimiliki oleh Bank Syariah
Mandiri. Latar belakang pendirian Warung Mikro Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan ini mengingat sektor UMKM setiap tahun mengalami
perkembangan atau kenaikan yang baik, hal ini merupakan
peluang positif bagi bank khususnya Warung Mikro Bank
Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Tangerang
Selatan ini.
Pada dasarnya, sektor UMKM memiliki masalah utama
dalam bidang permodalan, sehingga dengan kehadiran
Warung Mikro diharapkan mempermudah akses masyarakat
ke dunia perbankan khususnya di bidang pembiayaan
UMKM. Kehadiran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
memberi alternatif lain khususnya pembiayaan yang
berprinsip syariah. Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah
Mandiri kepada UMKM diperuntukkan bagi golongan non-
golbertap (non golongan berpenghasilan tetap atau
wiraswasta) dan golbertap (golongan berpenghasilan tetap
atau pegawai).
Syarat untuk pembiayaan wiraswasta atau usaha (non-
golbertap) minimal sudah berjalan dua tahun namun bisa
diberi toleransi usaha berjalan sudah satu tahun, rumah
tinggal milik sendiri atau milik keluarga, usia minimal 21
8 www.syariahmandiri.co.id
59
tahun atau sudah menikah, maksimal usia 55 tahun saat
pembiayaan lunas, memiliki rencana usaha dan peruntukkan
pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi, hasil BI
Checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non-
lancar.9
9 www.syariahmandiri.co.id
60
BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian Data Hasil Penelitian
1. Produk Pembiayaan Usaha Mikro1
Untuk pembiayaan modal kerja dan investasi sampai
dengan 200 juta. Berikut syarat dan ketentuan yang
berlaku:
a. Usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun
b. Jangka waktu:
1) Modal kerja sampai dengan 48 bulan
2) Investasi sampai dengan 60 bulan
c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM
d. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah,
maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
e. Menyertakan KTP suami dan istri, (surat cerai /
surat kematian), Kartu Keluarga, Surat Nikah (surat
keterangan belum menikah)
f. Surat keterangan usaha
Syarat pengajuan:
a. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan (tanda
tangan suami + istri)
b. Fotokopi KTP (suami + istri), fotokopi Kartu
Keluarga (KK), fotokopi akte nikah
c. Fotokopi PBB atau rekening listrik
1 Berdasarkan Brosur Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
61
d. Slip gaji + surat keterangan penghasilan atau surat
keterangan usaha
e. Pas foto (suami + istri) 4x6 satu lembar
f. Fotokopi jaminan BPKB atau SHGB atau SHM
Tabel 4.1
Dokumen yang Diperlukan Saat Pengajuan Pembiayaan
No Dokumen Penyertaan Golbertap Non
Golbertap
1. Mengisi formulir pembiayaan.
2.
Foto kopi KTP suami/istri
(bila belum menikah bisa
diganti dengan Surat
Keterangan Belum Menikah
dari RT/RW setempat.
3. Foto kopi NPWP (untuk
pembiayaan di atas 50 juta).
4. Foto kopi Kartu Keluarga.
5. Foto kopi buku nikah.
6.
Surat Keterangan Kerja dan
slip gaji tiga bulan terakhir
berikut mutasi rekening.
7.
Surat Keterangan Usaha dari
Kelurahan atau instansi
setempat (untuk pembiayaan
di atas 50 juta).
8.
Surat Keterangan dari
pengelola pasar (khusus
pedagang pasar).
2. Penentuan Kelayakan Agunan
Melihat agunan itu sangatlah penting bagi lembaga
keuangan baik syariah maupun konvensional untuk terus
melanjutkan usahanya di bidang jasa keuangan, yaitu
sebagai pengikat atau berjaga-jaga apabila terjadi
pembiayaan atau kredit yang bermasalah.
