Post on 19-Oct-2020
Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Negara
BANDI
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 1
PENDAHULUAN
• Pengelolaan keuangan negara s/d 2003
menggunakan ketentuan perundang-undangan
produk kolonial Belanda.
• berlakunya berdasarkan Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945,1. ICW
2. IBW
3. RAB
4. IAR
• MENGAPA 58 tahun menunggu aturan baru?
– Perlu REFORMASI
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 2
PENDAHULUAN
• Pengelolaan keuangan negara s/d 2003
1. Indische Comptabiliteitswet = ICW Stbl 1925 No. 448
• selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954
Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968,
• yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun
1867, 1867,
2. Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl.1936 No.
445 dan
3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933
No. 381.
4. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer
(IAR) Stbl. 1933 No. 320 tentang pelaksanaan pemeriksaan
pertanggungjawaban keuangan negara
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 3
PENDAHULUAN
• Peraturan produk kolonial tersebut tidak dapat
mengakomodasikan berbagai perkembangan yang
terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan
pengelolaan keuangan pemerintahan negara
Republik Indonesia,– sehingga secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan– sehingga secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.
– Terdapat Kelemahan perundang-undangan dalam bidang
keuangan negara
– menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 4
PENDAHULUAN
• Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya
sistem pengelolaan Keuangan Negara.
– hanya dilengkapi dengan Keputusan Presiden, yang terakhir
diantaranya di atur oleh Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBN dan
– Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu • Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu
mengikat sebagaimana sebuah undang-undang.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 5
Dasar Hukum
• landasan hukum pelaksanaan keuangan negara:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Negara, dan
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
06/01/2014 Bandi, 2013 MK Pemerintah: APBN 6
KEUANGAN NEGARAKeuangan Negara merupakan (meliputi):
• Hak Negara
• Kewajiban Negara
• Penerimaan Negara
• Pengeluaran Negara
• Penerimaan Daerah• Penerimaan Daerah
• Pengeluaran Daerah
• Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg dikelola sendiri atauoleh pihak lain
• Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai negara
• Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg menggunakan fasilitasnegara
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Presiden, selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaibagian dari kekuasaan pemerintahan.
• Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara
a. Dikuasakan kepada :a. Dikuasakan kepada :
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga
b. Diserahkan kepada :
Gubernur/Bupati/Walikota
( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )
PEMISAHAN KEWENANGAN
Menteri Teknis Menteri Keuangan
Comptabel beheeradministratief beheer
PEMBUATAN PEMBUATAN
KOMITMENKOMITMEN
PENGUJIAN & PENGUJIAN &
PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAH PERINTAH
PEMBAYARANPEMBAYARANPENGUJIANPENGUJIAN
PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
TUJUAN PENGGUNAAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
� Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
digunakan untuk mencapai tujuan bernegara
� Dalam rangka menyelenggarakan fungsi
pemerintahan untuk mencapai tujuan di atas setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan di atas setiap
tahun disusun APBN/APBD� Ps 7 UU 17/2003
FUNGSI ANGGARAN
•• ALAT PERENCANAANALAT PERENCANAAN–– merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi
–– merencanakan program pencapaian tujuan merencanakan program pencapaian tujuan
–– mengalokasikan dana yang dibutuhkan mengalokasikan dana yang dibutuhkan
–– menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
•• ALAT PENGENDALIANALAT PENGENDALIAN
Pengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa caraPengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa caraPengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa caraPengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa cara–– Membandingkan selisih dengan kinerjaMembandingkan selisih dengan kinerja
–– Menghitung selisih anggaranMenghitung selisih anggaran
–– Menemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendaliMenemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali
–– Melakukan revisi anggaran untuk periode berikutnyaMelakukan revisi anggaran untuk periode berikutnya
•• ALAT KEBIJAKAN FISKALALAT KEBIJAKAN FISKAL–– STABILISASI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMISTABILISASI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
FUNGSI FUNGSI ANGGARANANGGARAN
1. Alat Politik
2. Alat Koordinasi dan Komunikasi
� Antar Bagian dalam Pemerintahan
� Menjamin Konsistensi Unit Kerja dalam Pencapaian Tujuan
3. Alat Penilaian Kinerja
4. Alat Motivasi
� Tidak Terlalu Tinggi & Tidak Terlalu Rendah� Tidak Terlalu Tinggi & Tidak Terlalu Rendah
