Post on 12-Mar-2019
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,
hidayah serta inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPMPDPKB tahun 2016 disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP
yang disusun oleh BPMPDPKB dalam rangka memberikan informasi pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, pelaksanaan
program/kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dalam rangka mendorong percepatan
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan
berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pencapaian program yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh
faktor kondisi dan dukungan serta peran serta dari seluruh pihak yang terlibat dan
berkepentingan (stakeholders).
LKjIP BPMPDPKB ini sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang berisi
informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, semoga bermanfaat bagi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan eksistensi BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
Wates, 22 Januari 2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kepala
Dra. SRI UTAMI, M.HumNIP.19670221 199403 2 005
LKjIP BPMPDPKB 2016 i
Kata Pengantar
V
isi jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun
2011-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Lebih Berdaya, Tangguh, Mandiri Dan Sejahtera Didukung Aparatur Yang Profesional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat (4) misi, yaitu :
1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan;
2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan
kesetaraan gender;
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
Mengacu visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai
atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya peserta KB aktif, dengan indikator kinerja cakupan peserta KB aktif;
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan indikator kinerja cakupan pembinaan keluarga
sejahtera dan capaian perempuan bekerja disektor publik;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa, dengan indikator kinerja capaian
peningkatan pelayanan Pemerintah Desa;
4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa, dengan indikator
kinerja capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa.
Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program
dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Dari analisis terhadap empat (4)
sasaran strategis, terdapat lima (5) indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja BPMPDPKB Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sasaran strategis peningkatan peserta KB aktif, capaian kinerja dinilai baik berdasarkan
realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 79,32 % sedikit dibawah target yang telah
ditentukan sebesar 79,94 % dan disertai penyerapan anggaran mencapai 95,76 %;
2. Sasaran strategis peningkatan kesejahteraan keluarga, capaian kinerja dinilai baik
berdasarkan capaian 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang lebih besar dari target yang
telah ditentukan. Indikator kinerja utama (IKU) pertama adalah cakupan pembinaan keluarga
sejahtera dengan realisasi sebesar 55,98 % dari target sebesar 46,83 % sedangkan indikator
kinerja utama (IKU) kedua adalah capaian perempuan di sektor publik dengan realisasi
LKjIP BPMPDPKB 2016 ii
Ringkasan Eksekutif
sebesar 7,53 % dari target sebesar 7,22 % capaian-capaian indikator kinerja utama (IKU)
tersebut disertai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,76 %
3. Sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa, capaian kinerja dinilai
baik berdasarkan realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 71,86 %, lebih besar dari
target yang telah ditentukan sebesar 60,81 % dan disertai penyerapan anggaran sebesar
93,86 %;
4. Sasaran strategis peningkatan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa,
capaian kinerja dinilai baik walaupun realisasi indikator kinerja utama (IKU) sebesar 82,17 %,
kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 83,78 %. Hal ini dikarenakan perbedaan
antara realisasi dan target x indikator kinerja utama (IKU) tidak lebih dari 10 %. Selain itu,
capaian indikator kinerja utama (IKU) tersebut juga disertai penyerapan anggaran sebesar
65,54 %.
LKjIP BPMPDPKB 2016 iii
KATA PENGANTAR............................................................................................................. i
RINGKASAN
EKSEKUTIF.........................................................................................................................
ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN.....................................................................................................
1.1 Gambaran Umum………………………………………………………..…………………
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi……………………………………..……………
1.3 Aspek Strategis Organisasi……………………………………………………………..…
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi……………………………………............
1
1
1
4
4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA....................................................
2.1 Perencanaan Strategis…………………………………………………………………….
2.1.1 Visi………………………………………………………………………................
2.1.2 Misi………………………………………………………………………………….
2.1.3 Tujuan………………………………………………………………………………
2.1.4 Sasaran………………………………………………………………….. ………..
2.2 Penetapan Kinerja…………………………………………………………………………
7
7
7
7
7
8
8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA………………………..................................................
3.1 Capaian Kinerja Organisasi……………………………………………………………….
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja………………………………………………..
13
13
15
BAB IV. PENUTUP.....................................................................................................
Lampiran…………………………………………………………………………………….
