Post on 14-Mar-2019
• Pasca konflik KPK vs Polri, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalahkonflik Ahok vs DPRD DKI. Ahok dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karenamengajukan versi APBD yang tidak ditandatagani oleh DPRD DKI ke Mendagri.DPRD pun sepakat menggunakan hak angketnya untuk kasus ini. Ahok melawan.Ahok berargumen bahwa dirinya melangkahi DPRD DKI karena khawatir “dikadali”lagi oleh DPRD. Ahok menyatakan bahwa dirinya melakukan terobosan pengajuanAPBD melalui e-budgeting untuk menghindari adanya permainan oknummengotak-atik APBD. Ahok membuktikan itu. Bahwa dalam APBD terdapatanggaran “siluman” yaitu pembelian UPS dengan nilai fantastis mencapai 12 trilunrupiah.
• Konflik ini memperoleh perhatian publik secara luas bukan hanya warga DKI.Terlepas dari apakah DPRD atau Ahok yang benar, publik punya penilaian sendiri.Mayoritas publik menyatakan bahwa mereka lebih percaya dengan sikap dankomitmen Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih disbanding dengankepercayaan mereka terhadap DPRD Jakarta. Sebesar 60.77 % publik menyatakanpercaya dengan komitmen Ahok untuk pemerintahan yang bersih. Dan hanyasebesar 22.65 % yang percaya dengan komitmen DPRD Jakarta untukpemerintahan yang bersih.
AHOK VS DPRD
• Demikian salah satu temuan survey terbaru (quickpoll) LSI Denny JA.Survei secarakhusus ingin memotret opini publik terkait dengan antara Gubernur Jakarta, Ahokversus DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015. Survei dilakukan pada tanggal 3 –4 Maret 2015 di 33 Provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multistage randomsampling dalam menarik sample sebanyak 1200 responden. Dengan estimasimargin of error sebesar 2.9 %. Selain survei, kami pun melengkapi data dan analisismelalui iriset kualitatif yaitu dengan metode in depth interview, FGD (focus groupdiscussion), dan analisis media.Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA.
• Tingginya kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok untuk mewujudkanpemerintahan bersih di Jakarta merata di segmen masyarakat. Namun jika dipilah,penduduk Jakarta lebih tinggi tingkat kepercayaannya dibanding dengan merekayang tinggal di luar Jakarta.
• Kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan bersih Ahok juga lebih tinggi padasegmen wanita, masyarakat kelas menengah, dan terpelajar. Pada segmen agama,baik di segmen penduduk agama Islam, yang mayoritas, maupun segmen agamalain, diatas 50 % percaya bahwa Ahok memiliki komitmen kuat mewujudkanpemerintahan yang bersih.
• Selain kepercayaan publik terhadap komitmen Ahok dalam pemerintahan yangbersih, publik juga percaya dengan argument dan konsep Ahok tentang e-budgeting untuk meminimalisir peluang korupsi dan kebocoran anggaranpemerintah daerah. Survei menunjukan bahwa 78.30 % publik menyatakan bahwamereka mendukung konsep e-budgeting Ahok untuk transparansi keuangandaerah. Hanya 15.40 % publik yang menyatakan tidak setuju dengan konsep e-budgeting tersebut.
• Terkait dengan pengajuan hak angket yang diajukan DPRD Jakarta, publik punpesimis dan menilai bahwa hak angket DPRD tersebut tidak diperlukan.Sebesar51.25% publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bias berujungpada pemakzulan tersebut tidak diperlukan terhadap Ahok. Hanya 35.30 % publikyang menyatakan mereka cenderung mendukung penggunaan hak angketterhadap Ahok.
• Selain itu, mayoritas publik pun menyayangkan sikap partai-partai yang tergabungdalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung penggunaan hak angketterhadap Ahok. Seperti diketahui, bahkan panitia angket ini diketuai oleh PartaiHanura yang merupakan bagian dari KIH. Survei menunjukan bahwa sebesar 61 %publik menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam KIH karenamendukung hak angket. Padahal menurut publik seharusnya partai-partai inimendukung sikap dan kebijakan Ahok untuk mewujudkan pemerintahan yangbersih. Hanya 23 % publik yang tidak mempermasalahkan dukungan partai-partaiKIH terhadap penggunaan hak angket.