62
Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan menentukan
ketentuan yang terkait dengan kelayakan agunan
terhadap keputusan pemberian pembiayaan usaha mikro,
untuk selanjutnya ditentukan analisis agunan. Dalam
proses menganalisis agunan, Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan melihat
dari segi ekonomis dan yuridis dari agunan tersebut.
a. Faktor ekonomis, yang dinilai dari barang agunan
harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan yaitu:
1) Jenis agunan
2) Nilai taksasi
3) Lokasi
4) Status agunan dan pengikatannya
b. Selain faktor ekonomis dalam menentukan
kelayakan agunan, Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan juga
mempertimbangkan dari segi yuridis barang agunan
tersebut:
1) Hanya sertifikat kepemilikan barang atas seizin
pihak yang berwenang. Untuk barang agunan
yang berupa tanah, sertifikat kepemilikan
barang agunan perlu juga dilengkapi dengan
Surat Izin Bangunan. Sedangkan barang agunan
berupa kendaraan bermotor, untuk BPKB
pastikan kondisi kelengkapan kendaraan mulai
63
dari BPKB, STNK harus sesuai, No. Rangka
dan No. Mesin harus sesuai.
2) Apabila barang-barang agunan tersebut bukan
hak milik anggota sendiri maka perlu adanya
persetujuan orang tersebut dan dibuat Surat
Kuasa yang dibuat secara Notariil.
3) Validasi pengikatan diperlukan penelitian
secara lengkap.
4) Asuransi atas barang agunan yang mempunyai
resiko.
Harta yang dijadikan agunan kepada Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan
harus dimiliki oleh calon anggota secara sah yaitu
barang yang dijadikan agunan tersebut milik sendiri dan
atas nama calon anggota yang mengajukan pembiayaan.
Apabila harta yang dijadikan agunan tersebut milik
orang lain, maka pemilik harta agunan harus memberi
kuasa kepada calon anggota yang mengajukan
pembiayaan untuk dijadikan agunan harta tersebut
kepada bank. Harta agunan yang tidak dimiliki oleh
anggota secara sah akan menyulitkan pihak bank apabila
terjadi permasalahan dalam pembiayaan.
Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Pembantu Tangerang Selatan menetapkan ketentuan
berdasarkan standar operasional.
a. Benda bergerak
1) Kelengkapan surat-surat
64
2) Jenis kendaraan
3) Gesekan no. rangka dan no. mesin
4) Tahun pembuatan
5) Kondisi fisik kendaraan
6) Taksasi harga
7) Kemudahan penjualan
b. Benda tidak bergerak
1) Sertifikat hak milik
2) Sertifikat hak guna bangunan
3) Kondisi fisik bangunan
4) Lokasi
5) Taksasi harga
6) Kemudahan penjualan
Sedangkan dalam hal pengikatan untuk
mengantisipasi resiko-resiko yang terjadi dalam
pembiayaan bertujuan sebagai berikut:
a. Guna memberikan hak dan kekuasaan pada pihak
bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-
barang agunan tersebut bilamana melakukan cedera
janji.
b. Memberi dorongan kepada anggota untuk
memenuhi akad pembiayaan, mengenai pembayaran
kembali pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui, agar seorang anggota tidak
kehilangan harta yang dijadikan agunan.
65
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan menetapkan peraturan berdasarkan
pengikatannya, di antaranya:
a. Bila benda bergerak yaitu:
1) BPKB motor dengan ketentuan minimal tahun
2008.
2) BPKB mobil dengan ketentuan minimal tahun
2000.
3) Kondisi pembiayaan dalam keadaan baik.
4) Nilai jual motor dan mobil taksiran kurang lebih
70% dari harga pasaran.
b. Sertifikat tanah dan rumah apabila benda tidak
bergerak
Dalam proses pembiayaan, Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan memberikan ketentuan agunan tanah dan
rumah berdasarkan lokasi dan taksasi, karena tempat
atau lokasi mempengaruhi harga taksasi dan harga
jual.