25
26
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULON PROGO
PERDA NO : 12 tahun 2012……………………………………………………………… 26
LKjIP BPMPDPKB 2016 iv
Daftar Isi
1.1. Gambaran Umum Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi
Terendah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan
dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis, Pemberian
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa,
perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Jumlah pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2016 secara keseluruhan
terdiri dari 95 PNS yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 33 staf dan 42 personil
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 72
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan
5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Uraian tugas Sekretariat dan Bidang sesuai dengan susunan organisasi tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,
perencanaan dan keuangan.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan;
3. Melaksanakan kegiatan keuangan;
LKjIP BPMPDPKB 2016 1
BAB IPENDAHULUAN
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan;
5. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan dengan
bidang tugasnya.
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan
pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat dan pengembangan
kelembagaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
2. Menyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan
bidang tugasnya.
c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi
dan bimbingan tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendapatan
desa serta pengelolaan kekayaan desa.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan
Desa mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan tata pemerintahan desa;
2. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan keuangan
dan pendapatan desa;
3. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan pengelolaan kekayaan
desa;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan
bidang tugasnya.
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi
penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender serta pemberdayaan,
perlindungan perempuan dan anak.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;
2. Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan
bidang tugasnya.
LKjIP BPMPDPKB 2016 2
e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi
penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga
berencana, pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga
berencana;
3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;
4. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
5. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan berkaitan
dengan bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Kewaspadaan Masyarakat; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
a. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
b. Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan Desa; dan
c. Sub Bidang Kekayaan Desa
LKjIP BPMPDPKB 2016 3
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
b. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
a. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
b. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana;
c. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
d. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
8. Unit Pelaksana Teknis Badan
1.3. Aspek Strategis Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka BPMPDPKB telah
menyusun Renstra 2011 – 2016 dengan mengacu pada RPJMD 2011 – 2016 yang
memuat visi misi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode tahun 2011 –
2016 berikut target output dan outcome yang akan dicapainya. Dalam Renstra tersebut
telah mencakup strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :
1. Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pada kelompok
sasaran.
2. Meningkatkan kemitraan lintas instansi dan lembaga keuangan
3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi
4. Meningkatkan kualitas SDM Pemerintahan Desa melalui Bimtek
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi Permasalahan yang dihadapi oleh BPMPDPKB secara umum yang meliputi urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
1. Peran dan fungsi LPMD belum optimal dalam pembangunan, pemberdayaan dan
pemerintahan desa
2. Payung hukum pelaksanaan pasca program PNPM-MPd belum ada
3. Rendahnya inovasi masyarakat dan penemuan teknologi tepat guna di masyarakat
LKjIP BPMPDPKB 2016 4
4. Program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok (UPPKS, P2WKSS, KAKB)
dan lainnya selain perlu modal juga butuh ketrampilan untuk mengelola usaha dan
memanfaatkan potensi lokal
5. PUS yang ingin ber-KB belum terlayani masih cukup tinggi 6,84 %
6. Kasus persalinan remaja semakin tinggi (tahun 2016 ada 176 kasus)
7. Pola asuh balita yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak
8. Peran dan partisipasi masyarakat/pengusaha untuk Pengembangan Kabupaten
Layak Anak masih kurang
9. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat
10. Belum lengkapnya dokumen administrasi perijinan penggunaan tanah kas desa
(TKD) sehingga menghambat proses penerbitan ijin Gubernur
11. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan pilkades serentak sebagai tindak lanjut
pelaksanaan UU tentang Desa
12. Semakin besarnya kewenangan dan keuangan pemerintah desa
Sedangkan untuk isu strategis (lingkungan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut :
LKjIP BPMPDPKB 2016 5
Tabel 1.1Identifikasi isu – isu strategis ( Lingkungan Eksternal )
Isu StrategisDinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal Lain - Lain
Gobalisasi semakin berpengaruh terhadap perilaku anak dan remaja, pola asuh orang tua terhadap anak serta tuntutan kesetaraan gender di berbagai bidang
Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (secara fisik, psikis, seksual serta perdagangan orang) secara nasional meningkat yang mendorong pemerintah pusat menyerukan seluruh pemerintah daerah agar melakukan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga meningkat di tingkat regional sehingga mendorong komitmen Pemda dalam gerakan anti kekerasan, namun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan. Disamping itu keberanian korban untuk melapor masih rendah karena posisi korban lemah di masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang dengan mengurangi kesenjangan gender melalui pembangunan yang responsive gender.