• Dari hasil riset kualitatif yang dilakukan oleh LSI Denny JA, ada 3 alasan mengapa publik lebih mempercayai Ahok dibanding DPRD Jakarta terkait dengan “konflik APBD” ini :
• Pertama, Ahok dipercaya lebih jujur, punya integritas, dan berkomitmenmemberantas korupsi disbanding anggota DPRD. Sepak terjang Ahok sejak menjadiwakil Gubernur yang terlihat tegas, berani, dan lugas dipercaya publik merupakankomitmen pribadinya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik jugamenilai track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatu yang dinilainyabenar.
• Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD.Publik memiliki kepercayaan yang rendah terhadap komitmen anggota partaipolitik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Publik lebih percaya bahwaanggota partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Danpublik percaya bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partaiuntuk mengumpulkan dana pribadi dan partai.
• Ketiga, publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok soal “dana-danasiluman”. Pernyataan Ahok soal “dana siluman” pembelian UPS yang totalnyabernilai 12 triliunan rupiah dipercaya publik kebenarannya. Publik percaya bahwaada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu. Survei menunjukanbahwa 72.80 % publik percaya bahwa “dana siluman” yang disampaikan Ahokbenar.
• Namun demikian, publik pun berharap bahwa Ahok harus memperbaiki carakomunikasi politiknya agar semakin di dukung oleh partai politik dan menghindarikembalinya konflik dengan berbagai pihak tanpa perlu berkompromi soal isukorupsi. Sebesar 54.25 % menyatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasipolitiknya. Dan hanya 32.75 % yang menyatakan Ahok tidak perlu memperbaiki carakomunikasi politiknya.
Selasa, 10 Maret 2015
Lingkaran Survei Indonesia - Denny JA
Narasumber : Ade Mulyana (0811.880.3080)
Moderator : Dewi Arum (0812.8038.2407)
Tim Riset LSI : Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum.
NAMA PARTAI PREDIKSI LSI* HASIL KPUTERBUKTI/TIDAK
TERBUKTI
PDIP DIATAS 16% 18.95% TERBUKTI
GOLKAR DIATAS 16% 14.75% *Selisih 1,3%
GERINDRA 8-16% 11.81% TERBUKTI
DEMOKRAT 8-16% 10.19% TERBUKTI
PKB 3,5%-8% 9.04% * Selisih 1.05%
PAN 3,5%-8% 7.59% TERBUKTI
PKS 3,5%-8% 6.79% TERBUKTI
NASDEM 3,5%-8% 6.72% TERBUKTI
PPP 3,5%-8% 6.53% TERBUKTI
HANURA 3,5%-8% 5.26% TERBUKTI
PBB TIDAK LOLOS PT 1.46% TERBUKTI
PKPI TIDAK LOLOS PT 0.91% TERBUKTI
Track Record LSIPrediksi Survei Yang Diiklankan
Sebelum PILEG 2014
NAMA PARTAI PREDIKSI LSI* HASIL KPUTERBUKTI/TIDAK
TERBUKTI
PDIP DIATAS 16% 18.95% TERBUKTI
GOLKAR DIATAS 16% 14.75% *Selisih 1,3%
GERINDRA 8-16% 11.81% TERBUKTI
DEMOKRAT 8-16% 10.19% TERBUKTI
PKB 3,5%-8% 9.04% * Selisih 1.05%
PAN 3,5%-8% 7.59% TERBUKTI
PKS 3,5%-8% 6.79% TERBUKTI
NASDEM 3,5%-8% 6.72% TERBUKTI
PPP 3,5%-8% 6.53% TERBUKTI
HANURA 3,5%-8% 5.26% TERBUKTI
PBB TIDAK LOLOS PT 1.46% TERBUKTI
PKPI TIDAK LOLOS PT 0.91% TERBUKTI
Dimuat, antara lain di Rakyat Merdeka 8 April 2014, hal 12
Sehari Sebelum PILEG
Hanya 2 partai dari 12 partai yang selisih 1.3% 7
Track Record LSIPrediksi Survei Yang Diiklankan
Sebelum PILPRES 2009
8
Dimuat di KOMPAS pada tanggal 3 Juli 2009 halaman 3.