5. Alat untuk Menciptakan Ruang Publik.
� Keterlibatan dalam Proses (Terorganisasi, eg: LSM, Perguruan Tinggi)
� Masyarakat harus terwakili (Aspirasi Masyarakat dapat tertampung dalam
Proses Politi yang ada)
PRINSIP DASAR PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA
1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi 4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
5. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.
Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003
Terwujudnya Good
Governance dalam
Penyelenggaraan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
diselenggarakan secara :
• Profesional• Terbuka
• Bertanggung jawabSesuai
Pasal 23C
UUD 1945
Asas-Asas Umum Pengelolaan
Keuangan NegaraAsas-asas Baru (best
Keuangan Negara
Asas-asas yang telah lama dikenal :
� Tahunan
� Universalitas� Kesatuan
� Spesialitas1
Asas-asas Baru (best
practises) :� Akuntabilitas
berorientasi hasil
� Profesionalitas� Proporsionalitas
� Keterbukaan dalam
PKN� Pemeriksaan
keuangan oleh BP yg bebas & mandiri
PARADIGMA LAMA PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
OTORISATOR ORDONATOR BENDAHARAWAN
1. Presiden adalah pemegang Kekuasaan Keuangan Negara tertinggi
2. Kekuasaan didelegasikan kepada Otorisator (Menteri/Pimpimpinan Lembaga), yaitu pejabat
yang melakukan tindakan (otorisasi) yang dapat membebani APBN
3. Kekuasaan didelegasikan pula kepada Menteri Keuangan selaku Ordonator yang memiliki
wewenang ordonancering atau menguji tagihan dan membebankan kepada APBN, serta
selaku Bendaharawan Umum Negara
Pengurusan Administratif Pengurusan Perbendaharaan
REFORMASI KEUANGAN NEGARA
Reformasi di bidang keuangan negara ditandaidengan lahirnya peraturan perundang-undanganbaru, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 �pengganti ICW;�pengganti ICW;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004�pengganti IAR
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
PRESIDENPEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MENTERI/MENTERI GUBERNUR/BUPATI/
DIKUASAKAN
MENTERI/
PIM. LEMBAGA
MENTERI
KEUANGAN
GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA SELAKU
KEPALA PEMDA
SELAKU PENGELOLA
FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH
DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA YANG
DIPIMPINNYA
SELAKU KEPALA PEMDA
UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMDA DALAMKEPEMILIKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN
TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG
MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN
UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG
Pendelegasian Kewenangan dalam
Pelaksanaan APBN
PRESIDEN(SELAKU CEO)
MENTERI TEKNIS(SELAKU COO)
MENTERI KEUANGAN(SELAKU CFO)(SELAKU COO) (SELAKU CFO)
KEPALA KANTOR(SELAKU KUASA COO)
KEPALA KPPN(SELAKU KUASA CFO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
KEUANGAN NEGARAUU No. 17 tahun 2003
Presiden
KPAKPAKPPN
Mengeri
Keuangan
Mengeri Teknis/
Ketua Lembaga
Gubenur/
Walikota/ Bupati
SKPD
Men.keu Men/k.l.Gub/
bpt/w.k.
Presiden
KPAKPA KPA
kppn
PPK
B.O.
PPSPM
Pihak.III
Pjbt/Panitia
Pengadaan
B.
Penerima
Bendahara
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA1. Presiden
2. Menteri Keuangan
3. Menteri/Pimpinan Lembaga
4. Gubernur/Bupati/Walikota
5. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran
6. (PA/KPA) Daerah
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat
8. Daerah (KSKPD)
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
10. Daerah (PPTK-SKPD)
11. Bendahara
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
13. Pejabat Penguji dan Perintah Membayar
14. Pejabat Pemungut Penerimaan Negara
15. Panitia Pengadaan Barang/Jasa
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 21
PRESIDEN (WK PRESIDEN)
• Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden
dan Wapres sebelumnya yang dipilih oleh
MPR;
– UUD 1945 (amandemen): bahwa keduanya dipilih
secara langsung oleh rakyat.secara langsung oleh rakyat.
– Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan
oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.
• keduanya mempunyai legitimasi yang sangat kuat.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 22
PRESIDEN (WK PRESIDEN)
• Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945:
– Presiden dan/ atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
• pengkhianatan terhadap negara, • pengkhianatan terhadap negara,
• korupsi,
• penyuapan,
• tindak pidana berat lainnya, atau
• perbuatan tercela maupun
• apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 23
PRESIDEN (UU 17/2003)
� Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintahan.
� Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifatumum dan kewenangan yang bersifat khusus.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 24
PRESIDEN
Kewenangan yang bersifat umum meliputi
• penetapan arah,
• kebijakan umum,
• strategi, dan
• prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain • prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain – penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,
– penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian
negara/lembaga,
– penetapan gaji dan tunjangan, serta
– pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 25
PRESIDEN
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi
• keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan
dengan pengelolaan APBN, antara lain:
– keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan
APBN, APBN,
– keputusan rincian APBN,
– keputusan dana perimbangan, dan
– penghapusan aset dan piutang negara.
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 26
PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Kekuasaan pengelolaan keuang didelegasi dengan:– Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
– Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang
dipimpinnya
– Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan
• Pendelegasian kekuasaan di atas tidak temasuk kewenangan di
bidang moneter yang meliputi
– mengeluarkan dan mengedarkan uang
– yang diatur dengan undang-undang
MENTERI KEUANGAN
Pendelegasian Kekuasaan atas PengelolaanKeuangan Negara:
– Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
– Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya
– Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
• Pendelegasian kekuasaan di atas tidak temasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang
06/01/2014 MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id 28
MENTERI KEUANGAN (CFO*)
TUGAS Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan (CFO):
1. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
3. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
4. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan
dengan UU.dengan UU.
5. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
6. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
7. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan Undang-Undang
* CFO = Chief Financial Officer
• Sub bidang pengelolaan fiskal
– meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro,
– penganggaran,
– administrasi perpajakan,
MENTERI KEUANGAN (CFO*)
– administrasi kepabeanan,
– perbendaharaan, dan
– pengawasan keuangan.
• Selaku Bendahara Umum Negara (BUN),
pelaksanaan anggaran di daerah dikuasakan
kepada:
– KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN),
– sesuai dengan batas kewenangannya.
MENTERI KEUANGAN (CFO*)
– sesuai dengan batas kewenangannya.
• ( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (COO*)
Menteri Teknis (non Keuangan)/ Pimpinan
Lembaga:
• sebagai Pengguna Anggaran/
• Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya dipimpinnya
* COO = Chief Operating Officer
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (COO)
TUGAS Menteri Teknis (non Keuangan)/ Pimpinan Lembaga:1. Menyusun dokumen perencanaan anggaran2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.3. Melaksanakan anggaran kementrian negara yang dipimpinnya.4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan
menyetorkannya ke Kas Negaramenyetorkannya ke Kas Negara5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab
kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya6. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab
kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian
negara/lembaga yang dipimpinnya.8. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan ketentuan undang-undang.
dilaksanakandilaksanakan
diserahkandiserahkan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan oleh:
a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
selaku pejabat pengelola APBD;selaku pejabat pengelola APBD;
b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku
pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
TUGAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
• Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
e. menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
TUGAS KEPALA SKPD
1. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya.
Referensi
• Suminto. 2004. Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan
Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen
Anggaran, Depkeu).
http://www.atdr.tdmrc.org:8080/.../20081108_Pengelolaan_APB...
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• http://id.wikipedia.org• http://id.wikipedia.org
• Ichwan. 2013. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.
ichwan4only.files.wordpress.com
06/01/2014 Bandi, 2013 MK Pemerintah: APBN 38