Komitmen pemda dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat, namun belum didukung dengan kemampuan SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai
Peningkatan kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja mengakibatkan meningkatnya usia pernikahan dini serta permasalahan kesehatan reproduksi remaja lainnya
Komitmen Pemda untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pergaulan bebas remaja dengan advokasi dan KIE remaja melalui PIK Remaja
Peningkatan anggaran dan kewenangan desa berimplikasi pada peningkatan pemberdayaa pemerintahan desa
Pemerintah Daerah harus mensikapi dengan menyiapkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
LKjIP BPMPDPKB 2016 6
2.1. Perencanaan Strategis BPMPDPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada
Renstra SKPD yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama 5
tahun (tahun 2011 – 2016) dengan memperhitungkan potensi organisasi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai visi
misi tujuan dan sasaran melalui program kegiatan.
2.1.1. Visi Visi yang dituangkan dalam Renstra BPMPDPKB 2011-2016 adalah
sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG LEBIH BERDAYA, TANGGUH, MANDIRI DAN SEJAHTERA”
2.1.2. Misi Guna mewujudkan visi BPMPDPKB 2011- 2016 diatas, maka
disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi
BPMPDPKB dirumuskan sebagai berikut :
1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan
kebangsaan;
2. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang
berkeadilan dan kesetaraan gender;
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan.
2.1.3. Tujuan1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
berwawasan kependudukan.
4. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak yang
berkeadilan dan kesetaraan gender.
LKjIP BPMPDPKB 2016 7
BAB IIPERENCANAAN
KINERJA
2.1.4. Sasaran1. Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam
koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam
pembangunan.
3. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
desa.
5. Terwujudnya keikutsertaan KB aktif.
6. Terwujudnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
7. Terwujudnya peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak.
8. Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak.
Renstra 2011-2016 tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusun
Rencana Kinerja Tahun 2016 dan telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.
2.2. Penetapan KinerjaPenetapan kinerja merupakan komitmen bersama atau janji organisasi untuk
mewujudkan target kinerja tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator
kinerja, target, program / kegiatan dan anggaran.
Penetapan kinerja BPMPDPKB tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Penetapan Kinerja BPMPDPKB Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
Program/Kegiatan Anggaran
Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan Peserta KB aktif
79,94 Peningkatan Pelayanan KB 51.745.400
Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB
11.393.500
Penyediaan sarana dan Prasarana Program KB
301.911.000
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
565.733.625
LKjIP BPMPDPKB 2016 8
(KRR)Meningkatnya kesejahteraan keluarga
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
46,83 Pembinaan Kelompok UPPKS
50.792.695
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
31.640.000
Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sehjahtera (BKS)
87.281.300
Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera
21.788.850
Capaian Perempuan bekerja di sektor publik
7,22 Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
130.359.500
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
545.849.900
Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
39.999.925
Peningkatan Peranan Wanita
25.170.000
Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
191.504.400
Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak
31.739.875
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender d (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
22.935.000
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
Program/Kegiatan Anggaran
LKjIP BPMPDPKB 2016 9
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa
60,81 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
73.263.700
Pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa
26.999.850
Pembinaan Pengelolaan asset Desa
44.229.800
Pembinaan tata pemerintahan desa
178.935.800
Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Tentang Desa
90.328.275
Penggunaan tanah untuk kepentingan umum
1.652.279.900
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Desa
27.000.000
Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
83,78
Pembinaan dan pengembangan pasar desa 20.177.500
Penyusunan data dan evaluasi pembangunan desa
95.851.300
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
148.015.000
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
55.742.900
LKjIP BPMPDPKB 2016 10
Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
56.116.300
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
113.455.500
Peningkatan Peran serta masyarakat dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG)
44.132.400
Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
167.585.000
Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2016 tersebut, maka target
sasaran yang akan dicapai sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) SKPD
yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan BPMPDPKB
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPMPDPKB tahun 2016
No Sasaran Indikator Satuan Target (%)
1 Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif % 79,94
2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
% 46,83