B. Pembahasan
1. Analisis Kelayakan Agunan
Dalam menganalisis agunan sebagai pengikat
pembiayaan oleh pihak Bank Syariah Mandiri untuk
mengetahui layak atau tidaknya agunan yang telah
diberikan oleh seorang calon anggota pembiayaan adalah
melalui prinsip pembiayaan. Prinsip pembiayaan yang
66
digunakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan untuk
menganalisis agunan yang dibiayai adalah menggunakan
prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:
a. Character (Karakter/watak)
Character atau watak yaitu data tentang
kepribadian dari calon nasabah seperti sifat pribadi,
cara hidup, latar belakang keluarga dan lain-lain.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana
calon nasabah tersebut memiliki i’tikad baik untuk
memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang
sudah disepakati.
Karakter dari para calon peminjam merupakan
salah satu pertimbangan yang terpenting dalam
memutuskan pemberian pembiayaan. Bank sebagai
pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon
anggota pembiayaan termasuk orang yang
bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang
teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia
melunasi angsurannya pada waktu yang disepakati
atau sesuai dengan kesepakatan.
Cara menggali informasi karakter calon
anggota: calon nasabah harus diteliti oleh pihak
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Tangerang Selatan, yang terdiri dari tim Marketing,
Kepala Cabang dan Analis Mikro, layak menerima
pembiayaan atau tidak. Untuk mengumpulkan
67
informasi karakter pemohon pembiayaan tentang
perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya
memenuhi pembayaran transaksi dapat diperoleh
dengan cara:
1) Pihak bank melakukan survei langsung ke
tempat tinggal calon anggota yang mengajukan
pembiayaan dan menggali informasi yang
dibutuhkan bank yang berkaitan dengan
karakter calon anggota dengan melakukan
wawancara.
2) Selain itu, pihak bank juga melakukan
wawancara dengan lingkungan sekitar tempat
tinggal calon anggota untuk mengetahui
karakter calon anggota dalam bermasyarakat.
3) Apabila dirasa data yang didapat kurang cukup,
pihak bank bisa melakukan kerjasama atau
meminta informasi tentang profil calon anggota
kepada lembaga keuangan syariah yang pernah
membiayai anggota tersebut.
4) Selanjutnya pihak bank menganalisis karakter
calon anggota tersebut.
Apabila karakter pemohon baik maka dapat
diberi pembiayaan. Sebaliknya, jika karakternya
buruk pembiayaan tidak dapat diberikan.
Sedangkan untuk anggota lama yang akan
mengulang pembiayaannya, dapat dilihat dari
penampilan atau kinerja (performance) pembiayaan
68
pada masa yang lalu, apakah angsurannya cukup
lancar atau pernah mengalami hambatan dan
kemacetan.
b. Capacity (Kemampuan)
Dalam hal ini, Capacity yaitu suatu penilaian
kepada calon nasabah mengenai kemampuan
melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang
dibiayai oleh bank. Pihak bank harus mengetahui
dengan pasti sampai di mana kemampuan
menjalankan usaha calon anggota pembiayaan.
Kemampuan ini sangat penting artinya
mengingat bahwa kemampuan inilah yang
menentukan besar kecilnya pendapatan atau
penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan
datang. Andaikata suatu perusahaan dijalankan oleh
orang-orang yang mampu dan kompeten, maka
penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan
meningkat sehingga pembayaran angsuran
pembiayaan pun akan terjamin.
Cara menggali informasi mengenai kemampuan
calon anggota: calon anggota perlu dianalisis apakah
ia mampu mengelola usahanya dengan baik dan
benar. Kalau ia mampu mengelola usahanya, ia akan
dapat mengangsur angsuran pembiayaan sesuai
dengan perjanjian atau kesepakatan dan perusahaan
tetap berdiri. Untuk mengetahui sampai di mana
69
kemampuan calon peminjam, pihak bank dapat
memperoleh dengan berbagai cara:
1) Pihak bank melakukan analisis terhadap
pengalaman usahanya, perkembangan usahanya
ke depan apakah memiliki potensi yang baik
atau tidak.