Tepat 5 hari sebelum Pemilihan Presiden 2009.
DUKUNGAN PEMILIH
SURVEI LSI AWAL JUNI
2009
SURVEI LSI AKHIR JUNI
2009
PREDIKSI PEMENANG PILPRES 2009
HASIL KPU
DI ATAS 50%SBY-
BOEDIONOSBY-
BOEDIONOSBY-BOEDIONO TERBUKTI
30%-50% - - --
DI BAWAH 30%
MEGA-PRABOWO
JK-WIRANTO
MEGA-PRABOWO
JK-WIRANTO-
TERBUKTI
Track Record LSIQuick Count Paling Akurat
PasanganCapres-
Cawapres
Quick Count LSI(Data 100 %)
Hasil Resmi KPU22 Juli 2014
Prabowo-Hatta 46. 70 % 46. 85 %
Jokowi-JK 53. 30 % 53. 15 %
*Simpangan baku antara hasil KPU vs LSI hanya 0. 15 %
10
METODOLOGI SURVEI
• Quickpoll (smartphone LSI)
• Metode sampling : multistage random sampling
• Jumlah responden : 1200 responden
• Margin of error : ± 2.9 %
Semua pemilih di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden
Pengumpulan Data : 2 – 4 Maret 2015
Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif
• FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar
• In Depth Interview
• Analsis media nasional
11
Konflik Ahok Vs DPRD : Publik Lebih Percaya Ahok
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
16.58%
22.65%
60.77%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan
yang bersih
Saya percaya Ahok menjalankan pemerintahan
yang bersih
Hanya 22,65% publik percaya DPRD punya komitmen mewujudkanpemerintahan bersih
12
PUBLIK DI JAKARTA LEBIH PERCAYA AHOK
Publik Base Saya percaya Ahok menjalankanpemerintahan yang bersih
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan
yang bersih
Tidak tahu/Tidak
jawab
Jakarta 5,52% 70,00% 20,00% 10,00%
LuarJakarta
94,41% 60,24% 23,97% 15,79%
Hanya 20% publik Jakarta lebihpercaya DPRD
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
13
DIATAS 50% LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN LEBIH PERCAYA AHOK
Publik Base Saya percaya Ahok menjalankanpemerintahan yang bersih
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan
yang bersih
Tidak tahu/Tidak
jawab
Laki-laki 50,83% 59,78% 25,00% 15,22%
Perempuan
49,17% 61,80% 20,22% 17,98%
Hanya dibawah 25% baik laki-laki maupunperempuan yang percaya kepada DPRD
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
14
PUBLIK KELAS MENENGAH LEBIH PERCAYA AHOK DIBANDING DPRD
Publik Base Saya percaya Ahok menjalankan pemerintahan yang bersih
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan yang bersih
Tidak tahu/Tidak
jawab
Menengah – Bawah
45.89 % 40,00% 39,99% 20,00%
Menengah 29.11 % 51,61% 25,81% 22,58%
Menengah Atas
24.63 % 72,34% 15,96% 11,70%
Sebanyak 72,34% kelas menengah percaya Ahok menjalankan pemerintahan yang bersih.