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
% 7,22
3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
%60,81
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
%
83,78
Sumber : Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
2.2.1. Target Belanja BPMPDPKB
Tabel 2.3 Target Belanja BPMPDPKB Tahun 2016
LKjIP BPMPDPKB 2016 11
Uraian Target Persentase
Belanja Langsung 5.961.356.370 48,26%
Belanja Tidak Langsung 6.390.235.137 51,74%
Jumlah 12.351.591.507 100%
Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tabel 2.4 Jumlah Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No Sasaran Anggaran (Rp) Persentase Ketera
ngan
1 Meningkatnya peserta KB aktif
930.783.525 18,98%
2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga
1.179.061.445 24,04%
3 Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
2.093.037.325 42,68%
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
701.075.900 14,29%
Jumlah 4.903.958.195 100% Sumber: Badan PMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
LKjIP BPMPDPKB 2016 12
BAB IIIAKUNTABILITAS
KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian
kinerja yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini
dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya
merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja, selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja
sebagai berikut:
Tabel 3.1Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode
1. 91≤ 100 Sangat Baik 2. 76 ≤ 90 Tinggi 3. 66 ≤ 75 Sedang 4. 51 ≤ 65 Rendah 5. ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber :Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah
Hasil pengukuran indikator kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2016 disajikan dalam tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2Capaian Kinerja BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016
LKjIP BPMPDPKB 2016 13
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET
REALISASI
PERSENTASE
KRITERIA / KODE
1. Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif
% 79,94 79,32 99,22
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera
% 46,83 55,98 119,53
Capaian perempuan bekerja di sektor publik
% 7,22 7,53 104,29
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Desa
Capaian peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
% 60,81 71,86 118,17
4. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
% 83,78 82,17 98,08
Dari tabel 3.2, terdapat empat sasaran starategis dengan lima indikator
sasaran strategis di BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan
klasifikasi dalam Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian seluruh indikator
kinerja sasaran strategis dalam klasifikasi sangat baik, yaitu:
1. Indikator Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 99,22 % kurang dari
target;
2. Indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera dengan realisasi 119,53
% melebihi target;
3. Indikator Cakupan perempuan bekerja di sektor publik dengan realisasi
sebesar 104,29 % melebihi target;
4. Indikator Capaian peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa dengan
realisasi sebesar 118,17 % melebihi target;
LKjIP BPMPDPKB 2016 14
5. Indikator Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan
ekonomi desa dengan realisasi sebesar 98,08 % kurang dari target.
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja BPMPDPKB Kabupaten
Kulon Progo menurut Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.
3.2.1. Sasaran Meningkatnya Peserta KB AktifTolak ukur capaian sasaran ke-1 (Meningkatnya Peserta KB Aktif)
mempunyai satu indikator kinerja yaitu cakupan peserta KB Aktif.
Tabel 3.3 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2016
No. IndikatorCapaian
2015
2016 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2016 terhadap 2016 (%)
TargetRealisas
i%
Realisasi
1. Cakupan Peserta KB Aktif
79,06% 79,94%
79,32% 99,22% 79,94% 99,22%
Capaian kinerja 2016 untuk indikator cakupan peserta KB aktif
menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (99,22%). Kondisi ini juga
telah menyumbang sebanyak 99,22% dari target pada akhir RPJMD.
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2015, terjadi kenaikan
sebesar 0,26%, Meskipun mengalami kenaikan tetapi belum memenuhi
target, belum terpenuhinya target ini disebabkan karena peningkatan drop
out peserta KB karena menopause, peserta KB ingin menambah anak lagi
anak yang kedua, dan bukan peserta KB (Unmet need). Capaian kinerja
tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa Peningkatan
Pelayanan KB, Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB, Penyediaan
sarana dan prasarana KB dan Advokasi dan KIE kepesertaan KB dan
KRR.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
LKjIP BPMPDPKB 2016 15
Permasalahan yang dihadapi secara umum urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera saat ini adalah :
a) Peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih merupakan isu
kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah
peserta KB pria masih perlu dioptimalkan.
b) Peran dan fungsi keluarga makin menurun, sehingga ketahanan
keluarga melemah.
c) Permasalahan remaja makin meningkat dan semakin kompleks.
b. Solusi
a) Meningkatkan KIE dan Advokasi Program KKBPK pada masyarakat
antara lain KIE berbasis komunitas.
b) Meningkatkan pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera serta
pemberdayaan keluarga melalui kegiatan UPPKS dan Kelompok
Asuh Keluarga Binangun (KAKB) agar dapat meningkatkan
pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
c) Mengoptimalkankan kegiatan PIK remaja baik jalur sekolah maupun
masyarakat dan Bina Keluarga Remaja untuk mencegah terjadinya
kenakalan remaja dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang
perilaku seks yang benar.