2) Apabila calon nasabah tersebut seorang
pegawai, dapat dilihat dari slip gaji suami istri
dan tanggungan keluarga selama sebulan.
3) Apabila terhadap anggota lama yang sudah
dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat
dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan
catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-
pengalaman pembiayaan yang sudah-sudah.
Jika kemampuan anggota baik maka ia dapat
diberi pembiayaan, sebaliknya jika kemampuannya
buruk, maka pembiayaan tidak dapat diberikan.
c. Capital (Modal)
Capital yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki
oleh calon anggota atau nasabah, apakah nasabah
tersebut memiliki kekayaan yang cukup besar untuk
mengembangkan usahanya. Asas capital atau modal
ini mencakup seberapa banyak dan bagaimana
struktur modal yang telah dimiliki oleh calon
nasabah pembiayaan.
Jumlah modal yang dimiliki ini penting untuk
diketahui oleh bank untuk menilai tingkat debt to
70
equity ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan
dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta
jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan
yang akan diterima.
Cara menggali informasi mengenai modal calon
anggota: Dari calon anggota harus dianalisis
mengenai besar dan struktur modalnya:
1) Untuk mengetahui hal tersebut pihak bank
melakukan analisis terhadap data tentang
permodalan, bisa dipelajari dari laporan
keuangan (neraca dan laporan laba rugi),
catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan
jalan pengamatan langsung ke lokasi
perusahaan calon anggota pembiayaan. Karena
akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat
atau tidaknya usaha.
2) Dan apabila calon nasabah tersebut seorang
pegawai, dapat dilihat dari slip gaji suami istri
dan tanggungan keluarga selama sebulan. Atau
bisa juga dilihat dari bangunan fisik tempat
tinggalnya.
Jika terlihat baik maka pihak bank dapat
memberikan pembiayaan kepada pemohon yang
bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak
akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.
71
d. Condition of Economic (Kondisi perekonomian)
Condition of economic yaitu situasi dan kondisi
politik, sosial, ekonomi, budaya yang
mempengaruhi keadaan perekonomian pada saat
yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha
nasabah. Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu
pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian
pembiayaan terutama dalam hubungannya sektor
usaha calon anggota pembiayaan. Pihak bank harus
mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut
yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan
usaha calon anggota dan bagaimana prospeknya di
masa mendatang.
Cara menggali informasi mengenai kondisi
ekonomi calon anggota:
1) Untuk menggali kondisi ekonomi dari calon
anggota bank dapat menganalisis dari jenis
usahanya atau pekerja calon nasabah.
2) Apabila jenis pekerjaan dari nasabah musiman
seperti petani yang mengajukan pembiayaan
pertanian, maka pembiayaan tersebut baru tepat
diberikan pada beberapa saat sebelum musim
penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya
atau kalau sudah hampir kemarau, begitu pula
dengan angsuran pembiayaan, angsuran dapat
diangsur setelah masa panen tiba sehingga
72
dapat meringankan calon anggota dalam proses
pengangsuran.
3) Kondisi perekonomian pada umumnya dan
bidang usaha atau pekerjaan pemohon
pembiayaan khususnya. Jika bagus dan
memiliki prospek yang baik maka pemohon
akan disetujui, sebaliknya jika buruk
permohonan pembiayaan akan ditolak.
e. Collateral (agunan)
Yang dimaksud dengan collateral ialah jaminan
atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau
pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikata
terjadi ketidakmampuan calon anggota tersebut
untuk menyelesaikan angsurannya sesuai dengan
perjanjian atau kesepakatan pembiayaan.