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
15
PUBLIK BERPENDIDIKAN TINGGI LEBIH PERCAYA AHOK DIBANDING DPRD
Publik Base Saya percaya Ahok menjalankanpemerintahan yang bersih
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan yang
bersih
Tidak tahu/Tidak
jawab
Sekolah Dasar
28,18% 60,77% 31,38% 7,85%
Sekolah Menengah Pertama
22,65% 58,54% 29,26% 12,20%
SekolahMenengah Atas
37,57% 60,29% 14,71% 24,99%
PerguruanTinggi
11,60% 66,67% 14,29% 19,04%
Di kalangan masyarakat berpendidikan rendah pun sebanyak 60,77% lebih mempercayai Ahok dibanding DPRD dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
16
KALANGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM DIATAS 50% LEBIH PERCAYA AHOK DIBANDING DPRD
Publik Base Saya percaya Ahok menjalankanpemerintahan yang bersih
Saya percaya DPRD Jakarta menjadi mitra pemerintahan
yang bersih
Tidak tahu/Tidak
jawab
Islam 86,74% 57,32% 25,48% 17,20%
Non Islam 13,25% 83,31% 4,18% 12,51%
Publik Beragama Muslim pun Lebih Percaya Ahok dibanding DPRD
Q : Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat ini sedang berkonflik dengan DPRD terkait pengajuan APBD. Ahokdan DPRD sama-sama meyakini bahwa sikap mereka adalah bagian dari upaya mewujudkanpemerintahan yang bersih. Dari pilihan pernyataan di bawah ini, manakah yang Anda pilih?
17
E-budgeting
Q : Salah satu upaya Ahok agar terjadi transparansi dan menghindari permaianan anggaran oleh oknumtertentu adalah dengan menerapkan e-budgeting APBD. E-budgeting adalah sistem yang memproteksiAPBD dari kemungkinan permainan anggaran oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Apakahbapak/ibu mendukung atau tidak mendukung konsep e budgeting tersebut?
6.30%
15.40%
78.30%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Tidak mendukung
Ya, mendukung
Mayoritas publik (78.30 % ) menyatakan bahwa mereka mendukung konsepe-budgeting Ahok untuk transparansi keuangan daerah.
18
Hak Angket (1)
Q : Semua partai di DPRD Jakarta baik dari KIH maupun KMP mendukung hak angket kepada Ahok.Menurut Anda apakah hak angket tersebut diperlukan/ tidak diperlukan?
Sebanyak 51.25% publik menyatakan bahwa hak angket (hak penyidikan) yang bisaberujung pada pemakzulan tersebut tidak diperlukan.
19
Hak Angket (2)
16.00%
23.00%
61.00%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
Tidak menyayangkan
Ya, menyayangkan
Q : Semua partai di DPRD Jakarta baik dari KIH maupun KMP mendukung hak angket kepada Ahok.Apakah Anda menyayangkan atau tidak menyayangkan sikap KIH yang mendukung hak angket kepadaAhok tersebut?
Mayoritas publik menyayangkan sikap partai-partai yang tergabung dalam KoalisiIndonesia Hebat (KIH) yang mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok.
#saveAhok
21
1. Ahok Dipercaya Lebih Jujur, Berintegritas, DanBerkomitmen Berantas Korupsi
Sepak terjang Ahok sejak menjadi wakil Gubernur yangterlihat tegas, berani, dan lugas.
Track record Ahok yang selalu berani memulai sesuatuyang dinilainya benar.
22
2. Rendahnya Kepercayaan Publik terhadap AnggotaPartai Politik Di DPRD
Rendahnya komitmen anggota partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Publik percaya bahwa permainan anggaran di APBD digunakan anggota partai untuk mengumpulkan dana pribadi dan partai.
23
3. Publik Percaya dengan Informasi YangDisampaikan Ahok Soal “Dana-dana Siluman.
Publik percaya pernyataan Ahok tentang “Dana
Siluman”.
Sebanyak 72.80 % publik percaya
bahwa “dana siluman” yang disampaikan Ahok benar.
Publik percaya bahwa ada uang negara yang sengaja diotak-atik oleh pihak tertentu.
24
Harapan Publik :
Ahok Harus Memperbaiki Cara KomunikasiPolitiknya
Mayoritas publik, sebesar
54.25 % menyatakan Ahok
harus memperbaiki carakomunikasi politiknya agarsemakin di dukung oleh partaipolitik dan menghindarikembalinya konflik denganberbagai pihak tanpa perluberkompromi soal isu korupsi.