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Tolok ukur capaian sasaran ke-2 (Meningkatkan Kesejahteraan
Keluarga) mempunyai dua indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan
Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik.
Tabel 3.4
LKjIP BPMPDPKB 2016 16
Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Perempuan Bekerja di Sektor Publik
No.
IndikatorCapaian
2015
2016 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2016 terhadap 2016 (%)
Target Realisasi%
Realisasi
1. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera
50,83% 46,83%
55,98 119,53 46,83% 119,53%
2. Capaian Perempuan Bekerja di Sektor Publik
7,21% 7,22% 7,53 104,29 7,22% 104,29
Capaian kinerja 2016 untuk indikator cakupan pembinaan keluarga sejahtera
menunjukkan klasifikasi kinerja sangat baik (119,53%). Apabila dibandingkan
dengan capaian kinerja Tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 5,15% Capaian
yang meningkat di Tahun 2016 di dukung oleh adanya program pembinaan
KAKB dan pembinaan kelompok UPPKS
Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian perempuan bekerja di sektor
publik menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik (104,29%). Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar
0,32%. Capaian kinerja Tahun 2016 ini menyumbang sebanyak 104,29% dari
target akhir RPJMD (2016).
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a) Partisipasi perempuan di sektor publik semakin bagus, meskipun
penyebarannya belum merata di setiap pelosok desa.
b) Masih terdapat pengelolaan kelompok ekonomi produktif baik melalui
UPPKS maupun KAKB yang kurang baik, sehingga kegiatan kelompok
kurang dapat berkembang;
b. Solusi
a) Masih perlu ditingkatkan sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat
dan penguatan jejaring Pengarusutamaan Gender.
b) Perlunya pembinaan dan pelatihan pengelolaan kelompok ekonomi
produktif agar dapat mengembangkan usahanya.
3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa
LKjIP BPMPDPKB 2016 17
Tolok ukur capaian sasaran ke-3 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Pemerintahan Desa) mempunyai satu indikator kinerja yaitu Capaian
peningkatan pelayanan pemerintah desa.
Tabel 3.5 Capaian Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa
No. IndikatorCapaian 2015
2016 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2016 terhadap 2016 (%)
TargetRealisa
si%
Realisasi
1. Capaian peningkatan pelayanan pemerintah desa
67,40% 60,81 71,86% 118,17% 60.81% 118,17%
Capaian 2016 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian peningkatan pelayanan
pemerintah desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang sangat baik
(118,17%). Capaian kinerja tahun 2016 ini menyumbang sebanyak
(118,17%) dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2015, terjadi kenaikan sebesar 4,46%. Kenaikan
tersebut karena adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk
menindaklanjuti UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa agar aparatur
pemerintah desa siap untuk mengimplementasikan sesuai aturan
perundangan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh program-program
kegiatan berupa; pembinaan tata pemerintahan desa, pembinaan
pengelolaan keuangan desa, penyusunan dan sosialisasi produk hukum
tentang desa, pendampingan pemilihan kepala desa dan pengisian
aparatur pemerintahan Desa, Pembinaan peningkatan pendapatan desa,
Fasilitasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan Pendampingan
Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Perubahan regulasi tentang desa menuntut kesiapan aparatur
pemerintahan desa untuk mengimplementasikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang ada. Namun kualitas SDM aparatur
pemerintah desa sangat beragam dan kurang memadai.
LKjIP BPMPDPKB 2016 18
b. Solusi
Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis bagi aparatur
pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan perubahan regulasi yang
baru serta pendampingan permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
3.2.4. Sasaran Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa Tolak ukur capaian sasaran ke-4 (Meningkatnya Penguatan
Kelembagaan Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa) mempunyai satu
indikator kinerja yaitu Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan
dan Ekonomi Desa.