Agunan merupakan syarat yang menentukan
disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaan
nasabah. Menurut Bank Indonesia, bahwa setiap
pembiayaan yang disalurkan suatu bank atau
lembaga keuangan yang sejenisnya harus
mempunyai agunan yang cukup. Dalam hal ini,
agunan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu,
pertama untuk pembayaran pembiayaan seandainya
calon nasabah tidak mampu membayar dengan jalan
menguangkan atau menjual agunan tersebut.
Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi
pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu
73
jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Dalam hal
ini, biasanya bank tidak akan memberikan
pembiayaan lebih besar dari jumlah nilai agunan
yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi
pembiayaan bermasalah, maka agunan inilah yang
akan digunakan membayar tunggakan pembiayaan
tersebut.
Contoh kasus: Dalam menganalisis kelayakan
agunan pembiayaan melihat dari ketentuan prinsip
5C di atas. Ulasan pembiayaan yang diajukan oleh
calon anggota yang bernama Muhammad Ade
Hidayat adalah sebagai berikut:
“Bapak Muhammad Ade Hidayat ingin
membeli satu set alat musik gitar yang nanti
digunakannya untuk modal kerja sebagai musisi.
Kemudian Bapak Muhammad Ade Hidayat
mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan untuk
membeli satu set gitar dengan harga Rp. 5.000.000,-
dengan agunan BPKB sepeda motor dengan nomor J
01041569. Dengan keuntungan yang telah
disepakati anggota dan pihak bank 2% perbulan dan
diangsur selama 12 bulan. Maka dari itu, bank
menganalisis terhadap pembiayaan tersebut.
1) Analisis anggota:
a. Nama pemohon: Muhammad Ade Hidayat
b. Istri pemohon: Siti Mutia Ulfah
74
c. Alamat: Desa Gebang Udik, RT 010 RW
003, Kec. Gebang, Kab. Cirebon.
d. Tujuan Pembiayaan: Melakukan pembelian
satu set gitar.
e. Karakter: Baik
f. Hubungan dengan bank: Pinjaman pertama
2) Agunan
a. Jenis Barang:
1. Merk: Yamaha (Mio J)
2. Type: 54P (cast sweel) A/T
3. Warna: Hitam
4. Model dan jenis: Sepeda Motor
5. Tahun pembuatan: 2012
6. Isi Silinder: 113 CC
7. No. Rangka: MH345P00BCJ319063
8. No. Mesin: 54P319320
b. Bukti Kepemilikan: BPKB No. J 01041569
c. Nama: Muhammad Ade Hidayat
d. Akad: Murabahah
e. Jumlah Pembiayaan: Rp. 5.000.000,-
f. Jangka Waktu: 12 Bulan
3) Keuangan:
Gaji Perbulan: Rp. 4.000.000,-
4) Biaya yang harus dikeluarkan:
a. Biaya Listrik: Rp. 100.000,-
b. Biaya PAM: Rp. 50.000,-
c. Biaya Lain-lain: Rp. 300.000,-
75
d. Total: Rp. 450.000,00 –
e. Pendapatan Bersih:Rp. 3.550.000,-
5) Kemampuan anggota untuk mengangsur jika
kesepakatan margin adalah 2% perbulan
diangsur selama 12 bulan.
a. Margin Perbulan Rp. 5.000.000,- x 2% =
Rp. 100.000,-
b. Angsuran Pokok Perbulan Rp. 416.666.67
c. CR (Cadangan Resiko) Rp. 41.666,76
Jadi, kemampuan anggota untuk mengangsur
perbulan adalah Rp. 558.333,34
Data-data yang telah didapat oleh Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tangerang
Selatan, setelah melakukan berbagai prosedur
pembiayaan sesuai standar operasional yang
ditentukan oleh pihak bank yang dilakukan melalui
pengumpulan berkas-berkas yang diserahkan oleh
calon anggota pembiayaan sebagai persyaratan
pembiayaan. Maka Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan melakukan
analisis terhadap agunan sesuai dengan teori, namun
tidak keseluruhannya.
Unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan
memeriksa agunan yang diterima dari calon nasabah
akan dinilai dengan teliti oleh analis mikro, seperti
pemeriksaan kelengkapan dokumen, peninjauan
76
lapangan, dan pengumpulan data. Analisis dalam
memeriksa kelengkapan dokumen sangat
diperhatikan apakah dokumen dan persyaratan
sudah lengkap atau masih ada yang kurang, seperti
sertifikat tanah dan bangunan, BPKB, faktur,
kesesuaian nama pada sertifikat, dan juga luas,
kapasitas, tipe agunan yang akan diserahkan.
Saat peninjauan ke lapangan, analis mikro
mengidentifikasi objek penilaian, mengecek barang
dan memastikan lokasi atau alamat lengkap agunan
yang diberikan kepada unit Warung Mikro Bank
Syariah Mandiri KCP Tangerang Selatan, kemudian
yang terakhir analis mengumpulkan data-data yang
diperlukan yaitu data spesifik dan juga data umum.
Data spesifik dalam hal ini adalah analis harus
mengetahui aspek legal, surat kepemilikan, ukuran
lahan, topografi, jalan (lebar dan akses jalan menuju
lokasi) tanggal pembangunan, deskripsi bangunan,
data pasar atau penjualan sewa di sekitar lokasi.
Sedangkan untuk data umum menganalisis
tentang kondisi ekonomi nasional, populasi di
sekitar lokasi rata-rata pendapatan pada daerah
tersebut, ketersediaan listrik, air bersih dan
telekomunikasi, transportasi, fasilitas umum dan
sosial (sekolah, rumah sakit, pasar) dan juga
pertumbuhan bisnis di sekitar wilayah tanah atau
bangunan yang akan dijadikan sebagai agunan.
77
Berdasarkan analisis di atas, pendataan terhadap
barang-barang yang jadi persyaratan dan apabila
data-data yang dibutuhkan telah memenuhi kriteria
yang diinginkan, dan setelah semua data terealisasi
dengan survei dan analisis yang dilakukan.
Kemudian data tersebut diserahkan pada Kepala
Operasional atau Manajer untuk dikomitekan
disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut.
78
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Untuk menentukan kelayakan agunan pembiayaan
berdasarkan pada beberapa ketentuan yang terkait dengan
kelayakan agunan pembiayaan murabahah yaitu dilakukan
analisis agunan dari segi ekonomis dan yuridis. Besarnya
nilai dari barang agunan itu sendiri hanya berdasarkan nilai
pasar yaitu maksimal 70%. Harta yang dijadikan agunan
kepada bank ada dua jenis yaitu benda bergerak dan benda
tidak bergerak dan dilakukan pengikatan kepada agunan
untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi
pada pembiayaan.
Dalam prosedur menganalisis agunan sebagai pengikat
pembiayaan oleh bank untuk mengetahui layak tidaknya
agunan yang telah diberikan oleh seorang calon anggota,
prinsip pembiayaan yang digunakan bank untuk menganalisis
agunan yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (Character,
Capacity, Capital, Condition of economi and Collateral).
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, peneliti
memiliki saran yaitu sebagai berikut:
1. Mengembangkan sumber daya manusia itu menjadi hal
yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas
karyawan, terutama dalam proses menganalisis agunan
79
agar dalam menganalisis sesuai dengan standar
operasional, sehingga diharapkan dari penilaian atau
analisis agunan tersebut mendapatkan data yang valid.
2. Untuk meminimalisir terjadinya resiko yang mungkin
terjadi di kemudian hari, dalam menentukan pengikatan
benda bergerak, barang agunan baik motor maupun
mobil maksimal 5 sampai 7 tahun pemakaian. Karena
benda bergerak memiliki resiko yang cukup tinggi yang
berkaitan dengan harga dan permintaan masyarakat
apabila nasabah tersebut cedera janji dalam melunasi
pembiayaannya.
3. Lebih memberdayakan masyarakat yang kurang mampu
untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka
sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertakwa.