Tabel 3.6Capaian Penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan dan
Ekonomi Desa
No.
IndikatorCapaian 2015
2016 Target akhir
Renstra (2016)
Capaian s/d 2016 terhadap 2016 (%)
Target Realisasi%
Realisasi
1. Capaian penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
74,99% 83,78%
82,17% 98,08% 83,78% 98,08%
Capaian 2016 sesuai data dasar RPJMD 2011-2016
Capaian kinerja 2016 untuk indikator capaian penguatan kelembagaan
kemasyarakatan dan ekonomi desa menunjukkan klasifikasi kinerja yang
sangat baik (98,08%). Capaian kinerja tahun 2016 ini menyumbang
sebanyak 98,08% dari target akhir RPJMD (2016). Apabila dibandingkan
dengan Capaian kinerja tahun 2015, terjadi peningkatan 7,18%, Capaian
kinerja tersebut didukung oleh program-program kegiatan berupa
Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaaan,
Pembinaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, BBGRM,
Lomba Desa, TMMD, Gelar TTG, Pendampingan Infrastruktur permukiman
dan Penyusunan Profil Desa.
LKjIP BPMPDPKB 2016 19
Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
a) Berlakunya UU No 6 tentang Desa juga terkait dengan perubahan
fungsi lembaga kemasyarakatan desa yang sangat mendasar dan
belum ada penjelasannya dalam PP maupun Permendagrinya
sehingga belum dapat diimplementasikan di lembaga
kemasyarakatan.
b) Lembaga ekonomi desa belum berkembang dengan baik karena
lemahnya pengelolaan lembaga.
b. Solusi
a) Fungsi lembaga masyarakat disesuaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b) Perlu pembinaan atas lembaga ekonomi desa baik dari
organisasinya maupun dari pengelolaan lembaganya.
3.3. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya
3.3.1. Akuntabilitas Anggaran Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan
tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
tahun 2016 sebesar Rp. 12.351.591.507,- yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp. 6.390.235.137,- atau 51,74% dan
belanja langsung sebesar Rp. 5.961.356.370,- atau 48,26%.
Penyerapan anggaran belanja langsung Tahun 2016
sebesar Rp. 7.118.320.570,- dari total anggaran Rp. 7.447.633.312
atau sebesar 95,57 % yang dialokasikan. Realisasi anggaran
belanja langsung pendukung sebesar Rp. 2.646.009.010,- Dari Rp.
2.543.675.117,- atau 104,023 % dan realisasi Total belanja utama
sebesar 4.472.311.560,- dari Rp. 4.903.958.195,- Jika dilihat dari
realisasi anggaran per sasaran penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kesejahteraan
keluarga 99,58 %, Utamanya untuk Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Sejahtera (BKS), Pembinaan Kelompok UPPKS dan
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Sedangkan
realisasi anggaran terendah pada cakupan penguatan
LKjIP BPMPDPKB 2016 20
kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa sebesar 65,54%,
Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2016 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian
sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini :
LKjIP BPMPDPKB 2016 21
No Sasaran Indikator KinerjaKinerja Anggaran
Target Capaian Realisasi Anggaran Realisasi Realisasi
1 Meningkatnya peserta KB aktif
Cakupan peserta KB Aktif 79,94 79,32 99,22 930.783.525 891.336.787 95,76 %
2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga
Cakupan Pembinaan keluarga Sejahtera
46,83 55,98 119,53 191.502.845 190.711.125 99,58 %
Cakupan Perempuan bekerja di sektor publik
7,22 7,53 104.29 987.558.600 966.087.426 97,76 %
3 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
Cakupan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa
60,81 71,86 118,17 2.093.037.325 1.964.591.825 93,86 %
4 Meningkatnya penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
Cakupan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan ekonomi desa
83,78 82,17 98,08 701.075.900 459.554.397 65,54 %
Total Belanja Utama 4.903.958.195 4.472.311.560 91,19 %
Belanja Langsung Pendukung 2.543.675.117 2.646.009.010 104,023 %
Total Belanja Langsung 7.447.633.312 7.118.320.570 95,57 %Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2016
LAKIP BPMPDPKB 2016 22
3.1.1. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPMPDPKB Kabupaten Kulon
Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 95 orang yang terinci