4. Meningkatkan konsistensi kegiatan yang berjalan di
dalam perbankan, sehingga bank syariah tetap dalam
koridor yang sesuai dengan ketentuan syariah dan
keberkahan yang nyata.
5. Unit Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Pembantu Tangerang Selatan harus lebih
mensosialisasikan produk-produk yang ada agar lebih
banyak masyarakat yang mengenal.
80
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar
Grafika.
Anshori, Abdul Ghofur, dkk. 2008. Kapita Selekta Perbankan
Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
Dzamil, Faturahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Ghazali, Ahmad. 2005. Serba-Serbi Kredit Syariah, Jangan Ada
Bunga Di Antara Kita. Jakarta: Media Komputindo.
Hadi, Sutrisno. 1989. Metode Penelitian, Jilid I. Jogjakarta: Andi
Offset.
Kantor BI Semarang. 2004. Penanganan Kredit Bermasalah.
Kasmir. 1999. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2003. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Margono, S. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta:
Rineka Cipta.
Moleong, Lexi J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:
PT. Remaja Rosda Karya.
Muhammad. 2002. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
Yogyakarta: UPP AMP YKN.
81
Muhammad. 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam:
Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Partomo, Titik Sartika dan Abd. Rachman Soejono. 2002.
Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta:
Galia Indonesia.
Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk
Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. Islamic
Financial Management. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking:
Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
Soekanto, Soejono. 1998. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.
Sugiyono. 2014. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suryabrata, Sumardi. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Suyatno, Thomas, dkk. 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Tambunan, Tulus T. H. 2009. UMKM Di Indonesia. Jakarta:
Galia Indonesia.
Widjaja, Wangsa. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT.
Gramedia.
Fitriyana, Eka. 2015. Analisis Mekanisme Penilaian Barang
Jaminan dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di
KJKS BMT Wali Songo. Tugas Akhir, FEBI, UIN Wali
Songo, Semarang.
Majalah Info Bank edisi Pebankan Syariah. 2016.
82
Nuraida, Ida. 2010. Manajemen Pembiayaan Murabahah
Bermasalah: Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Skripsi, FSH, UIN Jakarta.
Pramana, Deni. 2016. Analisis Penyelesaian Pembiayaan
Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar
dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam. Skripsi, IAIN Raden
Intan, Lampung.
Syafi’i, Muhammad. 2011. Aplikasi Penjaminan Pembiayaan
Murabahah untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah
pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga. Tugas
Akhir, STAIN Salatiga.
Syaifurrahman. Jaminan dalam Pembiayaan Bank Syariah.
http://syaifurrahman.blogspot.com, diakses 20 September
2018.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Kegiatan PPT-MD di Bank Syariah Mandiri
KCP Tangerang Selatan pada Tahun 2017 – 2018
Kegiatan Wawancara bersama Bapak Abdul Rosyid selaku
Analis Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Selatan
untuk Keperluan Penelitian
Dokumentasi Saat Akad Pembiayaan
STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANGERANG SELATAN
Branch Operation and Service Manager
Meida Liesdiana
Micro Banking Manager
Ahmad Irsyadi
Officer Gadai
Tri Wibowo
CBRM
Daina Febriyanti Mukhlishoh
CBRM
Yudi Ismawan
Customer Service
Ahmad Al Gazali
Teller
Verren Aprilia
Teller
Amala Shabrina
GSS
Rini Muharni
CFE
Hakim
F.A AXA Mandiri
Varadita A.K.
Micro Financing Analyst
Abdul Rosyid
Micro Admin
Noordiyanti
A. Maintenance
Arafat
Micro Financing Sales
Ahmad Syarif
Branch Manager
Hilman Sabre Bustam
Micro Financing Sales
Rustanto
PMM Mitra
Dadam Susanto
Pengemudi
Rozi S.
Office Boy
Jumadih
Security
Suhayadi Hidayat
Security
Abdurrahman
Security
Bukhori
Security
Sugeng Triwibowo