berdasarkan kriteria yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.8
Data Pegawai BPMPDPKB Kulon Progo Menurut
Jumlah Kebutuhan Pegawai Tahun 2016
No Struktur OrganisasiJumlah
Kebutuhan Pegawai
Jumlah Yang Terisi
Kekuangan
1 Kepala 1 1 -
2 Sekretariat 20 15 5
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 14 7 7
4 Bidang Pemerintahan Desa 19 13 6
5 Bidang Pemberdayaan Perempuan 8 6 2
6 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 23 11 12
7 PKB 54 42 12
Jumlah 139 95 44 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKP
Tabel 3.9
Komposisi Pegawai BPMPDPKP Kabupaten Kulon Progo
Per Bidang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016
LAKIP BPMPDPKB 2016 23
No Struktur Organisasi SLTP SLTAD3/
AKTAS1 S2 Juml
ah
1 Kepala - - - - 1 1
2 Sekretariat - 4 3 6 2 15
3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1 - 5 1 7
4 Bidang Pemerintahan Desa - 3 1 7 2 13
5 Bidang Pemberdayaan Perempuan
- 1 1 3 1 6
6 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 2 - 8 1 11
7 PKB - 14 2 25 1 42
Jumlah - 25 7 54 9 95
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB
Keadaan SDM yang dimiliki BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tersebut dari segi
kuantitas, formasi yang diperlukan sebanyak 139 personil baru terisi 95 personil, sehingga
masih terdapat kekurangan sebanyak 44 personil. Dengan personil yang terbatas dengan
sejumlah kegiatan yang ada untuk melaksanakan kegiatan dilakukan dengan koordinasi
dan optimalisasi waktu yang tersedia. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas aparatur
yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dinas.
3.1.2. Akuntabilitas Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPPKA memiliki
sarana prasarana pendukung sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.10
Data Sarana dan Prasarana BPMPDPKB Kab. Kulon Progo 2016
No Jumlah Asset2015 2016
Jumlah (unit)
Kondisi baik % Jumlah
(unit)Kondisi
baik %
1 Alat alat angkutan 83 83 100 83 83 100
2 Alat – alat kantor dan rumah tangga 1.305 1.305 99 1.305 1.305 100
3 Alat - alat studio dan komunikasi 23 23 100 23 23 100
4 Alat-alat kedokteran 513 513 100 513 513 100
5 Alat-alat laboratorium 14 14 100 14 14 100
6 Bangunan Gedung 13 17 100 17 17 100
7 Buku Perpustakaan 67 67 100 67 67 100
Jumlah 2.018 2.022 99,9 2.022 2.022 100 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan PMPDPKB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban publik atas hasil
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran urusan yang diampu oleh
LAKIP BPMPDPKB 2016 24
BAB IVP E N U T U P
BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo. Selain itu LKjIP ini merupakan perwujudan jajaran
BPMPDPKB dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang trasnparan dan akuntabel.
Secara umum sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2016 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dapat tercapai dengan sangat baik. Hal
ini dicapai dengan memafaatkan segala sumber daya yang ada, serta kerja keras seluruh
jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Permpuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kulon Progo.
Hormat kami Kepala BPMPDPKB
Kabupaten Kulon Progo
Dra. SRI UTAMI, M.Hum NIP. 19670221 199403 2 004
LAKIP BPMPDPKB 2016 25
Lampiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPDPKB KABUPATEN KULONPROGO
PERDA NO :12 tahun 2012
LAKIP BPMPDPKB 2016 26
KEPALA BADAN
SEKRETRARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG KELUARGA BERENCANADAN KELUARGA
SEJAHTERA
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Sub Bid Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB
Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kespro
Sub Bid Pembinaan Ketahanan Keluarga
Sub Bid Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan Masyarakat
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
PKB
Sub Bid Penguatan Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Bid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Sub Bid Kekayaan Desa
Sub Bid Tata Pemerintahan
Sub Bid Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
Sub Bid Keuangan dan Pendapatan Desa
LAKIP BPMPDPKB 2016 26